Daerah Desak Mendagri Dipecat


PONTIANAK – Menyusul penolakan sejumlah daerah terhadap imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi agar pemerintah daerah (pemda) bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) untuk menciptakan rasa aman di masyarakat, kini muncul desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memecat mendagri karena mengeluarkan pernyataan yang meresahkan.
“Imbauan mendagri telah menimbulkan keresahan di daerah, terutama di Kalimantan yang masyarakatnya beragam,” kata Ketua Front Pembela Dayak Nasional Kalimantan, Petrus Sindong Ajan kepada SH di Pontianak, Kamis (31/10).

“Mendagri biang kerok dari sikap intoleran dengan memihak kepada salah satu organisasi massa seperti FPI yang sepak terjangnya selama ini hanya tukang buat onar. Masyarakat Dayak di Kalimantan akan berada di barisan terdepan memprotes dengan berbagai cara, kalau sampai ada kepala daerah yang berani menindaklanjuti imbauan mendagri,” ujar Petrus.

Petrus menuturkan, bagaimana mungkin pemerintah di daerah yang masyarakatnya beragam diimbau bekerja sama dengan FPI yang secara terang-terangan menunjukkan sikap tidak menghargai kemajemukan, terlalu mengedepankan kesalehan individu, yang salah satunya ditunjukkan dengan secara terbuka menolak Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli dan Lurah Pejaten Timur, Grace Tiaramudi, hanya lantaran mereka nonmuslim.

“Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak segera memecat Mendagri Gamawan Fauzi, berarti ikut di balik terciptanya instabilitas di daerah. Penyataan mendagri telah mengusik ketenangan di daerah yang penduduknya sangat majemuk, seperti Kalimantan pada umumnya dan Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya,” kata Petrus.

Imbauan mendagri, menurut Petrus, menunjukkan Kemendagri sudah tidak mampu lagi menunjukkan sikap sebagai pengayom dan pemersatu masyarakat. Melalui imbauan kerja sama dengan FPI, mendagri membuka peluang bangkitnya sikap permusuhan antarkomponen masyarakat yang berlainan suku, agama, ras, dan antargolongan.
Petrus mengatakan, kalangan masyarakat Dayak di lima provinsi di Kalimantan telah mengonsolidasi untuk menggelar demonstrasi memprotes keras imbauan mendagri ini.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menilai pernyataan mendagri menjadi justifikasi FPI untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM, UUD, dan Pancasila, serta kebinekaan bangsa.

“Sekali lagi mendagri asal ambil kebijakan tanpa mempertimbangkan dampaknya negatifnya. Salah satu contoh konkretnya adalah mendukung FPI menuntut Lurah Lentang Agung Ibu Susan turun dari jabatan,” ujarnya kepada SH di Jakarta, Jumat (1/11).

Jika kaum minoritas tidak boleh menjadi pemimpin di DKI Jakarta, lantas daerah lain juga ikut melakukan hal yang sama, amat berpotensi terjadi instabilitas nasional. “Dengan mendukung FPI berarti mendagri memang menginginkan instabilitas. Bahkan bisa-bisa NKRI terpecah belah karena sikap mendagri,” ia menegaskan.

Menurutnya, mendagri tidak paham atau memang sengaja memperkeruh suasana bernegara dengan tujuan-tujuan tertentu. “Yang seperti ini bikin sendi-sendi negara rusak,” ia menegaskan.
Bubarkan FPI

Tidak hanya desakan agar mendagri dipecat, tetapi kini juga timbul desakan untuk membubarkan FPI karena kerap berbuat anarkistis. Hal ini diungkapkan Ketua Sentra Pemberdayaan Masyarakat (SPM), Yudi Syamhudi bahwa sudah waktunya pemerintah pusat membubarkan FPI.

“Kalau justru mendagri melindungi FPI, berarti dirinya adalah otak dari semua penyebaran kekerasan atas nama agama dan menempatkan Islam sebagai agama yang menindas,” ujarnya kepada SH dari Magelang, Jumat.

Padahal, Islam adalah agama yang antipenindasan dan mencintai perdamaian. Apa yang dilakukan mendagri justru pembusukan terhadap Islam. Menurutnya, semua kepala daerah harus bersatu menolak imbauan mendagri karena rakyat yang memilih kepala-kepala daerah tidak mau lagi ada kekerasan atas nama agama apa pun.

“Sudah waktunya para kepala daerah dan anggota DPRD dan DPR berdiri tegak membela konstitusi yang digerogoti sendiri oleh mendagri. Mendagri ini sudah subversif. Presiden harus segera mencopot Gamawan Fauzi,” ujar pemuda koordinator Gerakan Melawan Kemiskinan (GMK) di Jawa Tengah ini.

Pengurus National Papua Solidariy (NAPAS), Sam Awom juga meminta pemerintah tegas dengan membubarkan organisasi yang sudah mempunyai sejarah kekerasan yang berulang-berulang. Bahkan, FPI sudah sering mengancam pemerintah, tetapi tetap pemerintah mengakomodasi semua kekerasaan yang dilakukan FPI.

“Pemerintah tidak punya wibawa sama sekali dan sangat jelas memihak kepada organisasi yang tidak menghargai kehidupan warga negara yang lain,” ia menegaskan kepada SH dari Jayapura hari ini.
Dengan cara ini, pemerintah sangat diskriminatif karena tidak memperhatikan teror terhadap kelompok-kelompok minoritas, seperti kasus Gereja HKBP, Ahmadiyah, Syiah, rekonsiliasi 1965, dan lainnya. “Ini menunjukkan toleransi yang menjadi slogan bangsa ini cuma omong kosong,” tuturnya.
Kalteng Menolak

Menyusul penolakan dari sejumlah daerah, seperti Bali, Riau, dan Kalimantan Barat, kini Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo mengatakan bahwa imbauan mendagri itu harus dikaji ulang. Pasalnya, selama ini FPI dinilai masyarakat sebagai ormas yang anarkistis.

“Mendagri seharusnya perlu pertimbangan yang matang karena di Kalteng dengan tegas menolak kehadiran FPI. Ini dibuktikan saat FPI Pusat yang akan melantik FPI di salah satu kabupaten yang ada di Kalteng, masyarakat Kalteng menolak secara tegas,” ujarnya kepada SH, di Palangkaraya, Kamis.
Ia sepakat bahwa ormas apa pun harus selalu dirangkul untuk bekerja sama dalam melakukan pembangunan. “Namun, kalau kondisi sekarang banyak ormas yang bertindak kekerasan dan merusak, tidak boleh dibiarkan mendagri. Jangan sampai seruan mendagri itu malah memicu konflik di tataran masyarakat bawah,” ia menegaskan.
Bupati Kapuas, Kalteng, Ben Ibrahim juga mengatakan bahwa mendagri harus berpikir lebih jauh, apa dampak negatif bagi pemerintahan dan masyarakat akibat imbauannya itu. “Kecuali FPI sudah berhenti bertindak anarkistis dan tidak lagi meneror orang lain,” cetusnya.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palangkaraya (BEM UNPAR), Jimmy Sibadarian menilai imbauan mendagri adalah bukti bahwa pemerintah sangat lemah mengatur jalannya demokrasi di negeri ini. “Sudah tahu FPI adalah ormas anarkistis, kok malah diajak bekerja sama. Ini cermin pemerintahan anarkistis,” ujarnya.
Dikatakannya, dulu mendagri gagal membubarkan FPI, sekarang malah mengajak kerja sama. “Ini kan mencurigakan. Ada apa dengan mendagri. Jangan-jangan FPI memang hanya sebuah alat pemerintah untuk menindas dan meneror rakyat,” katanya.

Kemenag Akui Beri Dana

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama (Kemenag), Zubaidi mengaku pihaknya memberikan bantuan dana untuk membantu beberapa kegiatan yang diadakan ormas keagamaan, termasuk FPI.

Namun, bantuan dana dari Kemenag tersebut tidak hanya untuk FPI, tetapi juga untuk ormas-ormas berlatar agama lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Bantuan dana ini, menurut Zubaidi, bukan bantuan wajib untuk setiap ormas dan sifatnya hanyalah bantuan pembinaan kegiatan.
“Bantuan itu disalurkan melalui Dirjen Bimas (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat) Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Masing-masing Dirjen tersebut memang memiliki program kerja untuk membina ormas-ormas keagamaan di Indonesia,” kata Zubaidi saat dihubungi SH di Jakarta, Kamis. Namun, Zubaidi mengaku tidak tahu persis ormas apa saja yang mendapat bantuan dari Dirjen Bimas di Kemenag saat ini. Ini karena hal itu menjadi tanggung jawab masing-masing Dirjen Bimas.

Dia mengatakan, tidak selalu semua ormas setiap tahunnya mendapatkan bantuan dari Dirjen Bimas karena bantuan itu didasari asas prioritas dan pemerataan. Ia menjelaskannya, bantuan yang diberikan Kemenag tidak hanya berupa dana, tapi juga bantuan pembinaan kepada ormas maupun masyarakat.

Sebelumnya, Rabu (30/10), Humas Lembaga Dakwah Front Dewan Pimpinan Pusat FPI Habib Noval Haidar bahwa ada beberapa kegiatan FPI yang mendapat sokongan dana dari pemerintah melalui Kemenag, tetapi sifatnya tidak rutin hanya berdasarkan kegiatan-kegiatan. Misalnya untuk acara tablig akbar atau Maulid FPI. (Web Warouw/Saiful Rizal/Vinsensius)

Sumber: http://m.shnews.co/index.php/web/read/27366/daerah-desak-mendagri-dipecat.html

PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA: MendukungKeputusan Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Outsourcing!


PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA

Nomor:404/PS/KP-PRP/e/I/12

Mendukung Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Outsourcing!

Salam rakyat pekerja,     .

Pada tanggal 17 Januari 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan untuk buruh kontrak (outsourcing) dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan tersebut tentu saja akan disambut dengan sukacita oleh seluruh buruh di Indonesia, yang selama ini dijajah dengan sistem kerja kontrak/outsourcing.     

Buruh selama ini hanya dianggap sebagai sebuah komoditas oleh para pemilik modal. Buruh selama ini dianggap sebagai satu elemen kecil dari mesin produksi yang akan mendatangkan keuntungan. Dalam cara pandang seperti ini, maka tidak aneh jika para pemilik modal ingin merasakan keuntungan yang sangat besar, maka buruhlah yang akan menjadi objek pertama yang ditindas.

Sistem kerja kontrak/outsourcing yang dijalankan oleh rezim neoliberal selama ini telah membuat kepastian kerja bagi buruh menjadi hilang, karena sewaktu-waktu buruh bisa saja di PHK atau diberhentikan. Dengan tidak adanya jaminan kepastian kerja, maka rakyat pekerja di Indonesia juga akan pasrah ketika rezim neoliberal menerapkan politik upah murah. Inilah akhirnya yang dinamakan rakyat pekerja di Indonesia sebagai penjajahan gaya baru bagi rakyat pekerja.

Praktik sistem kerja kontrak/outsourcing selama bertahun-tahun terhadap rakyat pekerja di Indonesia tentu saja akan berakibat kepada menurunnya kualitas hidup rakyat pekerja di Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar rakyat di Indonesia adalah pekerja atau buruh. Dengan penerapan sistem kerja kontrak/outsourcing selama ini, cukup menunjukkan bagaimana rezim neoliberal melihat rakyatnya di Indonesia. Rakyat Indonesia hanya dijadikan sapi perahan bagi pemilik modal, dan direstui oleh penguasa yang duduk di rezim neoliberal.     

Keputusan MK terhadap aturan pekerja kontrak (outsourcing) hanyalah salah satu buah perjuangan rakyat pekerja di Indonesia selama ini.

Namun perjuangan tersebut tentu saja tidak berakhir dengan adanya keputusan MK tersebut. Selama kesejahteraan bagi rakyat pekerja belum tercapai, selama itu pula perjuangan rakyat pekerja akan dijalankan. 

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

1. Mendukung sepenuhnya keputusan MK yang menyatakan aturan pekerja kontrak (outsourcing) bertentangan dengan UUD 1945.

2. Kementerian Tenaga Kerja dan Disnaker di berbagai daerah harus menghentikan praktik perusahaan dan agensi penyalur outsourcing yang selama ini menyediakan supply bagi hubungan kerja yang bertentangan dengan UUD 1945.

3. Menyerukan kepada seluruh rakyat pekerja dan seluruh serikat buruh/pekerja untuk melakukan pendataan bagi mereka yang masih berstatus outsourcing untuk dialihkan menjadi pekerja tetap dengan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tempat kerjanya.

4. Mendorong penyebarluasan kabar baik tentang pelarangan outsourcing ini ke seluruh tempat kerja, seperti pabrik dan perusahaan serta pemukiman buruh agar semua pihak mentaati sistem hubungan kerja sesuai dengan konstitusi UUD 1945.

5. Mengajak seluruh unsur rakyat pekerja di Indonesia untuk berkonsolidasi menyongsong Hari Buruh Internasional 1 Mei 2012 (Mayday) dengan target seluruh praktik outsourcing segera dihapuskan.

6. Kapitalisme-neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat pekerja di Indonesia, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat pekerja akan sejahtera.

Jakarta, 19 Januari 2012

Komite Pusat – Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP)

Ketua Nasional-ttd.(Anwar Ma’ruf)

Sekretaris Jenderal- ttd(Rendro Prayogo)

Contact Persons:

AnwarMa’ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)

Irwansyah– Wakil Ketua Nasional (0812 1944 3307) 

Siaran Pers Bersama: Masyarakat Adat Rakyat Penunggu, Sumatera Utara – AMAN – WALHI – Sekber Pemulihan Hak Rakyat Indonesia


Jakarta, 17 Januari 2012

Kami Wajib Mempertahankan Hak Walaupun Nyawa dan Darah Taruhannya..!!

“Haram bagi kami mengakui yang bukan hak. Tapi kalau itu hak kami, wajibhukumnya untuk menuntut dan mempertahankannya walaupun nyawa dan darah taruhannya,” (Harun Noeh)

Pernyataan di atas berulang kali dinyatakan Rakyat Penunggu saat mereka berusaha mempertahankan tanah adatnya.

Berulangkali pula Rakyat Penunggu, melalui organisasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) melakukan aksi protes. Mereka menuntut pemerintah propinsi Sumatera Utara agar segera mendistribusikan 9.085 hektar tanah adatkepada Rakyat Penunggu. Dan berulangkali pula Rakyat Penunggu harus berhadap-hadapan dengan aparat brimob dan pasukan pamswakarsa yang dimobilisasi pihak PTPN II sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU).

Konflik agraria antara masyarakat adat Penunggu di Kab. Deli Serdang danKab. Langkat dengan PTPN II telah berlangsung sejak tahun 1953. Konflikagraria ini terjadi karena PTPN II tidak mengakui dan mengabaikan keputusan Mahkamah Agung No. 1734 K/ Pdt/ 2001 tentang Perkara Kasasi Perdata antara PTPN II dengan warga Rakyat Penunggu yang menyatakan bahwa lahan seluas 10.000 Ha adalah hak milik rakyat penunggu.

Bahkan jauh sebelum keputusan MA tersebut dikeluarkan, Menteri Dalam Negeri lewat Direktorat Jendral Agraria telah mengeluarkan keputusan No.44/DJA/1981 yang menyebutkan bahwa tanah seluas 10.000 ha dikeluarkan dari areal HGU PTPN IX (sekarang PTPN II) untuk masyarakat adat Penunggu di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang.

Sebelumnya, ada surat edaran Gubernur EWP Tambunan Nomor 14233/3 tanggal24 Mei 1980 tentang usaha penyelesaian kasus tanah adat yangdiperjuangkan BPRPI, dan secara tegas ditujukan kepada Bupati Langkatdan Bupati Deliserdang. Bahkan ditegaskan kembali surat Bupati Deliserdang yang saat itu dijabat Teteng Ginting, Nomor 10675/3 pada 4Agustus 1980 tentang pendaftaran petani yang dikategorikan sebagai rakyat penunggu yang ditujukan kepada 10 Camat di Kecamatan Deliserdang.

Isi surat tersebut menyatakan secara khusus pada Bupati Langkat untukmerealisasikan penyediaan lahan 1000 hektar tanah untuk BPRPI. Selain itu ada juga surat Asisten Bidang Pertanahan Tengku Putra Aziz, yang mengatasnamakan Gubernur TK I Sumut, No 593.7/ii 889 tanggal 30 April1982 tentang penyelesaian tanah jaluran BPRPI di tujukan kepada BupatiLangkat dan Deli Serdang.

Namun, semua ketetapan hukum atas tanah ulayat tersebut diatas takbermakna apa-apa, karena dalam implementasinya dilapangan, rakyatpenunggu tidak mendapat sejengkalpun lahan. Mafia-mafia tanah yang diback up kekuatan dalam pemerintahan bergentayangan menjual tanah-tanah tersebut ke pihak lain, tanpa sepengetahuan masyarakat adat rakyat penunggu anggota BPRPI.

Rakyat Penunggu punya dasar hukum kuat untuk mempertahankan tanah adatnya. Karena itulah, mereka meminta agar Pemprov Sumut serius untuk melindungi tanah-tanah adat yang telah dikelola secara mandiri oleh masyarakat adat BPRPI. Rakyat Penunggu menuntut pemerintah untuk membentuk tim khusus yang melibatkan masyarakat adat untuk mencari tanah yang pernah didistribusikan kepada masyarakat BPRPI sebanyak 10.000 hektar pada masa Pemerintahan Gubernur Sumut EWP Tambunan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kami atas nama Masyarakat Adat RakyatPenunggu yang tergabung dibawah panji-panji Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Sekretariat Bersama Pemulihan HakHak Rakyat Indonesia mendesakan tuntutan kepada:

1. Pemerintah Pusat untuk segera membentuk tim khusus yang melibatkan masyarakat adat untuk mencari tanah yang pernah didistribusikan oleh Pemerintah kepada masyarakat BPRPI sebanyak 10.000 Ha. Tanah tersebut terletak di dua Kabupaten Langkat dan Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Sampai saat ini tak sejengkalpun tanah tersebut diterima olehMasyarakat Adat BPRPI.

2. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumut untuk segera mengusut dan memeriksa tanah tanah yang diperjual belikan olehpihak PTPN II (Ex. PTPN IX)

3. Pemerintah untuk segera mencabut HGU PTPN II ( Ex. PTPN IX ) di atas tanah adat rakyat penunggu yang merupakan anggota BPRPI dan AMAN

4. Kapolda Sumatera Utara untuk menangkap para ADM – ADM PTPN 2 yangsuka mengadu domba Masyarakat Adat dengan Karyawan PTPN 2 dan Aparatkeamanan.

5. Kapolri untuk menghentikan segala bentuk keterlibatan aparatkepolisian khususnya kesatuan Brimob di wilayah adat rakyat penunggu

Kontak
1. Monang (AMAN) – 0812 1833 4211

2. Dedi Ratih (WALHI) – 081250807757

——-
(Milis FPK)

Minta Disempurnakan, KWI Tolak RUU KUB


KONFERENSI Wali Gereja Indonesia (KWI), menyatakan penolakanya atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang tengah dibahas oleh DPR RI saat ini. Menurut Sekretaris Eksekutif Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI, Romo Benny Susetyo, penolakan itu didasari oleh penilaian, draf RUU KUB belum sejalan dengan dengan makna kerukunan umat beragama itu sendiri.

“KWI minta draf ditarik dan perlu disempurnakan. Karena naskah akademis draf mengatakan latar belakang persoalan agama adalah kekerasan. Seharusnya kekerasan itu diselesaikan dengan hukum bukan dengan UU Kerukunan. Jadi judulnya UU Kerukunan itu sudah salah karena naskah akamedisnya sangat kontradiktif,” ujar Romo Benny usai mengikuti Workshop Menyikapi Kehendak Masyarakat Tentang RUU KUB yang digelar oleh Kementerian Agama dan dihadiri sejumlah tokoh agama dan akademisi di Jakarta, Rabu (21/12) malam.

Benny juga menilai, naskah draf RUU KUB ini hanya menjiplak dari sejumlah peraturan beragama yang telah ada sebelumnya, seperti Surat Keputusan Bersama Dua Menteri dan Peraturan Bersama Menteri. “Jadi penyusun draf RUU ini tidak paham. Sejumlah poin juga belum sesuai seperti mengenai pemakaman dan pendidikan agama. Pendidikan agama sebelumnya sudah ada di UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sehingga kami minta ditarik,” katanya.

Ia melanjutkan, pihaknya juga menemukan, yaitu menyangkut, diskriminasi dan kerancuan yang akan menimbulkan persoalan mayoritas-minoritas. Untuk itu, KWI sendiri ungkap Benny, telah mempunyai rumusan terkait RUU KUB tersebut.

Pasalnya tegas Benny lagi, nama RUU KUB juga tidak tepat. Hal utama yang seharusnya diatur dalam RUU KUB, menyangkut kewajiban negara menjamin setiap warga negara untuk mengekspresikan kebebasan beragamanya. “Kami sudah punya rumusan sendiri. Karena RUU saat ini menyalahi empat pilar itu sendiri yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI,” katanya.
(www.jurnas.com)

Habib Rizieq: Jangan Ganggu Perayaan Natal


Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, mengatakan, pihaknya tidak akan mengganggu perayaan Natal yang akan dilakukan umat Kristiani pada 25 Desember mendatang. Rizieq pun memastikan bahwa FPI siap mendukung pemerintah dalam membantu pengamanan Natal dan Tahun Baru 2012.

“Sudah rutin setiap tahun, tiap pergantian kapolda, FPI selalu diajak untuk menjaga konduisivitas lingkungan. Kami sebagai anggota masyarakat akan ikut menjaga keamanan dan ketenteraman,” ujar Rizieq, Kamis (22/12/2011), saat dijumpai wartawan di markas FPI, Jalan Petamburan III, Jakarta.

Rizieq mengatakan, hingga kini memang belum ada permintaan polisi untuk menurunkan personel FPI dalam membantu pengamanan Natal dan Tahun Baru. Namun, jika diperlukan, pihaknya siap mengawal langsung pelaksanaan Natal dan Tahun Baru.”Kami siap 24 jam untuk bantu,” kata Rizieq.

Lebih lanjut, Rizieq mengatakan, FPI berprinsip menghargai pluralisme sosial. Namun, FPI tidak sependapat dengan pluralisme teologi yang disebutnya mencampuradukkan ajaran agama. Karena itu, FPI mengimbau umat Muslim untuk tidak mengganggu perayaan Natal umat Kristiani.

“Haram hukumnya mencaci maki, menghina, atau mengganggu agama lain. Gangguan dalam bentuk apa pun itu tidak boleh. Biarkan umat Kristiani percaya agamanya yang paling benar dan biarkan umat Muslim percaya agamanya yang paling benar,” ujarnya.

Rizieq menuturkan, menjelang Natal ini, pihaknya menerima banyak undangan untuk perayaan Natal. Menurut dia, ini salah satu bentuk upaya untuk merukunkan hubungan antar-agama.

“Umat Islam tidak boleh ikut perayaan Natal karena itu bentuk pencampuradukkan agama, tetapi pada saat bersamaan umat Islam haram ganggu umat Kristiani karena haknya menjalankan ibadah. Karena itu, kami minta kedua belah pihak untuk bisa hargai aturan hukum agama,” papar Rizieq.
(Kompas.com/ 22-12-2011)

Pesan Natal Bersama PGI-KWI Tahun 2011


 “Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar”(Yes. 9:1a) 
_______

Saudara-saudari yang terkasih, segenap umat Kristiani Indonesia di mana pun berada, Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus.

Telah tiba pula tahun ini hari Natal, perayaan kedatangan Dia, yang dahulu sudah dinu-buatkan oleh Nabi Yesaya sebagai “seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai”[1]. Tokoh inilah yang disebutnya juga di dalam nubuatan itu sebagai “Terang yang besar” dan “yang dilihat oleh bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan”[2]. Inilah Kabar Gembira tentang kedatangan Sang Juruselamat, Yesus Kristus, Tuhan kita.

Pada hari Natal yang pertama itu, para gembala di padang Efrata, orang-orang kecil, sederhana dan terpinggirkan di masa itu, melihat terang besar kemuliaan Tuhan bersinar di kegelapan malam itu[3]. Mereka menanggapi sapaan ilahi “Jangan takut” dengan saling mengajak sesama yang dekat dan senasib dengan mereka dengan mengatakan satu sama lain: “Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita”[4]. Para Majus yang masing-masing telah melihat terang besar di langit negara asal mereka, telah menempuh perjalanan jauh untuk mencari dan mendapatkan Dia yang mereka imani sebagai Raja yang baru lahir. Mereka bertemu di Yerusalem dan mengatakan: “Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami datang untuk menyembah Dia”[5].  Sayang sekali, bahwa di samping para gembala dan para Majus dari Timur yang tulus itu, ada pula Raja Herodes. Ia juga mendapat tahu tentang kedatangan Yesus, bukan hanya dari para Majus, tetapi juga dari keyakinan agamanya, tetapi ia malah merasa tersaingi dan terancam kedudukannya. Maka dengan berpura-pura mau menyembah-Nya, ia mau mencari-Nya juga dengan maksud untuk membunuh-Nya. Ketika niat jahatnya ini gagal, ia malah melakukan kejahatan lain dengan membunuh anak-anak tak bersalah dari Bethehem[6].

Kepada kitapun, yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merayakan Natal pada tahun 2011 ini, telah disampaikan Kabar Gembira tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah “Firman, yang di dalamnya ada hidup dan hidup itu adalah terang bagi manusia”[7]. Memang, yang kita rayakan pada hari Natal itu adalah: “Terang yang sesungguhnya yang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya”[8]. Tetapi sayangnya ialah bahwa, “dunia tidak mengenal-Nya. Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya”[9]. Dan kita tidak bisa, bahkan tidak boleh,  menutup mata untuk itu.

Kita juga menyaksikan, bahwa bangsa kita masih mengalami berbagai persoalan. Kemiskinan sebagai akibat ketidakadilan masih menjadi persoalan sebagian besar bangsa kita, yang mengakibatkan masih sulitnya menanggulangi biaya-biaya bahkan kebutuhan pokok hidup, apalagi untuk pendidikan dan kesehatan. Kekerasan masih merupakan bahasa yang digemari guna menyelesaikan masalah relasi antar-manusia. Kecenderungan penyeragaman, ketimbang keanekaragaman masih merupakan pengalaman kita. Akibatnya, kerukunan hi-dup, termasuk kerukunan antar-umat beragama, tetap masih menjadi barang mahal. Korupsi, bukannya dihapuskan, tetapi malah makin beranak-pinak dan merasuki segala aras kehidupan bangsa kita bahkan secara membudaya. Penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia masih merupakan pergumulan dan harus tetap kita perjuangkan. Pencemaran dan perusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam, seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetap mencemaskan kita. Mereka yang diberi amanat dan kekuasaan untuk memimpin bangsa kita ini dengan benar dan membawanya kepada kesejahteraan yang adil dan merata, malah cenderung melupakan tugas-tugasnya itu.

Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, dalam pesan Natal bersama tahun ini, kami hendak menggarisbawahi semangat kedatangan Kristus tersebut dengan bersaksi dan beraksi, bukan hanya untuk perayaan Natal kali ini saja, tetapi hendaknya juga menjadi semangat hidup kita semua:

•·      Sederhana dan bersahaja: Yesus telah lahir di kandang hewan, bukan hanya karena “tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan”[10], tetapi justru karena Dia yang “walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia”[11].

•·      Rajin dan giat: seperti para gembala yang setelah diberitahu tentang kelahiran Yesus dan tanda-tandanya, lalu “cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan Bayi itu”[12].

•·      Tanpa membeda-bedakan secara eksklusif: sebagaimana semangat kanak-kanak Yesus yang menerima para Majus dari Timur seperti adanya, apapun warna kulit mereka dan apapun yang menjadi persembahan mereka masing-masing[13].

•·      Tidak juga bersifat dan bersikap mengkotak-kotakkan, karena Yesus sendiri mengajarkan bahwa “barangsiapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu”[14].

Saudara-saudari yang terkasih,

Tuhan Yesus, yang kedatangan-Nya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya hampir delapan ratus tahun sebelum kelahiran-Nya, disebut sebagai “terang besar” yang “dilihat oleh bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan”[15]. Nubuat itu direalisasikan-Nya sendiri dengan bersabda: “Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup”[16]. Di samping penegasan tentang diri-Nya sendiri itu, barangkali baik juga kita senantiasa mengingat apa yang ditegaskanNya tentang kita para pengikut-Nya: “Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu; barangsiapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke mana ia pergi”[17].

Akhirnya marilah kita menyambut kedatangan-Nya dengan sederhana dan tidak mencolok karena kita tidak boleh melupakan, bahwa sebagian besar bangsa kita masih dalam kemiskinan yang ekstrim. Dengan demikian semoga terjadilah kini seperti yang terjadi pada Natal yang pertama:
“Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya”[18].         

SELAMAT NATAL 2011
DAN TAHUN BARU 2012
Jakarta, 17 November 2011
  Atas nama PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA  dan  KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA    DI INDONESIA

Ketua Umum PGI
Pdt. Dr. Andreas A.Yewangoe                         

Ketua Umum KWI
Mgr. Martinus D. Situmorang, OFM.Cap
              
Pdt.Gomar Gultom, M.Th                                       Mgr.Johannes Pujasumarta      Sekretaris Umum dan                                              Sekretaris Jenderal 

Sumber: mirifica.net

Siaran Pers: Pernyataan Pengunduran Diri Arifinto Sebagai Anggota DPR RI


Assalamu alaikum warohmatullohi wa barokatuhu 

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Dengan ini saya
Nama : Arifinto
Anggota DPR-RI No. A-72/Fraksi PKS (2009-2014)
Selaku Perintis dan juga Pendiri Partai Keadilan

saya merasa terpanggil untuk tampil secara bertanggung jawab demi keberlangsungan, kesinambungan, dan nama baik serta kebesaran partai saya.

Atas pemberitaan terhadap diri saya dan dinamika media yang berkembang saat ini,  saya meminta maaf kepada seluruh kader, simpatisan,  konstituen PKS, serta kepada seluruh anggota DPR-RI yang terhormat.

Dengan seluruh kesadaran diri saya, tanpa paksaan dari siapa pun, dan pihak mana pun, demi kehormatan diri dan partai saya, setelah pernyataan ini, saya akan segera mengajukan kepada Partai saya untuk mundur dari jabatan sebagai anggota DPR-RI. Semoga keputusan yang saya ambil ini membawa kebaikan dan pembelajaran yang bermanfaat bagi diri, partai, konstituen saya, seluruh anggota DPR-RI. Semoga ini menjadi pewarisan positif dan konstruktif  bagi bangsa dan negara ini di masa yang akan datang.

Untuk selanjutnya saya akan tetap bekerja untuk kepentingan partai saya, baik dalam posisi saya sebagai atau bukan sebagai anggota DPR-RI. Selain itu saya juga akan meningkatkan kualitas diri saya dengan terus menerus memperbaiki diri dengan senantiasa beristighfar, mengkhatamkan Al-Quran, meminta taushiyah kepada para ulama, bersedekah kepada fakir miskin, dan juga semua kebaikan yang dapat saya lakukan demi kejayaan hidup saya di akhirat nanti. 

Wassalamu alaikum warahmatullohi wa barokatuh

(Milis Aipi)