KPK: RUU KUHP Disahkan, KPK Terancam Bubar


Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menolak sejumlah poin dalam rancangan undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dianggap dapat melemahkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu poin yang dianggap dapat melemahkan pemberantasan korupsi adalah dimasukkannya delik tindak pidana korupsi dalam KUHP.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, sifat kejahatan korupsi yang luar biasa akan hilang jika dimasukkan dalam RUU KUHP. Abraham menilai delik korupsi dan kejahatan luar biasa lainnya, seperti narkotika, dan terorisme sedianya diatur dalam undang-undang khusus, bukan dimasukkan dalam KUHP.

“Kalau sifat kejahatan luar biasa hilang, maka konsekuensinya, lembaga-lembaga yang punya kompetensi seperti KPK, PPATK, dan BNN tidak relevan lagi atau bisa dikatakan lembaga bubar bila kejahatan luar biasa itu dipaksakan masuk ke buku II,” kata Abraham dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Hadir pula dalam jumpa pers tersebut Wakil Ketua KPK Zulkarnain dan Juru Bicara KPK Johan Budi. Senada dengan Abraham, Zulkarnain menyatakan, hal itu merupakan suatu kemunduran. Pasalnya, sebelum ini delik korupsi sengaja dikeluarkan dari KUHP karena dianggap sebagai tindak pidana luar biasa.

“Dulu bagian tindak pidana korupsi dari KUHP dikeluarkan menjadi tindak pidana khusus, jadi tipikor seperti suap-menyuap dan lain-lain, hukuman diperberat, cakupan diperluas, pembuktian diperkuat, ada pembuktian terbalik dan terbatas. Kalau dikembalikan ke KUHP berarti mundur dari sisi perundangan,” tutur Zulkarnain.

Apalagi, lanjutnya, saat ini tindak pidana korupsi di Indonesia berkembang masif. Hal itu, katanya, bisa dilihat dari perkara-perkara yang ditangani KPK dengan modus yang semakin canggih dan nekat.

“Lalu, apa mungkin ditangani secara biasa? Lantas ukuran lain adalah IPK (indeks persepsi korupsi) kita komponen yang dipakai cukup canggih, masih 32 dari 100, masih di bawah rata-rata dunia yang 43, kemudian juga yang KPK lakukan tiap tahun survei integritas nasional dan daerah masih banyak yang di bawah kewajaran, di bawah 6,” ucap Zulkarnain.

Selain soal delik korupsi, KPK mengkritisi aturan dalam RUU KUHP yang menyebutkan bahwa suap atau gratifikasi tidak masuk dalam delik korupsi melainkan kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.

“Oleh karena itu kalau penyelenggara negara terima suap, tidak bisa disidik KPK. Kalau kejahatan suap-menyuap dimasukkan dalam delik tindak pidana jabatan, tidak masuk lagi delik-delik korupsi,” ucap Abraham.

KPK juga menemukan sejumlah poin yang berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Poin pertama, berkaitan dengan peniadaan tahap penyelidikan sehingga kewenangan KPK melakukan penyadapan dalam tahap penyelidikan kemungkinan akan ikut hilang.

Poin berikutnya, lanjut Abraham, wacana aturan mengenai penyadapan yang harus mendapatkan izin dari hakim pendahuluan, serta aturan yang menyebutkan putusan bebas murni tidak bisa digugat melalui upaya hukum selanjutnya.

Zulkarnain juga mengatakan, banyak aturan dalam RUU KUHAP yang sulit diimplementasikan, termasuk aturan mengenai batas maksimal penahanan yang hanya lima hari sebelum berkas perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan.

“Enak sekali lima hari, kalau libur tiga hari, tinggal dua hari, buat surat penangkapannya habis ke pengadilan, itu tidak aplikatif. Kalau ditanya di ujung Indonesia, sanggup tidak penyidik bisa melakukan tugas yang diberikan? Kalau tidak sanggup akan mengakibatkan tindak pidana dibiarkan terjadi. Jangan enak di atas kerja kalau diimplementasikan mustahil. Makanya bikin undang-undang harus ada pengkajian, harus dilihat kelemahan KUHAP yang lalu,” kata Zulkarnain.

Atas dasar itulah, KPK mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pimpinan DPR, dan ketua panitia kerja pembahasan RUU KUHP/KUHAP di DPR. Surat tersebut berisi permintaan agar pembahasan dua RUU ini di DPR dihentikan.

Penulis: Icha Rastika
Editor: Hindra Liauw

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/02/19/1930551/KPK.RUU.KUHP.Disahkan.KPK.Terancam.Bubar

Wawancara: Anhar Gonggong, Pancasila itu Hasil Kompromi


Pemilu 2014 tinggal menghitung bulan saja. Menjelang pesta demokrasi tersebut, berbagai isu mulai bermunculan. Di kalangan sebagian kelompok dan partai politik Islam, tak bisa menafikkan kerinduan untuk melihat Indonesia dalam kuasa syariat Islam begitu besar. Sementara  sebagai sebuah dasar negara, secara implementatif, Pancasila sendiri masih bermasalah. “Tak ada satu pun kekuasaan di Indonesia ini dari zaman ke zaman telah mempraktekan Pancasila secara benar,” ujar Anhar Gonggong, sejarawan senior.
 
Lantas bagaimana sejarah perjuangan politik untuk mencapai situasi ideal sebuah bangsa dijalankan? Dan sejauh mana itu berpengaruh kepada situasi Indonesia terkini? Beberapa waktu yang lalu, Hendi Jo dari Islam Indonesia  berkesempatan membicarakan soal-soal tersebut dengan lelaki ramah kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan 69 tahun lalu itu.
 
Banyak kalangan di tubuh umat Islam yang kerap mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam,  tanggapan anda?
 
Saya selalu merasa aneh dengan orang-orang yang berlaku seperti itu. Kalau dilihat secara historis, Pancasila itu kan dirumuskan juga oleh tokoh-tokoh Islam seperti KH. Wachid Hasyim, Kahar Muzakir, Ki Bagus Hadikusumo. Sukarno, Hatta, Mohammad Yamin, walaupun dikatakan mereka tidak berideologi Islam, dalam kenyataannya mereka beragama Islam.
 
Justru karena mereka tidak “berideologi” Islam, Sukarno, Hatta dan tokoh-tokoh lain dianggap sebagai representasi dari kelompok sekuler yang menafikan kepentingan umat Islam?
 
Kata siapa? Ketika merumuskan Pancasila, saya pikir mereka tidak menafikan Islam kok. Bahwa ada suatu proses dalam gejolak politik, itu kan biasa. Politik itu lumrahnya soal posisi tawar kan. Mereka selalu berpatokannya kepada Piagam Jakarta. Padahal  menurut saya, tidak benar yang dimiliki oleh kalangan Islam itu hanya Piagam Jakarta. Dari Piagam Jakarta ke 18 Agustus 1945 (perumusan Pancasila) sesungguhnya ada proses. Toh point Ketuhanan Yang Maha Esa tetap ada dan menjadi sila pertama dalam Pancasila. Jadi kepentingan Umat Islam tetap diakomodir.
 
Bisa jadi point itu tidak secara tegas menghadirkan Islam dalam perumusan Pancasila?
 
Kalau melihatnya dari sisi simbol memang iya. Tapi itulah kelirunya menurut saya. Persoalannya adalah bukan menghadirkan simbol tapi sejauh mana Umat Islam yang mayoritas mampu menangkap proses perkembangan yang terjadi dan bisa “menterjemahkan” Pancasila tersebut sesuai keyakinan mereka.
 
Misalnya?
 
Misalnya, kenapa Partai Persatuan Pembangunan (P3) dan partai-partai Islam lainnya tidak duduk bersama dan menterjemahkan sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”  dikaitkan dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”? Bagaimana mengimplementasikan sila ke-5 tersebut  dengan menggunakan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam perspektif Islam  yang bisa diterima oleh setiap orang. Kan begitu? Jangan  selalu hanya mengklaim dan kembali kepada Piagam Jakarta, seolah itu kebenaran mutlak. Wah jangan begitulah.
 
Soalnya, dengan penghilangan 7 kata itu, umat Islam merasa “dirampok”…
 
Saya tidak percaya dengan pendapat itu. Tidak ada “perampokan” sama sekali . Harus dipahami, ada suatu proses yang sangat kritis saat itu,di mana proses itu harus menemukan penyelesaiannya. Ingat, kesepakatan itu diambil setelah melalui proses dialogis dan akhirnya diterima semua pihak. Di mana sisi “perampokannya”?  Jangan langsung mengatakan Islam menolak 18 Agustus itu (perumusan Pancasila) atau mengatakan “Umat Islam terpaksa menerima”. Jangan lupa saat itu kondisinya sangat kritis. Kita masih berada di bawa pengawasan Jepang dan baru sehari menjadi sebuah negara merdeka, lalu harus berusaha menegakan sendi-sendi sebuah negara. Ambillah pemisalan, kelompok nasionalis ngotot untuk tidak mau memasukan unsur Islam dalam Pancasila, apa yang akan terjadi? Deadlock kan? Tapi itu tidak dilakukan oleh Sukarno cs. Karena itu jangan mengira Sukarno cs itu tidak “berkorban”. Pancasila itu jelas hasil kompromi dan menjadi milik semua termasuk umat Islam.
 
Jadi alih-alih berkhianat seperti yang dituduhkan sebagian kelompok Islamis, Sukarno justru mengakomodir  keinginan kelompok Islam?
 
Tidak hanya mengakomodir, saat berpidato pada 1 Juni 1945, secara jelas ia malah menyilahkan kelompok Islam untuk menerapkan syariat islam di Indonesia.  Asal, caranya harus lewat parlemen. Kuasai dulu parlemen baru syariat Islam bisa diterapkan. Jadi Sukarno itu sangat menyadari secara kuantitas orang Islam itu mayoritas, walaupun Islam bukan mayoritas secara politik.
 
Namun secara pribadi, sikap Sukarno sendiri terhadap syariat Islam bagaimana Pa Anhar?
 
Dia sebenarnya tidak menolak syariat Islam diberlakukan. Hanya saja, ini yang selalu dilupakan orang, Sukarno dan Hatta selalu merasa tak pantas berada di posisi satu golongan tertentu.  Mereka sadar bahwa mereka pemimpin bangsa dan harus menjadi milik seluruh elemen bangsa Indonesia.  Makanya, kendati Hatta selalu dikatakan cenderung Masyumi, tapi secara kenyataan dia tidak pernah bergabung dengan partai Islam tersebut. Begitu pula Sukarno, sebetulnya ia tidak sepenuhnya rela dimasukan dalam kelompok nasionalis. Kalaupun sekarang sering digadang-gadang oleh PDIP, ya itu kan salah anaknya saja. Gara-gara Megawati sesungguhnya peran sejarah Sukarno hari ini menjadi menyempit hanya sebagai tokoh nasionalis semata.
 
Kembali ke Piagam Jakarta, nyatanya hari ini masih ada kelompok dan parpol Islam yang ingin memperjuangkan itu?
 
Seperti yang sudah saya katakan tadi, secara pribadi para pendiri bangsa tidak pernah menyalahkan keinginan itu dan mempersilahkan untuk memperjuangkannya, cuma caranya harus demokratis dong. Dan kita harus jujur, bahwa dalam dua kali Pemilu “bersih” pasca reformasi ini, parpol Islam kan kalah terus. Bahkan perolehan suara mereka, kalah dari sebuah partai politik baru dan kecil. Demokrat itu kan dulu kecil. Jadi menurut saya, syariat Islam, Piagam Jakarta itu jualan politik yang sudah tidak laku.
 
Jadi kalau mau laku, harus jualan apa dalam Pemilu mendatang, Pa Anhar?
 
Saya yakin akan laku, kalau sebelum Pemilu nanti, mereka membuat rumusan  yang platform-nya  berdasarkan Pancasila. Mereka harus berusaha menterjemahkan itu dalam bahasa politik umat Islam

Terakhir, di tengah ketidakpastian implementasi Pancasila, tiba-tiba muncul  tawaran politik lain dari sebagian kecil umat Islam, misalnya sistem khilafah. Komentar anda?
 
(Menghela nafas) Saya tidak sepakat itu. Republik ini didirikan bukan hanya oleh dan untuk orang Islam saja. Ada Budi Oetomo, Sjarikat Islam, PNI (bahkan komunis) dan lain-lain, apakah kita menafikan perjuangan mereka? Awalnya kita menjadi sebuah bangsa yang merdeka kan begitu: via hasil kerja bersama. Persoalan kita itu kan bukan sistem. Soal sistem kita sudah selesai lama sekali, bahkan seorang Natsir-pun  (tokoh Masyumi) saat berpidato di Pakistan menyatakan Pancasila adalah jalan final. Persoalan kita hari ini menurut saya adalah bagaimana mengimplementasikan semua itu.

(hendijo/Islam-Indonesia.foto:tatan agus rst)

Sumber: http://www.islamindonesia.co.id/index.php/wawancara/1277-anhar-gonggong-pancasila-itu-hasil-kompromi

Menteri Suryadharma: GKI Yasmin Hanya Soal Izin


Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, masalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor, Jawa Barat, bukan masalah antar-umat beragama. Menurut dia, persoalan GKI Yasmin murni perizinan yang belum selesai. “Masyarakat jangan bawa masalah ini ke ranah agama karena sebenarnya masalah perizinan belum terselesaikan,” kata Suryadharma di Kupang, Selasa, 28 Mei 2013.

Menurut dia, izin pembangunan tempat ibadah tak hanya dialami umat Kristen, namun selalu dipersoalkan karena mendapat perhatian media. Karena itu, dia meminta pengurus GKI Yasmin segera mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) ke Pemerintah Kota Bogor. “Saya minta panitia pembangunan gereja selesaikan dulu masalah perizinan dengan Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat,” kata dia.

Dia mengaku heran dengan sikap panitia pembangunan GKI Yasmin yang menolak tawaran tanah pengganti dari Wali Kota Bogor. Padahal, menurut Suryadharma, lokasi baru itu cukup strategis dan bagus dari sisi ekonomi.

Suryadharma melarang panitia pembangunan gereja membawa masalah itu ke ranah agama, tetapi menyarankan ke ranah hukum. “Silakan saja jika mereka membawanya ke ranah hukum. Itu hak mereka,” katanya.

Dia meminta tokoh-tokoh kristiani tak menganggap pembangunan gereja dihambat. Sebab, banyak pembangunan rumah ibadah lain yang juga dihambat. “Jangan sampai tokoh agama ikut terbawa-bawa dengan persoalan itu,” katanya.

Mahkamah Agung melalui putusan nomor 127 /PK/TUN/ 2009 pada 9 Desember 2009 telah memenangkan GKI Yasmin. Namun Pemerintah Kota Bogor tak melaksanakan putusan MA, tapi malah mencabut IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011.

YOHANES SEO

Sumber: http://m.tempo.co/read/news/2013/05/28/173483757/Menteri-Suryadharma-GKI-Yasmin-Hanya-Soal-Izin

Pernyataan Gereja Katolik Dekanat Tapanuli Tentang Ditetapkannya Rantinus Manalu Pr, dkk. Sebagai Tersangka


Keuskupan Sibolga

DEKANAT TAPANULI

Jl. A.I.S Nasution No. 27 Sibolga – 22513

_____________________________________

Pernyataan Gereja Katolik Dekanat Tapanuli
Tentang Ditetapkannya Ustadz Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr
Dan Denis Simalango Sebagai Tersangka Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Bupati Tapanuli Tengah

 

Pada tanggal 8 Februari 2013, bertempat di Guest House Santo Kristoforus, telah diadakan pertemuan para pastor se-Dekanat Tapanuli sekaitan dengan Kasus Pencemaran Nama Baik yang dituduhkan/disangkakan kepada Ustadz Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango, berdasarkan pengaduan Raja Bonaran Situmeang S.H., M.Hum., Bupati Tapanuli Tengah, pada tanggal 17 September 2012.

 

Selain para pastor paroki se-Dekanat Tapanuli, pertemuan itu juga dihadiri oleh: Vikaris Jenderal Keuskupan Sibolga Pst. Dominikus Doni Ola Pr, Sekretaris Jenderal Keuskupan Sibolga Pst. Blasius S. Yesse Pr, Ekonom Keuskupan Sibolga Pst. Aloysius Barut Pr, Biro Kerawam Pst. Paulus Posma Manalu Pr, Ketua Museum dan Staf Seminari Pst. Ando Gurning Pr, Ketua JPIC Ordo Kapusin Fr. Frans R. Zai OFMCap dan Ketua JPIC Keuskupan Sibolga Pst. Frederikus Dhay SVD.

 

Latar Belakang Masalah

 

Menurut penuturan Pastor Rantinus  Manalu dan Denis Simalango, alasan pemanggilan mereka ke Poldasu dan penetapan sebagai tersangka didasarkan pada Advertorial yang dimuat dalam Harian Rakyat Tapanuli, tertanggal 8 September 2012. Beberapa poin dari Advertorial tersebut digunakan sebagai bukti bahwa ketiga Pejuang Kemanusiaan Tapanuli Tengah  itu telah melakukan tindakan pencemaran nama baik Pejabat Negara yakni Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang, SH. M.Hum. Karena itu, ketiga Pejuang Kemanusiaan ini disangkakan telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal 310 jo pasal 311 jo pasal 92 KUHP.

 

Beberapa poin dari Advertorial yang dimuat dalam Harian Rakyat Tapanuli tersebut, dan yang kemudian digunakan oleh Bupati Tapanuli Tengah untuk melaporkan Ustadz Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango,  ialah terutama tulisan pada bagian “Opini Kita”, yang poin-poinnya adalah sebagai berikut:

Bupati Raja Bonaran Situmeang ingkar atau tidak menepati janji kampanyenya.
Bupati Raja Bonaran Situmeang diduga kuat telah memanfaatkan promosi jabatan, mutasi-mutasi para PNS di jajaran Pemkab Tapanuli Tengah dan pengangkatan pegawai tenaga honorer menjadi CPNS, menjadi kesempatan ajang mengumpulkan uang untuk kekayaan diri secara melanggar hukum, karena jabatan dan mutasi pada umumnya ditentukan oleh besarnya jumlah uang yang diberikan bukan karena kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.
Pemalsuan data pegawai tenaga honorer yang diajukan menjadi CPNS.
Bupati Raja Bonaran Situmeang diduga menerima uang (gratifikasi) dari berbagai pihak, yang disinyalir dipakai membiayai pesta-pesta rakyat, memperkaya diri termasuk membiayai kegiatan bakar ikan sepanjang 7,2 km dalam rangka Ulang Tahun ke-67 Tapanuli Tengah.
Bupati Raja Bonaran Situmeang melakukan pembohongan publik dan pembodohan kepada masyarakat atas informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan tentang pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBD 2012 Pemkab Tapanuli Tengah. Dalam keterangannya di media ada 29 pembangunan di Tapanuli Tengah yang sedang berlangsung sekarang, Kenyataannya setelah Tim mencek ke lokasi proyek sesuai dengan pemberitaan, ditemukan tidak ada kegiatan apa-apa di lokasi, bahkan material pun tidak ditemukan di sana.
Bupati Raja Bonaran Situmeang disinyalir dalang kekisruhan yang ada di dalam lembaga DPRD Tapanuli Tengah, yang menyebabkan perpecahan di lembaga rakyat itu demi kepentingan kekuasaannya. Raja Bonaran tidak mau mengikuti Tatib DPRD yang syah untuk penyampaian LKPJ, yang sampai sekarang tetap cacat hukum. Akibatnya, tindakan ini tentu merugikan masyarakat Tapanuli Tengah karena telah menghambat pembangunan disebabkan oleh tidak cairnya dana APBD 2012. Tapi anehnya, dia tetap berkoar-koar kemana-mana Sintong Gultomlah (Anggta DPRD Tapanuli Tengah) yang menjadi sumber masalah.
Bupati Bonaran Situmeang melindungi oknum-oknum DPRD dari jerat hukum, yang diduga kuat terlibat melakukan tindak pidana korupsi dan pemalsuan stempel Ketua DPRD Tapanuli Tengah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati.
Bupati Raja Bonaran Situmeang mempertontonkan diri sebagai orang yang arogan, emosional, reaktif, suka hura-hura, tidak cinta damai (parbada) sehingga sebenarnya tidak pantas menjabat Bupati di Tapanuli Tengah yang cinta damai, rukun, sahata saoloan, dlsb yang merupakan ciri khas hidup masyarakat Tapanuli Tengah.
Banyak hal lainnya yang penting kita sampaikan. Nanti akan diberi kesempatan naik panggung kepada elemen-elemen masyarakat yang bergabung dalam GERAM ini untuk menyampaikan aspirasinya.
Poin-poin tersebut di atas hanya sebagian dari aspirasi masyarakat yang disuarakan oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM). Karena itu, poin-poin tersebut di atas hanya bisa dimengerti dengan baik dan benar bila dibaca secara utuh.

 

Sikap Gereja Katolik Dekanat Tapanuli

 

Setelah mendengar penuturan Pastor Rantinus Manalu, Pr, dan Denis Simalango yang dibarengi dengan fakta-fakta yang mereka miliki, dan juga setelah membaca secara lengkap dan utuh Advertorial yang dimuat dalam Harian Rakyat Tapanuli tersebut, maka para pastor se-Dekanat Tapanuli yakin bahwa mereka berpijak pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Prinsip dasar dukungan para pastor se-Dekanat Tapanuli adalah bahwa perjuangan yang mereka lakukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat umum (Bonum Communae).

 

Karena perjuangan terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan merupakan panggilan yang didasarkan pada hati nurani yang jernih dan murni, maka dengan ini Gereja Katolik Dekanat Tapanuli menyatakan:

Memberikan dukungan penuh, baik moral maupun spiritual, terhadap upaya-upaya memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat.
Mendukung dan mendorong Pastor Rantinus Manalu Pr, Ustadz Shodiqin Lubis dan Denis Simalango untuk meneruskan perjuangan membela kepentingan rakyat, terutama mereka yang tertindas karena ketidakadilan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Gereja Katolik Dekanat Tapanuli memohon kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk meninjau ulang penetapan status Pastor Rantinus Manalu, Ustadz Shodiqin Lubis dan Denis Simalango sebagai tersangka, sebab apa yang mereka lakukan merupakan upaya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat umum. Dalam hal ini berlaku prinsip: Kepentingan rakyat merupakan Hukum Tertinggi (Salus Populi Suprema Lex). Untuk itu,  Gereja Katolik Dekanat Tapanuli menghimbau Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk mengusut kebenaran dari opini yang dimuat di dalam Advertorial koran lokal tersebut di atas sebab muatan dari hal-hal yang dikemukakan dalam Advertorial tersebut bukan lagi merupakan rahasia sebab pernah diberitakan oleh media massa sebelumnya. Dengan demikian, muatan  dari poin-poin yang dikemukakan dalam Advertorial tersebut bukanlah hal yang baru.
Seruan dan Ajakan

Gereja Katolik Dekanat Tapanuli mengajak seluruh komponen masyarakat Tapanuli Tengah, untuk memberikan dukungan moral maupun spiritual kepada Ustad Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango, agar  mereka tetap teguh dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi pembaharuan masyarakat Tapanuli Tengah.
Dengan melihat dan memperhatikan apa yang diperjuangkan oleh Ustad Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango, marilah kita ambil bagian memperjuangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat umum tanpa membedakan latar belakang agama, golongan dan status sosial.

Demikianlah pernyataan sikap dan dukungan ini disampaikan kepada publik.

Diterbitkan di: Sibolga, 8 Februari 2013

 

Atas Nama Para Pastor
dan Gereja Katolik se-Dekanat Tapanuli

 

 

P. Servasius Sihotang OFMCap
Dekanus Dekanat Tapanuli

P. Tarsisius Tambunan OFMCap
Sekretaris Dekanat Tapanuli

Kemenag RI Minta Ditutup Enam Sekolah Katolik


Kemenag RI Minta Ditutup Enam Sekolah Katolik

SURYA Online, BLITAR – Tak hanya Kemenag Kota Blitar yang minta keenam sekolah Katolik di Kota Blitar ditutup karena tak mau memberikan pelajaran agama lain selain Katolik, namun Kemenag RI juga demikian.

Hal itu diungkapkan Tim Kemenag RI yang diturunkan ke Kota Blitar, Jumat (1/2/2013) siang, untuk mencari fakta dan data soal permasalahan yang terjadi sebenarnya.Tim terdiri dari Prof Dr Imam Thalha, Nuruddin, Son Haji. Mereka berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI. Selain datang ke Kantor Kemenag Kota Blitar, juga berkunjung ke Kantor Yayasan Gabriel, sekolah SMK Katolik dan mampir ke Polres Blitar Kota. Imam Thalha, pimpinan tim mengatakan, kedatangannya bertujuan untuk mencari fakta dan data soal pelaksanaan pendidikan agama di Kota Blitar dan tanggapan serta sikap-sikap dari pihak yang terlibat masalah tersebut. “Jadi tujuan kedatangan kami ke sini untuk menekankan pada pihak yayasan agar mau menerapkan lima pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut siswanya masing-masing. Itu sudah diatur pada UU,” ungkap Imam.Namun bagaimana kalau pihak yayasan masih ngotot atau tidak mau memberikan pelajaran agama selain Katolik, menurut Imam, itu tergantung keberanian wali kota, berani nggak menerapkan aturan. Yang jelas, dari Kemenag pusat hanya bisa merekomendasikan atau mengusulkan penutupan sekolah itu pada Menteri Agama atau Kemendiknas. “Memang faktanya seperti itu, bahwa sekolah itu nggak memberikan pelajaran agama lain selain Katolik. Itu akan kami buat sebagai bahan rekomendasi,” ungkapnya.Ditanya soal kedatangannya ke Polres, Imam mengaku, hanya berkoordinasi terkait tingkat kerawanan atau gejolaknya sejauh mana terhadap permasalahan ini. Rupanya pihak Polres jauh-jauh hari sudah mengantisipasinya. “Sejak mencuat masalah ini, situasi tetap aman-aman dan masih bisa dikendalikan. Namun, kalau dibiarkan berlarut-larut, tak menutup kemungkinan bakal ada gejolak,” kata AKPB Indarto, Kapolres Blitar Kota. Indarto juga minta agar segera dituntaskan masalah ini dan jangan dibiarkan berlarut-larut, tanpa ada keputusan. Sebab secara tak langsung, itu sudah mengganggu psikologis anak didik.Menanggapi kedatangan tiga pejabat Kementrian Agama RI, Sumardiono, Kepala Kantor Yayasan Gabriel mengaku, dirinya tak sempat bertemu. Mereka hanya ditemui stafnya dan belum tahu apa maksud berkunjung ke yayasan dan sekolahnya. Yang jelas, tegas dia, pihak yayasan tetap berpendirian pada keputusan semula atau tujuan didirikannya sekolah itu. “Yakni, hanya mengajarkan pendidikan agama Katolik,” ungkapnya.Ditanya soal kabar kalau banyak siswanya yang sudah mengajukan pindah ke sekolah lain akibat kabar munculnya ancaman penutupan itu, Sumardiono mengaku tak bisa mencegahnya. Itu hak para siswa sendiri. “Silakan saja, kalau kurang nyaman ya nggak apa-apa kalau mau pindah,” katanya.Seperti diketahui, akibat keenam sekolah Katolik itu dianggap mokong karena tak mau memberi pelajaran agama lain selain Katolik, Kemenag Kota Blitar mengeluarkan surat rekomendasi penutupan. Setelah diberikan ke Wali Kota, Samanhudi, Senin (28/1/2013) siang, sekitar pukul 13.00 WIB, surat rekom yang terdiri tiga lembar itu giliran diserahkan ke Sumardiono, Kepala Kantor Yayasan Gabriel.Alasan Kemenag mengeluarkan rekomendasi No Kd.13.31/04/PP.02.3/80/2013, tentang Perintah Penutupan Keenam Sekolah Katolik karena tak mau memberikan pelajaran agama lain selain Katolik.Keenam sekolah itu di antaranya, SMP dan SMK Katolik di Jl Diponegoro, Kelurahan/Kecamatan Sanan Wetan, SD Katolik dan SMP Katolik Jl Yos Sudarso, Kelurahan/Kecamatan Sukorejo, TK Santa Maria dan SD Santa Maria, di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan. Tindakan sekolah dinilai telah melanggar UU No 20 Tahun 2003, PP No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidakan Keagamaan dan PMA (Peraturan Menteri Agama) No 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendikan Agama pada Sekolah.

(Sumber: Suryaonline, 1 FEB 2013)

Kasus Pembangunan Gereja Paroki St. Ignatius, Pasir Pangarayan – Keuskupan Padang


Terkait dengan kasus pembangunan gereja Paroki St. Ignatius, keuskupan Padang membuat klarifikasi sebagai berikut:

1). Sebelum melakukan kegiatan pembangunan, Panitia terlebih dahulu mengurus persyaratan pembangunan gereja (rumah ibadat) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2006, seperti :

a. daftar nama 90 orang beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka yang sudah disahkan oleh Kepala Desa Suka Maju.

b. daftar nama 60 orang anggota masyarakat setempat beserta KTP mereka yang juga sudah disahkan oleh Kepala Desa Suka Maju.

c. Rekomendasi Kepala Desa Suka Maju berdasarkan Surat Nomor : II/SM/VIII/2010, tanggal 5 Agustus 2010.

d. Rekomendasi dari Camat Rambah dengan surat No. : 504/PM.D-KCR/42 tertanggal 9 Agustus 2010.

e. Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu dengan surat No. : Kd.04.09/I/BAK-04/1892/2010, tertanggal 10 November 2010.

f. Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (KFUB) Kabupaten Rokan Hulu dengan surat No. : 15/FKUB-RH/X/2010, tertanggal 20 Oktober 2010.

2). Panitia mengajukan permohonan izin mendidikan bangunan gereja kepada Bupati Kabupaten Rokan Hulu, melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rokan Hulu, dengan surat tertanggal 3 Agustus 2010.

3). Melalui Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Surat Izin Pelaksanaan Pekerjaan dengan Nomor : 146/IPMB-TRCK/2010, tertanggal 23 November 2010. Atas dasar diterbitkannya Surat Izin Pelaksanaan pekerjaan dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya ini, Panitia selaku Pemohon diwajibkan membayar Retribusi IMB Rumah Ibadah (Gereja Katolik) Jl. Diponegoro, Desa Suka Maju, Kecamatan Rmbah sebesar Rp. 2.054.000,-. Berdasarkan Surat Izin Pelaksanaan ini, masa pelaksanaan pekerjaan bangunan gereja ditetapkan 5 (enam) bulan dan bila pelaksanaan pekerjaan belum selesai, Panitia selaku Pemohon harus memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya untuk mendapatkan tambahan waktu.

4). Berpegang pada terpenuhinya segala persyaratan dan dikantornginya Surat Izin Pelaksanan (IMB), Panitia Pembangunan melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gereja pada tanggal 19 Desember 2010 oleh Mgr. Martinus D. Situmorang, OFM Cap (uskup Padang), yang juga dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, yakni Kepala Dinas Sosial (Bapak H. Tarmizi, S.Sos).

5). Panitia Pembangunan mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Pelaksanaan Pembangunan Gereja Paroki Santo Ignatius Pasir Pangarayan tanggal 06 Agustus 2011, karena pelaksanaan pekerjaan memang belumlah selesai.

6). Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu, melalui suratnya Nomor: 600/TRCK-UM/07a, tertanggal 05 Januari 2012, perihal Pemberhentian Pembangunan Gereja Katholik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangarayan, menyampaikan bahwa perpanjangan Izin Pelaksanaan pembangunan tidak dapat diberikan dan kepada Panitia Pembangunan diberitahukan untuk menghentikan pembangunan gereja. Adapun alasannya :

a. Lokasi pembangunan gereja termasuk dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Rokan Hulu untuk kawasan pusat penelitian dan pengembangan pertanian, sesuai Surat Kementerian Pekerjaan Umum No. : HK.01-03-Er/24 tanggal 5 Januari 2012 tentang persetujuan substansi Ranperda RTRW Kabupaten Rokan Hulu 2011-2031.

b. Adanya surat pernyataan penolakan pembangunan gereja Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraya dari Ormas-Ormas Islam Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 05 Oktober 2011.

c. Adanya pemalsuan dokumen dalam pengajuan persyaratan pendirian rumah ibadat Gereja Katholik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangarayan. Selanjutnya, dikatakan juga dalam surat yang sama bahwa Pemerintah akan memfasilitasi lokasi baru pembangunan gereja.

7). Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Rokan Hulu, dalam Surat Edaran Nomor :300/Satpol-PP/I/2012/252, tertanggal 12 Januari 2012, menyatakan bahwa kegiatanpelaksanaan pembangunan yang masih terus dilakukan itu merupakan “Perbuatan Melanggar Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu”, dan meminta Panitia Pembangunan untuk segera menghentikan kegiatan pembangunan gereja.

8). Dalam surat Nomor: 15/PPGK/I/2012, tertanggal 20 Januari 2012, Panitia Pembangunan menjawabi surat Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kab. Rokan Hulu dan menyampaikan bahwa Panitia tidak dapat menerima penyampaian pemberhentian pembangunan gereja karena alasan-alasan yang dikemukakan tidaklah mendasar.

a. Pembangunan gereja sudah dimulai sejak tahun 2010, sehingga sangat tidak beralasan dikaitkan dengan Surat Kementerian PekerjaanUmum tahun 2012 tentang RTRW Kab. Rokan Hulu 2011-2031.

b. Pemerintah c.q. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sudah mengeluarkan izin pelaksanaan pembangunan berdasarkan telaahan telah terpenuhinya segala persyaratan dan ada klausul yang menegaskan bahwa tambahan waktu dapat diminta bila pekerjaan belumlah selesai dalam jangka waktu yang diberikan (6 bulan). Sejalan dengan ini, Panitia Panitia menegaskan bahwa kegiatan pelaksanaan pembangunan tetap akan dilanjutkan.

9). Kementerian Agama Kab. Rokan Hulu memfasilitasi pertemuan dengan Panitia Pembangunan dan meminta agar Panitia Pembangunan menghentikan kegiatan pelaksanaan pembangunan gereja serta mengikuti saran Pemerintah untuk berpindah ke lokasi baru yang akan difasilitasi oleh Pemerintah. Juga disarankan agar Panitia Pembangunan menempuh jalur PTUN. Panitia Pembangunan tetap pada pendirian untuk terus melanjutkan pembangunan gereja.

10). Tanggal 21 Maret 2012, Satuan Polisi Pamong Praja menutup jalan masuk gereja yang sedang dibangun dan memasang papan larangan untuk masuk sesuai pasal 551 KUHP.11). Tanggal 22 Maret 2012, Panitia Pembangunan melaporkan ke Polda Riau .

Demikian saja. Kami mohon doa dan peneguhan secara khusus bagi Gereja Umat Allah Paroki St. Pasir Pangarayan, dengan gembalanya, P. Emil Sakoikoi, Pr dan P. F.X. Hardiono Hadisubroto, Pr. Terima kasih yang ikhlas untuk segalanya yang baik. 

Salam dalam kasih persaudaraan, Kus Aliandu, Pr
Sekretaris Keuskupan Padang

http://www.cathnewsindonesia.com/2012/03/28/kasus-pembangunan-gereja-paroki-st-ignatius/

Indonesia butuh revolusi kebudayaan, kata Yudi Latif


Berkaca dari situasi Indonesia saat ini, transformasi kehidupan kenegaraan memerlukan  revolusi mental kebudayaan, dan tidak hanya disandarkan pada perubahan di tingkat prosedur dan perundang-undangan, kata pengamat politik Yudi Latif.

“Krisis yang melanda negara kita ini begitu luas cakupannya dan begitu dalam penetrasinya, sementara pemimpin kita mempunyai mentalitas sempit dan dangkal, oleh karena itu kita membutuhkan revolusi mental kebudayaan,” kata Yudi dalam dalam “Forum Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Bangsa” di Jakarta, Jumat.

Revolusi ini menurut Yudi bisa dimulai dengan memperkuat kembali dasar etis dan karakter bangsa berdasarkan falsafah dan pandangan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Penulis buku “Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila” ini mencontohkan krisis moralitas itu pada bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat lebih sibuk mempermahal ruang kerja namun mempermurah nilai keseriusan penyusunan rancangan undang-undang.

“Kita sekarang menemukan mentalitas pemimpin yang dangkal, inilah yang merupakan sumber dari segala sumber korupsi,” kata Yudi.

Yudi kemudian mengutip filsuf politik Italia yang hidup pada abad-15 Niccolo Machiavelli yang  mengatakan ada empat penyebab korupsi.

“Penyebab pertama adalah para pemuka negeri diperbudak negeri lain hingga negara tidak mampu membuat aturan secara leluasa untuk mengelola urusan sendiri,” kata dia.

Penyebab kedua menurut Machiavelli sebagaimana dikutip dari Yudi adalah pemangku kekuasaan dengan kekayaan berlebih namun tidak bersih, yang melalui pundi-pundi keuangannya, bisa menundukkan moral publik di bawah pragmatisme sempit.

“Yang ketiga, kaum elit negeri yang hidup dari popularitas dan berpenghasilan tinggi tanpa kerja keras. Mereka merusak negeri dan memiliki pengikut yang membuat kebobrokan massal,” kata Yudi.

Penyebab terakhir korupsi menurut Machiavelli adalah pemahaman agama yang lebih menekankan pada aspek ritual formal daripada esensi ajaran. Dalam pandangan Yudi, hal inilah yang membuat kaum beragama lebih sibuk memperindah tempat ibadah daripada membebaskan kaum miskin.

“Inilah kondisi kita, korupsi moral yang terjadi di mana-mana, dari soal pengajuan dan penolakan hak angket mafia pajak, soal partai mana yang masuk kabinet dan tidak,” kata dia. (Antaranews.com)