Ratusan Kasus Pluralisme & Kebebasan Beragama Tak Selesai


Ratusan Kasus Pluralisme & Kebebasan Beragama Tak Selesai

Ratusan kasus pluralisme dan pelanggaran atas kebebasan dan berkeyakinan beragama banyak terjadi selama 2008. Kasus pelanggaran HAM, kekerasan, dan konflik yang timbul kebanyakan tak terselesaikan dengan baik.

Demikian hasil laporan tahunan The Wahid Institute 2008 di Hotel Bintang Griya Wisata, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu lalu, Detik melaporkan.

“Beberapa regulasi seperti UU tentang Pornografi dan SKB Ahmadiyah bisa dipandang sebagai bentuk kemunduran,” ujar salah satu peneliti Wahid Institute, Rumadi.

Rumadi membeberkan, terdapat 232 kasus pluralisme sepanjang Januari hingga November 2008. Kasus tertinggi adalah kekerasan berbasis agama sebanyak 55 kasus.

Kedua, penyesatan agama sebanyak 50 kasus. Ketiga, hubungan antar umat beragama sebanyak 29 kasus.

Sedangkan bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat 280 kasus. Kasus tertinggi yakni penyesatan agama 43 tindakan.

Kedua, penyerangan fisik dan penganiayaan sebanyak 35 tindakan. Ketiga, pembatasan kebebasan berekspresi sebanyak 27 tindakan.

Detik/Kristiani Pos

Cendekiawan Muslim Puji Kritik Diri Cendekiawan Katolik


Cendekiawan Muslim Puji Kritik Diri Cendekiawan Katolik

SLEMAN, DIY (UCAN) — Ahmad Syafii Maarif, seorang cendekiawan Muslim yang dianugerahi Magsaysay Award 2008 dengan kategori Perdamaian dan Pemahaman Internasional, mendukung para cendekiawan Katolik untuk melanjutkan evaluasi diri secara jujur.

“Kesediaan mengkritik kalangan sendiri adalah pertanda kematangan dan kecermatan membaca peta psiko-sosiologis yang terlihat pada orang awam dan hirarki,” kata Maarif kepada 200 anggota Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) dalam seminar nasional pada 22 November di Yogyakarta.

Kerangka acuan (TOR, term of reference) seminar itu menyebutkan kemunduran yang tajam dari integritas para pemimpin, awam, klerus, dan Religius Katolik, seraya mengungkapkan bahwa sejumlah tokoh Katolik telah melanggar norma-norma moral dan hukum.

Maarif, guru besar ilmu sejarah pada Universitas Negeri Yogyakarta, menyatakan kritik diri sekarang ini penting bagi bangsa Indonesia, karena banyak golongan hidup dalam politik dan kekerasan.

“Dengan kesediaan mengkritik diri siapa tahu bangsa ini akan berangsur siuman dari suasana batin yang masih berkubang dalam lumpur penyakit kultural yang meningkatkan sifat oportunistik dan mengabaikan kesejahteraan umum,” tambahnya. Maarif, 73, menegaskan bahwa dia sering mengkritik perilaku orang-orang Muslim dan beberapa dari mereka marah karena hal ini.

Mantan ketua umum Muhammadiyah ini mengangkat keteladanan Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono (1900-1986), yang mendirikan Partai Katolik pada 1923. “Dia selalu berjuang dengan akal sehat dan hati nurani,” dan memegang filosofi bonum commune (kebaikan bersama) dalam pikiran dan hatinya, kata cendekiawan Muslim itu.

Maarif berada di antara empat pembicara dalam seminar yang diselenggarakan di Universitas Sanata Dharma (USD) yang dikelola Jesuit itu. ISKA menyelenggarakan seminar yang bertemakan “Politik Katolik, Politik untuk Kepentingan Umum” untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-50.

Para pembicara lainnya adalah pastor Gregorius Budi Subanar S.J, dosen pascasarjana USD; Aria Bima, seorang anggota DPR dari PDI Perjuangan; dan Stanislaus Sularto, wakil pemimpin umum harian Kompas. Mereka berbicara mengenai peran politik Katolik dari sudut pandang missiologi, praktek perpolitikan di Indonesia, dan peran media masa dalam pergerakan Katolik.

Perayaan ulang tahun itu dimulai dengan misa syukur pada 21 November sore di komplek Museum Misi Muntilan. Pastor Pius Riana Prabdi, vikjen Keuskupan Agung Semarang, memimpin misa tersebut. Ia mengingatkan para anggota ISKA bahwa pemakaian kata “Katolik” dalam organisasi mereka itu memberikan tantangan bagi mereka untuk “memberikan harapan bagi cerahnya hidup bersama.”

Setelah Misa, ISKA meluncurkan buku berjudul “Politik Katolik, Politik Kebaikan Bersama. Buku yang terdiri dari 268 halaman itu berisi tulisan-tulisan dari beberapa uskup, akademisi, ahli budaya, dan peneliti. Sebagian besar dari mereka adalah anggota ISKA.

Berbicara dengan UCA News setelah Misa, ketua ISKA, Paulus Harli, menyatakan bahwa meskipun ISKA telah aktif ikut serta dalam berbagai pergerakan di masa lalu, ISKA lebih pada sebuah organisasi yang mewadahi kegiatan para cendekiawan Katolik. “Kami melontarkan wacana sebagai buah-buah pemikiran kami, sehubungan dengan kasus-kasus dalam masyarakat, misalnya ketidakadilan, ketimpangan sosial, kekerasan, dan pelanggaran hukum. Kami biasanya melontarkan pandangan dalam artikel yang ditulis anggota ISKA,” jelasnya.

Ketika ditanya mengapa ISKA membuka perayaan ulang tahunnya di Museum Misi, Harli menjawab, “kami ingin para anggota kami terisnpirasi dengan semangat Katolik yang pernah dilahirkan dari tempat ini.”

Pastor Van Lith, SJ meletakkan dasar Katolik di Jawa ketika misionaris Belanda itu membaptis 171 penduduk desa pada 14 Desember 1904 di Sendangsono. Ia juga mendirikan sebuah sekolah untuk mendidik para Katolik.

“Kami ingin anggota kami diingatkan kembali akan dasar perjuangan umat Katolik yang diletakkan Pastor Van Lith: ‘buatlah apapun yang baik dalam pendidikan, pelayanan kesehatan, dan karya lainnya, dan tunjukkan kelakuan yang baik,'” kata Harli.

ISKA didirikan pada 22 Mei 1958 di Jakarta. ISKA saat ini mempunyai 50 cabang dan beratus-ratus anggota di seluruh negeri ini.

Sumber: http://www.ucanews.com

Hidup Berhemat sebagai Gaya


HEMAT ITU GAYA

“Dapatkan satu set dapur branded, ditambah satu jaket kulit ekslusif, bila anda membeli apartemen sebelum akhir bulan ini”, “Bagi putra-putri anda, mainan kecil selama penerbangan”. Serbuan promosi ini, kesemuanya ditanggapi oleh kita, baik yang maupun yang miskin, yang perlu atau tidak memerlukan, dengan ungkapan: “Kenapa tidak?” Apakah sesudah itu jaket maupun mainan di buang ke tong sampah karena tidak cukup “berharga” untuk disimpan, itu urusan lain. Yang penting, kita “mendapatkan”-nya.

Tanpa sadar perilaku konsumsi kita sudah berjalan tanpa pikir panjang lagi. Kita tidak perlu memedulikan lagi, apakah kita menjalankan “over consumption” yang diikuti perilaku membuang sampah, sesaat menggunakan produk kemudian mengganti lagi dengan produk lain atau mengikuti tren produk selanjutnya. Gejala “over consumption” ini sudah menggejala di setiap lapisan masyarakat secara menyedihkan. Tengok betapa yang berpenghasilan di bawah satu juta rupiah membelanjakan uangnya untuk membeli pulsa ponsel. Seberapa pentingnyakah komunikasi instan ini bagi dirinya?

Seiring dengan ajakan banyak pihak termasuk pemerintah untuk mengencangkan ikat pinggang, semakin gencar pula para produsen bersaing melalui upaya pemasaran yang gila-gilaan. “Lima puluh persen diskon untuk makan di restoran ternama, selama tiga bulan ini”. Alhasil, makanan restoran yang dulunya kita nikmati sedikit dan perlahan-lahan sekarang kita konsumsi lebih banyak, bahkan kadang sampai terbuang percuma. Meskipun beberapa orang tua masih kerap menasehati putra-putrinya untuk “ingat pada yang tidak punya makanan”, namun konsumsi makanan (baca: berlebihan) tetap berjalan terus.

Kita jadi sadar bahwa kita berada di tengah ambivalensi perasaan dan evaluasi mengenai realitas sosial dan konsumsi kita sendiri. Keadaan yang kita sadari ini pun ingin kita ubah, namun tenaga serasa tidak cukup untuk berubah dan mengubah gaya hidup seketika. Tanpa terasa badai konsumsi sudah begitu kuat mewarnai hidup kita dan sudah kita anggap sebagai kebutuhan pokok. Keluarga menengah yang tinggal, misalnya di bilangan Bekasi, sering kita lihat mengupayakan untuk punya mobil dua. “Saya bekerja di Tangerang dan istri berkantor di daerah Sudirman. kami tidak punya pilihan. Kalau tidak menggunakan 2 mobil, kami tidak punya waktu untuk keluarga”. Kenyataan seperti ini seolah berbunyi “no way out”, yang kemudian bisa membuahkan sikap apatis, tidak berdaya, tanpa ancang-ancang langkah mundur bila, misalnya, harga BBM melonjak dan tidak terbayarkan lagi.

Cerminan Diri.

Semenjak tahun 80-an, keberadaan mal-mal indah, sejuk dan nyaman seakan menjadikan kegiatan shopping sebagai ritual yang sah, bahkan dijadikan sarana untuk mengumandangkan “siapa saya” alias identitas diri. “Apa yang kita beli dan konsumsi, adalah cerminan dari diri kita”. Tanpa sadar kita sudah berada pada situasi di mana konsumsi tidak ada hubungannya dengan “biaya” dan kebutuhan. Konsumsi adalah “impulse”, yaitu reaksi impulsif yang secara sengaja dipelajari dan didalami oleh kaum marketers yang berusaha untuk menyasar para konsumen agar lebih mengonsumsi dan mengonsumsi lagi. Operator telepon, penjual minuman, bahkan rokok sangat menyadari bahwa konsumen yang paling empuk adalah remaja. Dan, karenanya remaja ini dininabobokan dengan konsumsi yang mudah, ringan tetapi adiktif, menjebak, dan sulit bisa lepas lagi. Pertanyaannya, mungkinkah kita kembali ke era dimana kita melakukan “reasonable and reflective consumption”, dan dengannya berpikir keras mengenai kuantitas dan kualitas berang yang kita konsumsi?

Antara ‘Punya” dan “Berbagi”

Saya teringat kebiasaan ayah saya di tahun 60-an, yang setiap pagi hari pukul 6 berangkat dari rumah di Cilandak dan mengangkut beberapa anak sekolah langganan sepanjang Jl. Fatmawati, yang sudah seolah ber-“gentleman agreement” untuk berangkat bersama. “Daripada kosong”, begitu komentar ayah saya, yang dengan bangga mengendarai Austin Thames-nya, mobil pribadi pertama yang dimilikinya. Memiliki mobil pada jaman itu merupakan prestasi yang sangat dibanggakan, tetapi kemudian, berbagi fungsi dan kemudahan membuat hidup lebih bermakna lagi. Mengapa di zaman sekarang, kita tidak kunjung bisa menanggulangi jalan macet dengan berbagai? bahkan, kitamenghalalkan pelanggaran dengan memanfaatkan para “joki” demi “privacy” alias “selfishness”. Gaya hidup “berbagi” memang tidak terlalu populer di kalangan “gaul”, dibandingkan dengan isu “mempunyai”. Di sinilah budaya selfishness tumbuh subur tanpa sadar bahwa dengan memanfaatkan dan menikmati kebersamaan dan hubungan sosial, kita bisa lebih sejahtera.

Berhemat itu Canggih

Isu “matre” atau sikap materialistis nampaknya sudah kuno, basi, tidak signifikan lagi, karena kita memang sudah terbiasa, bahkan terbelenggu menjadi konsumen setia. Kemudahan dan keuntungan sebagai pemegang kartu kredit dan kartu debet dan segala macam kemudahan berutang menjadikan kita tidak kuasa lagi untuk setiap kali berhenti sejenak, berpikir dan mempertimbangkan tentang pengeluaran uang, ongkos, serta keguanaan dari barang, produk maupun jasa yang kita konsumsi. Nampaknya untuk berhemat, semua dari kita perlu “start from scratch” dan berpikir sangat keras, merekayasa dan mendesain suatu pendekatan, yang lebih manusiawi ketimbang komersialisasi, lokal ketimbang global, dan membuat sendiri ketimbang membeli, demi menyelamatkan kesejahteraan fisiologis, psikologis, emosional, dan spiritual. (Eileen Rachman & Sylvina Savitri/EXPERD/Kompas/Klasika/24/05/2008)


Pernyataan Pers Peringatan 60 Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember & Penandatanganan Palermo Protocol 12 Desember


Pernyataan Pers Peringatan 60 Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi
 Manusia 10 Desember & Penandatanganan Palermo Protocol 12 Desember: 
“Menuntut Negara Memajukan Penghormatan dan Perlindungan HAM dalam
 Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak”
 
 
Pada Desember 2008, dunia merayakan momen bersejarah 60 Tahun Deklarasi
 Universal Hak Asasi Manusia. Pada momen tersebut pula, negara
 diingatkan kembali pada tanggungjawab menegakkan HAM. Pada bulan Desember pula,
 tepatnya 12 Desember 2000, telah ditandatangani Protocol to Prevent,
 Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
 Children atau Palermo Protocol. Kelahiran Palermo Protocol sebagai dokumen
 paling komprehensif dalam memandu negara-negara memerangi perdagangan
 orang terutama perempuan dan anak, patut diperingati sebagai cerminan
 komitmen bersama. Itu mengapa negara-negara di dunia memperingati Hari
 Penghapusan Perdagangan Orang pada tanggal 12 Desember. PBB memperkirakan
 bahwa sedikitnya empat juta orang menjadi korban perdagangan orang setiap
 tahunnya. 

Di Indonesia, Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada
 tahun 2004 teridentifikasi 562 kasus perdagangan perempuan. Penelitian
 Indonesia Against Child Trafficking pada tahun 2007 menunjukkan bahwa
 usia paling muda anak yang menjadi korban perdagangan adalah 13 tahun.
 Sebagai wujud komitmen penandatanganan Protokol ini pula, Pemerintah
 Indonesia mengundangkan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
 Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). 

PBB telah merekomendasikan prinsip keunggulan HAM dalam penghapusan
 perdagangan orang. Diantaranya adalah hak asasi korban sebagai pusat dari
 seluruh upaya mencegah dan memberantas perdagangan orang serta untuk
 melindungi, membantu, dan memberikan ganti rugi bagi para korban; dan
 langkah-langkah yang diambil haruslah tidak berdampak merugikan HAM dan
 martabat manusia, khususnya korban.

Sayangnya, prinsip diatas belum sepenuhnya diakomodir dalam peraturan
 perundangan. Beberapa Perda memberlakukan prosedur ketat dan
 diskriminatif kepada perempuan untuk bermigrasi. Misalnya prosedur pemberian Surat
 Ijin Bekerja Keluar Daerah/Surat Ijin Bekerja Perempuan yang diberikan
 kepada laki-laki dan perempuan yang ingin bekerja keluar daerah
 (ketentuan yang diskriminatif untuk perempuan). Prosedur ini, jelas
 bertentangan dengan hak asasi perempuan yang seharusnya dijamin oleh Negara. 

Dalam konteks perlindungan anak, luputnya definisi perdagangan anak
 dalam UU PTPPO, mengakibatkan anak korban perdagangan tidak mendapatkan
 hak atas perlindungan. Dalam aspek akses terhadap keadilan, ketiadaan
 definisi perdagangan anak dalam UU PTPPO mengakibatkan terhambatnya proses
 pencarian keadilan bagi anak korban perdagangan. 

Oleh karena itu, bersamaan dengan Peringatan 60 Tahun Deklarasi
 Universal Hak Asasi Manusia, kami, INSTITUT PEREMPUAN, menyerukan agar: 

1.      Pemerintah menetapkan 12 Desember sebagai Hari Penghapusan
        Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak.
2.      Pemerintah meratifikasi Palermo Protocol.
3.      Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengadopsi
         prinsip-prinsip HAM dan perlindungan anak dalam peraturan perundangan, program dan
        anggaran mengenai penghapusan perdagangan orang terutama perempuan dan
        anak.
 
 
Demi Keadilan, Kesetaraan, dan Kemanusiaan
INSTITUT PEREMPUAN
 
 
R. Valentina Sagala, SE., SH., MH.
Chairperson of Executive Board

Demokrat Tolak Fatwa Haram Golput


Demokrat Tolak Fatwa Haram Golput

Jakarta (ANTARA News) – Partai Demokrat menolak fatwa haram terhadap golongan putih (golput) usulan Ketua MPR Hidayat Nurwahid, demikian Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta, Sabtu.

“Tentang Fatwa Haram Golput ala Hidayat NW, pertama, itu tidak diperlukan fatwa haram terhadap Golput, karena memilih adalah hak, bukan kewajiban,” tandasnya kepada ANTARA.

Oleh karena itu, Partai Demokrat golput bukan perkara haram, meskipun tidak baik bagi demokrasi.

Kedua, lanjutnya, fenomena golput justru harus menjadi landasan untuk melakukan otokritik dan introspeksi untuk semua lembaga politik, terutama partai politik agar serius memperbaiki diri dan kinerjanya.

Ketiga, Anas menuturkan, “gerakan golongan putih” jangan dilawan dengan membuat fatwa haram, melainkan oleh perlawanan demokratik melalaui gerakan sadar memilih.

“Inilah yang harus ditempuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai-partai,” katanya.

Langkah keempat, lanjut mantan Ketua Umum PB HMI ini, adalah memahami bahwa golput mungkin timbul karena faktor teknis dan administratif.

“Ketelitian administrasi dari KPU dan akses informasi Pemilihan Umum kepada pemilih merupakan obat yang manjur,” demikian Anas Urbaningrum. (*)

COPYRIGHT © ANTARA

Sumber: http://pemilu.antara.co.id/ print/?tl=demokrat-tolak-fatwa-haram-golput&id=1229148810

 

Aksi Kaum Muda Katolik Menyambut Pemilu 2009


 

 

JEJARING MUDA KATOLIK INDONESIA

RELAWAN PENDIDIKAN POLITIK ORANG MUDA KATOLIK

KOMISI  KEPEMUDAAN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA 2008

  

Pengantar

Tanggal 27 – 30 November 2008, kami, 62 relawan  pendidikan politik Orang Muda Katolik (OMK) sekaligus delegasi  25 keuskupan se Indonesia telah menjalani proses pertemuan  di Klender Jakarta. Pertemuan ini merupakan salah satu upaya yang difasilitasi oleh Komisi Kepemudaan KWI dalam melaksanakan amanat Gereja Katolik Indonesia untuk ikut mempersiapkan OMK keuskupan-keuskupan demi tugas perutusan mereka di tengah masyarakat. Kami berproses dengan  akrab, diterangi oleh Sabda-Nya, disegarkan  oleh perayaan sakramen Ekaristi dan disemangati oleh rasa persaudaraan sebagai murid-murid pilihan Tuhan.

Proses      

Kami berproses dengan metode lokakarya, yaitu bahwa kami sejak dari keuskupan masing-masing sudah membawa bahan dari pengalaman dan analisis situasi kemasyarakatan aktual. Dari yang sudah kami “perbuat” di keuskupan masing-masing,   kami  “membuat” hal nyata bagi jaringan pendidikan politik, sekaligus meningkatkan ketrampilan kami secara praktis.

Pada pertemuan ini, kami belajar dan mengasah kemampuan  praktis untuk kepentingan pendidikan politik. Kami memulai proses pada hari pertama dengan saling berkenalan antar kami para peserta dan bersama-sama berbaur mengolah pengalaman. Di sini kami menyadari bahwa pertemuan ini adalah salah satu jawaban tentang bagaimana partisipasi OMK dalam politik dengan memanfaatkan momentum pemilu 2009, dengan beberapa point kunci yang kami pandang strategis:

•-          Memperkuat kerjasama antar Komisi Kepemudaan dan jejaring tim relawan politik OMK

•-          Membangun, memelihara, meningkatkan, mengembangkan kepedulian dan partisipasi OMK dalam bidang Sosial  Politik (termasuk didalamnya politik praktis),

•-          Berupaya mengembangkan sistem dan praksis kaderisasi OMK yang terlibat dalam berbagai bidang hidup menggereja dan bermasyarakat.

Dari proses berbagi pengalaman praksis kami mendapatkan beberapa kata kunci:

•-          OMK di setiap KomKep menjadi bagian dari denyut demokratisasi Indonesia yang tiada henti mengalami peristiwa-peristiwa Pemilu di tingkat lokal (Pilkada) dan denyut peristiwa politik menjelang Pemilu 2009.

•-          OMK juga adalah bagian integral dari Indonesia yang khas dengan beragamnya keadaan geososial-politik di setiap lokus.

•-          Kami merasakan pula bahwa persoalan apatis-pragmatis di kalangan OMK cukup menggejala dan mencemaskan, dengan gejala umum: sikap OMK yang tahu tetapi tak mau tahu dengan Politik.

Di hari kedua antara kami dan narasumber melakukan belajar bersama dengan membedah topik-topik sebagai berikut:

•1.      Sistem Politik Indonesia Aktual

•2.      Tantangan Pemilu 2009

•3.      Tantangan Pendidikan Politik OMK

•4.      Spritualitas Politik OMK

Di hari ketiga kami masuk dalam proses berlatih membuat metodologi alternatif pendidikan politik OMK yakni  membuat Poster Politik,  Riset Aksi Partisipatoris, Jingle Radio, Film pendek, dan aktivasi website pendidikan politik OMK.  Dan pada hari akhir kembali kami melakukan shering antar Regio Komkep lalu, menyampaikan rumusan dan rekomendasi akhir dari seluruh kegiatan ini.

Penemuan

OMK merupakan kekuatan amat penting dalam Gereja dan masyarakat. Dari hari ke hari peran OMK di bidang sosial-kemasyarakan makin tampak. Sadar akan pentingnya partisipasi OMK dalam dunia politik, maka hendaknya secara intensif diusahakan pendidikan kewarganegaraan dan politik. Atas dasar inilah, Komisi Kepemudan KWI, yang didukung Kerawam KWI, membuat pendidikan politik bagi OMK di Samadi Klender, 27 – 30 November 2008. Kegiatan ini menjadi sebuah rintisan untuk membuat pendidikan politik untuk OMK jangka panjang dan berkelanjutan. Karena itu, pendidikan politik seharusnya menjadi salah satu orientasi dalam pendampingan OMK di setiap keuskupan.

•1.      Potret OMK dalam Dunia Politik

OMK, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, belum memainkan peran sebagaimana mestinya. Sebagian besar OMK ternyata masih bersikap apatis-pragmatis terhadap politik. Bagi mereka politik adalah urusan orang-orang yang punya “kompetensi”, yang dalam hal ini asumsinya adalah orang tua. OMK juga berpandangan bahwa politik itu “kotor”, tak mendewasakan dan penuh aksi tipu muslihat.

•2.      Spiritualitas Berpolitik

Berpolitik memiliki dasar spiritual dalam seluruh sejarah keselamatan manusia. Sejak dalam Perjanjian Lama Allah menghendaki keselamatan semua orang, yang berpuncak pada pemberian Diri Allah dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu meliputi segala aspek dan dimensi kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah sebabnya semua negara dan pemerintahan bertujuan sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum (bonum commune). OMK sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara dipanggil untuk mewujudkan keselamatan melalui keterlibatan dalam setiap aspek kehidupan bangsa, salah satunya adalah  kehidupan berpolitik. Berpolitik merupakan profesi dan sekaligus panggilan. Artinya bahwa setiap warga negara, termasuk OMK dipanggil untuk berperan maksimal, strategis, dan bertangung jawab.

•3.      Kondisi Politik Indonesia Aktual

Bergulirnya arus globalisasi di akhir abad XX telah membawa pengaruh besar bagi seluruh dunia, termasuk bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang baru berkembang, Indonesia merasakan dampak globalisasi secara luar biasa. Sebagai tanggapan atas tantangan globalisasi ini, bangsa Indonesia mencoba melakukan perubahan dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah kehidupan demokrasi. Sebagai kosekuensi masa transisi demokrasi di Indonesia saat ini sedang berlansung proses desentralisasi, restrukturalisasi kelembagaan, multiplikasi aktor dan rekulturalisasi perilaku.

•4.      OMK Menyambut Pemilu 2009

Perlu grand design pendidikan politik orang muda sejak sekarang, dan temu relawan ini menjadi usaha yang baik untuk membuat rancang bangun pendidikan politik OMK. Partisipasi politik salah satunya dilakukan dengan mengikuti atau turut memilih wakil dan pemimpin dalam pemilihan umum 2009 dan seterusnya secara cerdas dan bertanggungjawab.

5.        Ketrampilan Praktis dan Efektif

Para relawan pendampingan OMK keuskupan-keuskupan, sudah saatnya menguasai ketrampilan praktis untuk memperluas jaringan dan efektifitas penyampaian pesan berpolitik dengan landasan moral Pancasila dan spritualitas Katolik, sehingga praktek politik yang busuk dibawa kepada praktek politik yang bermoral sesuai hakikatnya.

Kesimpulan                 

•1.      Kami Relawan Pendidikan Politik Orang Muda Katolik (OMK) menyadari perlunya mendorong partisipasi politik OMK yang didasari dengan pendidikan politik yang memadai

•2.      Dalam pendidikan politik tersebut perlu didasari dan diperkuat oleh unsur-unsur spiritual  Katolik yang menjadi  butir-butir pencerahan yang membimbing proses  pendidikan politik itu sendiri

•3.      Pendidikan politik bagi OMK ditujukan agar OMK memperoleh wawasan yang lebih nyata tentang situasi politik yang  dapat mendorong kepedulian OMK  terhadap  politik . Diharapkan hal tersebut dapat membangkitkan motivasi untuk secara mandiri meningkatkan  kompetensi dirinya yang akan dibutuhkan dalam keterlibatan OMK dalam politik.

Rekomendasi:

•1.      Perlunya suatu desain program pendidikan politik OMK yang berjenjang dan  berkesinambungan.

•2.      Pentingnya dukungan hirarki  gereja terhadap proses pendidikan politik OMK .

•3.      Para Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan tetap  memotivasi dan membuka ruang bagi pendidikan politik OMK serta mendorong keterlibatan aktif OMK dalam pendidikan politik.

•4.      OMK adalah bagian integral dari Gereja Katolik Indonesia. Karena itu, segenap unsur Gereja Katolik Indonesia  secara khusus Dewan Paroki di bawah pimpinan Pastor Paroki, hendaknya  melibatkan OMK dalam pengambilan keputusan khususnya yang menyangkut karya sosial-kemasyarakatan paroki. Para Gembala umat hendaknya mendampingi OMK yang sudah aktif dalam usaha penyadaran kemasyarakatan  dengan spiritualitas Katolik dan Ajaran Sosial Gereja.

•5.      Perlunya jejaring relawan pendidikan politik OMK untuk menjadi sarana interaksi dan informasi yang dapat memperluas dan memperkuat karya pastoral  OMK. Secara fisik, jejaring itu berupa website http://www.jejaringmudakatolik.web.id/, maupun pertemuan bekala di tingkat regio  serta provinsi gerejawi. Komisi-Komisi Kepemudaan keuskupan, hendaknya memperhatikan dan mengaktifkan fungsi jaringan internet sebagai salah satu sarana pendidikan politik OMK, dan proaktif untuk bekerja sama dalam jaringan.

Penutup

Kami berterima kasih atas dukungan para Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan, serta berbagai pihak, atas terselenggaranya pertemuan ini. Kami pun bersyukur kepada Tuhan. Kami siap sedia menjalankan perutusan dengan gembira, seperti refleksi iman nabi Yeremia, “Jangan katakan: ‘aku ini masih muda’, tetapi kepada siapapun engkau Kuutus, haruslah kamu pergi  dan apapun yang Kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan” (Yer 1:7). Semoga Allah Bapa yang telah mengutus Putera-Nya serta membimbing kami dalam Roh Kudus, memberkati niat dan usaha Orang Muda Katolik Indonesia.

(sumber: http://mirifica. net/printPage.php?aid=5442)

KOMITMEN MEMAJUKAN DIRI DAN PERUSAHAAN


KOMITMEN

Tanda bahwa sebuah organisasi sudah mulai tidak efektif adalah kalau karyawannya sudah tidak lagi ingin kompak satu sama lain. Seorang eksekutif HRD menceritakan betapa karyawannya masih harus ditakut-takuti dengan absensi kehadiran, agar mau terlibat dalam kegiatan ataupun meeting yang tidak langsung berdampak ke pekerjaan, seperti donasi, fun activities, atau meeting bipartite. Memang, para karyawan tidak sampai saling memukul, baik dari belakang maupun depan, tidak saling menghina atau tidak menyatakan tidak saling percaya satu sama lain. Secara kasat mata, hubungan interpersonal kelihatan harmonis. Namun, bila perlu adanya koordinasi, katakanlah, crash program, pembenahan kantor atau pun program yang sifatnya non-kritikal tetapi perlu dikeroyok rame-rame, barulah terlihat bahwa komunikasi dan koordinasi seolah sulit sekali diatur dan diimplementasikan ke dalam kegiatan yang terarah. Di sinilah sesungguhnya kita bisa menyaksikan ketidakefektifan sebuah organisasi.

Banyak sekali ribut-ribut di perusahaan yang diakhiri dengan komentar, “Ini cuman masalah komunikasi, kok …” Kita banyak lupa bahwa tidak efektifnya komunikasi merupakan “dosa” manajemen yang sangat besar. Hasil yang kita telan dari tidak efektifnya komunikasi adalah karyawan tidak ter-“konek” dengan misi perusahaan, merasa “tertinggal dalam gelap” dan tidak memahami bagaimana berpartisipasi dan melibatkan diri secara sesuai. Tidak efektifnya komunikasi ini, dalam keadaan parah bisa tidak terdeteksi lagi. Yang terlihat justru pada tidak berkomitmennya setiap bagian, individu atau kelompok terhadap apa yang sudah di-“iya”-kan, dijanjikan atau direncanakan. Lebih parah lagi, bila komitmen terhadap “deadline”, waktu, kuantitas tidak bisa di-“nyatakan” lagi. Semua rencana dan tindakan hanya bersifat mengambang. Di sinilah kita perlu waspada terhadap matinya spirit perusahaan atau lembaga karena sakitnya komitmen.

Dari Komitmen ke Laba Perusahaan

Sudah tidak jamannya lagi orang menomorduakan komitmen karyawan di dalam pertimbangan pengembangan organisasi, karena jelas-jelas komitmen karyawan sudah menjadi daya saing utama dalam bisnis. Komitmen bisa terlihat dalam beberapa bentuk. Kita bisa lihat komitmen berkelas rendah karena individu butuh “memperpanjang” karirnya di perusahaan dan tidak punya pilihan lain dalam karirnya, yang sering disebut sebagai ‘continuance commitment”. Ada juga individu yang komit demi loyalitas, kedisiplinan dan kepatuhannya pada perusahaan, atau komitmen yang bersifat normatif. Orang yang komitmennya normatif akan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan organisasi, walaupun tindakan tersebut belum tentu sesuai dengan keinginan pribadinya. Perusahaan sebetulnya perlu memancing sebanyak-banyaknya komitmen afektif, di mana passion dan kesungguhan individu untuk berkontribusi, mengompakkan diri berlandaskan kesamaan pemikiran, sasaran dan idealisme profesinya dengan perusahaan.

Komitmen sampai level afektif dan passion ini tentunya tidak didapatkan secara gratis karena sesungguhnya bermula dari kemudahan, konsistensi dan kejelasan sistem dan prosedur di perusahaan. Kejelasan aturan main menjadikan karyawan bisa mengandalkan dan berpegang pada aturan. Dalam perkembangannya, karyawan jadi bisa tahu di mana ia bisa “ikut bermain” dan menikmati pekerjaannya, bahkan memperbaiki kinerjanya dari waktu ke waktu. Hanya dalam tingkatan ini, perusahaan baru bisa mengeruk keuntungan bermodalkan komitmen karyawan. Kita sebagai nasabah tentunya senang berbank dengan bank yang karyawannya jelas-jelas bekerja keras, berkinerja dan berjuang demi kepuasan nasabah dan kesuksesan perusahaannya, ketimbang bank yang santai dan tidak mengejar sasaran yang jelas.

Komitmen: Penyatuan Risiko dengan Tindakan

Menurut para ahli, komitmen sangat berbeda dari janji atau sekedar pelaksanaan kewajiban. Kewajiban berasal dari otoritas eksternal, sementara komitmen berasal dari dalam diri seseorang. Selain itu komitmen mengandung bobot yang jauh lebih tinggi, karena berkomit berarti menyadari dan bersedia menerima risiko tindakan yang sudah diambil oleh individu. Bila seorang ahli bedah sudah berkomitmen untuk menyelesaikan suatu kasus, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk menyembuhkan si pasien, apakah melalui tangannya sendiri ataupun dengan bantuan ahli lain. Demikian pula, seorang kepala cabang yang sudah berkomitmen untuk mencapai level KPI (key performance indicator) tertentu, akan serte merta mengerahkan segala upaya untuk mencapainya. Tentunya ada risiko ia tidak disukai oleh anak buah, karena anak buahnya didera untuk bekerja keras. Namun, tanpa pengambilan risiko tersebut, komitmen atasan akan terasa hampa, ringan tidak bertenaga. Di sini, komitmen justru memberi “flavor” pada kerja keras kelompok.

Dalam sebuah kelompok kerja, komitmen akan terasa bila individu dalam kelompok mau “tune in” mendukung “action” , bersedia untuk di-“expose”, siap bertanggung jawab terhadap tugas, dan bahkan ikut serta menghandel dilema yang pasti muncul dalam mengembangkan tuas. Dari sini jelas kita bisa melihat bahwa gejala “loh kok saya?” atau ‘bukan saya, pak …’ tidak laku, karena sikap defensif hanyalah pertanda bahwa komitmen individu tidak ada.

Komitmen itu Pilihan

Beda tipis dengan kepatuhan dan kewajiban yang normatif, komitmen afektif adalah sepenuhnya pilihan individu. Individu yang memilih untuk komit biasanya sudah melalui proses pertimbangan terhadap kebutuhan dan visinya sendiri dan juga sudah yakin pada dampak sikapnya. Karena itu, individu yang berkomitmen tinggi, bisa memberikan “impact” yang lebih besar di pekerjaan, lebih persuasif, lebih terbuka terhadap kemungkinan kritik. Pilihan perilaku yang diambil seseorang yang berkomitmen pun akan diarahkan pada dua hal yang sangat penting, yaitu mendukung dan mengembangkan, karena hanya dengan sikap seperti inilah kelompok dapat maju dan mencapai tujuan yang sudah sama-sama dipahami.

Komunikasi mengikuti “The 51% Rule”

Rapat-rapat yang diikuti oleh orang-orang yang berkomitmen tinggi akan memakan waktu jauh lebih singkat daripada bila individu peserta rapat ragu akan komitmennya. Untuk membuat peserta lain ‘hadir’ dalam tantangan yang sedang dibicarakan, seorang ahli komunikasi membuat formula yaitu bila setiap orang yang sedang berkomunikasi, yang sudah pasti dua arah, mengambil 51% tanggung jawab terhadap keberhasilan komunikasi dan follow up-nya, maka komunikasi pasti akan dipenuhi oleh spirit komitmen yang utuh. Hanya dengan cara inilah kita bisa mengejar “the extra mile” dan menikmati pekerjaan. (Eileen Rachman & Sylvina Savitri/EXPERD/Kompas/Klasika/09/08/2008).