Polri dan Pemilu 2014 (Neta S Pane)


PEMILU 2014 sudah di depan mata. Amankah pelaksanaan peristiwa penting itu? Mampukah Polri mengamankan Pemilu 2014?
Meski sejauh ini tak ada tanda-tanda mencemaskan, kekhawatiran terhadap keamanan Pemilu 2014 tetap bergayut. Potensi ancaman keamanan di Indonesia sebenarnya sudah sejak empat tahun lalu. Ada dua potensi, yakni meningkatnya tren permusuhan masyarakat dengan polisi sebagai aparat penjaga keamanan dan kian berkembangnya konflik sosial dalam dinamika kehidupan masyarakat di sejumlah daerah.

Permusuhan masyarakat dengan polisi kian memprihatinkan. Tren pertama terlihat dari munculnya aksi perusakan dan pembakaran kantor polisi sejak 2010. Muncul pula pengeroyokan terhadap polisi pada 2011. Anggota Polri yang hendak menangkap bandar toto gelap bukannya dibantu masyarakat, malah dikeroyok hingga tewas.

Terakhir, pada 2013, berkembang tren penembakan terhadap anggota polisi. Tragisnya tak satu pun pelaku penembakan itu bisa ditangkap Polri. Para polisi korban penembakan misterius itu seperti dibiarkan oleh institusinya mati konyol. Dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa diharapkan dari polisi untuk menjaga keamanan masyarakat? Menjaga keamanan diri dan kantornya saja tak mampu. Fakta inilah yang kerap membuat masyarakat cemas. Krisis kepercayaan terhadap polisi kian menyeruak.

Kondisi ini kian mencemaskan tatkala masyarakat di hadapkan pada tahun politik 2014. Dua kasus penembakan terhadap kader partai di Aceh tak kunjung terungkap oleh polisi. Begitu juga teror terhadap kader partai di Sulsel yang terbiarkan. Wajar jika berbagai kalangan, termasuk intelijen di luar Polri, bertanya: mampukah Polri menjaga keamanan Pileg dan Pilpres 2014?

Memanasnya suhu politik terasa sejak 2013. Dari 33 provinsi di Indonesia, 27 provinsi dilanda konflik sosial. Di tahun politik 2014, potensi konflik sosial ini perlu serius dicermati karena konflik sosial pada 2013 naik 23,7 persen dibandingkan dengan pada 2012. Di sepanjang 2013 terjadi 153 konflik sosial di Indonesia berupa tawuran, bentrokan massa, dan kerusuhan akibat pilkada. Sebanyak 203 orang tewas, 361 orang luka, 483 rumah dirusak, dan 173 bangunan lain dibakar.

Pada 2012, 154 orang tewas dan 217 orang luka akibat konflik sosial. Dari jumlah itu, 1 anggota TNI dan 2 anggota Brimob tewas, 6 anggota TNI dan 6 polisi luka. Maraknya penembakan misterius juga satu indikator potensi ancaman pada 2014. Pada 2013, ada 52 kasus penembakan misterius. Januari-Februari 2014 ada 12 kasus penembakan. Sasaran penembakan bukan hanya warga dan fasilitas publik, melainkan juga polisi dan fasilitas partai politik.

Aksi teror bom molotov marak pula di Sleman, DI Yogyakarta. Dari 15 Desember 2013 hingga Februari 2014 sudah enam kasus. Terakhir, pada 24 Februari 2014, rumah wartawan Radar Jogja di Jalan Raya Magelang dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Kasus ini dibiarkan Polda DIY tanpa ada upaya menghentikan dan menangkap pelakunya. Jika kasus ini meluas, situasi kamtibmas pada tahun politik 2014 bisa terganggu.

Polri kedodoran
Berbagai upaya sudah dilakukan Polri untuk mengamankan Pemilu dan Pilpres 2014. Di Jakarta, misalnya, Polri sudah melakukan berbagai simulasi untuk pengamanan tahun politik 2014. Dari kesiapan Polri selama ini, Indonesia Police Watch menilai Polri masih akan kedodoran mengamankan tahun 2014.

Ada dua indikasi. Pertama, anggota Polri sebanyak 400.000 orang, sementara TPS 520.000. Kedua, jajaran kepolisian di daerah belum sungguh-sungguh mempersiapkan sistem pengamanan tahun 2014. Di Sleman, misalnya, kasus bom molotov dibiarkan. Begitu juga di Jakarta, kasus penembakan terhadap polisi seakan-akan terlupakan. Secara psikologis, hal ini akan meruntuhkan semangat jajaran bawah kepolisian untuk bekerja maksimal. Mereka akan merasa terbiarkan oleh institusi dan kematiannya dalam menjaga keamanan seakan sia-sia.

Polri perlu benar-benar melakukan konsolidasi. Kasus-kasus kecil harus cepat ditangani dan dituntaskan. Polri jangan membi- arkan ”telur menetas jadi naga”. Polri jangan bertindak sebagai pemadam kebakaran, bertindak setelah kobaran api membesar. Deteksi dini sesuatu yang mutlak sehingga peningkatan kinerja intelijen dan Babinkamtibmas tak bisa ditawar-tawar lagi.

Dialog dengan tokoh masyarakat di daerah potensi konflik harus intensif dan simultan. Pihak yang melakukan teror penembakan di Aceh dan Jakarta serta teror bom molotov di Sleman harus segera ditangkap dan diusut Polri. Mabes Polri jangan ragu-ragu mencopot kapolda dan kapolres yang tak becus dan ragu- ragu bertindak. Apa pun risikonya, menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Pemilu dan Pilpres 2014 adalah harga mati.

Pemilu bersih
Bicara pemilu bersih tak hanya bicara kecurangan atau netralitas Polri di Pemilu dan Pilpres 2014. Pemilu bersih tak terlepas dari keberadaan aparat keamanan, dalam hal ini Polri sebagai institusi yang diamanatkan UUD 1945 untuk menjaga keamanan bagi segenap Bangsa Indonesia.

Di Pemilu 2004, netralitas Polri sempat terganggu. Sejumlah elite Polri terjebak dalam aksi dukung-mendukung terhadap salah satu kontestan pemilu, baik secara terbuka maupun tertutup. Di beberapa kantor polisi ditemukan kaus salah satu partai politik. Sikap tidak netral ini sempat disoroti banyak pihak waktu itu.

Situasi Pemilu 2014 sudah berubah dibandingkan dengan 10 tahun lalu. Kini tak ada euforia, tak ada suasana sentimentil, dan tak ada alasan bagi elite tertentu di Polri melakukan balas budi politik atau mendukung dan berpihak pada partai politik tertentu. Situasi politik saat ini menuntut netralitas dan kinerja profesionalisme Polri secara konsisten dan utuh.

Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005407857

Bocoran Wikileaks: FPI Itu “Attack Dog’ Polri


Wikileaks kembali membocorkan sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat yang terkait dengan Indonesia. Kali ini dalam dokumen terbarunya, Wikilekas memaparkan mengenai hubungan antara polisi dengan ormas Front Pembela Islam (FPI).

Bocoran rahasia yang diungkapkan Wikileaks itu menyebutkan bahwa sejak lama polisi di Indonesia telah memanfaatkan FPI sebagai ‘attack dog’ mereka, untuk berbagai kepentingan.

Walaupun sebenarnya bocoran itu bukanlah hal yang baru, namun dalam informasi yang diungkapkan Wikileaks itu dipaparkan sejumlah informasi detail mengenai hubungan antara polisi dan FPI.

Salah satu informasi rahasia yang diungkapkan Wikileaks menyebutkan bahwa seorang pejabat senior di Badan Intelijen Negara (BIN), Yaya Asagaf, memiliki “kedekatan yang cukup” dengan sejumlah tokoh di FPI.

Karena itulah ia kemudian bisa memberi peringatakan kepada pejabat Kedubes AS di Jakarta, bahwa Kedubes AS akan diserang oleh FPI pada 19 Februari 2006 silam, lantaran pemuatan kartun Nabi Muhammad di sebuah media di AS. (Tribunnews.com)

Menag: Tak Salah Gelar Sajadah


Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali, menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan konsep “Gelar Sajadah” dalam rangka pembinaan Jamaah Ahmadiyah.

Bahkan, semangat tersebut dapat diterapkan sebagai gerakan moral untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Allah SWT, katanya saat menghadiri Pertemuan Pimpinan Pondok Pesantren dan Organisasi Massa Islam tingkat Jawa Barat di Jatinagor. Kabupaten Sumedang, Kamis.

“Tak ada yang salah dengan konsep gelar sajadah. Itu positif dan harus digelar di rumah-rumah, instansi, mesjid, mushala dan juga di mana saja dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaaan kepada Allah SWT,” katanya.

Menurut dia, konsep gelar sajadah seharusnya terus dikembangkan oleh masyarakat, karena meningkatkan ibadah yang dikiaskan dengan gelar sajadah akan membuat ketenteraman dan kesejahteraan umat bisa tercipta. Terkait tudingan adanya Operasi Gelar Sajadah yang dialamatkan kepada jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Jawa Barat dalam proses penanganan kasus Jamaah Ahmadiyah, Suryadharma menilai, hal itu sama sekali bukan sebuah operasi militer atau kepolisian, melaikan sebuah konsep moral.

“Saya sudah tanya Polri dan TNI, tidak ada operasi itu. Jadi, itu sebuah tudingan dan fitnah besar. Sebaliknya, kami apresiasi dukungan TNI/Polri dalam penyelesaian Jamaah Ahmadiyah sudah benar dan tepat,” katanya.

Ia menyebutkan, apa yang dilakukan TNI/Polri sudah sesuai dengan porsinya. Kedua institusi itu wajib dan harus mengawal kebijakan pemerintah, dan keduanya tidak bisa dipisahkan dalam penyelesaian masalah-masalah di masyarakat.

“Bila TNI dan Polri tidak menyelesaikan masalah, maka masyarakat sendiri yang bertindak, dan itu kemungkinan besar akan terjadi anarki. Lha TNI/Polri lagi yang akan disalahkan,” katanya.

Suryadharma juga meminta, agar masyarakat untuk lebih meningkatkan dakwah Islamiyah dalam rangka untuk mencegah masuknya ajaran sesat,  yang tidak lepas dari adanya celah di saat tingginya kebutuhan umat terhadap dakwah dan penerangan.

Namun, ia menilai, melalui peningkatan intensitas dan kualitas dakwah, menurut Menag masuknya ajaran sesat itu bisa dicegah secara preventif.

“Saya minta tidak ada pemutarbalikan opini seolah-olah ada operasi Gelar Sajadah, karena itu tidak benar. Namun, saya setuju bila semangat moral gelar sajadah itu digulirkan di masyarakat untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan,” kata Suryadhama, yang Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Terkait Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 12/2011 tentang pelarangan aktivitas Jamaah Ahmadiyah, ia menyatakan, sebagai langkah yang tepat. “Saya apresiasi Jabar yang mengeluarkan Pergub pelarangan aktivitas Jamaah Ahmadiyah. Itu sudah tepat dan ada landasan hukumnya, sesuai dengan SKB tiga menteri. Pergub itu sudah benar,” katanya.

Ia pun mengakui, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang menjaga kerukunan beragama sudah tegas, namun pengawasannya yang masih kurang implementasinya. Pergub Jabar tentang penghentian aktivitas Ahmadiyah di Jabar, menurut dia, merupakan salah satu implementasi pengawasan dari SKB tiga menteri. Pertemuan Pimpinan Pondok Pesantren dan Ormas Islam tingkat Jabar itu juga dihadiri oleh Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Moeldoko, Kapolda Irjen Pol Suparni Parto, perwakilan Kejati dan DPRD Jabar.
(Antaranews.com)