15 Langkah Besar Akan Diwujudkan Presiden SBY-Boediono


SBY PAPARKAN 15 LANGKAH BESAR

Jakarta (SI) – Calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menegaskan kembali visi misi pemerintahannya lima tahun ke depan jika terpilih.

Pada orasi politiknya di hadapan ribuan pendukungnya di Gelora Bung Karno, Jakarta, kemarin, SBY menjabarkan 15 langkah besar pemerintahan yang akan datang bila dirinya mendapatkan  mandat dari rakyat Indonesia untuk kembali menjadi presiden.

Lima visi dan misi pemerintahan SBY-Boediono pada 2009-2014 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, penegakan HAM, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta pembangunan yang adil dan merata.

Adapun 15 langkah besar yang akan dilakukannya antara lain pengentasan masyarakat dari kemiskinan  hingga berkurang 8-10%, pengurangan pengangguran 5-6%, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. “Semua itu adalah faktor yang penting, diperlukan pemerintahan yang bersih, yang tanggap dan siap untuk membantu rakyatnya. Rakyat memerlukan pemimpin yang tepat”, tandas SBY pada kampanye akbar terakhir tersebut.

SBY juga menambahkan bahwa dirinya adalah pemimpin yang mampu mengayomi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama, suku, dan etnik.

Menurut SBY, tokoh bangsa yang akan memimpin Indonesia lima tahun ke depan adalah pemimpin yang dapat mempertahankan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai harga mati.

“Suku seperti Aceh, Minang, Bugis, Papua, semua disayangi. Selain itu pemimpin juga harus sanggup memimpin pemerintahan yang bersih dan bukan pemimpin yang memperkaya diri sendiri,” ujar SBY.

Menurut SBY, pemimpin yang pantas untuk Indonesia adalah pemimpin yang telah memberikan bukti, bukan janji, serta telah memberikan hasil nyata selama lima tahun terakhir.

“Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang bukan menebarkan angin surga dan menyebarkan fitnah ke sana-kemari. Pemimpin harus yang mempunyai kerja nyata dan bukan yang tidak tahu situasi dunia,” tandasnya.

Pasangan capres-cawapres SBY-Boediono kemarin melakukan kampanye pilpres putaran terakhir setelah sebelumnya berkampanye ke berbagai daerah di Tanah Air.

Di akhir pidatonya yang hanya berdurasi 10 menit, SBY meminta para pendukungnya untuk waspada. Menjelang dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 8 Juli, menurut SBY, banyak kampanye hitam yang diarahkan kepada pasangan SBY-Boediono.

“Saya mengajak saudara semua untuk sabar dan tabah serta berdoa agar yang melakukan kampanye hitam mendapatkan hidayah dari Allah SWT,” katanya.

Ribuan simpatisan SBY-Boediono yang datang dari berbagai daerah dan berasal dari 23 partai pendukung mulai berkumpul di Gelora Bung Karno sejak pukul 10.00 pagi. Massa yang tergabung dalam majelis zikir Nurussalam datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat serta Jabodetabek memadati stadion sejak pukul 12.00 WIB.

Mengakhiri orasi politiknya, pasangan SBY-Boediono didampingi Ibu Ani Yudhoyono dan Ibu Herawati Boediono berjalan menuruni panggung utama dan bersalaman  dengan para pendukungnya.

Sebelum melakukan kampanye akbar di Gelora Bung Karno, SBY bersilaturahmi dengan 3.000 purnawirawan TNI/Polri di Tenis Indoor Senayan. Acara ini bertemakan “silaturahmi dan doa bersama purnawirawan TNI/Polri dan veteran beserta keluarga, dalam rangka menyukseskan Pilpres 2009”.

Beberapa pensiunan jenderal turut hadir dalam acara  ini, yaitu mantan Wakil KSAD Letjen Purn Cornel Simbolon, mantan Panglima TNI Jenderal Purn Endriartono Sutarto, mantan Panglima TNI Marsekal Purn Djoko Suyanto, dan mantan KSAD R Hartono. (rarasati syarief) 

 

 

Sumber: SEPUTAR INDONESIA, Minggu, 5 Juli 2009

Wartawati Sinar Harapan Ditendang Tim Sukses SBY-Boediono


Pers
Boikot Kampanye Boediono

Wartawati “SH” Dianiaya Tim SBY-Boediono

Jayapura- Wartawati Harian Sinar Harapandi Jayapura, Odeodata Hermina Julia Vanduk, ditendang dari belakang
hingga terjungkal dan pingsan, oleh oknum Tim Sukses Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, Jumat (26/6) pagi, di Jayapura. Peristiwa itu terjadi saat Odeodata hendak meliput kampanye politik calon wakil presiden (cawapres) Boediono.
Menurut penuturan Ode–demikian dia biasa dipanggil–dalam pembicaraan telepon dengan redaksi, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 09.30 WIT, saat para wartawan hendak menuju Papua Trade Center (PTC) di Jayapura, yang akan dikunjungi Boediono.

Pada saat itu, Ode dimintai tolong untuk mengkoordinasi rombongan wartawan dari Jayapura untuk meliput kegiatan ini, karena kendaraan telah disiapkan. Setelah mobil disiapkan, Ode sempat bertegur sapa dengan wartawan dari TVRI, Denny, dan mengajaknya ke PTC karena di mobil yang disediakan masih banyak tempat kosong.
Tetapi seseorang dengan mengenakan seragam Partai Demokrat bernama Rudolf mencegah dengan berkata, “Denny ikut saya,” sambil terus berkata-kata tidak jelas. Oleh Ode oknum tersebut diminta menghentikan ocehannya.
Lalu terjadi ketegangan antara Ode dengan Rudolf yang berbuntut pada ditendangnya wartawati SH itu pada bagian
bokong. Menurut Ode, setelah menendang, Rudolf juga berusaha memukulnya, namun berhasil dihalangi para wartawan lainnya. Akibat tendangan tersebut, Ode sempat tak sadarkan diri dan dibawa ke RSU Dok II, Jayapura. Setelah sadarkan diri dan divisum, Ode kemudian pergi ke Polresta untuk mengadukan penganiayaan yang dialaminya itu.
Namun, hingga berita ini diturunkan, pelaku hingga saat ini masih dalam pengejaran polisi, sedangkan Boediono sendiri dijadwalkan akan ke Pasar Tradisional Yotefa dan PTC.  Terkait insiden ini, kelompok wartawan di Jayapura yang tergabung dalam Solidaritas Wartawan Anti-Teror (SWAT) mendesak Kepolisian Daerah Papua agar segera membekuk kader Partai Demokrat yang menganiaya wartawan ini.
“Kami mendesak agar Polisi menindak tegas pelaku penganiayaan. Ini masuk dalam ranah pidana,” kata Wakil Ketua SWAT yang juga Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Papua, Andre.
Menurut Andre, pihaknya akan mengirim surat protes keras kepada Ketua Tim Sukses Nasional SBY- Boediono atas sikap yang sudah di luar batas kepatutan, sampai menendang wartawati. ”Kami akan melayangkan surat
protes keras terhadap Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono,” tambah Andre.
Hal senada dikemukakan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua Cunding Levi yang meminta Polisi segera menangkap pelaku penganiayaan wartawan dan menjeratnya dengan pasal berlapis. “Oknum tersebut harus dikenakan Pasal 8 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers, karena telah menghalangi kerja wartawan,
serta Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, ” kata Cunding.

Minta Maaf Salah satu anggota Tim Kampanye SBY-Boediono, Rizal Mallarangeng, seperti dilaporkan Antara,
telah meminta maaf kepada wartawan di Jayapura atas ulah oknum kader Partai Demokrat itu.
“Jika benar oknum itu adalah kader Partai Demokrat, yang bersangkutan akan  kami pecat dari keanggotaan, ” kata Rizal kepada para wartawan yang sedang berada di Mapolresta Jayapura untuk melaporkan kasus ini.
Ode juga sudah menyusul para wartawan ke Polresta Jayapura dan memberikan
keterangan kepada polisi.
Rizal mengungkapkan, insiden tersebut sangat memalukan dan telah menodai rencana safari Boediono di Jayapura. “Padahal Boediono datang ke Jayapura untuk melihat langsung dan berdialog dengan masyarakat di
sini,” ujarnya.
Atas kejadian ini, sejumlah wartawan di Jayapura menyerukan boikot terhadap kampanye Boediono ini sebagai bentuk dukungan moral dan protes atas penganiayaan terhadap wartawan ini. (rafael sebayang/ant)

Sumber: Sinar Harapan

Menguji Kejujuran SBY soal kontrak dengan PKS


SBY, Jawablah Sejujurnya!

OLEH: TJIPTA LESMANA

 

http://www.sinarhar apan.co.id/ cetak/detail- cetak/article/ sby-jawablah- sejujurnya/

 

 

 

Dua hari sebelum pasangan SBY-Boediono mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Bandung, utusan khusus Yudhoyono, Hatta Rajasa (Menteri Sekretaris Negara) bertemu dengan pimpinan empat partai politik yang sebelumnya menyatakan siap berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mengusung SBY. Pertemuan berlangsung di Wisma Negara pada 12 Mei malam.
Mereka yang hadir adalah Suryadarma Ali (Ketua Umum PPP), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), Zulkifli Hassan (Sekretaris Jenderal PAN), dan Hadi Utomo (Ketua Umum Partai Demokrat). Tifatul Sembiring, Ketua Umum PKS tidak hadir, meskipun sudah dilayangkan undangan resmi. Muncul spekulasi bahwa PKS kecewa, bahkan dongkol setelah nama Boediono secara resmi disebut sebagai calon wakil presiden SBY. Bahkan, segera saja beredar kabar bahwa PKS bersiap hengkang dari koalisi dengan Demokrat. Ketidakhadiran Tifatul dalam pertemuan di Wisma Negara itu dimaknai sebagai protes keras PKS kepada SBY.   
Tanggal 13 Mei saya tampil bersama fungsionaris tiga partai politik – salah satunya dari  PKS – pada acara talk show sebuah stasiun televisi di Jakarta. Saya bertanya kepada fungsionaris penting PKS itu: PKS kecewa dengan pilihan Boediono? Ia menjawab tegas: “Bukan soal kecewa atau tidak, tapi kami merasa dibohongi…” Maksudnya? “Bukankah lima kriteria cawapres yang diajukan oleh SBY sebelumnya menyebutkan, antara lain, bahwa cawapres harus bisa memperkuat koalisi? Itu berarti harus dari orang partai, bukan nonpartai.” Lalu, ia juga berbicara tentang historis bangsa kita, bahwa dari semula presiden dan wakil presiden merupakan kombinasi Jawa-Non-Jawa, nasionalis-Islam, sipil-militer, dan lain-lain.
SBY tatkala itu, tentu, cemas sekali terhadap ancaman PKS untuk menarik diri dari koalisi lima partai. Ia menyadari betul bahwa untuk pemerintahan yang kuat, dibutuhkan dukungan riil dari PKS, mengingat jumlah kursi PKS yang signifikan di DPR RI. Sekitar 10 jam sebelum deklarasi di Bandung, spekulasi masih santer bahwa petinggi PKS kemungkinan besar tidak akan hadir. SBY kemudian memerintahkan Hatta untuk mengatur sebuah “pertemuan khusus” dengan PKS saat-saat terakhir sebelum upacara deklarasi dimulai.  
Pertemuan di hotel itu memang jadi digelar. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat  itu bicara empat mata dengan Ketua Dewan Syuro PKS. Agendanya jelas: untuk membujuk PKS supaya jangan exit dari koalisi. Dan SBY berhasil. Kedua tokoh ini bahkan berpelukan mesra sebagai simbol keakraban dan everything is OK. Malam itu juga, Tifatul Sembiring membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen “kontrak politik”; begitu juga dengan pimpinan PAN, PKB, PPP serta sejumlah partai kecil lainnya. Memang PAN tidak diwakili oleh Ketua Umum Soetrisno Bachir yang juga disebut-sebut “ngambek”.

Kontrak Politik
Isi kontrak politik hampir dipastikan tidak lebih basa-basi. Bagaimana implementasinya nanti, hampir dipastikan, sangat ditentukan oleh situasi politis riil saat itu. Yang jelas, beberapa hari setelah deklarasi SBY-Boediono, di masyarakat beredar pesan SMS yang mengatakan bahwa SBY sudah teken “kontrak politik” dengan PKS.  Sumbernya: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Yogyakarta Ahmad Sumiyanto.
Kontrak politik tersebut berisi 10 butir, antara lain (a) PKS mendapat lima kursi menteri, yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menkominfo, Menteri Pertanian dan Menteri BUMN, (b) 40.000 PPL Departemen Pertanian kader PKS tidak boleh diberhentikan atau diganti, (c) UU Syariah dan Penyiaran Agama harus segera diundangkan, juga UU Halal dan Haram, UU Kesehatan, (d) Dalam UU Kesehatan ditegaskan bahwa petugas kesehatan muslim tidak boleh melayani pasien non-muslim, (e) Peraturan-peraturan daerah bernuansa Syariah Islam yang kini sudah ada tidak boleh dicabut.
Pernyataan pimpinan PKS Yogyakarta itu dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta. Dengan demikian, beritanya tidak bisa digolongkan gosip atau rumor, sebab sumbernya jelas, dan media yang mempublikasikannya pun jelas, bahkan media terhormat.
Tentu saja, berita ini amat meresahkan masyarakat, khususnya kaum minoritas dan non-muslim. Petinggi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, memang pernah mengeluarkan bantahan dengan mengatakan bahwa SBY belum pernah berbicara tentang kabinet dengan mitra koalisinya. Wong, pemilihan presiden saja belum dilangsungkan, masak sudah ngomong tentang kabinet, lengkap dengan pembagian portofolionya! Begitu kira-kira kata Anas, salah satu Ketua Partai Demokrat.      
Meski dibantah, pesan lewat SMS terus beredar luas, bahkan tampaknya semakin luas. Itu berarti counter statement dari Anas Urbaningrum tidaklah efektif, dalam arti tidak mampu meredam kekhawatiran dan kecemasan masyarakat. Dan setiap hari banyak sekali pertanyaan serupa yang diajukan kepada saya, baik secara langsung maupun lewat SMS. Tentu, saya tidak bisa menjawab, sebab saya tidak tahu apa sesungguhnya isi “pembicaraan gentleman” antara SBY dan petinggi PKS di Bandung, hanya beberapa menit sebelum deklarasi SBY-Boediono diumumkan.

Jawablah Sejujurnya
Nah, demi nama baik dan integritas SBY sebagai calon presiden RI 2009-2014, saya mendesak agar SBY secepatnya memberikan klarifikasi sejujurnya. Benarkah berita itu,  atau tidak lebih pepesan kosong? Kalau memang pepesan kosong, SBY harus pegang betul ucapannya pascapemilihan presiden, dengan asumsi SBY terpilih kembali.
Jika SBY hanya bersikap tutup mulut, lawan-lawannya niscaya akan menyerangnya habis-habisan dalam kampanye pemilu ini.
Pemilihan umum merupakan peristiwa amat penting dalam sistem demokrasi. Lewat pemilu, rakyat memilih pemimpin secara langsung menurut hati nurani dan judgment-nya yang tepat. Untuk itu, rakyat harus mendapatkan informasi selengkapnya dan sejujurnya tentu semua calon pemimpin/presiden yang ada. Jangan sampai rakyat memilih “kucing dalam karung”. Hal ini hendaknya dicamkan betul oleh Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Janji-janji yang diteriakkan dalam setiap kampanye harus betul-betul riil, bukan gombal. Riil dalam arti bisa diimplementasikan, dan pasti diimplementasikan segera setelah dipilih oleh rakyat.
Jika rakyat mendapatkan pemimpin yang dipilih itu, kemudian, plintat-plintut atau mengeluarkan kebijakan yang sungguh di luar perkiraan,  rakyat pasti akan kecewa, bahkan marah. Implikasinya, stabilitas politik hampir dipastikan akan gonjang-ganjing. Jika kontrak politik yang disebut-sebut di atas memang ada, tentu itu merupakan hak prerogatif SBY. Yang rakyat minta, bicaralah yang jujur, jangan ada dusta di antara kita.

Penulis adalah pengamat politik, guru besar komunikasi politik di Universitas Pelita Harapan.

Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Diprotes Forum Umat Islam


FUI Demo Pembangunan Tempat Ibadah

Sriwijaya Post – 7 Juni 2009

PALEMBANG, SRIPO — Ratusan massa Forum Umat Islam (FUI) Sumsel, Sabtu (6/6) menggelar aksi protes terhadap rencana pembangunan rumah ibadah yang dilakukan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Plaju di Jakabaring. Pembangunan yang seharusnya dimulai kemarin, dinilai tidak mematuhi ketentuan Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ratusan massa dari berbagai ormas Islam sebelumnya menggelar acara istighosah di Masjid Alfatul Akbar dengan tujuan agar kondisi sosial Politik di Sumsel, khususnya di Palembang tetap kondusif pada Pilpres mendatang. Begitu acara selesai, ratusan umat Islam langsung longmarch menuju lokasi pembangunan rumah ibadah yang disengketakan warga di RT 23-24.

Dengan membawa duplikat SK Walikota Palembang No 452.2/001290/ X tertanggal 28 Mei 2009 yang ditandatangani Wakil Walikota H Romi Herton yang berisikan penundaan pembangunan rumah ibadah karena persyaratan yang diajukan tidak lengkap.

Kendati begitu, Ketua FUI Sumsel Drs H Umar Said mengingatkan agar Pemkot Palembang tidak hanya melakukan penundaan tetapi harus lebih tegas lagi, yakni pembatalan. “Cara yang dilakukan sudah salah dan tidak benar,” kata Umar Said.

Sementara Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Palembang Syairozi SH, MHum mengatakan, penitia pembangunan rumah ibadah telah melakukan manipulasi data. Menurutnya, sesuai SK Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/2006 Pasal 14 ayat 2a dengan jelas disebutkan pembangunan rumah ibadah disesuaikan dengan kebutuhan dengan membuktikan 90 orang pengguna lengkap dengan lampiran KTP dan warga sekitar lokasi. Kemudian ayat 2d juga disebutkan setidak-setidaknya didukung 60 warga yang disahkan aparat pemerintah setempat.

Dari hasil investigasi FKUB, ternyata didapatkan data 67 orang dari Plaju, Kecamatan SU II (76), SU I (14), Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin (24) dan dari Kecamatan Kerpati (1). Dari jumlah pengguna saja ternyata sudah melanggar Pasal 13 ayat 1 dari SK Menag dan Mendagri. “FKUB tidak pernah memberikan rekomendasi,” katanya.

Warga MendukungAksi penolakan itu juga didukung penuh warga Jakabaring dari RT 23-24, bahkan bersama massa FUI mereka mendesak Pol-PP yang hadir di lokasi rencana pembangunan rumah ibadah untuk membongkarnya. “Pol-PP jangan hanya bisa membongkar pedagang K5 tetapi juga harus membongkar rumah ibadah yang liar. Walikota sudah jelas mencegah,” kata Habib Mahdi, perwakilan dari Front Pembela Islam Sumsel.

Dengan desakan massa , akhirnya Pol-PP dibantu massa lainnya membongkar jembatan yang digunakan untuk akses ke lokasi pembangunan. “Sita barangnya sebagai alat bukti karena mereka sudah tidak mematuhi pemerintah,” kata Habib Mahdi.

Tinggal IMBSementara itu pendeta Japati Napitupulu dari HKBP Resort Plaju yang menaungi pembangunan gereja tersebut membantah jika dikatakan gereja itu liar. “Saat ini izin prinsip dari gubernur sudah keluar, tinggal lagi pengurusan IMB dari pemerintah kota yang belum selesai,” katanya.

Japati juga mengatakan, kemarin memang direncanakan sebagai peletakan batu pertama. Namun, hal tersebut bukanlah sebagai bagian atau langkah dimulainya pembangunan gereja. “Kita taat uturan, dan sesuai saran Bapak walikota pembanguan gereja baru akan dimulai setelah IMB keluar, untuk sekarang dan kedepan kita belum akan memulai pembangunan,” katanya.

Japati juga menambahkan rencana pembangunan gereja di sana sudah sesuai prosedur, dan aturan. “Rencana gereja di tempat itu adalah peralihan dari rencana pembangunan gereja di Jalan Pertahanan yang diprotes warga. Kita pilih tempat yang cukup baik dan kebetulan disetujui, sebelumnya kita juga sudah memberikan daftar nama jemaah sebagai syarat pembangunan gereja,” kata Japati lagi. Dia mengaku sangat menghormati kerukunan antar umat beragama. (sin/cr3)

Sumbr: Sriwijaya Post

PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA: BUBARKAN SATPOL PP!


PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA
No : 087/PS/KP-PRP/ e/VI/09

Solidaritas terhadap Korban Premanisme Satpol PP

Bubarkan Satpol PP!

Salam rakyat pekerja,
Akhir-akhir ini rakyat Indonesia selalu saja disuguhi berita mengenai kekerasan
yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Bahkan beberapa kali tindakan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP
menyebabkan korban jiwa. Dalam bulan Mei 2009 saja, sudah ada
beberapa kasus yang dilakukan oleh aparat Satpol PP dan menyebabkan
rakyat meninggal dunia. Sebut saja kasus yang menimpa seorang balita
Siti Khoiyaroh yang meninggal di Surabaya karena tersiram kuah panas
bakso akibat dari gerobak bakso orang tuanya terguling saat
dikejar-kejar oleh Satpol PP. Kejadian lainnya, Fifi yang merupakan
seorang PSK, akhirnya harus meninggal dunia karena tenggelam di
sungai Cisadane, Tangerang. Peristiwa tersebut bermula karena adanya
razia Satpol PP terhadap PSK di Tangerang.

Tindakan  Satpol PP yang melakukan penggusuran, razia, penangkapan, dan
lain-lain, tentunya sangat didukung oleh pemerintah kapitalis
Indonesia saat ini. Rakyat miskin selalu dianggap sebagai “parasit”
oleh pemerintah. Dengan alasan menjaga keindahan kota dan menertibkan
masyarakat, pemerintah kapitalis Indonesia (melalui Satpol PP)
berupaya untuk menyingkirkan rakyat miskin, karena tidak dapat
mendatangkan keuntungan bagi para pemilik modal.

Satpol PP sejak awal memang digunakan oleh pemerintahan kapitalis dan kaum
borjuasi sebagai alat untuk kepentingan ekonomi politiknya.
Penggusuran kawasan kumuh oleh Satpol PP dilakukan hanya untuk
melapangkan para pemilik modal menggunakan lahan tersebut guna
membangun perusahaannya dan melipatgandakan alat produksi. Beberapa
kali kasus penggusuran kawasan kumuh yang dilakukan oleh Satpol PP,
seringkalai mengalami bentrokan dan berdampak pada jatuhnya korban di
masyarakat.

Jelas bahwa tindakan pemerintah kapitalis Indonesia sangat tidak berpihak
kepada rakyat. Pemerintah kapitalis Indonesia, yang menganut
neoliberalisme, hanya tunduk kepada para pemilik modal dan tidak
mempedulikan nasib rakyat pekerja. Ini lah akibat dari sistem
neoliberalisme yang dianut oleh pemerintahan kapitalis. Tindakan
pemerintahan kapitalis yang mengagung-agungkan neoliberalisme bukan
hanya terjadi pada pemerintahan SBY-JK saja, namun sudah sangat lama
dianut pula oleh pemerintahan- pemerintahan sebelumnya.
Berkaitan dengan pemilihan presiden pada tahun 2009 ini, sudah dapat dipastikan
bahwa siapapun presiden dan wakil presiden yang akan dipilih, maka
mereka akan kembali menganut sistem neoliberalisme. Karena
dipengaruhi oleh neoliberalisme, maka juga dapat dipastikan
kebijakan-kebijakan nya nanti akan sangat tidak berpihak kepada
rakyat. Kebijakan yang dipilih hanya akan menguntungkan para pemilik
modal. Neoliberalisme sudah terbukti gagal dalam mensejahterakan
rakyat, dan hanya SOSIALISME lah yang dapat mensejahterakan
rakyat.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
Mengecam keras serta mengutuk tindakan “premanisme” dan brutal Satpol PP
yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di beberapa daerah.
Menuntut pada Pemerintah RI untuk membubarkan Satpol PP dengan mencabut
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja.
Menyerukan kepada seluruh elemen gerakan rakyat, mulai dari buruh, petani,
mahasiswa, kaum miskin kota, dan yang lainnya untuk bersatu dalam
satu kesatuan gerakan politik guna menghancurkan neoliberalisme dan
mengusung SOSIALISME sebagai jalan keluar untuk mencapai
kesejahteraan.

Jakarta,  9 Juni 2009

Komite Pusat  Perhimpunan  Rakyat Pekerja  (KP-PRP)

Ketua Nasional

Sekretaris Jenderal

ttd.

(Anwar Ma’ruf)

ttd.

(Rendro Prayogo)

#yiv765185155 #yiv117563890 _filtered {margin:0.79in; }#yiv765185155 #yiv117563890 P {margin-bottom: 0.08in;}- ->___**** *___Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai  Kelas Pekerja!

Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Kramat Sawah IV No. 26 RT04/RW 07, Paseban, Jakarta Pusat
Phone/Fax: (021) 391-7317
Email: komite.pusat@ prp-indonesia. org / prppusat@gmail. com / prppusat@yahoo. com
Website: http://www.prp-indonesia. org

Umat Allah Dambakan: Pemimpin yang takut Allah, yang mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dan yang Menghormati Pluralitas


PGI: Gereja Bukan Lembaga Politik Praktis

JAKARTA – Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Andreas A Yewangoe menegaskan, gereja bukan lembaga politik praktis. Gereja, kata dia, tidak pernah mengejar untuk memperoleh kekuasaan politik praktis.

“Meski begitu, lembaga-lembaga gereja mempunyai tanggungjawab politik, artinya bagaimana hidup bersama di dalam Polis atau kota secara bertanggungjawab,” ujar Andreas dalam acara silaturahmi dengan calon presiden Jusuf Kalla di Kantor PGI, Salemba, Jakarta, Senin (8/6/2009).

Gereja memiliki tugas, selain mendoakan pemerintah dan rakyat Indonesia adalah mengawal agar kekuasaan yang dipercayakan kepada para penguasa dipergunakan secara bertanggungjawab bagi kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

“Dengan kata lain, gereja-gereja selalu mengedepankan moral dan etika politik,” kata dia.

Lembaga-lembaga gereja tidak menekankan figur siapa yang menjadi pemimpin tetapi lebih kepada bagaimana seorang pemimpin itu memimpin negeri ini. “Gereja-gereja menetapkan bahwa pemimpin negeri ini mesti memenuhi tiga syarat,” terangnya.

Pertama, pemimpin yang cakap, takut pada Allah, dapat dipercaya dan benci kepada pengejaran suap. Kedua, pemimpin yang tetap mempertahankan pancasila dan UUD 1945. “Ketiga, pemimpin yang menghormati pluralitas dan tidak alergi terhadap pluralisme dalam masyarakat,” pungkasnya.

Dalam silaturrahmi ini, JK didampingi Wiranto, serta salah satu tim sukses pasangan nomor dengan nomor urut tiga ini, Soemarsono. (lsi)

Sumber: http://pemilu. okezone. com/index.php/read/2009/06/08/268/227059/pgi-gereja-bukan-lembaga-politik-praktis

70% BLT Digunakan untuk Konsumsi Rokok


VIVAnews – Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, 70 persen dari 19 juta penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah dipakai untuk konsumsi rokok. 

Ini artinya, BLT yang diberikan ke masyarakat miskin bukan dipakai untuk mengentaskan kemiskinan, tapi justru membantu industri rokok di Indonesia agar lebih berkembang.

Tulus mengatakan Indonesia itu seperti surganya industri rokok. Di dunia ini, hanya Indonesia dan Zimbabwe yang masih membolehkan industri rokok beriklan di televisi. Selain itu, cukai rokok di Indonesia juga terendah di dunia, selain Kamboja. “Kamboja hanya 20 persen dan Indonesia 37 persen, negara lainnya di atas 60 persen,” kata dia kepada VIVAnews di sela-sela acara hari tanpa tembakau di Monas, Jakarta, Minggu 31 Mei 2009.

Menurut dia, karena faktor itu, tak heran jika konsumsi rokok sifatnya selalu dinomorduakan setelah membeli beras. Jadi sangat tidak heran jika setengah dari bantuan BLT dipakai untuk konsumsi rokok. “Besarnya sampai Rp 52 ribu, itu survei Badan Pusat Statistik tahun 2008 lalu,” ujarnya.

Jadi, jangan heran jika banyak warga Indonesia yang tetap miskin. Sebab secara sistem pemerintah tidak memperhatikan nasib kesejahteraan warganya. “Kebutuhan masyarakat miskin itu pertama beras, kedua rokok, setelahnya baru pendidikan dan kesehatan,” katanya. 

Sehingga jangan heran jika banyak warga miskin yang bodoh-bodoh, karena secara tidak langsung memang pemerintah mendorong dengan tetap mengijinkan beriklan.

Menurut Tulus, seharusnya dalam syarat penerima BLT, ditambahkan satu poin, yaitu warga yang tidak merokok. Sehingga tidak mensubsidi industri rokok.


Sumber :

http://bisnis. vivanews. com/news/ read/62219- 70__blt_digunaka n_untuk_konsumsi _rokok