Definisi Agama


Agama

Religion – (Latin. ‘diikat’). Pada dasarnya agama adalah sikap dasar manusia yang seharusnya kepada Allah, Pencipta, dan Penebusnya. Agama mengungkapkan diri dalam sembah dan bakti sepenuh hati kepada Allah yang mencintai manusia. Karl Barth (1886-1968) melawankan iman (yang didasarkan pada Sabda Allah dan tergantung pada rahmat ilahi) dengan ‘agama’ yang ia sebut melulu sebagai hasil usaha manusia yang tidak ada gunanya.

Agama-agama

Religion – sistem kepercayaan kepada Yang Ilahi dan tanggapan manusia kepada-Nya, termasuk kitab-kitab yang suci, ritus kultis, praktik etis para penganutnya. Orang-orang Kristiani pada umumnya dan orang-orang Katolik pada khususnya diharapkan dapat hidup dalam tegangan antara tugas evagelisasi dan dialog, yang masing-masing dikemukakan dalam Dekrit Ad Gentes (tentang kegiatan misioner Gereja) dan Nostra Aetate (tentang hubungan Gereja dengan agama-agama bukan kristiani) dari Konsili Vatikan II.

Agama-agama Dunia

World Religions – agama-agama besar yang disebut demikian karena usia, jumlah penganut, dan ajarannya. Setiap daftar mengenai agama-agama ini selalu dapat dipermasalahkan, namun sekurang-kurangnya dapa disebutkan: agama Kristiani, Yahudi, Islam, Budhisme, Hinduisme, dan Taoisme.

Sumber: Gerard O’Collins, SJ dan Edward G. Farrugia, SJ dalam Kamus Teologi, Kanisius: Yogyakarta 1996

Iklan

Selesaikan Masalah Pendirian Rumah Ibadah


Pemerintah dinilai lebih mementingkan pembangunan mal dibandingkan rumah ibadah.
Masalah pendirian rumah ibadah yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia harus segera dise lesaikan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Kerukunan Antarumat Beragama Slamet Effendy Yusuf menegaskan, penyelesaiannya perlu melibat kan tiga pilar, yakni majelis agama, pemerintah, dan penganut agama itu sendiri.

Pembahasannya harus dilandasi semangat kebangsaan dan kebersamaan, bukan lagi sekterian agama masing-masing, ujar Slamet ke pada Republika, Rabu (21/12). MUI mengingatkan, peliknya masalah pendirian rumah ibadah telah menjadi persoalan bangsa Indonesia, bukan agama tertentu saja.

Menurut Slamet, semua umat-Muslim dan non-Muslim masih mengalami kesulitan dalam membangun rumah ibadah, terutama di wilayah minoritas. MUI memiliki fakta dan data bahwa ko munitas Muslim di provinsi Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali juga mengalami hambatan saat mendirikan masjid atau mushala.

Demikian halnya dengan umat Nasrani, di Jawa Barat, misalnya. Jadi, bu kan semata-mata kesulitan umat tertentu, ungkapnya. Pendirian tempat ibadah, kata dia, merupakan sebuah kebutuhan, sehingga tak ada alasan untuk ditolak. Semestinya, lanjut Slamet, hal ini berlaku di semua tempat dan pemeluk agama apa pun.

Bila di sebuah wilayah terjadi penolakan, papar Slamet, pemerintah ditun tut untuk memberikan alternatif lokasi yang layak. MUI khawatir, bila tak segera diselesaikan problematika tersebut akan terus berulang. Menurut dia, MUI memiliki komitmen untuk menggelar dialog untuk menyelesaikan masalah pendirian rumah ibadah dari semua agama.
Saat ini, MUI sedang mengumpulkan fakta permasalahan pendirian rumah ibadah dari semua agama yang terjadi di Tanah Air. Rencananya, kumpulan fakta itu menjadi bahan utama untuk menggugah kesadaran kebersamaan dan kerukunan. Rencananya, dialog itu akan digelar pada akhir Januari 2012.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Pembangunan Umat Ahmad Zainuddin menegaskan, pembangunan rumah ibadah di Indonesia perlu di atur secara jelas. Semua tokoh agama, kata dia, harus memiliki komitmen untuk menaati aturan pendirian rumah ibadah itu.

Di dalam masyarakat majemuk yang di dalamnya banyak agama, aturan itu sangat penting guna meng hindari hal-hal yang tidak diinginkan, ujar Zainuddin. Sebenarnya, kata dia, Indonesia sudah me miliki aturan terkait dengan masalah hubungan antarumat beragama, yang salah satunya mengatur mekanisme pembangunan rumah ibadah.

Aturan itu, kata Zainuddin, berupa Peraturan Bersama Menteri (PBM). Diakuinya, aturan itu tidak memiliki sanksi bagi pelanggar.

Direktur Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (Insists) Dr Hamid Fahmy Zarkasyi juga berpendapat, pembangunan rumah ibadah dan kerukunan antarumat beragama perlu ada aturannya. Tren seperti ini tidak hanya di Indonesia, tetapi terjadi juga di negara Barat, ujar Fahmi.

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Antonius Benny Susetyo mengatakan, pemerintah harus menyediakan tata kota dengan menfasilitasi lokasi tempat ibadah. Selama ini, kebijakan itu belum pernah diterapkan oleh pemerintah.

Pihaknya menilai, pemerintah lebih me mentingkan pembangunan mal di bandingkan rumah ibadah yang memiliki multifungsi, mulai dari pembinaan spritualitas hingga pelayanan sosial kemasyarakatan. ed: heri ruslan

(Republika, 22 Desember 2011)

Umat Kristiani Jombang Keluhkan Ijin mendirikan Gereja


TEMPO Interaktif, JOMBANG – Umat Kristiani di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengeluhkan rumitnya pengurusan izin pembangunan gereja. “Permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) sudah diajukan empat tahun lalu, tapi hingga saat ini belum dikabulkan,” kata Ketua Persatuan Gereja dan Lembah Injil Indonesia (PGLII) Jombang Chris Moekana, Minggu (18/7).

Pendeta yang juga anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jombang, itu menjelaskan bahwa seluruh persyaratan pengajuan IMB sudah dilengkapi. Tapi ketika ditanyakan kepada Badan Perizinan, terkesan lepas tangan. Bahkan, beberapa oknum pejabat saling lempar tanggung jawab. Akibatnya, pembabgunan gereja tak bisa terlaksana.

Keluhan serupa dikatakan Pemimpin Gereja Masa Depan Cerah, Eddy Kusmayadi. Pengajuan izin sudah lebih dari empat tahun. Kegiatan rokhani jemaatnya terpaksa menempati bangunan rumah took (ruko). “Kami kan tidak minta izin mendirikan bar, lokalisasi, rumah judi, diskotik atau karaoke. Yang kami dirikan rumah ibadah, tapi susahnya minta ampun,” ujarnya.

Menurut Eddy, tak semestinya perizinan dipersulit. Sebab, gereja yang digunakan selain untuk ibadah juga untuk pembinaan umat. Gereja juga berperan membantu pemerintah meminimalisir perilaku buruk masyarakat.

Direktur Lembaga Swadaya Masyarkat Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LINK), Aan, menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten Jombang. Dia menilai pemerintah bersikap diskriminatif dalam memberikan hak-hak warganya. ”Sikap diskriminatif dan ketidak adilan harus dihapus. Agama apapun tidak boleh dipersulit kegiatannya,” ucap Aan yang juga anggota Dewan Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (NU) Jombang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada komentar dari pejabat Pemerintah Kabupaten Jombang. Kepala Badan Pelayanan Perizinan belum bisa dikonfirmasi. Telepon selulernya tidak aktif. MUHAMMAD TAUFIK

(Tempo Interaktif, 18 Juli 2010)

Pemerintah Belum Tegas Ciptakan Kerukunan Umat Beragama


kemenag.go.igJudul Asli:
KEBEBASAN BERAGAMA
Pemerintah Harus Tegas Ciptakan Kerukunan

Jakarta, Kompas – Negara dinilai membiarkan kebebasan beragama dan beribadah terancam. Hal itu terlihat dari peningkatan kasus ancaman dan kekerasan terhadap kebebasan beragama dan beribadah serta ketidakkonsistenan pemerintah daerah menjaga kerukunan hidup beragama. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mengambil langkah tegas untuk menciptakan kerukunan beragama dan beribadah.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Badan Pengurus Institute for Democracy and Peace (Setara) Bonar Tigor Naipospos dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (26/7). Bonar didampingi, antara lain, oleh Sekretaris Dewan Nasional Setara Benny Susetyo dan praktisi hukum Saor Siagian.

”Pemerintah pusat seakan-akan berdiam diri dan tidak memberikan reaksi apa pun terhadap kasus-kasus ancaman terhadap kebebasan beragama dan beribadah yang terus terulang,” kata Bonar. Ia menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih reaktif terhadap kasus video porno daripada kasus-kasus ancaman terhadap kebebasan beragama.

Dalam catatan Setara, lanjut Bonar, terjadi peningkatan kasus ancaman dan kekerasan terhadap kebebasan beragama. ”Tahun 2008, ada 17 kasus. Tahun 2009, ada 18 kasus. Tahun 2010, pada periode Juni-Juli, tercatat 28 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama,” katanya.

Benny menilai, ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat merupakan ketentuan normatif yang perlu dijadikan pegangan bersama.

Akan tetapi, lanjut Benny, pemerintah daerah tidak pernah secara konsisten dan terkesan menutup mata untuk menerapkan ketentuan peraturan itu. ”Pemerintah daerah tidak tegas mengimplementasikan peraturan bersama itu,” katanya. (FER)

(Kompas, 27 Juli 2010)

Ajaran Agama Kurang Diimplementasikan


KEAGAMAAN
Ajaran Agama Kurang Diimplementasikan
Sabtu, 24 Juli 2010 | 03:14 WIB

Jakarta, Kompas – Ajaran Islam yang kaya akan nilai dan moralitas transenden kurang diimplementasikan oleh pemeluknya dalam kehidupan sosial. Hal itu mendorong terjadinya erosi nilai dan keadaban yang membuat umat semakin kehilangan identitas kemanusiaannya.

”Islam aslinya moderat, tawasuth (moderasi), dan universal. Implementasi ajarannya tidak bisa hanya berdasar Al Quran dan hadis, tetapi juga perlu dikontekskan dengan realitas kehidupan dan kemanusiaan,” kata Direktur Eksekutif Konferensi Internasional Cendekiawan Islam (International Conference of Islamic Scholars/ICIS) Nashihin Hasan saat membacakan kesimpulan halaqah (pertemuan) perdamaian dalam rangka ulang tahun ke-6 ICIS di Jakarta, Jumat (23/7).

Untuk itu, dalam memahami Al Quran dan hadis perlu ditunjang berbagai pengetahuan dan disiplin ilmu lain. Dengan demikian, saat nilai Islam itu ditransformasikan dalam diri dan perilaku, umat mampu menyesuaikan dengan realitas sosial yang terus berkembang.

Hadir dalam acara penutupan itu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, mantan Menteri Agama KH Tholchah Hasan, dan Sekretaris Jenderal ICIS KH Hasyim Muzadi. Sebelumnya hadir pula mantan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Universitas Global Lebanon Abdurrahman Ammash, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan sejumlah cendekiawan Muslim lainnya.

Dalam persoalan kebangsaan, lanjut Nashihin, Islam Indonesia berwatak nasionalisme religius. Karena itu, yang dibutuhkan umat adalah hukum yang islami, yaitu mengandung nilai-nilai Islam meski tidak mencantumkan Islam sebagai labelnya. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan yang didasari nilai-nilai Islam juga perlu dikembangkan dalam lingkungan masyarakat Indonesia yang plural, bukan persaudaraan di antara sesama umat Islam saja.

Sementara itu, dalam persoalan kesejahteraan, ketertinggalan umat Islam disebabkan oleh lemahnya daya saing sumber daya manusia. Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman agama umat Islam membuat mereka kurang mampu melakukan diplomasi serta kurang memiliki daya tawar dan wibawa di mata negara-negara lain.

Kalla menambahkan, umat Islam Indonesia sebenarnya memiliki modal spiritual yang baik, yaitu rasio jumlah masjid dan pemeluk yang tinggi dan besarnya jumlah umat yang menjalankan shalat dibandingkan dengan umat Islam di negara lain. Modal spiritual itu seharusnya mampu ditransformasikan menjadi etos kerja untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

”Namun, persoalan kesejahteraan bukan hanya menyangkut etos kerja, melainkan juga kebijakan pemerintah. Masyarakat perlu didorong lebih optimistis dan berpikir positif,” katanya.

(MZW)

(Sumber: Kompas cetak, 24 Juli 2010)

GOOGLE BANTAH MELINDUNGI ISLAM


 Google bantah melindungi Islam
(Jakarta 12/01/10) Penyedia layanan search engine terbesar dunia, Google, membantah telah membela kepentingan Islam di atas agama lainnya. Pernyataan tersebut menjawab tuduhan bahwa Google telah menyensor kata-kata kunci yang anti-Islam dalam hasil pencariannya. Coba jika pengguna Google mengetik kata “Christianity is” (Kristen adalah) maka dalam kotak pencarian akan langsung muncul daftar rekomendasi frasa yang bernada negatif. Begitu juga jika pengguna mengetikkan “Buddhism is” (Buddha adalah), hanya sedikit yang sesuai dan positif.

Namun, saat diketik “Islam is” kecenderungan yang sama tidak terjadi malah tidak muncul rekomendasi apa pun. Hal tersebut menuai kecurigaan bahwa Google mungkin memberikan proteksi terhadap keyakinan penganut Islam tetapi tak menerapkannya kepada penganut keyakinan lainnya.

Rekomendasi yang diberikan fitur Google Suggest tersebut pada dasarnya dibuat sebagai penolong untuk mempercepat hasil pencarian yang sesuai dengan keinginan. Hasil yang ditampilkan merupakan analisis dari frasa-frasa yang paling sering dipakai oleh semua pengguna Google.

Fitur tersebut juga bertujuan untuk menyaring istilah pornografi, kata-kata kotor, dan istilah yang mengandung kebencian dan kekerasan. Google memiliki kekuatan untuk menyensor kata-kata tertentu jika ada saran atau pengaduan khusus.

Namun, Google membantah jika dikatakan selama ini melakukan sensor terhadap kata-kata yang menyerang Islam. Sebaliknya, Google memperkirakan bahwa hasil pencarian tentang Islam yang tidak muncul rekomendasi apa pun karena kesalahan software. “Ini sebuah bug dan kami tengah bekerja untuk memperbaikinya secepatnya,” ujar juru bicara Google seperti dilansir Telegraph.

Buktinya, kalau mengetik kata kunci “Islam must”, maka juga keluar frasa bernada negatif. Juga untuk “Christianity must” dan demikian halnya pada “Buddhism must”. Nah, kalau “Jewish is”, “Jewish must”, “Yahudi is”, dan “Yahudi must” tentu beda lagi hasilnya.(kompas.com)

Menpora Hadiri Pelantikan Pengurus Pusat Pemuda Katolik 2009-2012


JAKARTA – Sehari menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Selasa (27/10/2009) bertempat di Gedung Aula Lantai Dasar Kantor Kementerian

Negara Pemuda dan Olaraga, Jakarta telah dilangsungkan Pelantikan Pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2009-2012 oleh Ketua Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr.Agustinus Agus, Pr.

 

Acara pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Menpora Indonesia Bersatu jilid II yang baru saja dilantik, Andi Mallarangeng yang sekaligus menjadi saksi dan turut mengesahkan Pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2009-2012. Disamping itu hadir pula Ir. Akbar Tanjung yang menyampaikan orasi kebangsaan serta tokoh lintas agama.

 

Penetapan Pengurus Pusat Pemuda Katolik 2009-2012 ini merupakan hasil dari Kongres KWI di Menado beberapa waktu lalu yang memilih kembali M.T. Natalis Situmorang sebagai Ketua Umum PP Pemuda Katolik periode 2009-2012.

 

Uskup Mgr.Agustinus Agus, Pr dalam sambutannya mengimbau kepada pemuda Katolik agar selalu menjunjungi tinggi semboyan Pro Ecclesia Et Patria yang berarti selalu menjunjung tinggi gereja dan tanah air. Pemuda Katolik Indonesia juga harus tetap bersatu dan bergandengan tangan dalam membangun bangsa ini.

 

Lebih lanjut Uskup juga memaparakan bahwa seorang pemimpin untuk dapat dikenang, bukan dengan cara memasang baliho atau poster yang besar, tetapi seorang pemimpin dikenali dengan perbuatannya, apakah sudah sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan orang banyak dan bangsa.

 

Seperti Yesus mengatakan “apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling kecil, kamu telah melakukannya untuk-Ku.

 

Gereja berharap agar para pemimpin Katolik dapat menjadi terang dan garam bagi sekitarnya dimana pun mereka berada dan menjadi seorang Katolik yang sungguh-sungguh. Seorang pemimpin yang sunggguh-sungguh tentu menjunjung tinggi negara dengan sungguh-sungguh. Seorang pemimpin katolik harus menjadi seorang pemimpin yang sunggguh-sungguh dan memiliki keikhlasan dalam memperjuangkan gereja dan negara tanpa pamrih,” imbuhnya.

 

“Jika anda menjadi seorang Katolik yang sungguh-sungguh tentu menjunjung tinggi negara ini sebagai negara yang Bhinneka Tunggal Ika, karena kebhinnekaan dan keanekaragaman itu juga sudah ada di dalam gereja,” tukas Uskup Agustinus.

 

Di lain pihak Andi Mallarangeng mengatakan turut senang bahwa pemuda Katolik secara kontinyu terus memberikan sumbangsihnya bagi nusa dan bangsa. Andi mengatakan bahwa di mata dunia, bangsa Indonesia merupakan salah satu negara yang disegani, dan bangsa Indonesia merupakan salah satu bagian dari peradaban dunia. Untuk itu, penting bagi kita untuk membentuk peradaban yang unggul, untuk ikut mewarnai peradaban dunia.

 

Andi mencatat pula bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan diantaranya bagaimana melaksanakan dengan konsisten prinsip-prinsip atau pilar-pilar utama Pancasila, UUD 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kristiani Pos