DEKLARASI ORANG MUDA KATOLIK INDONESIA PADA INDONESIAN YOUTH DAY 2012


Kami Orang Muda Katolik Indonesia telah melaksanakan Indonesian Youth Day yang pertama kali dalam sejarah Gereja Katolik Indonesia. IYD pertama berlangsung di Sanggau Kalimantan Barat, pada tanggal 20—26 Oktober 2012, dihadiri oleh 1.914 OMK dan pendampingnya dari 35 keuskupan di Indonesia dan satu keuskupan dari Malaysia. Kami mengalami tahap-tahap kegiatan yang menggembirakan, memperdalam dan menantang penghayatan iman kami dengan diterangi oleh tema ”Berakar dan Dibangun dalam Yesus Kristus, Berteguh dalam Iman” (Kol 2:7), serta subtema ”Makin Beriman, Makin Mengindonesia”.

Sepanjang masa persiapan serta pelaksanaan IYD, kami memperoleh pencerahan dalam semangat iman sebagai Orang Muda Katolik. Perjumpaan dengan Orang Muda Katolik seluruh Indonesia, berbagi pengalaman bersama umat dan masyarakat setempat, terbukti mempererat persaudaraan serta memperdalam iman dan rasa syukur kami. Kami bersyukur menjadi Orang Muda Katolik yang dilahirkan di kawasan Nusantara, suatu kawasan yang dianugerahi Tuhan dengan kekayaan alam dan aneka suku bangsa, dengan budaya yang luhur dan beraneka ragam.

Dari pengalaman iman yang kami peroleh selama IYD 2012 ini, kami berkehendak untuk berani mempertahankan dan mengembangkan nilai Kekatolikan yang mewujud dalam semangat cinta yang besar pada bangsa kami Indonesia.

Setelah merefleksikan proses pelaksanaan IYD 2012, kami meyakini bahwa:

1. Kami OMK Indonesia, adalah pembawa harapan, pelaku perdamaian dan keadilan, yang dipanggil untuk bertindak aktif tanpa kekerasan, menjadi agen perubahan bangsa ke arah yang makin bermartabat.

2. Kami OMK Indonesia, mau menanggapi panggilan Tuhan dengan sikap jujur, menjaga kemurnian dalam hal kesusilaan, serta aktif berperanserta dalam usaha mewujudkan suasana yang damai tanpa kekerasan.

3. Kami OMK Indonesia, mau mendidik diri menjadi orang yang merefleksikan setiap tantangan hidup dengan terang iman Gereja yang Satu, Kudus, Katolik dan Apostolik.

4. Kami OMK Indonesia, mencintai dan menghayati iman, ajaran serta Tradisi Gereja Katolik dalam kesatuan yang penuh kasih dengan para bapa uskup dan bapa suci.

5. Kami OMK Indonesia, berani menunjukkan jati diri kekatolikan sebagai salah satu ciri khas kami, sebagai bagian dari kebhinekaan Indonesia.

6. Kami OMK Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah membesarkan kami serta yang selalu memperkuat jari diri kami sebagai bangsa Indonesia.

7. Kami OMK Indonesia, mau bersaudara dengan semua orang, serta mau meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berdialog, khususnya dalam bekerjasama dengan sesama orang muda yang berkepercayaan dan beragama lain demi peningkatkan mutu hidup bersama.

8. Kami OMK Indonesia mau merasul dengan mengembangkan kemampuan diri di bidang pengembangan ekonomi dan pengembangan hidup sosial kemasyarakatan yang bermartabat serta dalam usaha perbaikan lingkungan hidup.

9. Kami OMK Indonesia, menyepakati bahwa perjumpaan Indonesian Youth Day, dilanjutkan secara berkala sebagai bagian dari pembinaan yang berjenjang dan berkelanjutan.

Demikianlah kami mewartakan pernyataan ini, sebagai ungkapan syukur atas Indonesian Youth Day 2012 yang terbukti telah memantapkan persaudaraan dan panggilan perutusan kami sebagai OMK Indonesia. Kami OMK Indonesia, selalu berakar dalam Kristus, berteguh dalam iman dan bertekad bulat menjadi seratus persen Katolik, seratus persen Indonesia.

Sanggau, 26 Oktober 2012
OMK INDONESIA
(Fb IYD)

Iklan

Spanduk Larang Ibadah Muncul di Parung


Spanduk larang ibadah di Parung Bogor sejak Minggu (18/12) (Foto: Istimewa)

Menjelang Natal dan tahun baru, spanduk pelarangan kegiatan ibadah di Gereja St Johannes Babtista, Parung Bogor bermunculan. Spanduk bertuliskan, “Kami Masyarakat Muslim Parung Mendukung dan Akan Mengawal SK Bupati Nomor: 453.2/556-Huk Perihal: Penghentian Seluruh Kegiatan Gereja Katolik Paroki Santo Babtista Parung” muncul sejak Minggu (18/12) lalu.

Meski demikian, kesaksian seorang warga dari Parung menyebutkan bahwa ibadah hari Minggu lalu di lokasi itu tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat aparat keamanan.

Menanggapi ini, Ketua Komisi Hubungan Antara Agamga dan Kepercayaan Keuskupan Semarang Aloys Budi Purnomo menilai, munculnya spanduk seperti itu mencerminkan masih amburadulnya perspektif kebebasan beragama di neger ini. “Sayangnya elit politik dan pejabat kita selalu bungkam tak berdaya membela rakyatnya sendiri,” ujarnya. [A-21]

Sumber: SUARA PEMBARUAN Rabu, 21 Desember 2011

Selesaikan Masalah Pendirian Rumah Ibadah


Pemerintah dinilai lebih mementingkan pembangunan mal dibandingkan rumah ibadah.
Masalah pendirian rumah ibadah yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia harus segera dise lesaikan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Kerukunan Antarumat Beragama Slamet Effendy Yusuf menegaskan, penyelesaiannya perlu melibat kan tiga pilar, yakni majelis agama, pemerintah, dan penganut agama itu sendiri.

Pembahasannya harus dilandasi semangat kebangsaan dan kebersamaan, bukan lagi sekterian agama masing-masing, ujar Slamet ke pada Republika, Rabu (21/12). MUI mengingatkan, peliknya masalah pendirian rumah ibadah telah menjadi persoalan bangsa Indonesia, bukan agama tertentu saja.

Menurut Slamet, semua umat-Muslim dan non-Muslim masih mengalami kesulitan dalam membangun rumah ibadah, terutama di wilayah minoritas. MUI memiliki fakta dan data bahwa ko munitas Muslim di provinsi Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali juga mengalami hambatan saat mendirikan masjid atau mushala.

Demikian halnya dengan umat Nasrani, di Jawa Barat, misalnya. Jadi, bu kan semata-mata kesulitan umat tertentu, ungkapnya. Pendirian tempat ibadah, kata dia, merupakan sebuah kebutuhan, sehingga tak ada alasan untuk ditolak. Semestinya, lanjut Slamet, hal ini berlaku di semua tempat dan pemeluk agama apa pun.

Bila di sebuah wilayah terjadi penolakan, papar Slamet, pemerintah ditun tut untuk memberikan alternatif lokasi yang layak. MUI khawatir, bila tak segera diselesaikan problematika tersebut akan terus berulang. Menurut dia, MUI memiliki komitmen untuk menggelar dialog untuk menyelesaikan masalah pendirian rumah ibadah dari semua agama.
Saat ini, MUI sedang mengumpulkan fakta permasalahan pendirian rumah ibadah dari semua agama yang terjadi di Tanah Air. Rencananya, kumpulan fakta itu menjadi bahan utama untuk menggugah kesadaran kebersamaan dan kerukunan. Rencananya, dialog itu akan digelar pada akhir Januari 2012.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Pembangunan Umat Ahmad Zainuddin menegaskan, pembangunan rumah ibadah di Indonesia perlu di atur secara jelas. Semua tokoh agama, kata dia, harus memiliki komitmen untuk menaati aturan pendirian rumah ibadah itu.

Di dalam masyarakat majemuk yang di dalamnya banyak agama, aturan itu sangat penting guna meng hindari hal-hal yang tidak diinginkan, ujar Zainuddin. Sebenarnya, kata dia, Indonesia sudah me miliki aturan terkait dengan masalah hubungan antarumat beragama, yang salah satunya mengatur mekanisme pembangunan rumah ibadah.

Aturan itu, kata Zainuddin, berupa Peraturan Bersama Menteri (PBM). Diakuinya, aturan itu tidak memiliki sanksi bagi pelanggar.

Direktur Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (Insists) Dr Hamid Fahmy Zarkasyi juga berpendapat, pembangunan rumah ibadah dan kerukunan antarumat beragama perlu ada aturannya. Tren seperti ini tidak hanya di Indonesia, tetapi terjadi juga di negara Barat, ujar Fahmi.

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Antonius Benny Susetyo mengatakan, pemerintah harus menyediakan tata kota dengan menfasilitasi lokasi tempat ibadah. Selama ini, kebijakan itu belum pernah diterapkan oleh pemerintah.

Pihaknya menilai, pemerintah lebih me mentingkan pembangunan mal di bandingkan rumah ibadah yang memiliki multifungsi, mulai dari pembinaan spritualitas hingga pelayanan sosial kemasyarakatan. ed: heri ruslan

(Republika, 22 Desember 2011)

Romo Budi: “Provokasi itu merugikan iman Katolik dan juga saudara kami yang Muslim”


Temanggung, Jawa Tengah, selama ini dikenal sebagai kota yang sejuk dan tenang. Kesejukan itu juga terlihat dalam kehidupan sosial. Kerukunan dan keharmonisan sesama umat beragama sangat terjaga.

Hari ini, Selasa 8 Februari 2011, kesejukan kota itu robek oleh kerusuhan. Tiga gereja dirusak massa lantaran mereka dihalangi polisi menghadiri sidang yang mengadili Antonius Richmond Bawengan, seorang Kristen Protestan yang didakwa melakukan penodaan agama. Polisi cemas massa akan melakukan tindakan anarkis di ruang sidang.

Perusakan tempat ibadah ini, menurut Romo Aloysius Budi Purnomo, Ketua Komisi Hubungan Antar Agama Gereja Katolik yang bertugas di Semarang, merupakan pelampiasan ketidakpuasan massa terhadap tuntutan jaksa lima tahun penjara kepada Antonius.

Tradisi kerukunan di Temanggung, kata Romo Budi, sebetulnya sudah berlangsung turun-temurun dan selama ini tidak pernah terganggu aksi rusuh semacam itu. Romo Budi tidak mau berprasangka buruk ada dalang di balik aksi ini. Dia percaya pihak yang berwajib akan dapat segera mengungkapnya.

Kasus yang menjerat Antonius ini, kata Romo Budi, bermula sekitar setahun lalu, yaitu di tahun 2010. Saat itu, Antonius yang memegang KTP Jakarta, datang ke Temanggung untuk mengunjungi rumah sanak saudaranya. Di Temanggung, dia malah terjerat hukum karena menyebarkan pamflet-pamflet dan buku yang isinya memprovokasi sekaligus melecehkan agama Katolik maupun Islam.

“Salah satu isinya, dia menyebarkan pamflet anti Bunda Maria. Itu kan pengingkaran iman Katolik seutuhnya. Nah, dalam rangka itu, dia juga mengutip Alquran,” kata Romo Budi.

Bunda Maria sangat dimuliakan dalam Gereja Katolik.

Setelah selesai disidik, Selasa ini, 8 Februari 2011, sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa dilangsungkan di PN Temanggung. Mendengar jaksa menuntut Antonius lima tahun penjara, massa yang menghadiri persidangan marah.

Dengan beringas, mereka lalu merusak gedung pengadilan, termasuk membakar dan merusak tiga gereja Katolik dan Kristen Protestan.

Romo Budi heran kenapa massa merusak gereja, dan juga merusak Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus. Padahal, kata Romo Budi, Katolik sendiri sebenarnya ikut dinodai oleh tindakan ngawur Antonius.

Dalam perkara ini, Gereja Katolik setempat tidak ikut mengadukan Antonius ke pihak berwajib. “Provokasi yang dilakukan Antonius itu sangat merugikan iman Katolik dan juga iman saudara kami yang Muslim,” kata Romo Budi. (kd) •
(VIVAnews.com)

Dinas Pendidikan Tutup Sekolah Katolik


Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, Riau, menutup aktivitas perguruan swasta Sekolah Assisi Katolik di Kota Batak, Desa Pantai Cermin. Akibatnya, 120 siswa terancam tidak bisa mengikuti ujian nasional.

 

Ketua Yayasan Putri Hati Kudus yang membawahkan sekolah ini, Suster Vinsensia Simbolon, mengatakan alasan pelarangan karena keadaan sekolah tidak sesuai aturan. “Dinas meminta sekolah baru ini harus seperti sekolah berstandar internasional, baru kemudian diberi izin.”

 

Dinas Pendidikan Kampar sudah meninjau lokasi sekolah pada Oktober 2010. Namun, mereka selalu berkelit jika dimintai penjelasan soal penutupan sekolah. Sekolah mulai menerima siswa pada April-Mei 2009. Jumlah siswa keseluruhan mencapai 465 siswa.

 

sumber : mediaindonesia

 

Mgr. Martinus D. Situmorang: Presiden Masih Defensif


24 Januari 2011
Mgr Martinus D. Situmorang:
Pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Senin pekan lalu, agaknya tak meredam suara kritis para tokoh lintas agama. Mereka tetap lantang berbicara tentang kemiskinan dan lemahnya penegakan hukum di negeri ini. “Presiden memang menerima kami, tapi masih terasa defensif,” kata Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Martinus Dogma Situmorang.
Kamis pekan lalu, Situmorang menjadi tuan rumah berkumpulnya para tokoh lintas agama di kantor KWI, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menggelar konferensi pers, setelah dua pekan sebelumnya merilis pernyataan yang dikenal sebagai “kebohongan pemerintah” dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Pertemuan di kantor KWI seakan menegaskan pula para tokoh lintas agama itu tetap solid. Mereka hadir lengkap, antara lain Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin; Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Andreas Yewangoe; serta tokoh lain seperti Salahuddin Wahid, Ahmad Syafii Maarif, dan Franz -Magnis-Suseno.
  • Kendati beberapa pihak menuduh pernyataan tokoh lintas agama itu bermuatan politik, Situmorang menegaskan mereka hanya memberikan penilaian terhadap realitas kehidupan di bidang politik dan ekonomi. Pemerintah, menurut dia, seharusnya berperan sebagai pelayan warga bangsa. Negara makin terhormat dan kokoh kalau kepentingan warga negaranya tertampung dan terpenuhi. “Kalau tidak,” kata Situmorang, “pemerintah ingkar terhadap tugas dan jabatannya.”

    Seusai konferensi pers Kamis pekan lalu itu, Situmorang menerima Yandi M. Rofiyandi, Ignasius Yophiandi Kurniawan, Angelus Tito Sianipar, dan fotografer Dwianto Wibowo dari Tempo. Dengan jernih ditopang suara yang berat, uskup wilayah Padang, Sumatera Barat, ini menyampaikan pandangan tentang berbagai persoalan bangsa, termasuk konflik antarumat beragama yang kerap terjadi di Indonesia.

    Apa sesungguhnya yang menjadi dasar suara kritis para tokoh lintas agama terhadap pemerintah?

    Kami memberi pernyataan sesudah berpikir, berbicara, dan merenungkan kehidupan sebagai warga negara, orang beragama, serta pemimpin agama. Kami berbicara dengan tukang becak, tukang ojek, dan sebagainya. Kami mendengar dan menyerap. Ada moralitas yang dipertaruhkan. Moralitas pelayanan, kesungguhan, dan penegasan aspek kemanusiaan, misalnya di bidang ekonomi, terabaikan. Jadi kami bersuara demi kemanusiaan. Kami ingin bangsa ini lebih maju, sejahtera, dengan pemerintah hebat, terpuji, dan setia melaksanakan tugas. Kami bukan mau merebut sesuatu. Ini suara moral.

    Jadi suara kritis ini tak akan bermuara menjadi gerakan protes di jalan?

    Tidak. Sebab, protes akan memperkeruh suasana. Kami hanya ingin pesan itu sampai. Kami sudah menyampaikan ke lembaga lain dan merasa lembaga kenegaraan tak berfungsi memadai. Dalam pertemuan di Istana, Presiden SBY mengatakan bahwa yang kami sampaikan itu menjadi perhatian beliau juga. Beliau memberikan datanya. Presiden memang menerima kami, tapi masih terasa defensif. Seolah tak menyerap dalam dan luasnya persoalan. Kami tak pernah berpikir bertemu dengan Presiden. Kami merasa lembaga kenegaraan tak berfungsi memadai.

    Termasuk lembaga negara lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat?

    Iya. Saya heran dan tak tahu apa prestasi DPR. Dengan rapor seperti itu, mereka gegap-gempita mau membangun gedung baru. Padahal banyak ruangan masih kosong. Itu melukai saya sebagai rakyat.

    Bagaimana meyakinkan pihak lain bahwa pernyataan sikap para tokoh agama akan tetap merupakan sebuah gerakan moral?

    Sebagai gerakan moral, kami tak mengerahkan massa. Tak ada penggalangan massa secara struktural organisatoris. Kalau kami melakukan konferensi pers, itu bukan menggalang massa. (Itu) supaya pemerintah tergugah memikirkan dan mengusahakan perbaikan. Imbauan moral ini bukan karena kami merasa sudah sempurna. Kami hanya merasa ada penyimpangan dalam bidang tertentu.

    Apakah gerakan moral ini bisa berubah menjadi gerakan politik seperti di Filipina?

    Suara moral adalah suara tentang nilai. Moral menyangkut benar, baik, dan indah demi kebaikan serta kemanusiaan. Kami memberi penilaian terhadap realitas kehidupan di bidang politik dan ekonomi. Tapi kami tak masuk ke sana. Tapi bukan mustahil kalau penilaian itu memicu gerakan seperti di Filipina. Kardinal Jaime Sin di Manila menyerukan suara moral, tapi tentang realitas politik, sehingga menggelinding dan menjadi penopang people power yang menggulingkan Ferdinand Marcos. Tapi dia tak dinobatkan menjadi presiden dan tetap di luar pemerintahan.

    Ada kekhawatiran suara kritis tokoh agama ditunggangi politikus yang berseberangan dengan pemerintah?

    Kami sadar soal itu, tapi kami tak khawatir. Kami sadar sehingga kalau ada orang yang nebeng dengan muatan politik, tak bisa masuk. Kami tahu dan yakin betul kalau kelompok ini dijejali, walaupun dengan kualifikasi memukau, tak murni moral, akan habis.

    Ada pula tuduhan bahwa Anda membawa KWI memasuki wilayah politik praktis….

    Saya memang Ketua KWI, tapi saya di sini bukan resmi mewakili KWI. Teman yang lain juga tak resmi mewakili organisasi. Tapi saya beri tahu rekan uskup apa yang terjadi. Sekali lagi, ini bukan politik. Kami bersuara agar kesejahteraan rakyat ditingkatkan dan korupsi diberantas. Semua menyuarakan itu dari lintas agama. Itu suatu berkat untuk kohesi bangsa kita dalam keragaman. Untuk itu, saya sepenuh hati masuk dalam gerakan ini. Saya percaya dengan integritas semuanya. Tapi sekiranya ada penyimpangan, saya akan keluar.

    Di sisi lain, berkumpulnya para tokoh lintas agama memperlihatkan umat beragama yang beragam di Indonesia bisa rukun….

    Saya sebagai warga bangsa melihat, menikmati, dan mengagumi, bahkan menjadi pemberita tentang keberagaman suku, etnis, serta budaya dengan segala ekspresinya di seluruh Nusantara. Saya sering bertemu orang dan mengemukakan keindahan keragaman itu. Dalam sejarah, warga bangsa ini sangat jernih menghargai dan menghayati keragaman melalui lubuk hati, kecerdasan, dan ketajaman suara hati.

    Tapi mengapa masih sering terjadi konflik antarumat beragama?

    Saya melihat beberapa sebab dari pengamatan, bukan studi mendalam. Pertama, salah pengertian karena tak cukup mengenal. Kedua, kesenjangan ekonomi, kebudayaan, dan perlakuan. Ketiga, ada kelompok yang diinstrumentalisasi atau dimanfaatkan sehingga menjadi alat pemangku kepentingan lain. Keempat, kemauan menegaskan jati diri berlebihan. Jadi menegaskan keyakinan secara eksesif tapi mengundang tanya dan reaksi kelompok berbeda. Konflik juga bisa dipicu oleh pengajaran dan penghayatan yang salah tentang agama.

    Apakah konflik antarumat beragama itu menandakan kemunduran kita sebagai bangsa?

    Nah, yang terjadi sekarang ini sangat menyedihkan. Kita semakin berusia sebagai bangsa. Semakin maju sebagai masyarakat dan cukup terlibat dalam kehidupan keluarga bangsa-bangsa. Seharusnya wawasan lebih luas secara manusia dan keagamaan. Saya sedih karena secara sosiologis dulu kehidupan beragama lebih baik. Rasa damai dan aman bisa menyeluruh dan sangat dominan. Sekarang ini tidak.

    Bukan hanya konflik, kerap terjadi pula kekerasan yang mengatasnamakan agama….

    Itu termasuk kondisi yang menyedihkan. Saya tak yakin agama dengan pemukanya mendorong kekerasan. Menurut saya, pasti sejenis sempalan, kelompok, atau sejumlah orang. Tapi, karena vokal, ekspresif, dan eksplosif, sehingga kedengaran serta kelihatan. Sayangnya, dalam keadaan seperti itu, alat negara dan organ pengaman masyarakat tak hadir sehingga menjadi keras dan berkelanjutan. Kalau kelompok tertentu dibiarkan melakukan kekerasan, akan terus berulang, bahkan volumenya membesar. Keadaan itu sebetulnya sama saja menyerahkan kedaulatan bangsa ke tangan sekelompok orang.

    Jadi pemerintah belum menjalankan fungsinya dengan baik?

    Ada kesan begitu. Menurut hemat saya, pemerintah lambat dalam peristiwa kekerasan di Monas beberapa tahun lalu. Persoalan Ahmadiyah bisa jadi rumit, tapi paling tidak pengamanan manusia sebagai warga negara harus diperhatikan. Tidak boleh hanya karena agamanya, seolah-olah harus dihajar dan dipaksa mencari suaka. Itu kan tragedi. Negara seolah membiarkan anaknya minggat dalam kesedihan.

    Dalam kekerasan yang mengatasnamakan agama, aparat pemerintah kerap tak melindungi hak warga sesuai dengan amanat konstitusi….

    Saya tak bisa menjawab satu. Tapi kesadaran kewarganegaraan, keunikan setiap orang, dan keyakinan adanya perbedaan agama serta budaya harus terus-menerus dikembangkan. Agama ini kendati sosial, sangat individual dengan hubungan vertikal. Jadi janganlah agama ini menjadi motif mengagamakan orang. Saya mengharapkan pemerintah jernih berpikir dan berperan sebagai pamong semua warga dan menegakkan hukum.

    Apa yang mestinya dilakukan pemerintah untuk membenahi situasi yang kompleks ini?

    Secara filosofi pemerintah harus melihat dirinya sebagai pelayan warga bangsa. Kalau pemerintah tak berfokus, bahkan menyimpang, ia ingkar terhadap tugas dan jabatannya. Negara makin terhormat dan kokoh kalau kepentingan warga negaranya tertampung dan dipenuhi. Negara makin luhur kalau orang paling kecil dan menderita mendapat perhatian khusus. Bukannya kepentingan yang sudah kuat dan kaya sehingga menjadi oligarki, kroniisme, dan kolusi. Kepemimpinan di level mana pun adalah demi orang lain. Kalau demi dirinya, dia kehilangan legitimasi. Mungkin dia memiliki perangkat legal yuridis, tapi kehilangan legitimasi moral. Karena itulah kita bersuara.

    Apa kekurangan pemerintah dalam bidang penegakan hukum?

    Pemerintah mestinya menjamin penegakan hukum yang adil. Hukum yang baik tak pernah sewenang-wenang, pilih bulu, dan partisan. Kalau sudah begitu, pemimpin tak akan disalahkan sehingga tak perlu sibuk membela diri.

    Apakah pemerintah merupakan kunci untuk mengatasi kekerasan yang mengatasnamakan agama?

    Saya tak merasa pemerintah menjadi kunci. Pemerintah tak akan pernah mampu menjadi pemain utama. Tapi, kalau ia bekerja, misalnya mengatasi kesenjangan ekonomi, akan berperan penting mengurangi konflik tanpa langsung menggarapnya. Pemerintah juga berperan menegakkan hukum. Pemerintah berhak memaksa warganya taat hukum, tapi tak berhak memaksa pindah keyakinan.

    Jadi kunci kerukunan ada di masyarakat sendiri?

    Masyarakat, keluarga, pemuka agama, dan lembaga pendidikan menjadi pemain utama untuk kerukunan dan kehidupan bersama yang indah ini. Pemerintah hanya pengawas dan penyedia fasilitas. Masyarakat menjadi penghayat, pendorong, pemelihara, dan pengembang paling efektif untuk kerukunan hidup beragama. Kalau kami mengajarkan bahwa orang itu makhluk halus yang harus dihindari, anak-anak berusaha menghindar, menakuti, bahkan membunuh. Jadi tanggung jawab pemuka agama sangat besar. Pemuka agama jangan terpukau oleh banyaknya jumlah pengikut. Pantang memanfaatkan umat untuk tujuan lain.

    Bila pemuka agama memberi ajaran yang benar, toleransi bisa bersemi kembali?

    Menurut saya, istilah toleransi kurang tepat. Kata toleransi berarti memikul dan merasa terpaksa. Kalau Anda memikul orang lain, suatu saat bisa mencampakkan. Ada nuansa dalam kata toleransi. Lebih ideal persaudaraan sejati. Pengamanan paling kokoh untuk umat beragama minoritas di tempat tertentu adalah menjadi tetangga yang baik. Itulah benteng yang paling kuat. Bukan polisi, melainkan persaudaraan sejati.

    Bagaimana korban kekerasan agama harus bersikap?

    Mereka harus sepenuh hati dan selalu sabar. Bila kekerasan dibalas dengan kekerasan, meski untuk alasan membela diri, hanya membuat lingkaran kekerasan abadi dan tak pernah terurai. Mereka juga harus jernih berpikir bahwa ini bukan akhir segalanya. Jadi jangan langsung ditunggangi perasaan dendam lalu berontak dan teriak ke mana-mana. Pahami hak dan perjuangkan ke instansi hukum. Show of -force dalam hal apa pun bukan strategi membangun situasi yang baik.

    Anda sering menyebutkan pentingnya peran kelompok muda dan intelektual dalam beberapa khotbah. Apa maksudnya?

    Saya percaya bahwa setiap orang di muka bumi ini dengan kehendak Allah dan misi tertentu. Arti setiap orang adalah berguna bagi orang lain. Kalau hanya mencari kepentingan diri dan orang lain remahnya, dia akan kehilangan martabatnya. Tuhan memberi kekuatan, talenta, bakat, dan kecerdasan melalui proses luar biasa. Karena itulah saya melihat pemuda dan intelektual.


    Mgr Martinus Dogma Situmorang

    Tempat, tanggal lahir: Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 28 Maret 1947

    Pendidikan: Teologi Gregorian Roma, Italia; St Louis Missouri, Amerika Serikat

    Karier:

  • Ketua Presidium KWI, 2006-sekarang
  • Uskup Padang, 1983-sekarang

Sumber: http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/01/24/WAW/mbm.20110124.WAW135703.id.html

Kebebasan Beragama, Jalam Menuju Perdamaian (Pesan Perdamaian Paus Benediktus XVI)


PESAN PERDAMAIAN BAPA SUCI

PAUS BENEDIKTUS XVI

PADA PERAYAAN HARI PERDAMAIAN DUNIA

1 JANUARI 2011

KEBEBASAN BERAGAMA, JALAN MENUJU PERDAMAIAN

1.    Mengawali tahun yang baru ini, saya menawarkan harapan baru bagi anda dan seluruh umat manusia untuk ketentraman dan kemakmuran, dan terutama sekali bagi perdamaian dunia.  Sungguh menyedihkan, bahwa tahun ini musti diakhiri lagi dengan adanya penindasan, diskriminasi, tindak kekerasan dan semakin menipisnya toleransi antar agama.

Perhatian saya khususnya tertuju pada negeri tercinta Irak, yang terus menerus menjadi ajang kekerasan dan perselisihan demi mencari cara untuk membangun stabilitas serta rekonsiliasi di masa mendatang. Saya pun prihatin akan penderitaan umat Kristiani baru-baru ini, khususnya serangan keji terhadap Siriah-Katolik di Gereja Katedral  Bunda Penolong Abadi di Baghdad pada tanggal 31 Oktober. Dalam serangan ini dua orang imam dan lebih dari lima puluh umat beriman tewas pada saat mereka berkumpul dalam perayaan Misa Kudus. Beberapa hari kemudian serangan lain terjadi. Kali ini di rumah-rumah pribadi. Hal ini berdampak pada penyebaran rasa takut di antara umat Kristiani dan sebagian besar dari mereka berusaha untuk mengungsi demi mencari kehidupan yang lebih baik. Saya meyakinkan mereka melalui pendekatan pribadi dan melalui seluruh  Gereja, pendekatan yang dinyatakan secara konkrit dalam Majelis Khusus Sinode para Uskup untuk TimurTengah baru-baru ini. Sinode ini mendorong komunitas Katolik di Irak dan seluruh Timur Tengah untuk hidup dalam persatuan dan untuk terus berani menjadi saksi iman di tanah itu.

Saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para Pemerintah yang telah berusaha meringankan penderitaan ini, saudara-saudara kita sesama manusia.  Saya mengajak seluruh umat Katolik untuk berdoa dan mendukung saudara-saudara seiman yang menjadi korban kekerasan dan perselisihan.  Dalam konteks inilah, saya merasa sangat tepat untuk berbagi beberapa refleksi tentang  kebebasan beragama sebagai jalan menuju perdamaian. Sungguh kenyataan yang menyakitkan bila memikirkan bahwa ternyata di beberapa bagian dunia ada kenyataan tidak memungkinkannya seseorang dapat memeluk agama secara bebas dengan alasan risiko kehidupan dan kebebasan pribadi. Sedangkan  di bagian dunia yang lain kita melihat bentuk yang lebih halus dan sempurna atas prasangka dan permusuhan terhadap penganut kepercayaan dan simbol-simbol agama. Saat ini, umat Kristiani adalah kelompok agama yang paling menderita karena penganiayaan iman. Banyak umat Kristiani yang mengalami pelecehan dan hidup dalam ketakutan karena mereka mencari kebenaran, karena iman mereka akan Yesus Kristus dan karena pembelaan mereka terhadap penghargaan dan kebebasan beragama. Kenyataan ini sungguh tidak dapat diterima, karena itu menyatakan penghinaan kepada Allah dan perendahan akan martabat manusia; terlebih lagi, hal ini merupakan ancaman bagi keamanan dan perdamaian, serta menjadi hambatan bagi tercapainya pembangunan manusia secara otentik dan integral. [1]

Kebebasan beragama menggambarkan betapa uniknya pribadi manusia, yang memungkinkan kita untuk mengarahkan kehidupan pribadi dan sosial kita kepada Allah; yang menyatakan identitas, makna dan tujuan hidup seseorang yang sepenuhnya dapat dipahami. Menolak atau secara sewenang-wenang membatasi kebebasan ini akan menumbuhkan visi reduktif pribadi manusia. Menutupi peran masyarakat beragama akan menciptakan masyarakat yang tidak adil, karena kegagalan menempatkan sifat manusia yang hakiki. Hal ini akan melumpuhkan pertumbuhan perdamaian yang otentik  dan abadi dalam seluruh kehidupan manusia.

Dengan alasan ini, saya mohon kebaikan semua orang untuk memperbaharui komitmen mereka untuk membangun sebuah dunia yang membebaskan semua orang untuk memeluk agama atau kepercayaan mereka, dan untuk menyatakan cinta mereka kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap pemikiran mereka (lih. Mat 22:37). Inilah pendapat yang mengilhami dan mengarahkan Pesan bagi Perdamaian Dunia yang ke-44, dengan tema, “Kebebasan Beragama, Jalan menuju Perdamaian”.

Sebuah Hak Asasi yang Suci untuk Hidup dan Menuju Kehidupan Spiritual

2.    Hak atas kebebasan beragama berakar pada martabat hakiki manusia, [2] yang secara alamiah sangat tidak boleh terabaikan maupun diabaikan. Tuhan menciptakan pria dan wanita menurut gambar dan rupa-Nya sendiri (bdk. Kej 1:27). Untuk alasan inilah setiap manusia diberkahi dengan hak asasi yang suci untuk hidup sepenuhnya, juga dalam hal spritualitas. Tanpa pengakuan terhadap spiritualitasnya dan tanpa keterbukaan terhadap hal yang transenden manusia mengalami kemunduran dalam dirinya, gagal menemukan jawaban atas pertanyaan terdalam tentang makna hidup, gagal untuk menyesuaikan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip abadi, dan bahkan gagal untuk mengalami kebebasan yang otentik dan membangun masyarakat yang adil. [3]

Kitab Suci, yang mengharmoni dalam pengalaman kita sendiri, mengungkapkan nilai terdalam martabat manusia: “Ketika aku melihat langit buatan tangan-Mu, bulan dan bintang-bintang yang telah Engkau cipatakan, apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya dan apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu;  segala-galanya telah Kauletakkan di bawah kakinya”(Mzm 8:3-6).

Merenungkan kenyataan luhur tentang manusia, kita akan mengalami kekaguman yang sama seperti Pemazmur. Secara alami kita terbuka terhadap Misteri, kemampuan untuk bertanya lebih jauh tentang diri kita sendiri dan asal usul alam semesta serta gema Cinta Allah yang tertinggi, awal dan akhir dari segala sesuatu bagi setiap orang dan manusia. [4] Martabat transendental  seseorang merupakan nilai penting bagi kebijaksanaan Yahudi-Kristen, namun berkat penggunaan akal, dapat diakui oleh semua orang. Martabat ini dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk mencari kebenaran sebagai pengakuan universal. Menghormati unsur penting martabat manusia, seperti hak untuk hidup dan hak atas kebebasan beragama, merupakan prasyarat untuk legitimasi moral bagi setiap norma sosial dan hukum.

Kebebasan Beragama dan Saling Menghormati

3.    Kebebasan beragama berasal dari kebebasan moral. Keterbukaan terhadap kebenaran dan kebaikan yang sempurna yaituTuhan, berakar secara alamiah dalam diri manusia. Ini merupakan kepenuhan martabat bagi setiap individu dan merupakan jaminan bagi rasa saling menghormati antar manusia. Kebebasan beragama harus dipahami, maka, bukan hanya sekedar  kekebalan terhadap pemaksaan, tetapi bahkan lebih mendasar sebagai kemampuan untuk mengatur pilihan sesuai dengan hati nurani.

Kebebasan dan penghormatan tidak dapat dipisahkan; memang, “dalam melaksanakan hak mereka, individu dan kelompok sosial terikat oleh hukum moral untuk memperhatikan hak orang lain, kewajiban mereka terhadap orang lain dan kepentingan bersama”. [5]

Kebebasan yang bertentangan dengan Tuhan merupakan bentuk pengingkaran diri dan tidak menjamin penghormatan kepada orang lain. Kehendak untuk meradikalkan keyakinan tidak akan mampu mencari kebenaran dan kebaikan serta tidak memiliki tujuan. Hal itu bukan pula sebagai alasan untuk menyelamatkan kepentingan sendiri dan kelompoknya. Radikalisasi tidak memiliki “identitas” untuk melindungi serta mengembangkan sebuah keputusan yang sungguh bebas dan sadar. Sebagai akibatnya, ia tidak dapat menuntut rasa hormat dari “kehendak” lain, yang terlepas dari keinginan mereka yang terdalam dan dengan demikian mampu memaksakan “alasan” lain atau, dalam hal ini, tanpa “alasan” sama sekali. Ilusi bahwa relativisme moral merupakan kunci untuk hidup berdampingan secara damai sebenarnya merupakan asal pemecah-belah dan penolakan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu kita dapat melihat kebutuhan akan pengakuan dua dimensi dalam kesatuan pribadi manusia: dimensi agama dan dimensi sosial. Dalam hal ini, “memungkinkan bahwa orang percaya harus  menekan sebagian dari diri mereka sendiri – iman mereka – untuk menjadi warga yang aktif. Tidak perlu menyangkal Tuhan untuk memperoleh hak-hak seseorang “. [6]

Keluarga sebagai Tempat Pembelajaran bagi Kebebasan dan Perdamaian.

4.    Jika kebebasan beragama adalah jalan menuju perdamaian, pendidikan agama merupakan cara utama untuk mengarahkan generasi yang akan datang untuk memandang orang lain sebagai saudara mereka, dengan siapa mereka berjalan dan bekerja sama. Dengan demikian semua orang akan merasa bahwa mereka hidup sebagai anggota keluarga manusia, tanpa terkecuali.

Keluarga dibangun melalui sebuah perkawinan. Keluarga merupakan perwujudan ikatan penyatuan dan saling melengkapi antara pria dan wanita. Di dalam keluargalah terjadi proses pembelajaran awal masalah sosial, budaya, pembentukan moral dan spiritual, serta pertumbuhan anak yang harus dapat dilihat pada ayah dan ibu mereka sebagai saksi hidup pertama dalam mengajarkan kebenaran dan kasih Allah. Orang tua harus  bertanggung jawab dan tanpa paksaan mewariskan kepada anak-anak mereka, iman, nilai-nilai serta budaya. Keluarga, sebagai unsur  awal dari masyarakat dunia, tetap menjadi tempat pembelajaran utama bagi keharmonisan hubungan di setiap tingkat kehidupan bersama secara  manusiawi, nasional dan internasional. Kearifan menunjukkan bahwa inilah jalan untuk membangun persaudaraan sosial yang kuat, dimana kaum muda dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab yang tepat dalam kehidupan, dalam masyarakat luas, dan memiliki semangat untuk saling memahami dan berdamai.

Sebuah Warisan Bersama

5.    Dapat dikatakan bahwa diantara hak dan kebebasan dasar manusia, kebebasan beragama ditempatkan pada posisi istimewa. Ketika kebebasan beragama diakui, martabat manusia dihormati secara mendasar, dan etos serta lembaga kemasyarakatan menjadi kuat. Di sisi lain, ketika kebebasan beragama diabaikan dan ada upaya untuk menghalangi orang untuk mengakui agama atau kepercayaannya -serta hidup secara beradab- martabat manusia dihina, sehingga mengakibatkan ancaman bagi keadilan dan perdamaian, yang didasarkan pada tatanan sosial yang benar berdasarkan Kebenaran dan Kebaikan yang Agung.

Dalam hal ini, kebebasan beragama juga merupakan keberhasilan peradaban politik dan hukum. Inilah kebajikan yang penting: setiap orang harus dapat secara bebas menggunakan haknya untuk menganut dan menyatakan, baik secara individu maupun di dalam masyarakat, iman atau kepercayaannya, di muka umum dan secara pribadi, dalam pengajaran, dalam kehidupan, dalam publikasi, dalam ibadah dan dalam peringatan ritual. Seharusnya tidak ada hambatan bagi seseorang untuk akhirnya memiliki agama lain atau tidak mengakuinya sama sekali. Dalam konteks ini, hukum internasional menjadi model dan acuan bagi semua negara, sejauh hal itu tidak membolehkan penghinaan terhadap kebebasan beragama, selama persyaratan ketertiban umum dipertimbangkan. [7] Hukum internasional mengakui bahwa hak beragama memiliki status yang setara dengan hak untuk hidup dan kebebasan pribadi, sebagai pembuktian bahwa hal itu sangat memiliki arti penting bagi hak asasi manusia, dimana hukum universal dan hukum alam yang mengatur manusia tidak dapat mengabaikannya.

Kebebasan beragama bukanlah warisan eksklusif bagi para pengikutnya, melainkan bagi seluruh masyarakat di bumi. Ini merupakan unsur penting bagi sebuah negara hukum; Hal yang tidak dapat dipungkiri tanpa -pada saat bersamaan- melanggar seluruh hak fundamental dan kebebasan, karena merupakan perpaduan dan asas mendasar. Ini adalah “tes lakmus atas penghormatan kepada semua hak asasi manusia lainnya”. [8] Sementara ini mewarnai pengajaran utama bagi manusia, memberikan  tempat bagi pengembangan integral yang menyangkut manusia dalam setiap dimensi. [9]

Dimensi Publik Agama

6.    Kebebasan beragama, seperti kebebasan lainnya, diproses dari lingkungan pribadi dan dicapai dalam hubungan dengan orang lain. Kebebasan tanpa saling hubungan bukanlah kebebasan penuh. Kebebasan beragama tidak terbatas pada dimensi individu saja, tetapi dicapai dalam sebuah komunitas dan dalam masyarakat, sejalan denganhubunganantar manusia dan sifat publik dari sebuah agama.

Hubungan persaudaraan adalah komponen yang menentukan dalam kebebasan beragama, yang mendorong komunitas orang yang percaya untuk melatih solidaritas demi kebaikan bersama. Dalam dimensi anggota komunitas, setiap orang tetap unik dan tidak dapat disamakan, sementara pada saat bersamaan saling melengkapi dan terrealisasi secara penuh.

Kontribusi komunitas beragama di dalam masyarakat tidak dapat disangkal lagi. Lembaga amal dan budaya banyak memainkan peranan dalam kehidupan bermasyarakat. Terlebih penting lagi adalah kontribusi etika beragama diajang politik. Agama tidak boleh tersisih atau dilarang, tetapi terlihat memilik kontribusi yang efektif untuk memperjuangkan kepentingan umum. Dalam konteks ini disebutkan bahwa adanya dimensi budaya beragama, dibangun selama berabad-abad berkat kontribusi etika sosial dan terutama sekali agama. Dimensi ini sama sekali tidak diskriminatif terhadap mereka yang tidak memiliki keyakinan yang sama, tetapi malah memperkuat ikatan penyatuan, sosial dan rasa solidaritas.

Kebebasan Beragama, Memperkuat Kebebasan dan Peradaban:

Bahaya Muncul dari Pengeksploitasiannya.

7.    Eksploitasi terhadap kebebasan beragama untuk menyamarkan kepentingan tersembunyi, seperti subversi terhadap tatanan yang telah ditetapkan, penimbunan sumber daya atau penguasaan pada kekuatan kelompok tertentu, dapat menyebabkan kerugian besar dalam masyarakat. Fanatisme, fundamentalisme dan praktek-praktek yang  bertentangan terhadap martabat manusia tidak pernah dapat dibenarkan, apalagi bila mengatas-namakan agama. Profesi agama tidak dapat dimanfaatkan atau diterapkan secara paksa. Negara-negara dan berbagai komunitas manusia tidak boleh lupa bahwa kebebasan beragama memiliki kondisi untuk mencari kebenaran, dan kebenaran tidak dapat dipaksa dengan kekerasan tetapi “oleh kekuatan kebenaran itu sendiri”. [10] Dalam hal ini, agama adalah pendorong positif untuk membangun masyarakat sipil dan politis.

Bagaimana orang dapat menyangkal kontribusi agama-agama besar dunia dalam perngembangan peradaban? Pencarian yang tulus akan Allah telah memberikan penghormatan yang besar terhadap martabat manusia. Komunitas Kristiani, dengan warisan nilai-nilai dan prinsipnya, telah memberikan banyak sumbangsih bagi penyadaran setiap individu dan masyarakat akan identitas dan martabat mereka, pembentukan lembaga-lembaga demokrasi dan pengakuan terhadap hak asasi manusia  -hak lainnya.

Hari ini juga, didalam masyarakat yang semakin global, umat Kristiani dipanggil, tidak hanya melalui tanggung jawab untuk terlibat dalam kehidupan sipil, ekonomi dan politik saja, tetapi juga melalui kesaksian mereka dalam amal dan iman, untuk memberikan kontribusi yang berararti bagi segala usaha menuju keadilan, pengembangan masyarakat secara keseluruhan dan urusan-urusan kemanusiaan. Pengecualian agama dari kehidupan bermasyarakat meniadakan dimensi terakhir yang terbuka kepada transendensi. Tanpa pemahaman mendasar ini akan sulit untuk mengarahkan masyarakat menuju prinsip kode etik secara universal dan membuat tatanan hukum di tingkat nasional dan internasional yang sepenuhnya mengakui dan menghormati hak-hak asasi serta kebebasan sebagai sebuah tujuan –sayang sekali masih diabaikan atau dipertentangkan –dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tahun 1948.

Issu Keadilan dan Peradaban:

Fundamentalisme dan Permusuhan pada Penganut Kepercayaan Berkompromi pada Sekularitas Positif Negara-Negara

8.    Ketentuan yang sama -yang mengutuk setiap bentuk fanatisme dan fundamentalisme agama- juga harus menentang setiap bentuk permusuhan terhadap agama yang membatasi peran publik para penganut dalam kehidupan sipil dan politik.

Haruslah jelas bahwa fundamentalisme agama dan sekularisme memiliki kesamaan dalam hal keduanya merupakan bentuk ekstrim dari penolakan terhadap pluralisme yang sah dan prinsip sekularitas. Keduanya absolut sebagai reduktif dan sebagian visi pribadi manusia, memihak pada salah satu bentuk kasus integralisme agama dan, di sisi lain, rasionalisme. Sebuah masyarakat yang memaksakan atau, sebaliknya, menolak agama tidak hanya tidak adil kepada individu dan kepada Tuhan, tetapi juga pada dirinya sendiri. Allah mengundang manusia dengan rencana penuh kasih yang, dengan melibatkan keseluruhan pribadi dalam dimensi alam dan spiritual, meminta jawaban yang bebas dan bertanggung jawab sepenuh hati,  sebagai individu dan komunitas. Masyarakat pun, sebagai ungkapan pribadi dan dalam seluruh bentuk konstitusinya, harus hidup dan mengatur dirinya dengan cara yang terbuka terhadap transendensi.  Untuk alasan itulah,  hukum dan lembaga-lembaga masyarakat tidak dapat dibentuk sedemikian rupa untuk mengabaikan bentuk agama warganya atau untuk membelokkannya dari hal tersebut. Melalui kegiatan demokratis warga sadar akan panggilan tertinggi mereka, badan hukum dan lembaga-lembaga harus cukup mencerminkan sifat alami seseorang dan mendukung dimensi keagamaannya. Karena hal ini bukan ciptaan negara, tidak dapat dimanipulasi oleh negara, melainkan harus diakui dan dihormati olehnya.

Jika sistem hukum di tingkat manapun, nasional maupun internasional, memungkinkan atau mentolerir fanatisme agama atau antiagama, ia gagal dalam misinya untuk melindungi dan mencanangkan keadilan dan semua hak. Hal-hal ini tidak dapat diserahkan pada kebijaksanaan legislator atau kaum mayoritas karena, seperti Cicero pernah mengatakan, keadilan lebih dari sekedar tindakan membuat  dan memberlakukan hukum. Ia memerlukan pengakuan terhadap martabat setiap orang [11] yang, jika tidak ada jaminan akan kebebasan beragama untuk hidup  dengan esensinya, akan berakhir menjadi pada pembatasan dan penghinaan, berisiko jatuh kedalam kekuasaan berhala, barang relatif yang kemudian menjadi mutlak . Semua ini menghadapkan masyarakat pada risiko bentuk totalisme politik dan ideologi yang menekankan kekuasaan publik sementara merendahkan dan membatasi kebebasan hati nurani, pemikiran dan agama sebagai pesaing potensial.

Dialog antar Lembaga Sipil dan Lembaga Keagamaan

9.    Prinsip warisan dan nilai-nilai yang diungkapkan oleh sebuah religi otentik merupakan sumber yang memperkaya masyarakat dan etos-nya. Ia berbicara langsung ke hati nurani serta pikiran -baik laki-laki dan perempuan, mengingatkan pada kebutuhan konversi moral, dan mendorong tindakan kebajikan dan pendekatan penuh kasih pada orang lain sebagai saudara, sebagai anggota keluarga manusia yang lebih besar. [12 ]

Dengan penghormatan kepada sekularitas positif lembaga negara, dimensi publik agama harus selalu diakui. Dialog yang sehat antar lembaga-lembaga sipil dan lembaga agama, merupakan dasar untuk pengembangan integral pribadi manusia dan keharmonisan sosial.

Hidup dalam Kasih dan Kebenaran

10. Dalam dunia global dimana masyarakat semakin multi-etnis dan multi-agama, agama-agama besar dapat berperan sebagai faktor penting bagi persatuan dan perdamaian dalam keluarga manusia. Atas dasar keyakinan agama mereka dan usaha mewujudkan kesejahteraan umum, para penganut dipanggil untuk memberikan bertanggung jawab pada komitmen mereka dalam konteks kebebasan beragama. Di tengah beragam budaya agama, terdapat kebutuhan akan nilai unsur-unsur yang mendorong koeksistensi sipil, dan menolak apa pun yang bertentangan dengan martabat pria dan wanita

Ruang  publik  yang disediakan oleh masyarakat internasional untuk agama mereka dan usulan tentang  apa yang merupakan “hidup yang baik” membantu menciptakan ukuran kesepakatan tentang kebenaran dan kebaikan, dan sebuah kesepakatan moral; kedua hal ini merupakan fundamental dari koeksistensi keadilan dan kedamaian. Para pemimpin agama-agama besar, berkat posisi mereka, pengaruh dan otoritas mereka didalam komunitasnya, menjadi orang pertama yang dipanggil untuk saling menghormati dan berdialog.

Umat Kristiani, dalam perannya, didorong oleh iman mereka kepada Allah, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus, untuk hidup sebagai saudara yang bertemu dalam Gereja dan bekerja sama untuk membangun dunia secara individu dan masyarakat “tidak boleh saling menyakiti atau menghancurkan … agar bumi penuh dengan pengetahuan akan Tuhan seperti air yang menutupi laut” (Yes. 11:9).

Dialog sebagai Pencarian Bersama

11. Bagi Gereja, dialog antar para penganut agama-agama yang berbeda merupakan sarana penting untuk bekerja sama dengan semua komunitas agama demi kebaikan bersama. Gereja sendiri tidak menolak apa yang benar dan suci dalam berbagai agama. “Dia menjunjung tinggi cara hidup dan perilaku, ajaran dan doktrin yang, meskipun berbeda dalam banyak hal dengan pengajarannya sendiri,namun sering mencerminkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang “. [13]

Jalan yang diambil bukan cara relativisme atau sinkretisme agama. Gereja, pada kenyataannya, “menyatakan, dan terikat dalam tugas untuk mewartakan, Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup (Yoh 14:6); dalam Kristus, di dalam Dia Allah mendamaikan segala sesuatu untuk dirinya sendiri, orang menemukan kepenuhan hidup keagamaan “. [14] Namun hal ini tidak termasuk dialog dan pencarian kebenaran dalam berbagai bidang kehidupan, karena, sebagaimana Santo Thomas Aquinas berkata,” setiap kebenaran, siapa pun yang mengucapkan itu, berasal dari Roh Kudus “. [15]

Tahun 2011 merupakan peringatan ke-25 Hari Doa Sedunia bagi Perdamaian yang diadakan di Assisi pada tahun 1986 oleh Paus Yohanes Paulus II. Pada kesempatan itu para pemimpin agama-agama besar dunia bersaksi pada fakta bahwa agama adalah faktor pemersatu dan perdamaian, dan bukan faktor pemecah dan konflik. Peringatan atas peristiwa tersebut memberikan harapan dimasa depan di mana semua orang beriman akan melihat dirinya sendiri, dan benar-benar akan menjadi duta keadilan dan perdamaian.

Moral Kebenaran dalam Politik dan Diplomasi

12. Politik dan diplomasi harus melihat warisan moral dan spiritual yang ditawarkan oleh agama-agama besar di dunia dalam hal pengakuan dan penegasan akan kebenaran universal, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang tidak dapat disangkal tanpa menolak martabat manusia. Tapi apa artinya, dalam praktek nyata, mencanangkan kebenaran moral dalam dunia politik dan diplomasi? Ini berarti bertindak secara bertanggung jawab berdasarkan pengetahuan objektif dan integral atas fakta ini; Ini berarti mendekonstruksi ideologi politik yang pada gilirannya menggantikan kebenaran dan martabat manusia dalam rangka untuk mencanangkan nilai-nilai semu dengan dalih perdamaian, pembangunan dan hak asasi manusia; artinya membina komitmen teguh berdasarkan hukum positif pada prinsip hukum alam. [16] Semua ini diperlukan secara konsisten guna penghormatan pada martabat dan nilai pribadi manusia yang diabadikan oleh masyarakat dunia dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa1945, yang menyajikan nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip moral sebagai titik acuan bagi norma, lembaga dan sistem yang mengatur koeksistensi pada tingkat nasional dan internasional.

Mengatasi Kebencian dan Prasangka

13. Belajar dari sejarah serta adanya upaya negara-negara, organisasi internasional dan regional, organisasi non-pemerintah dan banyak pria dan wanita yang memiliki kehendak baik -yang setiap hari bekerja untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan, dunia saat ini tetap  dilanda kasus penganiayaan, diskriminasi, tindak kekerasan dan perselisihan antar agama. Kasus tersebut pada umumnya terjadi di Asia dan Afrika dan yang menjadi korban utama adalah anggota kelompok minoritas agama. Mereka dicegah untuk mengakui agama mereka atau dipaksa untuk mengubah agama mereka dengan cara intimidasi dan pelanggaran hak-hak mereka, termasuk kehilangan kebebasan pribadi dan kehidupan itu sendiri.

Ada juga – seperti telah saya katakan – bentuk yang lebih canggih dari permusuhan agama yang, di negara-negara Barat, kadang-kadang dinyatakan dalam penyangkalan sejarah dan penolakan simbol-simbol keagamaan yang mencerminkan identitas dan budaya dari mayoritas warga. Seringkali bentuk permusuhan juga memupuk kebencian dan prasangka, mereka tidak konsisten dengan visi pluralisme dan lembaga sekularitas yang setara dan seimbang, tidak menyampaikan fakta bahwa generasi mendatang berisiko kehilangan kontak atas warisan spiritual tak ternilai dari negara mereka.

Agama dipertahankan dengan membela hak-hak dan kebebasan umat beragama. Para pemimpin agama-agama besar dunia dan para pemimpin negara harus memperbaharui komitmen mereka untuk mencanangkan dan melindungi kebebasan beragama, dan khususnya untuk membela kelompok minoritas agama; Hal ini tidak menjadi ancaman bagi identitas mayoritas melainkan merupakan sebuah kesempatan untuk berdialog dan saling memperkaya budayanya. Membela mereka adalah cara ideal untuk mengkonsolidasikan semangat yang baik, keterbukaan dan timbal balik  yang  dapat menjamin perlindungan atas hak-hak mendasar dan kebebasan di segala bidang dan wilayah di dunia.

Kebebasan Beragama di Dunia

14. Akhirnya saya ingin menyampaikan sesuatu pada komunitas Kristiani yang menderita penganiayaan, diskriminasi, kekerasan dan intoleransi, terutama di Asia, Afrika, Timur Tengah dan khususnya di Tanah Suci, tempat yang dipilih dan diberkati oleh Allah. Sekalilagi saya ingin berafeksi bersama mereka di dalam kasih dan doa. Saya pun minta kepada mereka yang berwenang untuk segera bertindak guna mengakhiri setiap ketidakadilan terhadap umat Kristiani di negara tersebut.  Dalam menghadapi kesulitan ini, semoga pengikut Kristus tidak tawar hati, untuk bersaksi atas Injil, dan akan selalu, sebagai tanda kontradiksi.

Mari kita resapi sabda Tuhan Yesus: “Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka akan dihibur … Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan … Berbahagialah kamu, jika karena Aku, orang mencaci kamu dan menganiaya kamu dan mengucapkan segala kejahatan terhadap kamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga “(Mat 5:4-12). Kemudian marilah kita memperbaharui “janji yang kita berikan untuk memaafkan dan mengampuni ketika kita meminta pengampunan Tuhan dalam doa Bapa Kami. Kita sendiri mengkondisikan dan memperluas rahmat yang kita minta ketika kita mengatakan: “Dan ampunilah  kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami ‘(Mat 6:12)” [17]  Kekerasan tidak dapat diatasi dengan kekerasan. Semoga teriak kesakitan kita selalu disertai dengan iman, dengan harapan dan dengan kesaksian cinta kita pada Allah. Saya juga menyatakan harapan saya bahwa di Barat, dan terutama di Eropa, akan berakhirlah permusuhan dan prasangka terhadap umat Kristiani karena mereka memutuskan untuk mengarahkan hidup mereka dengan cara yang konsisten sesuai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Injil.  Semoga Eropa lebih memilih berdamai dengan ke-Kristenannya sendiri, yang secara fundamental memahami perannya di masa lalu, sekarang dan masa depan dalam sejarah; dengan cara ini akan datang keadilan, kerukunan dan perdamaian dengan mengembangkan dialog yang tulus dengan semua orang.

Kebebasan Beragama, Jalan Menuju Perdamaian

15. Dunia membutuhkan Tuhan. Ini kebutuhan yang bersifat universal, saling membagi nilai-nilai etika dan spiritual, dan agama dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk memotivasi mereka, dalam membangun suatu tatanan sosial yang adil dan damai di tingkat nasional dan internasional.

Perdamaian adalah karunia Allah dan pada saat yang sama menjadi tugas yang tidak pernah selesai. Sebuah masyarakat yang berdamai dengan Allah lebih dekat dengan perdamaian, yang bukan hanya dengan tidak adanya perang atau hasil dari supremasi militer maupun ekonomi, terlebih lagitanpa kepandaian menipu atau memanipulasi. Sebaliknya, perdamaian adalah hasil dari suatu proses pemurnian dan ketinggian budaya, moral dan spiritual yang melibatkan setiap individu dan masyarakat, sebuah proses di mana martabat manusia dihormati sepenuhnya. Saya mengundang semua orang yang ingin menjadi pembawa damai, khususnya kaum muda, untuk mengindahkan hati mereka dan dengan demikian di dalam Tuhan menemukan acuan yang pasti untuk mencapai kebebasan otentik, kekuatan sepenuhnya untuk memberikan dunia arah yang baru dan semangat, dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Mengutip kata-kata Paus Paulus VI, yang dengan kebajikan dan pandangannya yang jauh ke depan yang mana kita memiliki Hari Perdamaian Dunia: “Hal ini diperlukan sebelum orang lain memberikan damai dengan senjata lain –berbeda dengan yang ditakdirkan untuk membunuh dan memusnahkan umat manusia. Apa yang dibutuhkan di atas semua itu adalah senjata moral, orang-orang yang memberikan kekuatan dan wibawa pada hukum internasional – senjata, yang utama, ketaatan pakta “[18] Kebebasan beragama adalah senjata otentik bagi perdamaian, melalui sejarah dan misi kenabiannya. Perdamaian membuahkan hasil dari kualitas terdalam dan potensi manusia, kualitas yang dapat mengubah dunia dan menjadikannya lebih baik. Ini memberikan harapan bagi keadilan dan perdamaian dimasa depan, bahkan dalam menghadapi kematian ketidakadilan dan kemiskinan moral. Semoga semua pria dan wanita, dan masyarakat disetiap tingkatan dan disegenap bagian bumi, segera bisa mengalami kebebasan beragama, jalan menuju perdamaian!

Dari Vatikan, 8 December 2010

PAUS BENEDIKTUS XVI

Catatan:

[1] Cf. BENEDICT XVI, Encyclical Letter Caritas in Veritate, 29, 55-57.

[2] Cf. SECOND VATICAN ECUMENICAL COUNCIL, Declaration on Religious Freedom Dignitatis Humanae, 2.

[3] Cf. BENEDICT XVI, Encyclical Letter Caritas in Veritate, 78.

[4] Cf. SECOND VATICAN ECUMENICAL COUNCIL, Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions Nostra Aetate, 1.

[5] ID., Declaration on Religious Freedom Dignitatis Humanae, 7.

[6] BENEDICT XVI, Address to the General Assembly of the United Nations (18 April 2008): AAS 100 (2008), 337.

[7] Cf. SECOND VATICAN ECUMENICAL COUNCIL, Declaration on Religious Freedom Dignitatis Humanae, 2.

[8] JOHN PAUL II, Address to Participants in the Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) (10 October 2003), 1: AAS 96 (2004), 111.

[9] Cf. BENEDICT XVI, Encyclical Letter Caritas in Veritate, 11.

[10] Cf. SECOND VATICAN ECUMENICAL COUNCIL, Declaration on Religious Freedom Dignitatis Humanae, 1.

[11] Cf. CICERO, De Inventione, II, 160.

[12] Cf. BENEDICT XVI, Address to Representatives of Other Religions in the United Kingdom (17 September 2010): L’Osservatore Romano (18 September 2010), p. 12.

[13] Cf. SECOND VATICAN ECUMENICAL COUNCIL, Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions Nostra Aetate, 2.

[14] Ibid.

[15] Super Evangelium Joannis, I, 3.

[16] Cf. BENEDICT XVI, Address to Civil Authorities and the Diplomatic Corps in Cyprus (4 June 2010): L’Osservatore Romano (6 June 2010), p. 8; INTERNATIONAL THEOLOGICAL COMMISSION, The Search for Universal Ethics: A New Look at Natural Law, Vatican City, 2009.

[17] PAUL VI, Message for the 1976 World Day of Peace: AAS 67 (1975), 671.