Spanduk Larang Ibadah Muncul di Parung


Spanduk larang ibadah di Parung Bogor sejak Minggu (18/12) (Foto: Istimewa)

Menjelang Natal dan tahun baru, spanduk pelarangan kegiatan ibadah di Gereja St Johannes Babtista, Parung Bogor bermunculan. Spanduk bertuliskan, “Kami Masyarakat Muslim Parung Mendukung dan Akan Mengawal SK Bupati Nomor: 453.2/556-Huk Perihal: Penghentian Seluruh Kegiatan Gereja Katolik Paroki Santo Babtista Parung” muncul sejak Minggu (18/12) lalu.

Meski demikian, kesaksian seorang warga dari Parung menyebutkan bahwa ibadah hari Minggu lalu di lokasi itu tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat aparat keamanan.

Menanggapi ini, Ketua Komisi Hubungan Antara Agamga dan Kepercayaan Keuskupan Semarang Aloys Budi Purnomo menilai, munculnya spanduk seperti itu mencerminkan masih amburadulnya perspektif kebebasan beragama di neger ini. “Sayangnya elit politik dan pejabat kita selalu bungkam tak berdaya membela rakyatnya sendiri,” ujarnya. [A-21]

Sumber: SUARA PEMBARUAN Rabu, 21 Desember 2011

Uskup Agung: Israel Bukan Tanah Perjanjian


(Roma 25/1/2011) Uskup Agung Umat Katolik menyatakan Israel bukan Tanah Perjanjian. Demikian kesimpulan konferensi Uskup Agung yang berlangsung di Tahta Suci Vatikan.

“Israel tidak bisa menggunakan alasan Tanah Perjanjian untuk mengklaim teritori Palestina,” ujar Cyril Salim Bustros, Uskup Gereja Melkite Yunani, seperti dikutip CNN, Senin (25/10).

Pascaperang Dunia II, kaum Yahudi berkumpul di tepi barat Laut Tengah, dan mengklaim wilayah itu sebagai Tanah yang Dijanjikan Tuhan dalam kitab suci mereka, Taurat.

Wilayah itu merupakan tempat leluhur Yahudi, yang dipimpin Nabi Musa, tinggal setelah lari dari kejaran Firaun dan menyeberang Laut Merah. Kaum Yahudi, yang menganggap diri sebagai Umat Terpilih, tidak memandang 1,5 juta bangsa Palestina yang sudah berada di sana sebelumnya.

Bustros mengatakan tidak dapat menerima penggunaan “Perintah Tuhan” untuk melakukan ketidakadilan. Menurutnya, Umat Kristiani tidak lagi memandang Tanah Perjanjian bagi kaum Yahudi. “Karena ‘Perjanjian’ sudah terhapus dengan hadirnya Kristus,” ujarnya.

Para Uskup Agung menyatakan “Kerajaan Tuhan” meliputi seluruh dunia. “Tidak ada ‘Umat Terpilih’, semua laki-laki dan perempuan di setiap negara adalah ‘Orang-orang Terpilih’,” kata Bustros.

Konferensi dua pekan ini berlangsung atas permintaan dunia internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk membahas pendudukan Israel di Tanah Palestina. Synoda atau konferensi ini berakhir setelah sidang terakhir yang dipimpin langsung Paus Benedictus XVI, Sabtu lalu.

Pernyataan itu mengundang kemarahan Israel. “Konferensi itu dibajak gerakan anti-Israel,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Danny Ayalon. “Ini adalah serangan politik, bagian dari Proganda Arab.”

Ayalon menuding pernyataan Bustros sebagai fitnah. Dia menegaskan komentar itu bukan pernyataan resmi Vatikan.

(tempointeraktif.com/CNN/Times Live)


Surat Presidium KWI ke Presiden Republik Indonesia


Surat ini merupakan pernyataan resmi Gereja Katolik Indonesia, tentang segala hal, terutama menyangkut masalah korupsi dan intoleransi kehidupan beragama. Dalam hal terakhir ini bukan hanya menyangkut Umat Nasrani, melainkan juga Jemaat Ahmadiyah yang juga mendapat perlakuan intoleransi.

No. : 164/II/8/2010 16 Agustus 2010
Kepada YM
Presiden Republik Indonesia
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
di J A K A R T A

Bapak Presiden yang kami hormati dan cintai,

Menjelang peringatan 65 tahun Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia perkenankan kami, para Waligereja Katolik Indonesia, menulis surat kepada Bapak
Presiden.
Pertama kami ingin berterimakasih kepada Bapak Presiden. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden negara kita berhasil mengatasi goncangan-goncangan yang berkaitan dengan perubahan-perubahan mendalam 12 tahun lalu.
Kehidupan bangsa menjadi lebih mantap, konflik dan kekerasan mereda, perekonomian mulai berkembang positif, di dunia internasional Indonesia berdiri secara terhormat. Dan kami bersyukur, bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi acuan dasar kebijakan negara.
Akan tetapi, Bapak Presiden, semua keberhasilan yang kami syukuri dan kami akui ini tidak menutup kenyataan, bahwa di dalam masyarakat terdapat keresahan-keresahan yang semakin mendalam, yang kalau tidak ditanggapi secara positif dapat mengancam masa depan bangsa kita.
Di satu pihak sebagian cukup besar rakyat Indonesia masih menghadapi kesulitan-kesulitan serius dalam hidup sehari-hari: kesulitan mendapat pekerjaan, beaya pendidikan dan kesehatan yang tetap tinggi, kriminalitas dan premanisme yang memberikan perasaan tidak aman, kualitas hidup terutama bagi orang kecil terus menurun. Sesudah 65 tahun merdeka lebih dari 100 juta warga bangsa belum menikmati taraf kehidupan yang wajar.
Pada saat yang sama rakyat menyaksikan elit politik sibuk dengan dirinya sendiri.
Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sepuluh bulan terakhir membuat masyarakat semakin sinis. Setiap hari media menyajikan berita: para wakil rakyat yang seakan-akan hanya mencari trik-trik baru untuk mengisi kantong mereka sendiri; kepolisian memberi
kesan bahwa mereka dengan segala cara men-sabotase setiap usaha untuk memberantas korupsi di kalangan mereka sendiri; kejaksaan agung dicurigai sengaja memperlambat pengusutan penyelewengan; ada mafia hukum sehingga rakyat sulit memperoleh keadilan. Sementara itu pemerintah kelihatan membiarkan lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi, seperti KPK, digerogoti wewenang dan wibawanya.

Bapak Presiden, rakyat semakin mendapat kesan bahwa elit politik hanya melayani diri mereka sendiri. Hal ini akan sangat fatal karena rakyat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik kita sekarang, yang dengan susah payah telah kita bangun bersama sejak 12 tahun, yang menjunjung tinggi Pancasila.

Ada dua perkembangan yang mengkhawatirkan. Di satu pihak semakin banyak orang tidak mau tahu lagi tentang politik, tentang nasib bangsa, tentang cita-cita bersama. Mereka hanya mengejar keamanan dan sukses mereka sendiri. Mereka ingin masuk ke dalam lapisan golongan yang mampu menikmati konsumsi tinggi tawaran di iklan, promosi dan mall-mall. Mereka menyerah kepada oportunisme yang mereka cermati
merajalela di kalangan elit politik. Rasa solidaritas dan kebangsaan menguap. Contoh yang diberikan oleh para elit meyakinkan rakyat bahwa bukan kejujuran, kerja keras dan berkualitas yang membuat seseorang sukses, melainkan kecekatan dalam memanfaatkan setiap kesempatan, koneksi, penipuan. Meluasnya sikap asal-asalan tersebut menggerogoti substansi moral bangsa kita dan membahayakan masa depan.
Di pihak lain kita menyaksikan bertambahnya intoleransi, sikap tertutup, keras dan fanatik. Kemampuan untuk menerima saudara dan saudari sebangsa yang berbeda budaya dan agamanya, semakin menipis. Dengan sendirinya potensi konflik dalam masyarakat bertambah.

Secara khusus kami ingin mengajukan tiga keprihatinan.

Yang pertama adalah kenyataan bahwa sekitar 40 persen bangsa kita belum hidup sejahtera. Setelah 65 tahun merdeka kenyataan ini mesti menggugah kita. Rakyat mengharapkan kebijakan politik dan ekonomis yang secara kasatmata berpihak pada orang kecil. Yang sekarang dilihat oleh rakyat adalah proyek-proyek besar di mana rakyat hanya menjadi penonton, bahkan mengalami penggusuran. Yang diharapkan oleh orang kecil bukan peminggiran atau penggusuran, melainkan pemberdayaan, agar mereka semakin berdaya.

Yang kedua, kami tidak dapat menyembunyikan kecemasan kami karena bertambahnya intoleransi dalam masyarakat. Yang paling kami sesalkan adalah bahwa negara kelihatan tidak bersedia melindungi mereka yang keyakinannya berbeda dari mayoritas. Kami amat sedih bahwa ada orang yang harus beribadah dalam suasana kecemasan, yang harus melarikan diri dari rumahnya karena diancam, bahwa ada orang-orang yang ditekan untuk melepaskan apa yang mereka yakini. Keragu-raguan aparat untuk melindungi mereka yang terancam justru menambah semangat mereka yang mau memaksakan kehendaknya. Sudah lama kami menunggu kata dari Bapak Presiden kepada seluruh rakyat Indonesia, yang memperingatkan bahwa kita semua satu bangsa, bahwa semua warga, entah kelompok besar entah kelompok kecil, sama-sama dilindungi dan dijamin hak asasinya untuk mengikuti keyakinan keagamaan mereka. Kami menunggu jaminan terbuka dan jelas dari Bapak Presiden bahwa negara tidak akan membiarkan
kelompok-kelompok minoritas diancam.

Yang ketiga, yang paling serius, adalah korupsi yang meresap ke seluruh kehidupan bangsa. Kami gembira bahwa di bawah kepresidenan Bapak pemberantasan korupsi sudah semakin digalakkan. Tetapi korupsi tetap mengangkat kepalanya yang busuk.

Kami berpendapat bahwa sudah waktunya segala keragu-raguan yang masih ada ditinggalkan, dan korupsi ditindak tanpa pandang bulu. Bapak Presiden boleh yakin bahwa massa besar rakyat Indonesia akan mendukung dengan gegap gempita usaha pemberantasan korupsi yang Bapak Presiden gulirkan, dan tidak akan ada vested interests yang akan dapat menghentikan ofensif antikorupsi itu. Kami berpendapat, bahwa korupsi merupakan kanker di tubuh bangsa Indonesia yang akan menghancurkannya. Bangsa yang tidak lagi tahu apa itu kejujuran tidak dapat bertahan.

Bapak Presiden yang kami hormati dan kami cintai, itulah hal-hal yang ada di hati kami, dan yang mau kami ajukan kepada Bapak Presiden. Kami sangat sadar, bahwa mengatasi semua masalah bukanlah pekerjaan yang mudah. Kami mengakui kemajuan-kemajuan yang sudah tercapai. Tetapi sekarang rakyat Indonesia memerlukan perspektif ke masa depan yang meyakinkan.

Kami akan mendukung setiap kebijakan Bapak Presiden yang memacu perjuangan demi Indonesia yang sejahtera, adil dan maju, di mana semua warga mengalami bahwa martabat mereka terlindungi, atas dasar Pancasila.
Kami menyertai kepemimpinan Bapak Presiden dengan doa-doa kami yang tulus.

P R E S I D I U M
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA
Mgr. Martinus D. Situmorang, OFMCap
K e t u a

Mgr. Johannes Pujasumarta
Sekretaris Jenderal

Surat Terbuka Hans Kung untuk Para Uskup


Surat Terbuka HANS KÜNG untuk Para Uskup

Yang mulia para uskup

Joseph Ratzinger, sekarang Paus Benediktus XVI, dan saya dulunya adalah para teolog muda pada konsili Vatikan II tahun 1962 – 1965. Sekarang kami adalah yang paling tua dan tinggal yang tersisa dari yang masih aktif. Saya selalu memahami pekerjaan saya sebagai teolog untuk melayani Gereja katolik. Untuk alasan itu, dalam kesempatan peringatan ke-5 pemilihan Paus Benedictus XVI, saya menulis himbauan ini dalam bentuk surat terbuka. Saya melakukannya karena saya digerakkan oleh keprehatinan saya yang mendalam bagi Gereja, yang sekarang ini mengalami krisis kepercayaan terburuk sejak reformasi protestan. Maafkan saya atas bentuk surat terbuka ini, karena saya tidak tau bagaimana caranya saya bisa mencapai para uskup sekalian.

Saya sangat menghargai bahwa Paus mengudang saya secara pribadi untuk berjumpa sebagai sahabat dan kami berbicara selama empat jam segera setelah Paus menduduki jabatannya. Peristiwa itu membangkitkan di dalam diri saya suatu pengharapan bahwa mantan kolega saya di Universitas Tubingan ini akan dapat menemukan cara pembaruan yang berkesinambungan dalam Gereja dan melakukan pendekatan-pendekat an ekumenis dalam semangat konsili Vatikan II.

Sayangnya, harapan saya dan banyak umat katolik yang terlibat dalam hidup Gereja itu tidak terpenuhi. Dan dalam korespondensi saya selanjutnya dengan Paus, saya banyak kali sudah menyatakan hal itu. Memang benar, Paus dengan sadar menjalankan tugas hariannya sebagai Paus degan baik dan Ia telah memberikan kita tiga ensiklik yang sangat bermanfaat bagi iman, harapan dan kasih. Namun, bila ia harus menghadapi tantangan-tantangan besar zaman kita, kepausannya melewatkan begitu saja banyak kesempatan emas yang sebenarnya bisa dimanfaatkannya:

Kesempatan yang hilang itu ialah pendekatan kembali dengan Gereja-gereja protestan. Gantinya, malah Paus menolak status mereka sebagai benar-benar Gereja seperti dimaksudkan oleh kata itu; sehingga para pelayan protestan juga tidak diakui dan inter-komuni adalah tidak mungkin.

Kesempatan satu lagi yang hilang ialah rekonsiliasi jangka panjang dengan umat Yahudi. Gantinya, malah Paus memperkenalkan kembali liturgi pra konsili Vatikan II untuk mendoakan orang-orang Jahudi mengenal kebenaran sejati. Ia juga telah menerima para uskup yang jelas-jelas anti-semitis kembali ke pangkuan Gereja. Dan ia secara aktif mempromosikan beatifikasi Paus Pius XII yang telah dituduh tidak cukup melindungi orang-orang Yahudi dari Nazi Jerman.

Kebenarannya adalah bahwa Benedictus XVI melihat Yudaisme hanya sebagai akar sejarah dari kekristenan; ia tidak menganggapnya secara serius sebagai suatu komunitas religius yang terus berlangsung dan menawarkan jalan keselamatannya sendiri. Perbandingan yang baru-baru saja dibuat oleh Pastor Raniero Cantalamessa OFM Cap,  (pengkhotbah Vatikan) tentang kampanye kebencian anti-semitis terhadap Paus pada kesempatan Jumat Agung di Vatikan – telah menimbulkan kemarahan meluas di antara orang-orang Yahudi.

Hilangnya kesempatan juga untuk berdialog dengan umat muslim dalam semangat saling percaya dan saling menghargai. Sebaliknya, dalam kuliahnya yang diberikan di Regensburg tahun 2006, Benedictus menggambarkan Islam sebagai agama kekerasan dan tidak manusiawi sehingga ketidakpercayaan dan kecurigaan umat Islam terhadap Gereja Katolik semakin menguat.

Hilang pula kesempatan untuk rekonsiliasi dengan penduduk Asli Amerika Latin yang mengalami penginjilan melalui kolonialisasi. Dan sebaliknya, Paus menekankan dengan segala keseriusannya bahwa mereka telah lama merindukan agama dari para penjajah Eropa itu.

Hilang pula kesempatan untuk membantu masyarakat Afrika dengan mengizinkan mengaturan kelahiran untuk memerangi ledakan penduduk dan kondom untuk melawan HIV.

Hilang pula kesempatan untuk berdamai dengan ilmu pengetahuan modern dengan mengakui secara tegas kebenaran teori evolusi dan mengizinkan penelitian stem-cell.

Hilang pula kesempatan untuk membuat semangat konsili Vatikan II sebagai pedoman arah seluruh Gereja Katolik, termasuk Vatikan sendiri, dan dengan demikian terasa mendesak reformasi yang diperlukan di dalam Gereja.

Para Uskup yang terhormat, point yang terakhir ini adalah yang paling serius untuk kita semua. Berkali kali Paus ini menambahkan penilaian (kwalifications) terhadap teks-teks konsili dan menafsirkannya sendiri melawan semangat para bapa konsili sendiri. Berkali kali ia telah mengambil posisi yang berlawanan dengan konsili ekumenis itu, yang menurut hukum kanonik merepresentasikan otoritas tertinggi Gereja Katolik:

–          Ia telah menerima kembali para uskup tradisionalits dari komunitas Pius X ke dalam Gereja tanpa syarat apapun. Mereka adalah para uskup yang secara tidak sah ditahbiskan di luar Gereja dan para uskup itu menolak pokok-pokok penting ajaran konsili vatikan II (termasuk pembaruan liturgi, kebebasan beragama dan pendekatan terhadap umat Yahudi).

–          Ia mempromosikan misa tridentina abad pertengahan dengan segala cara dan pada kesempatan tertentu merayakan misa dalam bahasa Latin dengan imam membelakangi umat.

–          Ia menolak untuk mewujudkan pendekatan dengan Gereja Anglikan, yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh suatu komisi internasional antara Gereja Katolik dan Anglikan dan Paus sebaliknya melarang klerus anglikan yang menikah yang mau masuk Gereja Katolik dengan membebaskan mereka dari kewajiban selibat, kewajiban mana telah memaksa puluhan ribu imam katolik meninggalkan imamatnya.

–          Ia secara aktif menyemangati kembali kekuatan-kekuatan anti-konsili dalam Gereja dengan penunjukkan orang-orang kunci dalam kuria romana (termasuk Sekretaris Nagara Vatikan dan posisi-posisi dalam komisi liturgi) yang mengundang reaksi dari banyak uskup di seluruh dunia.

–          Paus Benedictus rupanya semakin terpisah dan terputus dengan mayoritas luas umat Gereja katolik yang semakin menjauh dari Roma; masih baik, kalau mereka mengikatkan diri pada Gereja Paroki dan keuskupan saja.

Saya tahu banyak dari para uskup sangat menderita karena situasi ini. Dalam kebijakannya yang anti-konsili, Paus menerima dukungan penuh dari curia romana. Kuria melakukan apa saja yang terbaik untuk mengindari kritikan di dalam episkopat dan di dalam Gereja secara keseluruhan dan melawan semua kritikan itu dengan segala cara yang ada dalam kekuasaan mereka. Untuk menangkis perhatian media, kekuatan-kekuatan reaktif di Roma telah membuat kita berhadapan dengan kekuasaan tertinggi yang disebut “Wakil Kristus”, yang merupakan menyatukan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif hanya dalam satu tangan. Namun usaha-usaha restorasi Benedictus XVI itu telah gagal. Semua penampilannya yang spektakuler, perjalanan-perjalan annya yang demonstratif dan pernyataan-pernyata annya telah gagal mempengaruhi pendapat kebanyakan umat katolik menyangkut issue-issue kontroversial. Hal itu terlebih-lebih adalah nyata berkaitan dengan moral seksual. Pun pertemuan Paus dengan kaum muda, kebanyakan dihadiri oleh kelompok-kelompok karismatik konservatif, dan telah gagal mencegah orang muda yang mau meninggalkan gereja dan telah gagal menarik orang muda untuk mengikuti panggilan imamat.

Sebagai uskup, anda punya alasan untuk merasakan kesedihan mendalam. Puluhan ribu imam telah meninggalkan imamatnya sejak konsili vatikan II, untuk sebagian besar karena peraturan selibat. Panggilan pada imamat dan hidup religius menurun drastis – bukan secara kwantitaif saja melainkan secara kwalitatif juga. Kekecewaan dan pengunduran diri menyebar dengan cepat di antara para klerus dan aktivist awam. Banyak orang merasa bahwa kebutuhan-kebutuhan mereka tidak diperhatikan Gereja, dan yang lainnya lagi kecewa dengan Gereja. Di banyak keuskupan anda terdapat cerita yang sama: Gereja semakin kosong, seminari dan biara semakin sunyi. Di banyak negara, karena kekurangan imam, banyak paroki dimerger, sering dengan melawan kehendak umat setempat, ke dalam unit pastoral lebih luas yang semakin menambah beban imam yang tersisa. Ini pembaruan Gereja dalam pretensi, bukan dalam kenyataan.

Dan sekarang, di atas semua krisis tadi munculkan skandal yang berteriak sampai ke sorga – terbongkarnya pelecehan seksual oleh klerus terhadap ribuan anak-anak dan remaja. Pertama di Amerika, kemudian di Irlandia, dan sekarang di Jerman dan di negara-negara lain. Dan semua hal itu menjadi lebih buruk karena pemegang kuasa untuk menangani masalah itu adalah orang-orang yang mengalami krisis kepemimpinan begitu rupa yang  belum pernah ada presedennya sehingga kepercayaan kepada pemimpin gereja runtuh.

Fakta yang tidak dapat disangkal adalah bahwa sistem penanganan kasus seksual oleh para klerus dilakukan oleh propaganda fide di bawah komando kardinal Ratzinger tahun 1981 – 2005. Selama kekuasaan Paus Yohanes Paulus II, kongergasi itu telah mengambil tindakan terhadap semua kasus semacam itu di bawah sumpah untuk tutup mulut. Ratzinger sendiri pada 18 Mei 2001 mengirimkan dokumen resmi kepada semua uskup terkait dengan kejahatan berat (epistula de delictis gravioribus) di mana masalah pelecehan seksual dimeterai di bawah secretum pontificium, dan orang yang melanggarnya akan dikenai sanksi ekklesial yang berat. Oleh karena itu, dengan alasan yang baik banyak orang mengharapkan adanya pernyataan “mea culpa” secara pribadi dari mantan prefek kongergasi propaganda fide yang sekarang Paus itu. Namun Paus melewatkan kesempatan indah pertobatan yang disediakan oleh pekan suci itu, dan gantinya ia menyampaikan pernyataan innocent-nya dalam berkat  urbi et orbi oleh kepala dewan para kardinal.

Akibat dari semua skandal itu sangat buruk bagi reputasi atau nama baik Gereja Katolik. Para pemimpin penting gereja telah menyatakan hal itu. Banyak pastor yang baik dan komit serta para pendidik menderita tekanan di bawah stigma kecurigaan yang sekarang ini menyelimuti Gereja. Anda, yang terhormat uskup-uskup, harus menghadapi pertanyaan ini: Apa yang akan terjadi dengan Gereja kita dan dengan masa depan diosis anda? Bukan maksud saya untuk merancang suatu program pembaruan dalam gereja. Hal itu sudah saya lakukan secara cukup baik sebelum maupun selama konsili. Sebagai gantinya saya hanya ingin memaparkan ke hadapan anda 6 (enam) proposal yang saya yakin didukung oleh jutaan umat katolik yang tidak mempunyai suara dalam menghadapi situasi sekarang ini.

  1. Jangan tinggal diam. Dengan tinggal diam dalam menghadapi begitu banyak masalah serius, anda sendiri ikut bersalah. Jika anda merasa bahwa aturan, arahan dan ukuran tertentu adalah kontraproduktif, anda harus mengatakannya di depan publik. Jangan kirim ke Roma pernyataan ketaatan kepada Paus, melainkan kirimkanlah ajakan untuk reformasi.
  2. Mulailah suatu pembaruan: terlalu banyak orang di dalam gereja dan keuskupan mengeluh tentang Roma, tetapi mereka sendiri tidak melakukan apa-apa. Jika umat tidak lagi hadir di dalam Gereja dalam keuskupan anda, jika karya pastoral tidak menghasilkan buah, jika masyarakat dibungkam tentang masalah-masalah dunia, jika kerjasama ekumenis dipersempit sampai tingkat minimum, maka kesalahan tidak bisa ditimpakan hanya kepada Roma. Jika uskup, imam, umat dan siapa saja bisa melakukan pembaruan di dalam Gereja dalam lingkungannya sendiri, lakukanlah itu baik besar atau kecil. Banyak pencapaian besar yang telah terjadi di paroki dan Gereja memiliki asalnya pada inisiatif individu dan kelompok kecil. Sebagai uskup anda harus mendukung inisiatif semacam itu, dan khususnya di dalam situasi sekarang ini, anda harus menjawab keluhan-keluhan jujur dari umat beriman.
  3. Bertindaklah secara kolegial: Setelah perdebatan panas melawan persistensi Curia, konsili Vatikan II mendekritkan kolegialitas antara Paus dan para uskup. Hal itu dilakukan dalam semangat kisah para rasul di mana Petrus tidak bertindak sendiri tanpa kolegialitas dengan para rasul. Namun,  pada era setelah konsili Vatikan II, paus dan kuria mengabaikan dekrit itu. Hanya dua tahun setelah konsili, Paulus VI menerbitkan ensiklik membela hukum selibat yang kontroversial itu tanpa konsultasi sedikitpun dengan uskup-uskup lainnya. Sejak itu politik kepausan dan magisterium kepausan terus melanjutkan gaya lama yang tidak kolegial itu. Bahkan dalam masalah liturgi, Paus berkuasa seperti seorang aristokrat di atas dan melawan para uskup. Ia bahagia dengan dikelilingi oleh mereka semua yang penurut tanpa suara dan tanpa hak. Itulah sebabnya para uskup yang mulia, anda harus bertindak bukan atas nama anda sendiri, melainkan di dalam komunitas para uskup, dengan para imam dan pria wanita yang membentuk Gereja kita.
  4. Ketaatan tanpa syarat hanya ditujukan kepada Allah saja. Walaupun dalam tahbisan uskup anda telah berjanji akan taat tanpa syarat kepada Paus, anda tahu bahwa ketaatan tanpa syarat itu tidak pernah dibayarkan untuk kukuasaan manusiawi apapun. Hal itu hanya untuk Tuhan. Dengan alasan itu, anda tidak usah merasa dihalangi oleh sumpah anda untuk berbicara tentang kebenaran menyangkut krisis yang dihadapi oleh Gereja, oleh keuskupan dan oleh negara anda sekarang ini. Model anda hendaknya adalah rasul Paulus, yang berani melawan Petrus karena ia jelas-jelas membuat kesalahan (Gal. 2: 11). Menekan kekuasaan Roma dalam semangat persaudaraan kristiani bisa diizinkan bahkan perlu apabila Roma sendiri gagal menghidupi semangat injil dan misinya. Penggunaan ungkapan-ungkapan dalam liturgi, perubahan-perubahan dalam regulasi perkawinan campur, pengakuan terhadap toleransi, demokrasi dan hak asasi, pembukaan pendekatan ekumenis, dan banyak pembaruan konsili vatikan II hanya bisa dicapai karena tekanan-tekanan tanpa kenal lelah dari bawah.
  5. Bekerjalah untuk solusi-solusi regional. Vatikan terlalu sering memalingkan telinganya yang tuli terhadap tuntutan dunia dari keuskupan-keuskupan , para imam dan umat. Hal itu menjadi alasan kuat untuk mencari solusi-solusi regional. Seperti anda amat sadar, peraturan selibat, yang adalah warisan dari abad pertengahan, menghadirkan persoalan yang amat pelik. Dalam konteks skandal para klerus dewasa ini, praktek selibat itu terus menerus dipertanyakan. Melawan kehendak Roma, maka perubahan di bidang regulasi itu tidaklah mungkin; Namun itu bukan alasan untuk menyerah secara pasif. Jika seorang imam, setelah pertimbangan yang matang, berkendak untuk menikah, tidak ada alasan mengapa ia harus secara otomatis meninggalkan jabatannya jika uskupnya dan parokinya memilih dia untuk tetap mendukungnya. Masing-masing konferensi uskup dapat mengambil langkah-langkah untuk solusi regional. Namun akan lebih baik apabila solusi itu dilakukan untuk seluruh Gereja, dan untuk itu perlu:
  6. Ajakan untuk konsili: Sama seperti tercapainya pembaruan liturgi, pengakuan kebebasan beragama, ekumenisme dan dialog antar agama menghendaki suatu konsili ekumenis, demikian pula sekarang ini diperlukan sebuah konsili untuk memecahkan permasalahan yang secara dramatis terus membesar sehingga membutuhkan reformasi. Dalam abad sebelum gerakan Reformasi Protestan, Konsili Contans mendekritkan bahwa konsili hendaknya dibuat setiap lima tahun sekali. Namun kuria Roma dengan gemilang berkasil mengebiri keputusan itu. Tidak mengherankan kita bahwa karena takut akan dibatasi kekuasaannya, kuria akan melakukan apa saja untuk mencegah konsili diadakan dalam situasi sekarang ini. Ini semua terserah anda para uskup untuk mendorong diundangkannya sebuah konsili atau sekurang-kurangnya pertemuan representatif para uskup.

 

Dengan Gereja dalam krisis yang dalam ini, inilah himbauan saya kepada anda para uskup yang terhormat: Gunakanlah kekuasaan episkopat anda yang telah ditegaskan oleh konsili vatikan II. Dalam situasi yang urgen ini, mata seluruh dunia tertuju kepadamu. Tak terhitung jumlahnya umat yang kehilangan kepercayaan terhadap Gereja Katolik.  Hanya melalui penanganan yang jujur dan terbuka terhadap masalah ini dan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan, maka kepercayaan mereka akan bisa dipulihkan. Dengan segala hormat saya memohon anda untuk melakukan apa yang menjadi bagianmu – bersama-sama dengan para rekan uskup sejauh dimungkinkan pun pula secara pribadi jika diperlukan – dalam semangat tanpa takut sang rasul (Kis 4: 29, 31). Berikanlah kepada umatmu tanda-tanda pengharapan dan peneguhan and berikanlah kepada gereja kita sebuah perspektif untuk masa depan.

Dengan salam hangat dari komunitas umat beriman kristiani

With warm greetings in the community of the Christian faith,

Yours, Hans Küng – (New York Times Syndicate) © Hans Küng

dari milis

Gereja Katolik Santo Albertus di Bekasi Dirusak dan Diamuk Massa


Amuk Massa Porak-porandakan Gereja Katolik Santo Albertus

BEKASI– Massa yang terdiri dari ratusan orang mulai dari anak-anak hingga orangtua termasuk ibu-ibu menyambangi Gereja Katolik Santo Albertus, Harapan Indah kemudian merusak serta membakar fasilitas gereja.

Massa merusak Gereja Santo Albertus yang masih dalam proses pembangunan di Jalan Boulevard Raya Kav 23 Kompleks Harapan Indah, Bekasi Barat, Jawa Barat pada Kamis malam (17/12/2009).

Sekitar pukul 22.30 massa yang terdiri dari ratusan orang terlebih dulu berkumpul di sekitar Patung Tiga Mojang yang letaknya sekitar 1,5 km dari Gereja dan baru mulai bergerak pukul 22.45. Begitulah penuturan Ketua Umum Panitia Pembangunan Gereja St Albertus, Kristina Maria Rantetana, seperti dikutip Kompas.com pada Jumat (18/12).

“Tidak ada yang orasi. Mereka semua riang, ketawa-ketawa. Enggak ada curiga sama sekali,” kata Kristina.

Lanjutnya, tak lama kemudian, massa bergerak dengan kendaraan masing-masing, melewati Polsek Medan Satria yang jaraknya hanya 500 meter dari Gereja. “Saya ikutin terus massa. Mereka terus berhenti di sekitar Gereja. Tiba-tiba langsung turun dari kendaraan lalu melempari Gereja dengan batu,” tukasnya.

“Mereka teriak-teriak ‘hancurkan..hancurkan….’ Ibu-ibu bawa anak-anak ikutan melempar. Terus mereka masuk ke dalam Gereja lalu mulai membakar. Saya langsung lapor ke Polsek. Beberapa polisi langsung ke Gereja tapi enggak sanggup hadapi massa,” paparnya.

Massa kemudian merusak dan membakar kantor kontraktor yang terletak di samping gereja. Tidak puas, bahkan mereka juga menghancurkan genteng, marmer, ubin, mencabut beberapa pohon, dan memecahkan lampu yang telah terpasang di dalam Gereja.

Kristina Maria R yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Menko Polhukam menjelaskan, “Gereja ini sudah mendapatkan izin pembangunan dan tiang pancang pertamanya sudah sejak 11 Mei 2008.” Imbuhnya, aparat mulai dari Danrem hingga Kapolres Bekasi telah menjamin keamanan bagi kegiatan ibadah ataupun acara penyambutan Natal di gereja ini.

Aksi amuk massa berhasil dihentikan sekitar pukul 24.00, setelah ratusan polisi dari Polres Metro Bekasi tiba di lokasi. Tidak ada satu pun petugas yang bersedia dimintai keterangan prihal peristiwa tersebut.

Polisi yang mendapatkan laporan massa berasal dari Kampung Tarumajaya dan Babelan sempat memasang police line di sekitar gereja pada Kamis malam kemudian mencabutnya kembali pada Jumat pagi. Beberapa orang yang dicurigai sebagai otak aksi perusakan gereja juga telah diringkus

 Sumber: Kristiani Post (http://www. christianpost .co.id/missions/persecution/20091220/5093/amuk-massa-porak-porandakan-gereja-katolik-santo-albertus/index.html)

KRONOLOGI DAN KETERLIBATAN PASTOR RANTINUS MANALU PADA KEBUN KARET DI PURBA TUA


KRONOLOGI DAN KETERLIBATAN SAYA PADA

KEBUN KARET MASYARAKAT DI PURBATUA, KEC. BARUS UTARA

Pendahuluan

Saya, P. Rantinus Manalu, Pr, Pastor Keuskupan Sibolga bertempat
tinggal di Jln. Maraden Panggabean No. 68 Sibolga dipanggil ke Kantor
Polda Sumatera Utara, untuk dipriksa sebagai tersangka kasus Tindak
Pidana “Mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan
secara tidak sah dan atau merambah, membakar kawasan hutan di Register
47 Desa Purba Tua dan Desa Hutaginjang Kecamatan Barus Utara Kabupaten
tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, b
dan d Jo pasal 78 ayat (2) dan (3) UU No. 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan Jo Pasal 55 dan 56 KUHPidana”. Saya dipanggil lewat Surat No.
Pol.: S.Pgl/2530/XII/ 2009/Dit Reskrim tertanggal 09 Desember 2009 yang
ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal POLDA SUMUT, selaku
Penyidik, Kombes Pol Drs. Agus Andrianto, SH. Dalam surat itu dikatakan,
saya hendak diambil katerangan selaki Tersangka oleh Kompol Amwizar dan
Tim, pkl. 09.00 WIB, Rabu, 16 Desember 2009.

Membaca surat itu, dimana kepada saya disangkakan melakukan
tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, tidak bisa saya pungkiri,
saya agak heran sertamerta terkejut. Alasannya, pertama, saya merasa
tidak pernah melakukan satupun unsur pelanggaran yang disebutkan dalam
surat. Kedua, saya merasa tidak pernah memiliki segenggam tanah apalagi
sebidang tanah untuk diusahai sehingga saya dianggap sebagai menggunakan
tanah secara tidak sah. Ketiga, saya pada dasarnya sangat mencintai
lingkungan hidup yang sehat dan hutan alam yang rimbun. Bahkan jika saja
diijinkan, ingin rasanya saya menghijaukan bukit-bukit yang gundul
gersang di Tapteng. Kalau seandainya bisa dihitung kembali, mungkin
sudah ribuan pohon yang saya bibitkan sendiri, kemudian kubagikan ke
warga di kampung-kampung untuk mereka tanami dimana saja bisa ditanami.
Saya sendiri, sudah menanam banyak tanaman pohon dari berbagai jenis.

Paling mengejutkan saya lagi adalah penetapan status saya
sebagai tersangka. Dari segi proses hukum saya tidak tahu
pertimbangannya apa. Saya merasa tidak pernah diperiksa secara resmi
dimana dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pernah dua orang dari
POLDA Sumatera Utara, satu bermarga Manurung dan yang lain Butar-butar,
datang ke tempat saya di Guest House St. Kristoforus Jl. FL. Tobing 17
Sibolga, yang dibawa oleh Kasatreskrim Polres Tapteng J.O Pasaribu. Pada
kesempatan itu, kami ada berlima duduk bersama di meja yang disusun
empat segi di ruang tamu. Mereka bertanya tentang keterlibatan saya pada
pekerjaan penanaman karet di Purbatua. Saya tidak menganggap
perbincanangan itu sebagai bagian pemeriksaan. Sebagaimana halnya
dikatakan oleh J.O Pasaribu, ketika mengontak saya untuk bisa ditemui,
hanya sekedar bincang-bincang. Saya tidak menandatangani apapun saat
itu. Yang bermarga Butar-butar, sebelum meninggalkan tempat saya, masih
meminta nomor hp saya dan berkata, “kalau menurut saya, apa yang Pastor
buat, teruskan saja. Karena baik itu untuk masyarakat,” katanya sambil
bergegas menuju mobilnya. Maka saya sangat terkejut bila saya ditetapkan
langsung sebagai tersangka. Dasarnya apa?

Kalau atas keterlibatan saya pada penanaman karet milik warga
masyarakat Desa Purbatua dan Hutaginjang, Kec. Barus Utara itulah yang
menjadi dasar pertimbangan Polisi menetapkan saya sebagai tersangka,
dengan hati jujur saya mau mencariterakan di sini kronologi keterlibatan
saya. Semoga dengan penuturan dengan penuh kejujuran ini, para pembaca
yang budiman dapat melihat dengan benar dan objektif, kemudian menilai
sendiri, apakah sangkaan pelanggaran Tindak Pidana itu tepat dikenakan
pada saya. Saya mohon agar pembaca yang budiman juga berhati jujur
melihat dan menjatuhkan penilaian. Bagi saya kasus ini penuh dengan
rekayasa dan upaya kriminalisasi atas diri saya yang selama ini dengan
giat melakukan penyadaran pada warga masyrakat agar hak-hak tanah mereka
tidak dirampas oleh pihak yang tidak berhak.

Aktivitas Pemberdayaan dan Penyadaran

Dalam rangka menyikapi kasus-kasus penyerobotan tanah di
Tapteng, saya banyak melakukan kegiatan penyadaran akan hak-hak sumber
penghidupan, khususnya masalah tanah, di tengah masyarakat di Tapteng.
Dalam kegiatan itu saya kerap menjelaskan, salah satu cara untuk
mengamankan tanah dari penyerobotan, selain daripada membuat surat
tanah, juga mengusahainya secara aktif. “Tanamanlah sesuatu, yang bisa
jadi bukti bahwa kau pernah menguasai dan mengusahainya, ” anjurku sering
kepada mereka.

Buah dari kegiatan itu, banyak masyarakat yang sudah mengusahai
kembali lahannya yang sudah lama ditinggal, dengan menanaminya dengan
berbagai tanaman keras. Tapi upaya mereka dalam mengusahai kembali
lahannya, juga menghadapi masalah ketidakmampuan permodalan. Kalau
kembali mengusahai lahan dengan cara yang lama, akan tetap kembali
terulang: tanpa hasil alias gagal. Akan kembali menjadi lahan tidur.

Salah satu kelompok warga masyrakat dari Desa Purbatua, yang
diwakili oleh Robinson Tarihoran, datang menemui saya dan membawa
permohonan atas nama 112 KK warga yang sudah memprakarsai Kelompok Tani
yang diberi nama: “Rap Martua”, yang artinya “Sama-sama Bahagia”. Mereka
mengajukan surat permohonan No. 01/KTR/03/09, tertanggal 11 Maret 2009.
Dalam surat permohonan itu disebutkan, a.l memohon bantuan agar tanah
mereka dijadikan kebun karet dan masing-masing Anggota KT-RM memiliki
lahan sendiri. Menurut keterangan Robinson, yang kemudian diferivikasi
kepada masyarakat setempat, tanah itu sudah diusahai oleh orangtua
bahkan kakek mereka sejak puluhan tahun. Dari beberapa surat tanah yang
disertakan dalam surat permohonan itu kelihatan, sudah ada warga yang
mengusahai lahan itu sejak tahun 1941. Ditulis masih dalam ejaan lama:
doeloe. Dalam daftar nama yang terlampir itu, tercantum luas tanah yang
mereka miliki yang seluruhnya 190,5 hektar.

Gambaran Lahan

Kunjungan pertama saya ke lokasi, Sabtu, 8 Maret 2009. Setelah
melihat lokasi, baru saya katakan kepada mereka ada kemungkinan dibantu,
tetapi harus dibuat surat permohonan. Dari pengamatan saya, lokasi
berada di balik bukit yang mengitari desa Purbatua. Dengan jalan kaki
naik turun bukit, dengan kecepatan normal jalan kaki dibutuhkan waktu
1.5 jam mencapai lokasi itu. Lokasi itu sendiri ada pada posisi lembah
dikelilingi bukit. Tidak ubahnya seperti di dalam kuali.

Pada kunjungan pertama, saya langsung keliling lokasi dan
membuat rekaman handycam areal. Kesan saya, tanah itu sebagian adalah
kebun karet rakyat yang sudah berumur 50-an tahun. Sebagian ada pohon
karet sebesar pergelangan kaki, berbaris, tampak sengaja ditanam
dulunya. Tampak kurang subur. Saya tanya sudah berapa tahun umur karet
itu, sudah 9-10 tahun. Tapi gak mau besar-besar, masih tetap sebesar
pergelangan kaki. Kurang terurus. Bagian paling luas, ditumbuhi semak
gersang, ilalang, tetapi ada juga batang-batang pepaya, durian, petai,
kelapa, bahkan ada “rumah” yang masih utuh bagus, layak huni. Tapi
penghuninya tidak lagi di situ. Segerombolan kerbau masih diangon di
lokasi itu. Pondok tempat kami mengadakan pertemuan dengan warga itu
sendiri dilatarbelakangi kandang kerbau.

Kalau diamati dengan cermat, 80 % lahan bukan terdiri dari
hutan, melainkan semak gersang. Menurut keterangan warga, kegersangan
itu diakibatkan oleh beberapa kali kebakaran hutan di masa lampau.
Selain itu kerbau yang diangon di situ selalu memakan rumput kecil,
sehingga tidak sempat besar. Tidak banyak kayu ukuran besar. Kalaupun
ada, paling se-ukuran besar paha, yah satu-satu lebih besar sedikit.
Maka kalau dikatakan ada penebangan kayu, kayu apa yang ditebang?

Diketahui dan Disetujui Uskup

Membaca proposal itu, saya punya hasrat membantu mereka,
dalam bentuk apapun dan sekecil apapun. Namun saya sadari saya tidak
bisa berbuat lebih banyak bila saya sendiri, tanpa dukungan dari lembaga
gereja, dalam hal ini Keuskupan Sibolga atau pihak lain. Sadar akan hal
itu, saya menghadap Bapak Uskup, Mgr. Dr. Ludovicus Simanullang guna
membicarakan surat permohonan masyarakat tersebut. Setelah mendapat
penjelasan, Bpk Uskup sangat antusias, lalu Uskup menyetujui permohonan
itu dengan ketentuan, saya diminta tetap memperhatikan jalannya
pekerjaan itu. Saya menyanggupi harapan Bapak Uskup. Dana yang dipakai
untuk ini adalah dana sosial yang memang diperuntukkan membantu
masyarakat di bidang pertanian. Jadi tidak benar issu yang dihembuskan
oleh oknum-oknum Pejabat Pemkab Tapteng, yang mengatakan bahwa saya
secara pribadi punya lahan dan melakukan kegiatan investasi di bidang
perkebunan karet di Molhum, Desa Purbatua.

Kenapa Pekerjaan Warga Ini Perlu Didukung

Setelah melihat keadaan lokasi yang begitu gersang, saya semakin
termotivasi membantu warga agar mewujudkan segera pertanian karet.
Bahkan saya berpikir untuk menghutankan lereng-lereng bukit yang
mengitari lokasi itu. “Itu jangan dibabat, nanti kita tanami dengan
pohon mahoni,” anjurku kepada warga. Tapi Robinson menjawab, “di situ
sudah karet rakyat itu, Pastor”, katanya. “Tapi di atasnya itu kan
tidak. Itu kita tanami pohon nanti, jangan diganggu itu,” desakku.
Kenapa pertanian karet untuk rakyat di lokasi ini perlu segera didukung,
inilah sebenarnya alasan yang terkandung di benak saya setelah melihat
keadaan lahan itu:

Bagi warga anggota KT-RM khususnya dan petani karet umumnya
jelas proyek ini akan membawa dan meningkatkan kesejahterakan bagi
mereka. Itu sudah pasti.

Issu lingkungan hidup dan penghijauan. Tanah gersang seperti
lahan Molhum ini memang sangat perlu untuk dihijaukan. Dan cara untuk
itu adalah penanaman pohon. Dan membuat kebun karet adalah pilihan
tepat. Beberapa alasan berikut bisa dikemukakan: masyarakat sendiri
terlibat dalam penghijauan itu (menanam dan memelihara), tidak perlu
gembar-gembor menanam “seribu pohon” yang habiskan menghabiskan dana,
sementara hasilnya belum tentu ada. Mereka akan memelihara karetnya
masing-masing sehingga proses penghijauan lebih terjamin dalam jangka
waktu yang relatif bisa dipastikan.

Hak-hak mereka atas tanah itu tidak akan dirampas orang lagi. Di
daerah agraris seperti Tapteng, tanah merupakan jaminan kesejahteraan
hidup. Hak rakyat petani atas tanah harus dilindungi dari penyerobotan
oleh investor yang sering berkoloborasi dan berkonspirasi dengan
penguasa dalam membodoh-bodohi rakyat petani.

Dari uraian di atas sebenarnya bisa disimpulkan ada tiga tujuan
utama yang memotivasi saya membantu warga Purbatua ini, yakni:
Kesejateraan rakyat, penghijauan, terjaminnya hak rakyat atas tanah.
Maka saya tidak habis pikir bila saya disangkakan sebagai perambah dan
pembakar hutan.

Kebun Karet Proyek Sosial Ketiga

Bukan ini pertama kali Keuskupan Sibolga melakukan proyek sosial
di daerah ini. Penanaman karet di Molhum, Desa Purbatua ini merupakan
proyek sosial ketiga di daerah Barus. Proyek pertama adalah proyek
irigasi yang disebut “Bendungan Sitangkurak” , di Desa Pangaribuan, di
sungai “Husor”. Proyek ini dibuat untuk mengaktifkan kembali irigasi
yang sudah lama hancur yang mengakibatkan masyarakat sekitar Barus tidak
bisa mengelola sawahnya karena tidak terairi. Proyek ini dilakukan oleh
P. Leonhard Beichirge, seorang missionaris dari Sued Tirol. Dana untuk
itu juga dari gereja. Sebenarnya pembuatan proyek ini awalnya hendak
dilakukan dalam kerjasama dengan masyarakat sekitar sendiri. Namun
kemudian, Pemkab Tapteng ikut nimbrung, menjanjikan dana sebesar Rp 125
jt. Padahal kemudian diketahui, menurut penuturan P. Leonhard ketika itu
dana ini tidak semua cair. Yang diterima hanya kisaran Rp 87 jt. P.
Leonhard sendiri mengeluarkan dana tidak kurang dari Rp 325 jt. Sayang
dalam laporan media waktu peristiwa peresmian, dipublikasikan, posisi
partsipasi pendanaan justru terbalik: Keuskupan Rp 100 jt dan Pemkab
Tapteng Rp 300 jt. Saat itu Keuskupan Sibolga tidak berminat sedikitpun
mempermasalahkan kejanggalan itu. Yang penting masyarakat telah mengolah
sawahnya kembali, hasil sudah dicicipi warga.

Proyek kedua adalah proyek jembatan tsunami, pelabuhan atau
dermaga perahu nelayan dan alat-alat tangkap ikan di Aek Busuk, Desa
Lobutua, Kec. Andam Dewi. Proyek ini terkait dengan program rekonstruksi
dan rehabilitasi korban tsunami, 26 Des 2004. Sebenarnya tidak ada dana
dianggarkan untuk rehabilitasi di daerah Tapanuli Tengah, tapi saya
selaku Direktur Eksekutif Caritas Keuskupan Sibolga ketika itu berhasil
mengarahkan perhatian dan meyakinkan mitra kerja kami dari Caritas
Austria. Proyek itu sangat berguna bagi masyarakat. Mereka menyetujui
proyek rehabilitasi di Tapteng yang keseluruhannya menelan biaya lebih
kurang Rp 500 jt itu. Proyek ini tidak dilakukan oleh Caritas Keuskupan
Sibolga, tetapi juga – justru itu yang paling berharga – masyarakat,
mulai dari anak-anak hingga orangtua bergotong royong membangun jembatan
ini. Saya bangga sekali dengan anak-anak kecil dan manis yang merasa
begitu membutuhkan jembatan ini ikut berpartisipasi. Setiap kali mereka
lewat dari jembatan itu – pergi dan pulang sekolah – mereka membawakan
satu dua batu di tangan dan meletakkannya di tumpukan batu yang sedang
orangtua mereka kerjakan secara gotong royong.

Alasan kenapa saya berusaha menarik perhatian mitra kami Caritas
Austri untuk membangun jembatan dan membantu para nelayan di sana, tidak
lain karena saya menerima laporan bahwa dua bulan setelah tsunami, tidak
ada siapapun, baik organisasi termasuk Pemkab Tapteng datang memberi
bantuan kepada mereka. Padahal jembatan kayu yang mereka bangun secara
gotong royong sudah ambrol, anak-anak setiap hari harus naik perahu
menyeberangi Aek Busuk bila mereka hendak pergi

Ada permintaan dari Bupati Tapteng Drs Tuani Lbn Tobing, Msc
agar pembangunan jembatan dilakukan dengan kerjasama dalam pendanaan.
Tetapi bupati juga mengusulkan satu jembatan besar sekalian, sampai
kapasitas mencapai tonase truck besar. Karena pertimbangan Caritas telah
menyanggupi dananya dan tentu saja juga karena khawtir kasus pendanaan
proyek “Bendungan Sitangkurak” terulang, saya menolak untuk kerjasama di
bidang pendanaan.

Rancang bangun jembatan yang panjangnya 116 meter lebar 2.10
meter terbuat dari beton bertulang dengan sistim sambung perbagian dan
diperhitungkan tahan gempa hingga 7 pada schala rechter. Juga
dipertimbangkan kelestarian alam dan kebutuhan masyarakat nelayan.
Jembatan bisa diperpendek menjadi hingga hanya 75 m, tetapi sungai akan
sebagian tertimbun dan masyarakat yang bermukim di “pulau delta” itu
tidak mendapat akses masuk secara leluasa. Atas pertimbangan ekosistem
dan lingkungan sungai itulah jembatan dibuat sedemikian panjang. Apakah
masuk akal, saya dituduh tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dan
kelesatarian alam dalam membantu warga Purbatua.

Kesepakatan Dengan Warga

Pada kunjungan pertama di Molhum itu kami juga membicarakan
hal-hal yang terkait dengan kesepakatan agar permohonan bisa
dipertimbangkan untuk dikabulkan. Pada kesempatan itu kami meminta
kepada Robinson Tarihoran agar juga menghadirkan warga yang menjadi
anggota KT-RM. Inilah kunjungan saya yang pertama di lokasi itu. Saya
dengan warga yang jumlahnya sekitar 40 orang itu berbincang-bincang
bersama di salah satu pondok warga di lokasi itu. Pada kesempatan itu
kami berhasil membuat kesepakatan lisan berikut:

Masing-masing warga KT-RM mengolah tanahnya sendiri.

Batas masing-masing dengan lawan batasnya dijelaskan, tidak
boleh ada sengketa batas. Tanahnya tidak akan ditanami karet jika mereka
bersengka batas.

Keuskupan tidak mau menyediakan bibit untuk satu orang dengan
luas tanah lebih 2 hektar.

Bagi mereka yang punya luas lahan lebih dari 3 hektar, diminta
agar bersedia membagikan sebagian lahannya itu kepada warga atau
keluarga/kerabatnya yang tidak punya lahan. Keuskupan tidak hendak
membantu orang kaya tetapi orang yang lebih membutuhkan.

Keuskupan bertanggungjawab menyediakan bibit, hingga siap tanam
dan melakukan pemeliharaan (pemupukan) hingga berproduksi.

Inilah kesepakatan- kesepakatan yang kami buat ketika itu. Jadi
saya atas nama Keuskupan Sibolga tidak pernah berpikir untuk membeli
tanah warga. Ada juga usul masyarakat, agar ada bantuan untuk kebutuhan
rumah tangga, agar asap dapur tetap mengepul. Pertimbangannya, bila
mereka mengolah lahan itu, mereka terpaksa meninggalkan pekerjaan lain
seperti menderes, bisa terbengkalai memenuhi kebutuhan dapur. Memang
pada saat itu perekonomian sangat sulit. Mereka mengusulkan Rp 800 rb
per hektar. Usul ini masih harus dipertimbangkan, namun agar mereka bisa
membeli parang dan alat-alat yang dibutuhkan mengolah lahannya,
Keuskupan menyanggupi memberikan Rp 200 rb per KK dulu agar langsung
bisa bekerja.

Jalannya Pekerjaan Pemberian Bantuan

Sejak dimulai pekerjaan pertanian karet di Molhum ini, saya
hanya dua kali menginjakkan kaki di lokasi. Pertama, sewaktu kami
mengadakan kesepakatan dengan warga, Sabtu (8/3/2009), Kedua, dua minggu
lalu, Sabtu, 5 Desember 2009. Kunjungan kedua ini saya lakukan perlu
karena akhir tahun, saya biasanya memberikan laporan kepada Uskup pada
akhir tahun. Terus terang saya tidak punya waktu untuk sering ke sana.
Namun saya tetap pantau dan saya ikuti perkembangan dengan mencermati
progres pekerjaan berdasarkan informasi dan laporan Robinson Tarihoran
yang sudah diangkat warga menjadi ketua KT-RM dan kemudian saya hunjuk
menjadi koordinator. Saya percaya pada masyrakat, mereka pasti melakukan
yang baik karena mereka bekerja untuk mereka sendiri.

Begitu kesepakatan dibuat, dua minggu kemudian, saya sudah
melakukan pemesanan bibit karet “mata tidur” ke perkebunan di Ser
Belawan. Bibit karet ini masih baru diokulasi, masih belum siap tanam.
Begitu sampai bibit di Purbatua, warga masih mengangkutnya ke lokasi
Molhum dengan memikul secara gotong royong. Mereka membagi-bagi menjadi
pack-pack kecil agar tidak terlalu berat untuk dipikul satu orang. Semua
dilakukan secara gotong royong, tanpa bayar. Peraturan yang disepakati
di antara mereka, siapa tidak pernah ikut membawa bibit ke lokasi,
penanaman di tanahnya akan belakangan. Karena itu pada umumnya mereka
semua terlibat dalam pengangkutan bibit dan bahan-bahan lain yang
dibutuhkan.

Bibit “mata tidur” sebenarnya belum siap tanaman, masih harus
ditanam di polybag dan tentu masih butuh perawatan: menyiram, memupuk,
menyiangi rumput, dlsb. Semua itu dilakukan oleh warga Kelompok Tani.
Namun khusus untuk pekerja 5-10 orang ini, karena mereka biasanya
bermalam di Molhum, mereka mendapat uang makan Rp 30 rb seorang pe hari
kerja. Saya memang mengatakan, biaya pembibitan termasuk pemupukan dlsb,
hingga siap tanam menjadi tanggungjawab keuskupan. Kalau mereka tidak
diberi uang makan, mereka lalu makan apa?

Melihat cara kerja ini, pekerjaan ini sebenarnya kan pekerjaan
rakyat. Sama sekali tidak ada indikasi bahwa saya melakukan investasi di
lokasi tersebut. Peranan saya hanya mengontrol, menyediakan alat-alat
dan perlengkapan yang dibutuhkan. Dananya dari fund sosial Keuskupan
Sibolga. Jalannya proyek kebanyakan warga sendiri yang menjalankan di
bawah koordinasi Robinson Tarihoran dan teman-temannya. Maka kalau
kehadiran saya di situ dituding sebagai investor, rasanya aneh. Apalagi
saya disebut sebagai perambah dan pembakar hutan, kapan itu saya
lakukan. Saya hanya dua kali ke lokasi. Dan siapa saksi yang sudah
diperiksa dan ditahan, yang memberikan kesaksian saya pernah melakukan
pengrusakan hutan. Rasanya sangatlah tidak tepat kalau saya begitu saja
ditetapkan sebagai tersangka perambahan dan pembabatan hutan.

Hingga sekarang, bibit yang sudah diserahkan 100.000 batang
“mata tidur” dan sudah berumur antara 4-8 bulan di media pesamaian.
Sebagian besar siap untuk ditanam. Sekitar 25 hektar dari 200 hektar,
sudah dilobang tanam. Kemudian warga Purbatua geger dengan issu dari
Pemkab. Tapteng, tanah mereka adalah hutan register. Betapa beratnya
hidup menjadi orang kecil dan rakyat biasa daerah Tapteng ini.

Lokasi Molhum, Desa Purbatua di Luar Hutan Register

Apakah lokasi itu memang benar hutan register? Saya pastikan hal
itu tidak benar. Sayapun tidak terlalu bodoh mau melakukan pelanggaran
hukum hanya sekedar mau membantu orang, tanpa ada harapan adanya
keuntungan pribadi saya. Melihat gambaran yang saya jelaskan di atas,
kita bisa menarik kesimpulan berikut: Pertama, lokasi atau daerah itu,
sudah lama di huni oleh penduduk, bahkan puluhan tahun lalu. Bangunan
rumah masih ada di situ. Tanaman mengitari pemukiman penduduk, sangat
jelas tampak. Tapi mungkin faktor keterpencilan dan tuntutan akan
pentingnya pendidikan anak, menyebabkan keluarga itu pindah dari sana ke
pesisir. Kedua, di arah puncak gunung, 8 km dari lokasi itu, masih ada
perkampungan penduduk yang dikenal dengan nama “Huta Gugung”. Daerah ini
dikenal sebagai sumber buah durian yang enak di sekitar Barus. Setiap
hari Jumat dan Sabtu, warga Purbatua dan warga Huta Gugung banyak
melewati lokasi, memikul karet mereka yang hendak dijual ke pekan atau
ke toke karet. Dan yang paling memastikan adalah temuan patok batas
hutan register itu sendiri. Warga sudah lama menemukan dua patok hutan
lindung: satu bertuliskan BHL 308, berlokasi tempat yang dikenal
masyarakat dengan nama Tombak Lalo, berjarak sekitar 10 km dari Molhum.
Yang satu lagi bertuliskan BHL 312, berlokasi di tempat yang dikenal
dengan Aek Gambir, berjarak kurang lebih 8km dari Molhum. Bukti-bukti
ini sangat kuat memastikan bahwa Molhum berada di luar areal hutan
register.

Sebenarnya warga masyarakat sendiri sudah sejak awal
mengingatkan personil dari POLDA Sumatera Utara, maupun dari Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapanuli Tengah, akan adanya penemuan
patok batas hutan register di atas gunung sana, masih jauh. Juga sangat
disayangkan sikap tidak mau mendengar hati warga, setiap kali warga
mengajak Anggota POLDA Sumatera Utara dan juga Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Sumut dan Tapteng, agar bersedia naik gunung ke lokasi dimana
patok berada, namun mereka tidak pernah mengindahkan perkataan dan usul
warga. Sepertinya mereka sudah punya tujuan dan keinginan sendiri yang
harus dicapai, yakni menjerat saya dan Robinson Tarihoran dengan kasus
sekarang.

Komnas HAM: Pekerjaan Lahan Teruskan

Pada kunjungan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) ke
Tapteng, Rabu (25/12) lalu, warga Desa Purbatua dan Hutaginjang mencegat
perjalan Tim di Desa Sihorbo, Kec. Barus Utara. Mereka menyampaikan
pengaduan mereka perihal tanah yang sedang dipersoalkan oleh pihak
Pemkab. Tapteng. Robinson Tarihoran tampil sebagai pembicara warga,
menceriterakan kronologi pengusahaan lahan itu mulai dari kakek dan
orangtua mereka sejak puluhan tahun lalu. Lalu sekarang, demikian
Robinsan, ada larangan dari Pemkab Tapteng, warga tidak bisa mengusahai
lahan itu dengan alasan masuk kawasan hutan register. “sejak dari dulu
kakek/nenek dan orangtua kami sudah mengusahai lahan itu. Tidak pernah
diketahui orang di situ hutan register. Batas Hutan register masih jauh
di atas gunung sana, kenapa sekarang dikatakan itu hutan register?” kata
Robinson mempertanyakan.

Menanggapi pengaduan itu, Johny Nelson Simanjuntak yang
didampingi oleh Husendro mengatakan, bila memang sejak dari dulu kawasan
itu pasti tidak masuk kawasan hutan register kenapa sekarang jadi
bermasalah. “Kalau memang sudah sejak lama dikelola dan sudah pasti
ditemukan patok batas hutan register itu jauh dari lokasi itu, silahkan
lanjutkan kerjakan lahan itu. Kalau ada yang melarang, nanti laporkan
sama saya. Saya ini birbicara atas nama lembaga negara,” kata Johny
menegaskan. Ketika itu hadir banyak intel-intel polisi. Pernyataan itu
didengar juga oleh mereka. Bila tidak salah, ada intel juga yang merekam
pernyataan itu dengan handycam.

Lalu kenapa sekarang ada kasus perambahan dan pembakaran hutan
register? Apakah Kamnas HAM sebagai lembaga negara suaranya tidak
dianggap apa-apa oleh Pemkab Tapteng dan aparat penegak hukum kita?
Mohonlah kiranya agar dalam penanganan kasus-kasus menyangkut rakyat
kecil, aspek-aspek hak-hak azasi itu dikedepankan oleh aparat penegak
hukum kita.

Ada Investor Pilihan Pejabat Pemkab Tapteng Menginginkan Tanah
Molhum

Bulan Juni 2008, dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Tapanuli Tengah pernah turun ke Molhum dan melakukan perintisan
penentuan batas yang hendak dikelola seorang calon investor. Kepala Desa
Purbatua mengetahui hal ini karena rumahnya menjadi titik kumpul ketika
mau pergi ke lahan di Molhum. Pada waktu itu, Robinson Tarihoran diajak
juga ikut melakukan perintisan. Perintisan dilakukan. Nama-nama mereka
yang terlibat ketika itu:

Martin Simanjuntak

Gulmok Tarihoran

Robinson Tarihoran

Damril Limbong

Gohi Simanjuntak

Nama yang disebut terakhir adalah orangnya Bupati Drs. Tuani
Lbn. Tobing ketika mereka melakukan penguasaan tanah warga di Sipaubat
dan Desa Lobutua, Kec. Andam Dewi. Tidak lama setelah pengukuran itu,
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tapteng turun juga ke lokasi dan mulai
mengukur luas lahan. Menurut keterangan Robinson Tarihoran, luas tanah
keseluruhan yang berhasil diukur dan hendak dikelola oleh investor
mencapai 1.300 Ha. Suatu luas yang pantastis. Kalau ini sempat beralih
ke tangan investor dengan model apa yang terjadi selama pemerintahan
Tuani Lbn Tobing ini, bisa dipastikan bahwa warga Purbatua dan Huta
Ginjang akan menderita di masa depan.

Melihat gelagat tidak baik itu, Robinson Tarihoran sering
berkonsultasi kepada saya tentang tanah di Molhum. Ia sendiri punya
sikap, dan tentu mengajak rekan generasi mudanya dan masyarakat, lahan
di Molhum tidak akan pernah jatuh ke tangan investor yang dimasukkan
Pemkab Tapteng. “Sudah banyak kita petik pelajaran yang tidak baik
dengan kehadiran PT. Nauli Sawit,” kata Robinson.

Orang-orangnya Bupati sudah membaca gelagat dari Robinson yang
tidak akan meluluskan rencana mereka. Robinson mulai dibujuk dan
diiming-imingi banyak hal. Gohi Simanjuntak pernah membujuk dia agar
mendorong masyarakat memberikan tanahnya untuk dikelola investor.
Robinson menjawab dengan mengatakan, “kenapa kepada saya, apalah saya.
Raja kampung dan pengetua kan masih ada,”. Juga kepadanya pernah
ditawarkan, kalau lahan di Molhum jadi dikelola, ia akan mendapat bagian
10 hektar dan truk satu unit. Kembali Robinson memberikan jawaban dengan
tidak terlalu serius, “kalau hanya sayanya makan apalah artinya itu”.
Kepada Robinson juga pernah dianjurkan, bila membutuhkan sesuatu, agar
pergi ke rumah calon investor itu yang disebutkan sebagai bermarga
Pasaribu dan beralamat di Jln. Sisinga Mangaraja No. 30 Sibolga. Rupanya
ancaman akan adanya penyerobotan inilah yang semakin mendorong keinginan
Robinson membentuk kelompok tani dan memohon bantuan ke Keuskupan
Sibolga agar masyarakat mampu dengan segera mengolah lahan mereka.

Akibat sikap Robinson Tarihoran yang tidak mau diajak kerjasama
mendukung kehadiran invstor itu, ia dan keluarganya sudah dijadikan
target sasaran oleh “kelompok yang berseberangan” . Benar, pada hari
Minggu, rumah orangtua Robinson, tempat dia tinggal, pada siang hari,
pada saat orang mengikuti kebaktian di gereja, dibakar oleh orang yang
tidak dikenal. Syukur rumah itu tidak sempat habis dilalap api. Kepulan
asap pekat menyadarkan orang yang sedang duduk-duduk di kedai di
belakang rumahnya. Mereka langsung memadamkan api yang sudah sempat
menghanguskan lemari dan sudah mulai menjilat bagian atap rumah. Dari
investigasi kami, cukup kuat keyakinan bahwa pelaku adalah bagian dari
Kelompok yang membakar rumah Edianto Simatupang, seorang aktivis, yang
juga korban penikaman waktu Unjuk Rasa Damai di depan Kantor Gubernur di
Medan.

Rupanya, Bupati merasa harus turun tangan untuk mendorong dan
mempengaruhi masyarakat. Pada acara Pulang Bersama para Perantau yang
berasal dari Desa Sihorbo dan Hutaginjang, Bupati hadir dan memberikan
kata sambutan. Sebenarnya Panitia yang sudah dibentuk dari Jakarta,
tidak terlalu mengharapkan dan tidak mendukung rencana kehadiran Bupati.
Namun, “orang-orangnya” Bupati bersikeras agar Bupati diundang dan
diberi kesempatan memberi kata sambutan. Memang betul, Bupati datang dan
menyampaikan kata sambutan. Dalam kata sambutannya, Bupati mendorong
masyarakat agar memberikan tanahnya dikelola oleh investor yang akan
datang membawa modal besar, mumbuka lapangan kerja, dst..dst…dst.
Ketika itu nyata sekali bagi warga yang hadir pada acara itu, Bupati
Tapteng sangat berminat dengan lahan Molhum untuk diberikan kepada
investor. Tetapi warga tetap memilih, lahan itu hendak dikelola sendiri.

Penutup

Dari pemaparan apa adanya di atas, pembaca yang budiman pasti
sudah mendapat gambaran mengenai aktivitas saya dikaitkan dengan issu
perambahan dan pembakaran hutan register di Molhum. Saya persilahkan
pembaca budiman mencermati dan merefleksikan, dan kemudian menilai
apakah yang disangkakan itu benar dan tepat dikenakan pada saya. Jika
seandainya lahan Molhum itu jadi diberikan kepada investor pilihan
Bupati, maka persoalan menyangkut hutan register pasti tidak ada. Kuat
keyakinan saya bahwa issu perambahan hutan register adalah kasus yang
dibangkitkan tanpa bukti yang kuat. Tapi dengan tujuan yang jelas,
Pertama, untuk masyarakat agar tidak mengusahai lahan ini, karena
kecewa, investor pilihan tidak jadi menguasai dan mengusahai lahan itu.
Kedua, menghentikan saya dalam kegiatan-kegiatan advokasi membela
hak-hak rakyat, khususnya mereka yang tidak berdaya, korban kebohongan,
dengan cara mengirim saya ke penjara.

Jadi kesimpulan saya, kasus ini direkayasa untuk
mengkriminalisasi saya sebagai orang yang getol dan yang tidak mau surut
dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat atas tanah warga transmigrasi
dan para petani di beberapa kecamatan di Tapteng yang diserobot oleh PT.
Nauli Sawit. Setelah pengaduan kami ke Komnas HAM mendapat tanggapan
sirius, situasi panas dan gerah mewarnai jajaran pejabat Pemkab Tapteng,
khususnya mereka yang terlibat dalam praktek penyerobotan tanah.

Tapi sungguh saya sayangkan, kenapa POLDA Sumatera Utara
menanggapi laporan pihak Pemkab. Tapteng ini tanpa melakukan proses
hukum yang wajar dalam menentukan saya sebagai tersangka. Kalau
seandainya kasus ini ditanggapi secara profesional dan proporsional,
saya yakin tidak akan seperti ini. Tampanya kembali perlu diulangi
ajakan Presiden R.I Soesilo Bambang Yudhoyono, agar Polri, KPK dan
Kejaksaan membenahi secara internal institusinya, yang dikemukakan pada
saat menyampaikan sikap atas kasus cicak dan buaya. Apakah POLDA
Sumatera Utara mendengarkan seruan Presiden itu?

Demikian saya buat kronologi kasus dan gambaran keterlibatan
saya di proyek sosial penanaman karet di Desa Purbatua dan Hutaginjang
ini yang saya sampaikan dengan apa adanya, namun dipenuhi rasa
tanggungjawab. Semoga bermanfaat terutama bagi mereka yang kita bela.

Minggu, 13 Desember 2009

P. Rantinus Manalu, Pr

Ketua Komisi Justice ang Peace Keuskupan Sibolga.

Sumber: Milis APIKatoklik

Rumah Ibadah di Temanggung Dirusak dan Dibakar


TEMANGGUNG – Kembali sebuah rumah ibadah menjadi sasaran perusakan dan pembakaran oleh massa tidak dikenal di Desa Tlogowero, Kecamatan Bansari, Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (6/12).

Dari keterangan yang dihimpun menyebutkan, peristiwa dimulai saat puluhan orang datang ke tempat itu, lalu merusak bangunan tempat ibadah tersebut, hingga tinggal kerangka bangunan.

Massa menghancurkan genteng, melepas jendela dan pintu kemudian dibakar. Aksi perusakan tersebut berlangsung cepat. Perusakan itu diduga karena mereka tidak menghendaki keberadaan rumah ibadah itu.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Temanggung AKBP Antony Agustinus Koylal membenarkan kejadian tersebut dan polisi sedang mendalami kasus itu.

“Kami masih menyelidiki kasus tersebut dan melakukan koordinasi dengan kepala desa dan camat setempat,” ujarnya, seperti dikutip oleh Kompas.com.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, urainya, satu regu polisi mengamankan tempat tersebut. Polisi juga memasang garis polisi mengelilingi bangunan yang rusak tersebut dan tim identifikasi dari Polres Temanggung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Menurutnya, peristiwa serupa juga pernah terjadi pada tahun 2007 dan mereka telah bersepakat untuk damai. “Hingga saat ini belum ada saksi yang kami minta keterangannya,” tukasnya.

Kapolres juga berharap kepada masyarakat setempat untuk tidak mudah terprovokasi. “Kami juga meminta tokoh masyarakat untuk tetap menjaga suasana agar tetap kondusif,” tukasnya.

Sumber: http://www. cc hristianpost. co.id/missions /persecution / 20091207/5068/Rumah-Ibadah-di-Temanggung-Dirusak-dan-Dibakar/index.html