Studi: Irlandia, Negara Paling Islami di Dunia

Hossein Askari, seorang guru besar politik dan bisnis internasional di Universitas George Washington, AS, melakukan sebuah studi yang unik.

Askari melakukan studi untuk mengetahui di negara manakah di dunia ini nilai-nilai Islam paling banyak diaplikasikan. Hasil penelitian Askari yang meliputi 208 negara itu ternyata sangat mengejutkan karena tak satu pun negara Islam menduduki peringkat 25 besar.

Dari studi itu, Askari mendapatkan Irlandia, Denmark, Luksemburg, dan Selandia Baru sebagai negara lima besar yang paling Islami di dunia. Negara-negara lain yang menurut Askari justru menerapkan ajalan Islam paling nyata adalah Swedia, Singapura, Finlandia, Norwegia, dan Belgia.

Lalu, bagaimana dengan negara-negara Islam? Malaysia hanya menempati peringkat ke-33. Sementara itu, negara Islam lain di posisi 50 besar adalah Kuwait di peringkat ke-48, sedangkan Arab Saudi di posisi ke-91 dan Qatar ke-111.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Askari mengatakan, kebanyakan negara Islam menggunakan agama sebagai instrumen untuk mengendalikan negara.

“Kami menggarisbawahi bahwa banyak negara yang mengakui diri Islami tetapi justru kerap berbuat tidak adil, korup, dan terbelakang. Faktanya mereka sama sekali tidak Islami,” ujar Askari.

Askari menambahkan, justru negara-negara Barat yang merefleksikan ajaran Islam, termasuk dalam pengembangan perekonomiannya.

“Jika sebuah negara memiliki ciri-ciri tak ada pemilihan, korup, opresif, memiliki pemimpin yang tak adil, tak ada kebebasan, kesenjangan sosial yang besar, tak mengedepankan dialog dan rekonsiliasi, negara itu tidak menunjukkan ciri-ciri Islami,” lanjut Askari.

Dalam melakukan penelitiannya, Askari mencoba membandingkan idealisme Islam dalam hal pencapaian ekonomi, pemerintahan, hak rakyat dan hak politik, serta hubungan internasional.
Hasil penelitian Profesor Askari dan Profesor Scheherazade S Rehman ini dipublikasikan dalam Global Economy  Journal.

Di Irlandia, diperkirakan sebanyak 49.000 warganya memeluk Islam. Dr Ali Selim, anggota senior Pusat Kebudayaan Islam Irlandia (ICCI), mengatakan, umat Muslim dan warga Irlandia lainnya bisa hidup berdampingan karena sama-sama memiliki kesamaan sejarah.

“Irlandia pernah menjadi wilayah jajahan dan banyak rakyat Irlandia menderita diskriminasi rasial dan selalu diasosiasikan dengan terorisme. Umat Muslim juga mengalami hal serupa,” ujar Selim.

Selain itu, lanjut Selim, para imigran Muslim di Irlandia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, termasuk dalam bidang ekonomi.

“Al Quran menganjurkan umat Muslim untuk hidup sejahtera dan Dublin merupakan salah satu pusat investasi Islam terbesar di Eropa,” ujar Selim.

Sumber: http://internasional.kompas.com/read/2014/06/10/2151008/Studi.Irlandia.Negara.Paling.Islami.di.Dunia

AKSI KEKERASAN: Yogyakarta Hadapi Darurat Intoleransi

Sikap intoleransi disertai aksi kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai sudah dalam tahap darurat. Dalam tiga hari terakhir, dua aksi intoleransi terjadi di kota yang menjunjung tinggi pluralitas itu. Terakhir, Minggu (1/6) siang, di Kabupaten Sleman, puluhan orang merusak sebuah bangunan yang biasa dipakai umat Kristen untuk beribadah.
Bangunan yang dirusak itu milik pendeta berinisial NL. Bangunan yang bersebelahan dengan rumah NL itu terletak di Dusun Pangukan, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman.

Penyerangan bermula saat NL bersama sejumlah anggota jemaatnya menggelar kebaktian di bangunan itu sekitar pukul 08.30. Karena tidak suka, puluhan warga Pangukan melancarkan aksi protes. ”Sekitar pukul 09.30, jemaat yang melakukan kebaktian akhirnya pulang. Warga pun bubar dan tidak ada insiden,” kata Darojat (34), saksi mata yang juga warga Pangukan.

Namun, sekitar pukul 11.30, puluhan orang dari luar Dusun Pangukan yang menggunakan penutup kepala mendatangi lokasi itu. Mereka langsung melemparkan batu ke bangunan. Serangan itu tak berlangsung lama. Saat azan dzuhur berkumandang, massa pun membubarkan diri.

Selang sejam kemudian, massa datang lagi. Selain melemparkan batu, mereka juga memecahkan kaca dan pintu bangunan. Puluhan polisi dan anggota TNI yang bersiaga di lokasi tak melakukan tindakan represif dan hanya berupaya meredam amukan massa.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, bangunan milik NL itu sebenarnya bukan tempat ibadah. Jadi, seharusnya tak ada aktivitas ibadah di sana. ”Kami akan menggelar musyawarah dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) untuk menyelesaikan masalah ini,” kata dia.

Kepala Kepolisian Resor Sleman Ajun Komisaris Besar Ihsan Amin menegaskan, penyelesaian masalah itu diutamakan melalui musyawarah di FKUB. Penyelesaian seperti itu lebih efektif dalam meredam konflik semacam itu. ”Namun, kalau misalnya ada laporan soal perusakan, kami akan tindak lanjuti,” tutur dia.

Kabid Humas Polda DIY Ajun Komisaris Besar Anny Pudjiastuti menyatakan, masalah itu sudah diselesaikan melalui musyawarah antara warga dan pendeta NL. Karena itu, hingga Minggu sore, polisi belum menangkap pelaku perusakan.

Sebelumnya, Kamis (29/5) malam, rumah Julius Felicianus (54) di Dusun Tanjungsari, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, diserang puluhan orang. Penyerangan yang dilakukan saat beberapa umat Katolik berdoa bersama di rumah itu membuat sedikitnya lima orang terluka. Hingga Minggu sore, Polri baru menangkap satu tersangka.

Dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, menilai, kekerasan yang berulang itu menunjukkan sikap intoleransi di Yogyakarta sudah dalam kondisi darurat. Polisi harus menegakkan hukum, sementara Pemprov DIY harus menggelar dialog dengan tokoh agama agar sikap intoleransi tak menyebar. ”Walau saat ini baru melibatkan kelompok-kelompok kecil, ini tak boleh dianggap enteng. Ketegangan itu akan mengganggu kenyamanan dan rasa saling percaya warga,” kata Arie.

Terasa ironis
Koordinator Masyarakat Antikekerasan Yogyakarta (Makaryo) Benny Susanto menegaskan, aksi kekerasan itu terasa ironis karena terjadi tak lama setelah Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menerima penghargaan dari Jaringan Antariman Indonesia sebagai kepala daerah yang peduli pada kebebasan beragama. Penghargaan diterima Sultan pada 23 Mei 2014 di Kabupaten Jayapura, Papua.

Koordinator Jaringan Kerja Antar Umat Beragama Wawan Gunawan, di Bandung, mendesak negara memerangi aksi yang mengancam keberagaman di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas dan cepat harus menjadi prioritas. ”Yogyakarta adalah daerah pertaruhan. Daerah yang selama ini damai itu seperti digunakan kelompok radikal sebagai ajang eksistensi diri. Itu jelas alarm berbahaya bagi keberagaman kita,” ujarnya.

Wawan menegaskan, akar keberagaman di DIY sejatinya kuat. Yogyakarta memiliki gubernur dan Sultan yang selama ini jadi pelindung bagi keberagaman budaya dan adat istiadat. Namun, tiga hari terakhir, keunggulan itu diuji. Jika dibiarkan terlalu lama, dikhawatirkan akan memudahkan kelompok radikal menyusun rencana yang lebih berbahaya.

Kemarin, Julius Felicianus dikunjungi adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, di RS Panti Rapih, Yogyakarta. Hashim datang bersama pengurus Gerindra dan Ahmad Dhani. ”Saya tak ingin peristiwa ini dipolitisasi dan jadi kian keruh karena menjelang pilpres, peristiwa seperti ini rentan dikait-kaitkan dengan politik,” ujar Julius. Kunjungan itu sekitar 10 menit. Setelah Hasyim pergi, istri Julius mengungkapkan, kelompok intoleran masih mendatangi rumah mereka keesokan hari setelah peristiwa penyerangan itu. (HRS/CHE/MH)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006966305

KERUKUNAN BERAGAMA: Tokoh Agama Kawal Suasana Pemilu

Menteri Agama Suryadharma Ali mengajak seluruh umat beragama untuk menjaga kerukunan, terutama menjelang pemilihan umum legislatif, 9 April mendatang. Tokoh agama diminta terus mengawal kerukunan yang sudah tercipta.
”Pemilu 2014 akan penuh dengan persaingan, jangan sampai agama menjadi pintu masuk bagi sekelompok orang yang ingin memperkeruh suasana kerukunan dengan ajaran yang sempit dan hasutan pemicu konflik,” kata Suryadharma Ali dalam dialog dengan tokoh pemuka agama, Jumat (21/2), di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), serta dialog dengan masyarakat pada acara Gerak Jalan Kerukunan, Sabtu (22/2), di Lapangan Sanamang Mantikei, Palangkaraya, Kalteng.

Tiga jenis persaudaraan
Suryadharma mengingatkan, ada tiga jenis persaudaraan yang perlu diperkuat untuk menciptakan kerukunan, yaitu persaudaraan internal umat seagama, persaudaraan sebagai bangsa, dan persudaraan antar-sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan.

”Dalam persaudaraan sebagai satu bangsa, kita perlu menyingkirkan egoisme kelompok, partai, ormas, dan suku. Lupakanlah sekat-sekat yang ada,” ujar Suryadharma di hadapan peserta Gerak Jalan Kerukunan yang berjumlah lebih dari 5.000 orang.

Menurut Suryadharma, persaudaraan antar-sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan mengingatkan, kita semua berasal dari Tuhan Yang Satu.

”Sudah sepatutnya kita membangun kesatuan dan persaudaraan sebagai manusia. Ini yang harus terus diperkuat agar persatuan Indonesia pun semakin kuat,” katanya.

Kerukunan adalah proses yang berkelanjutan dan harus diupayakan setiap hari. Kerukunan bukanlah sesuatu yang instan, setiap pihak perlu menjaga kerukunan.

”Peran Forum Kerukunan Umat Beragama cukup penting untuk mencegah dan mengurangi potensi konflik yang ada,” ujar Suryadharma.

Suryadharma pun menyampaikan, kehidupan beragama di Indonesia merupakan suatu kebebasan, tetapi juga diatur negara. Indonesia adalah negeri yang berdasarkan Ketuhanan, bukan keagamaan. Pancasila menjadi dasarnya.

”Umat beragama menganut kebebasan sebagai sesuatu yang terbatas. Kebebasan absolut hanya milik Tuhan. Oleh karena itu, makna kebebasan beragama adalah kebebasan yang terbatas. Kini, kebebasan beragama, dipahami sebagai kebebasan absolut. Demikian juga dengan demokrasi. Demokrasi bukan segala-galanya sehingga dapat menghantam sistem nilai atau agama yang ada,” tutur Suryadharma.

Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran menilai kualitas kerukunan antarumat beragama di Kalteng semakin baik. ”Namun, kita perlu terus waspada akan ancaman yang bisa memecah belah kerukunan, baik atas nama agama, ras, suku, maupun politik. Kerukunan antaragama perlu terus dijaga untuk menciptakan ketertiban nasional,” ungkap Achmad Diran.

Sekretaris Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lamandau, Kalteng, Lilik Setiawan menyampaikan, kehidupan antarumat beragama di Kalteng secara umum dan Kabupaten Lamandau secara khusus cukup baik. ”Kerukunan sudah tercipta dan dalam kondisi yang kondusif. Kita perlu terus menjaganya,” kata Lilik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalteng Jawahir Tantawi mengatakan, Forum Kerukunan Umat Beragama Kalteng siap membangun persaudaraan dan kerukunan umat beragama yang sejalan dengan semangat tradisi rumah betang. ”Rumah betang mencerminkan persaudaraan yang majemuk bagi siapa saja. Dalam rumah betang, hiduplah banyak keluarga di satu atap dan satu rumah,” kata Jawahir. (DKA)

Sumber: kompas cetak edisi 24 Februari 2014

Syariat Islam harus jadi Pemersatu Bangsa

Menteri Agama Suryadharma Ali berharap syariat Islam yang diberlakukan di Aceh ke depan semakin menjadi pemersatu dan kekuatan di Indonesia.

“Syariat Islam harus menjadi kekuatan ekonomi, sosial dan politik bagi Indonesia,” kata Suryadharma Ali ketika diterima Bupati Aceh Barat Teuku Alaidinsyah di kediamannya, Kota Meulaboh, Selasa (18/2) siang.

Menag berada di provinsi paling Barat Indonesia itu dalam kaitan kunjungan kerja untuk melihat langsung kesiapan Sekolah Tinggi Agama Islam Tgk Chiek Direndeng menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) beberapa waktu mendatang.

Ikut mendampingi Menteri Agama, Direktur Pendidikan Islam Dede Rosada, staf khusus Budi Setiawan, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammad Amin, Kanwil Kemenag Aceh dan dan beberapa orang direktur di lingkungan Kementerian Agama.

Menurut Menag, syariat Islam yang berkembang di Aceh berlangsung dengan baik. Karena ajaran Islam itu mengedepankan rahmatan lil alamin, penuh rahmat dan toleransi. Islam yang berkembang di Aceh diharapkan dapat menjadi inspirasi dan mendorong kekuatan bagi ekonomi rakyat. 

“Jika kita memberi kehidupan kepada seseorang, tentu itu sama dengan memberi kehidupan bagi jagat raya. Alam semesta yang luas ini,” kata Suryadharma. 

Suryadharma menyambut gembira bahwa program kegiatan Maghrib mengaji di daerah ini mendapat sambutan hanyat. Anak usia dini hingga dewasa melaksanakan dengan baik. Bahkan, dilengkapi pula dengan kegiatan safari Subuh yang didukung Forum Komunikasi Safari Subuh. (Antara)

Sumber: http://m.islamindonesia.co.id/detail/1410-Syariat-Islam-harus-jadi-Pemersatu-Bangsa

Daerah Desak Mendagri Dipecat

PONTIANAK – Menyusul penolakan sejumlah daerah terhadap imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi agar pemerintah daerah (pemda) bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) untuk menciptakan rasa aman di masyarakat, kini muncul desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memecat mendagri karena mengeluarkan pernyataan yang meresahkan.
“Imbauan mendagri telah menimbulkan keresahan di daerah, terutama di Kalimantan yang masyarakatnya beragam,” kata Ketua Front Pembela Dayak Nasional Kalimantan, Petrus Sindong Ajan kepada SH di Pontianak, Kamis (31/10).

“Mendagri biang kerok dari sikap intoleran dengan memihak kepada salah satu organisasi massa seperti FPI yang sepak terjangnya selama ini hanya tukang buat onar. Masyarakat Dayak di Kalimantan akan berada di barisan terdepan memprotes dengan berbagai cara, kalau sampai ada kepala daerah yang berani menindaklanjuti imbauan mendagri,” ujar Petrus.

Petrus menuturkan, bagaimana mungkin pemerintah di daerah yang masyarakatnya beragam diimbau bekerja sama dengan FPI yang secara terang-terangan menunjukkan sikap tidak menghargai kemajemukan, terlalu mengedepankan kesalehan individu, yang salah satunya ditunjukkan dengan secara terbuka menolak Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli dan Lurah Pejaten Timur, Grace Tiaramudi, hanya lantaran mereka nonmuslim.

“Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak segera memecat Mendagri Gamawan Fauzi, berarti ikut di balik terciptanya instabilitas di daerah. Penyataan mendagri telah mengusik ketenangan di daerah yang penduduknya sangat majemuk, seperti Kalimantan pada umumnya dan Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya,” kata Petrus.

Imbauan mendagri, menurut Petrus, menunjukkan Kemendagri sudah tidak mampu lagi menunjukkan sikap sebagai pengayom dan pemersatu masyarakat. Melalui imbauan kerja sama dengan FPI, mendagri membuka peluang bangkitnya sikap permusuhan antarkomponen masyarakat yang berlainan suku, agama, ras, dan antargolongan.
Petrus mengatakan, kalangan masyarakat Dayak di lima provinsi di Kalimantan telah mengonsolidasi untuk menggelar demonstrasi memprotes keras imbauan mendagri ini.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menilai pernyataan mendagri menjadi justifikasi FPI untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM, UUD, dan Pancasila, serta kebinekaan bangsa.

“Sekali lagi mendagri asal ambil kebijakan tanpa mempertimbangkan dampaknya negatifnya. Salah satu contoh konkretnya adalah mendukung FPI menuntut Lurah Lentang Agung Ibu Susan turun dari jabatan,” ujarnya kepada SH di Jakarta, Jumat (1/11).

Jika kaum minoritas tidak boleh menjadi pemimpin di DKI Jakarta, lantas daerah lain juga ikut melakukan hal yang sama, amat berpotensi terjadi instabilitas nasional. “Dengan mendukung FPI berarti mendagri memang menginginkan instabilitas. Bahkan bisa-bisa NKRI terpecah belah karena sikap mendagri,” ia menegaskan.

Menurutnya, mendagri tidak paham atau memang sengaja memperkeruh suasana bernegara dengan tujuan-tujuan tertentu. “Yang seperti ini bikin sendi-sendi negara rusak,” ia menegaskan.
Bubarkan FPI

Tidak hanya desakan agar mendagri dipecat, tetapi kini juga timbul desakan untuk membubarkan FPI karena kerap berbuat anarkistis. Hal ini diungkapkan Ketua Sentra Pemberdayaan Masyarakat (SPM), Yudi Syamhudi bahwa sudah waktunya pemerintah pusat membubarkan FPI.

“Kalau justru mendagri melindungi FPI, berarti dirinya adalah otak dari semua penyebaran kekerasan atas nama agama dan menempatkan Islam sebagai agama yang menindas,” ujarnya kepada SH dari Magelang, Jumat.

Padahal, Islam adalah agama yang antipenindasan dan mencintai perdamaian. Apa yang dilakukan mendagri justru pembusukan terhadap Islam. Menurutnya, semua kepala daerah harus bersatu menolak imbauan mendagri karena rakyat yang memilih kepala-kepala daerah tidak mau lagi ada kekerasan atas nama agama apa pun.

“Sudah waktunya para kepala daerah dan anggota DPRD dan DPR berdiri tegak membela konstitusi yang digerogoti sendiri oleh mendagri. Mendagri ini sudah subversif. Presiden harus segera mencopot Gamawan Fauzi,” ujar pemuda koordinator Gerakan Melawan Kemiskinan (GMK) di Jawa Tengah ini.

Pengurus National Papua Solidariy (NAPAS), Sam Awom juga meminta pemerintah tegas dengan membubarkan organisasi yang sudah mempunyai sejarah kekerasan yang berulang-berulang. Bahkan, FPI sudah sering mengancam pemerintah, tetapi tetap pemerintah mengakomodasi semua kekerasaan yang dilakukan FPI.

“Pemerintah tidak punya wibawa sama sekali dan sangat jelas memihak kepada organisasi yang tidak menghargai kehidupan warga negara yang lain,” ia menegaskan kepada SH dari Jayapura hari ini.
Dengan cara ini, pemerintah sangat diskriminatif karena tidak memperhatikan teror terhadap kelompok-kelompok minoritas, seperti kasus Gereja HKBP, Ahmadiyah, Syiah, rekonsiliasi 1965, dan lainnya. “Ini menunjukkan toleransi yang menjadi slogan bangsa ini cuma omong kosong,” tuturnya.
Kalteng Menolak

Menyusul penolakan dari sejumlah daerah, seperti Bali, Riau, dan Kalimantan Barat, kini Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo mengatakan bahwa imbauan mendagri itu harus dikaji ulang. Pasalnya, selama ini FPI dinilai masyarakat sebagai ormas yang anarkistis.

“Mendagri seharusnya perlu pertimbangan yang matang karena di Kalteng dengan tegas menolak kehadiran FPI. Ini dibuktikan saat FPI Pusat yang akan melantik FPI di salah satu kabupaten yang ada di Kalteng, masyarakat Kalteng menolak secara tegas,” ujarnya kepada SH, di Palangkaraya, Kamis.
Ia sepakat bahwa ormas apa pun harus selalu dirangkul untuk bekerja sama dalam melakukan pembangunan. “Namun, kalau kondisi sekarang banyak ormas yang bertindak kekerasan dan merusak, tidak boleh dibiarkan mendagri. Jangan sampai seruan mendagri itu malah memicu konflik di tataran masyarakat bawah,” ia menegaskan.
Bupati Kapuas, Kalteng, Ben Ibrahim juga mengatakan bahwa mendagri harus berpikir lebih jauh, apa dampak negatif bagi pemerintahan dan masyarakat akibat imbauannya itu. “Kecuali FPI sudah berhenti bertindak anarkistis dan tidak lagi meneror orang lain,” cetusnya.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palangkaraya (BEM UNPAR), Jimmy Sibadarian menilai imbauan mendagri adalah bukti bahwa pemerintah sangat lemah mengatur jalannya demokrasi di negeri ini. “Sudah tahu FPI adalah ormas anarkistis, kok malah diajak bekerja sama. Ini cermin pemerintahan anarkistis,” ujarnya.
Dikatakannya, dulu mendagri gagal membubarkan FPI, sekarang malah mengajak kerja sama. “Ini kan mencurigakan. Ada apa dengan mendagri. Jangan-jangan FPI memang hanya sebuah alat pemerintah untuk menindas dan meneror rakyat,” katanya.

Kemenag Akui Beri Dana

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama (Kemenag), Zubaidi mengaku pihaknya memberikan bantuan dana untuk membantu beberapa kegiatan yang diadakan ormas keagamaan, termasuk FPI.

Namun, bantuan dana dari Kemenag tersebut tidak hanya untuk FPI, tetapi juga untuk ormas-ormas berlatar agama lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Bantuan dana ini, menurut Zubaidi, bukan bantuan wajib untuk setiap ormas dan sifatnya hanyalah bantuan pembinaan kegiatan.
“Bantuan itu disalurkan melalui Dirjen Bimas (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat) Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Masing-masing Dirjen tersebut memang memiliki program kerja untuk membina ormas-ormas keagamaan di Indonesia,” kata Zubaidi saat dihubungi SH di Jakarta, Kamis. Namun, Zubaidi mengaku tidak tahu persis ormas apa saja yang mendapat bantuan dari Dirjen Bimas di Kemenag saat ini. Ini karena hal itu menjadi tanggung jawab masing-masing Dirjen Bimas.

Dia mengatakan, tidak selalu semua ormas setiap tahunnya mendapatkan bantuan dari Dirjen Bimas karena bantuan itu didasari asas prioritas dan pemerataan. Ia menjelaskannya, bantuan yang diberikan Kemenag tidak hanya berupa dana, tapi juga bantuan pembinaan kepada ormas maupun masyarakat.

Sebelumnya, Rabu (30/10), Humas Lembaga Dakwah Front Dewan Pimpinan Pusat FPI Habib Noval Haidar bahwa ada beberapa kegiatan FPI yang mendapat sokongan dana dari pemerintah melalui Kemenag, tetapi sifatnya tidak rutin hanya berdasarkan kegiatan-kegiatan. Misalnya untuk acara tablig akbar atau Maulid FPI. (Web Warouw/Saiful Rizal/Vinsensius)

Sumber: http://m.shnews.co/index.php/web/read/27366/daerah-desak-mendagri-dipecat.html