TEKS DEKLARASI KPK Negara

TEKS DEKLARASI KPK Negara

(Komite Penyelamat Kekayaan Negara)

Kami anak-anak Ibu Pertiwi, adalah pewaris yang sah negeri ini. Negeri yang di dalam hikayat lama disebut-sebut sebagai zamrud khatulistiwa.

Negeri yang di dalam dongeng anak-anak  dikisahkan gemah ripah loh jinawi, subur, makmur dan sentosa. 
Karena di atas tanah negeri ini, hutan nan luas terhampar, berbagai jenis palawija berebut tumbuh saling menyentuh.

Di bawahnya, Tuhan menyimpan minyak, gas, timah, tembaga, bahkan emas dan uranium serta platina. Suatu saat nanti, bila kami sudah dewasa,  sudah memiliki pengetahuan, akal budi dan tata krama, bisa mengambilnya sedikit demi sedikit.

 Ya, sedikit demi sedikit, supaya anak-anak kami, cucu-cucu kami, buyut-buyut kami, bisa juga menikmati karunia Illahi ni.

Memanfaatkannya demi kesejahteraan semua.

 Tapi selama ratusan tahun, kami, bangsa Indonesia, tidak pernah sungguh-sungguh mencipi
nikmat persembahan Tuhan itu. 

Bukan karena kami tak kunjung dewasa, bukan juga karena kami tak punya pengetahuan untuk menggali
dan memroses karunia Illahi ini.

Tapi karena mereka, para penguasa negara, yang kami percaya untuk menjaga  dan mengelola kekayaan itu,
hanyut dan dilambungkan gelombang birahi kekuasaan.

Mereka malah berkomplot dengan tuan-tuan dari negeri asing, merompak kekayaan itu, sehingga alpa membaginya  kepada kami.

 

Soekarno dan Hatta  memang sudah memproklamasikan  kemerdekaan pada 17 Agustus  63 tahun lalu.
Tapi itu hanyalah awal lembaran sejarah Republik Indonesia, dan bukan pertanda berakhirnya kolonialisme,
dan bukan pula berakhirnya penguasaan sumber daya alam kita  oleh bangsa asing.

 Padahal sebagai bangsa yang merdeka kita dibekali Undang-undang Dasar 1945  yang di dalamnya ada pasal yang hilang:

 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” 

Di bawahnya ada pasal lain, yang kalau dibaca berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

 Tapi kenapa ayat-ayat Konstitusi itu hingga negara umur 63, tak kunjung terlaksana? Apakah karena di pasal itu tidak dijelaskan “negara mana” sehingga “kemakmuran rakyat” pun jadi tak jelas alamatnya?

 Atau jangan-jangan mereka, para penyelenggara negara itu, tumpul budaya sampai-sampai tak paham soal bahasa.

Sekarang, setelah 100 tahun Boedi Utomo memaklumatkan Kebangkitan Nasional, 80 tahun setelah pemuda Indonesia bersumpah yang satu (satu nusa, satu bangsa, satu bahasa), 63 tahun setelah merah putih resmi dikibarkan di antero Nusantara dan reformasi memasuki umur 10, kami, mayoritas bangsa Indonesia, tetap hidup terpuruk: miskin karena distrukturkan dalam peta kemiskinan bodoh karena rumah-rumah pndidikan sulit diakses, penyakitan karena untuk sehat ongkosnya juga mahal.

Kini tak sedikit saudara kami yang lebih memilih Jalan Harakiri justru setelah membunuhi anak-anaknya.

Mungkin agar anak-anak mereka tak lama-lama hidup sengsara di Negeri Surga. O, anak-anak bangsa yang malang, negeri yang Tuhan anugerahkan kepada kita, memang didesain seperti surga, untuk kita nikmati dengan rasa syukur.

Tapi mereka yang telah kita beri kepercayaan, mengubahnya menjadi surga hanya bagi mereka sendiri. Oleh sebab itu, pada hari ini, di tempat ini, dengan rahmat Tuhan Maha Bijaksana, sambil mengepalkan tangan dan meninju langit, kami pekikkan kemarahan kami, kami nyatakan pada dunia: 

“Kami sudah bersatu padu untuk menyelamatkan kekayaan negara kami, dengan seluruh kemampuan yang kami miliki, sebagaimana amanat konstitusi, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, rakyat Indonesia ..!”

Jakarta, 28 Juli 2008

Atas nama Deklarator:
Adhie M Massardi                      Marwan  Batubara

 

 Komite Penyelamat Kekayaan (KPK) Negara Aliansi elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap aset-aset negara dan sumber daya alam di Indonesia. KPK Negara merupakan gerakan intelektual non-partisan dan memfokuskan pada pembahasan kebijakan-kebijakan publik, khsusnya yang menyangkut sumber daya alam dan aset-aset ekonomi yang dikuasai negara.

PENASEHAT: 
KH Abdurraman Wahid, Prof Dr  M Amien Rais,  Dr M Hidayat Nurwahid,  Dr Rizal Ramli, WS Rendra

PENGGAGAS:
Institusi dan perorangan, antara lain:  Abdullah Sodik (SP  Pertamina), Adhie M Massardi (Komite Bangkit Indonesia), Bagus satriyanto (ILUNI  Jakarta), Iman Sugema (InterCafe-IPB),  Hendri Saparini (Tim
Indonesia Bangkit), Ibrahim G Zakir (Gema 77/78), Marwan Batubara (DPD-RI), Ryad Chairil (CERL), Warsito (MITI), PBHI Jakarta, ILG, LMND, ProDem,  Wahid Institute, dan sejumlah lainnya, dan tetap terbuka untuk yang lain-lain.

LAIN-LAIN bisa diakses di www.kpknegara.com

MOHON DUKUNGAN DAN DOA RESTU SELURUH RAKYAT INDONESIA

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: