Musibah, Tokoh Kristen Menjadi Calon Wakil Presiden Jokowi


Ini sebuah musibah luar biasa bagi umat Islam. Di mana belum pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia, sejak merdeka tahun l945, jabatan wakil presiden dipegang seorang yang beragama Kristen. Jika benar terjadi? Ini sebuah anomali sejarah bagi Republik ini.

Sebuah informasi dari sumber yang sangat layak dipercaya, mengatakan, bahwa Jokowi memilih Jendral Luhut Binsar Panjaitan, sebagai calon wakil presiden. Berdasarkan sumber itu, Jokowi sudah menemui Luhut di rumahnya, dan meminta Luhut Panjaitan menjadi calon wakil presiden. Menurut sumber itu, menambahkan, bahwa Luhut Panjaitan, menyatakan kesediaannya, mendampingi Jokowi, sebagai wakil presiden.

Menurut sumber lainnya, antara Jokowi dan Luhut Panjaitan sudah lama bersabat. Keduanya bersahabat dan saling komunikasi. Keduanya sama-sama pengusaha. Jokowi pengusaha ‘furniture’, dan menurut sumber informasi itu, Luhut yang memasok kebutuhan bahan ‘funiture’ Jokowi.

Dibagian lain, di dalam ‘biografi’ Jokowi, ketika masih kanak-kanak di Solo,  sering berboncengan sepeda dengan temannya yang beragama Kristen/Katolik. Sangat akrab. Jadi tidak pernah ada jarak dengan mereka yang beragama Kristen/Katolik. Inilah latar belakang Jokowi.

Ketika, maju menjadi walikota Solo, maka Jokowi memilih wakilnya, seorang Katolik, bernama Rudy. Di Jakarta pun, Jokowi di dampingi oleh Ahok, yang beragama Kristen. Jadi nampaknya sudah menjadi pilihan Jokowi, yang selalu pendampingnya dari tokoh yang agamanya Kristen.

Sebelumnya, Senin malam (15/4), berlangsung pertemuan antara Mega, Jokowi, Sabam Sirait dengan sejumlah Duta Besar dari negara-negara Barat, termasuk Vatikan, di rumah pengusaha Jacob Soetojo. Mega dan Jokowi meminta pertimbangan para Duta Besar negara-negara Barat, siapa yang akan mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden?

Selain Mega, Jokowi, Sabam Sirait, hadir  Dubes Amerika Serikat (AS) Robert O.Blake Jr, Dubes Norwegia Stig Traavik, Dubes Vatikan Mgr Antonio Guido Filipazzi, Dubes Myanmar U Min Lwin, Dubes Meksiko Melba, Dubes Peru Roberto Seminario Purtorrero, dan Dubes Inggris Mark Canning . – See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/04/15/29876/adakah-jokowi-menjadi-ancaman-kepentingan-nasional-indonesia/#sthash.8WZU7VMv.dpufSelain Mega, Jokowi, Sabam Sirait, hadir  Dubes Amerika Serikat (AS) Robert O.Blake Jr, Dubes Norwegia Stig Traavik, Dubes Vatikan Mgr Antonio Guido Filipazzi, Dubes Myanmar U Min Lwin, Dubes Meksiko Melba, Dubes Peru Roberto Seminario Purtorrero, dan Dubes Inggris Mark Canning . – See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/04/15/29876/adakah-jokowi-menjadi-ancaman-kepentingan-nasional-indonesia/#sthash.8WZU7VMv.dpuf
Selanjutnya, Jokowi menetapkan pilihannya, dan tokoh yang telah dipilih  yaitu, Jendral TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, MPA, yang lahir di Simargala, Huta Namora, Kecamatan Silaen,Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, 28 September l947.

Luhut Panjaitan pernah diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura, di masa pemerintahan BJ.Habibie, kemudian ditarik pulang ke Jakarta, dan diangkat oleh Abdurrahman Wahid, menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Persatuan Nasional.

Sekarang, posisi Luhut Binsar Panjaitan masih menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar. Apakah dengan dipilihnya Luhut oleh Jokowi itu, jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar, segera berakhir?

Beberapa waktu yang lalu, Luhut masih mengeluarkan kritikan terhadap Ketua Dewan Pembina Golkar, Akbar Tanjung, yang dia nilai melakukan penggembosan terhadap calon presiden Golkar, Aburizal Bakrie.

Luhut Panjaitan adalah lulusan terbaik dari Akademi Militer Nasionall angkatan tahun l970.  Karir militernya banyak dihabiskan bertugas di Kopassus TNI AD. Di kalangan militer dikenal sebagai Komandan pertama Detasemen 81 (Anti Teror).

Putra Batak ini merupakan anak ke-1 dari lima bersaudara pasangan Bonar Pandjaitan dan Siti Frida Naiborhu. Untuk mengejar cita-citanya, ia hijrah ke Bandung dan bersekolah di SMA Penabur.

Inilah sebuah perkembangan baru pasca pemilu legislatif 2014. Di mana dengan situasi politik yang penuh ketidak pastian. Dengan tidak adanya suara mayoritas yang diperoleh oleh partai-partai politik. Partai mana nanti yang akan digandeng PDIP, mengusung pasangan Jokowi-Luhut Binsar Panjaitan?

Lalu, menghadapi langkah politik yang dilakukan oleh Mega, Jokowi, dan PDIP, Partai-partai Islam, masih belum mau bersatu? Sudah ada preseden, di DKI Jakarta, kalangan Islam gagal, dan kemudian kemenangan di raih Jokowi-Ahok.

Di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, kondisi sama, di mana tokoh-tokoh Kristen mengambil alih kekuasaan di wilayah itu, akibat perpecahan kalangan politisi Islam. Dapatkah langkah politik Jokowi ini, membuat kesadaran baru?

Jika pasangan Jokowi-Luhut Panjaitan menang dalam pilpres nanti, maka pertamakali dalam sejarah Indonesia, wakil presiden beragama Kristen. Sementara itu, DKI Jakarta akan dipegang oleh Ahok yang beragama Kristen. Ini merupakan sejarah baru DKI, di mana belum pernah terjadi sebelumnya, seorang Gubernur DKI beragama Kristen. (jj/voa-islam.com)

Sumber: voa-islam.com

Wiranto: Prabowo Dipecat dari Militer karena Penculikan


Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah meloloskan sepuluh partai untuk ikut Pemilu 2014 nanti. Satu diantaranya adalah partai Hanura.

Partai besutan mantan Jendral TNI, Wiranto ini telah melakukan konsolidasi organisasi jauh hari sebelumnya. Itu kenapa Hanura tidak kesulitan memenuhi berbagai syarat verifikasi yang jauh lebih berat dari sebelumnya.

Untuk kesekian kalinya, mantan Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan masa kepemimpinan Abdurahman Wahid ini berniat mencalonkan diri sebagai presiden.

Pemimpin Redaksi MNC News, Arya Sinulingga berkesempatan melakukan wawancara dengan Wiranto. Dia bercerita banyak hal, dari mulai mengapa tak ambil kesempatan untuk jadi presiden saat Soeharto lengser hingga menuturkan penculikan yang diduga dilakukan Prabowo dan kenapa mantan Panglima Kostrad itu dipecat.

Berikut hasil wawancara Arya dengan Wiranto dalam acara One on One, MNC News.
 
Arya Sinulingga: Hanura menjadi partai peserta pemilu di 2014. Menurut anda faktor apa yang membedakan Hanura dengan partai lain yang tidak lolos? Banyak partai lama tidak lolos.

Wiranto: Memang persyarataan kali ini lebih ketat dibandingkan dengan verifikasi beberapa tahun lalu. Ada peningkatan persentase, baik dari tingkat provinsi, kabupaten kota, hingga kecamatan. Partai-partai yang tidak lengkap sulit untuk melengkapi itu. Hanura kebetulan sudah dua tahun ini melaksanakan konsolidasi organisasi. Bukan karena kami mengantisipasi. Tapi kami menangkap politik tanpa organisasi yang solid dan merakyat tidak mungkin menang.

Kedua, kita mempunyai hampir seribu kader di seluruh Indonesia tersebar di seluruh walikota yang tentunya mereka merupakan garda depan untuk membangun organisasi yang lengkap. Sehingga, mudah bagi kami menggembangkan organisasi yang ada.

Arya Sinulingga: Hanura lebih kuat di daerah dibanding di pusat. Apa karena itu Hanura bisa lolos?

Wiranto : Iya betul. Walaupun DPR pusat kami nomor sembilan.Tapi untuk DPRD kami nomor lima. Hampir seribu, itu yang memudahkan kami untuk bergerak.

Arya Sinulingga: Anda mengajak partai-partai yang tidak lolos untuk ikut Hanura. Tapi, apa mereka bisa mengikuti platfrom Hanura?

Wiranto: Ya mau tidak mau ya harus mengikuti. Karena memang konsep kami membangun Hanura memang berdasarkan dari satu keinginan agar para calon pemimpin dididik partai politik. Partai politik yang memiliki otoritas mendidik calon pemimpin sesuai dengan konstitusi kita. Mereka sudah kita biasakan untuk menggunakan hati nurani jangan sampai terjebak kepada adidium di partai politik bahwa partai politik itu kotor, bahwa di wilayah politik itu menghalalkan semua cara. Kalau ini terus kita biarkan, ya sama saja kita mendidik calon pemimpin dengan cara-cara yang kotor.

Arya Sinulingga: Bagaimana sikap Hanura dengan RUU Kamnas? Kabarnya Hanura lagi menunggu jawaban anda.

Wiranto : Begini sebenarnya RUU Kamnas itu memang perlu ya. Negara tanpa undang-undang keamanan nasional itu sama saja kita membiarkan negeri kita telanjang tanpa suatu upaya-upaya untuk menggamankan situasi negri ini yang merupakan persyarataan untuk kita bisa membangun. Sebab tidak mungkin kita membangun tanpa keadaan yang aman. Tidak mungkin kita membangun negara dalam keadaan yang tidak kondusif.

Maka mesti kita masuk ke wilayah yang aman itu. Nah ini butuh undang-undang itu. Hanya saja undang-undang itu jangan hanya kemudian memberangus demokrasi yang sedang berjalan. Jangan sampai undang-undang itu kita buat bertabrakan dengan demokrasi yang sedang kita bangun. Kami bermain di situ jadi kami hanya mencermati beberapa pasal-pasal dari undang-undang Kamnas yang kami anggap harus ada suatu modifikasi sehingga tidak bertabrakan dengan proses demokrasi yang sedang kita bangun.

Arya Sinulingga: Soal demokrasi, dulu ketika presiden Soeharto akan turun, ada sebuah surat yang sama seperti Supersemar. Sepucuk surat untuk mengambil kekuasaan. Kenapa anda tidak mengambil kesempatan itu?

Wiranto : Sebenarnya begini, itu kan  intruksi presiden. Kepanjangan dari Tap MPR nomor 5 bahwa presiden dalam keadaan krisis di negeri ini berhak untuk melakukan langkah-langkah khusus. Maka beliau menerbitkan surat perintah itu. Intinya memberikan kekuasaan kepada saya untuk melakukan kebijakan tingkat nasional apapun yang diperlukan dan membantu apa yang saya lakukan. Dan saya sebagai panglima komando operasi keselamatan negara waktu itu.

Artinya apa, dengan surat itu kita memang bisa menggumumkan darurat militer di wilayah internasional, kemudian mendirikan pemerintahaan sementara. Kemudian baru dipercepat seperti yang dilakukan di Thailand. Tetapi waktu itu, pertimbangannya begini. Apa manfaatnya kalau kita lakukan itu? Setelah kita kaji, maka ternyata manfaatnya kecil. Kita akan mendapatkan reaksi yang luar biasa. Baik internal domestik maupun internasional. Akan memberikan cap Indonesia masuk ke rezim militer. Biasanya rezim militer tidak diterima dalam komunitas internasional. Akan ada suatu embargo ekonomi. Padahal dalam negeri sendiri saya melanjutkan pemerintahaan yang sedang jatuh dengan sepucuk surat dari presiden yang baru di jatuhkan. Berarti akan ada anggapan bahwa saya melanjutkan pemerintahan yang lama.

Arya Sinulingga : Legitimasinya kurang?

Wiranto : Pasti akan berhadapan, berlawanan dengan rakyat. Tidak pernah ada seorang pemimpin yang melawan rakyat. Itu kan yang terjadi di domestik apalagi keadaan ekonomi sedang terpuruk waktu itu kan. Kita butuh bantuan internasional.

Pada saat internasional tidak membantu yang terjadi di Indonesia seperti apa. Belum lagi korban, mahasiswa akan bertambah. Karena itu saya putuskan bahwa pada saat saya kembali ke markas ya staf saya bertanya apa saya akan ambil alih, saya katakan tidak, mari kita antarkan sesuai konstitusi yang ada.

Arya Sinulingga: Sebagai aktivis, waktu itu kami kaget Prabowo tiba-tiba press confrence. Kami semua kebingungan. Ada rahasia sejarah yang sampai hari ini masyarakat tidak tahu bagaimana bisa Prabowo tertinggal di sini, sementara anda pergi ke Jawa Timur pada saat itu. Bagaimana bisa terjadi?

Wiranto : Pak Prabowo ikut.

Arya Sinulingga : Ikut?

Wiranto : Tetapi begini ya, saya jelaskan supaya jelas kepada masyarakat. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu tidak punya kewenangan komando walaupun namanya panglima cadangan strategis. Tugasnya hanya membina, pasukan pemukul cepat, strategis sebagai cadangan. ABRI  waktu itu yang menggerakan hanya atas komando panglima ABRI.

Jadi kalau Panglima Kostrad menggerakan pasukan atas perintah dia, tidak akan dituruti oleh pasukan. Karena yang diikuti hanya pangglima ABRI. Panglima Kostrad adalah sebagai satu komando pembina dari unit-unit yang nanti akan diserahkan kepada panglima. Jadi jangan sampai disalah artikan bahwa seorang Panglima Kostrad bisa berbuat apa saja dengan pasukan.

Arya Sinulingga: Kenapa Prabowo di pecat oleh militer pada waktu itu? Apa latarbelakangnya?
Wiranto : Itu bukan karena permasalahan pasukan. Kelanjutan dari masaah penculikan.

Arya Sinulingga : Apa memang terbukti Prabowo melakukan penculikan?
Wiranto : Ya, kalau tidak ada tentunya tidak dipecat.

Arya Sinulingga : Kenapa tidak ditangkap atau dipenjara, kalau memang terbukti?

Wiranto : Prosesnya kan ada. Kalau saya jelaskan satu jam tidak cukup. Karena ada satu pemilahan antara misscontrol dari seorang panglima. Satu lagi over reaksi dari suatu perintah. Semua ada prosedurnya. Dewan kehormatan kemudian memeriksa, kemudian memberikan suatu kesimpulan dan memberikan rekomendasi.

Arya Sinulingga : Apakah karena mantu dari Soeharto dia tidak dipenjara?

Wiranto : Oh tidak, justru waktu itu Pak Harto sendiri dan Pak Habibie menyerahkan kepada ABRI. Saya juga tidak mengambil keputusan pribadi. Tapi saya terakhir berikan pada Dewan Kehormatan Perwira yang terdiri dari banyak perwira bintang empat dan bintang tiga.

Arya Sinulingga : Dengan tindakan itu, sebenarnya seharusnya di penjara atau tidak?

Wiranto : Ya kenyataanya memang Dewan Kehormatan Perwira menyarankan supaya ada pemberhentian dari dinas militer.

Arya Sinulingga : Padahal kasusnya sangat berat. Penculikan itu kan menghilangkan orang?
Wiranto : Orangnya kan ada. Dibebaskan semua.

Arya Sinulingga : Sejarah ini penting diketahui oleh generasi muda. Ini kenapa kita tanya kepada sumber utamanya, yaitu anda.

Wiranto : Prabowo itu karena masalah penculikan kemudian diberhentikan dari milter. Kemudian anak buahnya yang melaksanakan proses penculikan itu diberikan hukuman sesuai dengan tingkatan keterlibatan mereka.

Arya Sinulingga : Saya pernah lihat foto anda saat sedang berbicara ada Pak SBY di belakangnya.

Wiranto : Dia kepala staff Sospol waktu itu. Saat saya menyatakan menggundurkan diri dari proses pencalonan presiden dan wakil presiden, saya memilih untuk mengamankan proses daripada masuk proses.

Arya Sinulingga : SBY kader anda di militer, bagaimana anda melihat kepemimpinan SBY. Seperti yang kita ketahui banyak kejadian beberapa waktu lalu. KPK melawan polisi. Lalu ada menteri yang satu dengan menteri lain ribut. Ini masalah kepemimpinan. Apa ini ciri leadership militer?

Wiranto : Begini, militer ini merupakan sebuah intitusi yang punya ciri khas. Tetapi tidak semua militer seragam di dalam berfikir dalam melakukan langkah-langkah yang di sebut leadership. Maka dalam militer pun di bagi-bagi. Seperti saya saat masuk akademi militer, itu psikotes pertama adalah pantas tidak seorang ini menjadi seorang militer. Lalu, tiga tahun kita masuk akademi militer.
Setelah hampir lulus, kita di psikotes lagi dia masuk golongan manusia penempur atau bukan. Fighter or not fighter. Yang bukan fighter masuklah bagian perlengkapan, bagian kesehatan, yang tempur dia masuk ke infantri, kavaleri. Lalu kita bertugas masuk skuad hampir lulus di tes lagi, psikotes lagi. Jadi seorang stafer atau commander untuk persiapan nanti ke panglima atau ke staf.
Dengan demikian di militer pun sudah sadar bahwa tidak semua anggota militer mempunyai suatu karakter yang sama. Sehingga kemudian di situlah ada psikotes kemudian di arahkan. Tetapi di sipil kan tidak ada.

Arya Sinulingga : Untuk SBY sendiri bagaimana?

Wiranto : Ya, saya sendiri tidak punya hak. Tidak punya referensi beliau bagian mana ini. Tapi, karakter seorang komandan itu macam-macam, karakter pemimpin juga macam-macam. Ada yang cepat menggambil keputusan tanpa berfikir belakangan. Ada yang berfikir lambat, lama menggambil keputusan. Bahkan ada yang tidak menggambil keputusan karena takut ada resiko. Kita tinggal pilih aja masuk kategori mana?

Arya Sinulingga : Seringkali banyak energi terbuang karena berbagai pertentangan di negeri ini. Itu bagaimana?

Wiranto : Yang saya ketahui, karena saya pernah mendampingi tiga presiden. Presiden Soeharto,  Habibie sepanjang karier beliau sebagai presiden saya mendampingi terus menerus, kemudian presiden Abdurrahman Wahid saya mendampigni beliau. Paling tidak saya punya referensi bagaimana pemimpin yang pas untuk memimpin untuk negara yang sedemikian luas, besar, dan banyak penduduknya.

Saya melihat Presiden itu kurang lebih dari antara lima hingga delapan keputusan, everyday, setiap hari. Kalau dia menunda satu hari dua keputusan, besok sudah akan bertambah. Menunda lagi besok akan bertambah lagi. Dan keputusan-keputusan yang di ambil dalam keadaan terlambat. Sayangnya tidak pernah ada di Indonesia ini kursus presiden. Tidak pernah ada sekolah jadi presiden. Ini yang saya pertanyakan, bagaimana ini? Calon presiden sudah cukup banyak kan, apa tidak kursus dulu supaya tidak kaget terpilih menjadi presiden.

Arya Sinulingga : Jadi apa SBY kaget juga saat jadi presiden?

Wiranto : Hahahaha tanya sendiri.

Arya: Sebagai calon presiden, menurut anda apa kekurangan Presiden saat ini? Apa yang perlu dibenahi?

Wiranto: Sangat subyektif jika saya membicarakan kelemahan seorang kepala negara.
Yang bisa saya katakan negara ini dalam kompetisi global memerlukan sutu keputusan-keputusan yang cepat untuk kita tidak ketinggalan dengan dinamika global yang sangat cepat. Sebab, ketika kita terlambat mengambil keputusan, kita kehilangan peluang-peluang kompetisi global.
 
Cukup banyak keputusan-keputusan yang bisa lebih cepat. Misalnya seperti beberapa kasus-kasus korupsi yang saat ini merebak ya, harusnya cepat diputuskan walaupun dalam tanda kutip, presiden mencampuri urusan-urusan badan-badan lain.

Arya Sinulingga: Selain itu, masalah apa yang juga harus ada campur tangan Presiden?

Wiranto: Misalnya saja keputusan tentang masalah PSSI, ini saya juga agak gemas. Satu cabang olahraga yang digemari seluruh rakyat Indonesia yang kemudian ada duel kepengurusan. Ada duel penyelenggara kompetisi yang masing-masing tidak mau mengalah. Kemudian membuat masyarakat menjadi gemas. Dan celakanya lagi membuat olahraga nasional kita sangat terpuruk.

Ini berarti kan bukan permasalahan organisasi. Sudah masalah bangsa Indonesia. Nah, bagaimana pemerintah kenapa tidak cepat. Kenapa tidak ada langkah cepat. Pak Agung Laksono kan jadi suatu tim peyelamat, tapi ya dibenarkan kok mengambil langkah yang cukup kuat. Ini kan contoh.

Arya Sinulingga : Anda  akan kembali maju sebagai calon presiden di 2014 yang ketiga kalinya.  Apa tidak bosan nih jadi capres?

Wiranto : Perjuangan tak kenal bosan ya. Kalau saya mencalonkan diri lagi ini bukan masalah bosan atau tidak bosan. Tetapi, ada perjuangan yang belum selesai. Jadi, kalau saya sudah mencalonkan diri dua kali tidak berhasil kemudian saya males atau trauma. Perjuangan saya untuk menjadi presiden saja padahal tidak. Tidak hanya semata-mata jadi presiden tapi ingin menjadi bagian dari negeri ini untuk bisa berubah.

Arya Sinulingga : Sebenarnya anda dulu salah atau tidak memilih Golkar sebagai basis?. Sebab Golkar dulu sangat terpuruk di masyarakat. Jangan-jangan itu faktor anda kalah?

Wiranto : Ya, bisa saja seperti itu ya. Tetapi kan faktor-faktor kekalahan bisa dari yang lain. Bisa dari masalah partainya, bisa dari publiknya, bisa dari masalah penyelenggaran yang tidak fair. Macam-macam lah. Tetapi saya tidak akan menyalahkan siapapun. Yang pasti kekalahan bagi saya merupakan suatu pembelajaran supaya kedepannya saya bisa lebih berhitung, lebih berhati-hati untuk melaksanakan atau berkompetisi di 2014.

Arya :  Apa evaluasi anda terhadap kekalahan dulu?

Wiranto : Begini, masyarakat Indonesia itu secara politis masih belum diberikan pembelajaran. Itu kan tugasnya partai politik ya sebenarnya. Memberikan pembelajaran politik supaya saat pemilu masyarakat tidak salah memilih pemimpin yang punya kompetensi. Kalau kita tidak punya pemahaman untuk memilih pemimpin yang punya kekutan, punya kompetensi, punya kualitas ini kan yang rugi negara juga yang rugi masyarakat.
Masalahnya adalah, sekarang kita kan masuk pemilihan langsung, tatkala masyarakat kita secara ekonomis masih banyak yang miskin, sehingga tawaran-tawaran dalam tanda kutip money politic.

Arya : Itu selalu terjadi ?

Wiranto : Ya, itu selalu terjadi. Maka itu kita perlu batasi dan inilah tugas dari KPU, Panwaslu, sekarang ada lagi badan kehormatan penyelenggara pemilu. Ini yang harus  membumi untuk mencegah berkembangnya praktek-praktek itu. Ini yang membuat kompetisi itu tidak fair. Output dari dua pemilu itu tidak berkualitas.

Arya : Sekarang kan pemilu agak berbeda dengan sebelumnya, sekarang incumbent tidak ada lagi. Artinya apakah ini ada peluang pemilu kali ini lebih fair?

Wiranto : Ya saya berharap begitu. Sekarang ditambah lagi kecuali KPU dan Panwaslu, ada badan kehormatan. Mudah-mudahan ada satu kontrol yang lebih ketat dalam penyelenggaraan pemilu sehingga masuk ke koridor yang benar. Walaupun tetap mesti diuji ya. Baru di Indonesia punya badan independent pemilu sampai tiga. Di negara lain enggak ada. Apakah ini suatu kelebihan atau kelemahan mari kita coba koreksi.
(ahm)

Sumber: http://m.okezone.com/read/2013/01/18/62/748188/wiranto-prabowo-dipecat-dari-militer-karena-penculikan

Romo Magnis: Jangan Pilih Capres yang ‘Tangannya Berlumur Darah’


Pakar etika politik dan tokoh Katolik Franz Magnis Suseno, mengimbau masyarakat agar tidak sekadar memilih “orang kuat” dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014.
Pasalnya, menurut Romo Magnis, seluruh persoalan Indonesia cukup pelik dan tak bakal terselesaikan oleh tokoh yang hanya dikenal sebagai “orang kuat”.

Ia mengatakan, Indonesia harus dipimpin oleh orang yang berani untuk bekerja keras membenahi segala kebobrokan.

Hal tersebut, ia utarakan dalam diskusi “Mengarahkan Haluan Politik Indonesia Pasca-Reformasi” di kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2014).
“Jangan (asal) memilih ‘orang dengan tangan kuat’. Saya mengharapkan orang yang membersihkan kandang yang sudah kotor, kita (dulu) punya Suharto,” ujarnya.

Pemimpin baru itu, menurut Romo Magnis harus seseorang Pancasilais, yang bisa berdiri di atas kepentingan semua golongan.
“Tangannya tidak boleh ada darah, itu syarat minimum orang yang akan saya pilih,” tambahnya.

Romo dalam kesempatan itu juga mengatakan, Indonesia sekarang mengalami permasalahan kepemimpinan.

Belum lagi ditambah merajalelanya praktik korupsi, yang menggerogoti moral bangsa, dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara.

Romo Magnis, juga menyebutkan partai politik di Indonesia saat ini tidak bisa dipercaya. Begitu pula calon anggota legislatif, yang sebagian besar pernah menjabat di DPR periode ini.

Tribunnews.com – http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/03/05/romo-magnis-jangan-pilih-capres-yang-tangannya-berlumur-darah

Kesetaraan Warga Negara (Ramlan Surbakti)


BANGSA Indonesia memilih sistem politik demokrasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, yang menetapkan ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD”.
Kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945 dibangun berdasarkan kesetaraan antarwarga negara dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 Ayat (1)] . Sementara untuk penyelenggaraan negara, UUD 1945 mengadopsi demokrasi perwakilan. Prinsip seperti inilah yang jadi alasan mengapa ”kesetaraan rakyat dalam pemungutan dan penghitungan suara dan dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan” menjadi kriteria pertama pemilu yang adil dan berintegritas.

Indikator kesetaraan warga
Sekurang-kurangnya terdapat lima indikator kesetaraan warga negara ini. Pertama, daftar pemilih tetap (DPT) mencapai derajat tinggi dalam tiga hal: (a) cakupan, yaitu jumlah warga negara berhak memilih yang telah terdaftar dalam DPT; (b) kemutakhiran, yaitu jumlah warga negara yang pada hari pemungutan suara berhak memilih telah terdaftar dalam DPT, dan jumlah warga negara yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih telah dikeluarkan dari DPT pada hari pemungutan suara; dan (c) akurasi, yaitu jumlah warga yang tidak berhak memilih sudah dikeluarkan dari DPT, dan jumlah pemilih yang nama dan identitasnya telah ditulis sesuai dengan seharusnya.

Kedua, setiap suara pemilih yang dikategorikan sah diperhitungkan dalam pembagian kursi kepada partai serta calon (every vote counts) dan nilai suara tersebut diperlakukan setara.

Ketiga, alokasi kursi DPR kepada provinsi dan DPRD kabupaten/kota atau kecamatan dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk sehingga jumlah penduduk untuk setiap daerah pemilihan (dapil) sama. Karena jumlah penduduk untuk setiap dapil tak mungkin sama, maka perbedaan dimungkinkan sepanjang dalam kisaran tertentu. Dengan demikian, prinsip satu orang satu suara dan bernilai setara akan dapat dijamin.

Keempat, dapil anggota DPR dan DPRD yang dibentuk berdasarkan jumlah penduduk dan/atau wilayah administrasi tak hanya merupakan suatu kesatuan wilayah, tetapi juga kesatuan komunikasi sehingga memungkinkan penduduk berinteraksi secara luas. Dapil merupakan tempat peserta pemilu bersaing mendapatkan suara pemilih dan juga konstituen yang akan diwakili oleh wakil rakyat. Karena itu, interaksi antarwarga dalam suatu dapil memungkinkan mereka yang diwakili memengaruhi pihak yang mewakili.

Kelima, pembentukan dapil dilakukan sejumlah orang independen tapi kompeten, sedangkan pembentukan dapil dilaksanakan dengan konsultasi publik secara luas dan transparan dengan berbagai unsur masyarakat. Karena konstituensi sangat penting dalam demokrasi perwakilan, maka partisipasi konstituen dalam pembentukan konstituensi menjadi mutlak.

Kuantitas dan kualitas DPT untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2014 dapat disimpulkan sebagai sangat tinggi karena mencapai sekitar 95 persen. Mengingat umur memilih di Indonesia sangat rendah (telah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah atau pernah menikah) dan umur penduduk relatif muda, maka jumlah warga yang berhak memilih diperkirakan mencapai 75 persen dari jumlah penduduk. Pada 9 April 2014 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan menjadi 251 juta sehingga jumlah pemilih diperkirakan 188 juta.

Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT Pemilu 2014 sekitar 186 juta untuk pemilih domestik dan hampir 2 juta untuk pemilih luar negeri. Derajat cakupan DPT Pemilu 2014 sudah mencapai 97 persen (jauh lebih tinggi daripada Pemilu 2009) karena semua hambatan struktural untuk pendaftaran pemilih sudah tak ada lagi dalam UU Pemilu. Singkat kata, persyaratan untuk dapat didaftar sebagai pemilih tak lagi didominasi oleh persyaratan administrasi penduduk (KTP), tetapi juga menggunakan persyaratan daftar pemilih (warga negara yang telah berhak memilih).

Derajat kemutakhiran juga cukup tinggi, tetapi setidak-tidaknya terdapat dua potensi ketidakmutakhiran DPT. Pertama, jumlah anggota TNI dan anggota Polri yang pensiun sebelum 9 April 2014 dan jumlah pemilih terdaftar yang kemudian jadi anggota TNI atau Polri sebelum 9 April 2014. Tampaknya KPU tak memiliki informasi mengenai hal ini. Kedua, jumlah pemilih terdaftar yang meninggal dunia sebelum 9 April 2014. Karena sistem informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil belum mampu mendeteksi data seperti ini, KPU juga tak punya infor- masi tentang pemilih yang meninggal.

Akurasi DPT Pemilu 2014 juga mencapai derajat yang tinggi karena sistem informasi daftar pemilih Pemilu 2014 sangat transparan sehingga mudah diketahui publik. Apabila pemilih, partai politik, media massa, dan pemantau melaporkan data tidak akurat secara spesifik, KPU dengan segera dapat mengoreksi DPT tersebut.

Akan tetapi, potensi data tidak akurat ini tampak pada pemilih yang secara sengaja tidak diberi KTP oleh pemerintah daerah, seperti pemilih yang bertempat tinggal di kawasan yang dilarang pemda (bantaran kali) atau pemilih yang tinggal di suatu kawasan yang dimiliki pihak lain (berdomisili di suatu lahan secara tidak sah). Dari tiga indikator DPT tersebut, derajat cakupan mencapai tingkat tertinggi, sedangkan derajat akurasi mencapai tingkat terendah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kuantitas dan kualitas DPT Pemilu 2014 jauh lebih tinggi daripada Pemilu 2009.

Kesetaraan keterwakilan
Karena alokasi kursi DPR kepada setiap provinsi untuk Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 sama, maka yang perlu dipertanya-
kan adalah apakah kesetaraan perwakilan sudah terjamin dalam Pemilu 2009 dan 2014. Pemilu anggota DPR dalam sejarah Indonesia mulai dari DPR hasil Pemilu 1955, pemilu selama Orde Baru, sampai hasil Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 memang tidak pernah melaksanakan prinsip kesetaraan perwakilan. Sebab, belum ditemukan solusi atas kesenjangan jumlah penduduk yang sebagian besar tinggal di Pulau Jawa dengan luas wilayah yang sebagian besar terletak di luar Jawa.

Akan tetapi, ketidaksetaraan perwakilan yang terjadi pada DPR 2009-2014 dan DPR 2014-2019 merupakan yang paling parah. Sebab, baik provinsi yang terwakili secara berlebihan karena jumlah penduduk untuk satu kursi sangat rendah maupun provinsi yang terwakili secara lebih rendah karena jumlah penduduk untuk satu kursi sangat besar terletak di luar Pulau Jawa. Berikut buktinya.

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 dan alokasi kursi DPR untuk Pemilu 2009 dan 2014, maka orang Indonesia yang tinggal di Papua Barat, Papua, Kalsel, Sulsel, Aceh, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sumbar (harga satu kursi berkisar 253.000 penduduk di Papua Barat sampai dengan 342.000 penduduk di Sumbar) lebih tinggi kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan daripada warga negara Indonesia yang tinggal di Kepulauan Riau, Riau, Sultra, Kaltim, Sulteng, NTB, Kalbar, Sumsel, Sumut, Bali, Bengkulu, Lampung, Babel, dan Jambi (harga satu kursi berkisar 400.000 penduduk di Bangka Belitung sampai dengan 560.000 penduduk di Kepulauan Riau). Harga satu kursi di lima provinsi lain di luar Pulau Jawa berkisar 354.000 penduduk sampai dengan 383.000 penduduk. Harga satu kursi di Pulau Jawa berkisar 420.000 penduduk (Jawa Tengah) sampai dengan 476.000 penduduk (Jawa Barat).

Dua unsur dalam sistem pemilu anggota DPR yang menyebabkan tidak setiap suara pemilih yang dikategorikan sebagai sah tidak diperhitungkan setara dengan suara pemilih lainnya. Pertama, ambang batas memasuki DPR sebesar 2,5 persen suara dari hasil pemilu DPR pada Pemilu 2009 dan 3,5 persen suara dari hasil pemilu DPR pada Pemilu 2014 menyebabkan suara pemilih yang diberikan kepada partai yang tak mencapai ambang batas tak akan diperhitungkan dalam pembagian kursi. Pada Pemilu 2009, jumlah suara yang tak diperhitungkan ini mencapai 19 juta dari 29 partai. Kedua, suara pemilih yang diberikan kepada partai peserta pemilu dinilai lebih rendah daripada suara yang diberikan kepada calon. Suara yang diberikan kepada calon tak saja menentukan perolehan kursi partai, tetapi juga ikut menentukan calon terpilih, sedangkan suara yang diberikan kepada partai hanya menentukan perolehan kursi partai.

Proses pembentukan dapil
Pembentukan dapil anggota DPR untuk Pemilu 2009 dan 2014 juga mengandung cacat karena setidak-tidaknya tiga dari 77 dapil tidak merupakan suatu kesatuan wilayah dan komunikasi. Ketiga dapil itu adalah Dapil III Jabar, Dapil II Kalsel, dan Dapil I Lampung. Dapil III Jawa Barat, yang terdiri atas Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, tidak merupakan kesatuan wilayah dan komunikasi karena di antara Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur terdapat Kabupaten Bogor yang merupakan dapil tersendiri. Dari segi wilayah dan komunikasi, warga Kota Bogor lebih berinteraksi dengan warga Kabupaten Bogor daripada Kabupaten Cianjur. Karena itu, Kabupaten Bogor lebih tepat digabung dengan sebagian Kabupaten Bogor menjadi satu dapil, dan sebagian Kabupaten Bogor digabung dengan Kota Depok menjadi dapil lain.

Dapil II Kalimantan Selatan yang terdiri atas tiga kabupaten dan dua kota (Kota Banjarmasin dan Kota Banjar Baru) tidak merupakan suatu kesatuan wilayah dan komunikasi. Sebab, Kabupaten Banjar yang terletak di antara kedua kota tersebut (daerah induk kedua kota tersebut) tidak bergabung ke dalam Dapil II, tetapi ditempatkan pada Dapil I. Dari segi kesatuan wilayah dan komunikasi yang memungkinkan berinteraksi secara luas antarwarga, Kabupaten Banjar lebih tepat digabungkan dengan Kota Banjarmasin dan Kota Banjar Baru (dan kabupaten lain) menjadi suatu dapil.

Kota Metro yang dikelilingi oleh Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah (yang bersama enam kabupaten lain tergabung dalam Dapil II) justru ditempatkan pada Dapil I. Sudut Kota Metro memang bersentuhan dengan sudut Kabupaten Lampung Selatan. Akan tetapi, dari segi wilayah dan komunikasi, warga Kota Metro lebih berinteraksi dengan warga Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah.

Alokasi kursi dan pembentukan dapil oleh DPR lebih mementingkan kepentingan partai politik di DPR daripada kepentingan penduduk yang menjadi konstituen. Selain itu, pembentukan konstituensi cenderung bersifat tertutup di antara sembilan wakil fraksi dan seorang wakil pemerintah tanpa konsultasi publik di berbagai daerah.

Ramlan Surbakti, Guru Besar Perbandingan Politik pada FISIP Universitas Airlangga

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005294038

PTUN Batalkan Izin Pendirian Gereja St Stanilaus (Kostka Kranggan, Kota Bekasi)


Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  membatalkan surat keputusan Walikota Bekasi tentang izin mendirikan bangunan Gereja Katolik St Stanislaus Kostka Kranggan, Kota Bekasi. Majelis mengabulkan seluruh gugatan belasan warga Kranggan Pasar, Kecamatan Jatisampurna dalam sidang, Kamis 20 Maret 2014.
“Membatalkan surat izin pelaksanaan pembangunan Gereja St Stanislaus Kostka Kranggan. Agar tergugat mencabut surat izin pelaksanaan pembangunan Gereja St Stanislaus Kostka,”ujar Ketua Majelis Edi Firmasnyah.  Majelis juga  menolak eksepsi tergugat Walikota Bekasi dan tergugat intervensi pihak Gereja.
Dalam amar putusan, Majelis menyatakan bahwa terdapat dukungan warga berupa pemberian tanda tangan persetujuan atas pendirian gereja tanpa paksaan. “Dukungan tersebut pun sudah diverifikasi tanpa iming-iming duit,”kata Hakim Anggota Alan Bashir.
Majelis juga menilai pihak Gereja dianggap melakuan tindakan tidak patut karena meminta persetujuan secara tidak terbuka dengan mendatangi rumah warga satu per satu. Sosialisasi, kata Alan, harus secara terbuka bukannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Majelis juga menilai pemerintah tidak memfasilitasi sosialisasi pendirian gereja. Hal itu memicu disharmoni.
“Karena itu pemerintah (Kota Bekasi) telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dalam menerbitkan izin pendirian Gereja St Stanislaus sehingga cacat hukum. Dan oleh karenanya gugatan para penggugat harus dikabulkan,”ujar Alan.
Sebelum memvonis, Majelis juga sempat membacakan perbedaan pendapat diantara hakim. Hakim Anggota II Nelvi Christin berbeda pendapat dengan Hakim Edi dan Hakim Alan. Nelvi menilai prosedur perizinan pembangunan Gereja Stanislaus sejatinya sudah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.
Panitia Pembangunan Gereja misalnya, kata Nelvi, telah meminta dukungan minimal 90 jemaat dan minimal 60 warga setempat. Dukungan tersebut, kata dia, sudah diverifikasi tanpa ada yang keberatan. Kalaupun setelah verifikasi kesepakatan terjadi pencabutan dukungan, maka itu tak bisa dilakukan secara sepihak.
“Prosedur sudah sah dilakukan sesuai aturan berlaku. Dengan demikian telah penerbitan izin pembangunan Gereja St Stanislaus sudah memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik. Maka gugatan penggugat harus ditolak,”ujar Nelvi. Kalaupun masih ada yang keberatan maka pemerintah harus mengupayakan cara untuk menjaga keharmonisan.
Putusan Majelis tak ayal membuat para jemaat Gereja Stanislaus yang duduk di salah satu lajur kursi pengunjung tercenung. Sebaliknya sejumlah warga kontra dan perwakilan Ormas yang hadir di ruang sidang langsung bersuka cita dan bertakbir. Para warga berjubah putih ini lantas mengabarkan putusan Majelis kepada rekan mereka yang sejak pagi berdemo di luar Gedung Pengadilan.
ERICK P. HARDI

Sumber:

http://id.berita.yahoo.com/ptun-batalkan-izin-pendirian-gereja-st-stanilaus-113106151.html

Politik Uang Masa Kampanye (Tajuk Rencana Kompas)


PRAKTIK membagikan uang kepada peserta kampanye mencuat ke permukaan. Polri dan Badan Pengawas Pemilu telah mengendus masalah itu.
Sinyalemen adanya pembagian uang pada masa kampanye antara lain diangkat Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman. Sutarman meminta agar masalah politik uang itu dilaporkan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu agar bisa ditindaklanjuti. (Kompas, 19 Maret 2014). Adanya indikasi politik uang juga mulai tercium Badan Pengawas Pemilu yang berjanji segera menyampaikan praktik politik uang itu kepada masyarakat.

Politik uang dalam artian memberikan uang kepada kelompok masyarakat untuk menghadiri kampanye rupanya sudah menjadi fenomena hampir tiap kampanye, baik dalam pemilu maupun pemilu kepala daerah. Dalam situasi yang pragmatis dan transaksional seperti saat ini, sangat susah memobilisasi massa tanpa adanya dana. Calon anggota legislatif harus mengurus kocek mereka untuk menyewa bus, membayar uang makan, memberikan kaus, serta memberikan uang saku kepada para peserta kampanye. Kondisi seperti inilah yang membuat politik menjadi begitu mahal. Sejumlah calon legislator pun mengeluhkan kondisi ini.

Dalam situasi psikologis masyarakat seperti yang ada sekarang, mungkin perlu dipikirkan mekanisme kampanye yang lebih efektif. Kampanye dengan memobilisasi massa memang bisa menunjukkan eksistensi sebuah partai politik, tetapi kadang tidak efektif sebagai penyampaian pesan. Perlu dipikirkan model kampanye yang lebih efektif untuk menyampaikan pesan secara dialogis sekaligus melakukan pendidikan politik.

Keinginan bangsa ini untuk mewujudkan pemilu berintegritas, dengan wakil-wakil rakyat yang berintegritas pula, seyogianya tidak dikotori politik uang. Adalah sebuah inkonsistensi jika parpol mencanangkan komitmen memberantas korupsi, tetapi di lapangan parpol mengimingi peserta kampanye dengan imbalan.

Mahalnya biaya pemilu yang menurut penelitian Pramono Anung Wibowo bisa mencapai Rp 6 miliar menjadikan pemilu sangat mahal. Jika pola itu terus terjadi, DPR akan didominasi para pemodal yang mempunyai kekuatan kapital besar atau calon legislator yang dikontrol para pemodal besar.

Menjadi harapan kita bersama, aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR ditegakkan pada saat minggu-minggu pertama kampanye. Selain melanggar hukum, pemberian uang kepada peserta kampanye bisa berdampak pada dibatalkannya keikutsertaan mereka dalam pemilu. Aturan itu harus ditegakkan karena ketika aturan hanya menjadi teks, kewibawaan aturan itu akan kian meredup dan pada akhirnya situasi anarki bisa terjadi.

Berbagai penyimpangan kecil dalam masa kampanye perlu ditertibkan sehingga tidak berkembang menjadi pelanggaran-pelanggaran besar.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005552411

Bukan Sekadar Urusan Coblosan (Agus Sudibyo)


”KEKUASAAN ada di tangan rakyat, tetapi rakyat hanya memilikinya saat pemilu tiba. Setelahnya, kekuasaan itu sepenuhnya berpindah tangan ke mereka yang memenangi pemilu.”

FILSUF perempuan Hannah Arendt menyampaikan hal ini sebagai kritik atas kenyataan bahwa politik dalam praktiknya semata- mata dipandang sebagai urusan penyelenggaraan kekuasaan: bahwa demokrasi pada akhirnya adalah sekadar urusan pelaksanaan pemilu. 

Kritik Arendt ini menemukan relevansinya untuk konteks Indonesia saat ini ketika partisipasi politik warga negara banyak dibicarakan menjelang Pemilu 9 April 2014. Semua warga negara yang telah memiliki hak pilih diimbau mengikuti pemilu. Meski belum menjadi kewajiban, menggunakan hak pilih sangat dianjurkan, bahkan jadi komitmen bersama secara nasional.

Setiap warga pemegang hak pilih diharapkan berbondong- bondong ke TPS dan memilih satu dari sekian banyak kandidat anggota DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD. Inilah tafsir utama tentang partisipasi politik warga negara hari-hari ini. Dan, inilah persisnya yang menjadi sasaran kritik Arendt.

Partisipasi politik
Bagi Arendt, partisipasi politik mesti dipahami secara lebih luas sebagai keterlibatan sukarela dan bermakna semua orang dalam urusan-urusan penyelenggaraan kepentingan bersama. Lebih jelasnya, partisipasi politik harus dilihat dari sejauh mana masyarakat dilibatkan atau melibatkan diri dalam proses-proses penyelenggaraan urusan publik oleh suatu pemerintahan. Berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, mengawasi kinerja wakil rakyat dan presiden-wakil presiden hasil pemilu bahkan dianggap lebih penting dari sekadar tindakan warga negara menyalurkan suara di TPS.

Singkat kata, partisipasi politik warga negara mesti dimaknai lebih luas dari sekadar urusan coblosan ketika setiap warga negara menyerahkan hak suaranya kepada segelintir orang. Partisipasi politik selalu mengandaikan kepedulian dan tanggung jawab setiap warga negara atas cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih baik. Kepedulian dan tanggung jawab ini, pertama-tama, harus diwujudkan dalam partisipasi aktif warga negara dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dan pengawasannya dari satu pemilu ke pemilu berikutnya sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Kedua, kepedulian dan tanggung jawab itu juga harus tecermin dari pilihan politik yang diambil ketika mengikuti pemilu. Jika peduli terhadap perjalanan bangsa ini lima tahun ke depan, tentu kita tak sekadar mencoblos pada 9 April. Kita juga tidak akan memilih caleg hanya berdasarkan popularitas atau alasan-alasan kedekatan suku, agama, ormas, atau kekerabatan.

Kualitas partisipasi politik dalam hal ini ditentukan oleh sejauh mana kita mampu menanggalkan preferensi pribadi, perasaan suka atau tidak suka, untuk sungguh-sungguh memilih wakil rakyat terbaik atau yang lebih baik daripada yang lain. Tentu saja di sini diandaikan kita memiliki informasi yang cukup tentang rekam jejak para kandidat.

Kita semua berkomitmen mengurangi angka golput dan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Namun, perlu digarisbawahi, tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu tak banyak maknanya jika pemilu masih dibumbui sikap permisif terhadap politik uang dalam berbagai bentuknya.

Sebagian orang berbondong-bondong ke TPS bukan karena kesadaran diri untuk menyampaikan pilihan politik secara independen dan cerdas, melainkan karena dimobilisasi dengan imbalan material tertentu. Pemilu yang dilaksanakan dalam situasi seperti ini jelas tidak dapat banyak diharapkan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang militan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memerangi korupsi.

Ketiga, lebih dari sekadar mengikuti coblosan, mengawasi jalannya coblosan dan penghitungan suara juga bentuk partisipasi politik yang sangat menentukan. Dianjurkan kepada tiap warga negara pemegang hak pilih agar tak langsung pulang setelah mencoblos. Tetaplah berada di TPS untuk mengikuti proses penghitungan suara dan mencatat hasilnya.

Jika hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS, kita harus berani mempersoalkannya secara pribadi maupun kolektif. Pelajaran dari berbagai pilkada menunjukkan, kita menghadapi tingkat kerawanan yang lebih tinggi pada fase penghitungan dan rekapitulasi suara ini.

Perlu kewaspadaan dari setiap pemegang hak pilih terhadap potensi kecurangan pada fase ini. Bisa saja terjadi, calon wakil rakyat yang berkualitas pada akhirnya gagal mendapatkan kursi bukan karena kalah suara, melainkan karena korban kecurangan dalam penghitungan suara. Sebaliknya, calon wakil rakyat yang tidak kredibel atau tidak berkualitas pada akhirnya justru memenangi pemilu karena bermain dalam praktik manipulasi suara dengan modal yang dimilikinya.

Dalam konteks keinginan bersama untuk melahirkan para wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas, mengawasi jalannya pemilu tidak kalah penting dari sekadar mengikuti pemilu. Jangan sampai kesungguhan kita untuk mencoblos yang terbaik di TPS akhirnya sia-sia karena kita tidak berhasil mencegah kongkalikong antara kandidat, panitia, pengawas, dan para saksi pemilu.

Harus proaktif
Keempat, setelah pada akhirnya terpilih anggota DPR, DPRD, dan DPD hasil pemilu, masyarakat masih memiliki waktu untuk menuntut penegasan komitmen mereka selama lima tahun ke depan. Masyarakat bahkan dapat secara proaktif mengajukan usulan-usulan program. Bagaimana komitmen dan program itu dijalankan kemudian sangat membutuhkan ketelatenan masyarakat untuk terus-menerus mempertanyakan dan mengawasinya.

Hanya dengan partisipasi politik dalam pengertian yang lebih luas inilah kita mampu memutus siklus sebagaimana dikatakan Arendt; warga negara hanya memiliki kedaulatan ketika hari coblosan tiba karena setelah itu kedaulatan begitu saja berpindah tangan ke mereka yang memenangi pemilu. Kedaulatan itu baru kembali ke tangan warga negara lagi pada pemilu berikutnya, lalu berulang lagi proses serupa.  

Agus Sudibyo, Direktur Eksekutif Matriks Indonesia

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005531941

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 46 pengikut lainnya.