Fatwa Golput MUI Tidak Sinkron dengan UUD


Pemilu – pemilihan legislatif
Fatwa Golput MUI Tidak Sinkron dengan UUD

JAKARTA – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mewajibkan umat islam menggunakan hak pilihnya terus mendapat tanggapan beragam baik pro maupun kontra. Fatwa tersebut dianggap tidak sinkron dengan Undang-Undang Dasar (UUD).

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform Hadar Nafis Gumay, ketika berbincang dengan okezone, Selasa (27/1/2009).

Fatwa seperti ini akan sulit diterapkan di lapangan, meski fatwa ini hanya mewajibkan umat memilih jika ada calon pemimpin yang dianggap mewakili aspirasi mereka. Menurutnya, orang bisa saja tidak memilih meskipun ada calon yang baik karena kendala administratif. Seperti tidak terdaftar sebagai pemilih atau alasan-alasan teknis lainya.

“Apakah dengan bergitu mereka berperilaku haram. Ini kan repot,” kata Hadar.

Dengan mengeluarkan fatwa tersebut MUI telah bergerak pada lingkaran politik yang berada di luar wilayah kerjanya. Hadar menyarankan lebih baik pemerintah berani bersuara agar masyarakat tetap berpegang pada aturan undang-undang bukan fatwa yang tidak sinkron dengan undang-undang dasar. (hri)
SUMBER: http://pemilu.okezone. com/index.php/ReadStory/2009/01/27/267/186501/fatwa-golput-mui-tidak-sinkron-dengan-uud

PP Pemuda Muhammadiyah Tuntut PKS Tarik Iklan Politiknya


Jumat, 31/10/2008 07:47 WIB
PP Pemuda Muhammadiyah Tuntut PKS Tarik Iklan Politiknya
Gagah Wijoseno – detikNews

 

Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah turut mempermasalahkan gambar tokoh nasional yang dipajang dalam iklan politik PKS di televisi. Pemuatan gambar pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dinilai merugikan Muhammadiyah.

“Pemuatan tersebut jelas-jelas pure bermuatan kepentingan politik jangka pendek PKS dan merugikan persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan budaya, sosial, dan keagamaan,” demikian dalam siaran resmi PP Pemuda Muhammadiyah yang ditandatangani ketuanya Armyn Gultom.

Dalam surat yang diterima detikcom, Jumat (31/10/2008) , tersebut, PP Muhammadiyah menuntut PKS segera menarik iklan politik tersebut dari semua stasiun TV. Walau tidak mengkultuskan foto KH Ahmad Dahlan namun gambar tersebut merupakan salah satu simbol kekuatan gerakan kultural Muhammadiyah.

“Menuntut DPP PKS untuk segera menarik iklan politik tersebut dari semua stasiun TV,” pintanya.

“Pemuatan iklan politik PKS tersebut menjustifikasi SK pimpinan Muhammadiyah yang mengingatkan anggota dan pimpinan akan ‘bahaya laten’ PKS yang menggerogoti Muhammadiyah, ” lanjutnya.

Sebelumnya gerakan pemuda Nahdhatul Ulama (NU) juga mempermasalahkan iklan PKS tersebut. Mereka tidak mau tokoh pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, ditampilkan dalam iklan partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu.(gah/mok)

Capres Perseorangan Sudah Tertutup


http://www.kompas. com/index. php/read/ xml/2008/ 08/28/20051958/ capres.perseoran gan.sudah. tertutup.

BANDUNG, KAMIS – Calon presiden dari jalur perseorangan tidak bisa
terakomodasi dalam pemilihan presiden 2009 ini. Untuk itu, para bakal
calon yang berniat memilih jalur perseorangan sebaiknya merapat ke
partai politik agar dapat ikut berkompetisi.

Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD mengatakan hal itu di Bandung,
Kamis (28/8). “Karena pencalonan presiden itu sudah ketentuan
konstitusi yang sifatnya limitatif bahwa calon presiden harus diajukan
melalaui parpol,” ujarnya

Mahfud menjelaskan, UUD 1945, terutama pasal 6A ayat 2 menjelaskan
bahwa calon presiden hanya boleh diusung oleh partai politik atau
gabungan partai politik. Konstitusi ini bersifat tertutup, sehingga
tidak ada kemungkinan mencalonkan diri menjadi presiden melaui jalur
lain di luar parpol.

Menurut Mahfud, untuk membuka peluang bagi bakal calon presiden
perseorangan tidak cukup hanya judicial review, melainkan harus
mengamandemen UU 1945. Padahal, amandemen ini butuh waktu lama karena
harus didasari pertimbangan dari berbagai perguruan tinggi dan bila
perlu mengkaji ke luar negeri. “Amandemen yang lalu saja butuh waktu
empat tahun,” kata Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud menyerankan agar orang-orang yang ingin maju
menjadi calon presiden melalui jalur perseorangan mendekati parpol.
Hasyim Muzadi dan SBY merupakan contoh calon independen yang ikut
berlaga di pilpres 2004. Sebelumnya mereka bukan orang parpol.

Meski demikian, kata Mahfud, MK terbuka terhadap pengajuan perkara
pencalonan presiden perseoprangan ini. MK menunggu adanya
argumen-argumen yang dapat dipertimbangkan.

Selain itu, Mahfud mengatakan, dia tidak yakin dengan munculnya
anak-anak muda yang ingin menjadi presiden lewat jalur perseorangan.
Rekam jejak mereka kurang meyakinkan untuk merubah bangsa ini. “Dulu
ada orang-orang seperti Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra. Mereka
lebih hebat daripada calon independen anak muda sekarang ini. Tetapi
hasilnya sama saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Nasional Calon Independen M Fadjroel Rachman
menggulirkan wacana calon presiden dari kalangan muda melalui jalur
perseorangan. Untuk itu Fadjroel mendesak Mahkamah Konstitusi (MK)
untuk melakukan judicial review UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Presiden. Fadjroel berharap MK membolehkan munculnya calon
presiden dari jalur perseorangan.

Selain itu, Fadjroel dan Hadar N Gumay dari Cetro mengusulkan agar
dimasukkan kata konvensi dalam revisi UU UU No 23 tahun 2003 tentang
Pemilihan Presiden.

Fadjroel juga mendesak amandemen UUD 1945 Pasal 6A Ayat 2. Dia
berharap pasal ini direvisi sehingga calon perseorangan berpeluang
mencalonkan diri menjadi presiden.