Menjaga Keutuhan Bangsa


Oleh Mohamad Burhanudin

Sebagai bangsa yang sangat beragam, perpecahan menjadi ancaman yang paling rawan di negeri ini. Ancaman tersebut tak hanya secara vertikal, tetapi juga horizontal. Karena itu, membangun nilai-nilai kebangsaan secara terus-menerus dan penghargaan atas nilai pluralisme menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar lagi guna menjaga keutuhan bangsa. 

Hingga Indonesia berusia 67 tahun, problem kebangsaan belum kunjung usai. Bahkan, di masa Reformasi, saat nilai-nilai demokrasi semestinya memberikan landasan bagi hadirnya keindonesian baru yang humanis dalam pluralisme, retakan-retakan justru merebak.

Lepasnya Timor-Timur, entakan-entakan etnonasionalisme yang tak kunjung usai di Papua dan Aceh, konflik antarkampung, lunturnya toleransi beragama, konflik sektarian, dan fundamentalisme adalah di antara bentuk retakan-retakan itu.

”Jika persoalan kebangsaan ini tak segera dikelola dengan baik, bukan mustahil kita akan pecah seperti Yugoslavia,” kata dosen antropologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Teuku Kemal Fasya.

Lalu, di mana sebenarnya letak kesalahan kita dalam berbangsa? Apa yang semestinya kita lakukan agar retakan-retakan itu tak berkembang menjadi keping-keping kehancuran? Berikut wawancara Kompas dengan Kemal Fasya.

Di mana letak persoalan nasionalisme kita saat ini?

Jika kita kembali merekonstruksi nasionalisme Indonesia, sebenarnya nasionalisme yang kita kenal hingga saat ini adalah bentuk heroisme yang hadir hanya di Pulau Jawa. Nasionalisme yang menunjukkan proses berbangsa secara keseluruhan ini tak ada. Nasionalisme yang ada baru merupakan pergulatan elite dan tokoh-tokoh di Jawa. Soekarno, Hatta, Syahrir adalah ”bapak bangsa” yang bergulat membangun nasionalisme keindonesiaan di Jawa. Meskipun Hatta dan Syahrir dari Minang, pergulatan mereka di Jawa.

Di masa Soeharto, bangunan nasionalisme kejawaan ini kemudian dipadu dengan alat represif. Pada masa Orde Baru itu, nasionalisme kemudian juga menjadi alat eksploitasi sumber daya alam di daerah tanpa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Timbullah masalah-masalah seperti di Aceh, Papua, dan Maluku. Muncullah subnasional yang terluka, mereka bagian Indonesia yang terluka. Di Aceh masih beruntung terjadi perdamaian tahun 2005, tetapi tidak di Papua.

Nasionalisme seperti apa yang perlu dikembangkan saat ini?

Saya pernah wawancara elite dan masyarakat di Kepulauan Natuna. Daerah ini tak pernah punya trauma konflik, berbeda dengan di Jawa atau di tempat lain yang pernah ada fragmen-fragmen amuk. Mereka secara alami menumbuhkan nasionalisme mereka sendiri. Jauh dari pusat kekuasaan.

Jauh dari pusat pembangunan dan lebih dekat dengan negara lain, tetapi tak serta-merta mereka kehilangan nasionalisme keindonesiaan. Kebaikan-kebaikan sosial dan kultural di daerah pinggiran yang seperti inilah yang juga semestinya diangkat ke sentral untuk membentuk nasionalisme Indonesia yang baru.

Saya yakin, di daerah-daerah lain juga memiliki begitu banyak kebaikan kultural dalam berindonesia. Jadi, jangan selalu gunakan simbol dan logika Jawa dalam membangun nasionalisme yang beragam ini.

Bagaimana mengelola subnasional-subnasional yang terluka?

Mau tidak mau kita harus memperbaiki pendekatan dan pembangunan yang lebih baik dengan subnasional yang terluka. Selama ini, suara-suara yang masih muncul di Papua ataupun Aceh, Jakarta hanya mengakui Papua dan Aceh sebagai sekadar mempunyai sumber daya alam. Infrastruktur kurang dibangun. Banyak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, lokalitas yang terluka ini juga belum banyak diajak bicara untuk mengatasi problem mereka, hanya sekadar diberi otonomi khusus, tetapi suara-suara mereka tak didengar, tak diindahkan.

Dimulai dari mana untuk membangunnya kembali?

Jakarta jangan jadi determinan. Libatkan seluruh komponen bangsa. Harus ada demitologisasi terhadap mitos-mitos kebangsaan kita, seperti Sumpah Pemuda. Bangun dasar nasionalisme yang sesuai kondisi sekarang. Nasionalisme harus didudukkan dengan terlebih dahulu mengajak bicara wilayah-wilayah pinggiran.

Bagaimana dengan ancaman sektarianisme?

Pada masa Orba, persatuan bersifat artifisial karena digerakkan militer. Ketika militer tidak punya kuasa sekuat masa Orba, ikatan semu militer itu mengendur. Seiring dengan itu, toleransi merenggang dan batas-batas antara agama bertumbuh, dan penyakit sektarianisme menyebar di mana-mana.

Mengapa bisa begitu?

Dalam sosiologi, ini disebut inferiority complex. Jadi, orang yang dulunya sering ditindas, kemudian ketika penindasnya hilang, dia menjadi penindas baru. Inferiority complex ini pun menjadi superiority complex. Ini terjadi di mana-mana, Aceh yang dulu ditindas Jakarta, ketika penindasnya hilang, elite-elitenya menjadi penindas bagi kelompok lain. Keberagaman yang dulu dikontrol negara, kini menikmati kebebasannya dan mayoritas menindas. Ini bahaya dari psikologi ketertekanan yang lama. Tetapi, ini bukan watak bangsa, ini sesuatu yang disebabkan desain politik tertentu. Kalau kita baca sejarah Kerajaan Aceh, pluralisme begitu dijaga. Bahkan, di Aceh ada lokalisasi minuman keras dan judi. Jambo Tape (salah satu daerah di Banda Aceh) itu kan daerah yang dulu dipakai untuk menjual minuman keras. Punayong menjadi wilayah chinatown. Jadi, dulu ruang untuk masyarakat minoritas di tengah mayoritas. Lha, sekarang kok kita menindas. Padahal, kita punya sejarah yang pluralis.

Bagaimana dengan syariat Islam di Aceh?

Saya lihat syariat Islam di Aceh mengalami proses domestikasi. Yang disebut dengan syariat Islam ini kemudian hanya menyangkut busana, judi, dan minuman keras. Padahal, yang dimaksud syariat Islam ini adalah masyarakat yang satu dan bisa menjadi masyarakat yang darussalam, masyarakat yang damai. Mengapa dimensi tentang penyelamatan lingkungan tak masuk dalam syariat Islam? Padahal, itu paling banyak berhubungan dengan kemaslahatan umat. Korupsi pun tak masuk. Kebaikan bersama itu kenapa tak dimunculkan dalam syariat Islam, ini yang menjadi aneh. Islam seharusnya dipahami secara komprehensif.

Apa solusinya?

Solusi dari persoalan kerukunan adalah dialog yang tanpa intimidasi. Selama ini apakah sudah terjadi dialog, yang saya dengar justru terjadi intimidasi-intimidasi. Ini bukan sesuatu yang syar’i. Islam itu tak pernah mengajarkan intimidasi.

Ketika semakin banyak organisasi keagamaan dijadikan sebagai badan atau dinas, itu sudah sangat sarat kepentingan politik dan ekonomi. Semua dianggarkan, diinstitusionalkan, dan akhirnya Islam yang muncul dari bawah tidak ada lagi. Islam muncul dari institusi-institusi yang sarat kepentingan politik dan ekonomi. Dibuat badan kan orientasinya menjadi anggaran. Jadilah Islam yang birokratis, bukan Islam yang kaffah.

Mulai dari mana untuk menyelesaikannya?

Mulailah dari diri sendiri, keluarga, dan komunitas, bukan dari proyek, dinas, dan anggaran. Ketika begitu banyak anggaran yang diberikan untuk otoritas keagamaan ini, apakah kehidupan beragama di tengah keberagaman ini lebih baik? Kenyataannya tidak. Kalau saya komparasikan dengan masa kecil saya, masih lebih baik dulu ketika belum ada banyak lembaga-lembaga. Ada seruan etis kepada anak-anak dari guru mengaji, itu lebih hidup pada masa dulu daripada sekarang. Gerakan Islam yang lebih kultural tak ada lagi.

Bagaimana menyandingkan Islam dan nasionalisme?

Kalau proyek Islam dan nasionalisme bisa berjalan, bagaimana menempatkan Islam itu di ruang publik tanpa harus merongrong kelompok lain. Menjadi kelompok sosial yang humble dengan masyarakat, menyatu dengan proyek nasionalisme.
(Kompas cetak, 1 Des 2012)

Pidato BJ Habibie 1 Juni 2011 : Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara


Pidato kebangsaan Habibie mendapat respon luar biasa. Cara berpidatonya lugas, jernih dan pada pokok persoalan posisi Pancasila kekinian.

Usai memberikan pidato selama 30 menit itu, Habibie mendapat standing ovation dari semua hadirin. Berikut isi lengkap pidato Habibie.

Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Yth. Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono,Yth Presiden ke-5, Ibu Megawati SoekarnoputriYth. Para mantan Wakil Presiden. Yth Pimpinan MPR dan Lembaga Tinggi Negara lainnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para anggota MPR yang saya hormati, Serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Assalamu ‘alaikum wr wb, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini tanggal 1 Juni 2011, 66 tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung Karno menyampaikan pandangannya tentang fondasi dasar Indonesia Merdeka yang beliau sebut dengan istilah Pancasila sebagai philosofische grondslag (dasar filosofis) atau sebagai weltanschauung (pandangan hidup) bagi Indonesia Merdeka.

Selama 66 tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik, sejak jaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap zaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah.

Sejak 1998, kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama: Di manakah Pancasila kini berada?

Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik.

Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila?

Para hadirin yang berbahagia,

Ada sejumlah penjelasan, mengapa Pancasila seolah “lenyap” dari kehidupan kita. Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945 — 66 tahun yang lalu — telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain: (1) terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya; (2) perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbagi dengan kewajiban asasi manusia (KAM); (3) lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap “manipulasi” informasi dengan segala dampaknya.

Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut diperlukan reaktualisasi nilai-nilai pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Kebelum-berhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.

Kedua, terjadinya euphoria reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya ‘amnesia nasional’ tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik. Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika saat ini.

Sebagai ilustrasi misalnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur dan massif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai “tidak Pancasilais” atau “anti Pancasila”.

Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan.

Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tententu, menurut saya, merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan atau orde tertentu.

Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada dan tak akan menyertai kepergian sebuah era pemerintahan!

Para hadirin yang berbahagia,

Pada refleksi Pancasila 1 Juni 2011 saat ini, saya ingin menggarisbawahi apa yang sudah dikemukakan banyak kalangan yakni perlunya kita melakukan reaktualisasi, restorasi atau revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan bangsa masa kini dan masa datang.
Problema kebangsaan yang kita hadapi semakin kompleks, baik dalam skala nasional, regional maupun global, memerlukan solusi yang tepat, terencana dan terarah dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pemandu arah menuju hari esok Indonesia yang lebih baik.

Oleh karena Pancasila tak terkait dengan sebuah era pemerintahan, termasuk Orde Lama, Orde Baru dan orde manapun, maka Pancasila seharusnya terus menerus diaktualisasikan dan menjadi jati diri bangsa yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan, dari waktu ke waktu. Tanpa aktualisasi nilai-nilai dasar negara, kita akan kehilangan arah perjalanan bangsa dalam memasuki era globalisasi di berbagai bidang yang kian kompleks dan rumit.

Reformasi dan demokratisasi di segala bidang akan menemukan arah yang tepat manakala kita menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh toleransi di tengah keberagaman bangsa yang majemuk ini.
Reaktualisasi Pancasila semakin menemukan relevansinya di tengah menguatnya paham radikalisme, fanatisme kelompok dan kekerasan yang mengatasnamakan agama yang kembali marak beberapa waktu terakhir ini.
Saat infrastruktur demokrasi terus dikonsolidasikan, sikap intoleransi dan kecenderungan mempergunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan, apalagi mengatasnamakan agama, menjadi kontraproduktif bagi perjalanan bangsa yang multikultural ini. Fenomena fanatisme kelompok, penolakan terhadap kemajemukan dan tindakan teror kekerasan tersebut menunjukkan bahwa obsesi membangun budaya demokrasi yang beradab, etis dan eksotis serta menjunjung tinggi keberagaman dan menghargai perbedaan masih jauh dari kenyataan.

Krisis ini terjadi karena luruhnya kesadaran akan keragaman dan hilangnya ruang publik sebagai ajang negosiasi dan ruang pertukaran komunikasi bersama atas dasar solidaritas warganegara. Demokrasi kemudian hanya menjadi jalur antara bagi hadirnya pengukuhan egoisme kelompok dan partisipasi politik atas nama pengedepanan politik komunal dan pengabaian terhadap hak-hak sipil warganegara serta pelecehan terhadap supremasi hukum.

Dalam perspektif itulah, reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk dan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan akan dibawa ke mana biduk peradaban bangsa ini berlayar di tengah lautan zaman yang penuh tantangan dan ketidakpastian?

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menyegarkan kembali pemahaman kita terhadap Pancasila dan dalam waktu yang bersamaan, kita melepaskan Pancasila dari stigma lama yang penuh mistis bahwa Pancasila itu sakti, keramat dan sakral, yang justru membuatnya teraleinasi dari keseharian hidup warga dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah tata nilai luhur (noble values), Pancasila perlu diaktualisasikan dalam tataran praksis yang lebih ‘membumi’ sehingga mudah diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan.

Para hadirin yang berbahagia,

Sebagai ilustrasi misalnya, kalau sila kelima Pancasila mengamanatkan terpenuhinya “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, bagaimana implementasinya pada kehidupan ekonomi yang sudah menggobal sekarang ini?

Kita tahu bahwa fenomena globalisasi mempunyai berbagai bentuk, tergantung pada pandangan dan sikap suatu Negara dalam merespon fenomena tersebut. Salah satu manifestasi globalisasi dalam bidang ekonomi, misalnya, adalah pengalihan kekayaan alam suatu Negara ke Negara lain, yang setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi, kemudian menjual produk-produk ke Negara asal, sedemikian rupa sehingga rakyat harus “membeli jam kerja” bangsa lain. Ini adalah penjajahan dalam bentuk baru, neo-colonialism, atau dalam pengertian sejarah kita, suatu “VOC (Verenigte Oostindische Companie) dengan baju baru”.

Implementasi sila ke-5 untuk menghadapi globalisasi dalam makna neo-colnialism atau “VOC-baju baru” itu adalah bagaimana kita memperhatikan dan memperjuangkan “jam kerja” bagi rakyat Indonesia sendiri, dengan cara meningkatkan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan dan strategi yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan usaha meningkatkan “Neraca Jam Kerja” tersebut, kita juga harus mampu meningkatkan “nilai tambah” berbagai produk kita agar menjadi lebih tinggi dari “biaya tambah”; dengan ungkapan lain, “value added” harus lebih besar dari “added cost”. Hal itu dapat dicapai dengan peningkatan produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia dengan mengembangkan, menerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam forum yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh dan cendekiawan di kampus-kampus serta di lembaga-lembaga kajian lain untuk secara serius merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam lima silanya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks masa kini dan masa depan.

Yang juga tidak kalah penting adalah peran para penyelenggara Negara dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dan program yang dilaksanakan. Hanya dengan cara demikian sajalah, Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai pandangan hidup akan dapat ‘diaktualisasikan’ lagi dalam kehidupan kita.

Memang, reaktualisasi Pancasila juga mencakup upaya yang serius dari seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai sebuah visi yang menuntun perjalanan bangsa di masa datang sehingga memposisikan Pancasila menjadi solusi atas berbagai macam persoalan bangsa. Melalui reaktualisasi Pancasila, dasar negara itu akan ditempatkan dalam kesadaran baru, semangat baru dan paradigma baru dalam dinamika perubahan sosial politik masyarakat Indonesia.

Para hadirin yang saya hormati,

Oleh karena itu saya menyambut gembira upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akhir-akhir ini gencar menyosialisasikan kembali empat pilar kebangsaan yang fundamental: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Keempat pilar itu sebenarnya telah lama dipancangkan ke dalam bumi pertiwi oleh para founding fathers kita di masa lalu.
Akan tetapi, karena jaman terus berubah yang kadang berdampak pada terjadinya diskotinuitas memori sejarah, maka menyegarkan kembali empat pilar tersebut, sangat relevan dengan problematika bangsa saat ini. Sejalan dengan itu, upaya penyegaran kembali juga perlu dilengkapi dengan upaya mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam keempat pilar kebangsaan tersebut.

Marilah kita jadikan momentum untuk memperkuat empat pilar kebangsaan itu melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai weltanschauung, yang dapat menjadi fondasi, perekat sekaligus payung kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan dan keadilan sosial, saya yakin bangsa ini akan dapat meraih kejayaan di masa depan. Nilai-nilai itu harus diinternalisasikan dalam sanubari bangsa sehingga Pancasila hidup dan berkembang di seluruh pelosok nusantara.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang terencana dengan baik sehingga tidak menjadi slogan politik yang tidak ada implementasinya. Saya yakin, meskipun kita berbeda suku, agama, adat istiadat dan afiliasi politik, kalau kita mau bekerja keras kita akan menjadi bangsa besar yang kuat dan maju di masa yang akan datang.

Melalui gerakan nasional reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, bukan saja akan menghidupkan kembali memori publik tentang dasar negaranya tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi para penyelenggara negara di tingkat pusat sampai di daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah diamanahkan rakyat melalui proses pemilihan langsung yang demokratis. Saya percaya, demokratisasi yang saat ini sedang bergulir dan proses reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung akan lebih terarah manakala nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamu ‘alaikum wr wb.

 

Jakarta 1 Juni 2011

Bacharuddin Jusuf Habibie
(Tribunnews.com)

Pancasila Pandu Pemimpin Negara


Pertemuan para pemimpin lembaga negara menyepakati bahwa Pancasila memuat berbagai kewajiban yang terutama ditujukan kepada penyelenggara negara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pemandu bagi penyelenggara negara dalam bekerja.

”Pancasila merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia tentang masyarakat yang baik dan diidealkan. Oleh karena itu, Pancasila memuat keharusan-keharusan yang bukan saja dialamatkan kepada masyarakat, tetapi yang lebih utama justru ditujukan kepada penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Selasa (24/5) di Gedung MK, dalam jumpa pers bersama tujuh pemimpin lembaga tinggi negara lainnya.

Jumpa pers digelar setelah para pemimpin delapan lembaga negara bertemu selama tiga jam untuk membahas perkuatan Pancasila sebagai ideologi negara. Selain Mahfud, pemimpin lembaga negara yang hadir ialah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas, Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, dan Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman.Menurut Mahfud, karena Pancasila ditujukan terutama bagi penyelenggara negara, semua aturan dan kebijakan yang dibuat oleh mereka pun harus dilandasi dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. ”Untuk itu, nilai-nilai luhur Pancasila harus direvitalisasi agar selalu menjadi bintang pemandu sekaligus spirit yang mengaliri perilaku dan aktivitas semua elemen bangsa dan negara,” kata Mahfud.

Para pemimpin lembaga negara juga sama-sama melihat bahwa saat ini nilai-nilai Pancasila terpinggirkan dalam kehidupan. Akibatnya, konflik serta kekerasan mudah terjadi yang dipicu perbedaan etnis dan terutama faktor agama.

Para pemimpin lembaga negara lantas sepakat untuk memperkuat posisi Pancasila sebagai dasar negara dengan membuat rencana aksi nasional yang akan dijalankan oleh suatu lembaga. Lembaga ini bertugas melakukan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila secara formal lewat pendidikan Pancasila serta konstitusi.

Seusai jumpa pers, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, kondisi Pancasila yang terpinggirkan merupakan dampak dari proses reformasi. ”Untuk itu, sekarang dicoba merevitalisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan berbangsa,” ujarnya.

Beberapa waktu belakangan ini kegelisahan akan melemahnya posisi Pancasila sebagai ideologi negara muncul. Kabar mengenai gerakan Negara Islam Indonesia yang aktif merekrut pengikut menjadi salah satu pemicunya. Peristiwa kekerasan berlatar belakang agama juga terjadi di sejumlah daerah. Bahkan, dampak peristiwa kekerasan itu tidak hanya merusak bangunan bangunan, tetapi juga menimbulkan korban jiwa.

Setelah bertemu Presiden Yudhoyono pada bulan lalu, Ketua MPR Taufiq Kiemas menyatakan keprihatinannya atas menguatnya radikalisme, terorisme, dan kekerasan horizontal. Ia pun meminta bantuan Presiden Yudhoyono untuk membantu menyebarluaskan empat pilar kehidupan berbangsa, yakni Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika secara sistematis dan terstruktur.
(Kompas, 25 Mei 2011)

Jangan Pasif Hadapi Ancaman Penggulingan


Sabtu, 19 Februari 2011

Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Palar Batubara mengingatkan aparat keamanan untuk tidak pasif menghadapi pihak yang mengeluarkan ancaman menggulingkan Presiden RI. “NKRI adalah negara hukum dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Demokrasi bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi tetap dalam koridor hukum,” tegasnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat malam.

Palar merujuk pernyataannya kepada fitnah orang-orang dekat Presiden RI oleh aktivis Bendera atau ancaman menggulingkan Presiden RI oleh FPI. “Sekedar memfitnah saja sudah masuk ranah hukum, buktinya para aktivis Bendera itu sedang diadili, apa lagi dengan yang terang-terangan mengancam menggulingkan presiden,” katanya. Dia menilai ancaman terhadap presiden adalah urusan keamanan negara yang sangat sensitif.  “Jadi mestinya tidak harus menunggu, apalagi pasif,” katanya. Dua melanjutkan, “Apalagi permintaan Presiden (di forum Hari Pers Nasional) bahwa seharusnya aparat hukum yang ada di negara ini sudah harus melakukan tindakan bagi siapapun yang berupaya apalagi terang-terangan menyatakan akan menggulingkan Presiden.”

Dia mengatakan, dalam hal sangat sensitif seperti ini, semestinya tak bisa ada kompromi lagi dan tak bisa didiamkan. “Harus diusut maksud dan tujuannya. Ini adalah tugas aparat keamanan, karena bersepakat saja sudah masuk kategori makar. Makanya harus ditindak, jangan dirangkul. Nanti jadi preseden bagi lainnya,” kata Palar. M036/S023
(Antaranews.com)

Jangan Pasif Hadapi Ancaman Penggulingan


Sabtu, 19 Februari 2011

Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Palar Batubara mengingatkan aparat keamanan untuk tidak pasif menghadapi pihak yang mengeluarkan ancaman menggulingkan Presiden RI. “NKRI adalah negara hukum dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Demokrasi bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi tetap dalam koridor hukum,” tegasnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat malam.

Palar merujuk pernyataannya kepada fitnah orang-orang dekat Presiden RI oleh aktivis Bendera atau ancaman menggulingkan Presiden RI oleh FPI. “Sekedar memfitnah saja sudah masuk ranah hukum, buktinya para aktivis Bendera itu sedang diadili, apa lagi dengan yang terang-terangan mengancam menggulingkan presiden,” katanya. Dia menilai ancaman terhadap presiden adalah urusan keamanan negara yang sangat sensitif.  “Jadi mestinya tidak harus menunggu, apalagi pasif,” katanya. Dua melanjutkan, “Apalagi permintaan Presiden (di forum Hari Pers Nasional) bahwa seharusnya aparat hukum yang ada di negara ini sudah harus melakukan tindakan bagi siapapun yang berupaya apalagi terang-terangan menyatakan akan menggulingkan Presiden.”

Dia mengatakan, dalam hal sangat sensitif seperti ini, semestinya tak bisa ada kompromi lagi dan tak bisa didiamkan. “Harus diusut maksud dan tujuannya. Ini adalah tugas aparat keamanan, karena bersepakat saja sudah masuk kategori makar. Makanya harus ditindak, jangan dirangkul. Nanti jadi preseden bagi lainnya,” kata Palar. M036/S023
(Antaranews.com)

Surat untuk Anak-anak Muda Indonesia


Surat untuk Anak-anak Muda Indonesia
Dari : Anies Baswedan
Hal : Indonesia Mengajar
Saya menulis khusus pada Anda dengan sebuah keyakinan bahwa kita bersama bisa saling dukung demi kemajuan republik dan bangsa kita. Saya yakin karenasejarahsudah membuktikan bahwa Republik ini berdiri, tumbuh, berkembang dan majuseperti sekarang karena ditopang oleh anak-anak muda yang tecerdaskan, tangguhdan energik seperti Anda.

Hari ini kondisi kita jauh lebih maju daripada saat kita menyatakan merdeka.Saat republik berdiri, angka buta huruf adalah 95%. Saya membayangkan betapa beratnya beban para pemimpin republik muda di waktu itu. Mereka harus menggerakan kemajuan dari nol, dari nol besar. Puluhan juta rakyatnya sanggup berjuang dalam revolusi kemerdekaan, tapi tidak sanggup menuliskan namanya sendiri. Hari ini melalui kerja kolektif seluruh bangsa, kita berhasil memutarbalikan hingga tinggal 8% yang buta huruf. Tidak banyak bangsa besar didunia yang dalam waktu 60 tahun bisa berubah sedrastis ini. Itu prestasi kolosal, dan kita boleh bangga. Tapi daftar masalah yang belum terselesaikan masih panjang. Melek huruf adalah langkah awal. Langkah berikutnya adalah akses yang merata, akses untuk setiap anak pada pendidikanberkualit as. Pendidikan berkualitas adalah kunci mengkonversi dari kemiskinan dan keterbelakangan menjadi kemajuan, menjadi bangsa yang cerdas, adil dan makmur.Garda terdepan dalam soal pendidikan ini adalah guru. Di balik kompleksitas perdebatan yang rumit dan panjang soal sistem pendidikan, soal kurikulum,soal ujian dan semacamnya, berdiri para guru. Mereka bersahaja, berdiri di depan anakdidiknya; mereka mendidik, merangsang dan menginspirasi. Dalam himpitan tekanan ekonomi, mereka hadir di hati anak-anak Indonesia. Hati mereka bergetar setiapmelihat anak-anak itu menjadi orang di kemudian hari. Setiap ucapan terimakasih adalah tanda atas pahala guru-guru ini. Mereka adalah profesi terpercaya, pada pundak guru-guru ini kita titipkan persiapan masa depan republik ini.

Hari ini kita berhadapan dengan masalah: variasi kualitas guru dan distribusi guru. Menghadapi masalah ini kita bisa berkeluh kesah, menyalahkan negara dan menuding pemerintah. Atau kita gulungkan lengan baju dan berbuat sesuatu.Saya mengajak kita semua untuk turun tangan. Libatkan diri kita untukmempersiapkan masa depan republik. Untuk kita, untuk masa depan anak-anak kita dan untuk melunasi janji kemerdekaan: mencerdaskan kehidupan bangsa.

Saat ini saya dan banyak kawan seide sedang mengembangkan program Indonesia Mengajar, yaitu sebuah inisiatif dengan misi ganda: pertama, mengisi kekurangan guru berkualitas di Sekolah Dasar, khususnya di daerah terpencil; dan kedua menyiapkan lulusan perguruan tinggi untuk jadi pemimpin masa depan yangmemiliki pengetahuan, pengalaman dan kedekatan dengan rakyat kecil di pelosok negeri.

Kami mengundang putra-putri terbaik republik ini untuk menjadi PengajarMuda, menjadi guru SD selama 1 tahun. Satu tahun berada di tengah-tengah rakyat dipelosok negeri, di tengah anak-anak bangsa yang kelak akan meneruskan sejarah republik ini. Satu tahun berada bersama anak-anak di dekat keindahan alam,dipesisir pulau-pulau kecil, di puncak-puncak pegunungan dan di lembah-lembah hijau yang membentang sepanjang khatulistiwa.

Saya yakin pengalaman satu tahunini akan menjadi bagian dari sejarah hidup yang tidak mungkin bisa Anda lupakan:desa terpencil dan anak-anak didik itu akan selalu menjadi bagian dari diriAnda.Di desa-desa terpencil itu para Pengajar Muda akan menorehkan jejak,menitipkan pahala; bagi para siswa SD disana, alas kaki bisa jadi tidak ada, baju bisa jadi kumal dan ala kadarnya tapi mata mereka bisa berbinar karena kehadiran Anda.

Anda hadir memberikan harapan. Anda hadir mendekatkan jarak mereka dengan pusat kemajuan. Anda hadir membuat anak-anak SD di pelosok negeri memiliki mimpi.Anda hadir membuat para orang-tua di desa-desa terpencil ingin memiliki anak yang terdidik seperti anda. Ya, ketertinggalan adalah baju mereka sekarang, tapi Anda hadir merangsang mereka untuk punya cita-cita, punya mimpi. Mimpi adalah energi mereka untuk meraih baju baru dimasa depan. Kemajuan dan kemandirian adalah baju anak-anak di masa depan. Anda hadir disana, di desa mereka, Anda hadir membukakan pintu menuju masa depan yang jauh lebih baik.Sebagai Pengajar Muda, Anda adalah role model, Anda menjadi sumber inspirasi.Kita semua yakin, mengajar itu adalah memberi inspirasi.

Menggandakan semangat,menyebarka n harapan dan optimisme; hal-hal yang selama ini terlihat defisit dipelosok negeri ini.Bukan hanya itu, selama 1 tahun para Pengajar Muda ini sebenarnya akan belajar.Pengalaman berada di pelosok Indonesia, tinggal di rumah rakyat kebanyakan,berinter aksi dekat dengan rakyat. Menghadapi tantangan mulai dari sekolah yang minim fasilitas, desa tanpa listrik, masyarakat yang jauh dari informasi sampai dengan kemiskinan yang merata; itu semua adalah wahana tempaan, itu pengembangan diri yang luar biasa.

Anda dibenturkan dengan kenyataan republik ini. Anda ditantang untuk mengeluarkan seluruh potensi energi Anda untuk mendorong kemajuan. Satu tahun ini menjadi leadership training yang luar biasa. Sukses itu sering bukan karena berhasil meraih sesuatu, tetapi karena Anda berhasil menyelesaikan dan melampaui tantangan dan kesulitan. Setahun Anda berpeluangmembekali diri sendiri dengan resep untuk sukses.Apalagi, kita semua tahu bahwa: You are a leader only if you have follower.Keberhasil an Anda menjadi leader di hadapan anak-anak SD adalah pengalaman leadership yang kongkrit.

Biarkan anak-anak itu memiliki Anda, mencintaiAnda, menyerap ilmu Anda, mengambil inspirasi dari Anda. Anda mengajar selama setahun,tapi kehadiran Anda dalam hidup mereka adalah seumur hidup, dampak positifnya seumur hidup.

Sesudah satu tahun menjadi Pengajar Muda, Anda bisa meniti karir di berbagai bidang. Anda memulai karir dengan bobot pengalaman dan nilai kepemimpinan yang luar biasa. Saya sering tekankan: your high GPA will get you a jobinterview, but your leadership gets you the bright future.

Setahun menjadi Pengajar Muda tidak akan membuat Anda terlambat dibandingkan kawan-kawan yang tidak menjadi Pengajar Muda. Perusahaan-perusaha an, institusi masyarakat dan lembagapemerintahan semua akan memandang Anda sebagai anak-anak muda yang cerdas,berpengalama n, kreatif, berkepemimpinan kuat, konstruktif dan grounded.Mereka sangat mencari anak-anak muda seperti itu. Mereka akan membuka lebar pintunya bagi kehadiran Pengajar Muda.

Sejak awal bulan Juni 2010 Gerakan Indonesia Mengajar membuka peluang bagi bakat-bakat muda terbaik bangsa seperti Anda, dari berbagai disiplin ilmu dan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, untuk menjadi Pengajar Muda.Sarjana yang direkrut oleh Gerakan Indonesia Mengajar hanyalah best graduate,sarjana- sarjana terbaik: berprestasi akademik, berjiwa kepemimpinan, aktifbermasyarakat, kemampuan yang komunikasi baik.

Sebelum berangkat, Anda akan dibekali dengan pelatihan yang komplit sebagai bekal untuk mengajar, untuk hidup dan untuk berperan di pelosok negeri.Selama menjadi Pengajar Muda, Anda akan mendapatkan gaji yang memadai dan kompetitif dibandingkan kawan Anda yang bekerja di sektor swasta. Anda akan dibekali dengan teknologi penunjang selama program dan jaringan yang luas untuk memilih karier sesudah selesai mengabdi sebagai Pengajar Muda.

Selama menjadi Pengajar Muda,Anda tidak akan dibiarkan sendirian. Kami akan hadir dekat dengan Anda.Seselesainya program ini, Anda meniti karier sebagai anak-anak terbaik bangsa.Dalam beberapa tahun kedepan, Anda menjadi garda terdepan Indonesia di era globalisasi baik di sektor swasta maupun publik. Kelak Anda menjadi pemimpin di bidang masing-masing dengan kompetensi kelas dunia dan ditopang pemahaman mendalam tentang bangsa sendiri.

One day you become world class leader, but grounded and strong roots in the heart of the nation. Suatu saat mungkinAndamenjadi CEO, menjadi guru besar,menjadi pejabat tinggi atau yang lainnya, saat itu di posisi apapun,

Anda selalu bisa mengatakan bahwa “Saya pernah hidup di desa terpencil dan mengabdi untuk bangsa ini”; hari ini kita bisa dengan mudah menghitung berapa banyak kalangan sipil yang sanggup mengatakan kalimat itu.Di atas segalanya, program ini menawarkan kesempatan untuk setahun mengajar,seumur hidup menginspirasi anak bangsa. Setahun menempa diri, seumur hidup memancarkan gelora kepemimpinan. Saya menggugah, sekaligus menantang Anda. Saya mengajak Anda untuk bergabung bersama Indonesia Mengajar. Menjadi bagian dari ikatan untuk membangun Indonesia kita.

Salam hangat,
Anies Baswedan
anies.baswedan@ indonesiamengajar. org

Pendaftaran Pengajar Muda dan info lebih jauh di http://www.indonesiamengaj ar.org
(deadline pendaftaran 30 Juli 2010).