Seruan Pastoral KWI: Stop Korupsi


SERUAN PASTORAL KWI 2016

STOP KORUPSI:

Membedah dan Mencegah Mentalitas serta Perilaku Koruptif

 

Segenap Umat Katolik terkasih,

SIDANG KWI 2016 yang diawali dengan Hari Studi para Uskup yang juga diikuti oleh peserta Sidang KWI (31 Oktober – 2 November 2016) mengambil topik “Membedah dan Mencegah Mentalitas serta Perilaku Koruptif”. Hari studi ini digunakan oleh para Uskup untuk mendengarkan kesaksian para penggerak anti korupsi serta berbagai langkah pencegahan yang mereka lakukan. Bahan dari berbagai narasumber itu didalami melalui diskusi-diskusi bersama untuk menemukan benang merah dari persoalan korupsi. Perilaku koruptif telah begitu merusak dan menggerogoti kehidupan masyarakat, terjadi di mana-mana, baik di dunia bisnis, pemerintahan, lembaga negara, bahkan di institusi agama, termasuk Gereja. Korupsi dalam segala bentuknya telah menjadi kejahatan yang sistemik, terstruktur, dinamis, dan meluas dari pusat sampai ke daerah.

Melalui media massa, setiap hari kita saksikan persoalan korupsi diangkat ke permukaan, pelakunya ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman. Sangat memprihatinkan karena banyak dari mereka yang dihukum adalah pejabat negara dan tokoh masyarakat. Usaha pemberantasan korupsi bagaikan mengurai benang kusut, saling terkait, bahkan membentuk tali-temali yang tidak jelas ujungnya. Pemidanaan dan pemiskinan para koruptor tidak mengurangi perilaku koruptif. Hari ini satu orang ditangkap, hari berikutnya muncul orang lain melakukan korupsi yang sama, bahkan lebih dahsyat, di tempat yang berbeda, seakan korupsi memang tidak akan ada habisnya.

Saudara-saudari terkasih,

Dorongan berperilaku koruptif bisa muncul dari dalam diri tiap individu maupun masyarakat di sekeliling kita. Dorongan dari dalam diri sendiri bisa disebabkan karena gaya hidup yang tidak seimbang dengan penghasilan, yaitu manakala gaji atau penghasilan tidak cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan hidup. Penyebab lainnya adalah sifat tamak (serakah, rakus) yang membuat seseorang selalu tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki. Di samping itu, sikap moral kurang kuat dan iman lemah sehingga orang mudah tergoda untuk melakukan korupsi.

Dorongan yang berasal dari luar (masyarakat) disebabkan oleh lunturnya nilai-nilai luhur budaya jujur, terjadinya pembenaran atas perilaku koruptif, serta lemah dan kurang berfungsinya penegakan hukum. Apalagi kalau ditambah faktor budaya setempat, yang sejatinya luhur tetapi pemahamannya dibelokkan secara tidak tepat, seperti sungkan, gotong-royong, solidaritas, dan kekeluargaan. Perilaku koruptif yang disebabkan oleh adanya dorongan-dorongan tadi akan bermuara pada korupsi, baik yang dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama, yang ingin mengambil keuntungan secara tidak adil.

Perilaku koruptif meniadakan keadilan yang sejati. Alam, bumi dan segala isinya, diciptakan dan dianugerahkan Tuhan bagi semua orang. Bukan untuk diperebutkan, di mana yang kuat memperoleh banyak, yang lemah mendapat sedikit, bahkan mungkin tidak mendapat sama sekali. Bukan juga untuk kepentingan salah satu golongan, melainkan demi harkat kemanusiaan, martabat, keselamatan dan kesejahteraan bangsa kita. “Nepotisme, korupsi, dan pemerasan tidak boleh kita biarkan, apalagi kalau didorong oleh keserakahan, atau didukung oleh suatu jabatan dan kekuatan politik“ (Surat Gembala Prapaskah KWI 1993). “Korupsi membuat banyak orang semakin tidak tahu malu dalam memanfaatkan jabatan, kedudukan, dan kesempatan untuk memperkaya diri, keluarga, sanak-saudara, teman dekat, atau kelompoknya sendiri“ (Surat Gembala Prapaskah KWI 1997).

Saudara-saudari terkasih,

Kami Para Uskup menyerukan perubahan mental untuk mencegah perilaku koruptif, baik dalam diri  sendiri maupun di lingkungan masing-masing: jujur dalam tindakan, tidak menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau golongan, dan tidak melayani orang-orang yang mengajak kita untuk berbuat korupsi (lih. Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia, Desember 1970). Di samping itu, iman harus kita kuatkan, gaya hidup kita perhatikan, dan kepekaan terhadap kebutuhan sesama harus kita tingkatkan hingga kita takut akan Tuhan, malu pada sesama, dan merasa bersalah pada masyarakat seandainya melakukan korupsi.

Kami para Uskup menyadari betapa perilaku koruptif juga menjangkiti sendi-sendi kehidupan menggereja. Pola korupsi yang ada dalam lingkungan Gereja biasanya mengikuti pola korupsi yang ada di lembaga-lembaga lain, misalnya penggunaan anggaran yang tidak jelas, penggelembungan anggaran saat membuat proposal kepanitiaan, menggunakan bon pengeluaran fiktif, meminta komisi atas pembelian barang, dan pengeluaran biaya yang dipas-paskan dengan anggaran pendapatan.

Umat Katolik harus berani berubah: Stop korupsi!

Korupsi adalah kejahatan yang merusak martabat manusia. Sulit diberantas karena sudah sedemikian mengguritanya. Pemberantasannya harus dilakukan melalui gerakan bersama dalam sebuah sistem yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Tumbuhkan kepekaan dan kepedulian individu terhadap masalah-masalah korupsi. Berkatalah tegas dan jelas: “Stop korupsi!“  Libatkan diri dalam pemberantasan korupsi, mulai dari diri sendiri untuk tidak korupsi. Jangan memberikan uang suap untuk mengurus apa pun, tempuhlah cara yang baik dan benar.  Jangan meminta upah melebihi apa yang seharusnya diterima sebagai balas jasa atas pekerjaan yang kita lakukan. “Jangan merampas, jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu (Luk 3:14)”.

Jangan biarkan diri kita dibujuk oleh roh jahat yang menampilkan dirinya sebagai malaikat penolong bagi hidup kita (bdk. Surat KWI “Marilah Terlibat dalam Menata Hidup Bangsa, 12 Nov 2010). Cermati perilaku koruptif dengan hati jernih agar kita tidak mudah goyah oleh bujukan roh jahat. Sebagai orang beriman, sekaligus sebagai warga negara sejati, kita harus berani menghapus dan menghentikan korupsi sekarang juga.

Stop korupsi mulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan kerja, lalu kita tularkan kepada masyarakat di sekeliling kita. Jadikan sikap dan gerakan anti korupsi sebagai habitus baru dalam kehidupan sehari-hari. Allah yang menciptakan alam semesta begitu baik dan sempurna, menugaskan kita untuk menjaganya agar tetap baik dan sempurna, tentu akan memberi kekuatan kepada kita saat secara nyata mewujudkan hidup yang baik dan sempurna tanpa korupsi.

Berkat Allah selalu menyertai kita semua.

 

Jakarta, 10 November 2016

KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA

Mgr. Ignatius Suharyo                     Mgr. Antonius S. Bunjamin, OSC

Ketua                                                  Sekretaris Jenderal

 

Minta Disempurnakan, KWI Tolak RUU KUB


KONFERENSI Wali Gereja Indonesia (KWI), menyatakan penolakanya atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang tengah dibahas oleh DPR RI saat ini. Menurut Sekretaris Eksekutif Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI, Romo Benny Susetyo, penolakan itu didasari oleh penilaian, draf RUU KUB belum sejalan dengan dengan makna kerukunan umat beragama itu sendiri.

“KWI minta draf ditarik dan perlu disempurnakan. Karena naskah akademis draf mengatakan latar belakang persoalan agama adalah kekerasan. Seharusnya kekerasan itu diselesaikan dengan hukum bukan dengan UU Kerukunan. Jadi judulnya UU Kerukunan itu sudah salah karena naskah akamedisnya sangat kontradiktif,” ujar Romo Benny usai mengikuti Workshop Menyikapi Kehendak Masyarakat Tentang RUU KUB yang digelar oleh Kementerian Agama dan dihadiri sejumlah tokoh agama dan akademisi di Jakarta, Rabu (21/12) malam.

Benny juga menilai, naskah draf RUU KUB ini hanya menjiplak dari sejumlah peraturan beragama yang telah ada sebelumnya, seperti Surat Keputusan Bersama Dua Menteri dan Peraturan Bersama Menteri. “Jadi penyusun draf RUU ini tidak paham. Sejumlah poin juga belum sesuai seperti mengenai pemakaman dan pendidikan agama. Pendidikan agama sebelumnya sudah ada di UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sehingga kami minta ditarik,” katanya.

Ia melanjutkan, pihaknya juga menemukan, yaitu menyangkut, diskriminasi dan kerancuan yang akan menimbulkan persoalan mayoritas-minoritas. Untuk itu, KWI sendiri ungkap Benny, telah mempunyai rumusan terkait RUU KUB tersebut.

Pasalnya tegas Benny lagi, nama RUU KUB juga tidak tepat. Hal utama yang seharusnya diatur dalam RUU KUB, menyangkut kewajiban negara menjamin setiap warga negara untuk mengekspresikan kebebasan beragamanya. “Kami sudah punya rumusan sendiri. Karena RUU saat ini menyalahi empat pilar itu sendiri yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI,” katanya.
(www.jurnas.com)

Spanduk Larang Ibadah Muncul di Parung


Spanduk larang ibadah di Parung Bogor sejak Minggu (18/12) (Foto: Istimewa)

Menjelang Natal dan tahun baru, spanduk pelarangan kegiatan ibadah di Gereja St Johannes Babtista, Parung Bogor bermunculan. Spanduk bertuliskan, “Kami Masyarakat Muslim Parung Mendukung dan Akan Mengawal SK Bupati Nomor: 453.2/556-Huk Perihal: Penghentian Seluruh Kegiatan Gereja Katolik Paroki Santo Babtista Parung” muncul sejak Minggu (18/12) lalu.

Meski demikian, kesaksian seorang warga dari Parung menyebutkan bahwa ibadah hari Minggu lalu di lokasi itu tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat aparat keamanan.

Menanggapi ini, Ketua Komisi Hubungan Antara Agamga dan Kepercayaan Keuskupan Semarang Aloys Budi Purnomo menilai, munculnya spanduk seperti itu mencerminkan masih amburadulnya perspektif kebebasan beragama di neger ini. “Sayangnya elit politik dan pejabat kita selalu bungkam tak berdaya membela rakyatnya sendiri,” ujarnya. [A-21]

Sumber: SUARA PEMBARUAN Rabu, 21 Desember 2011

Selesaikan Masalah Pendirian Rumah Ibadah


Pemerintah dinilai lebih mementingkan pembangunan mal dibandingkan rumah ibadah.
Masalah pendirian rumah ibadah yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia harus segera dise lesaikan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Kerukunan Antarumat Beragama Slamet Effendy Yusuf menegaskan, penyelesaiannya perlu melibat kan tiga pilar, yakni majelis agama, pemerintah, dan penganut agama itu sendiri.

Pembahasannya harus dilandasi semangat kebangsaan dan kebersamaan, bukan lagi sekterian agama masing-masing, ujar Slamet ke pada Republika, Rabu (21/12). MUI mengingatkan, peliknya masalah pendirian rumah ibadah telah menjadi persoalan bangsa Indonesia, bukan agama tertentu saja.

Menurut Slamet, semua umat-Muslim dan non-Muslim masih mengalami kesulitan dalam membangun rumah ibadah, terutama di wilayah minoritas. MUI memiliki fakta dan data bahwa ko munitas Muslim di provinsi Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali juga mengalami hambatan saat mendirikan masjid atau mushala.

Demikian halnya dengan umat Nasrani, di Jawa Barat, misalnya. Jadi, bu kan semata-mata kesulitan umat tertentu, ungkapnya. Pendirian tempat ibadah, kata dia, merupakan sebuah kebutuhan, sehingga tak ada alasan untuk ditolak. Semestinya, lanjut Slamet, hal ini berlaku di semua tempat dan pemeluk agama apa pun.

Bila di sebuah wilayah terjadi penolakan, papar Slamet, pemerintah ditun tut untuk memberikan alternatif lokasi yang layak. MUI khawatir, bila tak segera diselesaikan problematika tersebut akan terus berulang. Menurut dia, MUI memiliki komitmen untuk menggelar dialog untuk menyelesaikan masalah pendirian rumah ibadah dari semua agama.
Saat ini, MUI sedang mengumpulkan fakta permasalahan pendirian rumah ibadah dari semua agama yang terjadi di Tanah Air. Rencananya, kumpulan fakta itu menjadi bahan utama untuk menggugah kesadaran kebersamaan dan kerukunan. Rencananya, dialog itu akan digelar pada akhir Januari 2012.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Pembangunan Umat Ahmad Zainuddin menegaskan, pembangunan rumah ibadah di Indonesia perlu di atur secara jelas. Semua tokoh agama, kata dia, harus memiliki komitmen untuk menaati aturan pendirian rumah ibadah itu.

Di dalam masyarakat majemuk yang di dalamnya banyak agama, aturan itu sangat penting guna meng hindari hal-hal yang tidak diinginkan, ujar Zainuddin. Sebenarnya, kata dia, Indonesia sudah me miliki aturan terkait dengan masalah hubungan antarumat beragama, yang salah satunya mengatur mekanisme pembangunan rumah ibadah.

Aturan itu, kata Zainuddin, berupa Peraturan Bersama Menteri (PBM). Diakuinya, aturan itu tidak memiliki sanksi bagi pelanggar.

Direktur Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (Insists) Dr Hamid Fahmy Zarkasyi juga berpendapat, pembangunan rumah ibadah dan kerukunan antarumat beragama perlu ada aturannya. Tren seperti ini tidak hanya di Indonesia, tetapi terjadi juga di negara Barat, ujar Fahmi.

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Antonius Benny Susetyo mengatakan, pemerintah harus menyediakan tata kota dengan menfasilitasi lokasi tempat ibadah. Selama ini, kebijakan itu belum pernah diterapkan oleh pemerintah.

Pihaknya menilai, pemerintah lebih me mentingkan pembangunan mal di bandingkan rumah ibadah yang memiliki multifungsi, mulai dari pembinaan spritualitas hingga pelayanan sosial kemasyarakatan. ed: heri ruslan

(Republika, 22 Desember 2011)

Patung Maria di Goa Maria Tawangmangu Solo Dirusak


Rama-Rama Ytk., saya menerima laporan dari Ibu Anne Avantie, sbb.

“Bpk Uskup, mohon bantuannya, Gua Maria sendang prawita dirusak. Kepala bunda Maria dipenggal. Mohon bantuan penanganannya. Hal ini sangat memprihatinkan sekali. Kiranya ada jalan keluar terbaik mengenai hal ini. Terima kasih. Berkah Dalem.”

Dari Rama Sunaryadi saya peroleh info, sbb.

“Ngapunten Monsinyur ndilalah Speedy pastoran error. Kula badhe misa rumiyin.

Minangka gambaran perusakan diperkirakan jam 23.30an (Rabu, 14 Desember 2011). Patung Maria dipenggal, kepala tidak ditemukan, salib 1,5 m juga dibawa, patung-patung malaikat + air suci dihancurkan. Punika Polres taksih olah TKP, mangke dalu wonten pepanggihan Kapolres kaliyan Grj.-sunar-”

(Kamis, 15 Desember 2011). Peristiwa perusakan patung tersebut melukai rasa keagamaan umat Katolik. Kita upayakan supaya pihak keamanan mengusut peristiwa tersebut dan menemukan pelaku perusakan, dan menindaknya selaras dengan hukum negara Pancasila.

Salam, doa ‘ Berkah Dalem, + Johannes Pujasumarta

Supaya tidak pada bingung ini info seputar kejadian di Tawaangmangu:

MENGAPA KEPALA BUNDAKU DIPENGGAL??

Bp. Uskup dan para Romo, maaf kami belum bisa memberi info secara detail karena ini masih dalam proses penyelidikan jajaran Polres Karanganyar. Kronologi yang ada pada kami kurang lebih seperti ini:

Rabu, 14 Des 2011

Jam 20.00 dan jam 22.00: Bp. Narto penjaga Goa Maria yang rumahnya tidak jauh dari Goa menengok Goa Maria, disana tidak ada apa-apa. Bp. Narto seorang muslim dan menjadi RW di tempat itu.

23.30 : Ada seseorang yang sempat melihat senter menyala di sekitar Goa, namun tidak dihiraukan karena dikira peziarah yang sedang berdoa.

Kamis, 15 Des 2011
Kira2 Jam 10.00 : Warga desa gempar menyaksikan suasana berantakan di Goa Maria yang biasa dilewati oleh beberapa petani menuju ladang mereka. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke pengurus Lingkungan Tawangmangu dan diteruskan ke Kapolsek.

Kondisi kerusakan:

1. Patung Bunda Maria tanpa kepala (sampai saat ini potongan kepala tidak ditemukan, kemungkinan dibawa pelaku

2. Salib Milenium setinggi 1.5 m hilang

3. Patung keluarga kudus kecil hilang

4. Patung malaikat dan bejana air suci dihancurkan

Pihak Kepolisian, pemdes dan Kapolres secara bertahab akhirnya meluncur menuju lokasi Goa, termasuk saya dan beberapa umat. Akhirnya diadakan olah TKP dan pencarian info-info dari warga seputar Goa Maria.

Jam 19.00 : Kapolres mengundang tokoh-tokoh agama Karanganyar untuk menghimbau agar warga tidak mudah terpancing oleh situasi ini. Besok penyelidikan masih akan dilanjutkan.

Sebagai gambaran bahwa di seputar Lokasi Goa maria memang tidak ada satu pun umat Katolik. Namun warga desa sangat ramah dan terbuka terhadap adanya tempat ziarah itu. Ketika kejadian ini berlangsung, secara spontan warga juga ikut bersiap menjaga di seputar lokasi Goa. Warga yang menyaksikan kehancuran patung-patung itu dengan kebersahajaannya juga kelihatan trenyuh.

Demikian Bp. Uskup dan para Romo info yang bisa kami haturkan sampai malam ini.
(Milis APIK)

Sesat Pikir RUU Kerukunan Umat Beragama


Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama sedang digodok di Komisi VIII DPR. Roh perumusan RUU ini berakar pada kegalauan pemerintah atas konflik silang sengkarut antar-agama yang mengancam keutuhan bangsa.

Namun, banyak pihak sangsi akan muatan substantif RUU itu. Ada tendensi negara mengintervensi wilayah privat yang mengungkung umat beragama dalam sekat aturan teknis yang kaku dan monolitik. Satu pasal yang menimbulkan polemik menyangkut penyiaran agama.

Dalam Pasal 1 RUU KUB, ”penyiaran agama” adalah segala bentuk kegiatan yang menurut sifat dan tujuannya menyebarluaskan ajaran suatu agama, baik melalui media cetak, elektronik, maupun komunikasi lisan. Selanjutnya, Pasal 17 Ayat 2 menyebutkan bahwa penyiaran agama ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang belum memeluk suatu agama.

Pasal itu menimbulkan sejumlah masalah karena, pertama, penyiaran agama dalam perspektif teologi Islam, Kristen, ataupun Buddha merupakan kesaksian hidup yang harus dijalankan dan pesan profetik yang diamanatkan secara ilahiah. Melarangnya berarti menganjurkan pembangkangan terhadap agama. Pasal 28 E Ayat (1) dan (2) UUD 1945 tegas memberi ruang kebebasan bagi tiap orang memeluk dan menjalankan agama serta berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Inkonstitusional jika negara dengan otoritas politiknya berusaha membelenggu kebebasan menjalankan perintah agama.

Kedua, sesudah kolonialisme Belanda, semua warga Indonesia memeluk dan meyakini agama kendati agama yang dianut tak seluruhnya diakui sebagai agama negara. Lalu siapa yang dimaksud seseorang atau kelompok yang dibolehkan obyek penyiaran agama? Mereka yang menganut agama di luar agama negara?

Fobia berlebihan

Pemerintah pasti lebih paham bahwa manusia dalam menjalankan imannya tak bisa diseragamkan. Iman adalah hasil pencarian, tak sekadar melalui ketajaman logika yang bisa dijawab dengan rumus atau dijabarkan dalam kaidah hukum.

Adalah fobia berlebihan apabila penyiaran agama diklaim sebagai penyulut segala persoalan hubungan antar-agama sehingga penerapannya perlu dibatasi. Munculnya gesekan teologis dalam penyiaran agama memang bermula dari pola difusi kultural demi memperoleh sebanyak-banyaknya pengikut. Kebudayaan besar ”melegitimasi” praktik intoleransi dan pemaksaan terhadap kebudayaan kecil dengan melampaui batas demarkasi teologi agama masing-masing.

Fakta itu harus disikapi secara kultural dengan meletakkan penyiaran agama dalam visi humanis dan berwawasan paralelisme kultural sehingga keberadaan keyakinan dan kebudayaan kecil dijunjung tinggi: ekuivalen dengan visi agama besar.

Pada RUU KUB ada indikasi bahwa masalah kekerasan dalam agama disebabkan oleh penyiaran agama, peringatan hari besar keagamaan, bantuan asing, pendirian tempat ibadah, penguburan jenazah, dan perkawinan. Padahal, banyak dimensi lain yang jadi faktor utama pemicu konflik antar-agama. Maka, mengevaluasi praktik keagamaan yang bermuara pada penggunaan kekerasan selayaknya dilakukan secara komprehensif sehingga tak menghasilkan simpulan parsial.

Kekerasan berbau agama sesungguhnya muncul sebagai klimaks kecemburuan terhadap peran negara yang mandul. Negara gagal mengelola modernisasi dan globalisasi sehingga kesempatan hidup bagi kelompok kecil dan lemah sangat minim. Derita Ahmadiyah, misalnya, menjadi cermin kegagalan negara mengayomi semua warganya.

Alih-alih menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, pemerintah daerah justru ramai-ramai menyikapi dengan menerbitkan surat keputusan gubernur yang intinya melarang aktivitas keagamaan Jemaah Ahmadiyah. Belum lagi masalah hak-hak sipil penghayat kepercayaan yang hingga kini tak kunjung diperhatikan. Politik diskriminasi itu kian menegaskan: negara mengingkari kewajiban menghormati, melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi warga negara yang diamanatkan Pasal 71 dan 72 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Intervensi negara

Proses perumusan RUU KUB mengingatkan kita pada Orde Baru. Intervensi negara yang berkedok sebagai fasilitator dalam menjembatani dialog antarumat beragama sarat tendensi politik. Negara dengan otoritasnya berambisi menciptakan suatu komunitas yang digunakan untuk menunjang keamanan dan kelanggengan kekuasaan. Potret kelam ini memungkinkan agama terus-menerus berada di bawah bayang-bayang kekuasaan.

Jadi, perumusan RUU KUB perlu dikaji ulang lantaran dampaknya sangat kompleks. Pertama, akan terjadi penyempitan peluang agama dalam mengembangkan landasan etik karena dibatasi oleh tembok aturan yang sangat teknis. Kedua, umat beragama kian jauh dari semangat kesatuan karena terfragmentasi oleh batasan peraturan negara.

Ketiga, ruang gerak komponen masyarakat sipil untuk terlibat aktif membangun interaksi antarumat beragama jadi terbatas sehingga mereka kehilangan kapasitas yang, dalam jangka panjang, akan melemahkan tingkat keberdayaannya. Keempat, pemuka agama di mata masyarakat terkesan tak mampu menjalankan tugas keumatan sehingga perlu otoritas pemerintah membangun suatu hubungan harmonis antarumat beragama.

Ke depan, peran tokoh agama perlu dikembalikan pada khitahnya. Pengaturan interaksi antarumat beragama biarlah oleh tokoh agama dengan menekankan pertalian kultural daripada regu- lasi formal. Negara lebih baik me- niadakan korupsi, kemiskinan, ketakadilan hukum dan ekonomi, serta pelanggaran HAM.
Achmad Fauzi Aktivis Multikulturalisme; Alumnus UII, Yogyakarta (Kompas 20 Nov 2011)

Ajakan Dialog antara KWI,PGI dan Pemerintah atasi Masalah Papua


Dokumen Pormadi

Pembukaan Sidang Tahunan KWI: dari ke kanan, Pendeta Gomar Gultom (Sekretaris Umum PGI), Mgr. J. Pujasumarta (Sekjen KWI), Mgr. MD. Situmorang, OFMCap (Ketua KWI) dan Semara Duran Antonius (Dirjen Bimas Katolik)

Pendekatan hati  dalam menyelesaikan masalah Papua, sebagaimana ditegaskan Presiden RI pada pidatonya beberapa waktu lalu belum sepenuhnya terlaksana. Pendekatan keamanan masih lebih dominan terasa.

Demikian salah satu benang merah sambutan Pendeta Gomar Gultom, mewakili Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) pada Sidang Tahunan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jalan Cut Meutia Jakarta (7/11).

Karena itu, lanjutnya, PGI, KWI  bersama Pemerintah perlu melakukan dialog bersama dalam mencari solusi masalah masyarakat Papua, yang mendesak harus diselesaikan.

Selain masalah Papua, masih ada masalah penting lain untuk didialogkan bersama, yaitu masalah Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama yang diwacakana Pemerintah untuk dibahas di parlemen.

Menurutnya, kerukunan umat beragama tidak perlu diatur dalam bentuk undang-undang, karena masalah kerukunan merupakan pengalaman eksistensial manusia untuk hidup rukun. Yang dibutuhkan sekarang adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan beragama.

Lebih lanjut, Gomar Gultom berharap ada dialog dan kerjasama antara KWI, PGI dan Pemerintah dalam mencari solusi persoalan Papua dan Kerukunan Umat Beragama.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua KWI, Mgr. Martinus D Situmorang OFMCap.  Ia berharap agar PGI dan KWI kerja bersama secara lebih mendalam, intensif dan operasional untuk menanggapi permasalahan aktual bangsa dan mencari solusi sehingga membawa buah dan rahmat berlimpah bagi kesejahteraan bangsa.