Merawat Benih Keberagaman, Menuai Toleransi


Hidup berdampingan antarumat beragama bukanlah hal yang sulit diwujudkan. Pengalaman publik memperlihatkan, perbedaan agama bukanlah kendala untuk menjalin hubungan sosial yang produktif. Di sisi lain, kebijakan pemerintah dalam beberapa hal dinilai tidak mendorong tumbuhnya kepercayaan sosial di antara kelompok yang berbeda identitas.

BI Purwantari

Hubungan antarumat beragama sangat ditentukan oleh tinggi-rendahnya kepercayaan sosial (social trust) yang terbangun di antara individu warga dan antarkelompok di masyarakat. Kepercayaan sosial antarkelompok agama telah tumbuh berkembang di bumi Nusantara sejak berabad-abad lampau. Di Banten, misalnya, masih terdapat warisan toleransi agama yang dibangun pada abad ke-17.

Di Desa Pamarican, Kabupaten Serang, berdiri Wihara Avalokitesvara yang terletak tak jauh dari Masjid Agung Banten. Wihara itu dibangun tahun 1652 oleh Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati untuk menghormati rombongan istrinya, Putri Ong Tin Nio, dari China. Hingga kini pun, meski letaknya berdekatan di wilayah tersebut, tidak pernah terjadi keributan antarumat beragama.

Simbol toleransi tak hanya berupa bangunan fisik. Relasi sosial antarwarga yang berbeda keyakinan pada masa kini pun nyata ada. Pondok Pesantren Walisanga di Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, telah lebih dari satu dasawarsa bekerja sama dengan Seminari Tinggi Santo Paulus, Ledalero.

Bentuk kerja sama terkait dengan pengajaran di Walisanga. Sejumlah frater dari Ledalero mengajar beberapa mata pelajaran dan kegiatan drum band serta teater bagi para santri. Tak hanya itu, tanggung jawab mengawasi keseharian para santri, seperti kedisiplinan shalat, belajar, dan kebersihan pondok pesantren pun ada di tangan frater dari Seminari Ledalero.

Contoh-contoh di atas memperlihatkan bahwa multikulturalisme di negeri ini bukanlah isapan jempol belaka. Pengertian multikulturalisme tak sebatas pada mengakui adanya kemajemukan budaya. Lebih dari itu, pengakuan kemajemukan harus diikuti oleh sikap menghormati dan menciptakan kehidupan bersama yang setara. Tanpa penghormatan dan kesetaraan, mustahil kelompok-kelompok yang berbeda akan bisa hidup berdampingan.

Kepercayaan sosial

Kepercayaan sosial terbentuk manakala individu atau kelompok sosial melakukan sesuatu yang baik terhadap orang atau kelompok bukan karena mereka mengenalnya. Perbuatan baik tersebut dilakukan karena mereka tahu aktor atau kelompok lain pun akan melakukan hal yang sama untuk perkembangan hubungan sosial (Martti Siisiainen, ”Two Concepts of Social Capital”, 2000). Artinya, kepercayaan sosial nyata ada ketika sebuah tindakan yang baik dilakukan terhadap orang atau kelompok yang dianggap asing atau berbeda identitas.

Pengertian itu bisa dipakai untuk menerangkan relasi antarumat beragama. Perbedaan agama sering kali menimbulkan prasangka. Namun, kepercayaan sosial mampu mengikis benih prasangka tersebut. Hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu memperlihatkan bahwa di masyarakat sendiri telah terbangun suatu kepercayaan sosial antarwarga yang berbeda agama.

Rata-rata lebih dari tiga perempat bagian responden menyatakan kesediaannya untuk menerima bahkan memberikan bantuan kepada warga yang berbeda keyakinan. Penerimaan tersebut tidak terbatas pada kehadiran sosok mereka yang berbeda agama, tetapi lebih dari itu juga terkait dengan penyelenggaraan acara-acara keagamaan.

Tiga dari empat responden menyatakan bersedia memilih pemimpin yang berbeda agama. Proporsi yang lebih besar tak keberatan memberi izin pendirian rumah ibadah dari agama yang berbeda di tempat tinggalnya. Bahkan, hampir semua responden sepakat menerima jika ada tetangga mereka yang berbeda keyakinan mengadakan acara keagamaan di rumahnya. Pernyataan kesediaan tersebut dilandasi oleh pengalaman para responden sendiri. Hampir separuh dari mereka mempunyai pengalaman terlibat membantu penyelenggaraan acara keagamaan teman atau kerabat yang berbeda keyakinan.

Aktualisasi opini dan pengalaman tersebut bisa dilihat saat pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun lalu. Meskipun pesta demokrasi tersebut diwarnai isu primordial, masyarakat tetap memilih secara rasional. Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang berasal dari kelompok agama minoritas tetap terpilih.

Tidak pancasilais

Di samping modal sosial yang telah ada di masyarakat tersebut, publik survei ini melihat masih ada beberapa persoalan. Kebijakan pemerintah dalam menegakkan hukum pada kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok agama minoritas dan menjamin pendirian tempat ibadah dinilai masih diskriminatif.

Laporan yang dibuat oleh Setara Institute, Wahid Institute, dan Elsam menunjukkan meningkatnya kasus-kasus intoleransi ataupun tindak kekerasan terhadap kelompok agama minoritas. Para pelaku kekerasan dan kelompok-kelompok intoleran dibiarkan dan terus berkembang. Berbagai kasus penutupan tempat-tempat ibadah di Aceh, Riau, Jambi, dan terutama Jawa Barat terus terjadi.

Dalam konteks tersebut, publik menilai kondisi masyarakat yang menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan bangsa semakin buruk. Artinya, banyak kelompok saat ini berlomba-lomba memenangi kekuasaan untuk diri sendiri dan kelompoknya. Hal itu tecermin dari banyaknya korupsi, pembiaran terhadap munculnya sektarianisme, dan pengabaian kelompok-kelompok marjinal.

Jika dikaitkan dengan Pancasila, bagi sebagian responden, situasi yang ada sekarang dinilai cenderung mengarah pada sikap-sikap yang tidak pancasilais. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan dan nasionalisme, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta musyawarah untuk mufakat yang dulu digali oleh para pendiri bangsa sedikit demi sedikit mulai tergerus. Pancasila semakin terasa terpinggirkan.

Kondisi toleran dalam masyarakat majemuk tak mungkin dipertahankan tanpa kebijakan yang memberi tempat pada pengakuan kemajemukan dan perlakuan setara pada kelompok-kelompok yang berbeda. Jika tidak dipupuk, benih keberagaman lambat laun bisa mati. Sebaliknya, benih kemajemukan yang dirawat dan dipupuk akan menghasilkan tanaman yang sehat dan terus berkembang. (Litbang Kompas)

(Sumber: Kompas cetak, 3 Juni 2013)

Wawancara Franz Magnis (2): Kelompok Tidak Toleran Makin Merajalela


Kelompok tidak toleran makin merajalela
Rm. Franz Magnis/merdeka.com
Karena itu, dia menganggap penghargaan tokoh toleransi kepada Presiden Yudhoyono bakal makin membuat intoleransi menjadi-jadi. Dia melihat kelompok-kelompok radikal sudah mencemaskan.Berikut penjelasan Romo Magnis, sapaan akrabnya, saat ditemui Alwan Ridha Ramdani danIslahuddin dari merdeka.com Selasa lalu di kampus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.

Bagaimana penilaian Anda soal lembaga Appeal of Conscience Foundation (ACF)?

Saya tidak begitu tahu. Tapi dari sedikit informasi saya dapatkan, itu sebuah yayasan cukup besar, bukan kecil. Saya terus terang tidak tahu dan tidak tertarik akan hal itu. Saya tertarik secara negatif karena keputusan pemberian penghargaan itu kepada presiden RI.

Komentar Anda mengenai penghargaan buat SBY sebagai tokoh toleransi?

Gelar negarawan dunia itu mengacu pada jasa toleransi. Tapi toleransi di Indonesia sekarang masih lumayan. Itu bukan karena pemerintah, tetapi karena masyarakat, termasuk organisasi-organisasi keagamaan. Organisasi-organisasi agama mayoritas memang mau toleran dan mau pancasilais. Saya bersyukur karena itu. Tapi saya cemas, kelompok-kelompok keras dan intoleran semakin mendapatkan tempat dan merajalela, sedangkan negara tidak melakukan kewajibannya. Itu bisa menggerogoti situasi pada umumnya.

Apakah ACF sudah membalas surat protes Anda?

Belum.

Anda tahu surat Anda ke ACF ditanggapi Istana?

Iya, menurut saya itu wajar-wajar saja. Saya kira istana tidak bisa diam, entah menanggapi dengan sopan dan sebagainya oleh staf presiden adalah hak mereka. Saya tidak mau berbantah-bantahan dengan istana mengenai hal itu.

Duta besar Indonesia di Amerika Serikat bilang penghargaan ini demi kebaikan negara sebagai pusat perhatian dunia?

Saya setuju andai penghargaan itu diberikan dengan alasan tepat. Tetapi dengan alasan salah, malah memperkuat intoleransi selama ini terjadi. Dengan kata lain, penghargaan itu meminta untuk melanjutkan intoleransi selama ini masih berjalan. Saya tidak mau intoleransi dilanjutkan.

Bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam menangani konflik atas nama agama, seperti GKI Yasmin, Syiah, dan Ahmadiyah?

Saya kira pemerintah bertanggung jawab atas beberapa hal. Pertama adalah tegas dalam menjalankan hukum. Di situ mau tak mau melihat Malaysia, di mana pemerintahnya, mungkin toleransinya tidak sebesar di sini, tapi kekerasan atas nama agama di sana sama sekali tidak diizinkan. Karena itu, praktis tidak terjadi di sana. Hukum harus tegas dan keputusan hukum harus dilaksanakan.

Saya berpendapat masyarakat Indonesia umumnya akan menuruti kebijakan pemerintah. Jika ada ketegasan akan hal itu. tidak ada lagi penyerangan bergerombol terhadap orang lain atas dasar agama. Pemerintah perlu mendidik masyarakat.

Ini seperti Presiden Soekarno bisa menimbulkan perasaan satu meski berbeda-beda dan rasa bangga sebagai orang Indonesia. Begitu juga untuk setiap presiden, wajib mengajak masyarakat dan rakyat mengambil sikap-sikap Indonesia. Sikap Indonesia misalnya adalah Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Jadi mengatakan kepada masyarakat silakan mengikuti keyakinan sendiri, menghormati, dan menerima perbedaan, berikan kesejahteraan dan keamanan kepada kelompok-kelompok kecil hidup di antara mayoritas. Hal semacam itu harus dikatakan pemerintah.

Sumber: merdeka.com

Wawancara Franz Magnis (1): SBY Sangat Tidak Pantas Dapat Penghargaan Toleransi


SBY sangat tidak pantas dapat penghargaan toleransi

Rm. Franz Magnis/ merdeka.com

The Appeal of Conscience Foundation (ACF) adalah sebuah lembaga lintas iman mengkampanyekan perdamaian, toleransi dan resolusi konflik. Sejak didirikan pada 1997, organisasi ini memberikan penghargaan negarawan dunia kepada pemimpin dianggap berjasa dan berupaya keras memelihara toleransi dan menyelesaikan kekerasan atas nama agama di negara masing-masing.

Kanselir Jerman Angela Merkel dan mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy pernah menerima hadiah ini. Tahun ini, penghargaan negarawan dunia disematkan kepada Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Upacara penyerahan bakal berlangsung Kamis pekan depan di markas yayasan, Kota New York, Amerika Serikat.

Sejak ACF mengumumkan Yudhoyono sebagai calon penerima bulan lalu, banyak kalangan menolak hal itu. Sebab Yudhoyono dianggap membiarkan kekerasan atas nama agama terus berlangsung di tanah air. Sebut saja kasus penututpan rumah ibadah kaum Nasrani dan pengusiran jamaah Syiah di Sampang, Madura (Jawa Timur).

Pastor tersohor sekaligus Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, Franz Magnis-Suseno, termasuk yang menentang. Sebab itu, dia telah menyurati ACF menuntut penghargaan buat Yudhoyono dibatalkan.

Berikut penuturan Romo Magnis, sapaan akrabnya, kepada Alwan Ridha Ramdani dan Islahuddindari merdeka.com saat ditemui Selasa lalu di kampus Driyarkara.

Kenapa Anda mengkritik penghargaan untuk Presiden SBY dari The Appeal of Conscience Foundation (ACF)?

Saya memprotes karena punya pesan, mereka tidak bertanya kepada yang bersangkutan di Indonesia. Kalau yayasan itu mau memberi penghargaan kepada presiden RI dengan alasan beliau berjasa mendukung toleransi di Indonesia, seharusnya mereka bertanya kepada minoritas-minoritas, LSM-LSM, dan lembaga pemantau mengikuti isu itu, bagaimana pendapat mereka. Itu rupanya tidak terjadi. Saya tidak tahu atas dasar apa mereka memberikan penghargaan itu.

Saya berpendapat dalam sepuluh tahun terakhir toleransi di Indonesia tidak hilang, tapi jelas berkurang. Jadi tidak terlihat ada kemajuan. Dalam situasi seperti ini, sama dengan mengatakan di Indonesia itu bagus-bagus saja. Bagi saya, sebetulnya itu adalah bentuk penghinaan kepada minoritas-minoritas punya kesan lain.

Seberapa bergengsi penghargaan ini dibandingkan penghargaan lain?

Saya tidak tahu dan saya juga tidak tahu sama sekali akan lembaga itu. Saya mengirim surat protes ke alamat surat elektronik mereka. Saya mendengar mereka sudah memberikan penghargaan serupa kepada beberapa tokoh, seperti Margaret Thatchaer. Apa itu yayasan penting, saya tidak tahu.

Menurut Anda, penghargaan ini berarti toleransi di Indonesia kian membaik?

Pemerintah justru tidak banyak melakukan tindakan dalam hal ini. Saya menggunakan istilah pembiaran. Bukannya pemerintah mendukung intoleransi, tidak. Tapi dari sekian banyak kesulitan dialami minoritas dalam dimensi keagamaan oleh pemerintah didiamkan.

Misalnya kami orang Kristiani, mengalami kesulitan sungguh-sungguh mendapat izin membangun rumah ibadah. Ini tidak beres dalam sebuah negara Pancasila yang setiap orang beragama memiliki hak beribadah, kalau tidak kita dituduh kafir. Lalu macam-macam gangguan dan serangan. Lalu yang serius adalah kekerasan sudah diderita, sampai ada yang mati di antara komunitas-komunitas dianggap sesat.

Katakan saja Ahmadiyah dan Syiah. Pemerintah, termasuk presiden, belum pernah membuka mulut untuk mengecam kekerasan terhadap minoritas itu atau minta kepada masyarakat menghormati perbedaan.

Artinya presiden memang tidak layak mendapatkan penghargaan ini?

Iya, saya anggap tidak layak dan saya ungkapkan dengan keras. Sebuah lembaga luar negeri merasa mampu memberi penilaian seperti itu, presiden sangat berjasa dalam hal ini. Padahal di Indonesia banyak suara menentang. Kalau di Indonesia ada yang akan memberikan penghargaan serupa, silakan saja. Kita bicara di antara kita, mungkin akan ada perbedaan pendapat. Tapi ini lembaga luar negeri dari Amerika Serikat memberi penilaian seperti itu, saya anggap tidak tepat. Sangat-sangat tidak tepat.

Bagaimana pandangan ormas-ormas keagamaan besar, seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama?

Saya mendapat surat elektronik. Saya tidak mau menyebut nama, dari tokoh Muhammadiyah, saya dapat dukungan. Pihak NU juga mendukung yang telah saya lakukan ini. Banyak yang memberi dukungan.

Intoleransi di Indonesia sebetulnya bukan masalah masyarakat madani, tapi masalah negara. Misalnya, kami Katolik merasa hubungan cukup baik dengan NU dan Muhammadiyah dan kami bisa bicara terbuka. Mereka juga menolak kekerasan terhadap yang selama ini dianggap sesat.

Tapi masalahnya bukan di situ, masalahnya negara tidak boleh memberi ruang terhadap kekerasan atas nama agama atau nuansa agama lainnya. Justru organisasi-organisasi agama menyesalkan negara tidak tegas. Saya melihat masalahnya bukan pada tingkatan umat bisa hidup normal sehari-hari. Karena itu, di Indonesia intolerasi masih besar.

Saya selalu bilang sekitar 95 persen umat Kristiani hidup di antara minoritas lainnya, hidup berdampingan dengan mayoritas muslim. Kemudian minoritas di Bali hidup dengan Hindu, bisa hidup dan bekerja tanpa kesulitan. Tetapi kecenderungannya ke mana? Tindakan intoleransi tetap ada juga, sampai kepada tuduhan aliran sesat berujung pada tindakan kekerasan. Jumlah itu terus bertambah, di mana negara selama ini?

Apa yang mesti pemerintah segera lakukan?

Harusnya pemerintah bisa berbuat lebih banyak. Satu hal adalah menegakkan hukum. Dalam UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Namun dalam hal keagamaan, itu tidak ditegakkan. Ambil kasus GKI Yasmin. Itu bukan berarti umat Kristiani di Bogor pada umumnya susah beribadah, tidak.

Saya kira di Bogor ada sekian gereja tidak memiliki masalah. Tapi dalam kasus GKI Yasmin, MA sudah mengatakan mereka berhak mendirikan, tugas pemerintah adalah menjamin hak itu diberikan. Kalau tidak, berarti hukum tidak dipakai. Kalau hukum tidak dipakai, malah menggunakan otot. Itulah yang disebut sebagai negara preman.

Kapan terakhir Anda bertemu presiden membahas intoleransi ini?

Saya tidak tahu. Yang jelas, surat saya kirimkan ke pihak pemberi penghargaan. Saya tidak tahu kalau surat itu masuk ke istana apakah itu membantu atau tidak. Kalau ditanggapi, tentu harus tahu apa yang harus dibicarakan dan didiskusikan dengan masyarakat.

Apakah Anda sudah dihubungi istana setelah mengirim surat ke ACF?

Belum, saya baru tahu tanggapan para staf presiden dari berita saya baca.

Biodata

Nama:
Maria Franz Anton Valerian Benedictus Ferdinand von Magnis

Nama populer:
Franz Magnis-Suseno

Tempat dan Tanggal Lahir:
Eckersdorf, Silesia, Jerman-Nazi (kini Bożków, Nowa Ruda, Polandia), 26 Mei 1936

Gelar:
Doktor kehormatan bidang Teologi dari Universitas Luzern, Swiss

Buku:
Etika Jawa
Etika Politik

Sumber: merdeka.com

Empat Agenda Organisasi Islam Radikal


Negara Wajib Lindungi Korban Intoleransi

JAKARTA, KOMPAS.com – Negara wajib melindungi hak-hak dan kebebasan kelompok yang akan dan telah menjadi korban tindakan intoleran, kekerasan, atau kriminal. Kewajiban tersebut sebagai implementasi kebebasan beragama atau berkeyakinan, mencakup kebebasan beribadah dan lainnya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos, dalam konferensi pers hasil riset lembaganya bertajuk ‘Radikalisasi Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat’, Rabu (22/12/2010) di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta Pusat.

“Kelompok minoritas agama atau keyakinan yang menjadi korban kekerasan dan intoleran itu merupakan sasaran dari agenda beberapa organisasi Islam radikal,” kata Bonar.

Sebab itu, lanjut Bonar, negara hendaknya menerapkan asas non-diskriminasi dan kesetaraan setiap warga negara di mata hukum (equality berfore the law).”Kalau asas itu sudah dijalankan, setiap orang atau kelompok nantinya dapat saling menghormati,” ujarnya.

Seperti diberitakan, SETARA Institute mencatat adanya empat agenda organisasi Islam radikal, yakni: 1) penegakan syariat Islam, 2) pemberantasan kemaksiatan, 3) pemberantasan aliran sesat dan 4) anti pemurtadan. SETARA Institute beranggapan, bila keempat agenda itu dikumandangkan di tengah masyarakat, ruang publik bakal diisi dengan hal-hal yang bersifat kebencian yang tertuju pada kaum minoritas agama atau keyakinan serta kelompok usaha di bidang yang menimbulkan kemaksiatan.

Pada sebuah titik, saat ada tindakan yang penuh tidak toleran, kekerasan dan kejahatan, negara harus menunaikan kewajiban melindungi hak-hak asasi manusia.

“Ada dua langkah yang bisa ditempuh negara. Pertama, kewajiban mencegah aksi intoleransi yang mengganggu dan mengancam kebebasan orang lain. Kedua, bila pelanggaran terjadi, negara wajib memproses pelaku sesuai hukum,” jelas Bonar.
(Kompas.com)