Siaran Pers Bersama: Masyarakat Adat Rakyat Penunggu, Sumatera Utara – AMAN – WALHI – Sekber Pemulihan Hak Rakyat Indonesia


Jakarta, 17 Januari 2012

Kami Wajib Mempertahankan Hak Walaupun Nyawa dan Darah Taruhannya..!!

“Haram bagi kami mengakui yang bukan hak. Tapi kalau itu hak kami, wajibhukumnya untuk menuntut dan mempertahankannya walaupun nyawa dan darah taruhannya,” (Harun Noeh)

Pernyataan di atas berulang kali dinyatakan Rakyat Penunggu saat mereka berusaha mempertahankan tanah adatnya.

Berulangkali pula Rakyat Penunggu, melalui organisasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) melakukan aksi protes. Mereka menuntut pemerintah propinsi Sumatera Utara agar segera mendistribusikan 9.085 hektar tanah adatkepada Rakyat Penunggu. Dan berulangkali pula Rakyat Penunggu harus berhadap-hadapan dengan aparat brimob dan pasukan pamswakarsa yang dimobilisasi pihak PTPN II sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU).

Konflik agraria antara masyarakat adat Penunggu di Kab. Deli Serdang danKab. Langkat dengan PTPN II telah berlangsung sejak tahun 1953. Konflikagraria ini terjadi karena PTPN II tidak mengakui dan mengabaikan keputusan Mahkamah Agung No. 1734 K/ Pdt/ 2001 tentang Perkara Kasasi Perdata antara PTPN II dengan warga Rakyat Penunggu yang menyatakan bahwa lahan seluas 10.000 Ha adalah hak milik rakyat penunggu.

Bahkan jauh sebelum keputusan MA tersebut dikeluarkan, Menteri Dalam Negeri lewat Direktorat Jendral Agraria telah mengeluarkan keputusan No.44/DJA/1981 yang menyebutkan bahwa tanah seluas 10.000 ha dikeluarkan dari areal HGU PTPN IX (sekarang PTPN II) untuk masyarakat adat Penunggu di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang.

Sebelumnya, ada surat edaran Gubernur EWP Tambunan Nomor 14233/3 tanggal24 Mei 1980 tentang usaha penyelesaian kasus tanah adat yangdiperjuangkan BPRPI, dan secara tegas ditujukan kepada Bupati Langkatdan Bupati Deliserdang. Bahkan ditegaskan kembali surat Bupati Deliserdang yang saat itu dijabat Teteng Ginting, Nomor 10675/3 pada 4Agustus 1980 tentang pendaftaran petani yang dikategorikan sebagai rakyat penunggu yang ditujukan kepada 10 Camat di Kecamatan Deliserdang.

Isi surat tersebut menyatakan secara khusus pada Bupati Langkat untukmerealisasikan penyediaan lahan 1000 hektar tanah untuk BPRPI. Selain itu ada juga surat Asisten Bidang Pertanahan Tengku Putra Aziz, yang mengatasnamakan Gubernur TK I Sumut, No 593.7/ii 889 tanggal 30 April1982 tentang penyelesaian tanah jaluran BPRPI di tujukan kepada BupatiLangkat dan Deli Serdang.

Namun, semua ketetapan hukum atas tanah ulayat tersebut diatas takbermakna apa-apa, karena dalam implementasinya dilapangan, rakyatpenunggu tidak mendapat sejengkalpun lahan. Mafia-mafia tanah yang diback up kekuatan dalam pemerintahan bergentayangan menjual tanah-tanah tersebut ke pihak lain, tanpa sepengetahuan masyarakat adat rakyat penunggu anggota BPRPI.

Rakyat Penunggu punya dasar hukum kuat untuk mempertahankan tanah adatnya. Karena itulah, mereka meminta agar Pemprov Sumut serius untuk melindungi tanah-tanah adat yang telah dikelola secara mandiri oleh masyarakat adat BPRPI. Rakyat Penunggu menuntut pemerintah untuk membentuk tim khusus yang melibatkan masyarakat adat untuk mencari tanah yang pernah didistribusikan kepada masyarakat BPRPI sebanyak 10.000 hektar pada masa Pemerintahan Gubernur Sumut EWP Tambunan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kami atas nama Masyarakat Adat RakyatPenunggu yang tergabung dibawah panji-panji Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Sekretariat Bersama Pemulihan HakHak Rakyat Indonesia mendesakan tuntutan kepada:

1. Pemerintah Pusat untuk segera membentuk tim khusus yang melibatkan masyarakat adat untuk mencari tanah yang pernah didistribusikan oleh Pemerintah kepada masyarakat BPRPI sebanyak 10.000 Ha. Tanah tersebut terletak di dua Kabupaten Langkat dan Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Sampai saat ini tak sejengkalpun tanah tersebut diterima olehMasyarakat Adat BPRPI.

2. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumut untuk segera mengusut dan memeriksa tanah tanah yang diperjual belikan olehpihak PTPN II (Ex. PTPN IX)

3. Pemerintah untuk segera mencabut HGU PTPN II ( Ex. PTPN IX ) di atas tanah adat rakyat penunggu yang merupakan anggota BPRPI dan AMAN

4. Kapolda Sumatera Utara untuk menangkap para ADM – ADM PTPN 2 yangsuka mengadu domba Masyarakat Adat dengan Karyawan PTPN 2 dan Aparatkeamanan.

5. Kapolri untuk menghentikan segala bentuk keterlibatan aparatkepolisian khususnya kesatuan Brimob di wilayah adat rakyat penunggu

Kontak
1. Monang (AMAN) – 0812 1833 4211

2. Dedi Ratih (WALHI) – 081250807757

——-
(Milis FPK)

Gerakan Lintas Agama Bentuk Perlawanan Terhadap Perusuh


Jumat, 11 Februari 2011

Gerakan tokoh lintas agama bentuk perlawanan secara damai terhadap rusuh massa di Temanggung, Jawa Tengah, pascasidang kasus penistaan agama, Selasa (8/2), kata Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang, Romo Aloysius Budi Purnomo.

“Gerakan lintas agama ini memberikan perlawanan damai terhadap provokator yang berdampak negatif di Temanggung, kesatuan dan kerukunan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya saat dialog sekitar 200 tokoh lintas agama berasal dari Yogyakarta dan sejumlah daerah lainnya di Jateng, di Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Kabupaten Magelang, di Magelang, Jateng, Jumat sore.

Rusuh massa di Temanggung telah mengakibatkan sejumlah gereja dan kompleks sekolah Kristen di daerah itu rusak. Polisi telah menetapkan delapan tersangka dan memeriksa puluhan orang yang diduga terkait dengan kejadian tersebut.Ia mengatakan, rusuh di Temanggung telah merusak citra bangsa. Tindakan pelaku penistaan agama Antonius Richmond Bawengan (50), warga beralamat di Jakarta, yang telah divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Temanggung, katanya, bukan hanya penodaan terhadap agama Islam tetapi juga semua agama.

Pada kesempatan itu Budi menyampaikan keprihatinan Uskup Agung Semarang, Monsinyur Johannes Pujasumarta, atas rusuh massa di Temanggung.

“Beliau menyampaikan keprihatinannya baik kepada teman-teman sesama maupun umat Islam yang tercoreng karena peristiwa itu,” katanya.

Ia menyatakan dukungan terhadap gerakan mewujudkan persaudaraan sejati lintas iman dan agama.

Kekerasan, katanya, dilawan bukan dengan kekerasan tetapi melalui dialog dan seruan persaudaraan sejati serta perdamaian.

“Kami mendukung ajakan deklarasi persaudaraan sejati, persaudaraan sejati menjadi gerakan berkat bagi bangsa ini,” katanya.

Ia menyebut, kekerasan di Temanggung dan daerah lain di Indonesia tidak meruntuhkan pandangan gereja bahwa Islam membawa kedamaian untuk sesama dan semesta.

“Banyak umat Islam yang berkehendak baik dari pada kelompok kecil yang mengatasnamakan Islam yang merusak kehidupan. Islam juga berwatak damai, tidak ada faedahnya kekerasan dilawan dengan kekerasan. Lebih mengedepankan cinta kasih dari pada kebencian, ampuan dari pada balas dendam, perselisihan hanya menghancurkan kerukunan,” katanya.

Tokoh Gerakan Gusdurian yang juga putri sulung mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (almarhum), Alissa Qotrunnada Wahid, mengatakan, kekerasan tidak menyelesaikan masalah.

“Penistaan dan perbedaan keyakinan selalu ada, tetapi penyelesaiannya bukan dengan kekerasan, melainkan melalui dialog,” katanya usai dialog itu.Ia mengemukakan, hingga saat ini masyarakat cenderung masih bicara soal golongan dari pada keindonesaian.

“Padahal harus ada porsi bicara, misalnya menyangkut kelompok, NU (Nahdlatul Ulama), Islam, Jawa, Indonesia. Yang tidak ada adalah bicara porsi sebagai orang Indonesia,” katanya.

Ia mengimbau perlunya bangsa Indonesia merevitalisasi dan menghidupi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dialog lintas agama yang rencananya berlangsung di Pendopo Pengayoman Rumah Dinas Bupati Temanggung, Jumat, dibatalkan karena tidak mendapat izin dari kepolisian. Sekitar 200 tokoh lintas agama berasal dari Yogyakarta dan sejumlah daerah lainnya di Jateng mengalihkan kegiatan itu di aula Pondok Pesantren API Tegalrejo, Kabupaten Magelang.(*)(U.M029/Z002. (Antaranews.com)

Mengoreksi Berita Media Soal Kerusuhan Temanggung yang Sudutkan Islam


BUKU PUTIH TERKAIT KERUSUHAN DI TEMANGGUNGForum Umat Islam Bersatu (FUIB)

Jl. MT Haryono 50 Temanggung 

Sehubungan dengan peristiwa kerusuhan berlatar belakang penistaanagama di Temanggung pada hari Selasa, 8 Februari 2011, muncullahpemberitaan di media baik elektronik maupunsurat kabar yang tidak seimbang.

Dalam hal ini umat Islam sangat dirugikan karena pemberitahuan tersebut menempatkan umat Islam sebagai pelaku atas semua kerusuhan yang terjadi. Sehingga umat Islam Temanggung yang faktanya adalah sebagai KORBAN penistaan agama, justru menjadipihak yang TERTUDUH.

Atas dasar kenyataan tersebut, perlu dibuat upaya pelurusan beritadengan data-data yang akurat dan objektif baik di lapangan, maupun melalui saksi-saksi yang secara langsung melihat dan mengalami peristiwatersebut. Maka perlu dilahirkan sebuah BUKU PUTIH untuk mengakomodasi data-data itu semua, demi menjaga ketertiban dan keamanan, khususnya diTemanggung dan sekitarnya, serta umumnya di seluruh wilayah NKRI.

KRONOLOGI

1. Pada tanggal 23 Oktober 2010, Antonius Richmond Bawengan yangmerupakan warga Duren Sawit, Jakarta Timur diketahui tertangkap tanganmenyebarkan selebaran yang berisi penistaan agama. Salah satu selebaranitu diletakkan di depan rumah warga dusun Kenalan desa Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah, yang bernama H Bambang Suryoko.

2. Warga yang mengetahui perbuatan Richmond, bersama pengurus RT yangbernama Bp. Fatchurrozi (Fauzi), yang juga anggota Polsek Kaloran,langsung melaporkannya ke Polsek Kranggan, kemudian dilimpahkan kePolres Temanggung.

3. Pada tanggal 21 November 2010. Oleh Kejaksaan Negeri Temanggung, berkas pemeriksaan sudah dinyatakan P21 (lengkap).

4. Sidang pertama digelar pada tanggal 13 Januari 2011 dengan agenda pembacaan dakwaan.

5. Sidang kedua digelar pada tanggal 20 Januari 2011 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi

6. Sidang ketiga digelar pada tanggal 27 Januari 2011, dengan agenda pemeriksaan dua orang saksi dan seorang saksi ahli.

7. Sidang keempat digelar pada tanggal 8 Februari 2011, dengan agenda pembacaan tuntutan.

8. Pada sidang keempat setiap pengunjung sidang yang masuk ke areaPengadilan Negeri Temanggung diperiksa oleh petugas, untuk memastikan tidak adanya benda-benda terlarang yang mereka bawa ke area tersebut.

9. Setelah pembacaan tuntutan, massa mulai gelisah, hakimmeninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun, dan tersangka diamankan oleh aparat. Hal itu mengakibatkan suasana menjadi lebih gelisah danmassa menjadi tidak terkendali.

10. Kemudian beberapa tokoh ulama berusaha menenangkan pengunjung sidang. Diantara tokoh tersebut adalah KH Syihabuddin (pengasuh PonpesWonoboyo) dan KH Rofi’i (pengasuh Ponpes di Kemuning).

11. Setelah sekitar 30 menit kemudian sidang dilanjutkan denganagenda pembacaan vonis, tanpa pledoi terlebih dahulu. Hakim memutuskan hukuman 5 (lima) tahun penjara, sesuai dengan tuntutan jaksa.

12. Dalam suasana ketegangan tersebut, beberapa orang melarangpenggunaan kamera, baik yang dibawa wartawan maupun warga, sehinggamassa pun terprovokasi menjadi lebih emosional. Apalagi sidangsebelumnya ada insiden pemukulan terhadap seorang pengunjung yang dilakukan oleh seorang Polisi bernama Kurniawan.

13. Ada provokasi sekelompok orang yang memecah kaca di Pengadilan Negeri Temanggung. Suasana pun semakin ricuh. Aksi pecah kaca punkemudian berlanjut, dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal,diikuti pembakaran ban di tiga titik di lingkungan Pengadilan. Tidak diketahui dari mana ban itu masuk. Padahal, sebelum masuk halaman pintu gerbang timur Pengadilan (hanya satu pintu gerbang yang dibuka), setiap pengunjung sudah diperiksa dengan saksama oleh petugas menggunakan metaldetector14. Di depan tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari para ustadz dankyai yang sedang melihat jalannya sidang, dilemparkanlah gas air mata kemudian diikuti oleh suara tembakan. Menurut saksi mata, tidak ada tembakan peringatan terlebih dahulu.

15. Korban yang berhasil diketahui sampai saat ini ada 9 orang, dilarikan di Rumah Sakit. Empat orang di antaranya yang masih dalamperawatan adalah: Sholahuddin, 40 tahun. Putra pengasuh Ponpes Al-Munawar, Kertosari Temanggung. Luka tembak di kepala, dengan enam jahitan.Roy Hanif, 15 tahun. Asal Gandurejo, Ngablak, Magelang. Luka tembakdi kepala dan pelipis kiri, bahu sebelah kiri berubah bentuk, dicurigai patah tulang. Suparman, 28 tahun. Luka 3 cm di daerah mata sebelah kiri. Madyo, 48 tahun. Asal Braol, Campursari, Ngadirejo, Temanggung. Korban dilempar batu dari jarak dekat oleh personil Brimob di tamanKartini, depan stadion Bumi Phala, sekitar 300 meter dari pengadilan. Mengalami patah tulang di kaki sebelah kanan dan harus dioperasi.

16. Semua korban tersebut berobat atas biaya sendiri.

17. Kegelisahan massa semakin menjadi-jadi ketika putra pengasuhpondok Al-Munawwar Kertosari jatuh terkena tembakan, dan diisukan sampai meninggal dunia.

18. Pengunjung sidang dikejar-kejar polisi. Selain mengejar pengunjung, beberapa polisi juga merusak puluhan sepeda motor pengunjung yang diparkir di seberang jalan Pengadilan Negeri.

19. Sebagian pengurus Forum Umat Islam Bersatu  berlindung masuk kePanti Asuhan Yatim Muhammadiyah (PAY) dan menutup gerbang panti PAYuntuk mengantisipasi masuknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

20. Namun polisi masih tetap mengejar mereka. Di depan pintu gerbang PAY, polisi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas “Neng kene celeng, asu, PKI kabeh. Pateni wae!” (bahasa Jawa, artinya: orang-orang di sini babi, anjing dan PKI semua. Bunuh saja!” Lalu polisi melemparkan gas airmata tiga kali ke halaman PAY21. Setelah terjadi negosiasi antara pimpinan massa dan polisiakhirnya pemilik motor diperbolehkan mengambil motor. Namun mereka terlebih dahulu dipukuli dan diambil gambar motor dan pemiliknya. Saatitu polisi juga bertakbir dan berkata : “Polisi juga Islam”. Takbir dilafazkan secara cengengesan sambil memukuli massa yang kelihatan mempunyai jenggot.

22. Sekelompok orang yang tidak di kenal di depan BPR Surya Yudha mengajak massa untuk melanjutkan aksi ke Parakan dan membakar gereja. Provokator serupa juga ada di sebelah barat. Sambil mengatakan “munafik”ke orang-orang yang tidak mau mengikutinya. Mereka terus mengajak massa untuk membakar gereja. Massa diam tidak bergerak mengikuti mereka. Lalu beberapa saat pembakaran gereja benar-benar terjadi. Tidak diketahuisiapa kelompok yang membakar gereja tersebut.

23. Beberapa saksi melihat di dalam gereja sudah ada beberapa orang yang ikut memprovokasi massa untuk merusak gereja dengan memulai pelemparan. Ketika ditanya identitasnya, orang-orang tersebut tetap tidak menunjukkan, bahkan mereka langsung lari menghilang.

24. Saksi lain melihat ada orang bercadar sudah berada di dalamgereja Pantekosta. Setelah gereja terbakar orang itu berlari keluar sambil mencopot cadarnya dan bergabung dengan massa penonton.

KESIMPULAN

1. Adanya kesengajaan untuk memantik kemarahan massa dengan pelemparan gas air mata di depan para ustadz dan kyai.

2. Kerusuhan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada kelompok tertentu yang memang merencanakannya.

3. Setiap pengunjung yang masuk ke halaman Pengadilan Negeri Temanggung harus diperiksa dengan ketat oleh petugas Polri sehingga sangat aneh ketika terjadi pembakaran ban di halaman Pengadilan Negeri Temanggung. Siapa yang melakukannya ? Siapa yang meloloskannya sehingga ban yang ukurannya sangat besar bisa masuk?

4. Salah satu pemicu kemarahan massa adalah ketidakadilan hukum dalam penanganan kasus ini

5. Apa yang telah dilakukan oleh Antonius Richmon Bawengan olehAntonius richmon Bawengan adalah perbuatan yang sangat berbahaya, sangat potensial untuk memecah belah sendi-sendi kehidupan bermasyarakat bahkan bisa menyebabkan disintegrasi Negara Kesatuan republic Indonesia.

Dan Antonius  Richmon Bawengan terbukti memperlihatkan militansinya dan sangat terlatih untuk melakukan penistaan agama semacam ini.

Penampilannya sangat tenang, SAMA SEKALI TIDAK MERASA BERSALAH dan dengan percaya diri menolak untuk didampingi pengacara. Bahkan informasi sementara yang kami himpun, ada indikasi kuat bahwa Antonius Richmon Bawengan juga melakukan aksi serupa di Poso yang memicu kerusuhan Poso, sebelum di Temanggung. Namun Polri hanya mau menyelidiki apa yang telahdikerjakan oleh Antonius Richmon Bawengan di Temanggung saja, tanpa mau menyelidiki latar belakangnya, latar belakang pendidikannya, organisasi yang memback up nya, siapa pendukung dananya, siapa aktor intelektual yang ada di baliknya. Padahal Forum Umat Islam Bersatu sangat yakin polisi punya kemampuan untuk mengungkap semuanya. Sikap polisi semacam ini akan memicu Antonius Richmon Bawengan untuk berbuat serupa di tempatlain.

6. Ada proses peradilan yang dilanggar sehingga berpotensi menjadikan terdakwa terbebas dari semua dakwaan ketika melakukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Pelanggaran tersebut adalah: Tidak adanya pengacara yang mendampingi terdakwa padahal ancamanhukumannya 5 (lima) tahun. Apakah ini kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh Majelis hakim PN Temanggung dalam upaya untuk membebaskan Antonius Richmon Bawengan melalui PK-nya nanti ? Sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa itu tidak  jelas statusnya, karena hakim meninggalkan ruang sidang begitu saja, tanpa ada sepatahkata pun.

SERUAN
1. Forum Umat Islam Bersatu mendesak kepada Kapolri untuk mencopot Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Temanggung karena tidak bisa menjalankan deteksi dini, tidak mampu mengantisipasi kerusuhan, tidak bisa melakukan pembinaan anggotanya sehingga Polri yang seharusnya bisa mencegah terjadinya kerusuhan, tetapi justru menjadi salah satu penyebab utama massa menjadi beringas dan tidak terkendali.

2. Forum Umat Islam Bersatu menuntut aparat keamanan untuk mengusut tuntas kelompok dan actor intelektual di belakang Antonius Richmon Bawengan sebab keresahan massa dan provokasi yang memantik kerusuhan di Temanggung 8 February 2011 semuanya bermula dari kasus Antonius Richmon Bawengan. Bila kelompok  dan actor intelektual ini tidak disentuh, sangat patut kuat diduga akan melanjutkan aksi ke daerah-daerah lain.

3. Forum Umat Islam Bersatu membentuk sebuah tim advokasi yang diberi nama TANGKIS (Tim Advokasi dan Perlindungan Korban Penistaan Terhadap Islam) dan mengajak seluruh ahli hukum dan advokat untuk bergabung dalamtim ini.

4. Mendesak kepada DPRD Temanggung dan atau Bupati Temanggung untuk membentuk Tim Investigasi Independen untuk menuntaskan kasus ini.

Temanggung, 9 Februari 2011

FORUM UMAT ISLAM BERSATU (FUIB) 
 Taufan Sugianto. S.Pd
Sekretaris

Pemerintah Kecam Ancaman Makar


Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah mengecam keras niat dan ajakan sejumlah ormas yang secara terbuka menyerukan perbuatan makar dalam menyikapi pembubaran ormas yang diinstruksikan Presiden.

“Sungguh disayangkan bahwa beberapa pihak telah memaknai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pembubaran ormas secara tidak utuh, bahkan ada yang memunculkan reaksi berlebih,” demikian siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Padahal pernyataan Presiden Yudhoyono yang disampaikan saat menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional di Kupang tersebut secara jelas menyebutkan ormas yang dimaksud adalah ormas melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan atau perbuatan lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tindakan tegas yang diinstruksikan Presiden untuk membubarkan ormas yang melakukan tindakan anarkis akan dilakukan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1986.

Langkah ini dimaksudkan agar keamanan negara dan ketertiban masyarakat dapat tetap dijaga dan dijamin secara bermartabat, tegas pemerintah dalam siaran persnya itu.

“Segenap bangsa Indonesia khususunya para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan segenap warga masyarakat diharapkan tidak terpengaruh dan dapat tetap memelihara kerukunan dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai dengan tataran kewenangan dan kapasitas masing-masing,” demikian pemerintah.(*)

M-NLM/A025

Sumber: antaranews.com

Konferensi Pers: DEKLARASI RUMAH PENGADUAN KEBOHONGAN PUBLIK


KONFERENSI PERS

BADAN PEKERJA GERAKAN TOKOH LINTAS AGAMA MELAWAN KEBOHONGAN:

“DEKLARASI RUMAH PENGADUAN KEBOHONGAN PUBLIK”

Jakarta, 19 Januari 2011. Para tokoh agama yang terhimpun dalam “Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan” meyakini bahwa pertemuan dengan Presiden SBY, Senen malam (17/1), bukanlah akhir dari
komitmen para tokoh agama tersebut untuk tetap menyuarakan nurani
masyarakat bawah (grass root).

“Kami punya hati dan akal budi. Jangan takut dikooptasi oleh suara istana. Kami berupaya untuk menjadi “nabi rakyat” yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan “nabi istana”, tutur Pdt. Andreas Yengawoe dalam kesempatan konferensi pers menjelang pertemuan dengan Presiden SBY.

Semua tokoh agama yang sejak awal memprakarsai gerakan ini memiliki kesimpulan yang sama terkait hasil pertemuan di istana. Mereka menilai bahwa pertemuan tersebut berlangsung interaktif namun tidak melahirkan kesepakatan apa pun yang substantif. Percakapan yang berlangsung kurang lebih 4 jam itu tidak fokus dan tidak menyentuh akar persoalan
yang menjadi keprihatinan para tokoh lintas agama.

Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan sendiri sangat menyayangkan pertemuan tersebut berlangsung tidak fair dan bersifat tertutup. Padahal publik berhak tahu. Publik sangat kecewa dengan proses dan hasil akhir dari pertemuan itu. Badan Pekerja mencatat bahwa tidak ada satu pun poin dari 18 kebohongan yang dinyatakan tokoh
lintas agama yang dibantah kebenarannya oleh pemerintah dalam pertemuan tersebut.

Merespon antusiasme publik terhadap gerakan ini, khususnya yang terlihat langsung pada acara “Dengar Pendapat Publik” tanggal 14 Januari 2011, di PGI Salemba, Badan Pekerja memutuskan untuk
mendeklarasikan dan membuka “Rumah Pengaduan Kebohongan Publik”.

Langkah ini untuk mensosialisasikan sekaligus menjaring data-data kebohongan pemerintah dari masyarakat luas. Rumah-rumah pengaduan akan
dibuka di masing-masing kantor/sekretariat organisasi-organisasi sipil yang tergabung dalam Badan Pekerja. Sampai saat ini, sudah terdaftar 18 “Rumah Pengaduan Kebohongan Publik” yang berada di Jakarta.

Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah di daerah-daerah seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, NTT, Kalimantan Selatan, dll.
Badan pekerja mengundang semua elemen masyarakat sipil di seluruh Indonesia untuk turut serta dalam gerakan ini dengan berinisiatif membuka rumah-rumah pengaduan. Badan Pekerja juga akan melakukan kampanye di kota-kota besar dalam rangka memperluas konsultasi publik/dengar pendapat publik terkait data-data kebohongan pemerintah.

Demikian press release ini dan terimakasih banyak perhatiannya.

Hormat Kami,

Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan

Rumah Pengaduan Kebohongan Publik

1. MAARIF Institute for Culture and Humanity

Jl. Tebet Barat Dalam II No. 6 Tebet, Jakarta Selatan 12810

Telp. (021) 83794554, 83794560 Fax: (021) 83795758

Email:maarif@maarifinstitute.org

CP: Muhd. Abdullah Darraz—081 8864589

Khelmy K. Pribadi—081 390 815191

2. MAARIF Institute Sumedang
d.a Kantor Pemuda Muhammadiyah Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 15 A Sumedang 45323
CP: Supala—085 22000 4542

3. MAARIF Institute Sleman

Jl. Salak KM3 Jogokerten Trimulyo Sleman 55513

CP: Ana Nurkhasanah—081 2259 8696

4. Pemuda Muhammadiyah Cabang Panawuan Garut

Jl. Pembangunan Kel. Sukajaya Kec. Tarogong Kidul, Garut.

CP: Yusron Hanif—0857 143 441 13

5. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)

Jl. Salemba Raya No. 10 Jakarta Pusat 10430

Telp. (021) 3150451, 3150455, 3908119 Fax. (021) 3150457

CP: Jeirry Sumampow, S. Th—0812 994 8695

jeirrysumampow@yahoo.co.id; jeirrys1970@gmail.com

6. JATAM Jakarta dan Seluruh Perwakilannya.

Mampang Prapatan II/30 Jakarta Selatan 12790

CP: Siti Maemunah (0811 920462)

mai@jatam.org

7. Institute Hijau Indonesia

Jl. Komp. Bumi Asri No. C3 Liga Mas Perdatam, Pancoran, Jakarta 12780

Telp/Fax. (021) 799 1139

CP: Chalid Muhammad—0811 847163

chalid.muhammad@hijauindonesia.org

8. WALHI Jakarta dan Seluruh Perwakilannya.

Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Jakarta 12790

Telp. (021) 791 93363/791 93368 Fax. (021) 794 1673

CP: Berry Nahdian Forqan—0812 511 0979

forqan@walhi.or.id

berry.n.forqan@gmail.com

9. MIGRANT Care

Jl. Pulo Asem I C No. 15 RT 015/RW 001 Kel. Jati, Kec. Pulogadung,
Jakarta Timur 13220

Telp. (021) 475 2803

CP: Anies Hidaya—081 578 722 874

Nurharsono—081 796 28657

10. Institute for ECOSOC Right

Jl. Tebet Timur Dalam VI-C/17 Jakarta

Telp/Fax. (021) 830 4153

CP: Sri Palupi— 081319173650

Email: ecosoc@cbn.net.id

11. PP PMKRI dan Seluruh Cabangnya di daerah-daerah.

Margasiswa PMKRI Jl. Sam Ratulangi 1 Menteng, Jakarta Pusat.

CP: Stefanus Gusma –081 316032768

12. DPP IMM dan Seluruh Cabangnya di daerah-daerah.

Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta Pusat 10340 Telp./Fax. +62 21 390 1565

CP: Ton Abdillah—081 284 98198

Zain Maulana—081 5222 9066

13. Noercholish Madjid Society (NCMS)

14. KIARA dan seluruh jaringan nelayan

Kalibata Indah Jl. Lengking J-5 Jakarta

CP: Abdul Halim—0815 531 00259

kiara@kiara.or.id

15. Posko Korban Lapindo

16. Indonesian Corruption Watch (ICW)

Jl Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan, DKI, Jakarta, 12740.
Telp: (021) 7901885, 7994015 Fax: (021) 7994005

CP: Tama S. Langkun—0817 889 441

tama@antikorupsi.org

17. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

Jl. Cut Meutia 10, Jakarta 10340 Tromol Pos 3044, Jkt 10002

Telp:(021) 319 36422 Fax:(021) 391 8527

Jl. Kemiri 15, Jakarta 10350

Telp:(021) 319 24320 ; 319 34848 Fax:(021) 314 9750

CP: Romo Benny Susetyo–

18. The WAHID Institute

Jl. Taman Amir Hamzah No 8, Jakarta 10320, Indonesia

Telp. (021) 3928233, 3145671 Fax : (021) 3928250

CP: M. Subhi—081 587 70114

Tak Toleran akibat Ekonomi Kurang Merata


Intoleransi masyarakat pada dasarnya tidak dipengaruhi oleh organisasi-organisasi radikal yang suka memakai kekerasan, tetapi karena masyarakat mengalami frustrasi sosial dan alienasi.

“Masyarakat itu tidak puas terhadap pemerataan pembangunan dan ekonomi,” ujar Ismail Hasani, peneliti SETARA Institute, Rabu (22/12/2010) di Jakarta.

Dalam studi yang dilakukan SETARA Institute, keberadaan organisasi radikal dinilai tak terlalu berpengaruh banyak bagi ketidaktoleransian masyarakat. Sebab, mayoritas warga menolak kekerasan sehingga otomatis dukungan terhadap organisasi radikal tidaklah signifikan.

Menurut Ismail, di tengah kesulitan ekonomi, organisasi radikal yang mengatasnamakan agama hadir untuk membuat masyarakat menjadi intoleran. Untuk itulah, pemerintah dan swasta perlu terlibat dalam pemberian insentif ekonomi kepada masyarakat.

“Sebagai contoh di Tasikmalaya, pemerintah setempat memberikan kanal ekonomi, berupa penyuluhan ternak lele. Masyarakat kemudian jadi sibuk bekerja dan merasa puas secara ekonomi,” kata Ismail.

Studi SETARA Institute ini berfokus pada organisasi radikal yang bersifat lokal. “Kami mengacu pada fakta bahwa organisasi tersebut sering melakukan aksi-aksi kekerasan dan mengancam kebebasan beragama/berkeyakinan,” kata Wakil Ketua Umum SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos.

Menurut Bonar, sampai saat ini belum ada kajian khusus dan komprehensif tentang organisasi radikal lokal serta implikasinya terhadap jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Dalam konteks jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, kelompok radikal menunjuk pada aksi-aksi kekerasan terhadap kaum minoritas agama/keyakinan, penyerangan rumah ibadah, dan penegakan syariat.
(Kompas.com)

Kekerasan Multikultural 2010 Meningkat


JAKARTA, KOMPAS.com — Maarif Institute meluncurkan Jurnal Maarif edisi akhir tahun 2010 di kantor Muhammadiyah, Rabu (15/12/2010). Dalam jurnal yang menjadi refleksi akhir tahun sejumlah tokoh, di antaranya, mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif, peneliti LIPI Asvi Warman Adam, budayawan Radhar Panca Dahana, dan Ketua KontraS Usman Hamid, ini mengusung tema “Kekerasan dan Rapuhnya Politik Multikultural Negara”.

Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Rizal Ulhaq mengatakan, jurnal tersebut sengaja diterbitkan sebagai refleksi akhir tahun karena ada kecemasan bahwa proses demokratisasi di Indonesia tengah terancam oleh berbagai macam kekerasan yang kerap terjadi di ruang publik.

Fajar mengatakan, jumlah kekerasan berlatar belakang kultural pada 2010 meningkat signifikan daripada tahun lalu. Dia mengaku menerima laporan dari sebuah aliansi/LSM di Jawa Barat yang menyebutkan bahwa ada 117 kekerasan berlatar belakang agama sampai September 2010. Data ini masih di luar kasus HKBP di Ciketing Bekasi, pembakaran masjid Ahmadiyah di Bogor, serta sweeping jemaah Ahmadiyah di Rancaekek Bandung.

“Ini baru di Jabar saja. Ini data yang tak bisa terbantahkan. Kekerasan makin menggila di ruang publik. Ini ancaman untuk proses demokratisasi di negara,” ungkapnya dalam acara peluncuran.

Karena itu, lanjutnya, kecenderungan konflik antaragama ini harus diantisipasi sejak saat ini. Selain tiga tokoh di atas, sejumlah tokoh lain juga menulis di jurnal ini, seperti pengamat komunikasi Ade Armando, budayawan dan rohaniwan Frans Magnis-Suseno, dan pengamat masalah perempuan Saparinah Sadli. ​

Penulis: KOMPAS.com Caroline Damanik ​Editor: Hertanto Soebijoto