Agama Salah Dipahami


Aksi terorisme di kalangan umat Islam tumbuh akibat pemahaman yang salah terhadap hakikat ajaran Al Quran dan Hadis. Untuk itu, para tokoh agama diharapkan lebih getol lagi mengampanyekan nilai keislaman yang menekankan perdamaian, dialog, dan kehidupan harmonis.

Gagasan itu mengemuka dalam pembukaan ”International Conference on Islam, Civilization, and Peace” di Jakarta, Selasa (23/4). Hadir memberikan sambutan Menteri Agama Suryadharma Ali serta mantan Menteri Wakaf dan Urusan Keislaman Kerajaan Jordania Abdul Salam Al Abbadi. Pembicara dalam acara tersebut antara lain Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, dan pakar perbandingan agama dari Al-Albayt University Jordania, Amir al-Hafi.

Menurut Suryadharma Ali, ajaran Islam masih sering disalahartikan sehingga menciptakan citra kekerasan. Padahal, Islam sangat mementingkan perdamaian, persaudaraan, dan kehidupan yang harmonis di antara agama, kelompok, dan suku yang berbeda. Semangat itu tecermin dalam kerukunan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim.

Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, sekitar 1.200 suku, 720 bahasa daerah, dan sejumlah agama. ”Namun, dengan kemajemukan itu, kita bisa bertahan sebagai bangsa. Ini bukti sekaligus bahan studi perdamaian untuk dunia,” kata Suryadharma Ali.

Abdul Salam Al Abbadi juga mengungkapkan, Islam adalah agama perdamaian, cinta kerukunan, dan kebersamaan. Itu pesan yang jelas dari Al Quran dan Hadis, serta dapat dikaji secara ilmiah dalam pengalaman Nabi Muhammad saat membangun Mekkah dan Madinah. Namun, belakangan muncul kelompok yang menyimpangkan ajaran Islam untuk tujuan kekerasan dan terorisme atas nama agama.

”Kelompok teroris itu tidak tahu hakikat agama yang mengajarkan perdamaian dan keadilan. Dalam bergaul dengan umat beragama lain, kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang tidak melukai umat Islam. Bahkan, Nabi menerima delegasi dari kelompok Nasrani di Masjid Nabawi,” katanya.

Etika hidup bersama

Komaruddin Hidayat menjelaskan, keimanan seseorang pada dasarnya merupakan urusan pribadi penganut agama. Ketika kegiatan keagamaan memasuki wilayah publik, diperlukan etika hidup bersama yang melampaui batas agama-agama. Hal itu mencakup penghargaan kepada sesama manusia, toleransi, dan menjaga ruang publik sebagai milik bersama.

Dalam kesempatan itu, Amir al-Hafi menekankan pentingnya membangun dialog di antara semua umat beragama. Hal itu menjadi sarana untuk belajar, saling memahami, dan saling menghargai. Setiap agama pada dasarnya mengusung satu kalimat yang sama, yaitu membangun kebaikan untuk publik.

Perasaan sebagai sesama manusia yang sederajat dan saling menghormati diperlukan untuk membangun dunia. Daripada terus mencari perbedaan dan ketegangan, lebih baik kita mencari titik temu yang membuat kita bisa hidup berdampingan dengan semua kelompok secara damai. Sumber: Kompas cetak, 24 April 2013)

Keterbelakangan, Kebodohan dan Depresi Pemicu “Brain Wash” Doktrin Menyesatkan


Jakarta – Fakta yang tersingkap terkait pelaku bom bunuh diri yang ternyata dikenal sebagai orang baik-baik di kalangan lingkungan sekitarnya mengejutkan masyarakat.

 

Paham terorisme yang membenarkan untuk membunuh seseorang jelas merupakan paham yang salah. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang meyakini paham terorisme tersebut sebagai sebuah kebenaran.

 

Menko Polhukam Widodo AS dalam rapat kerja bersama Komisi I terkait terorisme di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/8) mengungkapkan,”Teror itu bisa dilakukan karena beberapa situasi. Bisa saja masalah keterbelakangan, kebodohan, depresi yang memungkinkan seseorang memiliki keyakinan seperti itu (terorisme).”

 

Lebih lanjut, Widodo AS menjelaskan bahwa bukan dakwah yang harus diawasi, melainkan upaya pencucian otak (brain wash) yang perlu mendapat pengawasan dan dilakukan upaya pencegahan.

 

“Kalau ada orang yang berhasil didoktrin jadi pelaku (bom bunuh diri), itu bukan dakwah. Itu terkait brain wash,” tukasnya.

 

Masalah terorisme menurutnya, bersumber pada ekstremitas dan radikalisme, sedangkan prihal pengawasan dakwah, itu menjadi kewenangan Departemen Agama, yang mana dakwah merupakan bagian dari syiar agama yang seharusnya dilakukan.

Sumber: Kristiani Pos

Utang Indonesia pada Umat Islam


Jumat, 28 Agustus 2009 pukul 01:12:00

Utang Indonesia pada Umat Islam  

Oleh Herry Nurdi
Penulis, Wartawan Islam

Perkembangan penyelesaian masalah terorisme di Indonesia, menuju arah yang sangat tidak kondusif bagi kaum Muslimin di negeri ini. Berbagai pernyataan dan statement yang dilontarkan oleh beberapa pihak, baik secara resmi atau selentingan, telah melahirkan dampak yang sangat serius bagi gerakan dakwah di negeri ini. Tentu saja perkembangan ini harus dikawal dalam koridor yang benar agar tak menimbulkan keresahan baru yang bernama kecurigaan komunal.

Bayangkan saja, jika seorang psikolog menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan rohis (Rohani Islam) yang ada di sekolah menengah umum adalah bahan baku dari tindak kekerasan. Ditambah lagi, dengan seorang yang mengaku pengamat, berkata dengan senyum di bibir bahwa pendanaan kegiatan terorisme juga berasal dari mobilisasi zakat, infak, dan sedekah. Semua ditayangkan di televisi dalam siaran  live yang tentu saja tanpa filter rasa keadilan bagi umat Islam.

Pada tahap yang lebih awal, pesantren telah menuai kecurigaan. Begitu juga, dengan kegiatan dakwah. Dan, hari ini kita saksikan, betapa aktivis dakwah berada dalam suasana terintimidasi. Jenggot, celana cingkrang, baju koko, cadar, dan dahi yang hitam menjadi atribut pelengkap yang mengantarkan kecurigaan. Dengan segala hormat pada semua pihak yang terlibat, Pemerintah Indonesia tidak boleh menjadi pemerintah yang kelak akan dicatat sebagai pemerintah yang menindas umat Islam.

Masih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan, sekadar mengingatkan sejarah yang mungkin terlupa. Negeri ini memiliki utang yang tak terbayar pada perjuangan yang telah diberikan umat Islam. Hanya untuk mengambil beberapa contoh, Pangeran Diponegoro, memakai simbol-simbol dalam memimpin Perang Jawa melawan penjajah Belanda. Dengan serban, baju putih panjang, dan yang paling penting, dengan ajaran Islam Pangeran Diponegoro memimpin perang yang dalam sejarah Belanda disebut-sebut sebagai perang, yang hampir menenggelamkan negeri penjajah itu dengan kebangkrutan.

Baca saja nama panjang dan gelar Pangeran Diponegoro. Sultan Abdulhamid Erucakra Sayidin Panatagama Khalifat Rasulullah Sayidin Panatagama. Dengan sadar, Pangeran Diponegoro mencantumkan nama Sultan Abdulhamid, yang saat itu menjadi Khalifah Turki Utsmani sebagai jaringan perjuangannya. Bahkan, pemilihan nama Sultan pada periode Sultan Hamengkubuwono I adalah simbol perlawanan secara halus pada kekuatan VOC, penjajah Belanda. (Soemarsaid Moertono, 1985; P Swantoro, 2002).

Tapi, hari ini, simbol yang mampu menggalang kekuatan perjuangan kemerdekaan itu dicurigai. Pencantuman hubungan internasional, dengan Mesir, Turki, Arab Saudi, disebut dengan transnasional yang juga diucapkan dengan nada penuh kecurigaan. Dulu, simbol-simbol itu berperan sangat besar memerdekakan negeri ini.

Begitu pula, dengan slogan dan pekik perjuangan, Islam dan kaum Muslimin menorehkan sejarah yang tak bisa dihapus dan harus diingat lagi ketika jihad disudutkan seperti saat sekarang. Bung Tomo, menggerakkan Arek-arek Suroboyo melawan agresi militer ulang yang dilakukan penjajah Belanda, dengan pembukaan kalimat  Bismillahirrahmanir rahim dan ditutup dengan  Allahu Akbar yang disandingkan dengan kata Merdeka.

Saoedara-saoedara ra’jat Soerabaja,
 Siaplah keadaan genting
. Tetapi saja peringatkan sekali lagi, djangan moelai menembak,
 Baroe kalaoe kita ditembak, maka kita akan ganti menjerang mereka itu.
 Kita toendjoekkan bahwa kita adalah benar-benar orang jang ingin merdeka.
 Dan oentoek kita, saoedara-saoedara lebih baik kita hantjur leboer daripada tidak merdeka.
 Sembojan kita tetap: Merdeka atau Mati.
 Dan kita jakin, saoedara-saoedara,
pada akhirnja pastilah kemenangan akan djatuh ke tangan kita
sebab Allah selaloe berada di pihak jang benar
 pertjajalah saoedara-saoedara,
 Toehan akan melindungi kita sekalian
 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka!

Maka sekali lagi, negara ini boleh menjadi negara yang anti terhadap pekikan  Allahu Akbar dan seruan-seruan dakwah yang mengajak menuju kebaikan dan kebenaran.

Ketika Republik Indonesia masih sangat belia, negara ini pernah menjadi Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar. Indonesia terpecah-pecah menjadi 17 negara bagian. Penjajah Belanda tidak akan ridha dan ringan hati melepaskan Indonesia sebagai negeri yang merdeka dan berdaulat. Andai saja Mohammad Natsir, tidak tampil dengan pidatonya yang kini dikenal dengan Mosi Integral Natsir, tentu seluruh pemimpin bangsa hari ini tidak akan bisa menyebut dengan bangga kalimat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebab, berdirinya RIS meminta konsekuensi besar. Terjadi rasionalisasi atas kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Perwira-perwira penjajah Belanda menjadi penasihat TNI. Pejuang dan tentara rakyat dirumahkan. Sebagai gantinya, Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL) diintegrasikan ke dalam tubuh TNI. Bagaimana mungkin negara ini akan kuat, jika di dalam tulang punggung yang menjaga kemerdekaannya, berdiri jenderal-jenderal penasihat dan unsur-unsur dari kalangan penjajah?

Dalam sidang RIS tahun 1950, Mohammad Natsir, seorang pemimpin dakwah di negeri ini, seorang dai, seorang ustaz, seorang ulama, tampil menyelamatkan Indonesia. Maka, dengan segala hormat, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia tidak boleh menjadi alat negara yang berperilaku sewenang-wenang pada umat Islam Indonesia.

Apalagi, ditambah sebuah fakta sejarah tentang seorang pejuang bernama Jenderal Soedirman. Seorang guru madrasah Muhammadiyah, yang memimpin gerilya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Soedirman adalah seorang guru agama. Mengisi ceramah dan mengajar mengaji keliling di wilayah-wilayah Cilacap dan Banyumas. Jabatannya di Muhammadiyah adalah wakil ketua Pemuda Muhammadiyah Karisidenan Banyumas.

Wilayah yang sama saat ini dicurigai polisi sebagai sebagai kawasan persembunyian buronan yang dicari. Maka sekali lagi, dengan segala hormat, polisi, aparat keamanan, bahkan masyarakat tidak boleh menaruh curiga pada ustaz, guru mengaji, apalagi ulama yang telah membuktikan diri menjaga negeri Allah bernama Indonesia yang semoga dilimpahi berkah.

Pasti tidak terlambat mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Kaum Muslimin tidak pernah menganggap perjuangan sebagai piutang yang harus dibayar. Tapi, umat Islam sangat yakin, negara ini adalah negara yang besar yang tak akan melupakan sumbangsih perjuangan umat Islam.  Wallahu a’lam .

(-)

TNI dan Penanganan Terorisme


TNI dan Penanganan Terorisme

Oleh: Ikrar Nusa Bhakti

 

Saat menerima brevet kehormatan sebagai anggota Baret Merah Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat (Kopassus), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, keterlibatan aktif TNI dalam perang melawan terorisme tidak akan mengganggu sistem demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Presiden SBY juga mengakui tidak paham jika ada yang berpendapat adanya kemunduran demokrasi jika TNI dilibatkan dalam upaya penanggulangan aksi-aksi terorisme. Bagi SBY, keterlibatan TNI adalah amanat UU.
 

Upaya TNI, khususnya Detasemen Penanggulangan Terorisme (Densus 81 Gultor), memang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 UU no 34/2004 tentang TNI. Pasal tersebut menyatakan TNI memiliki tugas operasi militer selain perang (OMSP) yang antara lain menanggulangi masalah terorisme. Namun, seperti juga berlaku bagi tugas operasi militer perang, ayat (3) dari pasal yang sama menyatakan dalam menjalankan tugasnya, TNI mendasari dirinya pada keputusan politik pemerintah.

 

Pertanyaan yang muncul kemudian ialah, apakah pernyataan Presiden SBY di Markas Besar Kopassus, Cijantung, pada 20 Agustus itu dapat dikatakan sebagai keputusan politik pemerintah? Selain itu, apakah keterlibatan aktif TNI dalam menangani terorisme merupakan tugas yang melekat secara permanen ataukah hanya dalam situasi darurat semata? Tambahan pula, terorisme macam apa yang dapat ditangani oleh TNI mengingat sifat dan bentuk aksi teror amatlah beragam. Kita juga tahu ada perbedaan mendasar antara TNI dan Polri dalam penanganan terorisme, polisi lebih mendekatinya dari sisi penegakan hukum, sementara TNI pada hakekatnya lebih mendekatinya dari sisi ‘To kill or to be killed.’

 

Elan baru penanganan terorisme ini menimbulkan polemik berkepanjangan di kalangan aktivis HAM dan Demokrasi serta di kalangan pengamat militer sendiri. Bagi para penggiat HAM dan Demokrasi, ada kekhawatiran keterlibatan langsung TNI ini akan mengembalikan Indonesia ke situasi masa Orba yang penuh dengan aroma “Politik Ketakutan” yang dilakukan negara dan dijalankan institusi intelijen negara dan Kopassus. Di sisi lain, penanganan terorisme memang menuntut keterlibatan berbagai pihak, termasuk TNI, untuk ikut serta dalam menganggulanginya.

 

Reaksi TNI, khususnya TNI-AD, terlebih lagi Kopassus untuk turut terlibat dalam menanggulangi terorisme, bukan hanya disebabkan tugas itu dijamin dalam UU semata, melainkan juga dalam sembilan tahun terakhir ini, sejak rentetan bom di Jakarta menjelang Natal 2000 dan Bom Bali 1, berbagai aksi teror bom tak kunjung usai dengan jeda waktu antara dua sampai 6 tahun. Hingga saat ini juga masih ada gembong teroris asal Malaysia, Noordin M Top, yang belum tertangkap. Teroris juga berkembang biak ke dalam sempalan baru yang merekrut anak muda yang mudah dipengaruhi aliran radikal.

 

Namun demikian, suatu yang harus diingat di sini ialah ada perbedaan mendasar dalam penanganan masalah terorisme di AS, Filipina, dan Indonesia. Seperti diutarakan Letjen TNI (Purn) Agus Wijoyo, Kompas (23/8/09) apa yang dilakukan tentara AS semuanya terjadi di luar wilayah AS. Kalau pun, tentara AS ikut aktif menangani terorisme di dalam negeri, seperti penjagaan di Bandara, semua atas dasar keputusan politik pemerintah dan berada di bawah kendali Homeland Security Department yang adalah institusi sipil. Keikutsertaan tentara Filipina dan AS di Filipina Selatan juga atas dasar keputusan politik pemerintah. Dalam kaitan itu, jika TNI akan dilibatkan, itu bukanlah sesuatu yang otomatis, melainkan juga atas dasar keputusan politik pemerintah.

 

Oleh karena itu, sejalan dengan UU yang berlaku, pemerintah, dalam hal ini presiden, wajib mengeluarkan keputusan politik yang disetujui DPR sebelum TNI benar-benar diterjunkan secara aktif dalam penanganan terorisme ini. Ini untuk menghindari reaksi negatif dari masyarakat mengenai pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Visi penanganan terorisme juga harus jelas. Australia misalnya, melibatkan berbagai institusi untuk menangani terorisme, dari institusi intelijen yang dikoordinasi Office of National Assessment (ONA), lembaga yang bernaung di dalam Departemen Perdana Menteri, Australian Defence Force, Australian Federal Police, sampai ke kalangan ilmuwan fisika, kimia dan ilmu-ilmu sosial. Karena sifat dan bentuknya yang beragam, institusi pemerintah lainnya seperti imigrasi, departemen kesehatan, departemen pertanian, bea cukai dan pemerintah negara bagian juga diikutsertakan menangani terorisme.

 

Akankah pemerintah mengeluarkan keputusan politik untuk melibatkan TNI dalam operasi penanggulangan terorisme? Hanya Presiden SBY yang dapat menjawabnya. Tanpa keputusan politik itu, silang pendapat mengenai hal ini akan terus muncul. TNI akan berada di persimpangan jalan, maju kena mundur kena. TNI sebagai alat pertahanan negara tidak memiliki fungsi diskresi untuk langsung terjun melakukan penegakan hukum yang terkait dengan penindakan atas aksi-aksi teror, kecuali jika pelibatan TNI tersebut diwadahi oleh payung hukum dan politik yang jelas.

 

Sumber: Celah (inilah.com) 24/08/2009

HATI-HATI DENGAN DAKWAH/KOTHBAH BERISI WARTA KEBENCIAN/ PROVOKASI


REPUBLIKA ONLINE
Sabtu, 22 Agustus 2009 pukul 01:01:00

Polisi Awasi Dakwah  

Selama bulan suci Ramadhan, polisi akan meningkatkan pengawasan keamanan di seluruh Tanah Air. Alasannya, karena terorisme masih menjadi momok paling menakutkan. Pengawasan itu termasuk memberikan perhatian terhadap kegiatan dakwah.

Selama Ramadhan ini akan banyak kegiatan dakwah yang dihadiri umat Islam dari segala penjuru. ”Seandainya dakwah berkait dengan provokasi, dengan melanggar hukum, pasti akan ditindak,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Nanan Sukarna, di Jakarta, Jumat (21/8).

Untuk itu, kata Nanan, polisi akan mengikuti dan menempel lebih terbuka kegiatan dakwah secara terus-menerus. Operasi seperti ini bertujuan mengantisipasi perekrutan teroris pada Ramadhan.

Polisi mengakui selain Noordin Top, masih ada empat tersangka yang diduga tersangkut bom Hotel JW Marriott dan Ritz-Charlton, pada 17 Juli lalu. Namun, mengaitkan terorisme dengan ajaran Islam adalah tindakan naif. Naif, karena Islam adalah agama yang penuh kedamaian. Untuk itu, perang melawan terorisme jangan sekali-kali dikaitkan dengan ajaran Islam.

Polisi juga tidak perlu berlebihan mengawasi dakwah Islam yang marak dilakukan pada Ramadhan. Sebab, dakwah justru dilakukan secara terbuka, semuanya bisa mendengarkan. Tidak ada yang disembunyikan.

Dalam kondisi seperti ini, polisi seharusnya mendorong ulama atau tokoh agama untuk memberikan dakwah yang menyejukkan. Misalnya, kembali menggelorakan dan mengingatkan bahwa bom bunuh diri yang dilakukan para teroris, bukan merupakan tindakan jihad.

Kita pun tahu Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah organisasi massa Islam, tegas menyatakan bom bunuh diri adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Kegiatan dakwah justru seharusnya menjadi ujung tombak yang harus ditopang aparat keamanan. Sebab, umat Islam dianjurkan untuk mendahulukan dakwah sebelum berjihad. Petugas polisi pun mesti memahami makna dakwah Islam. Bukan justru menangkap 17 anggota Jamaah Tabligh di Jawa Tengah, awal pekan ini.

Ke-17 orang warga negara Filipina itu sedang melakukan khuruj (perjalanan dakwah dari masjid ke masjid).

Jamaah ini mengedepankan dakwah dalam kegiatannya. Mereka tidak mengenal tindakan radikalisme seperti pengeboman atau bom bunuh diri. Kita juga menyayangkan penangkapan terhadap sepasang suami istri di Serang, Banten, pekan ini.

Kita tidak ingin penampilan seseorang yang berjenggot, mengenakan gamis atau berjubah, bersorban, serta celana menggantung, diartikan sealiran dengan teroris. Suatu kesimpulan yang keliru.

Tidak boleh ada stigmatisasi seperti itu. Termasuk kepada perempuan yang mengenakan jilbab panjang dan cadar. Penangkapan pelaku teror harus didasarkan atas data akurat dan sesuai prosedur. Begitu juga dengan pengawasan terhadap dakwah.

Kita mendukung pemberantasan terorisme, tapi perlu cara-cara yang baik dan bijaksana. Jangan sampai melanggar hak rakyat dan hak beragama seseorang. Sesungguhnya polisi bisa bekerja sama dengan melibatkan ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pemberantasan terorisme. Justru melalui dakwah-dakwah yang menyejukkan bisa memberikan pemahaman yang benar.

Umat Islam tentu masih trauma dengan tindakan represif aparat TNI dan Polri era Orde Baru. Saat itu pada dekade 1970-1980-an kegiatan dakwah harus mendapatkan izin dari aparat keamanan. Kita tidak ingin polisi mengulangi kesalahan yang sama.

(-)

SBY Kirim Salam ke Abu Bakar Ba’asyir


Kamis, 20/08/2009 17:44 WIB
SBY Kirim Salam ke Abu Bakar Ba’asyir
Luhur Hertanto – detikNews

Jakarta – Setelah sempat terlibat salah paham, DPP Majelis Dzikir SBY Nurussalam bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Mu’min, Ngruki, Solo. Sekaligus, majelis dzikir tersebut menyampaikan salam dari Presiden SBY kepada Ustad Abu Bakar Ba’asyir.

Pertemuan berlangsung tertutup siang hari ini, Kamis (20/8/2009). Rombongan pihak DPP Majelis Dzikir SBY Nurussalam dipimpin ketua umum mereka, H. Haris Thahir.

“Presiden SBY, yang juga pembina Majelis Dzikir juga mengirim salam untuk Ustad (Baasyir)”, kata Haris, dalam surat elektronik yang detikcom terima.

Di dalam surat elektronik itu dijelaskan maksud kunjungan untuk silaturahmi terkait datangnya bulan suci Ramadan. Pertemuan berlangsung akrab dan konstruktif serta ada kesepakatan membuka peluang dialog bila ada masalah di masa mendatang.

“Kedua belah pihak membuka pintu dialog intensif untuk mencari titik temu dari setiap permasalahan, jangan sampai umat Islam dipecah belah pihak-pihak tertentu,” ujar Haris.

Di dalam surat elektronik itu juga disebutkan bahwa Ustadz Ba’asyir mengingatkan agar Pemerintah RI agar bersikap tegas kepada Israel yang menurutnya masih menjajah bangsa Palestina. Dia mendesak Presiden SBY segera mencabut SK pembukaan Kantor Dagang Israel di Jakarta yang dikeluarkan Pemerintah RI pada 2001.

“Jangan justru membangun hubungan dagang atau dalam bentuk apa pun dengan Israel. Sebab, hal itu menyakiti hati umat Islam secara khusus dan masyarakat dunia pada umumnya,” kata Direktur Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Ustadz Wahyudin, mengenai tanggapan Ustadz Ba’asyir atas pertemuan silahturahmi DPP Majelis Dzikir SBY Nurussalam.

(lh/anw)
Sumber: Detik.com

Amrozi Cs Tidak Tergolong Mati Sahid


Amrozi Cs Tidak Tergolong Mati Sahid


Medan, (ANTARA News) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara berpendapat tiga terpidana mati kasus bom Bali I, Amrozi, Imam Samudera dan Ali Ghufron tidak tergolong mati sahid.

“Ketiga terpidana yang dieksekusi mati itu adalah orang yang menjalani hukuman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negeri ini,” kata Ketua MUI Sumut, H. Abdullah Syah menjawab ANTARA di Medan, Senin.

Abdullah mengemukakan hal itu ketika dimintakan komentar mengenai pendapat beberapa masyarakat yang menyebutkan bahwa ketiga terpidana itu adalah mati sahid.

Ketiga terrpidana mati kasus bom Bali I, yakni Amrozi, Imam Samudera dan Ali Ghufron dieksekusi mati di Nirbaya, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap Minggu dini hari (9/11) oleh regu tembak dari satuan Brimob Polri.

Abdullah Syah menambahkan, orang yang digolongkan mati sahid adalah yang melakukan jihad dengan cara melawan musuh, misalnya melawan orang kafir.

“Tidak seperti yang dilakukan ketiga terpidana itu, melakukan pengeboman di Bali pada tahun 2002 yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban jiwa orang yang tidak berdosa, juga banyak mengalami luka-luka,” kata Abdullah.

“Orang yang melakukan jihad itu tidak melakukan pengeboman, seperti terjadi di Bali yang merugikan masyarakat atau jatuhnya korban jiwa yang tidak berdosa,” katanya.

Dia mengharapkan, setelah pelaksanaan eksekusi mati terhadap pelaku bom Bali itu tidak ada lagi kasus teror bom di Indonesia.

Pelaksanaan eksekusi mati itu juga mengingatkan kepada masyarakat agar bertobat dan tidak mengikuti perbuatan salah dan melanggar hukum.

“Tentunya, setiap orang yang terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, akan dijatuhi hukum yang tegas, sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat,” katanya.

Menurut dia, di dalam ketentuan ajaran Islam, terdapat larangan seseorang melakukan tindakan kekerasan yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

“Dalam Islam diajarkan agar umat manusia selalu berbuat baik dan tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji,” kata Abdullah Syah yang juga Guru Besar IAIN Sumut.(*)

COPYRIGHT © 2008 ANTARA

Sumber: http://antara.co.id/arc/2008/11/11/amrozi-cs-tidak-tergolong-mati-sahid/