Ajakan Dialog antara KWI,PGI dan Pemerintah atasi Masalah Papua


Dokumen Pormadi

Pembukaan Sidang Tahunan KWI: dari ke kanan, Pendeta Gomar Gultom (Sekretaris Umum PGI), Mgr. J. Pujasumarta (Sekjen KWI), Mgr. MD. Situmorang, OFMCap (Ketua KWI) dan Semara Duran Antonius (Dirjen Bimas Katolik)

Pendekatan hati  dalam menyelesaikan masalah Papua, sebagaimana ditegaskan Presiden RI pada pidatonya beberapa waktu lalu belum sepenuhnya terlaksana. Pendekatan keamanan masih lebih dominan terasa.

Demikian salah satu benang merah sambutan Pendeta Gomar Gultom, mewakili Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) pada Sidang Tahunan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jalan Cut Meutia Jakarta (7/11).

Karena itu, lanjutnya, PGI, KWI  bersama Pemerintah perlu melakukan dialog bersama dalam mencari solusi masalah masyarakat Papua, yang mendesak harus diselesaikan.

Selain masalah Papua, masih ada masalah penting lain untuk didialogkan bersama, yaitu masalah Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama yang diwacakana Pemerintah untuk dibahas di parlemen.

Menurutnya, kerukunan umat beragama tidak perlu diatur dalam bentuk undang-undang, karena masalah kerukunan merupakan pengalaman eksistensial manusia untuk hidup rukun. Yang dibutuhkan sekarang adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan beragama.

Lebih lanjut, Gomar Gultom berharap ada dialog dan kerjasama antara KWI, PGI dan Pemerintah dalam mencari solusi persoalan Papua dan Kerukunan Umat Beragama.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua KWI, Mgr. Martinus D Situmorang OFMCap.  Ia berharap agar PGI dan KWI kerja bersama secara lebih mendalam, intensif dan operasional untuk menanggapi permasalahan aktual bangsa dan mencari solusi sehingga membawa buah dan rahmat berlimpah bagi kesejahteraan bangsa.

Warga Keberatan Iringan Jemaat HKBP


Warga Keberatan Iringan Jemaat HKBP

Warga berharap jemaat HKBP datang langsung ke tempat ibadah yang diizinkan pemerintah.

(14/9/2010) Kongres Umat Islam Bekasi, siap membantu kepolisian untuk menyelesaikan persoalan antara warga dengan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah, Kota Bekasi.

“Ormas Islam Bekasi siap bantu polisi mencari pelakunya,” ujar Sekretaris Kongres Umat Islam Bekasi, Shalih Mangara, Selasa 14 September 2010.

Menurutnya, konflik mulai terjadi setelah ada penyegelan Gereja Hurian Kristen Batak Protestan (HKBP) oleh Pemerintah Kota Bekasi, pada 21 Juni 2010 lalu.

Sejak itu, Jemaat memindahkan kegiatan keagamaan di kawasan Kampung Ciketing Asem, Mustika Jaya, Bekasi. Sebelum melakukan ibadah, jemaat HKBP biasanya berkumpul di rumah salah seorang jemaat di Jalan Puyuh Raya 14, Perumahan Pondok Timur, Bekasi.

“Jemaat HKBP juga harus tetap tenang dan instropeksi atas kejadian ini,” ujar Shalih, Selasa 14 September 2010.

Karena menurut sejumlah warga, perjalanan jemaat dari rumah di Jalan Puyuh menuju Kampung Ciketing, yang dilakukan dengan berjalan kaki sejauh 3 kilometer melewati rumah warga dianggap mengganggu. Aksi jalan kaki itu sebagai protes atas penyegelan gereja yang berlangsung setiap akan beribadah.

Sejak lama warga berharap jemaat HKBP datang langsung ke tempat ibadah yang diizinkan pemerintah, tanpa harus melakukan aksi jalan kaki.

Sementara itu, pasca penyerangan yang berujung dengan penusukan, kondisi di rumah yang selalu dijadikan tempat berkumpul jemaat HKBP di Jalan Puyuh Raya, terlihat sepi.

Selain tidak terlihat ada penghuninya, pasca kejadian itu, pintu di rumah itu dalam keadaan terkunci dan digembok mulai dari pagar hingga pintu masuk.

Sebelumnya, Kepala Humas Polda Meto Jaya, Komisaris Besar Boy Rafli Amar yakin pihaknya akan segera menangkap pelaku penusukan tersebut.

Dari hasil pemeriksaan 10 saksi, penyidik telah mengantongi identitas pelakunya. Tapi apakah pelaku merupakan anggota ormas, Boy Rafli enggan menjawab. (vivanews)


Gerakan Peduli Pluralisme Mengecam Hari Pembakaran Al Qur’an


Dialog Terbuka Gerakan Peduli Pluralisme Mengecam Hari Pembakaran Al Qur’an Sedunia

(Jakarta 1/9/2010)Rabu, 1 September 2010, Gerakan Peduli Pluralisme menyelenggarakan pertemuan antara KWI, PGI dan FPI serta tokoh-tokoh dari berbagai agama di Kantor KWI Jl. Cikini 2 No. 10 Jakarta untuk menyatakan sikap terhadap rencana Hari Pembakaran Al Quran Sedunia, pada tanggal 11 September 2010. Pada pertemuan tersebut Mgr. Mandagi, selaku Ketua Komisi HAK KWI menyatakan sikap dengan membacakan Ucapan KWI pada awal bulan Ramadhan, 1431 H./ 11 Agustus 2010 AD. Dinyatakan dalam ucapan tersebut, “Sungguh terluka rasa keagamaan kami mendengar rencana kelompok yang menamakan diri “Dove World Outreach Center” yang berniat melecehkan dan merusak simbol keagamaan yang sangat dihormati dalam agama Islam. Kami mengecam keras rencana itu dan tindakan-tindakan serupa, yang dilakukan di mana pun oleh pihak mana pun.” (Jakarta, 11 Agustus 2010)

Kecaman serupa juga dinyatakan oleh PGI, yang disampaikan oleh Pendeta Yewangoe, selaku Ketua Umum PGI, dengan mengutip surat PGI yang ditujukan kepada Presiden USA, Mr. Barack H. Obama, “We are all quite aware that Mr. President is someone who is very tolerant and of wide insight. We also know that you are of the leaders of the world peace. We very much welcome the approach you are doing in America’s relationships with the Muslim world and the Middle East. Therefore, through this letter we seek your kind attention that you, Mr. President, with all the power on your hand, presumably to be able to block or to cancel the action plan of the Qur’an burning. Moreover, we strongly expect that you, Mr. President, can call for peace to all US citizens in order to maintain good relations with the Muslims and for the sake of world peace.” Surat serupa ditujukan kepada Sekretaris Jenderal National Council of Churches USA.

Menanggapi pernyataan KWI dan PGI tersebut Habib Rizieq, Ketua Umum FPI, menyampaikan terimakasih sedalam-dalam, dan menyatakan sikap FPI terhadap rencana tersebut.

Tentu kita tetap berdoa, agar tidak ada hal buruk menimpa umat manusia di dunia ini akibat perbuatan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab tersebut.

Salam, doa ‘n Berkat Tuhan,
+ Johannes Pujasumarta
Member of PCID

(Mirifica)

Pemimpin Gereja dan FPI Meningkatkan Dialog


(Sumber Kompas Cetak, Kamis, 2 September 2010 )

Jakarta, Kompas – Umat Kristiani dan umat Muslim perlu terus-menerus meningkatkan dialog dan kualitas kerukunan hidup beragama. Melalui dialog yang dibangun dan tertata, seluruh persoalan yang muncul dalam hubungan antarumat beragama dapat dimusyawarahkan dan diselesaikan dengan baik.

Hal itu terungkap dalam pertemuan pimpinan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dan Front Pembela Islam (FPI) di gedung KWI, Cikini, Jakarta, Rabu (1/9).

Dalam pertemuan itu hadir, antara lain, Sekretaris Jenderal KWI Mgr Pujasumarta Pr, Ketua Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan (HAK) KWI Mgr PC Mandagi MSC, rohaniwan Franz Magnis-Suseno SJ, Sekretaris Eksekutif Komisi HAK KWI Romo Benny Susetyo Pr, Ketua Umum PGI AA Yewangoe, Wakil Sekretaris Umum PGI Lie Makisanti, Ketua Umum FPI Al-Habib Muhammad Rizieq Syihab, dan Sekretaris Jenderal FPI Ahmad Sabri Lubis.

Menurut Habib Rizieq, melalui dialog, semua masalah di negeri ini dapat diselesaikan dengan cara-cara yang mengedepankan kesantunan, keramahan dan sesuai dengan budaya Indonesia, serta kekeluargaan.

Dengan demikian, Habib Rizieq berharap, ke depan, di Indonesia, tidak ada lagi kekerasan yang berlatar belakang agama, seperti di Ambon atau di Poso.

Benny Susetyo menambahkan, gereja Katolik terbuka berdialog dengan agama atau kelompok mana pun. Lewat dialog, kerukunan antarumat beragama dapat semakin ditingkatkan.

Terkait dengan rencana perbuatan tidak terpuji yang dilakukan sekelompok orang di Amerika Serikat (AS) terhadap agama Islam, Habib Rizieq mengimbau umat Muslim, termasuk umat non-Muslim, tidak terprovokasi.

Franz Magnis-Suseno menambahkan, rencana perbuatan tidak terpuji sekelompok orang di AS merupakan kelompok kecil yang picik. Motivasi kelompok itu juga tidak jelas apakah ingin memprovokasi umat Islam atau gereja-gereja yang dianggap lembek. (FER)

Waspadai Rencana Sweeping Gereja-gereja di Tangerang, Bekasi, dan Depok


Mudah-mudahan ini ini tidak benar akan terjadi.

Dari Milis GMKI :
Monitor terus Metro TV Radio Elshinta-Sonora ada pergerakan Massa Ormas FPI-Mujahidin utk mengrusak gereja2 mulai dr pinggiran Tangerang,Depok, Bekasi.Ada rencana mau bergerak Sweeping ke gereja2 yg ada di Mal,Hotel.dgn alasan tdk ada izin Pemda,Polri. Rapatkan barisan seluruh Umat Kristen,Keturunan ,Kt hrs berani lawan jgn sampai peristiwa ’98 terulang kembali.Amin ini kirim ke anak2 Tuhan aja biar bw dlm doa

Presiden Diminta Tangani Kasus Kekerasan Bernuansa Agama


Jakarta (ANTARA) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta menangani kasus kekerasan bernuansa agama, sehubungan terjadi kerusuhan massa di Bekasi Minggu (8/8) terkait penolakan warga terhadap adanya keberadaan rumah ibadah yang belum dilengkapi izin.

“Sebab tugas melindungi seluruh umat beragama saat mereka beribadah adalah tugas pemerintah,” kata Sekjen ICIS KH Hasyim Muzadi, di bersama tokoh lintas agama di Bekasi, Selasa.

Selain Hasyim, tokoh lintas agama yang turut hadir antara lain Ketua Umum PGI Pdt Andreas A Yewangoe, Ketua KWI Mgr Mandagi, dan Ketua PGLII Pdt Nus Reimus.

Pada kesempatan itu tokoh lintas agama berjanji akan berkirim surat kepada Presiden agar memberikan perhatian terhadap kasus tersebut.

Hasyim menyatakan prihatin dengan kasus kekerasan bernuansa agama yang belakangan ini masih terjadi di Indonesia.

Pada bagian lain mantan Ketua Umum PBNU itu meminta semua pihak menempatkan masalah jemaat HKBP pada posisi yang proposional.

Menurutnya, ada perbedaan antara masalah orang yang sedang melaksanakan peribadatan dengan masalah administrasi perizinan mendirikan rumah ibadah.

“Kebaktian adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan masalah administrasi mendirikan rumah ibadah adalah masalah dunia, bukan hubungan transendental,” katanya.

Soal perizinan, lanjutnya, adalah persoalan antara pihak yang mengajukan perizinan dengan pihak yang berwenang menerbitkan perizinan.

“Dalam hal ini pemerintah wajib melindungi agar pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan perizinan rumah ibadah tersebut tidak ikut campur pada prosesnya,” katanya.

Hasyim mengaku sering menemukan kasus perizinan rumah ibadah terkatung-katung disebabkan ikut campurnya pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan, bahkan mengatur dan menentukan proses perizinan itu.

“Sehingga masalahnya menjadi ruwet dan banyak juga yang akhirnya memunculkan konflik kekerasan yang mengatasnamakan agama, seperti yang terjadi di Kampung Ciketing Asem Mustikajaya ini,” katanya.

Data dari FKUB Kota Bekasi, kini ada ratusan rumah dan rumah toko yang dialihfungsikan menjadi gereja dan berpotensi menimbulkan resistensi dari warga meski ditempat tersebut sudah ada tempat peribadatan

Sumber: Antaranews.com

Pemerintah Belum Tegas Ciptakan Kerukunan Umat Beragama


kemenag.go.igJudul Asli:
KEBEBASAN BERAGAMA
Pemerintah Harus Tegas Ciptakan Kerukunan

Jakarta, Kompas – Negara dinilai membiarkan kebebasan beragama dan beribadah terancam. Hal itu terlihat dari peningkatan kasus ancaman dan kekerasan terhadap kebebasan beragama dan beribadah serta ketidakkonsistenan pemerintah daerah menjaga kerukunan hidup beragama. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mengambil langkah tegas untuk menciptakan kerukunan beragama dan beribadah.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Badan Pengurus Institute for Democracy and Peace (Setara) Bonar Tigor Naipospos dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (26/7). Bonar didampingi, antara lain, oleh Sekretaris Dewan Nasional Setara Benny Susetyo dan praktisi hukum Saor Siagian.

”Pemerintah pusat seakan-akan berdiam diri dan tidak memberikan reaksi apa pun terhadap kasus-kasus ancaman terhadap kebebasan beragama dan beribadah yang terus terulang,” kata Bonar. Ia menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih reaktif terhadap kasus video porno daripada kasus-kasus ancaman terhadap kebebasan beragama.

Dalam catatan Setara, lanjut Bonar, terjadi peningkatan kasus ancaman dan kekerasan terhadap kebebasan beragama. ”Tahun 2008, ada 17 kasus. Tahun 2009, ada 18 kasus. Tahun 2010, pada periode Juni-Juli, tercatat 28 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama,” katanya.

Benny menilai, ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat merupakan ketentuan normatif yang perlu dijadikan pegangan bersama.

Akan tetapi, lanjut Benny, pemerintah daerah tidak pernah secara konsisten dan terkesan menutup mata untuk menerapkan ketentuan peraturan itu. ”Pemerintah daerah tidak tegas mengimplementasikan peraturan bersama itu,” katanya. (FER)

(Kompas, 27 Juli 2010)