Spanduk Larang Ibadah Muncul di Parung


Spanduk larang ibadah di Parung Bogor sejak Minggu (18/12) (Foto: Istimewa)

Menjelang Natal dan tahun baru, spanduk pelarangan kegiatan ibadah di Gereja St Johannes Babtista, Parung Bogor bermunculan. Spanduk bertuliskan, “Kami Masyarakat Muslim Parung Mendukung dan Akan Mengawal SK Bupati Nomor: 453.2/556-Huk Perihal: Penghentian Seluruh Kegiatan Gereja Katolik Paroki Santo Babtista Parung” muncul sejak Minggu (18/12) lalu.

Meski demikian, kesaksian seorang warga dari Parung menyebutkan bahwa ibadah hari Minggu lalu di lokasi itu tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat aparat keamanan.

Menanggapi ini, Ketua Komisi Hubungan Antara Agamga dan Kepercayaan Keuskupan Semarang Aloys Budi Purnomo menilai, munculnya spanduk seperti itu mencerminkan masih amburadulnya perspektif kebebasan beragama di neger ini. “Sayangnya elit politik dan pejabat kita selalu bungkam tak berdaya membela rakyatnya sendiri,” ujarnya. [A-21]

Sumber: SUARA PEMBARUAN Rabu, 21 Desember 2011

Selesaikan Masalah Pendirian Rumah Ibadah


Pemerintah dinilai lebih mementingkan pembangunan mal dibandingkan rumah ibadah.
Masalah pendirian rumah ibadah yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia harus segera dise lesaikan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Kerukunan Antarumat Beragama Slamet Effendy Yusuf menegaskan, penyelesaiannya perlu melibat kan tiga pilar, yakni majelis agama, pemerintah, dan penganut agama itu sendiri.

Pembahasannya harus dilandasi semangat kebangsaan dan kebersamaan, bukan lagi sekterian agama masing-masing, ujar Slamet ke pada Republika, Rabu (21/12). MUI mengingatkan, peliknya masalah pendirian rumah ibadah telah menjadi persoalan bangsa Indonesia, bukan agama tertentu saja.

Menurut Slamet, semua umat-Muslim dan non-Muslim masih mengalami kesulitan dalam membangun rumah ibadah, terutama di wilayah minoritas. MUI memiliki fakta dan data bahwa ko munitas Muslim di provinsi Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali juga mengalami hambatan saat mendirikan masjid atau mushala.

Demikian halnya dengan umat Nasrani, di Jawa Barat, misalnya. Jadi, bu kan semata-mata kesulitan umat tertentu, ungkapnya. Pendirian tempat ibadah, kata dia, merupakan sebuah kebutuhan, sehingga tak ada alasan untuk ditolak. Semestinya, lanjut Slamet, hal ini berlaku di semua tempat dan pemeluk agama apa pun.

Bila di sebuah wilayah terjadi penolakan, papar Slamet, pemerintah ditun tut untuk memberikan alternatif lokasi yang layak. MUI khawatir, bila tak segera diselesaikan problematika tersebut akan terus berulang. Menurut dia, MUI memiliki komitmen untuk menggelar dialog untuk menyelesaikan masalah pendirian rumah ibadah dari semua agama.
Saat ini, MUI sedang mengumpulkan fakta permasalahan pendirian rumah ibadah dari semua agama yang terjadi di Tanah Air. Rencananya, kumpulan fakta itu menjadi bahan utama untuk menggugah kesadaran kebersamaan dan kerukunan. Rencananya, dialog itu akan digelar pada akhir Januari 2012.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Pembangunan Umat Ahmad Zainuddin menegaskan, pembangunan rumah ibadah di Indonesia perlu di atur secara jelas. Semua tokoh agama, kata dia, harus memiliki komitmen untuk menaati aturan pendirian rumah ibadah itu.

Di dalam masyarakat majemuk yang di dalamnya banyak agama, aturan itu sangat penting guna meng hindari hal-hal yang tidak diinginkan, ujar Zainuddin. Sebenarnya, kata dia, Indonesia sudah me miliki aturan terkait dengan masalah hubungan antarumat beragama, yang salah satunya mengatur mekanisme pembangunan rumah ibadah.

Aturan itu, kata Zainuddin, berupa Peraturan Bersama Menteri (PBM). Diakuinya, aturan itu tidak memiliki sanksi bagi pelanggar.

Direktur Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (Insists) Dr Hamid Fahmy Zarkasyi juga berpendapat, pembangunan rumah ibadah dan kerukunan antarumat beragama perlu ada aturannya. Tren seperti ini tidak hanya di Indonesia, tetapi terjadi juga di negara Barat, ujar Fahmi.

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Antonius Benny Susetyo mengatakan, pemerintah harus menyediakan tata kota dengan menfasilitasi lokasi tempat ibadah. Selama ini, kebijakan itu belum pernah diterapkan oleh pemerintah.

Pihaknya menilai, pemerintah lebih me mentingkan pembangunan mal di bandingkan rumah ibadah yang memiliki multifungsi, mulai dari pembinaan spritualitas hingga pelayanan sosial kemasyarakatan. ed: heri ruslan

(Republika, 22 Desember 2011)

MUI Tak Larang Muslim Buka Bersama di Gereja


(31/7/2011)Sejumlah gereja di Yogyakarta kerap menggelar acara buka puasa bersama pada bulan Ramadan, sebagai bentuk toleransi umat beragama. Majelis Ulama Indonesia DIY pun tidak melarang gereja-gereja tersebut untuk melakukan kegiatan buka puasa bersama bagi umat Islam.

“Kami tidak melarang pengurus gereja buka bersama di gereja. Tidak ada larangan dari agama,” kata Ketua MUI Daerah Istimewa Yogyakarta, Toha Abdurrahman, kepada VIVAnews.com, Minggu 31 Juli 2011. Menurutnya, Islam tidak melarang umatnya untuk berbuka puasa di tempat ibadah agama lain.

Tapi, Toha menambahkan, sebaiknya umat Islam tidak perlu sampai buka puasa di Gereja. MUI Yogyakarta juga mengimbau pemilik warung makan atau pedagang makanan agar jangan terlalu memamerkan barang dagangannya. Lebih baik lagi, kata Toha, apabila warung atau dagangan buka di malam hari saja.

Menyambut bulan suci Ramadan, MUI Yogya pun mengimbau pada semua perusahaan yang ada di wilayah DIY untuk mengurangi jam kerja pegawainya. “Kepada pemerintah, kami juga mengimbau untuk mengurangi jam kerja Pegawai Negeri Sipil,” kata Toha.(vivanews.com)

 

Penusuk Pendeta HKBP Divonis 5 Bulan Lebih


Liputan6.com, Bekasi: Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, menjatuhkan hukuman lima bulan 15 hari penjara kepada Ketua Front Pembela Islam Bekasi Raya. Murhali Barda terbukti menganiaya jemaat Huria Kristen Batak Protestan Bekasi, sehingga seorang pendeta terluka parah karena ditusuk.

Dalam fakta persidangan, terdakwa terbukti menyebarkan pesan singkat atau SMS yang berisi hasutan dan permusuhan. Akhirnya terjadi penusukan pendeta HKBP Luspida Simanjuntak. Usai persidangan, Murhali Barda mengaku siap menerima hukuman. Adapun sidang pembacaan vonis itu dihadiri puluhan anggota FPI.

Vonis ini tak jauh berbeda dengan tuntutan jaksa yang enam bulan penjara di Pengadilan Negeri Bekasi. Jaksa menganggapnya terdakwa terlibat dalam kasus tindak kekerasan terhadap jemaat HKBP yang akan beribadah di Ciketing, Bekasi, Jawa Barat, 12 September tahun silam

(liputan6.com)

Syafii Maarif Sebut Dipo Alam Kehilangan Hati Nurani


Solo – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif, menyesalkan sikap Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang menyerang martabat para tokoh yang mengkritisi pemerintahan SBY. Syafii menyebut Dipo berpikir destruktif dan telah kehilangan hati nurani.

Hal tersebut disampaikan oleh Syafii Maarif dalam orasi politik pada deklarasi rumah pengaduan pembohongan publik di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Solo, Jumat (11/2/2011).

Dalam pidato tersebut, Syafii mengatakan Dipo telah dengan sengaja menyerang para tokoh antipembohongan dengan menyebut para pengkritik itu sebagai gagak hitam pemakan bangkai yang nampak seperti merpati berbulu putih.

“Ucapan itu disampaikan oleh seorang mantan aktivis mahasiswa yang kini telah duduk sebagai Sekretaris Kabinet. Saya katakan, dengan pernyataan itu menunjukkan dia seorang yang kreatif tetapi destruktif dan telah kehilangan hati nurani,” ujarnya.

Lebih lanjut Syafii menegaskan, gerakan antipembohongan tidak pernah mengarah pada terjadinya pemakzulan kekuasan. Gerakan tersebut digelorakan untuk bersama membangun negara yang sedang dalam kondisi terpuruk.

“Kita ingin bangkit bersama menjadi lebih baik. Yang pasti, perubahan itu harus ada,” tegasnya.

Deklarasi rumah pengaduan pembohongan publik di Solo tersebut dihadiri oleh sekitar 300 orang dari kalangan aktivis LSM, mahasiswa, politisi dan tokoh-tokoh lokal. Sedangkan beberapa tamu dari Jakarta yang hadir diantaranya Romo Beny Susetyo, Sukardi Rinakit, Ray Rangkuti, dan Effendi Gazali.

(mbr/fay)

Sumber: detiknews.com, 11 Feb 2011

Gereja Katolik Temanggung juga diamuk massa


Selasa, 8 Februari 2011, pagi ini jam 11.10 saya mendapat berita dari Rm.  Sadhana, MSF, pastor pembantu Paroki Temanggung, bahwa gereja Katolik Temanggung diamuk massa. Berita selengkapnya menyusul. Mohon supaya berita disampaikan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mengatasi masalah tersebut. Salam, doa ‘n Berkah Dalem, + J. Pujasumarta

(milis APIK)

Menurut informasi dari sumber yang bisa dipercaya: Massa yang di luar ini kemudian merusak gereja-gereja setelah terjadi keributan di depan PN Temanggung. Gereja yang sudah dirusak : Gereja Katolik St.Petrus dan Paulus, dengan menghamburkan hosti, Gereja Bethel Indonesia, Gereja Pantekosta, mobil dalmas dibakar dan sepeda moto.

 

Massa Rusak Gereja dan Bakar Sejumlah Motor


Jakarta – Massa yang mengamuk akibat sidang SARA di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah meluas. Massa yang beringas merusak sejumlah bangunan yang berada tidak jauh dari Pengadilan Negeri (PN) Temanggung. Salah satunya Gereja Shekinah.

“Iya, ada gereja yang dirusak, Gereja Sekhinah ada di tengah Kota Temanggung,” kata salah satu petugas jaga di Polres Temanggung yang enggan disebut namanya kepada detikcom, Selasa (8/2/2011).

Namun petugas itu menolak memberikan keterangan lebih rinci. “Nanti ya, nanti ya,” katanya seraya menutup telepon. Berdasarkan penelusuran detikcom, gereja itu terletak di Jalan Soepeno no 11 A, Temanggung.

Sementara itu, massa juga membakar sejumlah motor yang diparkir di halaman gereja. Hingga saat ini, bangkai sejumlah motor yang gosong itu masih berada di lokasi. Aparat kepolisian sudah menjaga lokasi ini.

Selain itu, ada sebuah bangunan yang merupakan sebuah sekolah juga dirusak oleh massa. Seorang polisi tampak menyemprotkan sebuah air melalui selang untuk memadamkan api.

Kerusuhan itu dimulai saat terdakwa kasus penistaan agama Antonius Richmond Bawengan dituntut lima tahun penjara. Tuntutan itu dinilai terlalu ringan. Sidang sebelum-sebelumnya memang selalu diwarnai aksi demo.

Polisi sudah mengevakuasi terdakwa ke Semarang. Menurut Kapolda Jateng Irjen Pol Edward Aritonang, situasi di pengadilan sudah mulai kondusif. “Kejadiannya tadi pukul 10.00 WIB, sekarang sudah mulai kondusif. Saya lagi di jalan menuju lokasi,” ungkap Edward yang berkedudukan di Semarang ini.

Sidang kasus ini selalu dihadiri pengunjung dari berbagai ormas dan sering terjadi kericuhan. Menyitir Media Indonesia Online edisi Kamis, 20 Januari 2011, kasus yang menjerat warga asal Manado ini terjadi pada 3 Oktober 2010. Ketika itu Antonius yang menggunakan KTP berdomisili di Kebon Jeruk, Jakarta menginap di tempat saudaranya di Dusun Kenalan, Desa/Kecamatan Kranggan, Temanggung.

Sedianya ia hanya semalam di tempat itu untuk melanjutkan pergi ke Magelang. Namun waktu sehari tersebut digunakan untuk membagikan buku dan selebaran berisi tulisan yang dianggap menghina umat Islam. Karenanya, sejak 26 Oktober 2010, ia ditahan.

Dalam selebaran dan buku itu antara lain ditulis dinding Kabah yang terpasang  hajar aswad merupakan kelamin wanita. Tempat pelemparan jumroh yang merupakan bangunan setengah lingkaran itu disebut terdakwa berkelamin laki-laki. Selain itu, terdakwa menggambarkan wajah Islam sebagi bengis dan kejam. Tulisan ini memancing emosi umat Islam.

(ken/asy)

sumber: http://www.detiknews.com