Selesaikan Masalah Pendirian Rumah Ibadah


Pemerintah dinilai lebih mementingkan pembangunan mal dibandingkan rumah ibadah.
Masalah pendirian rumah ibadah yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia harus segera dise lesaikan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Kerukunan Antarumat Beragama Slamet Effendy Yusuf menegaskan, penyelesaiannya perlu melibat kan tiga pilar, yakni majelis agama, pemerintah, dan penganut agama itu sendiri.

Pembahasannya harus dilandasi semangat kebangsaan dan kebersamaan, bukan lagi sekterian agama masing-masing, ujar Slamet ke pada Republika, Rabu (21/12). MUI mengingatkan, peliknya masalah pendirian rumah ibadah telah menjadi persoalan bangsa Indonesia, bukan agama tertentu saja.

Menurut Slamet, semua umat-Muslim dan non-Muslim masih mengalami kesulitan dalam membangun rumah ibadah, terutama di wilayah minoritas. MUI memiliki fakta dan data bahwa ko munitas Muslim di provinsi Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali juga mengalami hambatan saat mendirikan masjid atau mushala.

Demikian halnya dengan umat Nasrani, di Jawa Barat, misalnya. Jadi, bu kan semata-mata kesulitan umat tertentu, ungkapnya. Pendirian tempat ibadah, kata dia, merupakan sebuah kebutuhan, sehingga tak ada alasan untuk ditolak. Semestinya, lanjut Slamet, hal ini berlaku di semua tempat dan pemeluk agama apa pun.

Bila di sebuah wilayah terjadi penolakan, papar Slamet, pemerintah ditun tut untuk memberikan alternatif lokasi yang layak. MUI khawatir, bila tak segera diselesaikan problematika tersebut akan terus berulang. Menurut dia, MUI memiliki komitmen untuk menggelar dialog untuk menyelesaikan masalah pendirian rumah ibadah dari semua agama.
Saat ini, MUI sedang mengumpulkan fakta permasalahan pendirian rumah ibadah dari semua agama yang terjadi di Tanah Air. Rencananya, kumpulan fakta itu menjadi bahan utama untuk menggugah kesadaran kebersamaan dan kerukunan. Rencananya, dialog itu akan digelar pada akhir Januari 2012.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Pembangunan Umat Ahmad Zainuddin menegaskan, pembangunan rumah ibadah di Indonesia perlu di atur secara jelas. Semua tokoh agama, kata dia, harus memiliki komitmen untuk menaati aturan pendirian rumah ibadah itu.

Di dalam masyarakat majemuk yang di dalamnya banyak agama, aturan itu sangat penting guna meng hindari hal-hal yang tidak diinginkan, ujar Zainuddin. Sebenarnya, kata dia, Indonesia sudah me miliki aturan terkait dengan masalah hubungan antarumat beragama, yang salah satunya mengatur mekanisme pembangunan rumah ibadah.

Aturan itu, kata Zainuddin, berupa Peraturan Bersama Menteri (PBM). Diakuinya, aturan itu tidak memiliki sanksi bagi pelanggar.

Direktur Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (Insists) Dr Hamid Fahmy Zarkasyi juga berpendapat, pembangunan rumah ibadah dan kerukunan antarumat beragama perlu ada aturannya. Tren seperti ini tidak hanya di Indonesia, tetapi terjadi juga di negara Barat, ujar Fahmi.

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Antonius Benny Susetyo mengatakan, pemerintah harus menyediakan tata kota dengan menfasilitasi lokasi tempat ibadah. Selama ini, kebijakan itu belum pernah diterapkan oleh pemerintah.

Pihaknya menilai, pemerintah lebih me mentingkan pembangunan mal di bandingkan rumah ibadah yang memiliki multifungsi, mulai dari pembinaan spritualitas hingga pelayanan sosial kemasyarakatan. ed: heri ruslan

(Republika, 22 Desember 2011)

GP Ansor: Bom Cirebon adalah Tantangan untuk Berperang


1 Korban tewas sedangkan 28 lainnya menderita luka yang cukup serius.

VIVAnews – Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Nusron Wahid, meminta Presiden mengerahkan kekuatan penuh guna membekuk otak dan jaringan di belakang pelaku bom bunuh diri di Cirebon. Bom itu meledak pukul 12.35 WIB, siang ini, tepat saat Salat Jumat. Meledak di dalam Masjid di Mapolresta yang terletak di jantung kota Cirebon.

Nurson menilai bahwa target bom ini adalah negara. “Kantor kepolisian merupakan simbol dan sendi keamanan negara,” kata Nusron, kepada VIVAnews.com, Jumat 15 April 2011. Jadi yang diserang adalah sendi negara yang berurusan langsung dengan keamanan negara dan warga.

Bom di Cirebon itu melukai 28 orang. Para korban luka itu sudah teridentifikasi, termasuk Kapolres Cirebon, Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) Herukoco. Pelaku bom bunuh diri itu diduga tewas di dalam Masjid.

Nusron Wahid mempertanyakan kesiapan aparat kepolisian menjaga diri dan menjamin keamanan warganya. Karena yang diserang merupakan kantor kepolisian. “Jika kantor polisi saja bisa diserang, bagaimana menjamin keamanan di tempat-tempat umum lain. Ini jelas-jelas menantang untuk perang,” ujarnya tegas.

Menurut Nusron, aksi bom bunuh diri itu merupakan tindakan keji dan pengecut. Terutama aktor perancangnya. Tindakan ini, katanya, tidak mungkin dilakukan orang biasa. “Ini pasti teroris yang terlatih yang melakukan. Negara harus tegas dan sigap turun tangan,” tegasnya.

• VIVAnews

Penusuk Pendeta HKBP Divonis 5 Bulan Lebih


Liputan6.com, Bekasi: Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, menjatuhkan hukuman lima bulan 15 hari penjara kepada Ketua Front Pembela Islam Bekasi Raya. Murhali Barda terbukti menganiaya jemaat Huria Kristen Batak Protestan Bekasi, sehingga seorang pendeta terluka parah karena ditusuk.

Dalam fakta persidangan, terdakwa terbukti menyebarkan pesan singkat atau SMS yang berisi hasutan dan permusuhan. Akhirnya terjadi penusukan pendeta HKBP Luspida Simanjuntak. Usai persidangan, Murhali Barda mengaku siap menerima hukuman. Adapun sidang pembacaan vonis itu dihadiri puluhan anggota FPI.

Vonis ini tak jauh berbeda dengan tuntutan jaksa yang enam bulan penjara di Pengadilan Negeri Bekasi. Jaksa menganggapnya terdakwa terlibat dalam kasus tindak kekerasan terhadap jemaat HKBP yang akan beribadah di Ciketing, Bekasi, Jawa Barat, 12 September tahun silam

(liputan6.com)

Pemerintah Kecam Ancaman Makar


Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah mengecam keras niat dan ajakan sejumlah ormas yang secara terbuka menyerukan perbuatan makar dalam menyikapi pembubaran ormas yang diinstruksikan Presiden.

“Sungguh disayangkan bahwa beberapa pihak telah memaknai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pembubaran ormas secara tidak utuh, bahkan ada yang memunculkan reaksi berlebih,” demikian siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Padahal pernyataan Presiden Yudhoyono yang disampaikan saat menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional di Kupang tersebut secara jelas menyebutkan ormas yang dimaksud adalah ormas melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan atau perbuatan lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tindakan tegas yang diinstruksikan Presiden untuk membubarkan ormas yang melakukan tindakan anarkis akan dilakukan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1986.

Langkah ini dimaksudkan agar keamanan negara dan ketertiban masyarakat dapat tetap dijaga dan dijamin secara bermartabat, tegas pemerintah dalam siaran persnya itu.

“Segenap bangsa Indonesia khususunya para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan segenap warga masyarakat diharapkan tidak terpengaruh dan dapat tetap memelihara kerukunan dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai dengan tataran kewenangan dan kapasitas masing-masing,” demikian pemerintah.(*)

M-NLM/A025

Sumber: antaranews.com

Baasyir: Nabi Muhammad seperti Saya


Jakarta – Abu Bakar Baasyir terlihat tenang saat menunggu sidang. Dia berjubah putih dan berkacamata. Saat disapa wartawan, dia menjawab dengan ramah.

“Kabar saya baik-baik saja,” kata Baasyir di PN Jakarta Selatan, Jl Ampera, Jakarta, Kamis (10/2/2011).

“Tanggapan Anda atas sidang ini?” tanya wartawan.

“Biasa-biasa saja. Nabi Muhamad juga seperti saya,” jawab ABB singkat sebelum meninggalkan ruang tunggu tahanan menuju ruang sidang.

Hari ini Pemimpin Jamaah Anshoru Tauhid, Abubakar Baasyir, menghadapi dakwaan atas tuduhan tindak pidana terorisme terkait pelatihan militer bersenjata di pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar. Ba’asyir diduga telah merencanakan dan menggerakan orang lain untuk melakukan terorisme maupun dengan sengaja menyediakan dana dengan tujuan untuk digunakan tindak pidana terorisme.

Selain itu, ia juga didakwa telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara memberikan bantuan kepada pelaku terorisme, menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme atau menyembunyikan informasi tentang pelaku.

Oleh JPU, Ba’asyir dijerat 7 pasal berlapis, yakni pasal 14 jo pasal 7, 9, 11 dan atau pasal 11 dan atau pasal 15 jo pasal 7, 9, 11 dan atau pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (Ari/gah)

Sumber: http://www.detiknews.com/read/2011/02/10/091820/1568250/10/baasyir-nabi-muhammad-seperti-saya

SBY Perintahkan Ormas yang Meresahkan Dibubarkan


Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan agar organisasi massa yang menciptakan keresahan ditindak tegas, jika perlu dibubarkan. Pembubaran ormas harus melalui penyelidikan yang komprehensif.

Instruksi Presiden terkuak saat berpidato dalam rangka Hari Pers Nasional di Kupang, NTT, Rabu (9/2/2011). SBY menyatakan, kelompok-kelompok yang terbukti melanggar hukum, melakukan kekerasan, dan meresahkan masyarakat, kepada para penegak hukum agar dicarikan jalan yang sah dan legal untuk “jika perlu melakukan pembubaran.”

Juru Bicara Presiden SBY Bidang Dalam Negeri, Julian Pasha, menyatakan, untuk pembubaran ormas itu ada proses-proses yang dilalui. “Tetapi, perlu diingat Presiden tidak merujuk pada ormas tertentu,” katanya  saat dihubungi detikcom, Rabu (9/2/2011).

Julian mengatakan, Presiden telah memerintahkan polisi untuk  mendalami dan memeriksa berbagai kerusuhan yang terjadi baik di Pandeglang atau pun di Temanggung.

“Dan bila terbukti ada oknum atau organisasi yang melakukan tindakan seperti itu ya harus ditindaklanjuti,” ujarnya.

Termasuk dibubarkan? “Iya termasuk dibubarkan tetapi harus melalui penyelidikan yang komprehensif. Mereka harus ditindak tegas sesuai dengan apa yang mereka lakukan,” jawab Julian.

Ia mengingatkan sekali lagi bahwa Presiden sama sekali tidak menyebut satu golongan mana pun. “Mereka yang terbukti dianggap menciptakan keresahan tentu harus ditindak,” kata Julian.

Sumber: http://www.detiknews.com/read/2011/02/09/123454/1567650/10/sby-perintahkan-ormas-yang-meresahkan-dibubarkan


Agama Bukan Akar Kekerasan


ANALISA EKONOMI POLITIK
by Pembaca IndoPROGRESS

Agama Bukan Akar Kekerasan

George Junus Aditjondro
Peneliti kekerasan komunal di Poso. Pengajar pada Program Studi Ilmu, Religi, dan Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Betulkah  agama-agama dunia, khususnya agama-agama Samawi, mengajarkan  perdamaian? Ya, kalau hanya membaca ajaran yang tertuang dalam kitab-kitabnya. Tidak, kalau kita melihat praxis para pengikutnya.

 

Hal ini tidak hanya berlaku untuk ketiga agama Samawi yang sama-sama mengakui Ibrahim sebagai cikal bakal para penganutnya, tapi juga untuk  agama-agama dari lembah Sungai Indus, di mana para militan Hindu pernah  merusak sebuah mesjid di India. Mahatma Gandhi pun mati dibunuh oleh seorang militan Hindu  karena menolak sang pejuang anti-kekerasan (ahimsa) menentang pembagian India menjadi dua negara: Pakistan untuk pengikut agama Islam, dan India untuk semua penganut agama lain.

Namun ada juga agama-agama di Indonesia, yang tidak dekat dengan kekerasan,  yakni agama-agama suku. Di kalangan pemeluk agama Islam, agama suku ini dikenal dengan istilah agama-agama “ardi” (= “bumi”) untuk membedakannya dengan agama-agama Samawi yang disebut agama-agama “wahyu”.

Jarang  sekali kita dengar, penganut agama suku menyerang sebuah gereja atau mesjid. Malah sebaliknya, di Sumatera Utara, para pemimpin HKBP pernah berusaha menghalangi pembangunan gedung ibadah agama Parmalim,agama suku orang Batak Toba, di kota Medan.

Citra kedekatan agama dengan kekerasan menjadi marak dan baru-baru ini  mencuat lagi dengan penangkapan delapan orang pemuda di Klaten  dan Sukoharjo, Jawa Tengah, oleh satuan Densus 88. Delapan laki-laki itu –  termasuk dua siswa SMK – langsung dilabeli sebagai “diduga teroris”oleh  media yang meliput peristiwa itu (Kedaulatan Rakyat, 26
Januari). Bukan cuma itu, mereka pun langsung dituduh terlibat dalam  aksi terorisme . Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam, para “terduga teroris” yang masih remaja merupakan pelaku  teror bom bulan Desember 2010 dan awal Januari 2011 di Jawa Tengah. Ini  suatu bentuk pelanggaran asas praduga tak bersalah yang semakin lumrah  di Indonesia.

Menurut  ‘KR, “para tersangka” itu dituduh telah meletakkan bom di delapan lokasi di Klaten dan Sukoharjo. Empat dari delapan lokasi itu merupakan tempat ibadah, yakni Gereja  Polanharjo, Gereja Kristen Jawa Manjung Ngawen, Gua Maria Sriningsih,  dan sebuah masjid di Delanggu. Satu lokasi bukan tempat ibadah,  melainkan Pos Lalu Lintas dekat Rumah Sakit Islam.

Kemudian, di antara “barang bukti” yang ditemukan di sejumlah lokasi penggrebegan,  juga ditemukan apa yang polisi sebut sebagai “buku-buku agama”. Seolah-olah buku agama bisa dipakai sebagai bahan peledak.
Berarti, di samping meliput kejadian itu, koran tertua di Yogyakarta itu memperkuat prasangka pembaca terhadap kelompok agama tertentu sebagai  pihak yang dekat dengan kekerasan.

Nah, kalau kekerasan  terhadap penganut agama lain, atau kekerasan terhadap fihak yang punya  interpretasi berbeda  tidak bersumber pada ajaran agama-agama itu sendiri, lalu apa penyebab maraknya kekerasan terhadap penganut berbagai agama belakangan ini?

Sebenarnya, agama yang dianut  penyerang dan korban tidak berdiri sendiri. Mereka juga punya kelas
sosial dan etnisitas. Walaupun sama-sama Batak Toba, pimpinan HKBP di  Medan dan para penganut agama Parmalim tidak berasal dari kelas sosial yang sama. Mereka yang menolak pendirian rumah ibadah Parmalim di Medan
berasal dari kelas menengah dan atas. Sementara para penganut agama  Parmalim kebanyakan berasal dari masyarakat desa di Kecamatan Porsea,  Sumatera Utara.

Dalam konflik Poso, kelas dan etnisitas juga memainkan peranan, atau setidaknya melatarbelakangi konflik itu.
Massa Islam umumnya pendatang dari Gorontalo, Sulsel, Jawa, dan kebanyakan nelayan dan buruh pelabuhan di samping segelintir pengusaha berdarah Arab dan pribumi. Sedangkan massa Kristiani, umumnya berasal
dari ketiga suku asli Poso, yakni Pamona, Mori, dan Lore, serta migran dari Toraja, dan kebanyakan pegawai negeri, pegawai gereja, serta  segelintir petani dan buruh perkebunan kelapa sawit. Jadi secara menyeluruh, mereka termasuk kelas menengah atas, sementara massa Islam kelas menengah bawah.

Penyerangan gereja-gereja di kota  Poso pun  tidak bersifat acak. Gereja Sion di pusat kota, gereja kaum
elit Poso yang dulu mendominasi pemerintahan, itu yang pertama diserang  oleh massa demonstran. Sedangkan gereja di Desa Kasiguncu di pinggiran  barat kota Poso, tidak disentuh sama sekali. Perbedaan citra kedua  gereja itu, dan mengapa demonstran bersikap ‘diskriminatif’, kurang  disadari oleh warga Poso yang Kristiani, yang merasa gereja Kasiguncu  selamat dari serangan, berkat perlindungan arwah Papa I Wunte, orang
Poso pertama yang masuk Kristen, yang dikuburkan di sebelah gereja itu.

Konflik  Poso menghasilkan semacam ‘Lebanonisasi’ di Kabupaten Poso. Masyarakat  Muslim kebanyakan terhimpun di kota Poso di utara, sedangkan masyarakat  Kristiani terhimpun di kota Tentena di selatan, termasuk pegawai
Kabupaten Poso yang harus ngelaju dari Tentena ke kantor mereka di kota  Poso.

Ketumpangtindihan antara kelas, etnisitas, dan agama juga terlihat di Banjarmasin. Di tengah gema krisis moneter 1997, sejumlah toko serta  gereja diserang oleh demonstran Muslim. Umat di gereja-gereja yang diserang kebanyakan Tionghoa, dari kelas sosial yang lebih tinggi dari pada pihak penyerang.

‘Dendam kelas’  yang melatarbelakangi konflik-konflik komunal di Poso dan Banjarmasin  juga berpotensi meledak di kawasan-kawasan mewah di kota-kota besar  seperti Jakarta. Maklumlah, di hari-hari Minggu puluhan mobil mewah dan  sepeda motor di seputar gereja-gereja elit merupakan pameran kekayaan yang sekaligus penyebab kemacetan lalu lintas.

Faktor  ‘dendam kelas’ ini berkelindan dengan merosotnya toleransi terhadap perbedaan agama dan etnisitas, yang semakin parah di negeri kita.  Semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dalam prakteknya
berubah menjadi “bersatu kita teguh, berbeda kita gebug”.

Seluruh kesemerawutan itu diperparah oleh agen-agen provokator yang sengaja  mengipas-ngipasi kemarahan massa, terutama setelah era pasca Soeharto.   Dalam kerusuhan 1967 di Banjarmasin, sholat Jumat di Mesjid Raya kota itu dikacaukan oleh suara kampanye Golkar, sehingga yang berbaju batik  Golkar juga jadi sasaran demo. Sedangkan yang dijadikan kambing hitam adalah kelompok Islam, terutama PPP.

Kesimpulannya,  percuma saja mencari akar maraknya kekerasan massa yang meningkat belakangan ini dalam agama para demonstran, sebab akarnya bersifat  sosio-ekonomis dan politis.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Suara Pembaruan.

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=493695498089&set=a.426031578089.217444.729148089#!/note.php?note_id=10150168677398084&id=101409920648