Akil: Pemerintah Harus Ambil Langkah Cepat


Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar meminta pemerintah mengambil langkah cepat mengatasi konflik beragama di beberapa daerah sebelum menjadi masif dan merembet ke daerah lain.

”(Konflik di) Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, itu belum selesai. Dikhawatirkan bisa merembet ke Sumatera dan lainnya,” ungkap Akil dalam pertemuan dengan keluarga besar Wahid Institute, di Gedung MK, Rabu (29/5). Hadir dalam pertemuan itu Yenny Wahid.

Sebagai lembaga negara yang menegakkan konstitusi, kata Akil, salah satu perhatian MK dalam perspektif kenegaraan adalah melindungi warga negara, terutama minoritas. Ia mengakui, salah satu problem bangsa saat ini adalah melindungi kelompok masyarakat yang berbeda keyakinan khususnya minoritas. Akil mencontohkan kasus Ahmadiyah yang terusir dari tempat tinggalnya dan tidak bisa kembali dan tinggal secara damai.

Menurut Akil, problem-problem terkait kebebasan berkeyakinan saat ini agak kurang terselesaikan selain konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam. MK bekerja sama dengan Wahid Institute menyosialisasikan putusan-putusan MK yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan lewat penerbitan buku.

Terkait World Statesman Award dari dari The Appeal of Conscience Foundation, New York, Amerika Serikat, yang diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yenny berharap hal itu jadi cambuk dan pengingat bagi seluruh pemangku kekuasaan negara untuk mengedepankan sikap toleran dan melindungi minoritas.

”Tidak ada hal yang sempurna memang, tetapi kalau sampai menimbulkan gejolak tentu harus disikapi sangat serius. Kita berharap Presiden memanfaatkan momen ini untuk terus meningkatkan kinerjanya untuk melebihi dari retorika. Tapi, juga mengawasi langsung kinerja aparatnya, terutama aparat keamanan di tingkat lokal,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Ali Munhanif berharap, jika penghargaan diterima harus memicu tindakan lebih tegas mencegah konflik agama, khususnya terkait perlindungan atas kelompok-kelompok minoritas.

Direktur Komunikasi www. change.org Arief Aziz mengungkapkan, hingga Rabu siang, 8.100 orang menandatangani petisi penolakan atas rencana pemberian ”World Statesman Award” untuk Presiden SBY. Petisi digalang lewat http://www.change.org/natoSBY. (ANA/IAM)

(Kompas cetak, 30 Mei 2013)

Ibadah Harus Dilindungi


Presiden Hadiri Perayaan Dharmasanti Tri Suci Waisak 2557

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan terus melindungi kebebasan warga negara dalam menjalankan ibadah sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Presiden mengingatkan pula semua kelompok dan golongan memiliki hak serta kewajiban yang sama.

”Tidak boleh ada kelompok yang berada di atas kelompok yang lain. Semua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama. Eksistensi kemajemukan harus kita pelihara dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan,” kata Presiden, Minggu (26/5), ketika menyampaikan sambutan dalam Puncak Perayaan Dharmasanti Tri Suci Waisak 2557.

Dalam perayaan di Jakarta International Expo Kemayoran tersebut, Presiden didampingi oleh Nyonya Ani Yudhoyono. Hadir pula Wakil Presiden Boediono dan Nyonya Herawati Boediono.

Bersama-sama

Menurut Yudhoyono, sesuai dengan konstitusi, negara akan terus menjalankan tugas melindungi hak-hak warga negara dalam menjalankan ibadah dan kepercayaan masing-masing. Presiden mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu mewujudkan perdamaian jika terjadi konflik berbasis sentimen agama.

”Diperlukan upaya bersama untuk mengelola dan mengatasinya. Para pemuka agama diharapkan penuh tanggung jawab untuk ikut mengatasi dan mencari solusi,” kata Presiden.

Kepala Negara meminta aparat penegak hukum untuk bersikap tegas terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan. Presiden meminta pula para tokoh agama untuk ikut membantu dalam mencegah umat mereka melakukan kekerasan dan main hakim sendiri.

Presiden mengakui, meski sejak merdeka konstitusi Indonesia memberi kebebasan bagi siapa pun untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan, tetap saja ada kelompok yang ingin memaksakan pandangan mereka. Masih ada segelintir orang yang bersikap intoleran.

Menurut Presiden, dunia telah menilai Indonesia sebagai contoh dalam rangka membina toleransi antarumat beragama. Karena itu, jika bangsa lain menghargai kemajemukan dan sikap toleransi Indonesia, hal tersebut merupakan kehormatan atas apa yang bangsa Indonesia bangun bersama-sama. Namun, diakui Yudhoyono, penghargaan semacam itu juga harus menjadi sarana introspeksi dan titik pijak dalam perbaikan hidup bertoleransi.

Ajaran Sang Buddha

Presiden Yudhoyono mengucapkan selamat kepada umat Buddha yang merayakan Tri Suci Waisak. Presiden berharap nilai-nilai universal yang diajarkan Sang Buddha dapat terus dijadikan pedoman hidup oleh umat Buddha.

Ketua Panitia Waisak Nasional 2557 Arief Harsono menyatakan rasa gembiranya karena sebuah lembaga internasional yang bergerak di bidang kebebasan beragama dan hak asasi manusia memberi penghargaan kepada Presiden RI. Hal ini merupakan pengakuan dunia atas kontribusi Presiden mendorong toleransi beragama.

(Sumber: Kompas cetak, 27 Mei 2013)

Wawancara Franz Magnis (3): SBY Terkesan Biarkan Intoleransi


SBY terkesan biarkan intoleransi

Pastor Franz Magnis-Suseno. (merdeka.com)

Pastor Franz Magnis-Suseno menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tegas menyikapi kekerasan atas nama agama. Padahal, insiden semacam itu tidak jarang menelan korban jiwa dan membuat kaum minoritas menjadi sasaran terpaksa mengungsi.

“Saya kira kalau presiden memberi perintah tegas tentu akan berhenti,” kata Romo Magnis, sapaan akrabnya, saat ditemui merdeka.com Selasa lalu di kampus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.

Berikut penuturan Romo Magnis kepada Alwan Ridha Ramdani dan Islahuddin.

Dalam konflik atas nama agama, presiden sudah banyak mengeluarkan imbauan agar segera ditindak?

Imbauan bukan tugas pemerintah. Masyarakat mengimbau dan menuntut pemerintah menegakkan hukum. Mestinya pemerintah mendukung polisi menegakkan hukum dalam kasus kekerasan atas nama agama. Kadang kita melihat polisi hanya menonton saat kejadian kekerasan. Kalau kita bertanya, seringnya menjawab akan dituduh melanggar hak asasi manusia.

Itu tidak masuk akal. Tapi sebetulnya itu berarti kalau kami bertindak keras apa akan mendapat beking dari atasan kami. Jadi apakah pihak kapolri tidak ada beking dalam hal ini? Tentu kapolri hanya memberi perintah kekerasan atas nama agama tidak diizinkan dengan tegas kalau dia punya beking dari atasannya. Siapa atasannya kapolri? Di situ masalahnya.

Saya kira kalau presiden memberi perintah tegas tentu akan berhenti. Saya ingat suatu kasus. Salah satu ormas dulu suka menyisir saat bulan puasa di pusat-pusat hiburan. Setahun lalu, kapolda bilang sebelum puasa, sekarang tidak ada penyisiran lagi, kita tidak mengizinkan. Sejak itu, organisasi itu tidak melakukan penyisiran saat Ramadan di tempat hiburan. Ternyata bisa juga kan.

Artinya pemimpin harus tegas untuk menyelesaikan kekerasan atas nama agama?

Betul sekali. Komunal sangat sulit di daerah, kesukuan, dan etnis kompleks, karena ada masyarakat asli dan pendatang. Saat pilkada, pelbagai pihak memobilisasi pendukungnya. Di situ mudah sekali memainkan kartu suku dan etnis dikaitkan agama. Itu lebih sulit, itu pun bisa ditindak. Ini saya anggap lebih berbahaya, tapi konflik-konflik agamais di Jawa, terutama Jawa Barat, hanya sedikit yang punya latar belakang itu. Asal pemerintah tegas, hal itu tidak perlu terjadi.

Saat pemerintah abai, terus apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil?

Masyarakat sipil bisa ikut dengan berkomunikasi dan saya kira masyarakat sudah melakukan itu. Tokoh-tokoh umat Islam sudah banyak melakukan itu. Misalnya Katolik di Flores, NTT (Nusa Tenggara Timur), adalah mayoritas. Mereka hendaknya merasa bertanggung jawab atas keamanan dan ketenangan minoritas.

Dari minoritas juga dituntut memperhatikan kepekaan mayoritas. Jadi jangan membawa diri secara provokatif atau selalu mengatakan minoritas. Demikian juga Katolik tinggal di kawasan mayoritas muslim perlu menjaga perasaan dan tidak menghina penganut muslim. Itu diperlukan dalam tingkat masyarakat.

Hal itu bisa diajarkan oleh tokoh-tokoh agama. Hal ini sudah berjalan, tapi harus sering diingatkan. Di situ ada tanggung jawab dalam masyarakat, dua pihak di dalamnya.

Sejak kapan intoleransi ini makin menguat di Indonesia?

Kita harus memperhatikan benih-benih intoleransi itu selalu ada. Itu manusiawi, karena manusia itu dengan sendirinya curiga jika ada yang baru atau asing di sekitarnya. Bisa menjadi ancaman kemudian bisa menjalani hubungan baik. Masalahnya apa kita dukung rasa curiga itu, kemudian bangsa ini akan pecah?

Sekarang saya melihat intoleransi dalam beberapa kasus, seperti di Tasikmalaya dan perusakan gereja sudah terjadi sejak zaman Orde Baru. Kesan saya, SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) begitu ditakuti sehingga ketegangan-ketegangan yang ada tidak bisa diselesaikan dengan biasa namun terus ditekan. Pada tahun-tahun terakhirnya Soeharto sudah mulai kehilangan wibawa, lalu mulai ketegangan itu meluap.

Dalam situasi demokrasi saat ini, sulit melarang orang mengeluarkan pendapat. Misalnya menghasut juga harus ditegaskan untuk ditindak karena menghasut sudah mengarahkan orang untuk merusak. Di negara demokrasi mana pun, hal itu tidak diizinkan dan itu sudah diatur dalam undang-undang.

Menurut saya, situasi di Indonesia masih sangat teratur, mungkin itu membuat Presiden SBY mendapatkan penghargaan itu. Tapi keteraturan itu jangan dibiarkan saja karena intoleransi bertambah, ketegangan juga bertambah. Katakan saja Ahmadiyah sudah ada di sini sejak 1920, tapi sekarang diributkan? Apakah kekerasan akan berhenti pada mereka? Kalau ini tidak disentuh, kekacauan akan berhenti di mana?

Apakah selama ini Anda melihat sudah tindakan tegas kepada pelaku kekerasan atas dasar agama?

Itu sangat problematik. Orang melakukan kekerasan harusnya ditindak. Misalnya mereka yang melakukan kekerasan dalam kasus Cikeusik, Jawa Barat, Sampang (Madura), tidak dihukum semestinya. Hanya dihukum tiga bulan dan enam bulan, kemudian dianggap pahlawan. Itu bukan hukuman.

Apakah ada kompensasi dari penghargaan itu kepada Presiden SBY?

Penghargaan itu karena mereka hanya melihat satu fakta, di bawah pemerintahan SBY Indonesia kembali menjadi negara normal. Mereka melihat kehidupan dari Sabang sampai Merauke aman, tidak ada konflik-konflik. Mereka anggap semua konflik berakhir, dianggap konflik-konflik kecil dan ini dianggap prestasi.

Indonesia dianggap negara aman dari berbagai konflik. Mungkin itu menggoda ACF untuk tidak melihat segi-segi negatif akan mengancam stabilitas, seperti meningkatnya intoleransi agama. Jadi itu masalah. Kalau kita menegur pemerintah dalam hal pembiaran, kita lalu tidak menyangkal di bidang lain ada prestasi.

Saya tidak pernah mengatakan presiden sekarang adalah presiden gagal, itu tidak betul. Di luar negeri, Indonesia itu dianggap sudah berada di ambang kehancuran. Tapi saya tidak percaya itu karena kebangsaan Indonesia itu lebih kokoh ketimbang yang tampak di permukaan. Kalau itu mau dihormati, silakan. Tapi jangan lalu menyebut jasanya di bidang toleransi.

Jadi presiden membiarkan terjadinya intoleransi?

Saya punya kesan kepada presiden tidak banyak intervensi dalam hal itu. Entah itu betul atau tidak. Tapi kesan itu di lapangan terlihat seperti pembiaran.

Sumber: merdeka.com

Wawancara Franz Magnis (2): Kelompok Tidak Toleran Makin Merajalela


Kelompok tidak toleran makin merajalela
Rm. Franz Magnis/merdeka.com
Karena itu, dia menganggap penghargaan tokoh toleransi kepada Presiden Yudhoyono bakal makin membuat intoleransi menjadi-jadi. Dia melihat kelompok-kelompok radikal sudah mencemaskan.Berikut penjelasan Romo Magnis, sapaan akrabnya, saat ditemui Alwan Ridha Ramdani danIslahuddin dari merdeka.com Selasa lalu di kampus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.

Bagaimana penilaian Anda soal lembaga Appeal of Conscience Foundation (ACF)?

Saya tidak begitu tahu. Tapi dari sedikit informasi saya dapatkan, itu sebuah yayasan cukup besar, bukan kecil. Saya terus terang tidak tahu dan tidak tertarik akan hal itu. Saya tertarik secara negatif karena keputusan pemberian penghargaan itu kepada presiden RI.

Komentar Anda mengenai penghargaan buat SBY sebagai tokoh toleransi?

Gelar negarawan dunia itu mengacu pada jasa toleransi. Tapi toleransi di Indonesia sekarang masih lumayan. Itu bukan karena pemerintah, tetapi karena masyarakat, termasuk organisasi-organisasi keagamaan. Organisasi-organisasi agama mayoritas memang mau toleran dan mau pancasilais. Saya bersyukur karena itu. Tapi saya cemas, kelompok-kelompok keras dan intoleran semakin mendapatkan tempat dan merajalela, sedangkan negara tidak melakukan kewajibannya. Itu bisa menggerogoti situasi pada umumnya.

Apakah ACF sudah membalas surat protes Anda?

Belum.

Anda tahu surat Anda ke ACF ditanggapi Istana?

Iya, menurut saya itu wajar-wajar saja. Saya kira istana tidak bisa diam, entah menanggapi dengan sopan dan sebagainya oleh staf presiden adalah hak mereka. Saya tidak mau berbantah-bantahan dengan istana mengenai hal itu.

Duta besar Indonesia di Amerika Serikat bilang penghargaan ini demi kebaikan negara sebagai pusat perhatian dunia?

Saya setuju andai penghargaan itu diberikan dengan alasan tepat. Tetapi dengan alasan salah, malah memperkuat intoleransi selama ini terjadi. Dengan kata lain, penghargaan itu meminta untuk melanjutkan intoleransi selama ini masih berjalan. Saya tidak mau intoleransi dilanjutkan.

Bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam menangani konflik atas nama agama, seperti GKI Yasmin, Syiah, dan Ahmadiyah?

Saya kira pemerintah bertanggung jawab atas beberapa hal. Pertama adalah tegas dalam menjalankan hukum. Di situ mau tak mau melihat Malaysia, di mana pemerintahnya, mungkin toleransinya tidak sebesar di sini, tapi kekerasan atas nama agama di sana sama sekali tidak diizinkan. Karena itu, praktis tidak terjadi di sana. Hukum harus tegas dan keputusan hukum harus dilaksanakan.

Saya berpendapat masyarakat Indonesia umumnya akan menuruti kebijakan pemerintah. Jika ada ketegasan akan hal itu. tidak ada lagi penyerangan bergerombol terhadap orang lain atas dasar agama. Pemerintah perlu mendidik masyarakat.

Ini seperti Presiden Soekarno bisa menimbulkan perasaan satu meski berbeda-beda dan rasa bangga sebagai orang Indonesia. Begitu juga untuk setiap presiden, wajib mengajak masyarakat dan rakyat mengambil sikap-sikap Indonesia. Sikap Indonesia misalnya adalah Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Jadi mengatakan kepada masyarakat silakan mengikuti keyakinan sendiri, menghormati, dan menerima perbedaan, berikan kesejahteraan dan keamanan kepada kelompok-kelompok kecil hidup di antara mayoritas. Hal semacam itu harus dikatakan pemerintah.

Sumber: merdeka.com

Wawancara Franz Magnis (1): SBY Sangat Tidak Pantas Dapat Penghargaan Toleransi


SBY sangat tidak pantas dapat penghargaan toleransi

Rm. Franz Magnis/ merdeka.com

The Appeal of Conscience Foundation (ACF) adalah sebuah lembaga lintas iman mengkampanyekan perdamaian, toleransi dan resolusi konflik. Sejak didirikan pada 1997, organisasi ini memberikan penghargaan negarawan dunia kepada pemimpin dianggap berjasa dan berupaya keras memelihara toleransi dan menyelesaikan kekerasan atas nama agama di negara masing-masing.

Kanselir Jerman Angela Merkel dan mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy pernah menerima hadiah ini. Tahun ini, penghargaan negarawan dunia disematkan kepada Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Upacara penyerahan bakal berlangsung Kamis pekan depan di markas yayasan, Kota New York, Amerika Serikat.

Sejak ACF mengumumkan Yudhoyono sebagai calon penerima bulan lalu, banyak kalangan menolak hal itu. Sebab Yudhoyono dianggap membiarkan kekerasan atas nama agama terus berlangsung di tanah air. Sebut saja kasus penututpan rumah ibadah kaum Nasrani dan pengusiran jamaah Syiah di Sampang, Madura (Jawa Timur).

Pastor tersohor sekaligus Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, Franz Magnis-Suseno, termasuk yang menentang. Sebab itu, dia telah menyurati ACF menuntut penghargaan buat Yudhoyono dibatalkan.

Berikut penuturan Romo Magnis, sapaan akrabnya, kepada Alwan Ridha Ramdani dan Islahuddindari merdeka.com saat ditemui Selasa lalu di kampus Driyarkara.

Kenapa Anda mengkritik penghargaan untuk Presiden SBY dari The Appeal of Conscience Foundation (ACF)?

Saya memprotes karena punya pesan, mereka tidak bertanya kepada yang bersangkutan di Indonesia. Kalau yayasan itu mau memberi penghargaan kepada presiden RI dengan alasan beliau berjasa mendukung toleransi di Indonesia, seharusnya mereka bertanya kepada minoritas-minoritas, LSM-LSM, dan lembaga pemantau mengikuti isu itu, bagaimana pendapat mereka. Itu rupanya tidak terjadi. Saya tidak tahu atas dasar apa mereka memberikan penghargaan itu.

Saya berpendapat dalam sepuluh tahun terakhir toleransi di Indonesia tidak hilang, tapi jelas berkurang. Jadi tidak terlihat ada kemajuan. Dalam situasi seperti ini, sama dengan mengatakan di Indonesia itu bagus-bagus saja. Bagi saya, sebetulnya itu adalah bentuk penghinaan kepada minoritas-minoritas punya kesan lain.

Seberapa bergengsi penghargaan ini dibandingkan penghargaan lain?

Saya tidak tahu dan saya juga tidak tahu sama sekali akan lembaga itu. Saya mengirim surat protes ke alamat surat elektronik mereka. Saya mendengar mereka sudah memberikan penghargaan serupa kepada beberapa tokoh, seperti Margaret Thatchaer. Apa itu yayasan penting, saya tidak tahu.

Menurut Anda, penghargaan ini berarti toleransi di Indonesia kian membaik?

Pemerintah justru tidak banyak melakukan tindakan dalam hal ini. Saya menggunakan istilah pembiaran. Bukannya pemerintah mendukung intoleransi, tidak. Tapi dari sekian banyak kesulitan dialami minoritas dalam dimensi keagamaan oleh pemerintah didiamkan.

Misalnya kami orang Kristiani, mengalami kesulitan sungguh-sungguh mendapat izin membangun rumah ibadah. Ini tidak beres dalam sebuah negara Pancasila yang setiap orang beragama memiliki hak beribadah, kalau tidak kita dituduh kafir. Lalu macam-macam gangguan dan serangan. Lalu yang serius adalah kekerasan sudah diderita, sampai ada yang mati di antara komunitas-komunitas dianggap sesat.

Katakan saja Ahmadiyah dan Syiah. Pemerintah, termasuk presiden, belum pernah membuka mulut untuk mengecam kekerasan terhadap minoritas itu atau minta kepada masyarakat menghormati perbedaan.

Artinya presiden memang tidak layak mendapatkan penghargaan ini?

Iya, saya anggap tidak layak dan saya ungkapkan dengan keras. Sebuah lembaga luar negeri merasa mampu memberi penilaian seperti itu, presiden sangat berjasa dalam hal ini. Padahal di Indonesia banyak suara menentang. Kalau di Indonesia ada yang akan memberikan penghargaan serupa, silakan saja. Kita bicara di antara kita, mungkin akan ada perbedaan pendapat. Tapi ini lembaga luar negeri dari Amerika Serikat memberi penilaian seperti itu, saya anggap tidak tepat. Sangat-sangat tidak tepat.

Bagaimana pandangan ormas-ormas keagamaan besar, seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama?

Saya mendapat surat elektronik. Saya tidak mau menyebut nama, dari tokoh Muhammadiyah, saya dapat dukungan. Pihak NU juga mendukung yang telah saya lakukan ini. Banyak yang memberi dukungan.

Intoleransi di Indonesia sebetulnya bukan masalah masyarakat madani, tapi masalah negara. Misalnya, kami Katolik merasa hubungan cukup baik dengan NU dan Muhammadiyah dan kami bisa bicara terbuka. Mereka juga menolak kekerasan terhadap yang selama ini dianggap sesat.

Tapi masalahnya bukan di situ, masalahnya negara tidak boleh memberi ruang terhadap kekerasan atas nama agama atau nuansa agama lainnya. Justru organisasi-organisasi agama menyesalkan negara tidak tegas. Saya melihat masalahnya bukan pada tingkatan umat bisa hidup normal sehari-hari. Karena itu, di Indonesia intolerasi masih besar.

Saya selalu bilang sekitar 95 persen umat Kristiani hidup di antara minoritas lainnya, hidup berdampingan dengan mayoritas muslim. Kemudian minoritas di Bali hidup dengan Hindu, bisa hidup dan bekerja tanpa kesulitan. Tetapi kecenderungannya ke mana? Tindakan intoleransi tetap ada juga, sampai kepada tuduhan aliran sesat berujung pada tindakan kekerasan. Jumlah itu terus bertambah, di mana negara selama ini?

Apa yang mesti pemerintah segera lakukan?

Harusnya pemerintah bisa berbuat lebih banyak. Satu hal adalah menegakkan hukum. Dalam UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Namun dalam hal keagamaan, itu tidak ditegakkan. Ambil kasus GKI Yasmin. Itu bukan berarti umat Kristiani di Bogor pada umumnya susah beribadah, tidak.

Saya kira di Bogor ada sekian gereja tidak memiliki masalah. Tapi dalam kasus GKI Yasmin, MA sudah mengatakan mereka berhak mendirikan, tugas pemerintah adalah menjamin hak itu diberikan. Kalau tidak, berarti hukum tidak dipakai. Kalau hukum tidak dipakai, malah menggunakan otot. Itulah yang disebut sebagai negara preman.

Kapan terakhir Anda bertemu presiden membahas intoleransi ini?

Saya tidak tahu. Yang jelas, surat saya kirimkan ke pihak pemberi penghargaan. Saya tidak tahu kalau surat itu masuk ke istana apakah itu membantu atau tidak. Kalau ditanggapi, tentu harus tahu apa yang harus dibicarakan dan didiskusikan dengan masyarakat.

Apakah Anda sudah dihubungi istana setelah mengirim surat ke ACF?

Belum, saya baru tahu tanggapan para staf presiden dari berita saya baca.

Biodata

Nama:
Maria Franz Anton Valerian Benedictus Ferdinand von Magnis

Nama populer:
Franz Magnis-Suseno

Tempat dan Tanggal Lahir:
Eckersdorf, Silesia, Jerman-Nazi (kini Bożków, Nowa Ruda, Polandia), 26 Mei 1936

Gelar:
Doktor kehormatan bidang Teologi dari Universitas Luzern, Swiss

Buku:
Etika Jawa
Etika Politik

Sumber: merdeka.com

Habib Rizieq: Islam Tetap Toleran


Selasa, 22 Februari 2011

Surabaya(ANTARA News) – Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq menegaskan Islam sampai sekarang tetap damai dan toleran.

“Istilah bahwa Islam radikal, kekerasan agama, teroris, dan fundamentalis itu hanya diskriminasi,” katanya di Surabaya, Selasa, pada seminar memperingati Hari Lahir ke-88 NU.

Menurut Habib Rizieq, diskriminasi yang sengaja menyudutkan Islam itu terlihat dalam kasus pemberontakan di Filipina selatan dan Thailand.

“Kalau pemberontak di Filipina selatan dan Thailand itu beragama Islam maka disebut teroris, tapi kalau non Islam disebut gerilyawan, bukan teroris,” katanya.

Contoh serupa juga terjadi di Kashmir, India, Iraq, Palestina, dan sebagainya. “Kalau Israel melakukan pengeboman tidak disebut teroris,” katanya.Bahkan, perlakuan diskriminasi pernah dialaminya. “Saat warga muslim Ambon dibantai, hal itu didiamkan, tapi ketika kami datang untuk menolong saudara sesama muslim, maka kami (malah) disebut teroris,” katanya.

Padahal, dia tidak akan menolong saudara sesama muslim jika saudaranya tidak dizalimi atau diberi tekanan baik fisik maupun psikis.

“Kalau mau menghentikan apa yang disebut kekerasan itu, maka kuncinya sederhana yakni hentikan kekerasan terhadap Islam dan tidak menjadikan Islam sebagai tertuduh secara tidak adil,” katanya.

Ia menengarai, akhir-akhir ini muncul serangan psikis terhadap Islam melalui penyebaran buku-buku liberal yang menghina Allah, Nabi, dan Islam.

Dalam seminar itu, Habib Rizieq menyatakan pimpinan NU adalah gurunya dan NU adalah rumahnya. “NU itu rumah besar Aswaja, karena itu saya senang dengan tradisi tabayyun (klarifikasi),” katanya.

Sementara itu, mantan Ketua Umum Laskar Jihad Ustadz Ja`far Umar Thalib menilai Islam mengajarkan kelembutan, tapi juga bertindak keras.

“Tapi, para kiai bilang kekerasan dan kelembutan dalam Islam itu situasional. Kapan untuk kekerasan dan kapan untuk kelembutan itu mengikuti pertimbangan maslahah (manfaat) dan mafsadah (bahaya),” katanya pada seminar yang juga dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum itu.
(Antaranews.com)

Empati dan Identitas Sosial


Filosofi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna semangat toleransi dalam keberagaman, pernah dipuji oleh Presiden AS Barrack Obama sebagai salah satu contoh baik yang bisa diberikan bangsa Indonesia untuk dunia.

Dalam Bhinneka Tunggal Ika (unity in diversity), pluralisme diterima sebagai bekal kehidupan berbangsa dan bernegara yang meskipun beragam dalam identitas suku, agama, atau ras, kita semua tetap satu sebagai bangsa. Keberagaman ini yang dianggap sebagai kekayaan yang menyusun budaya bangsa.

Namun, walau semboyan itu terus didengungkan dan dijadikan landasan filosofis bangsa untuk menghargai dan menerima perbedaan dalam keberagaman, faktanya, masalah perbedaan ini masih mengancam persatuan Indonesia.

Konflik atas dasar kesukuan maupun agama kerap terjadi, kekerasan atas alasan perbedaan sering dilakukan. Dalam lingkungan heterogen, toleransi jadi bekal utama dalam menjalin kehidupan bermasyarakat yang damai dan sejahtera. Faktanya, toleransi dalam perbedaan dan keragaman, terutama agama, masih sulit diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kasus penjemputan pengungsi Merapi yang ditampung di sebuah gereja di Jawa Tengah, penurunan patung Buddha di Sumatera Utara, dan penyerangan kelompok agama tertentu oleh kelompok agama lain.

Toleransi saja tak cukup jadi solusi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Identitas kelompok dalam suku dan agama masih jadi dinding tebal bagi lahirnya toleransi dan sikap saling menghormati.

Tak cukup toleransiJeremy Rifkin dalam The Emphatic Civilization mengajukan ide menarik tentang menanamkan rasa empati, tak hanya toleransi, dalam kehidupan sosial masyarakat heterogen. Pada dasarnya, manusia Homo Emphaticus, makhluk berempati, dapat merasakan yang dirasakan orang lain. Dengan merasakan yang dirasakan orang lain kita akan dapat mengukur setiap tindakan yang boleh dan tak boleh kita lakukan pada orang lain karena kita ikut merasakan konsekuensi yang akan kita timbulkan.

Dari rasa inilah toleransi menemukan akarnya. Rifkin mengajukan argumen, manusia punya satu bagian dalam otak yang disebut Mirror Neurons, yang membuatnya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Mirror Neurons ini menyebabkan tangan kita ikut merasa sakit ketika melihat tangan orang lain dipukul, atau ikut merasa takut ketika melihat orang lain melompat dari ketinggian.

Namun, kapasitas kepekaan manusia untuk merasakan empati terhadap manusia lain masih bergantung pada identitas sosial yang dimiliki. Kian luas pemahaman identitas sosial yang disadari seseorang, kian luas pula kapasitas kepekaan empati. Pada zaman primitif, empati yang melahirkan toleransi diukur berdasarkan identitas ikatan darah.

Meluasnya hubungan kekerabatan antarsesama anggota kelompok masyarakat menjadikan manusia berada pada kesadaran tribal yang mulai menumbuhkan identitas sosial berdasarkan persamaan suku. Seiring kemajuan alat transportasi dan munculnya peradaban baca-tulis, ayat-ayat kitab suci mulai menyatukan manusia dalam ikatan agama sebagai identitas sosial baru, detribalisasi. Inovasi teknologi, media dan transportasi, serta kepentingan ekonomi, mengantarkan manusia pada penyatuan empati dalam identitas kebangsaan. Kapasitas empati dan sensibilitas nyatanya dapat terus meluas jika cakupan kesadaran identitas sosial juga diperluas.

Dalam konteks empati dan identitas sosial ini, pemahaman kita sebagai bangsa ber-Bhinneka Tunggal Ika perlu dipertanyakan kembali. Apakah identitas sosial kita masih berbatas suku dan agama semata, atau sudah mencapai kesadaran beridentitas kebangsaan?

Meluaskan empati

Kesadaran identitas sosial dalam meningkatkan kapasitas empati sebenarnya dapat dilakukan dengan lebih menambah kesadaran diri (self-aware autonomy) dan mengurangi tendensi mengklaim apa yang benar dan yang salah. Kesadaran diri berarti lebih mawas terhadap kekurangan diri sendiri dan batasan-batasan yang dimiliki. Hal ini bukan berarti kita melepaskan kebebasan individual yang kita miliki, tetapi lebih pada bahwa kita sadar setiap orang punya keunikan dan kelebihan, yang dapat memenuhi kekurangan yang kita miliki.

Psikolog perkembangan, Robert Kegan, menyatakan, dalam usaha membuat masyarakat saling hidup berdampingan dalam lingkungan dan gaya hidup yang beraneka ragam, kita perlu keterbukaan dan pemahaman akan reaksi yang kita rasakan terhadap perbedaan daripada mengurung diri dari perbedaan. Dengan kata lain, mampu berdamai dengan diri dan orang lain.

Kesadaran diri juga ditunjukkan dengan menerima adanya hak asasi yang dimiliki masing- masing manusia, yang selama abad ke-20 gerakan ini mampu mengurangi kekerasan person to person terhadap perbedaan ras, jender, dan seksualitas. Dengan mengurangi tendensi membuat penilaian dikotomis, benar-salah, hitam-putih, juga dapat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas empati yang kita miliki.

Meskipun klise, pendidikan juga jadi sarana membangun kesadaran akan sensibilitas sosial, membangun empati. Menurut Sir Ken Robinson dalam Changing Education Paradigms, pendidikan (umum) secara normatif dibuat atas adanya dua alasan: pertama, alasan ekonomi, perihal bagaimana mendidik anak-anak kita agar dapat bersaing di masa depan, dan kedua, alasan budaya, perihal bagaimana mendidik anak-anak agar dapat mengenal latar belakang budaya dari mana mereka berasal sebagai pembentukan identitas dalam pembauran globalisasi.

Sayangnya, sistem pendidikan yang terbentuk saat ini masih bermodel industrialisasi; sekolah disusun menyerupai pabrik, dengan adanya bunyi bel tanda masuk dan berakhir pelajaran, pembedaan fasilitas umum, kurikulum yang terspesialisasi dan terdiri atas bermacam-macam pelajaran, serta pendidikan berdasarkan usia dan tingkat kelas. Tujuan utama pendidikan hanya terfokus pada alasan ekonomi, di mana dalam proses pendidikan anak-anak diajarkan berpikir secara konvergen, linier, untuk mengejar target nilai berdasarkan standardisasi tes tertentu.

Pendidikan yang mengajarkan identitas budaya, mengajarkan juga pengalaman-pengalaman estetis terhadap seni dan budaya, di mana rasa (sense) digunakan dan tujuan dari pendidikan yang bukan konvergen, tetapi divergen. Artinya, sasaran pendidikan adalah untuk melatih dan membangun sensibilitas sosial. Belajar memahami bahwa dalam satu pertanyaan tak hanya terdapat satu jawaban yang benar. Dalam pemikiran konvergen, kita terbiasa untuk mencari satu jawaban yang benar di antara pilihan. Sebaliknya, di dalam pemikiran divergen, tidak ada jawaban yang paling dianggap benar.Dengan terbiasa akan adanya perbedaan dan tak mengabsolutkan satu kebenaran, rasa empati kita akan meluas dan tak hanya terbatas pada identitas kelompok pengenalan dan pendidikan empati dapat dijadikan agenda penting membangun kehidupan berbangsa yang berfondasikan keragaman, menuju kehidupan yang lebih harmonis dan damai di masa depan.

Maya Dania Mahasiswi Pascasarjana Filsafat UGM dan Pengajar di CILACS UII ​
(Kompas.com)