FPI: Tak Masalah Ansor Menentang Sweeping “?”


Front Pembela Islam (FPI) tak peduli dengan sikap Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang menentang sweeping mereka ke SCTV atas rencana penayangan film ‘?’. FPI tetap nekat berangkat ke Stasiun SCTV, Sabtu 27 Agustus 2011.

“Tidak masalah ditentang. Ini kami sudah mau berangkat ke SCTV,” kata Ketua DPD FPI Jakarta, Habib Salim Selon Al-Attas kepada VIVAnews.com.

Sebelumnya, Salim mengatakan dasar penolakan FPI terhadap film karya Hanung Bramantyo itu, disebabkan adanya fatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap film tersebut. “Jelas-jelas sudah diharamkan, tapi masih saja diputar. Ini film merusak moral dan akidah umat Islam,” jelas dia.

Ia menegaskan jika pihak SCTV tetap menayangkan film itu, FPI akan melakukan tindak tegas.

“Bukan FPI saja, tapi seluruh umat Islam akan ikut marah dan mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang mendukung film ini,” kata dia..

Dirinya menambahkan, FPI tidak akan melakukan sweeping ataupun tindak lainnya, jika tidak ada hal-hal yang merusak moral dan akidah Islam. “Kami pasti diam, kalau tidak ada yang merusak moral dan akidah umat Islam,” katanya.

GP Ansor Pasang Badan

Tindakan FPI ini ditentang oleh GP Ansor. Mereka menilai sweeping itu telah melampaui batas kewenangan sebuah ormas.

“Jika gerakan-gerakan semacam ini dibiarkan, akan memicu munculnya konflik horisontal antar kekuatan-kekuatan sipil dan dalam jangka panjang akan menimbulkan deligitimasi hukum dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum secara sengaja,” kata Ketua GP Ansor, Nusron Wahid dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews.com, Sabtu 27 Agustus 2011.

Nusron mengatakan, FPI boleh saja tidak sependapat dengan substansi film ‘?’ itu. Hak tidak sependapat itu dijamin konstitusi. Namun, kata dia, hak orang-orang yang sependapat juga dijamin oleh konstitusi. Jika terjadi perbedaan, maka sebaiknya diselesaikan melalui institusi negara yang memiliki kewenangan. “Siapapun berhak untuk berpendapat, siapapun berhak untuk memberikan kritik, siapapun berhak untuk menolak, namun siapapun juga wajib menghormati adanya perbedaan pendapat,” kata dia.

Dia menambahkan, jika ada pihak-pihak yang memaksa sweeping untuk menghentikan rencana penayangan Film ‘?’, GP Ansor melalui Barisan Ansor Serbaguna siap pasang badan mencegah aksi itu. “Gerakan Pemuda Ansor melalui Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) akan berada di barisan paling depan untuk mencegah pemaksaan kehendak itu terjadi,” kata dia.

“Semata-mata untuk menjaga harmoni hubungan antar kelompok masyarakat yang berbeda-beda demi menjaga tetap tegaknya NKRI.

”Film ‘?’ bercerita tentang pluralisme kehidupan. Inti ceritanya mengangkat umat dari beberapa agama dan keyakinan bisa hidup berdampingan. Dalam konteks ini, kata Nusron, film tidak seharusnya dilihat dari satu perspektif saja. “Film harus dilihat dari perspektif film sebagai kritik terhadap realitas sosial kemasyarakatan, dan sekaligus film dilihat dari perspektif sebagai tawaran tatanan idealitas yang dicita-citakan pembuat film,” kata dia.

Ratusan laskar Front Pembela Islam (FPI) berencana mendatangi kantor stasiun TV Nasional SCTV di Senayan City Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, guna menuntut dibatalkannya rencana penanyangan film berjudul “?” (baca: Tanda Tanya).

“Rencananya Sabtu 27 Agustus 2011, kami akan mendatangi kantor SCTV untuk mendesak dibatalkannya penyangan film berjudul Tanda Tanya,” kata Ketua DPP Front Pembela Islam DKI Jakarta, Habib Salim Alatas saat berbincang dengan VIVAnews.com, Kamis malam 25 Agustus 2011.

Menurutnya dasar penolakan FPI terhadap film karya Hanung Bramantyo itu, disebabkan adanya fatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap film tersebut. “Jelas-jelas sudah diharamkan, tapi masih saja diputar. Ini film merusak moral dan akidah umat Islam,” jelas dia.

Ia menegaskan jika pihak SCTV tetap menayangkan film itu, FPI akan melakukan tindak tegas.

“Bukan FPI saja, tapi seluruh umat Islam akan ikut marah dan mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang mendukung film ini,” ancamnya.

Dirinya menambahkan, FPI tidak akan melakukan swepping ataupun tindak lainnya, jika tidak ada hal-hal yang merusak moral dan akidah Islam. Rencananya 1.500 anggota FPI dan ormas Islam di DKI Jakarta akan ikut dalam aksi tersebut.  (eh)
(Vivanews.com)

Maria Farida Indrati: Sesat Bukan Ranah Negara


Maria Farida Indrati:
Sesat Bukan Ranah Negara

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pencabutan Undang-Undang
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap
Undang-Undang Dasar 1945, Senin pekan lalu. Dan Maria Farida Indrati
satu-satunya di antara sembilan hakim konstitusi yang memberikan
dissenting opinion.

“Saya terbiasa sendiri,” ujarnya. Ia berpendapat Mahkamah seharusnya
mencabut undang-undang produk 1965 itu karena negara tak boleh
mencampuri tafsir sebuah ajaran.

Hakim perempuan pertama di Mahkamah Konstitusi ini juga menyampaikan
pendapat berbeda ketika dilakukan uji materi Undang-Undang Pornografi,
Maret lalu. Ada yang menyebutkan Maria berbeda pendapat mungkin karena
lebih paham kondisi sebagai perempuan yang banyak dibahas dalam undang-
undang tersebut. “Mungkin saja,” katanya sambil tersenyum.

Rabu pekan lalu, Maria menerima Nugroho Dewanto, Yandi M. Rofiyandi,
Sutarto, dan fotografer Suryo Wibowo dari Tempo di kantornya, Mahkamah
Konstitusi. Di samping tempat duduknya terdapat kursi roda yang
membawanya ke mana-mana. Cedera akibat terjatuh menjelang Paskah awal
April lalu membuatnya belum bisa menjejakkan kaki.

Apa yang membuat Anda memberikan pendapat berbeda dalam sidang uji
materi Undang-Undang Penodaan Agama?

   Undang-Undang tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama itu sudah terlalu lama, produk masa lampau di era demokrasi
terpimpin. Undang-undang itu merupakan terobosan atau peraturan yang
dibuat di luar konstitusi, melalui penetapan presiden. Pada 1963-1969,
terdapat 169 penetapan presiden yang berlaku, termasuk soal penodaan
agama.

Bagaimana bisa menjadi undang-undang?

   Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyatakan banyak
hal yang tak tepat sehingga harus ada peninjauan kembali terhadap
penetapan presiden. Lalu keluar Ketetapan MPRS Nomor 19 Tahun 1966.
Rupanya, ketetapan itu tak berjalan baik. Kemudian, pada 1968, keluar
Ketetapan MPR Nomor 39 yang menyatakan pelaksanaan ketetapan nomor 19.
Jadi dua ketetapan itu menyatakan perlu peninjauan kembali terhadap
penetapan presiden.

Jadi penetapan presiden tetap berlaku?

   Setelah ketetapan MPR, keluar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969
yang menyatakan beberapa penetapan presiden dan peraturan presiden
menjadi undang-undang. Dalam undang-undang itu terdapat lampiran 2A
dan 2B tentang penodaan agama yang dinyatakan berlaku sebagai undang-
undang. Syaratnya harus diperbaiki, disempurnakan, dan menjadi bahan
pembentukan undang-undang berikutnya.

Mengapa sejak 1969 sampai sekarang tak ada perbaikan?

   Memang tak pernah ada perbaikan dan penyempurnaan. Padahal
penetapan presiden yang berakibat sama telah dihapus, seperti tindak
pidana subversif. Undang-undang subversif dicabut pada era reformasi,
tapi Undang-Undang Penodaan Agama belum.

Apakah Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sengaja membiarkan?

   Biasanya undang-undang dipakai oleh mereka yang merasa agama ini
atau itu tak benar. Saya menganggap, kalau 40 tahun bertahan, itu
berarti DPR dan pemerintah tak bijaksana. Banyak permasalahan agama,
tapi undang-undang tak melindungi pelaksanaan ibadah agama dan
kepercayaan.

Termasuk diskriminasi karena agama?

   Iya, seperti kesulitan melakukan perkawinan atau memperoleh kartu
tanda penduduk. Setelah meninggal pun masih terjadi diskriminasi.
Penganut kepercayaan sulit mendapat surat kematian. Di Surabaya ada
yang sampai tiga hari belum dikuburkan karena surat kematiannya tak
keluar-keluar.

Undang-undang ini digunakan untuk mendiskriminasi penghayat
kepercayaan dan penganut agama minoritas. Seandainya Soekarno masih
hidup, bagaimana respons beliau?

   Saya kira Bung Karno tak menghendaki itu. Bung Karno tentunya akan
membuat peraturan berbeda. Walaupun peraturan itu berhubungan dengan
agama, pasti dalam bentuk undang-undang. Penetapan presiden itu
sebetulnya materinya undang-undang karena memberikan larangan dan ada
sanksi pidana. Padahal sanksi pidana tak boleh dibuat oleh presiden
sendiri, harus ada DPR.

DPR kok diam saja?

   Secara formal, karena presiden menganggap penetapan itu
diperlukan, maka boleh. Tapi secara material tidak boleh. Di mana pun
peraturan yang memberikan sanksi dan pembebanan kepada seseorang harus
dibicarakan dengan wakil rakyat. Misalnya pajak retribusi, pengurangan
hak asasi manusia dan kemerdekaan seseorang, sehingga harus dipidana.

Apa alasan pemerintah ketika itu mengeluarkan penetapan presiden?

   Pada waktu itu alasannya Nasakom serta banyak aliran yang berusaha
menyatakan diri sebagai aliran keagamaan tapi mengajak orang keluar
dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Mereka dianggap mencederai dan tak
sesuai dengan Pancasila. Ada juga aliran yang menafsirkan sendiri tapi
menggunakan kitab salah satu agama, sehingga keluarlah penetapan itu.

Bukankah sekarang masih ada kecenderungan aliran yang menafsirkan
sendiri dan menggunakan kitab salah satu agama?

   Iya. Di pasal 1 dikatakan, kalau seseorang mengemukakan,
menafsirkan sesuatu yang berbeda dengan pokok ajaran agama di muka
umum, dia dianggap menodai agama. Kesimpulan menodai agama atau tidak
itu adalah tafsir. Dalam setiap agama pasti ada yang mengatakan
penafsiran itu. Misalnya Majelis Ulama Indonesia atau Nahdlatul Ulama
dalam Islam, Sinode dalam Protestan dan Katolik. Tapi pada akhirnya
tak boleh memakai tangan negara.

Jadi negara tak boleh ikut campur menyatakan sesat atau tidaknya suatu
ajaran?

   Boleh saja ada fatwa tentang ajaran menyimpang, tapi jangan
meminta negara ikut campur. Misalnya, setelah vonis ajaran sesat,
mereka meminta surat keputusan bersama (SKB) menteri. Sesat atau tidak
itu bukan ranah negara, tapi otoritas masing-masing agama. Beberapa
ahli, misalnya Frans Magnis-Suseno, bahkan mengatakan fatwa sesat
bukan kewenangan manusia. Seolah-olah manusia yang menentukan.

Salah satu dasar pemohon adalah semua warga negara harus diperlakukan
sama?

   Negara memang harus menjamin kemerdekaan seseorang. Dalam ranah
hukum Indonesia, perlindungan terhadap pemeluk agama dan beribadah
menurut agama dan kepercayaan itu sangat kuat. Kalau dulu hanya pasal
29, sekarang ada 28e dan 28i. Hak seseorang dalam tiga pasal itu
menjadi kewajiban konstitusional negara. Jadi, orang melaksanakan
ibadah, memanifestasikan, mengkomunikasikan harus dilindungi negara.

Kenyataannya?

   Kadang-kadang kita tak melihat itu. Misalnya, tahu-tahu ada gereja
atau masjid dibakar. Kewajiban negara melindungi warganya beribadah
dan melaksanakan keyakinan tak dilaksanakan dengan baik.

Undang-Undang Penodaan Agama hanya mengakui enam agama. Bagaimana
dengan orang-orang yang berada di luar itu?

   Sebetulnya undang-undang tak menyebutkan diakui atau tidak. Hanya
mengatakan melanggar pokok ajaran agama. Nah, waktu itu agama
mayoritas hanya enam. Dalam penjelasan undang-undang disebutkan enam
agama yang ada di Indonesia. Di luar itu memang diberi kebebasan, tapi
tak diberi perlakuan sama. Saya menganggap negara tak melindungi yang
lain itu.

Dengan tetap berlakunya undang-undang itu, apakah mungkin akan ada
pembakaran masjid atau gereja lagi dengan alasan menyimpang?

   Tergantung sosialisasi pemerintah dan bagaimana kita memaknai
undang-undang. Sosialisasi pemerintah harus jelas, mana yang boleh dan
mana yang tidak. Sekarang, kalau kita melihat di siaran televisi,
aparat diam saja, bahkan takut.

Apakah ada intimidasi oleh kelompok yang mendukung bertahannya undang-
undang ini?

   Memang kelompok yang tak setuju perubahan ini kita lihat sangat
fanatik. Padahal sebenarnya lebih banyak yang tak fanatik. Mereka
vokal dan berani bertindak. Saya banyak berhubungan dengan teman-teman
muslim, tapi enak saja. Kita bisa berbeda pendapat dan pikiran.

Dalam sidang kemarin, ada yang ribut, berteriak… .

   Sebetulnya ditegur oleh ketua. Bahkan, ketika ada yang ribut
memaksa masuk, ketua menghentikan sidang. Beliau meminta semua
mengikuti peraturan. Ketua dan hakim sering terenyak dengan pemaparan
dari saksi.

Apakah banyaknya pendukung yang ingin undang-undang bertahan ikut
mempengaruhi hasil putusan?

   Saya rasa tidak. Perdebatan pleno hakim sangat ramai. Misalnya
soal SKB. SKB itu produk hukum seperti perundang-undangan. Surat
keputusan tentang Ahmadiyah bentuknya keputusan bersama. Di dalamnya
ternyata bukan hanya larangan, tapi mengatur juga. Ini menimbulkan
masalah.

Sebelum 1965, banyak penganut kepercayaan menjadi pegawai negeri,
polisi, dan militer dan tak bermasalah. Dalam upacara mereka tidak
bersumpah, tapi cukup berjanji….

   Kita memiliki landasan kuat terhadap perlindungan aliran
kepercayaan, kebatinan, dan agama kecil. Tapi kenyataannya berbeda.
Misalnya saksi Sardi, penghayat kepercayaan, yang ingin jadi tentara
tapi enggak boleh. Saya terenyuh ketika dia mau disumpah. Begitu
ditanya mau bersumpah bagaimana, dia menjawab Pancasila. Dia grogi
karena melihat semua tak setuju undang-undang ini. Bagi saya, sumpah
itu tak jadi masalah karena dalam Pancasila terdapat Ketuhanan Yang
Maha Esa.

Sepertinya para penganut kepercayaan menjadi bahan ejekan?

   Iya. Bahkan, ketika Ulil Abshar Abdalla hendak bersaksi di sidang,
ditanya, “Mau bersumpah dengan cara Islam?” Bagi saya, seharusnya itu
tak boleh.

Jangan-jangan hakim membuat keputusan karena terhanyut suasana?

   Bisa jadi. Tapi pada dasarnya alasan mereka juga masuk akal.
Misalnya, kalau dicabut, apa penggantinya? Saya sebenarnya tak
mempermasalahkan karena pasal penodaan agama sudah terserap dalam
hukum pidana.

Jadi, kalau undang-undang dicabut, pasal di KUHP masih berlaku?

   Kalau undang-undang dicabut, pasal dalam KUHP itu tak menjadi
masalah. Pasal 156 dan 156a itu menyangkut hatzaai artikelen. Jadi,
kalau melihat ada permusuhan dan penodaan agama, bisa ke situ.

Apa yang membuat Anda juga memberikan dissenting opinion dalam uji
materi Undang-Undang Pornografi?

   Saya melihat Undang-Undang Pornografi tak hanya pasal per pasal,
tapi pada pembentukannya. Sejak rancangan sampai disetujui DPR,
menimbulkan masalah terus. Demonstrasi, dialog, talk show, pawai
budaya, dan lain-lain. Semua mempertanyakan perlu-tidaknya undang-
undang ini. Saya melihat kok negara ini tak punya persatuan lagi.
Pecah karena hal sepele.

Definisi pornografi juga multitafsir?

   Iya, memang disebutkan bahwa pornografi itu ada gambar, foto,
tulisan, dan sebagainya. Tapi kemudian dilanjutkan dengan kalimat
melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 1 seharusnya
definisi saja. Ketika ditambahkan kalimat tak melanggar norma
kesusilaan, artinya ada batasan atau larangan. Jadi bukan definisi
lagi. Norma kesusilaan juga berhubungan dengan adat dan agama sehingga
ditafsirkan sendiri oleh daerah masing-masing. Nanti di suatu tempat
dinyatakan porno, di tempat lain tidak.

Dua kasus undang-undang itu apakah memperlihatkan demokrasi atau
mayoritarianisme?

   Kalau melihat sidang DPR, memang yang diuntungkan partai besar.
Saya sebenarnya menginginkan, kalau belum disepakati, jangan disetujui
dan disahkan. Coba dua pihak dipertemukan, kemudian baru dibahas.

Anda selalu memberikan dissenting opinion dalam dua uji materi undang-
undang itu. Merasa sendirian?

   Saya tak merasa berbeda dengan hakim lain. Saya terbiasa sebagai
perempuan sendiri.

MARIA FARIDA INDRATI SOEPRAPTO

Tempat dan tanggal lahir: Solo, Jawa Tengah, 14 Juni 1949

Pendidikan:

   * Sarjana Hukum 1975
   * Notariat 1982
   * Pascasarjana Hukum UI 1997
   * Doktor Ilmu Hukum UI 2002
   * Legal Drafting di Leiden, Negeri Belanda
   * Legislative Drafting Project University of San Francisco School
of Law dan Boston University School of Law

Pekerjaan:

   * Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Universitas Indonesia
   * Anggota Tim Perumus dan Penyelaras Komisi Konstitusi Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
   * Hakim Mahkamah Konstitusi

http://majalah. tempointeraktif. com/id/arsip/ 2010/04/26/WAW/ mbm.20100426. WAW133367.id. html

PERNYATAAN SIKAP: MENOLAK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH


Foto: Y. Pujasumarta (facebook)

TIDAK PUNYAK ANAK = AIB?


Di tengah masyarakat, banyak pasangan suami-istri muda yang sudah menikah 3,5,7 bahkan sudah 10 tahun, namun belum juga punya anak. Tuhan belum menganugerahkan buah hati mereka. Mereka sudah berusaha ke dokter, ke dukun alias orang pintar untuk mengusahakan agar segera hamil, namun juga belum berhasil. Bahkan ada yang mengatasinya dengan mengadopsi anak, yang lebih parah lagi ada yang menceraikan suami atau istrinya.

Namun tidak jarang juga ada orang yang mencuri bayi di Puskesmas, bahkan ada yang membeli bayi di rumah sakit dengan harga tinggi.

Di beberapa suku, pasangan suami istri yang belum punya anak dianggap sebagai aib atau sesuatu yang membuat malu. Istri atau suami dianggap mandul dan tidak “dianggap” alias tidak diperhitungkan dalam adat suku tertentu. Untuk itu banyak orang melakukan aneka tindakan untuk mengurangi rasa malu.

Bagi yang keluarga muda yang belum punya anak, apakah tidak punya anak menjadi sesuatu aib bagi anda? Dan apa tujuan pernikahan itu sebenarnya?

Pada dasarnya diakui dan dapat diterima umum bahwa menikah itu bertujuan untuk melanjutkan keturunan, mengejar kebahagiaan suami istri dan mengusahakan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Persoalannya, apakah suami istri bisa bahagia tanpa anak?

Untuk memenuhi kebutuhan akan anak, sebagian orang lebih baik memilih mengadopsi anak secara legal. Dengan demikian pun, kebahagiaan semakin lengkap.

Namu bagi pembaca sekalian, apakah tidak punya anak = aib?

Sumber: http://sosbud.kompasiana.com/2010/01/15/tidak-punya-anak-aib/

Utang Indonesia pada Umat Islam


Jumat, 28 Agustus 2009 pukul 01:12:00

Utang Indonesia pada Umat Islam  

Oleh Herry Nurdi
Penulis, Wartawan Islam

Perkembangan penyelesaian masalah terorisme di Indonesia, menuju arah yang sangat tidak kondusif bagi kaum Muslimin di negeri ini. Berbagai pernyataan dan statement yang dilontarkan oleh beberapa pihak, baik secara resmi atau selentingan, telah melahirkan dampak yang sangat serius bagi gerakan dakwah di negeri ini. Tentu saja perkembangan ini harus dikawal dalam koridor yang benar agar tak menimbulkan keresahan baru yang bernama kecurigaan komunal.

Bayangkan saja, jika seorang psikolog menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan rohis (Rohani Islam) yang ada di sekolah menengah umum adalah bahan baku dari tindak kekerasan. Ditambah lagi, dengan seorang yang mengaku pengamat, berkata dengan senyum di bibir bahwa pendanaan kegiatan terorisme juga berasal dari mobilisasi zakat, infak, dan sedekah. Semua ditayangkan di televisi dalam siaran  live yang tentu saja tanpa filter rasa keadilan bagi umat Islam.

Pada tahap yang lebih awal, pesantren telah menuai kecurigaan. Begitu juga, dengan kegiatan dakwah. Dan, hari ini kita saksikan, betapa aktivis dakwah berada dalam suasana terintimidasi. Jenggot, celana cingkrang, baju koko, cadar, dan dahi yang hitam menjadi atribut pelengkap yang mengantarkan kecurigaan. Dengan segala hormat pada semua pihak yang terlibat, Pemerintah Indonesia tidak boleh menjadi pemerintah yang kelak akan dicatat sebagai pemerintah yang menindas umat Islam.

Masih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan, sekadar mengingatkan sejarah yang mungkin terlupa. Negeri ini memiliki utang yang tak terbayar pada perjuangan yang telah diberikan umat Islam. Hanya untuk mengambil beberapa contoh, Pangeran Diponegoro, memakai simbol-simbol dalam memimpin Perang Jawa melawan penjajah Belanda. Dengan serban, baju putih panjang, dan yang paling penting, dengan ajaran Islam Pangeran Diponegoro memimpin perang yang dalam sejarah Belanda disebut-sebut sebagai perang, yang hampir menenggelamkan negeri penjajah itu dengan kebangkrutan.

Baca saja nama panjang dan gelar Pangeran Diponegoro. Sultan Abdulhamid Erucakra Sayidin Panatagama Khalifat Rasulullah Sayidin Panatagama. Dengan sadar, Pangeran Diponegoro mencantumkan nama Sultan Abdulhamid, yang saat itu menjadi Khalifah Turki Utsmani sebagai jaringan perjuangannya. Bahkan, pemilihan nama Sultan pada periode Sultan Hamengkubuwono I adalah simbol perlawanan secara halus pada kekuatan VOC, penjajah Belanda. (Soemarsaid Moertono, 1985; P Swantoro, 2002).

Tapi, hari ini, simbol yang mampu menggalang kekuatan perjuangan kemerdekaan itu dicurigai. Pencantuman hubungan internasional, dengan Mesir, Turki, Arab Saudi, disebut dengan transnasional yang juga diucapkan dengan nada penuh kecurigaan. Dulu, simbol-simbol itu berperan sangat besar memerdekakan negeri ini.

Begitu pula, dengan slogan dan pekik perjuangan, Islam dan kaum Muslimin menorehkan sejarah yang tak bisa dihapus dan harus diingat lagi ketika jihad disudutkan seperti saat sekarang. Bung Tomo, menggerakkan Arek-arek Suroboyo melawan agresi militer ulang yang dilakukan penjajah Belanda, dengan pembukaan kalimat  Bismillahirrahmanir rahim dan ditutup dengan  Allahu Akbar yang disandingkan dengan kata Merdeka.

Saoedara-saoedara ra’jat Soerabaja,
 Siaplah keadaan genting
. Tetapi saja peringatkan sekali lagi, djangan moelai menembak,
 Baroe kalaoe kita ditembak, maka kita akan ganti menjerang mereka itu.
 Kita toendjoekkan bahwa kita adalah benar-benar orang jang ingin merdeka.
 Dan oentoek kita, saoedara-saoedara lebih baik kita hantjur leboer daripada tidak merdeka.
 Sembojan kita tetap: Merdeka atau Mati.
 Dan kita jakin, saoedara-saoedara,
pada akhirnja pastilah kemenangan akan djatuh ke tangan kita
sebab Allah selaloe berada di pihak jang benar
 pertjajalah saoedara-saoedara,
 Toehan akan melindungi kita sekalian
 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka!

Maka sekali lagi, negara ini boleh menjadi negara yang anti terhadap pekikan  Allahu Akbar dan seruan-seruan dakwah yang mengajak menuju kebaikan dan kebenaran.

Ketika Republik Indonesia masih sangat belia, negara ini pernah menjadi Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar. Indonesia terpecah-pecah menjadi 17 negara bagian. Penjajah Belanda tidak akan ridha dan ringan hati melepaskan Indonesia sebagai negeri yang merdeka dan berdaulat. Andai saja Mohammad Natsir, tidak tampil dengan pidatonya yang kini dikenal dengan Mosi Integral Natsir, tentu seluruh pemimpin bangsa hari ini tidak akan bisa menyebut dengan bangga kalimat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebab, berdirinya RIS meminta konsekuensi besar. Terjadi rasionalisasi atas kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Perwira-perwira penjajah Belanda menjadi penasihat TNI. Pejuang dan tentara rakyat dirumahkan. Sebagai gantinya, Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL) diintegrasikan ke dalam tubuh TNI. Bagaimana mungkin negara ini akan kuat, jika di dalam tulang punggung yang menjaga kemerdekaannya, berdiri jenderal-jenderal penasihat dan unsur-unsur dari kalangan penjajah?

Dalam sidang RIS tahun 1950, Mohammad Natsir, seorang pemimpin dakwah di negeri ini, seorang dai, seorang ustaz, seorang ulama, tampil menyelamatkan Indonesia. Maka, dengan segala hormat, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia tidak boleh menjadi alat negara yang berperilaku sewenang-wenang pada umat Islam Indonesia.

Apalagi, ditambah sebuah fakta sejarah tentang seorang pejuang bernama Jenderal Soedirman. Seorang guru madrasah Muhammadiyah, yang memimpin gerilya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Soedirman adalah seorang guru agama. Mengisi ceramah dan mengajar mengaji keliling di wilayah-wilayah Cilacap dan Banyumas. Jabatannya di Muhammadiyah adalah wakil ketua Pemuda Muhammadiyah Karisidenan Banyumas.

Wilayah yang sama saat ini dicurigai polisi sebagai sebagai kawasan persembunyian buronan yang dicari. Maka sekali lagi, dengan segala hormat, polisi, aparat keamanan, bahkan masyarakat tidak boleh menaruh curiga pada ustaz, guru mengaji, apalagi ulama yang telah membuktikan diri menjaga negeri Allah bernama Indonesia yang semoga dilimpahi berkah.

Pasti tidak terlambat mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Kaum Muslimin tidak pernah menganggap perjuangan sebagai piutang yang harus dibayar. Tapi, umat Islam sangat yakin, negara ini adalah negara yang besar yang tak akan melupakan sumbangsih perjuangan umat Islam.  Wallahu a’lam .

(-)

Facebook itu Ternyata …Untuk Kepentingan Orang Yahudi/ Israel


[ dari milis tetangga … ]

Date: Tuesday, January 13, 2009, 5:34 AM
Fenomena facebook begitu gempar di Indonesia ,sampai-sampai ada facebook dalam bahasa indonesia . Saya heran bukan main, satu per satu teman saya mendaftar di facebook. Tidak heran kalau di tahun 2008 facebook meraup keuntungan 300 juta dollar amerika karena lebih dari 140 juta user aktif di seluruh dunia dan 8,5 juta foto dimuat tiap harinya. Bagi yang belum tahu apa itu facebook bisa baca artikel ini.

Facebook memberikan banyak kemudahan bagi kita, dari mulai menjalin relasi sampai cari uang dari facebook, baca juga artikel ini dan
artikel ini. Tapi keuntungan yang sebanyak itu digunakan untuk membiayai perang di Gaza . Benarkah?

Awalnya saya juga tidak sengaja reseach tentang facebook. Dari awal saya sangat tidak setuju dengan adanya agresi Israel di Gaza. Untuk membantu warga Gaza , saya hanya bisa berdoa dan berniat untuk memboikot produk-produk Israel . Dari artikel yang saya publish beberapa waktu lalu tentang pemboikotan produk-produk Amerika, ada
komentar yang mengatakan bahwa facebook dan wordpress adalah milik amerika dan menyarankan untuk tidak memakainya lagi. Dari sini awal  mulanya saya melakukan research tentang facebook dan wordpress.

Fakta – fakta :

  1. Facebook adalah milik Mark Zuckerberg, jika kita membaca artikel Mark Zuckerberg dalam bahasa indonesia tidak diketahui secara lengkap siapakah dia. Kalau kita membaca artikel tentang Mark Zuckerberg dalam bahasa inggris terdapat lengkap data diri si pembuat facebook ini.
  2. Siapakah sebenarnya si pendiri sekaligus CEO facebook ini? Dia adalah mahasiswa harvard university dan aktif sebagai anggota Alpha Epsilon Pi. What is Alpha Epsilon Pi? baca artikel ini.
  3. Alpha Epsilon Pi adalah seperti perkumpulan mahasiswa yahudi diamerika utara, yang mempunyai misi sebagai berikut,  Alpha Epsilon Pi, the Jewish Fraternity of North America, was founded college and fraternity experience. We have maintained the integrity of our purpose by strengthening our ties to the Jewish community and serving as a link between high school and career. Alpha Epsilon Pi develops leadership for the North American Jewish community to provide opportunities for Jewish men seeking the best possible at a critical time in a young man’s life. Alpha Epsilon Pi’s role is to encourage the Jewish student to remain dedicated to Jewish ideals, values, and ethics and to prepare the student to be one of tomorrow’s leaders so that he may help himself, his family, hi community, and his people. Yang intinya adalah sebagai tempat pengkaderan dan tempatmencari pemimpin baru bagi kaumnya, yaitu Yahudi.
  4. Fakta ke-empat sampai artikel ini ditulis serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 600 palestinians.
  5. Facebook mendapatkan keuntungan dari iklan yang dipasang, semakin banyak user dan pengunjung facebook senakin banyak pula penghasilnya.

Next research :

-Apakah hubungan Yahudi dengan Israel ?

-Apakah benar sebagian pendapatan Mark Zuckerberg disumbangkan untuk Alpha Epsilon Pi?

-Apakah Alpha Epsilon Pi berhubungan dengan pemerintah Israel ?

Link :

– How To Delete Facebook Account?

– Daftar Produk AS yang diboikot oleh Para Ulama

Referensi :

http://www.wikipedi a.org

http://www.infopale stina.com
http://www.aljazeer a.net/english
http://amirkovic. wordpress. com

sumber : http://www.kamusmal esbanget. com/foru. ..perang-
di-Gaza

Malaysia Larang Surat Kabar Katolik Menggunakan Kata “Allah”


Malaysia Larang Surat Kabar Katolik Menggunakan Kata “Allah”

Pemerintah Malaysia menghentikan sebuah surat kabar Katolik yang telah menggunakan kata “Allah” dalam edisi bahasa Melayu, redaktur surat kabar tersebut melaporkan Kamis lalu.

Romo Lawrence Andrew, redaktur majalah mingguan The Herald, mengatakan bahwa pemerintah menyuruh menghentikan terbitan edisi Melayu sampai pihak pengadilan menyelesaikan masalah mengenai larangan penggunaan nama “Allah” untuk merujuk pada Tuhan dalam surat kabar, menurut situs berita Malaysiakini.com.

Menteri Dalam Negeri Malaysia menurut laporan telah mengirimkan surat yang mengatakan bahwa surat kabar tersebut hanya diijinkan menggunakan edisi bahasa Inggris, Mandarin, dan Tamil. The Herald biasanya memiliki empat edisi, termsauk edisi bahasa Melayu.

“Larangan tersebut dinilai sebagai suatu bentuk penganiayaan,”ujar Romo Andrew kepada The Associated Press. “Hal tersebut juga telah membatasi kebebasan kami dalam berekspresi dan mengurangi hak-hak kami sebagai warga negara… Kami merasa dibingungkan akan hal ini dan kami tidak berpikir bahwa larangan tersebut sebagai suatu yang mendasar dan pasti.”

Andrew mempercayai larangan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk membatasi surat kabar tersebut, yang mana merupakan surat kabar mingguan Katolik Roma terkemuka di Malaysia yang mayoritas penduduknya Muslim. Surat kabar tersebut baru saja memperbaharui ijinnnya pada Selasa lalu.

Tahun lalu, surat kabar tersebut hampir saja kehilangan ijin penerbitannya karena telah menggunakan kata “Allah” sebagai terjemahan untuk “Tuhan.” Pihak berwenang berpendapat bahwa kata “Allah” hanya digunakan oleh Muslim.

“Undang-undang Dasar Malaysia menyatakan bahwa Melayu merupakan bahasa nasional, oleh karena itu mengapa kami tidak diperbolehkan menggunakan bahasa nasional di Malaysia,”ujar redaktur surat kabar tersebut kepada Agence France-Presse.

Berdasarkan catatan banyak orang Katolik di Malaysia adalah “bumiputera” atau “putera asli daerah,” yang merujuk pada orang suku Melayu Muslim dan penduduk pribumi di semenanjung Malaysia dan di kepulauan Borneo yang kebanyakan dari mereka adalah Kristiani.

Larangan penggunaan bahasa Melayu untuk sebutan nama “Tuhan” dianggap tidak masuk akal karena sebagian besar orang Katolik di negara tersebut adalah orang bumiputera yang sebagain besar berbicara dalam bahasa Melayu, sanggah Andrew.

“Lebih dari 50 persen dari jemaat kami adalah orang bumiputera dan dua orang di antara uskup kami adalah orang bumiputera,”redaktur tersebut mengatakan.

Andrew mengatakan bahwa surat kabar tersebut telah mengirimkan surat permohonan kepada kementrian Jumat kemarin. Jika tidak ada jawaban dalam tujuh hari atau keputusan tersebut tidak dicabut, maka pihak surat kabar akan mempertimbangkan untuk membawa pemerintah Malaysia ke pengadilan atas tuduhan pelanggaran hak-hak agama minoritas.

Sementara itu putusan pengadilan mengenai larangan penggunaan kata “Allah” akan diputuskan oleh pengadilan bulan depan, menurut AP.

Malaysia, yang 60 persen penduduknya Muslim, memiliki sejarah yang panjang mengenai masalah kebebasan beragama. Beberapa Kristiani yang berkonversi dari Islam telah ditolak hak konversi agamanya dalam kartu penduduk mereka.

Pemerintah juga telah membatasi film Kristiani “The Passion of Christ” yang meledak di pasaran yang mana hanya boleh ditonton oleh Kristiani saja, dan Muslim di Malaysia juga telah menyerukan larangan atas “Evan Almighty.”

Secara umum dapat dikatakan, umat Islam menikmati hak istimewa di Malaysia sebagai agama yang paling dominan.


Ethan Cole
Kontributor Kristiani Pos

Sumber: http://id.christian post.com/dbase.php?cat=asia&id=304