Seruan Pastoral KWI: Stop Korupsi


SERUAN PASTORAL KWI 2016

STOP KORUPSI:

Membedah dan Mencegah Mentalitas serta Perilaku Koruptif

 

Segenap Umat Katolik terkasih,

SIDANG KWI 2016 yang diawali dengan Hari Studi para Uskup yang juga diikuti oleh peserta Sidang KWI (31 Oktober – 2 November 2016) mengambil topik “Membedah dan Mencegah Mentalitas serta Perilaku Koruptif”. Hari studi ini digunakan oleh para Uskup untuk mendengarkan kesaksian para penggerak anti korupsi serta berbagai langkah pencegahan yang mereka lakukan. Bahan dari berbagai narasumber itu didalami melalui diskusi-diskusi bersama untuk menemukan benang merah dari persoalan korupsi. Perilaku koruptif telah begitu merusak dan menggerogoti kehidupan masyarakat, terjadi di mana-mana, baik di dunia bisnis, pemerintahan, lembaga negara, bahkan di institusi agama, termasuk Gereja. Korupsi dalam segala bentuknya telah menjadi kejahatan yang sistemik, terstruktur, dinamis, dan meluas dari pusat sampai ke daerah.

Melalui media massa, setiap hari kita saksikan persoalan korupsi diangkat ke permukaan, pelakunya ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman. Sangat memprihatinkan karena banyak dari mereka yang dihukum adalah pejabat negara dan tokoh masyarakat. Usaha pemberantasan korupsi bagaikan mengurai benang kusut, saling terkait, bahkan membentuk tali-temali yang tidak jelas ujungnya. Pemidanaan dan pemiskinan para koruptor tidak mengurangi perilaku koruptif. Hari ini satu orang ditangkap, hari berikutnya muncul orang lain melakukan korupsi yang sama, bahkan lebih dahsyat, di tempat yang berbeda, seakan korupsi memang tidak akan ada habisnya.

Saudara-saudari terkasih,

Dorongan berperilaku koruptif bisa muncul dari dalam diri tiap individu maupun masyarakat di sekeliling kita. Dorongan dari dalam diri sendiri bisa disebabkan karena gaya hidup yang tidak seimbang dengan penghasilan, yaitu manakala gaji atau penghasilan tidak cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan hidup. Penyebab lainnya adalah sifat tamak (serakah, rakus) yang membuat seseorang selalu tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki. Di samping itu, sikap moral kurang kuat dan iman lemah sehingga orang mudah tergoda untuk melakukan korupsi.

Dorongan yang berasal dari luar (masyarakat) disebabkan oleh lunturnya nilai-nilai luhur budaya jujur, terjadinya pembenaran atas perilaku koruptif, serta lemah dan kurang berfungsinya penegakan hukum. Apalagi kalau ditambah faktor budaya setempat, yang sejatinya luhur tetapi pemahamannya dibelokkan secara tidak tepat, seperti sungkan, gotong-royong, solidaritas, dan kekeluargaan. Perilaku koruptif yang disebabkan oleh adanya dorongan-dorongan tadi akan bermuara pada korupsi, baik yang dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama, yang ingin mengambil keuntungan secara tidak adil.

Perilaku koruptif meniadakan keadilan yang sejati. Alam, bumi dan segala isinya, diciptakan dan dianugerahkan Tuhan bagi semua orang. Bukan untuk diperebutkan, di mana yang kuat memperoleh banyak, yang lemah mendapat sedikit, bahkan mungkin tidak mendapat sama sekali. Bukan juga untuk kepentingan salah satu golongan, melainkan demi harkat kemanusiaan, martabat, keselamatan dan kesejahteraan bangsa kita. “Nepotisme, korupsi, dan pemerasan tidak boleh kita biarkan, apalagi kalau didorong oleh keserakahan, atau didukung oleh suatu jabatan dan kekuatan politik“ (Surat Gembala Prapaskah KWI 1993). “Korupsi membuat banyak orang semakin tidak tahu malu dalam memanfaatkan jabatan, kedudukan, dan kesempatan untuk memperkaya diri, keluarga, sanak-saudara, teman dekat, atau kelompoknya sendiri“ (Surat Gembala Prapaskah KWI 1997).

Saudara-saudari terkasih,

Kami Para Uskup menyerukan perubahan mental untuk mencegah perilaku koruptif, baik dalam diri  sendiri maupun di lingkungan masing-masing: jujur dalam tindakan, tidak menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau golongan, dan tidak melayani orang-orang yang mengajak kita untuk berbuat korupsi (lih. Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia, Desember 1970). Di samping itu, iman harus kita kuatkan, gaya hidup kita perhatikan, dan kepekaan terhadap kebutuhan sesama harus kita tingkatkan hingga kita takut akan Tuhan, malu pada sesama, dan merasa bersalah pada masyarakat seandainya melakukan korupsi.

Kami para Uskup menyadari betapa perilaku koruptif juga menjangkiti sendi-sendi kehidupan menggereja. Pola korupsi yang ada dalam lingkungan Gereja biasanya mengikuti pola korupsi yang ada di lembaga-lembaga lain, misalnya penggunaan anggaran yang tidak jelas, penggelembungan anggaran saat membuat proposal kepanitiaan, menggunakan bon pengeluaran fiktif, meminta komisi atas pembelian barang, dan pengeluaran biaya yang dipas-paskan dengan anggaran pendapatan.

Umat Katolik harus berani berubah: Stop korupsi!

Korupsi adalah kejahatan yang merusak martabat manusia. Sulit diberantas karena sudah sedemikian mengguritanya. Pemberantasannya harus dilakukan melalui gerakan bersama dalam sebuah sistem yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Tumbuhkan kepekaan dan kepedulian individu terhadap masalah-masalah korupsi. Berkatalah tegas dan jelas: “Stop korupsi!“  Libatkan diri dalam pemberantasan korupsi, mulai dari diri sendiri untuk tidak korupsi. Jangan memberikan uang suap untuk mengurus apa pun, tempuhlah cara yang baik dan benar.  Jangan meminta upah melebihi apa yang seharusnya diterima sebagai balas jasa atas pekerjaan yang kita lakukan. “Jangan merampas, jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu (Luk 3:14)”.

Jangan biarkan diri kita dibujuk oleh roh jahat yang menampilkan dirinya sebagai malaikat penolong bagi hidup kita (bdk. Surat KWI “Marilah Terlibat dalam Menata Hidup Bangsa, 12 Nov 2010). Cermati perilaku koruptif dengan hati jernih agar kita tidak mudah goyah oleh bujukan roh jahat. Sebagai orang beriman, sekaligus sebagai warga negara sejati, kita harus berani menghapus dan menghentikan korupsi sekarang juga.

Stop korupsi mulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan kerja, lalu kita tularkan kepada masyarakat di sekeliling kita. Jadikan sikap dan gerakan anti korupsi sebagai habitus baru dalam kehidupan sehari-hari. Allah yang menciptakan alam semesta begitu baik dan sempurna, menugaskan kita untuk menjaganya agar tetap baik dan sempurna, tentu akan memberi kekuatan kepada kita saat secara nyata mewujudkan hidup yang baik dan sempurna tanpa korupsi.

Berkat Allah selalu menyertai kita semua.

 

Jakarta, 10 November 2016

KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA

Mgr. Ignatius Suharyo                     Mgr. Antonius S. Bunjamin, OSC

Ketua                                                  Sekretaris Jenderal

 

Kontroversi RUU KUHAP, Wantimpres Laporkan 12 Pasal Pelemahan KPK ke Presiden


Dewan Pertimbangan Presiden mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kontroversi pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Hukum Pidana/Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP/KUHAP). Setidaknya ada 12 pasal yang menurut Wantimpres berpotensi melemahkan KPK di dalam RUU KUHAP.

Demikian disampaikan anggota Wantimpres, Albert Hasibuan dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (20/2/2014). “Saya pikir kerisauan KPK ini harus disikapi dengan serius dan tegas. Kelemahan-kelemahan dari pasal-pasal itu harus dihilangkan. Saya setuju dengan KPK. Saya sudah sampaikan surat kepada Presiden,” ujar Albert.

Albert menjelaskan, penghilangan pasal-pasal yang berpotensi KPK itu bisa dilakukan dengan cara tetap membahas RUU sambil melakukan koreksi. Menurut Albert, pemerintah tetap tidak perlu menghentikan pembahasan.

“Saya daftar ada 12 (pasal) itu dikoreksi agar masyarakat bisa merasa terdorong untuk selalu memberantas korupsi. Pembahasan tetap lanjut, hanya pasal tertentu diganti,” imbuh Albert.

Menurut Albert, dari 12 pasal yang dianggap melemahkan KPK, di antaranya yakni mengatur soal hakim dapat menghentikan penuntutan perkara, tidak ada perpanjangan masa penahanan, masa penahanan tersangka lebih singkat, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan penangguhan penahanan.

Selain itu. Albert menilai pasal lainnya yang melemahkan KPK yakni mengatur tentang penyitaan harus seizin hakim pemeriksa, penyadapaan juga harus melalui izin hakim pemeriksa, penyadapan dalam hal mendesak dapat dibatalkan, putusan bebas tidak bisa diajukan ke tingkat kasasi dan putusan kasasi tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi.

Di dalam RUU KUHAP dan KUHP, kata Albert, juga tidak memuat ketentuan tentang penyelidikan dan pembuktian terbalik. “Harusnya semua pihak membahas ini sehingga menghasilkan satu Undang-undang KUHAP/KUHP dengan tidak melemahkan KPK,” ujar Albert.

Desakan KPK

KPK telah mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden meminta pembahasan RUU KUHP/KUHAP dihentikan. KPK berdalih persoalan waktu yang singkat, menjadi hambatan DPR menyelesaikan kedua RUU itu.

Oleh karena itu, KPK meminta agar pemerintah dan DPR menarik draf kedua RUU dan mempercayakan pembahasan kembali revisi undang-undang KUHP/KUHAP kepada DPR periode 2014-2019.

Selain itu, KPK juga keberatan substansi dari RUU KUHP yang masih memuat tindak pidana kejahatan luar biasa. Padahal, jenis tindak pidana itu sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. DPR sudah menerima surat yang disampaikan KPK itu. Namun, DPR bersama tim penyusun KUHP dari pemerintahan sepakat untuk tetap melanjutkan pembahasan sampai ada sikap resmi Presiden.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/02/20/1817322/Kontroversi.RUU.KUHAP.Wantimpres.Laporkan.12.Pasal.Pelemahan.KPK.ke.Presiden.

Indonesia butuh revolusi kebudayaan, kata Yudi Latif


Berkaca dari situasi Indonesia saat ini, transformasi kehidupan kenegaraan memerlukan  revolusi mental kebudayaan, dan tidak hanya disandarkan pada perubahan di tingkat prosedur dan perundang-undangan, kata pengamat politik Yudi Latif.

“Krisis yang melanda negara kita ini begitu luas cakupannya dan begitu dalam penetrasinya, sementara pemimpin kita mempunyai mentalitas sempit dan dangkal, oleh karena itu kita membutuhkan revolusi mental kebudayaan,” kata Yudi dalam dalam “Forum Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Bangsa” di Jakarta, Jumat.

Revolusi ini menurut Yudi bisa dimulai dengan memperkuat kembali dasar etis dan karakter bangsa berdasarkan falsafah dan pandangan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Penulis buku “Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila” ini mencontohkan krisis moralitas itu pada bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat lebih sibuk mempermahal ruang kerja namun mempermurah nilai keseriusan penyusunan rancangan undang-undang.

“Kita sekarang menemukan mentalitas pemimpin yang dangkal, inilah yang merupakan sumber dari segala sumber korupsi,” kata Yudi.

Yudi kemudian mengutip filsuf politik Italia yang hidup pada abad-15 Niccolo Machiavelli yang  mengatakan ada empat penyebab korupsi.

“Penyebab pertama adalah para pemuka negeri diperbudak negeri lain hingga negara tidak mampu membuat aturan secara leluasa untuk mengelola urusan sendiri,” kata dia.

Penyebab kedua menurut Machiavelli sebagaimana dikutip dari Yudi adalah pemangku kekuasaan dengan kekayaan berlebih namun tidak bersih, yang melalui pundi-pundi keuangannya, bisa menundukkan moral publik di bawah pragmatisme sempit.

“Yang ketiga, kaum elit negeri yang hidup dari popularitas dan berpenghasilan tinggi tanpa kerja keras. Mereka merusak negeri dan memiliki pengikut yang membuat kebobrokan massal,” kata Yudi.

Penyebab terakhir korupsi menurut Machiavelli adalah pemahaman agama yang lebih menekankan pada aspek ritual formal daripada esensi ajaran. Dalam pandangan Yudi, hal inilah yang membuat kaum beragama lebih sibuk memperindah tempat ibadah daripada membebaskan kaum miskin.

“Inilah kondisi kita, korupsi moral yang terjadi di mana-mana, dari soal pengajuan dan penolakan hak angket mafia pajak, soal partai mana yang masuk kabinet dan tidak,” kata dia. (Antaranews.com)

Kembali ke (Tugu) Proklamasi)


___
”sulit sekali menemukan nilai-nilai unggul kepemimpinan yang akan secara nyata memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara”.
_______

Kembali ke (Tugu) Proklamasi.
(Sumber: Kompas,Rabu, 19 Oktober 2011)

Fajar Riza Ul Haq

Dalam momentum dua tahun pemerintahan SBY-Boediono, sejumlah tokoh lintas agama, yang awal Januari mencanangkan 2011 sebagai perlawanan terhadap kebohongan publik, kembali menyampaikan pernyataan terbuka di Tugu Proklamasi (18/10).

Kali ini dialamatkan langsung ke seluruh rakyat Indonesia, agen politik yang selama ini otonomi politiknya dilucuti oligarki parpol. Para tokoh agama sama sekali tak berselera untuk bercakap soal kegaduhan drama bongkar pasang kabinet. Mereka justru sangat gundah dengan kepemimpinan nasional itu sendiri.

Melalui proses perjalanan reflektif sejak November 2010, kini mereka sampai pada kesimpulan ”sulit sekali menemukan nilai-nilai unggul kepemimpinan yang akan secara nyata memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara”. Tokoh lintas agama harus menghadapi satu kenyataan: sudah tidak ada lagi kata-kata yang dapat disuarakan sebagai bentuk seruan moral.

Anatema gerakan

Sepanjang kami ikut memfasilitasi pertemuan para tokoh lintas agama bersama Konferensi Waligereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia sejak 2006, topik korupsi, kemiskinan, kepemimpinan, dan pengingkaran janji kemerdekaan merupakan anatema dalam setiap percakapan. Gerbong gerakan moral ini sendiri sudah digulirkan paling tidak sejak 2000, kala itu dimotori Nurcholish Madjid (Paramadina), Ahmad Syafii Maarif (Ketua PP Muhammadiyah), KH Hasyim Muzadi (Ketua PBNU), Kardinal Julius Darmaatmaja SJ (Uskup Agung Jakarta), Franz Magnis-Suseno SJ, Bikkhu Pannyavaro, Djohan Effendi, dan lain-lain.

Tahun 2010, kinerja pemberantasan korupsi pada pemerintahan SBY mencapai level terburuk. Lembaga Survei Indonesia mencatat, tingkat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah memberantas korupsi turun drastis dari 83,7 persen jadi 34 persen. Rakyat pun menilai praktik korupsi kian menggurita hingga mencapai 47,2 persen. Kriminalisasi pimpinan KPK, pemberian talangan Bank Century, dan mafia pajak Gayus Tambunan mewakili potret gelap wajah keadilan tahun pertama SBY-Boediono.

Realitas itu telah mendorong komunikasi intensif di antara tokoh-tokoh lintas agama. Refleksi Hari Pahlawan di Pesantren Tebuireng, Jombang, (13/11/2010) menjadi titik awal gerakan moral kolektif ini. Dalam peringatan Hari HAM Sedunia di KWI (8/12/2010), mereka terus menggulirkan kepedulian yang mendalam terhadap kian meningkatnya indeks korupsi dan lemahnya kepemimpinan bangsa dalam menyikapi arus hilir mudik kasus-kasus korupsi.

Realitas itu tak hanya menggerogoti sendi-sendi sistem politik demokrasi di tingkat nasional, tetapi juga merusak tatanan sosial-politik di daerah.

Pada medio Januari, pihak istana dikejutkan oleh pernyataan para tokoh lintas di PP Muhammadiyah. Pemerintah telah melakukan sejumlah pembohongan publik. Tak ada kesesuaian antara retorika dan fakta. Meski demikian, tokoh lintas agama masih punya harapan, nasib bangsa ini bisa lebih baik jika kepemimpinan hari ini berbesar hati membuka telinga dan bertindak dengan ketulusan hati. Menurut Azyumardi Azra, harapan itu hanya bisa diwujudkan lewat ketegasan, konsistensi, dan bertungkuslumusnya pemerintah menghapus apa yang disebut kebohongan publik (Kompas, 14/1/2011).

Pupus

Pada kenyataannya, oase harapan itu tak mampu menghidupi asa perubahan dan membangkitkan komitmen nyata dari pemerintah. Korupsi kian menggurita, integritas aparat penegak hukum kian mencemaskan, dan kasus-kasus besar selalu tenggelam tanpa akhir jelas. Publik kian skeptis dengan integritas institusi hukum dan peradilan. Skandal korupsi Nazaruddin, indikasi mark up pembelian pesawat Merpati, proses kejanggalan hukum Antasari Azhar, kasus surat palsu MK, dan persoalan kekerasan pada kelompok minoritas merupakan sedikit fakta yang menusuk nurani keadilan.

Dalam pandangan tokoh lintas agama, kondisi bangsa kini sudah di tubir jurang kebangkrutan moralitas yang akan menyeretnya ke kebangkrutan nasional (19/5/ 2011). Roh proklamasi sudah terusir dari jasad bangsa. Elite politik terserang penyakit tunakepekaan, kelumpuhan akal sehat.

Meski demikian, tokoh agama tetap bertekad membangun solidaritas kebangsaan guna mengembalikan roh proklamasi sebagai episentrum kesadaran bernegara. Kepedulian para tokoh agama terhadap kompleksitas permasalahan kebangsaan lahir dari proses refleksi teologis mereka terhadap realitas kebangsaan yang berpijak pada pengalaman bermasyarakat (Amaladoss, 2001:278).

Dalam aras kesadaran inilah Tugu Proklamasi merepresentasikan pusat kepedulian dan keprihatinan tokoh lintas agama, yakni nasib puluhan juta rakyat yang tidak tersentuh janji kemerdekaan, bukan istana negara yang menjadi episentrum kekuasaan. Dengan tindakan turun gunung dan menjadi nabi rakyat, sesungguhnya para tokoh lintas agama sedang mengingatkan bahwa bangsa ini berada di tangan yang tidak seharusnya.

Fajar Riza Ul Haq Direktur Eksekutif Maarif Institute; Koordinator Badan Pekerja Tokoh Lintas Agama​

Pemerintah Tidak Korek! (?)


Oleh Boni Hargens

Pemerintah tidak korek dalam hal ini,” kata Ulil Abshar Abdalla dalam sebuah forum di Berlin, Jerman, ketika berbicara soal kekerasan sipil di Indonesia, akhir Mei 2011.

Segala bentuk kekerasan horizontal bersimbol agama, bagi Ulil, berurat akar pada rendahnya toleransi dan kadar melek pluralisme masyarakat. Namun, diakui juga ketidaktegasan pemerintah terhadap pelaku merupakan sikap yang tidak korek.

Tanpa sengaja memakai logika simplistis, memang sulit dibantah bahwa liabilitas pemerintah dituntut pada bagian pertama ketika kita membicarakan kompleksitas masalah bangsa dan negara. Kita bisa berdebat kusir soal siapa mesti bertanggung jawab atas dihukum matinya Ruyati di Arab Saudi, mengapa kotak pandora korupsi sukar dibongkar, dan mengapa rendah kualitas hidup masyarakat. Selain itu, soal mengapa ada praktik jual-beli soal ujian anak sekolah, mengapa ada minoritas terjepit, mengapa terjadi politisasi media melalui monopoli frekuensi siaran, dan mengapa orang miskin paling rentan terhadap eskalasi statistik buta huruf, gizi buruk, bahkan angka kematian.

Logika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyuruh kita melempar batu pertama kepada mereka yang ada di jabatan terkait. Lihat saja, setelah Ruyati dipancung, Presiden minta lembaga terkait memerhatikan nasib pekerja migran. Apakah tanggung jawab politik bisa dipecah-pecah sebegitu rumitnya sehingga, pada titik paling konkret, rakyat tak tahu lagi kepada siapa harus mengadu karena rumitnya birokrasi tanggung jawab itu?

Bukankah tanggung jawab publik butuh disederhanakan sehingga mereka yang di puncak jabatan harus memikul tanggung jawab terbesar? Masalah sering berulang terjadi karena struktur politik sibuk membuang energi bersilat lidah di balik logika diferensiasi peran dan tanggung jawab itu.

Betul bahwa diferensiasi peran itu penting, tetapi itu tak berarti tanggung jawab bisa digeser dan dipenggal secara parsial sehingga pemimpin dibenarkan melempar handuk kepada anak buahnya.Kita perlu belajar dari Jerman. Birokrasi Weberian bekerja seperti mesin otomatis sehingga administrasi negara efektif tanpa interferensi kepentingan politik individu ataupun partai. Kelalaian individu pada jabatan tertinggi tak bisa dibebankan begitu saja pada struktur di bawahnya, tetapi langsung dituntut akuntabilitas dari yang bersangkutan.

Sistem benar-benar otonom dan kuat, terpisah dari segala bentuk personifikasi politik. Ketika Angela Dorothea Merkel sebagai Bundeskanzlerin bertindak salah, bukan menterinya yang dipersalahkan. Ia diserang politisi sosialis (SPD) karena pernyataan sukacita atas kematian Osama bin Laden. Merkel dianggap krisis humanitas. ”Ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten” (Saya senang bahwa Bin Laden berhasil dibunuh). Ia sadar kesalahan tanpa drama yang kental polesan citra.

Tanggung jawab pemimpinMenteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle, ketika kemarin kalah di pemilu negara bagian, mundur sebagai pemimpin partai (FDP) tanpa pretensi menyalahkan tim sukses atau kader partai.

Tanggung jawab politik memang hierarkis. Namun, prinsip moral jabatan memaksa pejabat di posisi teratas memikul tanggung jawab terbesar. Prinsip yang sama melarang pejabat memiliki mental kambing hitam dan watak Pilatisme (cuci tangan).

Satu warga mati, entah dibunuh karena ajaran atau ideologi yang dianut, entah oleh majikan di luar negeri, tidak peduli berapa jumlah korban, adalah kematian sebuah eksistensi negara. Maka, negara harus bertanggung jawab penuh dalam dua konteks. Pertama, mengapa ia tak mampu melindungi hak hidup warganya. Kedua, bagaimana mencegah kelalaian ini tidak terulang di masa mendatang.

Silakan Presiden menyalahkan Menteri Luar Negeri-nya atau menteri menyalahkan duta besar. Namun yang jelas, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden harus berdiri di bagian terdepan. Bahwa, sebagai representasi pemerintah, ia mengaku bersalah atas kematian warga seperti Ruyati dan siap melakukan perubahan kebijakan dalam memproteksi warga di luar negeri.

Saling menyalahkan lalu berakhir dengan retorika palsu yang memuakkan berdampak pada hilangnya legitimasi pemerintah dan alasan bagi masyarakat untuk tidak memberontak. Politik bukan urusan elektoral semata, di mana partai dibentuk untuk mengejar peluang presiden atau mengisi kursi parlemen. Politik harus dikembalikan kepada rakyat sebagai titik berangkat dari segala definisi dan misinya.

Silakan korupsi demi korupsi ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Silakan Presiden berulang-ulang berpidato soal antikorupsi. Skala kejahatan politik tak akan berkurang karena the root of all evils terletak pada mental politik. Mental yang tak berbasis nilai, tetapi berbasis popularitas.

Padahal, perubahan harus bermula dari pikiran! Selama ini, yang mengkritik—termasuk media massa—dianggap kumpulan orang kalah. Maka, mengutip Ulil dan supaya ada koreksi, sekali-kali perlu berpikir: pemerintah dalam hal ini tidak korek!

Boni Hargens Pengajar Ilmu Politik UI, Sedang Belajar di Jerman ​
(Kompas, 13 Juli 2011)