PKS Ambisi Besar Tenaga Kurang


PKS Ambisi Besar Tenaga Kurang

LAPORAN KORESPONDEN ABOEPRIJADI SANTOSO

14-11-2008

 

PKS, Partai Keadilan Sejahtera, seperti orang bingung. Di tengah dua partai besar, dia tak mau terikat Golkar, tapi tak cocok dengan PDI-P. Dia naik daun sejak reformasi, tapi kini menganggap Soeharto “guru bangsa” dan “pahlawan”. Tokoh-tokoh partai Islam ini tak segan segan berempati dengan Amrozi, dan dengan kelompok militan seperti FPI. Mereka beraspirasi membersihkan Islam di Indonesia dari nilai-nilai abangan. Di tengah mayoritas Islam yang moderat, PKS mengejar target 20 % dalam pemilu 2009 agar dapat memegang kendali negara pada 2014. Namun, kalangan internal PKS pun meragukan prospek itu.

 

Mashadi-PKS-200jpg.jpg
 Mashadi, salah satu pendiri PKS
      (foto: Aboeprijadi Santoso)

 

Baru beberapa bulan lalu, PKS yang merupakan partai dakwah, mengaku menjadi partai terbuka. Sekarang, partai yang ikut mendukung pemerintah ini, menjauhi Golkar, menolak mendukung SBY-JK untuk pilpres 2009, dan membuka diri bagi PDI-P. Bahkan partai yang populer semasa reformasi, pekan ini tampil dengan iklan yang memasang Soeharto sebagai “pahlawan” dan “guru bangsa”. Ada apa dengan PKS?

Undang-Undang Pilpres memang hanya menguntungkan partai-partai besar yang dapat meraih 20 % kursi DPR atau 25% suara elektorat seperti Partai Golkar dan PDI-P, dan memaksa partai-partai menengah seperti PKS, untuk berkoalisi dengan mereka. Sejak SBY-JK mengisyaratkan maju bersama kembali, maka peluang PKS meraih kursi RI-2 hanyalah dengan PDI-P. Koalisi partai-partai menengah dan kecil, diduga bakal sulit untuk mengusung jagonya sebagai capres atau cawapres sekali pun melalui Poros Tengah yang kembali diajukan oleh Amien Rais.

Walhasil, terutama bagi PKS yang berada di peringkat empat atau lima, tak ada jalan lain kecuali memacu dukungan dari mana saja. Partai yang tidak memiliki cikal bakal sendiri ini, sekarang mengusung tokoh-tokoh historis dan panutan, seperti KH Hasyim Anshari dari Nahdlatul Ulama dan KH Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah serta, seperti Golkar, juga mempahlawankan Soeharto.

Kelemahan strategis
Namun, di balik semua itu, PKS, partai yang terpuji berdisiplin dalam pemilu 2004, kini merosot. Untuk menjaga kesatuan internal, PKS bahkan mengajukan delapan nama pimpinannya menjadi kandidat capres. Citranya yang bersih godaan korupsi mulai pudar. PKS diduga juga tak akan mampu meraih target 20%. Demikian menurut salah satu pendiri PKS, Mashadi: 

“Kami belum sukses, karena kami tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan negara, terutama menyangkut hal-hal yang strategis politik dan ekonomi. Inilah kunci persoalan yang ada sekarang ini. Jumlah kader kami juga sangat terbatas. Sekarang seluruh Indonesia kurang dari 200 ribu.” 

Bagi partai yang berambisi memimpin negara, semua ini merupakan kelemahan strategis. 

Mashadi: “Dalam munas memang PKS menargetkan 20 persen, pemilu 2009 nanti. Saya agak ragu ya. Jadi sangat tidak realistis kalau misalnya tahun 2014 atau 2015 sudah akan terjadi perubahan sangat drastis, saya kira tidak. Tapi kami memulai dari suatu yang fundamental. “

Ambisi besar
Betapa pun, PKS, partai yang citranya Islam garis keras ini, tetap merupakan satu-satunya partai kader dewasa ini. Dan satu-satunya partai yang tidak sulit mengajukan caleg tanpa harus mengimpor artis, aktivis dan wartawan. Mereka menggemblèng anggota-anggotanya jadi kader masuk masyarakat lewat pendidikan, masjid-masjid dan kegiatan sosial serta berupaya menguasai birokrasi negara.

Soalnya, ambisinya pun besar, yakni memperbarui Islam Indonesia. PKS bertolak dari temuan antropolog Amerika Clifford Geertz di tahun 1950an bahwa Islam di Indonesia masih terlampau dipengaruhi nilai-nilai abangan. 

Mashadi: “Dan itu terbukti Masyumi dan NU itu tidak mencapai suara mayoritas ketika pemilu 1955. Dan sesudah masa Soeharto juga begitu. Memang tidak ada partai yang secara sungguh-sungguh dan serius memperjuangkan prinsip-prinsip dan membuat platform yang jelas berdasar pada nilai-nilai Islam dan PKS sendiri adanya isyu keterbukaan bagian dari elemen dalam partai yang mereka memang tidak sabar untuk mengejar kekuasaan itu sendiri. Jadi harus terbuka, harus koalisi dengan apa saja, tidak lagi akan sekat ideologis dan lain sebagainya.” 

Prinsip
Menurut Mashadi yang dari kelompok dakwah, PKS tidak bercita-cita melaksanakan hukum Syariah, melainkan suatu masyarakat sipil yang beretika dan bermoral Islam.

Mashadi: “Masyarakat yang egaliter berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.”

Aboeprijadi Santoso [AS]: “Masyumi lebih jelas, dengan syariah Islam sebagai dasar negara, kan? Negara Islam.”

Mashadi: “Kami tidak langsung pada keinginan untuk mendirikan negara Islam, tetapi kami ingin lebih bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan pokok bangsa Indonesia ini.

AS: “Tidak langsung itu apa maksudnya, Pak?”

Mashadi: “Ya kami lebih menekankan bagaimana Islam sebagai sebuah etik itu menjadi prinsip hidup semua orang yang terlibat di dalam pengelolaan negara harus tahu mana yang dilarang dan mana yang tidak oleh agama.” Demikian Mashadi, salah satu pendiri PKS.

 

Sumber: Milis Pantau

Seruan Bersama PGI-KWI Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu 2009


Seruan Bersama PGI-KWI Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu 2009

Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus,

1.    Kita patut menaikkan syukur ke hadirat Allah dalam Yesus Kristus, sebab atas anugerah-Nya bangsa dan negara kita dapat mengukir karya di tengah sejarah, khususnya dalam upaya untuk bangkit kembali serta membebaskan diri dari berbagai krisis yang mendera sejak beberapa tahun terakhir ini. Anugerah, penyertaan dan bimbingan Tuhan bagi perjalanan sejarah negeri ini, sebagaimana yang terus-menerus dimohonkan melalui doa-doa syafaat kita sebagai Gereja, adalah modal utama dan landasan yang amat kokoh bagi bangsa dan negara kita untuk berjuang lebih gigih dalam mencapai cita-cita proklamasi. Sejalan dengan itu Pemerintah dan seluruh komponen bangsa harus berupaya dengan lebih setia dan bersungguh-sungguh agar keinginan luhur bangsa sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sejahtera dan damai, dapat diwujudkan.

Pemilihan Umum (Pemilu), baik untuk memilih anggota-anggota legislatif, maupun memilih Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada bulan April dan Juli 2009. Persiapan-persiapan pelaksanaannya telah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu melalui proses penyusunan perangkat perundang-undangan, pendaftaran dan verifikasi partai-partai politik calon peserta Pemilu, serta pencalonan bakal anggota-anggota legislatif dan berbagai persiapan lainnya.

Undang-undang Pemilu kali ini mensyaratkan beberapa hal baru dan mendasar yang sangat perlu dipahami oleh seluruh anggota masyarakat. Untuk mengawal proses Pemilu yang penahapannya sangat panjang dan mengandung beberapa ketentuan baru, kami mengajak seluruh umat kristiani untuk mempelajari aturan perundang-undangan itu dengan cermat dan cerdas agar keterlibatan dalam Pemilu sungguh-sungguh menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan memiliki tanggungjawab terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia bahkan mampu melahirkan pemimpin yang benar-benar memiliki wibawa karena didukung sepenuhnya oleh rakyat.

Mengingat pentingnya peristiwa nasional ini, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH-PGI) dan Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (Presidium KWI) menyampaikan Seruan Bersama bagi umat kristiani baik yang ada di Tanah Air maupun yang berdomisili di luar negeri.

2.    Kami memahami bahwa pelayanan Gereja pertama-tama adalah sebagai tanda kasih Allah bagi umat manusia. Politik adalah salah satu bidang pelayanan yang seharusnya juga ditujukan bagi perwujudan kasih Allah itu. Kasih Allah itu kian nyata dalam upaya setiap warga mengusahakan kesejahteraan umum. Alkitab menyatakan, “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu” (bdk.Yeremia 29:7). Karya seperti itu dijalankan dengan mengikuti dan meneladani Yesus Kristus, Sang Guru, Juruselamat dan Tuhan, yang secara khusus menyatakan keber-pihakan-Nya terhadap kaum yang kecil, lemah, miskin, dan terpinggirkan.

Dalam semangat mendasar ini Gereja mendukung pelaksanaan Pemilu yang berkualitas, yang diharapkan akan menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pejabat-pejabat pemerintah yang benar-benar memiliki kehendak baik untuk bersama seluruh rakyat Indonesia mewujudkan kesejahteraan umum.

Atas dasar pertimbangan di atas kami menyerukan agar hal-hal berikut diperhatikan dengan saksama:

Pertama, perlu disadari bahwa melalui peristiwa Pemilu hak-hak asasi setiap warga negara di bidang politik diwujudkan. Oleh karena itu setiap warga negara patut menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab dan dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara hati nuraninya. Bagi kita, Pemilu pada hakikatnya adalah sebuah proses kontrak politik dengan mereka yang bakal terpilih. Tercakup di dalamnya kewajiban mereka yang terpilih untuk melayani rakyat, dan sekaligus kesediaan untuk dikoreksi oleh rakyat. Keinginan dan cita-cita bagi adanya perubahan serta perbaikan kehidupan bangsa dan negara dapat ditempuh antara lain dengan memperbarui dan mengubah susunan para penyelenggara negara. Sistem Pemilu yang baru ini membuka peluang untuk mewujudkan cita-cita perubahan dan perbaikan itu dengan memilih orang-orang yang paling tepat. Alkitab menyatakan: “…pilihlah dari antara mereka orang-orang yang cakap, setia, dan takut akan Tuhan, dipercaya dan benci pada pengejaran suap… ” (bdk. Keluaran 18:21).

Kedua, masyarakat perlu didorong untuk terus-menerus mengontrol mekanisme demokrasi supaya aspirasi rakyat benar-benar mendapat tempat. Sistem perwakilan yang menjadi tatacara pengambilan keputusan ternyata sering meninggalkan aspirasi warga negara yang diwakili. Hal ini disebabkan karena para politisi wakil rakyat itu dalam menjalankan tugasnya ternyata tidak mampu secara optimal mewujudkan keinginan rakyat bahkan mengingkari janji dan komitmen mereka. Tindakan mereka tidak dapat dipantau sepenuhnya oleh rakyat bahkan tidak sedikit dari mereka yang ingin terpilih, beranggapan bahwa dengan jabatan itu mereka akan memperoleh keuntungan.

Ketiga, hasil-hasil Pemilihan Umum harus benar-benar menjamin bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tetap dipertahankan sebagai dasar negara dan acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemilihan Umum seharusnya memberikan jaminan bagi kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia, jaminan pelaksanaan kebebasan beragama, terwujudnya pemerintahan yang adil, bersih dan berwibawa.

Hasil-hasil Pemilihan Umum harus menjamin terwujudnya kehidupan politik yang makin demokratis, pembangunan yang menyejahterakan rakyat, adanya kepastian hukum dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

•3.   Kita mengambil bagian dalam Pemilihan Umum sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan sekaligus sebagai warga Gereja yang taat kepada Tuhan. Dapat saja terjadi bahwa di dalam suatu Jemaat atau Gereja, terdapat anggota-anggota yang berdasarkan hati nurani dan tanggungjawab masing-masing menerima pencalonan diri dan atau menjatuhkan pilihannya kepada kekuatan-kekuatan sosial politik yang berbeda-beda. Dalam hal demikian, maka pilihan-pilihan yang berlain-lainan itu yang dilakukan secara jujur, tidak boleh mengganggu persekutuan dalam Jemaat dan Gereja; sebab persekutuan dalam Jemaat dan Gereja tidak didasarkan atas pilihan politik yang sama, melainkan didasarkan atas ketaatan terhadap Tuhan yang satu. Dalam upaya menjaga netralitas dan obyektivitas pelayanan gerejawi maka pimpinan Gereja/Jemaat tidak dapat merangkap sebagai pengurus partai politik. Amanat Tuhan agar umat-Nya menjadi garam dan terang dunia, dapat dijalankan dalam wadah kekuatan-kekuatan sosial-politik yang berlain-lainan sesuai dengan hati nurani dan pilihan yang jujur dari masing-masing anggota jemaat dan Gereja. Para warga Gereja yang melayani kepentingan rakyat dan negara melalui wadah-wadah yang berlainan harus selalu saling mengasihi dan hormat-menghormati, sebab mereka semuanya membawa amanat yang sama, yaitu untuk “berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah” (bdk. Mikha 6: 8).

 

 Demikianlah Seruan Bersama kami. Kiranya Tuhan Allah, akan senantiasa memberkati bangsa kita dalam menapaki hari-hari cerah di masa depan. Semoga Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita berkenan menyelesaikannya pula (bdk. Filipi 1:6).

  

JAKARTA, OKTOBER 2008

  

  

Majelis Pekerja Harian

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia

Konferensi Waligereja Indonesia

 

Ketua Umum,

ttd.

Pdt. Dr. A.A. Yewangoe,

 

Ketua,

ttd.

Mgr. M.D. Situmorang, OFM.Cap.

 

 

 

Sekretaris Umum,

ttd,

dt. Dr. Richard M. Daulay

 

 

 

Sekretaris Jenderal,

ttd,

Mgr. A.M. Sutrisnaatmaka, MSF

Sumber: http://mirifica.net/printPage.php?aid=5372

Capres Perseorangan Sudah Tertutup


http://www.kompas. com/index. php/read/ xml/2008/ 08/28/20051958/ capres.perseoran gan.sudah. tertutup.

BANDUNG, KAMIS – Calon presiden dari jalur perseorangan tidak bisa
terakomodasi dalam pemilihan presiden 2009 ini. Untuk itu, para bakal
calon yang berniat memilih jalur perseorangan sebaiknya merapat ke
partai politik agar dapat ikut berkompetisi.

Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD mengatakan hal itu di Bandung,
Kamis (28/8). “Karena pencalonan presiden itu sudah ketentuan
konstitusi yang sifatnya limitatif bahwa calon presiden harus diajukan
melalaui parpol,” ujarnya

Mahfud menjelaskan, UUD 1945, terutama pasal 6A ayat 2 menjelaskan
bahwa calon presiden hanya boleh diusung oleh partai politik atau
gabungan partai politik. Konstitusi ini bersifat tertutup, sehingga
tidak ada kemungkinan mencalonkan diri menjadi presiden melaui jalur
lain di luar parpol.

Menurut Mahfud, untuk membuka peluang bagi bakal calon presiden
perseorangan tidak cukup hanya judicial review, melainkan harus
mengamandemen UU 1945. Padahal, amandemen ini butuh waktu lama karena
harus didasari pertimbangan dari berbagai perguruan tinggi dan bila
perlu mengkaji ke luar negeri. “Amandemen yang lalu saja butuh waktu
empat tahun,” kata Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud menyerankan agar orang-orang yang ingin maju
menjadi calon presiden melalui jalur perseorangan mendekati parpol.
Hasyim Muzadi dan SBY merupakan contoh calon independen yang ikut
berlaga di pilpres 2004. Sebelumnya mereka bukan orang parpol.

Meski demikian, kata Mahfud, MK terbuka terhadap pengajuan perkara
pencalonan presiden perseoprangan ini. MK menunggu adanya
argumen-argumen yang dapat dipertimbangkan.

Selain itu, Mahfud mengatakan, dia tidak yakin dengan munculnya
anak-anak muda yang ingin menjadi presiden lewat jalur perseorangan.
Rekam jejak mereka kurang meyakinkan untuk merubah bangsa ini. “Dulu
ada orang-orang seperti Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra. Mereka
lebih hebat daripada calon independen anak muda sekarang ini. Tetapi
hasilnya sama saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Nasional Calon Independen M Fadjroel Rachman
menggulirkan wacana calon presiden dari kalangan muda melalui jalur
perseorangan. Untuk itu Fadjroel mendesak Mahkamah Konstitusi (MK)
untuk melakukan judicial review UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Presiden. Fadjroel berharap MK membolehkan munculnya calon
presiden dari jalur perseorangan.

Selain itu, Fadjroel dan Hadar N Gumay dari Cetro mengusulkan agar
dimasukkan kata konvensi dalam revisi UU UU No 23 tahun 2003 tentang
Pemilihan Presiden.

Fadjroel juga mendesak amandemen UUD 1945 Pasal 6A Ayat 2. Dia
berharap pasal ini direvisi sehingga calon perseorangan berpeluang
mencalonkan diri menjadi presiden.