Selesaikan Masalah Pendirian Rumah Ibadah


Pemerintah dinilai lebih mementingkan pembangunan mal dibandingkan rumah ibadah.
Masalah pendirian rumah ibadah yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia harus segera dise lesaikan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Kerukunan Antarumat Beragama Slamet Effendy Yusuf menegaskan, penyelesaiannya perlu melibat kan tiga pilar, yakni majelis agama, pemerintah, dan penganut agama itu sendiri.

Pembahasannya harus dilandasi semangat kebangsaan dan kebersamaan, bukan lagi sekterian agama masing-masing, ujar Slamet ke pada Republika, Rabu (21/12). MUI mengingatkan, peliknya masalah pendirian rumah ibadah telah menjadi persoalan bangsa Indonesia, bukan agama tertentu saja.

Menurut Slamet, semua umat-Muslim dan non-Muslim masih mengalami kesulitan dalam membangun rumah ibadah, terutama di wilayah minoritas. MUI memiliki fakta dan data bahwa ko munitas Muslim di provinsi Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali juga mengalami hambatan saat mendirikan masjid atau mushala.

Demikian halnya dengan umat Nasrani, di Jawa Barat, misalnya. Jadi, bu kan semata-mata kesulitan umat tertentu, ungkapnya. Pendirian tempat ibadah, kata dia, merupakan sebuah kebutuhan, sehingga tak ada alasan untuk ditolak. Semestinya, lanjut Slamet, hal ini berlaku di semua tempat dan pemeluk agama apa pun.

Bila di sebuah wilayah terjadi penolakan, papar Slamet, pemerintah ditun tut untuk memberikan alternatif lokasi yang layak. MUI khawatir, bila tak segera diselesaikan problematika tersebut akan terus berulang. Menurut dia, MUI memiliki komitmen untuk menggelar dialog untuk menyelesaikan masalah pendirian rumah ibadah dari semua agama.
Saat ini, MUI sedang mengumpulkan fakta permasalahan pendirian rumah ibadah dari semua agama yang terjadi di Tanah Air. Rencananya, kumpulan fakta itu menjadi bahan utama untuk menggugah kesadaran kebersamaan dan kerukunan. Rencananya, dialog itu akan digelar pada akhir Januari 2012.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Pembangunan Umat Ahmad Zainuddin menegaskan, pembangunan rumah ibadah di Indonesia perlu di atur secara jelas. Semua tokoh agama, kata dia, harus memiliki komitmen untuk menaati aturan pendirian rumah ibadah itu.

Di dalam masyarakat majemuk yang di dalamnya banyak agama, aturan itu sangat penting guna meng hindari hal-hal yang tidak diinginkan, ujar Zainuddin. Sebenarnya, kata dia, Indonesia sudah me miliki aturan terkait dengan masalah hubungan antarumat beragama, yang salah satunya mengatur mekanisme pembangunan rumah ibadah.

Aturan itu, kata Zainuddin, berupa Peraturan Bersama Menteri (PBM). Diakuinya, aturan itu tidak memiliki sanksi bagi pelanggar.

Direktur Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (Insists) Dr Hamid Fahmy Zarkasyi juga berpendapat, pembangunan rumah ibadah dan kerukunan antarumat beragama perlu ada aturannya. Tren seperti ini tidak hanya di Indonesia, tetapi terjadi juga di negara Barat, ujar Fahmi.

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Antonius Benny Susetyo mengatakan, pemerintah harus menyediakan tata kota dengan menfasilitasi lokasi tempat ibadah. Selama ini, kebijakan itu belum pernah diterapkan oleh pemerintah.

Pihaknya menilai, pemerintah lebih me mentingkan pembangunan mal di bandingkan rumah ibadah yang memiliki multifungsi, mulai dari pembinaan spritualitas hingga pelayanan sosial kemasyarakatan. ed: heri ruslan

(Republika, 22 Desember 2011)

GP Ansor: Bom Cirebon adalah Tantangan untuk Berperang


1 Korban tewas sedangkan 28 lainnya menderita luka yang cukup serius.

VIVAnews – Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Nusron Wahid, meminta Presiden mengerahkan kekuatan penuh guna membekuk otak dan jaringan di belakang pelaku bom bunuh diri di Cirebon. Bom itu meledak pukul 12.35 WIB, siang ini, tepat saat Salat Jumat. Meledak di dalam Masjid di Mapolresta yang terletak di jantung kota Cirebon.

Nurson menilai bahwa target bom ini adalah negara. “Kantor kepolisian merupakan simbol dan sendi keamanan negara,” kata Nusron, kepada VIVAnews.com, Jumat 15 April 2011. Jadi yang diserang adalah sendi negara yang berurusan langsung dengan keamanan negara dan warga.

Bom di Cirebon itu melukai 28 orang. Para korban luka itu sudah teridentifikasi, termasuk Kapolres Cirebon, Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) Herukoco. Pelaku bom bunuh diri itu diduga tewas di dalam Masjid.

Nusron Wahid mempertanyakan kesiapan aparat kepolisian menjaga diri dan menjamin keamanan warganya. Karena yang diserang merupakan kantor kepolisian. “Jika kantor polisi saja bisa diserang, bagaimana menjamin keamanan di tempat-tempat umum lain. Ini jelas-jelas menantang untuk perang,” ujarnya tegas.

Menurut Nusron, aksi bom bunuh diri itu merupakan tindakan keji dan pengecut. Terutama aktor perancangnya. Tindakan ini, katanya, tidak mungkin dilakukan orang biasa. “Ini pasti teroris yang terlatih yang melakukan. Negara harus tegas dan sigap turun tangan,” tegasnya.

• VIVAnews

Penusuk Pendeta HKBP Divonis 5 Bulan Lebih


Liputan6.com, Bekasi: Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, menjatuhkan hukuman lima bulan 15 hari penjara kepada Ketua Front Pembela Islam Bekasi Raya. Murhali Barda terbukti menganiaya jemaat Huria Kristen Batak Protestan Bekasi, sehingga seorang pendeta terluka parah karena ditusuk.

Dalam fakta persidangan, terdakwa terbukti menyebarkan pesan singkat atau SMS yang berisi hasutan dan permusuhan. Akhirnya terjadi penusukan pendeta HKBP Luspida Simanjuntak. Usai persidangan, Murhali Barda mengaku siap menerima hukuman. Adapun sidang pembacaan vonis itu dihadiri puluhan anggota FPI.

Vonis ini tak jauh berbeda dengan tuntutan jaksa yang enam bulan penjara di Pengadilan Negeri Bekasi. Jaksa menganggapnya terdakwa terlibat dalam kasus tindak kekerasan terhadap jemaat HKBP yang akan beribadah di Ciketing, Bekasi, Jawa Barat, 12 September tahun silam

(liputan6.com)

Pemerintah Kecam Ancaman Makar


Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah mengecam keras niat dan ajakan sejumlah ormas yang secara terbuka menyerukan perbuatan makar dalam menyikapi pembubaran ormas yang diinstruksikan Presiden.

“Sungguh disayangkan bahwa beberapa pihak telah memaknai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pembubaran ormas secara tidak utuh, bahkan ada yang memunculkan reaksi berlebih,” demikian siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Padahal pernyataan Presiden Yudhoyono yang disampaikan saat menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional di Kupang tersebut secara jelas menyebutkan ormas yang dimaksud adalah ormas melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan atau perbuatan lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tindakan tegas yang diinstruksikan Presiden untuk membubarkan ormas yang melakukan tindakan anarkis akan dilakukan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1986.

Langkah ini dimaksudkan agar keamanan negara dan ketertiban masyarakat dapat tetap dijaga dan dijamin secara bermartabat, tegas pemerintah dalam siaran persnya itu.

“Segenap bangsa Indonesia khususunya para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan segenap warga masyarakat diharapkan tidak terpengaruh dan dapat tetap memelihara kerukunan dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai dengan tataran kewenangan dan kapasitas masing-masing,” demikian pemerintah.(*)

M-NLM/A025

Sumber: antaranews.com

Baasyir: Nabi Muhammad seperti Saya


Jakarta – Abu Bakar Baasyir terlihat tenang saat menunggu sidang. Dia berjubah putih dan berkacamata. Saat disapa wartawan, dia menjawab dengan ramah.

“Kabar saya baik-baik saja,” kata Baasyir di PN Jakarta Selatan, Jl Ampera, Jakarta, Kamis (10/2/2011).

“Tanggapan Anda atas sidang ini?” tanya wartawan.

“Biasa-biasa saja. Nabi Muhamad juga seperti saya,” jawab ABB singkat sebelum meninggalkan ruang tunggu tahanan menuju ruang sidang.

Hari ini Pemimpin Jamaah Anshoru Tauhid, Abubakar Baasyir, menghadapi dakwaan atas tuduhan tindak pidana terorisme terkait pelatihan militer bersenjata di pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar. Ba’asyir diduga telah merencanakan dan menggerakan orang lain untuk melakukan terorisme maupun dengan sengaja menyediakan dana dengan tujuan untuk digunakan tindak pidana terorisme.

Selain itu, ia juga didakwa telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara memberikan bantuan kepada pelaku terorisme, menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme atau menyembunyikan informasi tentang pelaku.

Oleh JPU, Ba’asyir dijerat 7 pasal berlapis, yakni pasal 14 jo pasal 7, 9, 11 dan atau pasal 11 dan atau pasal 15 jo pasal 7, 9, 11 dan atau pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (Ari/gah)

Sumber: http://www.detiknews.com/read/2011/02/10/091820/1568250/10/baasyir-nabi-muhammad-seperti-saya