Perpanjangan Batas Usia Pensiun


Perpanjangan Batas Usia Pensiun

Jakarta (ANTARA News) – Terhitung pada tanggal 10 Nopember 2008, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 127/M Tahun 2008, Presiden memutuskan memperpanjang batas usia pensiun PNS atas nama Dr. Darmin Nasution, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, selama satu tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009, dan Drs. Anwar Suprijadi,M.Sc., Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan, selama satu tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

Perpanjangan batas usia pensiun para pejabat tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi, memiliki kinerja yang baik, memiliki moral integritas yang baik, dan sehat jasmani dan rohani. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP tersebut juga diatur mengenai batas usia pensiun yang dapat diperpanjang bagi PNS yang memangku jabatan tertentu. Perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan (i) 65 tahun berlaku bagi PNS yang memangku jabatan peneliti madya dan peneliti utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; (ii) 60 tahun berlaku bagi PNS yang memangku jabatan struktural Eselon I, struktural Eselon II, dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri, Pengawas SMA, SMP, SD, Taman Kanak-kanak atau jabatan lain yang sederajat; (iii) 58 tahun berlaku bagi PNS yang memangku jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran. Selain itu, perpanjangan batas usia pensiun tersebut juga berlaku bagi PNS yang memangku jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

Sedangkan perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 62 tahun berlaku bagi PNS yang memangku jabatan struktural Eselon I tertentu. Perpanjangan batas usia pensiun tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan Instansi/ Lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Samsuar Said, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Departemen Keuangan, Telp: (021) 384-6663, Fax: (021) 384-5724

 

COPYRIGHT © 2008

Diperoleh dari: http://antara.co.id/arc/2008/11/21/perpanjangan-batas-usia-pensiun/

 

Capres Perseorangan Sudah Tertutup


http://www.kompas. com/index. php/read/ xml/2008/ 08/28/20051958/ capres.perseoran gan.sudah. tertutup.

BANDUNG, KAMIS – Calon presiden dari jalur perseorangan tidak bisa
terakomodasi dalam pemilihan presiden 2009 ini. Untuk itu, para bakal
calon yang berniat memilih jalur perseorangan sebaiknya merapat ke
partai politik agar dapat ikut berkompetisi.

Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD mengatakan hal itu di Bandung,
Kamis (28/8). “Karena pencalonan presiden itu sudah ketentuan
konstitusi yang sifatnya limitatif bahwa calon presiden harus diajukan
melalaui parpol,” ujarnya

Mahfud menjelaskan, UUD 1945, terutama pasal 6A ayat 2 menjelaskan
bahwa calon presiden hanya boleh diusung oleh partai politik atau
gabungan partai politik. Konstitusi ini bersifat tertutup, sehingga
tidak ada kemungkinan mencalonkan diri menjadi presiden melaui jalur
lain di luar parpol.

Menurut Mahfud, untuk membuka peluang bagi bakal calon presiden
perseorangan tidak cukup hanya judicial review, melainkan harus
mengamandemen UU 1945. Padahal, amandemen ini butuh waktu lama karena
harus didasari pertimbangan dari berbagai perguruan tinggi dan bila
perlu mengkaji ke luar negeri. “Amandemen yang lalu saja butuh waktu
empat tahun,” kata Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud menyerankan agar orang-orang yang ingin maju
menjadi calon presiden melalui jalur perseorangan mendekati parpol.
Hasyim Muzadi dan SBY merupakan contoh calon independen yang ikut
berlaga di pilpres 2004. Sebelumnya mereka bukan orang parpol.

Meski demikian, kata Mahfud, MK terbuka terhadap pengajuan perkara
pencalonan presiden perseoprangan ini. MK menunggu adanya
argumen-argumen yang dapat dipertimbangkan.

Selain itu, Mahfud mengatakan, dia tidak yakin dengan munculnya
anak-anak muda yang ingin menjadi presiden lewat jalur perseorangan.
Rekam jejak mereka kurang meyakinkan untuk merubah bangsa ini. “Dulu
ada orang-orang seperti Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra. Mereka
lebih hebat daripada calon independen anak muda sekarang ini. Tetapi
hasilnya sama saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Nasional Calon Independen M Fadjroel Rachman
menggulirkan wacana calon presiden dari kalangan muda melalui jalur
perseorangan. Untuk itu Fadjroel mendesak Mahkamah Konstitusi (MK)
untuk melakukan judicial review UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Presiden. Fadjroel berharap MK membolehkan munculnya calon
presiden dari jalur perseorangan.

Selain itu, Fadjroel dan Hadar N Gumay dari Cetro mengusulkan agar
dimasukkan kata konvensi dalam revisi UU UU No 23 tahun 2003 tentang
Pemilihan Presiden.

Fadjroel juga mendesak amandemen UUD 1945 Pasal 6A Ayat 2. Dia
berharap pasal ini direvisi sehingga calon perseorangan berpeluang
mencalonkan diri menjadi presiden.