Lumpuhnya Kepemimpinan


OLEH SOEGENG SARJADI

Matikan radio dan televisi. Berhentilah membaca koran. Apakah Indonesia menjadi tampak indah dan damai dengan rakyat yang tersenyum simpul karena bahagia?

Jawabnya ternyata tidak. Ketika semua alat komunikasi dimatikan dan kita mencoba menjauh dari persoalan, ibu-ibu penjual sayur, sopir taksi, dan pedagang kaki lima—sekadar menyebut beberapa contoh—menyuarakan jeritan hati bahwa beban hidup saat ini semakin berat.

Harga beras semakin mahal, premium langka di banyak tempat, dan tawuran serta kekerasan terjadi di mana-mana. Biaya pendidikan dan kesehatan pun tidak murah, sementara para politikus dan penegak hukum berlomba mengorupsi uang negara. Dengan sejumlah indikator tersebut, Indonesia sebenarnya sedang memasuki sebuah krisis baru, yaitu krisis kepemimpinan. Krisis tersebut menyeret ketidakpastian hidup rakyat dan hanya mungkin terjadi apabila kepemimpinan nasional tidak efektif.

Saya menduga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kebanyakan penguasa saat ini alam bawah sadarnya dikerangkeng oleh mimpi masa kecil yang salah penerapan. Seperti harapan para orangtua, mereka menginginkan anaknya ”menjadi orang” (menjadi pejabat). Sayang sekali, tafsir ”menjadi orang” tersebut sebatas menikmati kekuasaan dan bukan bekerja keras untuk rakyat. Pendeknya, kebanyakan elite kita cita-citanya lebih kecil dari dirinya sendiri.

Fenomena ”tiji tibeh”

Bandingkan secara ekstrem karakter Presiden Yudhoyono dan para politisi sekarang dengan para bapak bangsa. Ternyata tidak bisa dibandingkan. Para pendiri republik mempunyai cita-cita yang dipegang teguh, hidup sederhana, dan siap mati demi mempersiapkan jembatan emas kemerdekaan Indonesia. Dalam lingkaran energi seperti itu, ideologi Pancasila benar-benar memancar dalam semangat kesejatiannya dari sila Ketuhanan yang Maha Esa sampai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sebaliknya, para politikus masa kini tak lebih dari orang-orang tanggung. Mereka menjadi politikus bukan karena gejolak hati ingin menegakkan peri kehidupan dan kemerdekaan bangsa serta pencapaian kebahagiaan bersama, melainkan ingin menumpuk kekayaan dan merengkuh kekuasaan. Indikasinya bisa dilihat dari banjir pesan layanan singkat (SMS) yang dikirim Nazaruddin mengenai aliran dana politik untuk para figur utama Partai Demokrat.

Jika apa yang dikemukakan Nazaruddin itu benar, Republik ini tinggal menunggu ambruknya. Para politikus muda, yang semula diharapkan membawa Indonesia menjadi berdaulat, berdikari, dan berbudaya, ternyata menjadi anak muda tanggung yang hanya ingin segera cepat kaya. Sementara para seniornya sekadar menikmati kekuasaan dan menebar citra serta pidato tanpa makna. Ironinya, Yudhoyono lebih sibuk mengurusi SMS dan persoalan partai daripada masalah besar bangsa.

Karakter kepemimpinan yang dikendalikan oleh keadaan seperti itu membuat bangsa ini kehilangan arah. Indikasinya, Pancasila pun menderita karena dijadikan pelesetan untuk menggambarkan realitas kekinian kita.

Alhasil, kelima silanya pun berubah jadi Keuangan yang Mahakuasa; Korupsi yang Adil dan Merata; Persatuan Mafia Hukum Indonesia; Kekuasaan yang Dipimpin oleh Persekongkolan dan Kepura-puraan; serta Kenyamanan Sosial bagi Seluruh Keluarga Pejabat dan Wakil Rakyat.

Apakah pelesetan itu salah? Hati Anda pasti menjawab tidak. Apakah itu menyimpang dari realitas kehidupan kebangsaan kita saat ini? Nurani Anda pasti juga menjawab tidak.

Itulah alasan mengapa saya mengatakan, bagi Yudhoyono dan Partai Demokrat, sekarang adalah the beginning of the end of an era. Dengan semua skandal yang informasinya digelontorkan oleh Nazaruddin, ibarat serangan virus Guillain-Barre syndrome yang ganas, tidak tertutup kemungkinan Yudhoyono dan Partai Demokrat secara perlahan akan lumpuh. Kalau masih mau selamat, amputasi perlu segera dilakukan.

Akan tetapi, sekali lagi, Yudhoyono tidak tepat mengambil sikap. Konferensi pers yang dilakukan pada Senin (11/7) malam tidak membawa efek apa pun di hadapan publik. Bahkan muncul guyonan, ternyata Yudhoyono adalah juru bicaranya Anas Urbaningrum. Semua itu terjadi karena Yudhoyono tidak tampil biasa saja. Ia tidak memberi tempat kepada yang muda untuk maju ke depan dan belajar bertanggung jawab. Padahal, masalah partai itu sebenarnya bisa diselesaikan sambil minum kopi pagi, ketika masih memakai piyama karena baru bangun tidur, seperti yang dahulu dilakukan Bung Karno.

Sementara itu, serangan Nazaruddin sudah sampai puncaknya. Semangatnya sudah ”tiji tibeh” (mati siji mati kabeh, mati satu mati semua). Tidak tertutup kemungkinan bukan saja nama-nama seperti Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, dan Edhie Baskoro Yudhoyono yang ditembak, tetapi juga nama-nama lain yang lebih besar. Sekali lagi, menurut hipotesis saya, ini adalah the beginning of the end of an era bagi Yudhoyono dan Partai Demokrat.

”Lame duck”

Semua kegaduhan dan ketidakpastian itu terjadi karena—sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan—Yudhoyono seperti orang yang tidak berdaya. Ia menjadi lame duck. Padahal, harapan 60 persen pemilih dititipkan di atas pundaknya. Di dalam keluarga orang-orang yang menaruh harapan itu, ada bayi, anak kecil, dan manula. Kebanyakan dari mereka tentu saja hidup dalam kemiskinan dan kekurangan.

Jika mereka terus disia-siakan dan bangsa ini tidak segera dipandu untuk menjadi optimistis, sebagai mantan aktivis Angkatan 66, saya khawatir gerakan penggulingan oleh aktivis dan mahasiswa mungkin saja terjadi. Biarlah sejarah yang menjawabnya.

Soegeng Sarjadi Pendiri Soegeng Sarjadi Syndicate ​
(Kompas, 14 Juli 2011)

Presiden Santun atau Kurang Berani?


Praktisi Hukum Senior, Adnan Buyung Nasution mempertanyakan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang belum bertindak menanggapi pernyataan Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI) Bidang Nahi Mungkar, Munarman, yang dianggap makar karena mengancam akan menggulingkan presiden.

Menurut Buyung, hal ini kemungkinan karena sikap SBY yang terlalu santun atau mungkin dibalik itu, SBY kurang berani.

“Saya melihat perkara dalam ancaman FPI yang menurut saya sudah berani menantang seperti itu kok Presiden belum juga bertindak? Saya khawatir apakah ini karena kesantunan Beliau (Presiden SBY). Orangnya ‘kan santun, sopan dan ingin masyarakatnya juga bersikap santun. Tapi di balik kesantunan itu mungkin ada kurang keberanian dari Beliau,” usai mengikuti diskusi Hukum dan Keadilan di Indonesia, Selasa (22/02/2011).

Menurut Buyung, seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Jaksa Agung dan Polri untuk menangkap orang-orang yang makar terhadap pemerintah. Fakta makar menurutnya sudah cukup jelas dengan ancaman akan menggulingkan Presiden. Selain itu, lanjut Buyung, tindakan itu terlihat bukan tanpa rencana dari FPI sehingga hal itu harus ditelusuri betul oleh pihak Kepolisian.

“Kalau Beliau (Presiden) berani, harusnya, menurut saya harus sudah panggil Jaksa Agung dan Polri tangkap orang-orang itu. Periksa. Faktanya jelas karena mau menggulingkan pemerintah. Ancaman itu kan makar. Mereka melakukan itu dan kumpul saat itu kan tidak tiba-tiba. Ada rencana tentunya, ada rapat, di mana rapat itu, apa yang dibicarakan, siapa saja yang ikt rapat, siapa yang memutuskan untuk membuat slogan atau ancaman seperti itu. Jangan dianggap angin lalu saja harus diperiksa,” tegas Buyung.

Buyung menambahkan, jika tidak ada ketegasan atas sikap makar FPI ini, akan berakibat buruk karena semua orang bisa saja melakukan hal yang sama.
(Kompas.com, 22 Feb 2011)

Indonesia dalam Krisis Budaya?


Rabu, 16 Februari 2011

Indonesia dinilai tengah mengalami masalah besar dalam kebudayaan menyusul maraknya amuk massa di sejumlah daerah belakangan ini.

“Indonesia seringkali menghadapi aneka masalah dalam skala yang tidak dapat dikatakan kecil,” kata Kepala Humas Fakultas Kebudayaan Universitas Indonesia (FIB UI), Barbara EL Pesulima, di Depok, Rabu.

Dalam diskusi yang juga menghadirkan Prof Dr Franz Magnis Suseno, seorang budayawan yang banyak terlibat masalah-masalah sosial kemasyarakatan, sebagai pembicara, dibahas pula mengenai isu-isu kebudayaan sekarang ini. Acara digelar bersama Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya (PPKB) Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia (FIB UI) bersama Departemen Kewilayahan. Menurut dia, pengrusakan tempat ibadah, kekerasan mengatasnamakan agama, kasus-kasus megakorupsi yang tidak kunjung reda, tawuran antarwarga, serta kasus-kasus besar lain yang kadang membuat kita bertanya, ada apa sebenarnya dengan bangsa ini.

Padahal, kata dia selama ini diajarkan bahwa kita adalah bangsa yang ramah, lemah lembut, penuh toleransi, moderat, serta sejumlah jargon indah lain yang terasa bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Lebih lanjut ia mempertanyakan, “Benarkah kebudayaan kita dalam bangsa tengah menghadapi krisis?, apa yang terjadi dengan kebudayaan kita sekarang.

“Pertanyaan lain muncul, “Benarkan kita gagap menghadapi globalisasi sehingga lari dengan cara merusak diri sendiri, masih adakah optimisme di antara kita seperti halnya optimisme yang ada pada para pendiri bangsa ini.

Ceramah budaya diselenggarakan pada Kamis (17/2) di Auditorium Gedung I Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) Kampus UI Depok. (F006/E001/S026

(Antaranews.com)

Pemerintah Kecam Ancaman Makar


Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah mengecam keras niat dan ajakan sejumlah ormas yang secara terbuka menyerukan perbuatan makar dalam menyikapi pembubaran ormas yang diinstruksikan Presiden.

“Sungguh disayangkan bahwa beberapa pihak telah memaknai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pembubaran ormas secara tidak utuh, bahkan ada yang memunculkan reaksi berlebih,” demikian siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Padahal pernyataan Presiden Yudhoyono yang disampaikan saat menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional di Kupang tersebut secara jelas menyebutkan ormas yang dimaksud adalah ormas melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan atau perbuatan lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tindakan tegas yang diinstruksikan Presiden untuk membubarkan ormas yang melakukan tindakan anarkis akan dilakukan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1986.

Langkah ini dimaksudkan agar keamanan negara dan ketertiban masyarakat dapat tetap dijaga dan dijamin secara bermartabat, tegas pemerintah dalam siaran persnya itu.

“Segenap bangsa Indonesia khususunya para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan segenap warga masyarakat diharapkan tidak terpengaruh dan dapat tetap memelihara kerukunan dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai dengan tataran kewenangan dan kapasitas masing-masing,” demikian pemerintah.(*)

M-NLM/A025

Sumber: antaranews.com

Hasil Survei: Toleransi Beragama Warga Jabotebek Makin Luntur


(Jakarta 29/11/10)Jemaat HKBP terpaksa harus dikawal polisi dalam melakukan ibadah karena adanya serangan dari kelompok tertentu. (Foto dok 15 Agustus 2010).

Lunturnya sikap toleransi beragama warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) antara lain ditunjukkan dengan sikap tidak dapat menerima pendirian tempat ibadah oleh penganut agama lain.

Demikian hasil survei yang dilakukan oleh Setara Institute mengenai toleransi sosial masyarakat perkotaan di Jabodetabek. Survei ini dilakukan sejak tanggal 20 Oktober hingga 10 November 2010 terhadap 1.200 responden.

Hasil jajak pendapat opini publik itu memperlihatkan 49,5 persen responden tidak menyetujui adanya rumah ibadah bagi penganut agama yang berbeda dari agama yang dianutnya. Sedangkan 45 persen lainnya dapat menerima keberadaan rumah ibadah agama lain dan sisanya tidak menjawab.

Warga Bekasi, Jakarta Pusat, Depok dan Tangerang yang  paling menentang pendirian rumah ibadah agama lain dengan respon penolakan lebih dari 50 persen.

Peneliti Setara Institute, Ismail Hasani dalam keterangan persnya di Jakarta pada hari Senin mengatakan survei ini menunjukkan potensi ketegangan antar umat beragama akan tetap muncul.

“Kita bertanya apakah masyarakat dapat menerima keberadaan rumah ibadah di lingkungan mereka, 45 persen dapat menerima, 49 persen tidak dapat menerima dan 5,5 persen menyatakan tidak tahu. Dalam posisi seperti ini biasanya memang potensi ketegangan tetap akan muncul disini,” ungkap Ismail Hasani.

Kebebasan beragama di Indonesia mendapat ancaman dengan semakin lunturnya toleransi beragama.

Menurut Ismail Hasani,  penolakan juga terlihat dalam hal penerimaan terhadap kepercayaan di luar enam agama yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebanyak 60,9 persen responden tidak menerima berkembangnya agama tak resmi dan 52,1 persen mengharapkan pemberantasan aliran sesat.

Salah satu tokoh agama Katholik, Romo Benny Susetyo menilai lunturnya toleransi beragama di Indonesia salah satunya disebabkan karena banyaknya tokoh agama yang juga masuk ke dalam dunia politik.

“Karena tokoh agama banyak terlibat dalam politik praktis kekuasaan tetapi lupa membina umatnya. Sehingga ini warning bagi tokoh-tokoh agama. Kembali lagilah tokoh agama menjadi agamawan bukan menjadi politik. Menurut saya itu,” jelas Romo Benny.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendy Simbolon menyatakan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga harus segera melakukan tindakan untuk mengatasi sejumlah masalah kebebasan beragama di Indonesia. Jika tidak, menurut Effendy, dikhawatirkan kekerasan terhadap agama tertentu akan terus terjadi di Indonesia.

“Di tangan Presidenlah kekuatan untuk menata keresahan horizontal antar masyarakat, memberikan jaminan kepada masyarakat untuk beribadah,” kata Efendy Simbolon.

Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace, Siti Musdah Mulia meminta agar Presiden Yudhoyono bersama pemerintahannya melakukan revisi 141 kebijakan yang sangat mengancam kebebasan beragama di Indonesia, baik yang berada di tingkat nasional maupun daerah.(voanews.com)