Selesaikan Masalah Pendirian Rumah Ibadah


Pemerintah dinilai lebih mementingkan pembangunan mal dibandingkan rumah ibadah.
Masalah pendirian rumah ibadah yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia harus segera dise lesaikan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Kerukunan Antarumat Beragama Slamet Effendy Yusuf menegaskan, penyelesaiannya perlu melibat kan tiga pilar, yakni majelis agama, pemerintah, dan penganut agama itu sendiri.

Pembahasannya harus dilandasi semangat kebangsaan dan kebersamaan, bukan lagi sekterian agama masing-masing, ujar Slamet ke pada Republika, Rabu (21/12). MUI mengingatkan, peliknya masalah pendirian rumah ibadah telah menjadi persoalan bangsa Indonesia, bukan agama tertentu saja.

Menurut Slamet, semua umat-Muslim dan non-Muslim masih mengalami kesulitan dalam membangun rumah ibadah, terutama di wilayah minoritas. MUI memiliki fakta dan data bahwa ko munitas Muslim di provinsi Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali juga mengalami hambatan saat mendirikan masjid atau mushala.

Demikian halnya dengan umat Nasrani, di Jawa Barat, misalnya. Jadi, bu kan semata-mata kesulitan umat tertentu, ungkapnya. Pendirian tempat ibadah, kata dia, merupakan sebuah kebutuhan, sehingga tak ada alasan untuk ditolak. Semestinya, lanjut Slamet, hal ini berlaku di semua tempat dan pemeluk agama apa pun.

Bila di sebuah wilayah terjadi penolakan, papar Slamet, pemerintah ditun tut untuk memberikan alternatif lokasi yang layak. MUI khawatir, bila tak segera diselesaikan problematika tersebut akan terus berulang. Menurut dia, MUI memiliki komitmen untuk menggelar dialog untuk menyelesaikan masalah pendirian rumah ibadah dari semua agama.
Saat ini, MUI sedang mengumpulkan fakta permasalahan pendirian rumah ibadah dari semua agama yang terjadi di Tanah Air. Rencananya, kumpulan fakta itu menjadi bahan utama untuk menggugah kesadaran kebersamaan dan kerukunan. Rencananya, dialog itu akan digelar pada akhir Januari 2012.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Pembangunan Umat Ahmad Zainuddin menegaskan, pembangunan rumah ibadah di Indonesia perlu di atur secara jelas. Semua tokoh agama, kata dia, harus memiliki komitmen untuk menaati aturan pendirian rumah ibadah itu.

Di dalam masyarakat majemuk yang di dalamnya banyak agama, aturan itu sangat penting guna meng hindari hal-hal yang tidak diinginkan, ujar Zainuddin. Sebenarnya, kata dia, Indonesia sudah me miliki aturan terkait dengan masalah hubungan antarumat beragama, yang salah satunya mengatur mekanisme pembangunan rumah ibadah.

Aturan itu, kata Zainuddin, berupa Peraturan Bersama Menteri (PBM). Diakuinya, aturan itu tidak memiliki sanksi bagi pelanggar.

Direktur Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (Insists) Dr Hamid Fahmy Zarkasyi juga berpendapat, pembangunan rumah ibadah dan kerukunan antarumat beragama perlu ada aturannya. Tren seperti ini tidak hanya di Indonesia, tetapi terjadi juga di negara Barat, ujar Fahmi.

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Antonius Benny Susetyo mengatakan, pemerintah harus menyediakan tata kota dengan menfasilitasi lokasi tempat ibadah. Selama ini, kebijakan itu belum pernah diterapkan oleh pemerintah.

Pihaknya menilai, pemerintah lebih me mentingkan pembangunan mal di bandingkan rumah ibadah yang memiliki multifungsi, mulai dari pembinaan spritualitas hingga pelayanan sosial kemasyarakatan. ed: heri ruslan

(Republika, 22 Desember 2011)

Iklan

Jumlah Pemeluk Katolik Bertambah di Seluruh Dunia


Minggu, 20 Februari 2011

Jumlah pemeluk Katolik Roma di seluruh dunia meningkat 1,3 persen menjadi 1,181 miliar orang pada 2009 dari tahun sebelum itu, demikian Vatican mengumumkan dalam publikasi terakhirnya seperti dikutip AFP.

Komunitas Katolik terbesar ada di Amerika Latin yang menjadi rumah bagi 13,6 persen penduduk dunia, namun satu dari setiap 2 orang penduduknya (49,4 persen) beragama Katolik.

Di Eropa hampir satu dari setiap 4 orang (24  persen) adalah pemeluk Katolik atau sekitar 10 persen dari total penduduk dunia, demikian keterangan Vatican.

Dia Asia yang merupakan 60,7 persen dari total penduduk dunia, 10,7 persen penduduk menganut Katolik, sedikit lebih banyak dibandingkan tahun 2008.

Di Afrika dan Oseania, jumplah pemeluk Katolik mencapai 15,2 pesen atau 0,8 persen dari total penduduk dunia.Vatican mengatakan jumlah biarawati menurun drastis dari 739.068 pada 2008 menjadi 729.371 pada 2009, justru di tengah meningkatnya jumlah pemeluk Katolik di Afrika dan Asia.

Jumlah uskup meningkat 1,3 persen menjadi 5.065 orang, dengan Afrika dilaporkan mencapai kenaikan tajam 1,8 persen dan Asia terendah dengan hanya  0,8 persen.

Jumlah keseluruhan pendeta meningkat tipis 0,34 persen, namun turun lebih dari 0,8 persen di Eropa, berkaitan dengan menurunnya ketertarikan kalangan muda.(*)
(Antaranews.com)

Kebebasan Beragama, Jalam Menuju Perdamaian (Pesan Perdamaian Paus Benediktus XVI)


PESAN PERDAMAIAN BAPA SUCI

PAUS BENEDIKTUS XVI

PADA PERAYAAN HARI PERDAMAIAN DUNIA

1 JANUARI 2011

KEBEBASAN BERAGAMA, JALAN MENUJU PERDAMAIAN

1.    Mengawali tahun yang baru ini, saya menawarkan harapan baru bagi anda dan seluruh umat manusia untuk ketentraman dan kemakmuran, dan terutama sekali bagi perdamaian dunia.  Sungguh menyedihkan, bahwa tahun ini musti diakhiri lagi dengan adanya penindasan, diskriminasi, tindak kekerasan dan semakin menipisnya toleransi antar agama.

Perhatian saya khususnya tertuju pada negeri tercinta Irak, yang terus menerus menjadi ajang kekerasan dan perselisihan demi mencari cara untuk membangun stabilitas serta rekonsiliasi di masa mendatang. Saya pun prihatin akan penderitaan umat Kristiani baru-baru ini, khususnya serangan keji terhadap Siriah-Katolik di Gereja Katedral  Bunda Penolong Abadi di Baghdad pada tanggal 31 Oktober. Dalam serangan ini dua orang imam dan lebih dari lima puluh umat beriman tewas pada saat mereka berkumpul dalam perayaan Misa Kudus. Beberapa hari kemudian serangan lain terjadi. Kali ini di rumah-rumah pribadi. Hal ini berdampak pada penyebaran rasa takut di antara umat Kristiani dan sebagian besar dari mereka berusaha untuk mengungsi demi mencari kehidupan yang lebih baik. Saya meyakinkan mereka melalui pendekatan pribadi dan melalui seluruh  Gereja, pendekatan yang dinyatakan secara konkrit dalam Majelis Khusus Sinode para Uskup untuk TimurTengah baru-baru ini. Sinode ini mendorong komunitas Katolik di Irak dan seluruh Timur Tengah untuk hidup dalam persatuan dan untuk terus berani menjadi saksi iman di tanah itu.

Saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para Pemerintah yang telah berusaha meringankan penderitaan ini, saudara-saudara kita sesama manusia.  Saya mengajak seluruh umat Katolik untuk berdoa dan mendukung saudara-saudara seiman yang menjadi korban kekerasan dan perselisihan.  Dalam konteks inilah, saya merasa sangat tepat untuk berbagi beberapa refleksi tentang  kebebasan beragama sebagai jalan menuju perdamaian. Sungguh kenyataan yang menyakitkan bila memikirkan bahwa ternyata di beberapa bagian dunia ada kenyataan tidak memungkinkannya seseorang dapat memeluk agama secara bebas dengan alasan risiko kehidupan dan kebebasan pribadi. Sedangkan  di bagian dunia yang lain kita melihat bentuk yang lebih halus dan sempurna atas prasangka dan permusuhan terhadap penganut kepercayaan dan simbol-simbol agama. Saat ini, umat Kristiani adalah kelompok agama yang paling menderita karena penganiayaan iman. Banyak umat Kristiani yang mengalami pelecehan dan hidup dalam ketakutan karena mereka mencari kebenaran, karena iman mereka akan Yesus Kristus dan karena pembelaan mereka terhadap penghargaan dan kebebasan beragama. Kenyataan ini sungguh tidak dapat diterima, karena itu menyatakan penghinaan kepada Allah dan perendahan akan martabat manusia; terlebih lagi, hal ini merupakan ancaman bagi keamanan dan perdamaian, serta menjadi hambatan bagi tercapainya pembangunan manusia secara otentik dan integral. [1]

Kebebasan beragama menggambarkan betapa uniknya pribadi manusia, yang memungkinkan kita untuk mengarahkan kehidupan pribadi dan sosial kita kepada Allah; yang menyatakan identitas, makna dan tujuan hidup seseorang yang sepenuhnya dapat dipahami. Menolak atau secara sewenang-wenang membatasi kebebasan ini akan menumbuhkan visi reduktif pribadi manusia. Menutupi peran masyarakat beragama akan menciptakan masyarakat yang tidak adil, karena kegagalan menempatkan sifat manusia yang hakiki. Hal ini akan melumpuhkan pertumbuhan perdamaian yang otentik  dan abadi dalam seluruh kehidupan manusia.

Dengan alasan ini, saya mohon kebaikan semua orang untuk memperbaharui komitmen mereka untuk membangun sebuah dunia yang membebaskan semua orang untuk memeluk agama atau kepercayaan mereka, dan untuk menyatakan cinta mereka kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap pemikiran mereka (lih. Mat 22:37). Inilah pendapat yang mengilhami dan mengarahkan Pesan bagi Perdamaian Dunia yang ke-44, dengan tema, “Kebebasan Beragama, Jalan menuju Perdamaian”.

Sebuah Hak Asasi yang Suci untuk Hidup dan Menuju Kehidupan Spiritual

2.    Hak atas kebebasan beragama berakar pada martabat hakiki manusia, [2] yang secara alamiah sangat tidak boleh terabaikan maupun diabaikan. Tuhan menciptakan pria dan wanita menurut gambar dan rupa-Nya sendiri (bdk. Kej 1:27). Untuk alasan inilah setiap manusia diberkahi dengan hak asasi yang suci untuk hidup sepenuhnya, juga dalam hal spritualitas. Tanpa pengakuan terhadap spiritualitasnya dan tanpa keterbukaan terhadap hal yang transenden manusia mengalami kemunduran dalam dirinya, gagal menemukan jawaban atas pertanyaan terdalam tentang makna hidup, gagal untuk menyesuaikan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip abadi, dan bahkan gagal untuk mengalami kebebasan yang otentik dan membangun masyarakat yang adil. [3]

Kitab Suci, yang mengharmoni dalam pengalaman kita sendiri, mengungkapkan nilai terdalam martabat manusia: “Ketika aku melihat langit buatan tangan-Mu, bulan dan bintang-bintang yang telah Engkau cipatakan, apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya dan apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu;  segala-galanya telah Kauletakkan di bawah kakinya”(Mzm 8:3-6).

Merenungkan kenyataan luhur tentang manusia, kita akan mengalami kekaguman yang sama seperti Pemazmur. Secara alami kita terbuka terhadap Misteri, kemampuan untuk bertanya lebih jauh tentang diri kita sendiri dan asal usul alam semesta serta gema Cinta Allah yang tertinggi, awal dan akhir dari segala sesuatu bagi setiap orang dan manusia. [4] Martabat transendental  seseorang merupakan nilai penting bagi kebijaksanaan Yahudi-Kristen, namun berkat penggunaan akal, dapat diakui oleh semua orang. Martabat ini dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk mencari kebenaran sebagai pengakuan universal. Menghormati unsur penting martabat manusia, seperti hak untuk hidup dan hak atas kebebasan beragama, merupakan prasyarat untuk legitimasi moral bagi setiap norma sosial dan hukum.

Kebebasan Beragama dan Saling Menghormati

3.    Kebebasan beragama berasal dari kebebasan moral. Keterbukaan terhadap kebenaran dan kebaikan yang sempurna yaituTuhan, berakar secara alamiah dalam diri manusia. Ini merupakan kepenuhan martabat bagi setiap individu dan merupakan jaminan bagi rasa saling menghormati antar manusia. Kebebasan beragama harus dipahami, maka, bukan hanya sekedar  kekebalan terhadap pemaksaan, tetapi bahkan lebih mendasar sebagai kemampuan untuk mengatur pilihan sesuai dengan hati nurani.

Kebebasan dan penghormatan tidak dapat dipisahkan; memang, “dalam melaksanakan hak mereka, individu dan kelompok sosial terikat oleh hukum moral untuk memperhatikan hak orang lain, kewajiban mereka terhadap orang lain dan kepentingan bersama”. [5]

Kebebasan yang bertentangan dengan Tuhan merupakan bentuk pengingkaran diri dan tidak menjamin penghormatan kepada orang lain. Kehendak untuk meradikalkan keyakinan tidak akan mampu mencari kebenaran dan kebaikan serta tidak memiliki tujuan. Hal itu bukan pula sebagai alasan untuk menyelamatkan kepentingan sendiri dan kelompoknya. Radikalisasi tidak memiliki “identitas” untuk melindungi serta mengembangkan sebuah keputusan yang sungguh bebas dan sadar. Sebagai akibatnya, ia tidak dapat menuntut rasa hormat dari “kehendak” lain, yang terlepas dari keinginan mereka yang terdalam dan dengan demikian mampu memaksakan “alasan” lain atau, dalam hal ini, tanpa “alasan” sama sekali. Ilusi bahwa relativisme moral merupakan kunci untuk hidup berdampingan secara damai sebenarnya merupakan asal pemecah-belah dan penolakan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu kita dapat melihat kebutuhan akan pengakuan dua dimensi dalam kesatuan pribadi manusia: dimensi agama dan dimensi sosial. Dalam hal ini, “memungkinkan bahwa orang percaya harus  menekan sebagian dari diri mereka sendiri – iman mereka – untuk menjadi warga yang aktif. Tidak perlu menyangkal Tuhan untuk memperoleh hak-hak seseorang “. [6]

Keluarga sebagai Tempat Pembelajaran bagi Kebebasan dan Perdamaian.

4.    Jika kebebasan beragama adalah jalan menuju perdamaian, pendidikan agama merupakan cara utama untuk mengarahkan generasi yang akan datang untuk memandang orang lain sebagai saudara mereka, dengan siapa mereka berjalan dan bekerja sama. Dengan demikian semua orang akan merasa bahwa mereka hidup sebagai anggota keluarga manusia, tanpa terkecuali.

Keluarga dibangun melalui sebuah perkawinan. Keluarga merupakan perwujudan ikatan penyatuan dan saling melengkapi antara pria dan wanita. Di dalam keluargalah terjadi proses pembelajaran awal masalah sosial, budaya, pembentukan moral dan spiritual, serta pertumbuhan anak yang harus dapat dilihat pada ayah dan ibu mereka sebagai saksi hidup pertama dalam mengajarkan kebenaran dan kasih Allah. Orang tua harus  bertanggung jawab dan tanpa paksaan mewariskan kepada anak-anak mereka, iman, nilai-nilai serta budaya. Keluarga, sebagai unsur  awal dari masyarakat dunia, tetap menjadi tempat pembelajaran utama bagi keharmonisan hubungan di setiap tingkat kehidupan bersama secara  manusiawi, nasional dan internasional. Kearifan menunjukkan bahwa inilah jalan untuk membangun persaudaraan sosial yang kuat, dimana kaum muda dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab yang tepat dalam kehidupan, dalam masyarakat luas, dan memiliki semangat untuk saling memahami dan berdamai.

Sebuah Warisan Bersama

5.    Dapat dikatakan bahwa diantara hak dan kebebasan dasar manusia, kebebasan beragama ditempatkan pada posisi istimewa. Ketika kebebasan beragama diakui, martabat manusia dihormati secara mendasar, dan etos serta lembaga kemasyarakatan menjadi kuat. Di sisi lain, ketika kebebasan beragama diabaikan dan ada upaya untuk menghalangi orang untuk mengakui agama atau kepercayaannya -serta hidup secara beradab- martabat manusia dihina, sehingga mengakibatkan ancaman bagi keadilan dan perdamaian, yang didasarkan pada tatanan sosial yang benar berdasarkan Kebenaran dan Kebaikan yang Agung.

Dalam hal ini, kebebasan beragama juga merupakan keberhasilan peradaban politik dan hukum. Inilah kebajikan yang penting: setiap orang harus dapat secara bebas menggunakan haknya untuk menganut dan menyatakan, baik secara individu maupun di dalam masyarakat, iman atau kepercayaannya, di muka umum dan secara pribadi, dalam pengajaran, dalam kehidupan, dalam publikasi, dalam ibadah dan dalam peringatan ritual. Seharusnya tidak ada hambatan bagi seseorang untuk akhirnya memiliki agama lain atau tidak mengakuinya sama sekali. Dalam konteks ini, hukum internasional menjadi model dan acuan bagi semua negara, sejauh hal itu tidak membolehkan penghinaan terhadap kebebasan beragama, selama persyaratan ketertiban umum dipertimbangkan. [7] Hukum internasional mengakui bahwa hak beragama memiliki status yang setara dengan hak untuk hidup dan kebebasan pribadi, sebagai pembuktian bahwa hal itu sangat memiliki arti penting bagi hak asasi manusia, dimana hukum universal dan hukum alam yang mengatur manusia tidak dapat mengabaikannya.

Kebebasan beragama bukanlah warisan eksklusif bagi para pengikutnya, melainkan bagi seluruh masyarakat di bumi. Ini merupakan unsur penting bagi sebuah negara hukum; Hal yang tidak dapat dipungkiri tanpa -pada saat bersamaan- melanggar seluruh hak fundamental dan kebebasan, karena merupakan perpaduan dan asas mendasar. Ini adalah “tes lakmus atas penghormatan kepada semua hak asasi manusia lainnya”. [8] Sementara ini mewarnai pengajaran utama bagi manusia, memberikan  tempat bagi pengembangan integral yang menyangkut manusia dalam setiap dimensi. [9]

Dimensi Publik Agama

6.    Kebebasan beragama, seperti kebebasan lainnya, diproses dari lingkungan pribadi dan dicapai dalam hubungan dengan orang lain. Kebebasan tanpa saling hubungan bukanlah kebebasan penuh. Kebebasan beragama tidak terbatas pada dimensi individu saja, tetapi dicapai dalam sebuah komunitas dan dalam masyarakat, sejalan denganhubunganantar manusia dan sifat publik dari sebuah agama.

Hubungan persaudaraan adalah komponen yang menentukan dalam kebebasan beragama, yang mendorong komunitas orang yang percaya untuk melatih solidaritas demi kebaikan bersama. Dalam dimensi anggota komunitas, setiap orang tetap unik dan tidak dapat disamakan, sementara pada saat bersamaan saling melengkapi dan terrealisasi secara penuh.

Kontribusi komunitas beragama di dalam masyarakat tidak dapat disangkal lagi. Lembaga amal dan budaya banyak memainkan peranan dalam kehidupan bermasyarakat. Terlebih penting lagi adalah kontribusi etika beragama diajang politik. Agama tidak boleh tersisih atau dilarang, tetapi terlihat memilik kontribusi yang efektif untuk memperjuangkan kepentingan umum. Dalam konteks ini disebutkan bahwa adanya dimensi budaya beragama, dibangun selama berabad-abad berkat kontribusi etika sosial dan terutama sekali agama. Dimensi ini sama sekali tidak diskriminatif terhadap mereka yang tidak memiliki keyakinan yang sama, tetapi malah memperkuat ikatan penyatuan, sosial dan rasa solidaritas.

Kebebasan Beragama, Memperkuat Kebebasan dan Peradaban:

Bahaya Muncul dari Pengeksploitasiannya.

7.    Eksploitasi terhadap kebebasan beragama untuk menyamarkan kepentingan tersembunyi, seperti subversi terhadap tatanan yang telah ditetapkan, penimbunan sumber daya atau penguasaan pada kekuatan kelompok tertentu, dapat menyebabkan kerugian besar dalam masyarakat. Fanatisme, fundamentalisme dan praktek-praktek yang  bertentangan terhadap martabat manusia tidak pernah dapat dibenarkan, apalagi bila mengatas-namakan agama. Profesi agama tidak dapat dimanfaatkan atau diterapkan secara paksa. Negara-negara dan berbagai komunitas manusia tidak boleh lupa bahwa kebebasan beragama memiliki kondisi untuk mencari kebenaran, dan kebenaran tidak dapat dipaksa dengan kekerasan tetapi “oleh kekuatan kebenaran itu sendiri”. [10] Dalam hal ini, agama adalah pendorong positif untuk membangun masyarakat sipil dan politis.

Bagaimana orang dapat menyangkal kontribusi agama-agama besar dunia dalam perngembangan peradaban? Pencarian yang tulus akan Allah telah memberikan penghormatan yang besar terhadap martabat manusia. Komunitas Kristiani, dengan warisan nilai-nilai dan prinsipnya, telah memberikan banyak sumbangsih bagi penyadaran setiap individu dan masyarakat akan identitas dan martabat mereka, pembentukan lembaga-lembaga demokrasi dan pengakuan terhadap hak asasi manusia  -hak lainnya.

Hari ini juga, didalam masyarakat yang semakin global, umat Kristiani dipanggil, tidak hanya melalui tanggung jawab untuk terlibat dalam kehidupan sipil, ekonomi dan politik saja, tetapi juga melalui kesaksian mereka dalam amal dan iman, untuk memberikan kontribusi yang berararti bagi segala usaha menuju keadilan, pengembangan masyarakat secara keseluruhan dan urusan-urusan kemanusiaan. Pengecualian agama dari kehidupan bermasyarakat meniadakan dimensi terakhir yang terbuka kepada transendensi. Tanpa pemahaman mendasar ini akan sulit untuk mengarahkan masyarakat menuju prinsip kode etik secara universal dan membuat tatanan hukum di tingkat nasional dan internasional yang sepenuhnya mengakui dan menghormati hak-hak asasi serta kebebasan sebagai sebuah tujuan –sayang sekali masih diabaikan atau dipertentangkan –dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tahun 1948.

Issu Keadilan dan Peradaban:

Fundamentalisme dan Permusuhan pada Penganut Kepercayaan Berkompromi pada Sekularitas Positif Negara-Negara

8.    Ketentuan yang sama -yang mengutuk setiap bentuk fanatisme dan fundamentalisme agama- juga harus menentang setiap bentuk permusuhan terhadap agama yang membatasi peran publik para penganut dalam kehidupan sipil dan politik.

Haruslah jelas bahwa fundamentalisme agama dan sekularisme memiliki kesamaan dalam hal keduanya merupakan bentuk ekstrim dari penolakan terhadap pluralisme yang sah dan prinsip sekularitas. Keduanya absolut sebagai reduktif dan sebagian visi pribadi manusia, memihak pada salah satu bentuk kasus integralisme agama dan, di sisi lain, rasionalisme. Sebuah masyarakat yang memaksakan atau, sebaliknya, menolak agama tidak hanya tidak adil kepada individu dan kepada Tuhan, tetapi juga pada dirinya sendiri. Allah mengundang manusia dengan rencana penuh kasih yang, dengan melibatkan keseluruhan pribadi dalam dimensi alam dan spiritual, meminta jawaban yang bebas dan bertanggung jawab sepenuh hati,  sebagai individu dan komunitas. Masyarakat pun, sebagai ungkapan pribadi dan dalam seluruh bentuk konstitusinya, harus hidup dan mengatur dirinya dengan cara yang terbuka terhadap transendensi.  Untuk alasan itulah,  hukum dan lembaga-lembaga masyarakat tidak dapat dibentuk sedemikian rupa untuk mengabaikan bentuk agama warganya atau untuk membelokkannya dari hal tersebut. Melalui kegiatan demokratis warga sadar akan panggilan tertinggi mereka, badan hukum dan lembaga-lembaga harus cukup mencerminkan sifat alami seseorang dan mendukung dimensi keagamaannya. Karena hal ini bukan ciptaan negara, tidak dapat dimanipulasi oleh negara, melainkan harus diakui dan dihormati olehnya.

Jika sistem hukum di tingkat manapun, nasional maupun internasional, memungkinkan atau mentolerir fanatisme agama atau antiagama, ia gagal dalam misinya untuk melindungi dan mencanangkan keadilan dan semua hak. Hal-hal ini tidak dapat diserahkan pada kebijaksanaan legislator atau kaum mayoritas karena, seperti Cicero pernah mengatakan, keadilan lebih dari sekedar tindakan membuat  dan memberlakukan hukum. Ia memerlukan pengakuan terhadap martabat setiap orang [11] yang, jika tidak ada jaminan akan kebebasan beragama untuk hidup  dengan esensinya, akan berakhir menjadi pada pembatasan dan penghinaan, berisiko jatuh kedalam kekuasaan berhala, barang relatif yang kemudian menjadi mutlak . Semua ini menghadapkan masyarakat pada risiko bentuk totalisme politik dan ideologi yang menekankan kekuasaan publik sementara merendahkan dan membatasi kebebasan hati nurani, pemikiran dan agama sebagai pesaing potensial.

Dialog antar Lembaga Sipil dan Lembaga Keagamaan

9.    Prinsip warisan dan nilai-nilai yang diungkapkan oleh sebuah religi otentik merupakan sumber yang memperkaya masyarakat dan etos-nya. Ia berbicara langsung ke hati nurani serta pikiran -baik laki-laki dan perempuan, mengingatkan pada kebutuhan konversi moral, dan mendorong tindakan kebajikan dan pendekatan penuh kasih pada orang lain sebagai saudara, sebagai anggota keluarga manusia yang lebih besar. [12 ]

Dengan penghormatan kepada sekularitas positif lembaga negara, dimensi publik agama harus selalu diakui. Dialog yang sehat antar lembaga-lembaga sipil dan lembaga agama, merupakan dasar untuk pengembangan integral pribadi manusia dan keharmonisan sosial.

Hidup dalam Kasih dan Kebenaran

10. Dalam dunia global dimana masyarakat semakin multi-etnis dan multi-agama, agama-agama besar dapat berperan sebagai faktor penting bagi persatuan dan perdamaian dalam keluarga manusia. Atas dasar keyakinan agama mereka dan usaha mewujudkan kesejahteraan umum, para penganut dipanggil untuk memberikan bertanggung jawab pada komitmen mereka dalam konteks kebebasan beragama. Di tengah beragam budaya agama, terdapat kebutuhan akan nilai unsur-unsur yang mendorong koeksistensi sipil, dan menolak apa pun yang bertentangan dengan martabat pria dan wanita

Ruang  publik  yang disediakan oleh masyarakat internasional untuk agama mereka dan usulan tentang  apa yang merupakan “hidup yang baik” membantu menciptakan ukuran kesepakatan tentang kebenaran dan kebaikan, dan sebuah kesepakatan moral; kedua hal ini merupakan fundamental dari koeksistensi keadilan dan kedamaian. Para pemimpin agama-agama besar, berkat posisi mereka, pengaruh dan otoritas mereka didalam komunitasnya, menjadi orang pertama yang dipanggil untuk saling menghormati dan berdialog.

Umat Kristiani, dalam perannya, didorong oleh iman mereka kepada Allah, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus, untuk hidup sebagai saudara yang bertemu dalam Gereja dan bekerja sama untuk membangun dunia secara individu dan masyarakat “tidak boleh saling menyakiti atau menghancurkan … agar bumi penuh dengan pengetahuan akan Tuhan seperti air yang menutupi laut” (Yes. 11:9).

Dialog sebagai Pencarian Bersama

11. Bagi Gereja, dialog antar para penganut agama-agama yang berbeda merupakan sarana penting untuk bekerja sama dengan semua komunitas agama demi kebaikan bersama. Gereja sendiri tidak menolak apa yang benar dan suci dalam berbagai agama. “Dia menjunjung tinggi cara hidup dan perilaku, ajaran dan doktrin yang, meskipun berbeda dalam banyak hal dengan pengajarannya sendiri,namun sering mencerminkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang “. [13]

Jalan yang diambil bukan cara relativisme atau sinkretisme agama. Gereja, pada kenyataannya, “menyatakan, dan terikat dalam tugas untuk mewartakan, Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup (Yoh 14:6); dalam Kristus, di dalam Dia Allah mendamaikan segala sesuatu untuk dirinya sendiri, orang menemukan kepenuhan hidup keagamaan “. [14] Namun hal ini tidak termasuk dialog dan pencarian kebenaran dalam berbagai bidang kehidupan, karena, sebagaimana Santo Thomas Aquinas berkata,” setiap kebenaran, siapa pun yang mengucapkan itu, berasal dari Roh Kudus “. [15]

Tahun 2011 merupakan peringatan ke-25 Hari Doa Sedunia bagi Perdamaian yang diadakan di Assisi pada tahun 1986 oleh Paus Yohanes Paulus II. Pada kesempatan itu para pemimpin agama-agama besar dunia bersaksi pada fakta bahwa agama adalah faktor pemersatu dan perdamaian, dan bukan faktor pemecah dan konflik. Peringatan atas peristiwa tersebut memberikan harapan dimasa depan di mana semua orang beriman akan melihat dirinya sendiri, dan benar-benar akan menjadi duta keadilan dan perdamaian.

Moral Kebenaran dalam Politik dan Diplomasi

12. Politik dan diplomasi harus melihat warisan moral dan spiritual yang ditawarkan oleh agama-agama besar di dunia dalam hal pengakuan dan penegasan akan kebenaran universal, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang tidak dapat disangkal tanpa menolak martabat manusia. Tapi apa artinya, dalam praktek nyata, mencanangkan kebenaran moral dalam dunia politik dan diplomasi? Ini berarti bertindak secara bertanggung jawab berdasarkan pengetahuan objektif dan integral atas fakta ini; Ini berarti mendekonstruksi ideologi politik yang pada gilirannya menggantikan kebenaran dan martabat manusia dalam rangka untuk mencanangkan nilai-nilai semu dengan dalih perdamaian, pembangunan dan hak asasi manusia; artinya membina komitmen teguh berdasarkan hukum positif pada prinsip hukum alam. [16] Semua ini diperlukan secara konsisten guna penghormatan pada martabat dan nilai pribadi manusia yang diabadikan oleh masyarakat dunia dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa1945, yang menyajikan nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip moral sebagai titik acuan bagi norma, lembaga dan sistem yang mengatur koeksistensi pada tingkat nasional dan internasional.

Mengatasi Kebencian dan Prasangka

13. Belajar dari sejarah serta adanya upaya negara-negara, organisasi internasional dan regional, organisasi non-pemerintah dan banyak pria dan wanita yang memiliki kehendak baik -yang setiap hari bekerja untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan, dunia saat ini tetap  dilanda kasus penganiayaan, diskriminasi, tindak kekerasan dan perselisihan antar agama. Kasus tersebut pada umumnya terjadi di Asia dan Afrika dan yang menjadi korban utama adalah anggota kelompok minoritas agama. Mereka dicegah untuk mengakui agama mereka atau dipaksa untuk mengubah agama mereka dengan cara intimidasi dan pelanggaran hak-hak mereka, termasuk kehilangan kebebasan pribadi dan kehidupan itu sendiri.

Ada juga – seperti telah saya katakan – bentuk yang lebih canggih dari permusuhan agama yang, di negara-negara Barat, kadang-kadang dinyatakan dalam penyangkalan sejarah dan penolakan simbol-simbol keagamaan yang mencerminkan identitas dan budaya dari mayoritas warga. Seringkali bentuk permusuhan juga memupuk kebencian dan prasangka, mereka tidak konsisten dengan visi pluralisme dan lembaga sekularitas yang setara dan seimbang, tidak menyampaikan fakta bahwa generasi mendatang berisiko kehilangan kontak atas warisan spiritual tak ternilai dari negara mereka.

Agama dipertahankan dengan membela hak-hak dan kebebasan umat beragama. Para pemimpin agama-agama besar dunia dan para pemimpin negara harus memperbaharui komitmen mereka untuk mencanangkan dan melindungi kebebasan beragama, dan khususnya untuk membela kelompok minoritas agama; Hal ini tidak menjadi ancaman bagi identitas mayoritas melainkan merupakan sebuah kesempatan untuk berdialog dan saling memperkaya budayanya. Membela mereka adalah cara ideal untuk mengkonsolidasikan semangat yang baik, keterbukaan dan timbal balik  yang  dapat menjamin perlindungan atas hak-hak mendasar dan kebebasan di segala bidang dan wilayah di dunia.

Kebebasan Beragama di Dunia

14. Akhirnya saya ingin menyampaikan sesuatu pada komunitas Kristiani yang menderita penganiayaan, diskriminasi, kekerasan dan intoleransi, terutama di Asia, Afrika, Timur Tengah dan khususnya di Tanah Suci, tempat yang dipilih dan diberkati oleh Allah. Sekalilagi saya ingin berafeksi bersama mereka di dalam kasih dan doa. Saya pun minta kepada mereka yang berwenang untuk segera bertindak guna mengakhiri setiap ketidakadilan terhadap umat Kristiani di negara tersebut.  Dalam menghadapi kesulitan ini, semoga pengikut Kristus tidak tawar hati, untuk bersaksi atas Injil, dan akan selalu, sebagai tanda kontradiksi.

Mari kita resapi sabda Tuhan Yesus: “Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka akan dihibur … Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan … Berbahagialah kamu, jika karena Aku, orang mencaci kamu dan menganiaya kamu dan mengucapkan segala kejahatan terhadap kamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga “(Mat 5:4-12). Kemudian marilah kita memperbaharui “janji yang kita berikan untuk memaafkan dan mengampuni ketika kita meminta pengampunan Tuhan dalam doa Bapa Kami. Kita sendiri mengkondisikan dan memperluas rahmat yang kita minta ketika kita mengatakan: “Dan ampunilah  kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami ‘(Mat 6:12)” [17]  Kekerasan tidak dapat diatasi dengan kekerasan. Semoga teriak kesakitan kita selalu disertai dengan iman, dengan harapan dan dengan kesaksian cinta kita pada Allah. Saya juga menyatakan harapan saya bahwa di Barat, dan terutama di Eropa, akan berakhirlah permusuhan dan prasangka terhadap umat Kristiani karena mereka memutuskan untuk mengarahkan hidup mereka dengan cara yang konsisten sesuai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Injil.  Semoga Eropa lebih memilih berdamai dengan ke-Kristenannya sendiri, yang secara fundamental memahami perannya di masa lalu, sekarang dan masa depan dalam sejarah; dengan cara ini akan datang keadilan, kerukunan dan perdamaian dengan mengembangkan dialog yang tulus dengan semua orang.

Kebebasan Beragama, Jalan Menuju Perdamaian

15. Dunia membutuhkan Tuhan. Ini kebutuhan yang bersifat universal, saling membagi nilai-nilai etika dan spiritual, dan agama dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk memotivasi mereka, dalam membangun suatu tatanan sosial yang adil dan damai di tingkat nasional dan internasional.

Perdamaian adalah karunia Allah dan pada saat yang sama menjadi tugas yang tidak pernah selesai. Sebuah masyarakat yang berdamai dengan Allah lebih dekat dengan perdamaian, yang bukan hanya dengan tidak adanya perang atau hasil dari supremasi militer maupun ekonomi, terlebih lagitanpa kepandaian menipu atau memanipulasi. Sebaliknya, perdamaian adalah hasil dari suatu proses pemurnian dan ketinggian budaya, moral dan spiritual yang melibatkan setiap individu dan masyarakat, sebuah proses di mana martabat manusia dihormati sepenuhnya. Saya mengundang semua orang yang ingin menjadi pembawa damai, khususnya kaum muda, untuk mengindahkan hati mereka dan dengan demikian di dalam Tuhan menemukan acuan yang pasti untuk mencapai kebebasan otentik, kekuatan sepenuhnya untuk memberikan dunia arah yang baru dan semangat, dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Mengutip kata-kata Paus Paulus VI, yang dengan kebajikan dan pandangannya yang jauh ke depan yang mana kita memiliki Hari Perdamaian Dunia: “Hal ini diperlukan sebelum orang lain memberikan damai dengan senjata lain –berbeda dengan yang ditakdirkan untuk membunuh dan memusnahkan umat manusia. Apa yang dibutuhkan di atas semua itu adalah senjata moral, orang-orang yang memberikan kekuatan dan wibawa pada hukum internasional – senjata, yang utama, ketaatan pakta “[18] Kebebasan beragama adalah senjata otentik bagi perdamaian, melalui sejarah dan misi kenabiannya. Perdamaian membuahkan hasil dari kualitas terdalam dan potensi manusia, kualitas yang dapat mengubah dunia dan menjadikannya lebih baik. Ini memberikan harapan bagi keadilan dan perdamaian dimasa depan, bahkan dalam menghadapi kematian ketidakadilan dan kemiskinan moral. Semoga semua pria dan wanita, dan masyarakat disetiap tingkatan dan disegenap bagian bumi, segera bisa mengalami kebebasan beragama, jalan menuju perdamaian!

Dari Vatikan, 8 December 2010

PAUS BENEDIKTUS XVI

Catatan:

[1] Cf. BENEDICT XVI, Encyclical Letter Caritas in Veritate, 29, 55-57.

[2] Cf. SECOND VATICAN ECUMENICAL COUNCIL, Declaration on Religious Freedom Dignitatis Humanae, 2.

[3] Cf. BENEDICT XVI, Encyclical Letter Caritas in Veritate, 78.

[4] Cf. SECOND VATICAN ECUMENICAL COUNCIL, Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions Nostra Aetate, 1.

[5] ID., Declaration on Religious Freedom Dignitatis Humanae, 7.

[6] BENEDICT XVI, Address to the General Assembly of the United Nations (18 April 2008): AAS 100 (2008), 337.

[7] Cf. SECOND VATICAN ECUMENICAL COUNCIL, Declaration on Religious Freedom Dignitatis Humanae, 2.

[8] JOHN PAUL II, Address to Participants in the Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) (10 October 2003), 1: AAS 96 (2004), 111.

[9] Cf. BENEDICT XVI, Encyclical Letter Caritas in Veritate, 11.

[10] Cf. SECOND VATICAN ECUMENICAL COUNCIL, Declaration on Religious Freedom Dignitatis Humanae, 1.

[11] Cf. CICERO, De Inventione, II, 160.

[12] Cf. BENEDICT XVI, Address to Representatives of Other Religions in the United Kingdom (17 September 2010): L’Osservatore Romano (18 September 2010), p. 12.

[13] Cf. SECOND VATICAN ECUMENICAL COUNCIL, Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions Nostra Aetate, 2.

[14] Ibid.

[15] Super Evangelium Joannis, I, 3.

[16] Cf. BENEDICT XVI, Address to Civil Authorities and the Diplomatic Corps in Cyprus (4 June 2010): L’Osservatore Romano (6 June 2010), p. 8; INTERNATIONAL THEOLOGICAL COMMISSION, The Search for Universal Ethics: A New Look at Natural Law, Vatican City, 2009.

[17] PAUL VI, Message for the 1976 World Day of Peace: AAS 67 (1975), 671.

Pesan Natal PGI dan KWI 2010


PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA (KWI)
TAHUN 2010

“Terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia”
(bdk. Yoh. 1:9)

 

Saudara-saudari yang terkasih,
segenap umat Kristiani Indonesia di mana pun berada,
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus.

•1.    Pada saat ini kita semua sedang berada di dalam suasana merayakan kedatangan Dia, yang mengatakan: “Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup”1. Dalam merenungkan peristiwa ini, rasul Yohanes dengan tepat mengungkapkan: “Terang yang sesungguhnya itu sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya”2. Suasana yang sama juga meliputi perayaan Natal kita yang terjalin dan dikemas untuk merenungkan harapan itu dengan tema: “Terang yang sesungguhnya sedang datang ke dunia”.

•2.    Saudara-saudari terkasih,

Kita bersyukur boleh hidup dalam suatu negara yang secara konsti-tusional menjamin kebebasan beragama. Namun akhir-akhir ini gejala-gejala kekerasan atas nama agama semakin tampak dan mengancam ke-rukunan hidup beragama dalam masyarakat. Hal ini mencemaskan pihak-pihak yang mengalami perlakuan yang tidak wajar dalam masyarakat kita. Kita semakin merasa risau akan perkembangan “peradaban” yang mengarus-utamakan jumlah penganut agama; “peradaban” yang memenangkan mereka yang bersuara keras berhadapan dengan mereka tidak memiliki kesempatan bersuara; “peradaban” yang memenangkan mereka yang hidup mapan atas mereka yang terpinggirkan. Peradaban yang sedemikian itu pada gilirannya akan menimbulkan perselisihan, kebencian dan balas-dendam: suatu peradaban yang membuahkan budaya kematian dari pada budaya cinta yang menghidupkan.

Keadaan yang juga mencemaskan kita adalah kehadiran para penang-gungjawab publik yang tidak sepenuhnya memperjuangkan kepentingan rakyat kebanyakan. Para penanggungjawab publik memperlihatkan kiner-ja dan moralitas yang cenderung merugikan kesejahteraan bersama. So-rotan media massa terhadap kinerja penanggungjawab publik yang kurang peka terhadap kepentingan masyarakat, khususnya yang terung-kap dengan praktek korupsi dan mafia hukum hampir di segala segi kehidupan berbangsa, sungguh-sungguh memilukan dan sangat mempri-hatinkan, karena itu adalah kejahatan sosial.

Kenyataan ini yang berlawanan dengan keadaan masyarakat yang sema-kin jauh dari sejahtera,  termasuk sulitnya lapangan kerja, semakin mem-perparah kemiskinan di daerah pedesaan dan perkotaan. Keadaan ini diperberat lagi oleh musibah dan bencana yang sering terjadi, baik karena faktor murni alami maupun karena dampak campur-tangan kesalahan manusiawi, terutama dalam penanganan dan penanggulangannya. Sisi-sisi gelap dalam peradaban masyarakat kita dewasa ini membuat kita semakin membutuhkan Terang yang sesungguhnya itu.

Terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus menjelma menjadi ma-nusia, sudah datang ke dalam dunia. Walaupun banyak orang  menolak Terang itu, namun Terang yang sesungguhnya ini membawa pengha-rapan sejati bagi umat manusia. Di tengah kegelapan, Terang itu me-numbuhkan pengharapan bagi mereka yang menjadi korban ketidak-adilan. Bahkan di tengah bencana pun muncul kepedulian yang justru melampaui batas-batas suku, agama, status sosial dan kelompok apa pun. Terang itu membawa Roh yang memerdekakan kita dari pelbagai kege-lapan, sebagaimana dikatakan oleh Penginjil Lukas: “Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang”3.

Natal adalah tindakan nyata Allah untuk mempersatukan kembali di dalam Kristus sebagai Kepala segala sesuatu yang telah diciptakan-Nya4. Semua yang dilihat-Nya baik adanya itu5, yang telah dirusakkan dan diceraiberaikan oleh kejahatan manusia, menemukan dirinya di dalam Terang itu. Oleh karena itu, dengan menyambut dan merayakan Natal sebaik-baiknya, kita menerima kembali, „Ÿ dan demikian juga menya-tukan diri kita dengan „Ÿ  karya penyelamatan Allah yang baik bagi semua orang.

Di dalam merayakan Natal sekarang ini, kita semua kembali diingatkan, bahwa Terang sejati itu sedang datang dan sungguh-sungguh ada di da-lam kehidupan kita. Terang itu, Yesus Kristus, berkarya dan membuka wawasan baru bagi kesejahteraan umat manusia serta keutuhan ciptaan. Inilah semangat yang selayaknya menjiwai kita sendiri serta suasana di mana kita sekarang sedang menjalani pergumulan hidup ini.

•3.    Saudara-saudari terkasih,

Peristiwa Natal membangkitkan harapan dalam hidup dan sekaligus memanggil kita untuk tetap mengupayakan kesejahteraan semua orang. Kita juga dipanggil dan diutus untuk menjadi terang yang membawa pengharapan, dan terus bersama-sama mencari serta menemukan cara-cara yang efektif dan manusiawi untuk memperjuangkan kesejahteraan ber-sama.

•·         Bersama Rasul Paulus, kami mengajak seluruh umat kristiani di tanah air tercinta ini: “Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan”6, karena dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sendirilah yang dikalahkannya.

•·         Selanjutnya kita wajib ikut-serta mewujudkan masyarakat yang sejah-tera, adil dan makmur, bahkan melalui usaha-usaha kecil tetapi konkrit seperti menjalin hubungan baik dengan sesama warga masyarakat demi kesejahteraan bersama. Kita turut menjaga dan memelihara serta melestarikan lingkungan alam ciptaan, antara lain dengan menanam pohon dan mengelola pertanian selaras alam, dengan tidak membuang sampah secara sembarangan; mempergunakan air dan listrik seperlunya, mempergunakan alat-alat rumahtangga yang ramah lingkungan.

•·         Dalam situasi bencana seperti sekarang ini kita melibatkan diri secara proaktif dalam pelbagai gerakan solidaritas dan kepedulian sosial bagi para korban, baik yang diprakarsai gereja, masyarakat maupun pemerintah.

•·         Marilah kita memantapkan penghayatan keberimanan kristiani kita, terutama secara batiniah, sambil menghindarkan praktik-praktik iba-dat keagamaan kita secara lahiriah, semu dan dangkal. Hidup beragama yang sejati bukan hanya praktik-praktik lahiriah yang ditetap-kan oleh lembaga keagamaan, melainkan berpangkal pada hubungan yang erat dan mesra dengan Allah secara pribadi.

Akhirnya, marilah kita menyambut dan merayakan kedatangan-Nya dalam kesederhanaan dan kesahajaan penyembah-penyembah-Nya yang pertama, yakni para gembala di padang Efrata, tanpa jatuh ke dalam perayaan gegap-gempita yang lahiriah saja. Marilah kita percaya kepada Terang itu yang sudah bermukim di antara kita, supaya kita menjadi anak-anak Terang7.[1]Dengan demikian perayaan Natal menjadi kesempatan mulia bagi kita untuk membangkitkan dan menggerakkan peradaban kasih sebagai tanda penerimaan akan Terang itu dalam lingkungan kita masing-masing. Dengan pemikiran serta ungkapan hati itu, kami mengucapkan:

 

SELAMAT NATAL 2010 DAN TAHUN BARU 2011

Jakarta, 12 November 2010

Atas nama

 

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA    KONFERENSI  WALIGEREJA
DI INDONESIA  (PGI),             INDONESIA (KWI),

 

 

Pdt. Dr. A.A. Yewangoe                 Mgr. M.D. Situmorang OFMCap.

Ketua Umum                                   Ketua

 

 

Pdt. Gomar Gultom, M.Th.                      Mgr. J.M. Pujasumarta

Sekretaris Umum                      Sekretaris Jenderal

 


[1] Yoh.8:12; 2Lih.Yoh.1:9-11; 3Luk.4:18-19; 4Lih.Ef.1:10; 5Lih.Kej.1:10;6Rom.12:21;7Lih.Yoh.12:36.

 

Hasil Survei: Toleransi Beragama Warga Jabotebek Makin Luntur


(Jakarta 29/11/10)Jemaat HKBP terpaksa harus dikawal polisi dalam melakukan ibadah karena adanya serangan dari kelompok tertentu. (Foto dok 15 Agustus 2010).

Lunturnya sikap toleransi beragama warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) antara lain ditunjukkan dengan sikap tidak dapat menerima pendirian tempat ibadah oleh penganut agama lain.

Demikian hasil survei yang dilakukan oleh Setara Institute mengenai toleransi sosial masyarakat perkotaan di Jabodetabek. Survei ini dilakukan sejak tanggal 20 Oktober hingga 10 November 2010 terhadap 1.200 responden.

Hasil jajak pendapat opini publik itu memperlihatkan 49,5 persen responden tidak menyetujui adanya rumah ibadah bagi penganut agama yang berbeda dari agama yang dianutnya. Sedangkan 45 persen lainnya dapat menerima keberadaan rumah ibadah agama lain dan sisanya tidak menjawab.

Warga Bekasi, Jakarta Pusat, Depok dan Tangerang yang  paling menentang pendirian rumah ibadah agama lain dengan respon penolakan lebih dari 50 persen.

Peneliti Setara Institute, Ismail Hasani dalam keterangan persnya di Jakarta pada hari Senin mengatakan survei ini menunjukkan potensi ketegangan antar umat beragama akan tetap muncul.

“Kita bertanya apakah masyarakat dapat menerima keberadaan rumah ibadah di lingkungan mereka, 45 persen dapat menerima, 49 persen tidak dapat menerima dan 5,5 persen menyatakan tidak tahu. Dalam posisi seperti ini biasanya memang potensi ketegangan tetap akan muncul disini,” ungkap Ismail Hasani.

Kebebasan beragama di Indonesia mendapat ancaman dengan semakin lunturnya toleransi beragama.

Menurut Ismail Hasani,  penolakan juga terlihat dalam hal penerimaan terhadap kepercayaan di luar enam agama yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebanyak 60,9 persen responden tidak menerima berkembangnya agama tak resmi dan 52,1 persen mengharapkan pemberantasan aliran sesat.

Salah satu tokoh agama Katholik, Romo Benny Susetyo menilai lunturnya toleransi beragama di Indonesia salah satunya disebabkan karena banyaknya tokoh agama yang juga masuk ke dalam dunia politik.

“Karena tokoh agama banyak terlibat dalam politik praktis kekuasaan tetapi lupa membina umatnya. Sehingga ini warning bagi tokoh-tokoh agama. Kembali lagilah tokoh agama menjadi agamawan bukan menjadi politik. Menurut saya itu,” jelas Romo Benny.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendy Simbolon menyatakan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga harus segera melakukan tindakan untuk mengatasi sejumlah masalah kebebasan beragama di Indonesia. Jika tidak, menurut Effendy, dikhawatirkan kekerasan terhadap agama tertentu akan terus terjadi di Indonesia.

“Di tangan Presidenlah kekuatan untuk menata keresahan horizontal antar masyarakat, memberikan jaminan kepada masyarakat untuk beribadah,” kata Efendy Simbolon.

Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace, Siti Musdah Mulia meminta agar Presiden Yudhoyono bersama pemerintahannya melakukan revisi 141 kebijakan yang sangat mengancam kebebasan beragama di Indonesia, baik yang berada di tingkat nasional maupun daerah.(voanews.com)

SAGKI 2010: Gereja Katolik Diajak Ikut Berkontribusi Bagi Persoalan bangsa


Gereja Diajak Selamatkan Tatanan Kehidupan Bangsa
Selasa, 2 November 2010 | 03:28 WIB

Bogor, Kompas – Pemerintah mengajak Gereja Katolik untuk berkontribusi membangun dan menyelamatkan tatanan kehidupan bangsa di tengah persoalan yang dihadapi bangsa. Gereja diharapkan juga mengembangkan dialog pemerintah dan elemen bangsa yang lain untuk turut mengatasi persoalan itu.

Permintaan itu disampaikan Menteri Agama Suryadharma Ali saat membuka Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) 2010, Senin (1/11) malam di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan itu dihadiri seluruh uskup, perwakilan imam dan biarawan, serta umat Katolik di Indonesia, termasuk Kardinal Julius Darmaatmadja dan Duta Besar Takhta Suci Vatikan di Indonesia Mgr Leopoldo Girelli.

”Pemerintah berharap Gereja Katolik, dengan tuntunan nilai agama, secara aktif dan bertanggung jawab menjaga kerukunan umat beragama,” kata Menag.

Tema SAGKI 2010 adalah ”Dia (Tuhan) Datang supaya Semua Memperoleh Hidup yang Berkelimpahan”. Menag menantang pemeluk agama agar selalu menyadari kehadiran Tuhan yang diimani itu benar-benar membawa kehidupan yang berlimpah kehidupan dan kedamaian, melalui perbuatan dan amal baik yang tulus kepada sesama manusia.

Dalam konteks pembangunan agama, setiap komponen bangsa, termasuk Gereja Katolik, adalah mitra kerja pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, dan saling menghormati di antara pemeluk agama.

Dalam konteks itu, kata Suryadharma, posisi dan peran pemerintah sangat jelas. Pertama, menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah dan kepercayaannya itu berdasarkan konstitusi dan hukum yang berlaku. Kedua, memfasilitasi semua agama dan pemeluknya dalam meningkatkan kualitas kehidupan beriman dan keagamaannya di tengah masyarakat.

Girelli mengakui, SAGKI 2010 adalah kesempatan yang berharga untuk melihat keberadaan Gereja Katolik di Indonesia dengan beragam masalahnya. (why)

 

Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2010/11/02/03281485/gereja.diajak.selamatkan.tatanan.kehidupan.bangsa

KWI: Gejala Intoleransi Terjadi


KWI: Gejala Intoleransi Terjadi
KOMPAS.com/Caroline Damanik
Lahan kosong yang biasa digunakan jemaat HKBP Ciketing untuk beribadah dihiasi sejumlah spanduk penolakan, Senin(13/9/2010).
Senin, 13 September 2010 | 18:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Eksekutif Komisi HAK KWI Romo Benny Susetyo menegaskan, kasus tindak kekerasan yang menimpa dua pemuka Gereja HKBP Pondok Timur Indah, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Minggu (12/9/2010), bukan tindak kriminal biasa seperti yang diutarakan Kepala Polda Metro Jaya Irjen Timur Pradopo.

“Ada persoalan mendasar, yaitu gejala intoleransi yang terjadi di masyarakat,” kata Romo Benny kepada para wartawan, Senin (13/9/2010) di Kementerian Agama, Jakarta.

Pasalnya, tindak kekerasan yang terjadi di Bekasi ini bukanlah yang pertama kali. Persoalan tindak kekerasan terhadap Hasian Sihombing dan Pendeta Luspida Simanjuntak, kedua pemuka Gereja HKBP tersebut, juga bukan persoalan mayoritas-minoritas.

“Mayoritas-minoritas adalah istilah politik. Mayoritas itu digunakan bagi kelompok pemenang pemilu, bukan kelompok umat beragama,” sambung Romo Benny.

Terkait tindak kekerasan ini, kata Romo Benny, KWI mendorong pihak kepolisian untuk segera bertindak tegas.

“Polisi akan lebih memiliki arti saat berani menegakkan hukum. Polisi tidak usah banyak komentar, tapi harus bertindak. Hukum harus ditegakkan. Kalau polisi tidak menghentikan kekerasan maka kekerasan akan menimbulkan lingkaran kekerasan, dan kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Lingkaran kekerasan ini harus diputuskan melalui penegakan hukum,” tegas Romo Benny.

Di samping itu, rohaniwan Katolik ini juga meminta semua umat Nasrani yang ada di Indonesia untuk tidak terprovokasi akibat adanya tindak kekerasan ini.

Terlebih, Romo Benny mengatakan, ada isu yang beredar di kalangan umat Nasrani bahwa kedua korban tersebut meninggal dunia. “Tidak ada isu kematian. Keduanya saat ini dalam keadaan stabil. Mari kita tetap menjaga keutuhan republik ini,” katanya.
Hindra Liu

Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2010/09/13/18000644/KWI:.Gejala.Intoleransi.Terjadi