PBNU, KWI, usulkan Ormas cantumkan asas Pancasila


Wakil Sekjen PBNU  Hanif Saha Ghafur dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Ormas di gedung DPR, Rabu (18/1), mengusulkan adanya klausul dalam RUU Keormasan agar mencantumkan Pancasila dalam asas organisasi.

“Ini penting untuk menghindari liberalisasi dan radikalisasi Ormas yang ada di Indonesia sekaligus sebagai bukti komitmen dan kesetiaan kepada NKRI,” katanya seperti dilansir nuonline.com.

PBNU juga mengusulkan di dalam pasal 19 sebuah poin baru, yaitu Ormas harus memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam hal ini, Ormas juga berkewajiban untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, dan memiliki komitmen untuk memelihara dan mempertahankan tidak hanya kesatuan NKRI tetapi juga Ideologi bangsa.

Selain itu, RUU Ormas perlu diatur agar kemudahan fasilitas Negara untuk Ormas tidak dimanfaatkan untuk kegiatan pencucian uang, pencucian pajak dan lainnya oleh segelintir oknum untuk menghindari kewajiban sebagai warga negera.

Sementara itu Romo Antonius Benny Susetyo dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), seperti dilansir hukumonline.com, mengatakan RUU Ormas ini sangat terasa sekali paradigma pemerintah yang ingin terlalu intervensi kepada kehidupan ormas.

“RUU Ormas ini harus dibongkar total. RUU ini semangatnya masih ingin intervensi, paradigma ini harus dirombak total,” ujarnya usai menyampaikan pendapatnya di ruang rapat Pansus DPR, Kamis (19/1).

Romo Benny mengatakan seharusnya RUU Ormas ini secara tegas menyatakan ormas yang ada di Indonesia harus mengacu kepada empat pilar yang diakui oleh Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kalau tak mau mengacu kepada ini, ormas itu jangan beraktivitas di Indonesia,” ujarnya.

Sayangnya, lanjut Romo Benny, RUU ini tak secara tegas mengatur hal tersebut. Pasal 2 menyatakan ‘Asas Ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’.

Ketentuan selanjutnya, membolehkan ormas memiliki ciri tertentu. Pasal 3 berbunyi

‘Ormas dapat mencantumkan diri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’.  
(www.cathnewsindonesia.com)

Patung Maria di Goa Maria Tawangmangu Solo Dirusak


Rama-Rama Ytk., saya menerima laporan dari Ibu Anne Avantie, sbb.

“Bpk Uskup, mohon bantuannya, Gua Maria sendang prawita dirusak. Kepala bunda Maria dipenggal. Mohon bantuan penanganannya. Hal ini sangat memprihatinkan sekali. Kiranya ada jalan keluar terbaik mengenai hal ini. Terima kasih. Berkah Dalem.”

Dari Rama Sunaryadi saya peroleh info, sbb.

“Ngapunten Monsinyur ndilalah Speedy pastoran error. Kula badhe misa rumiyin.

Minangka gambaran perusakan diperkirakan jam 23.30an (Rabu, 14 Desember 2011). Patung Maria dipenggal, kepala tidak ditemukan, salib 1,5 m juga dibawa, patung-patung malaikat + air suci dihancurkan. Punika Polres taksih olah TKP, mangke dalu wonten pepanggihan Kapolres kaliyan Grj.-sunar-”

(Kamis, 15 Desember 2011). Peristiwa perusakan patung tersebut melukai rasa keagamaan umat Katolik. Kita upayakan supaya pihak keamanan mengusut peristiwa tersebut dan menemukan pelaku perusakan, dan menindaknya selaras dengan hukum negara Pancasila.

Salam, doa ‘ Berkah Dalem, + Johannes Pujasumarta

Supaya tidak pada bingung ini info seputar kejadian di Tawaangmangu:

MENGAPA KEPALA BUNDAKU DIPENGGAL??

Bp. Uskup dan para Romo, maaf kami belum bisa memberi info secara detail karena ini masih dalam proses penyelidikan jajaran Polres Karanganyar. Kronologi yang ada pada kami kurang lebih seperti ini:

Rabu, 14 Des 2011

Jam 20.00 dan jam 22.00: Bp. Narto penjaga Goa Maria yang rumahnya tidak jauh dari Goa menengok Goa Maria, disana tidak ada apa-apa. Bp. Narto seorang muslim dan menjadi RW di tempat itu.

23.30 : Ada seseorang yang sempat melihat senter menyala di sekitar Goa, namun tidak dihiraukan karena dikira peziarah yang sedang berdoa.

Kamis, 15 Des 2011
Kira2 Jam 10.00 : Warga desa gempar menyaksikan suasana berantakan di Goa Maria yang biasa dilewati oleh beberapa petani menuju ladang mereka. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke pengurus Lingkungan Tawangmangu dan diteruskan ke Kapolsek.

Kondisi kerusakan:

1. Patung Bunda Maria tanpa kepala (sampai saat ini potongan kepala tidak ditemukan, kemungkinan dibawa pelaku

2. Salib Milenium setinggi 1.5 m hilang

3. Patung keluarga kudus kecil hilang

4. Patung malaikat dan bejana air suci dihancurkan

Pihak Kepolisian, pemdes dan Kapolres secara bertahab akhirnya meluncur menuju lokasi Goa, termasuk saya dan beberapa umat. Akhirnya diadakan olah TKP dan pencarian info-info dari warga seputar Goa Maria.

Jam 19.00 : Kapolres mengundang tokoh-tokoh agama Karanganyar untuk menghimbau agar warga tidak mudah terpancing oleh situasi ini. Besok penyelidikan masih akan dilanjutkan.

Sebagai gambaran bahwa di seputar Lokasi Goa maria memang tidak ada satu pun umat Katolik. Namun warga desa sangat ramah dan terbuka terhadap adanya tempat ziarah itu. Ketika kejadian ini berlangsung, secara spontan warga juga ikut bersiap menjaga di seputar lokasi Goa. Warga yang menyaksikan kehancuran patung-patung itu dengan kebersahajaannya juga kelihatan trenyuh.

Demikian Bp. Uskup dan para Romo info yang bisa kami haturkan sampai malam ini.
(Milis APIK)

Radikalisme Bukanlah Kultur Bangsa Indonesia


Untuk melindungi warga dari ajaran sesat dan doktrin radikal, pemerintah harus mengambil langkah jihad baru, yakni deradikalisasi. Masyarakat juga harus dipahamkan bahwa radikalisme bukanlah kultur bangsa ini.

Peringatan itu dikatakan Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Nyai Hj Mahfudhoh Ali Ubaid Wahab dalam lokakarya ”Deradikalisasi Agama Berbasis Kiai/Nyai dan Pesantren: Meneguhkan Islam Rahmatan Lil Alamin” di Jakarta, Sabtu (3/12). ”Radikalisme jelas bukan kultur bangsa kita,” katanya.

Untuk menciptakan lingkungan yang toleran dan melindungi anak-anak, kata Mahfudhoh, ibu harus memiliki sensitivitas atau deteksi dini pada perilaku anaknya. Sebab, ibu memiliki kedekatan yang lebih baik dengan anak-anaknya.

Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbay mengatakan, negara perlu melakukan deradikalisasi karena hal itu merupakan kebutuhan bersama dan mendesak. Sudah banyak kasus teror bom terjadi di Indonesia yang diduga dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

”Saya tidak paham JI itu apa? Ini adalah kelompok yang dirasuki pemahaman radikal, dan mereka merasa yang paling benar dan murni. Yang lain adalah kafir dan halal darahnya. Orang dengan pemikiran radikal ini berada di belantara kafir yang harus dibabat semua. Tujuan mereka adalah menyingkirkan empat pilar berbangsa dan bernegara,” kata Ansyaad.

Dampaknya, menurut dia, Islam sempat diidentikkan dengan teroris. Pesantren dan masjid sempat dicurigai sebagai persemaian gerakan terorisme. ”Namun, kita tak yakin hal itu karena masjid dan pesantren adalah sumber lahirnya tokoh nasional. Karena itu, perlu komitmen kita untuk melawan terorisme,” katanya.

Mencermati kondisi itu, tuturnya, penanggulangan terorisme harus melibatkan kiai dan nyai. Tokoh pesantren yang memiliki peran strategis yang memberi pemahaman yang benar menjadi garda terdepan dalam mengatasi terorisme itu.Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj, dalam lokakarya itu, mengakui, menghadapi radikalisme agama yang kian marak pascareformasi, upaya yang dilakukan NU untuk membendungnya adalah dengan memperkuat pertahanan keluarga dan memberikan pemahaman yang benar tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta alam). Selain itu, juga berpegang pada empat pilar berbangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Said Aqil, radikalisme bukanlah hal yang baru, melainkan telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW
(Kompas, 5 Desember 2011)

Jadikan Indonesia Negara Darusalam


Kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila dan gerakan-gerakan pengebom adalah musuh kita bersama,” kata KH Said Aqiel Siroj
________

Bendera Merah Putih dan panji-panji Nahdlatul Ulama tiba di Tugu Proklamasi di jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, Jumat (25/11) siang. Bendera dan panji-panji tersebut diusung dalam Kirab Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama yang diikuti sejumlah anak organisasi itu selama enam hari. Kirab dimulai dari Surabaya sejak 20 November 2011. Bendera Merah Putih dikibarkan dalam upacara bendera sederhana.

Ketua Tim Pengarah Kirab Resolusi Jihad NU Muhaimin Iskandar dalam sambutannya menyatakan, salah satu tujuan kirab ini adalah untuk membangkitkan rasa cinta Tanah Air.

”Pengawalan panji-panji NU adalah untuk pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara, serta untuk meneruskan dan melestarikan cita-cita luhur pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy’ari dan kiai-kiai lainnya,” kata Muhaimin yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Said Aqil Siroj memaparkan sejarah resolusi jihad KH Hasyim Asy’ari, yang kemudian dikenal sebagai resolusi jihad NU. Setelah Indonesia merdeka, tentara Netherland Indian Civil Administration (NICA) yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda membonceng pasukan sekutu yang dipimpin Inggris.

”NICA berusaha melakukan agresi di Surabaya dengan alasan mengurus tentara Belanda yang ditawan Jepang. Tapi, mereka turun di Jakarta dengan senjata lengkap. Kiai Hasyim Asy’ari bersama para ulama berkumpul di Tebuireng, 22 Oktober, kemudian diserukan resolusi jihad melawan pasukan gabungan NICA dan Inggris,” kata KH Said Aqiel Siroj.

Resolusi jihad ditandatangani di kantor NU Bubutan, Surabaya. Isi resolusi jihad adalah pertama, kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 harus dipertahankan. Kedua, Pemerintah RI sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dipertahankan dengan harta maupun nyawa. Ketiga, musuh-musuh Indonesia, khususnya orang-orang Belanda yang kembali ke Indonesia dengan menumpang pasukan sekutu (Inggris), sangat mungkin ingin menjajah kembali Indonesia setelah Jepang ditaklukkan.

Keempat, umat Muslim khususnya warga NU harus siap bertempur melawan Belanda dan sekutu mereka yang berusaha menguasai kembali Indonesia. Kelima, kewajiban jihad merupakan keharusan bagi setiap Muslim yang tinggal dalam radius 94 kilometer.Karena itu, meletuslah perang rakyat semesta dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.
”Kita sudah merebut Indonesia dengan bertaruh nyawa. Karena itu, jadikan Indonesia negara darusalam (tempat yang penuh kedamaian dan keselamatan), bukan darul Islam (negara Islam). Kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila dan gerakan-gerakan pengebom adalah musuh kita bersama,” kata KH Said Aqiel Siroj.

(Kompas, 28 November 2011)

PANCASILA, Inspirator Hidup Bangsa yang Terkulai


Bangsa ini harus kembali ke ideologi yang tepat, pasti, dan menyejahterakan sebagaimana tertuang dalam lima sila Pancasila. Nilai-nilai itu ibarat wejangan atau nasihat ”kehidupan” yang bernilai kekal bagi perjalanan hidup bangsa ini ke depan. Mengabaikan nilai Pancasila sama dengan mengantar bangsa ini ke kehidupan chaos, yang kini tengah dialami.

Bobot Pancasila menjadi jelas jika memperhatikan alasan Pancasila dirumuskan. Pancasila tidak sekadar etika hidup bangsa, tetapi juga pemecahan dari sebuah masalah serius, yakni dasar republik yang hendak didirikan waktu itu. Konflik dalam BPUPKI, yaitu RI yang akan diproklamasikan waktu itu berdasar semangat nasionalisme atau agama tertentu, mendorong Soekarno mencetuskan Pancasila.

Franz Magnis-Suseno SJ, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, dalam dialog kerukunan umat beragama nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (30/9), mengatakan, Pancasila lahir atas kesepakatan seluruh rakyat Indonesia untuk membangun sebuah negara yang warganya memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban sama. Dalam paham Pancasila tidak ada paham mayoritas dan minoritas, tetapi warga negara dalam arti penuh.

Dialog itu dibuka Sekretaris Kementerian Agama Bahrul Hayat yang diikuti 40 dosen filsafat dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Dialog berlangsung pada 28-30 September 2011 atas kerja sama Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia dengan Bimas Katolik Kementerian Agama. Tujuan dialog adalah mencari benang merah nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan praktis warga agar saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan dan kemajemukan.

Demi persatuan, kesatuan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh warga, agama terbesar waktu itu tidak diberi tempat khusus dalam UUD 1945. Hal ini menunjukkan suatu sikap, tanda kebesaran komitmen kepada persatuan bangsa. Dengan mendasarkan negara di atas Pancasila, masyarakat membuat nyata Sumpah Pemuda mengenai satu Indonesia dari kemajemukan etnik, budaya, dan agama.

Mengabaikan, mengubah, meniadakan, dan mengebiri Pancasila berarti membatalkan kesepakatan bangsa untuk bersama-sama mendirikan republik ini. Melalui Pancasila, tidak ada anak bangsa yang merasa tersakiti, terlukai, dan terabaikan dalam negara ini.

”Semua anak bangsa sama, sederajat, senasib, dan sepenanggungan dalam memajukan bangsa dan negara. Kegagalan pembangunan bangsa menjadi keprihatinan dan kepedulian seluruh warga negara untuk bergerak maju,” kata Magnis.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah saling menerima kekhasan masing-masing, kesediaan menghormati dan mendukung kemajemukan bangsa secara inklusif.

Dosen Sekolah Tinggi Filfasat dan Teologi Katolik Ledalero, Flores, NTT, Otto Gusti Madung SVD, mengatakan, pluralisme merupakan ciri dasariah masyarakat modern ketika paham homogenisasi berkurang. Pancasila sebagai basis ideologi dan identitas bangsa tetap mendesak. Sebuah bangsa hanya bisa bertahan jika ada roh yang mempersatukan. Pancasila perlu ditafsir kembali dan ditemukan aktualisasinya.

”Dalam era masyarakat global, tafsir Pancasila hanya dapat dimungkinkan jika ditempatkan dalam ideologi masyarakat global. Dan sila-sila dalam Pancasila sudah mencerminkan nilai-nilai universal sehingga Pancasila tetap mendapat tempat dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan kapan pun,” kata Gusti.

Peneliti senior Centre for Strategic and International Studies, J Kristiadi, mengatakan, Pancasila sebagai ideologi bangsa sedang diuji. Para pendiri bangsa berhasil merumuskan pemikiran-pemikiran besar, sarat dengan nilai-nilai bangsa sebagai dasar, ideologi, dan falsafah bangsa.

Pancasila adalah kekayaan ideologi bangsa yang tak ternilai harganya. Ia merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang digali dari akar budaya bangsa. Namun, Pancasila sedang terkulai, seakan ditinggalkan begitu saja oleh anak bangsa: penguasa, politisi, generasi muda, cendekiawan, akademisi, konglomerat, ekonom, dan kaum rohaniwan.

Bahrul Hayat, ketika membuka dialog itu, mengatakan, Pancasila sudah sangat mendesak menjadi gerakan bersama seluruh bangsa untuk direalisasikan. Pancasila memiliki nilai kekinian yang sangat relevan dengan perkembangan zaman.

”Sila-sila dalam Pancasila tak hanya menjadi doktrin baku, tetapi harus diaktualisasikan dalam kehidupan konkret. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan refleksi kehidupan dalam kebinekaan harus terus dikembangkan,” katanya.

Direktur Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama Anton Semara Duran mengatakan, nilai Pancasila harus diajarkan sejak anak usia dini, seperti kerukunan agama dan ajaran agama harus dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila. Sudah saatnya pendidikan Pancasila masuk dalam kurikulum wajib di sekolah serta di kalangan generasi muda, orang tua, dan elemen masyarakat lain.

Dosen Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan, Bandung, Bambang Sugiharto, mengatakan, Pancasila jangan dipahami sebagai ideologi mati yang tidak bermakna bagi bangsa, tetapi memiliki roh yang mencerahkan.

”Pancasila sudah jatuh dalam pola indoktrinasi melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan menjadi perbincangan teoretis abstrak dan pelik. Karena itu, Pancasila perlu didekati dari sisi estetika saat negara kehilangan arah, dicabik-cabik kekerasan atas nama agama,” katanya.

Pengalaman yang bertentangan dengan Pancasila diangkat lewat karya-karya seni, seperti novel, cerpen, dan pengalaman lain yang disajikan secara khusus sampai menyentuh, mengharukan pembaca (pendengar). Kelompok-kelompok ekstrem pun masuk melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu, unsur estetika Pancasila ini harus masuk melalui jalur pendidikan dengan pengalaman-pengalaman konkret.(KORNELIS KEWA AMA)

Disunting oleh : jsunarka SJ-Purwokerto
(Kompas)

Romo Magnis: Mewujudkan Masyarakat Pancasila, Mensukseskan Demokrasi


Masyarakat Indonesia dapat menjadi Pancasilais bila terlebih dahulu mensukseskan demokrasi. Demikian salah satu benang merah presentasi Romo Franz Magnis Suseno dalam Pertemuan Dialog Kerukunan Umat Beragama Tingkat Nasional di Kupang yang difasilitas oleh Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI (29/09).

Pancasila merupakan konsensus bersama masyarakat Indonesia untuk memecahkan persoalan dasar negara apakah berdasarkan paham nasionalisme atau berdasarkan agama. Para pendahulu dan pendiri bangsa menerima Pancasila sebagai solusi terbaik.

Sayangnya dalam sejarah, Pancasila belum diimplementasi sebagai etika politik bangsa, tetapi kerapkali hanya sebagai jargon dan rumusan indah belaka.

Menurut Romo Magnis, nilai-nilai Pancasila harus benar-benar dioperasionalkan dalam tata hidup bersama sebagai bangsa dan negara mulai dari sila Ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kesatuan kerakyatan dan perwakilan, hingga mewujudkan keadilan.

Untuk bisa mewujudkan Indonesia benar-benar Pancasilais, maka demokrasi harus disukseskan. Mensukseskan demokrasi berarti negara antara lain harus menegakkan hukum, karena hukum adalah salah satu pilar demokrasi. Kasus-kasus Korupsi, money politic, kekerasan bernuansa SARA harus segera dilaksanakan.

Dengan pensuksesan demokrasi, maka nilai-nilai Pancasila bisa dioperasional dalam hidup bersama. Di dalam Pancasila, semua warga NKRI dilindungi dan dijamin keberadaannya. Kalau ada orang menolak, mengganti atau mencairkan Pancasila berarti menghilangkan NKRI.

Pada akhir presentasinya, Romo Magnis menegaskan bahwa ada dua tantangan besar yaitu memajukan bangsa dan tetap menjaga cita-cita bersama, kita bersedia hidup sederhana asal terjamin; yang kedua memanfaatkan kebebasan demokratis buah reformasi untuk menentang para konspirasi perusak bangsa Indonesia. (Pormadi)

PEMIMPIN UMAT HARUS BERJIWA PLURALISME


Seorang pemimpin umat di masa depan dengan melihat situasi sekarang harus memiliki wawasan pluralisme yang mengedepankan toleransi saling pengertian dan juga saling membangun. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Indonesia bukanlah negara agama. Semua perbedaan agama, suku dan ras harus menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih baik, damai dan adil di masa mendatang.
 
Demikianlah kesimpulan seminar pluralisme di seminari St. Petrus Canisius Mertoyudan, Magelang dengan thema “Penghayatan Pendidikan Imamat Dalam Wawasan Pluralisme, pada Sabtu (23/7). Hadir sebagai pembicara adalah, Basuki Tjahya Purnama (Ahok) – Anggota Komisi II DPR RI, Trias Kuncahyono – Wapemred Harian Kompas, Zuhaeri Misrawi – Cendikiawan NU dan Chairman Moderate Moslem Society, Markus Kurniawan Hidayat – Tokoh GKI Taman Yasmin Bogor, dan Teguh Santosa – Wasekjen PP Pemuda Muhammadiyah. Dan bertindak sebagai moderator adalah Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Maryatmo.
 
Teguh Santosa mengatakan, kemiskinan adalah persemaian atas munculnya sebuah konflik horizontal. “Dan konflik itu bukanlah karena agama tetapi ketidakadilan. Namun karena situasi politik, konflik tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.” katanya, dihadapan peserta yang sebagian besar adalah lulusan Seminari St. Petrus Canisius Mertoyudan.
 
Sedangkan Zuhaeri Misrawi mengatakan, tokoh agama seperti pastur, imam atau romo harus mengenali tradisi dan budaya orang lain, selain itu pastor juga harus menjiwainya. “Dengan demikian, jemaatnya juga akan punya jiwa yang plural dan terbuka untuk memahami orang lain. Dan pluralisme dalam kehidupan beragama dan berbangsa merupakan suatu keniscayaan. Apabila pluralisme diharamkan, maka masa depan bangsa ini sangat mengkhawatirkan,” kata lulusan Mesir ini.
 
Sementara bagi Markus Kurniawan Hidayat yang berasal  dari GKI Taman Yasmin Bogor, pluralisme tidak perlu ditawarkan lagi. Namun demikian, meskipun hidup berbangsa dilandasi Pancasila yang mengandung nilai kebhinekaan, pluralisme tidak diterima dengan berbagai alasan. Ditambahkannya, belajar dari peristiwa pencabutan IMB GKI Taman Yasmin Bogor oleh Walikota Bogor, semua pihak harus mengedepankan pluralisme dengan cara lebih membuka diri dan terbuka kepada semua elemen.
 
Bagi Trias Kuncahyono, pastor harus melek teknolgi dan informasi. “Dengan mengetahui berbagai permasalahan melalui internet, informasi terkini terkait dengan pluralisme dapat disikapi dengan arif. Oleh karenanya semakin banyak mengetahui informasi seperti ini, pastor diharapkan terdorong untuk melakukan tugasnya membela keadilan dan membangun pluralisme di segala dimensi kehidupan,” ujar penulis buku “TAHUN 33” ini.
 
 
Bila semua saran dari sejumlahh pembicara dari seminar itu bisa dilakukan, tentu kekaguman masyarakat luar Indonesia terhadap kebhinekaan bangsa ini bisa dipertahankan. “Jika semua pemuka agama termasuk pastor menjaga kebhinnekaan sebagai pilar bangsa, kita semua tidak takut akan terjadi ketidakadilan oleh mayoritas kepada minoritas. Menghapus ketidakadilan adalah tugas dari para pemuka agama,” ujar Basuki Tjahya Purnama atau Ahok.
 
Ditambahkan mantan Bupati Belitung Timur itu, untuk menghapus ketidakadilan para pastor disarankan untuk tidak alergi terhadap politik. Sehingga ketika ketidakadilan terjadi, para pastor dapat melakukan sesuatu. Oleh karena itu, Gereja harus berprinsip dan memegang teguh nilai-nilai lulurh Pancasila. “Kita harus membangun bangsa Indonesia bukan dengan charity atau bantuan sosial tetapi dengan keadian sosial, ” ujarnya.
 
100 tahun
Dalam penjelasannya, Rektor Seminari Menengah Mertoyudan, Sumarya SJmengatakan seminar ini diadakan dalam rangka 100 tahun Seminari St. Petrus Canisius Mertoyudan Magelang yang jatuh pada tahun 2012. Sebagai sekolah yang mengkhususkan diri mendidik para calon pastor (imam, romo) – pemuka agama Katolik, dipandang perlu untuk mempersiapkan anak didik berwawasan pluralisme. Langkah ini dianggap penting untuk menghadapi era baru dimana pluralisme adalah suatu value yg harus dipelihara dan dijaga.
 
Dengan demikian, Sumarya SJ menjelaskan, para calon pastor masa depan dapat membawa umatnya ke suatu sikap toleransi, saling pengrtian di antara  agama-agama dan kepercayaan yang ada diIndonesia. Sikap saling memahami, toleransi tentu akan menjaga kebhinekaan, keberanekaragaman yang merupakan nilai luhur Indonesia, sebagaimana ditanamkan oleh para pendiri negara ini.
 
Sumarya SJ yg sebelumnya adalah rektor SMA Kolese Kanisius, Jakarta ini, melihat bahwa jika seluruh calon pemuka agama_agama di Indonesia mendapatkan pendidikan pluralisme sejak dini, konflik horisontal yang berlatarbelakang agama dapat dihindari.
 
Masa depan Indonesia yang damai, tentram dan bersatu akan menjadi harapan kita semua dgn tumbuhnya nilai pluralisme dalam diri para pemuka agama, yg sekarang dalam masa pengkaderan.

(Courtesy milis CMVE)