AKSI KEKERASAN: Yogyakarta Hadapi Darurat Intoleransi


Sikap intoleransi disertai aksi kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai sudah dalam tahap darurat. Dalam tiga hari terakhir, dua aksi intoleransi terjadi di kota yang menjunjung tinggi pluralitas itu. Terakhir, Minggu (1/6) siang, di Kabupaten Sleman, puluhan orang merusak sebuah bangunan yang biasa dipakai umat Kristen untuk beribadah.
Bangunan yang dirusak itu milik pendeta berinisial NL. Bangunan yang bersebelahan dengan rumah NL itu terletak di Dusun Pangukan, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman.

Penyerangan bermula saat NL bersama sejumlah anggota jemaatnya menggelar kebaktian di bangunan itu sekitar pukul 08.30. Karena tidak suka, puluhan warga Pangukan melancarkan aksi protes. ”Sekitar pukul 09.30, jemaat yang melakukan kebaktian akhirnya pulang. Warga pun bubar dan tidak ada insiden,” kata Darojat (34), saksi mata yang juga warga Pangukan.

Namun, sekitar pukul 11.30, puluhan orang dari luar Dusun Pangukan yang menggunakan penutup kepala mendatangi lokasi itu. Mereka langsung melemparkan batu ke bangunan. Serangan itu tak berlangsung lama. Saat azan dzuhur berkumandang, massa pun membubarkan diri.

Selang sejam kemudian, massa datang lagi. Selain melemparkan batu, mereka juga memecahkan kaca dan pintu bangunan. Puluhan polisi dan anggota TNI yang bersiaga di lokasi tak melakukan tindakan represif dan hanya berupaya meredam amukan massa.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, bangunan milik NL itu sebenarnya bukan tempat ibadah. Jadi, seharusnya tak ada aktivitas ibadah di sana. ”Kami akan menggelar musyawarah dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) untuk menyelesaikan masalah ini,” kata dia.

Kepala Kepolisian Resor Sleman Ajun Komisaris Besar Ihsan Amin menegaskan, penyelesaian masalah itu diutamakan melalui musyawarah di FKUB. Penyelesaian seperti itu lebih efektif dalam meredam konflik semacam itu. ”Namun, kalau misalnya ada laporan soal perusakan, kami akan tindak lanjuti,” tutur dia.

Kabid Humas Polda DIY Ajun Komisaris Besar Anny Pudjiastuti menyatakan, masalah itu sudah diselesaikan melalui musyawarah antara warga dan pendeta NL. Karena itu, hingga Minggu sore, polisi belum menangkap pelaku perusakan.

Sebelumnya, Kamis (29/5) malam, rumah Julius Felicianus (54) di Dusun Tanjungsari, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, diserang puluhan orang. Penyerangan yang dilakukan saat beberapa umat Katolik berdoa bersama di rumah itu membuat sedikitnya lima orang terluka. Hingga Minggu sore, Polri baru menangkap satu tersangka.

Dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, menilai, kekerasan yang berulang itu menunjukkan sikap intoleransi di Yogyakarta sudah dalam kondisi darurat. Polisi harus menegakkan hukum, sementara Pemprov DIY harus menggelar dialog dengan tokoh agama agar sikap intoleransi tak menyebar. ”Walau saat ini baru melibatkan kelompok-kelompok kecil, ini tak boleh dianggap enteng. Ketegangan itu akan mengganggu kenyamanan dan rasa saling percaya warga,” kata Arie.

Terasa ironis
Koordinator Masyarakat Antikekerasan Yogyakarta (Makaryo) Benny Susanto menegaskan, aksi kekerasan itu terasa ironis karena terjadi tak lama setelah Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menerima penghargaan dari Jaringan Antariman Indonesia sebagai kepala daerah yang peduli pada kebebasan beragama. Penghargaan diterima Sultan pada 23 Mei 2014 di Kabupaten Jayapura, Papua.

Koordinator Jaringan Kerja Antar Umat Beragama Wawan Gunawan, di Bandung, mendesak negara memerangi aksi yang mengancam keberagaman di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas dan cepat harus menjadi prioritas. ”Yogyakarta adalah daerah pertaruhan. Daerah yang selama ini damai itu seperti digunakan kelompok radikal sebagai ajang eksistensi diri. Itu jelas alarm berbahaya bagi keberagaman kita,” ujarnya.

Wawan menegaskan, akar keberagaman di DIY sejatinya kuat. Yogyakarta memiliki gubernur dan Sultan yang selama ini jadi pelindung bagi keberagaman budaya dan adat istiadat. Namun, tiga hari terakhir, keunggulan itu diuji. Jika dibiarkan terlalu lama, dikhawatirkan akan memudahkan kelompok radikal menyusun rencana yang lebih berbahaya.

Kemarin, Julius Felicianus dikunjungi adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, di RS Panti Rapih, Yogyakarta. Hashim datang bersama pengurus Gerindra dan Ahmad Dhani. ”Saya tak ingin peristiwa ini dipolitisasi dan jadi kian keruh karena menjelang pilpres, peristiwa seperti ini rentan dikait-kaitkan dengan politik,” ujar Julius. Kunjungan itu sekitar 10 menit. Setelah Hasyim pergi, istri Julius mengungkapkan, kelompok intoleran masih mendatangi rumah mereka keesokan hari setelah peristiwa penyerangan itu. (HRS/CHE/MH)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006966305

Gereja-gereja di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, diancam Ormas Islam


Gereja-gereja di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, diancam ormas Islam. Hari ini kabarnya  ada aksi besar-besaran, ormas Islam akan melakukan sweeping di gereja-gereja.

Aksi kali ini diprediksi besar dan berbahaya, karena didukung Bupati Pasaman Barat. Sejumlah sekolah negeri dan Madrasah sudah diliburkan terkait rencana aksi tersebut. Umat Paroki Keluarga Kudus Simpang Empat Pasaman Barat mulai resah dan ketakutan.

Menurut Theofilus Bela, seorang aktivis lintas agama bahwa informasi mengenai ancaman terhadap gereja stasi paroki Keluarga Kudus di Pasaman Barat benar. Informasi ini dia peroleh tadi malam. Ia langsung meminta pengamanan gereja kepada pihak Markas Besar Polisi dan aparat keamanan terkait lainnya sehingga mulai tadi pagi gereja sudah dijaga ketat oleh aparat keamanan .

Juga lanjutnya melalui surel kepada Yani Kardono, salah satu anggota milis Mitra Hukum bahwa Theofilus Bela sudah minta bantuan Pak Din Syamsuddin untuk berbicara dengan tokoh-tokoh Islam setempat sehingga akhirnya pada saat demonstrasi tadi siang yang ikut demo hanyalah anak-anak sekolah dan para pelajar saja  (total jumlahnya sekitar 300 anak saja) .

Jadi pihak polisi dan aparat keamanan terkait dapat mengamankan situasi dengan baik sehingga tidak terjadi apa-apa .

Menurut Theofilus Bela, sebaimana ditulis dalam surelnya kepada Yani Kardono, bahwa Bapak Uskup Padang Mgr. Situmorang mengetahui kasus itu. Bapak Uskup amat sedih.

Sumber: Mitra Hukum Mailing List, 20 Nov 2012

Jabar peringkat pertama kasus intoleransi kebebasan beragama


Setara Institute menyatakan Provinsi Jawa Barat menempati peringkat pertama sebagai wilayah yang paling banyak terjadi tindakan intoleransi berupa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan.

“Kasus sebanyak 224 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama itu merupakan peristiwa yang terjadi dari Januari hingga awal November ini, dan 80-90 persennya terjadi di Jawa Barat,” kata Peneliti Setara Institute Ismail Husni, saat menghadiri acara Hari Toleransi Internasional, di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Bandung, Jumat.

Dari 224 peristiwa pelanggaran kebebasaan beragama atau berkeyakinan tersebut, kata Ismail, terdapat 315 bentuk tindakan yang mayoritasnya merupakan tindakan pengrusakan tempat ibadah dan sisanya intimidasi.

“Jadi kasus intoleransi yang terjadi di kita itu bisa berupa intimidasi hingga perusakan. Yang cukup sering terjadi adalah perusakan rumah ibadah, perusakan masjid. Dan dua kelompok yang paling sering mendapat tindakan intoleransi itu adalah umat Kristiani dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI),” katanya.

Menurut dia, kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat sejak dua tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan.

“Dua tahun ini, tren perisriwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Jabar meningkat, tahun lalu itu hanya sekitar 66 peristiwa saja,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Ekonomi, Sosial dan Budaya LBH Bandung Samuel Situmorang menambahkan, angka intoleransi berupa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia tersebut bisa diibaratkan sebagai fenomena gunung es.

“Kami melihatnya seperti fenomena gunung es, yang tercatat di kami dan lembaga lainnya seperti Setara Institute itu kami peroleh dari media atau yang muncul di permukaan. Kami yakin, masih banyak kasus atau peristiwa yang belum muncul ke permukaan,” kata dia.

Oleh karena itu, melalui Peringatan Hari Toleransi Internasional yang dilaksanakan di Halaman Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Bandung semua pihak bisa menyadari kembali bahwa toleransi adalah sebuah keharusan.

“Harapannya melalui peringatan Hari Toleransi Internasional ini, kita akan terus mengkampanyekan gerakan toleransi di setiap lini kehidupan kita. Dan mudah-mudahan peristiwa intoleransi tidak terjadi lagi,” kata Samuel.
(Antaranews.com)

SETARA: Ada 216 Peristiwa Intoleransi


Review 2010
SETARA: Ada 216 Peristiwa Intoleransi

Penulis: Maria Natalia | Editor: Inggried

Senin, 24 Januari 2011

JAKARTA, KOMPAS.com – Setara Institute mencatat, terjadi 216 peristiwa intoleransi atau pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia sepanjang tahun 2010. Lima provinsi tercatat memiliki rekaman jumlah peristiwa intoleransi terbanyak, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.

“Negara sampai saat ini memang belum memberikan perlindungan tegas atas kebebasan beragama. Dari beberapa provinsi tersebut, kami mengklasifikasikan lima provinsi yang tertinggi terjadi pelanggaran di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah,” jelas Ketua Setara Institute, Hendardi, dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century, Jakarta Selatan, Senin (24/01/2011).

Ia merinci, di Jawa Barat tercatat 91 peristiwa, Jawa Timur mencapai 28 peristiwa. Sementara itu, di Jakarta tercatat 16 peristiwa, Sumatera Utara 15 peristiwa dan terakhir Jawa Tengah dengan 10 peristiwa.

Menurut peneliti Setara Institute, Ismail Hasani, 216 peristiwa tersebut diklasifikasi mennjadi 286 tindakan. Ismail mengatakan, 103 diantaranya dilakukan oleh negara. Salah satunya tindakan berupa pernyataan pejabat-pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan sebanyak 17 kasus.

“Dari negara sendiri tercatat untuk condoning (kekerasan), hitungan kami ada 17 tindakan, kemudian pembiaran sebanyak 24 tindakan, dimana negara membiarkan terjadinya pelanggaran kebebasan beragama,” kata Ismail.

Berdasarkan penelitian Setara, pelanggaran intoleransi paling banyak dialami oleh jemaat Kristiani, yang mencapai 75 peristiwa. Pelanggaran ini salah satunya menimpa rumah ibadah umat Kristiani, seperti penyerangan, penyegelan, penolakan, dan larangan aktivitas ibadah. Peristiwa ini terjadi di 43 rumah ibadah. Sisanya terjadi juga pada rumah ibadah Ahmnadiyah, Umat Islam, LDII, vihara, dan Wahabi.

“Kami merekomendasikan pada Pemerintah agar peristiwa pelanggaran ini jangan hanya dibiarkan, harus ada tindakan tegas. Kasus ini kan seperti gunung es. Ini data, tapi di luar sana banyak juga yang tidak ter-cover. Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan yang lebih kuat lagi,” tegas Ismail
(Kompas.com)