Ansor Menentang Pembentukan Negara Islam


Minggu, 24 April 2011

Gerakan Pemuda (GP) Ansor menentang pembentukan negara Islam seperti yang dicita-citakan oleh kelompok Islam radikal di Indonesia.

“Ansor lahir untuk menjaga negara ini menjadi sejahtera bukan menjadi negara Islam,” kata Ketua Dewan Pembina Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Saifullah Yusuf, di Surabaya, Minggu.

Ia tidak memungkiri munculnya idelogi impor yang merasuki para pemuda, termasuk ide tentang pembentukan Negara Islam Indonesia (NII). “Kami tegaskan bahwa ide itu sudah ketinggalan zaman. Kita justru mundur jika berdebat soal NII,” kata Wakil Gubernur Jatim itu dalam peringatan Hari Lahir ke-77 GP Ansor di kantor PW Nahdlatul Ulama Jatim.

Menurut dia, paham impor yang baru masuk ke Indonesia itu justru dengan terang-terangan menyalahkan para ulama serta mengesampingkan paham yang telah dianut oleh umat Islam Indonesia selama ini. “Inilah yang harus kita luruskan. Tetapi bagi Ansor, sudah menjadi suatu keputusan dan tetap mengawal negara ini agar tetap sejahtera,” kata Saifullah.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Nusron Wahid, mengatakan, organisasi yang dipimpinnya itu menjadi satu-satunya organisasi pemuda yang hidup di enam zaman, yakni zaman pergerakan kemerdekaan, zaman pendudukan Jepang, zaman revolusi, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. “Itu artinya GP Ansor sudah memiliki pengalaman yang sangat panjang sejak negara ini belum merdeka hingga saat ini,” kata anggota Fraksi Partai Golkar DPR itu.

Ia bercita-cita menjadikan Ansor mampu berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan karena 60 persen kemiskinan di Indonesia berada di Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, 68 persen di antaranya berada di perdesaan. “Kader Ansor harus berperan ikut memerangi kemiskinan dan juga harus bisa menjadi pemimpin di wilayahnya,” kata Nusron.

Peringatan Harlah Ansor itu dihadiri Hanung Bramantyo, sutradara film ” Tanda Tanya” yang sempat menjadi polemik di kalangan anggota Ansor. Tak ketinggalan aktor Reza Rahadian, pemeran Soleh yang menjadi anggota Barisan Ansor Serba Guna (Banser) dalam film itu, hadir dalam acara tersebut.

Menurut Nusron, peringatan Harlah Ansor akan dimeriahkan Ahmad Dhani, Mulan Jameela, dan Iwan Fals di Pasuruan, Banyuwangi, dan Tulungagung.(*)

(Antaranews.com)

Radikalisme Agama Oleh Said Aqil Siroj


Radikalisme agama, dalam pengertian konotatif sebagai ide dan praktik kekerasan bermotif agama, bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Semestinya negeri ini sudah kenyang pengalaman, tetapi mengapa pemerintah selalu terlihat kedodoran?

Tentu saja pemerintah yang paling bertanggung jawab menangani radikalisme agama di Indonesia. Dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya tanggung jawab besar. Sebagai kepala pemerintahan yang dipilih oleh lebih dari separuh warga negara, Presiden wajib melindungi dan menjamin hak hidup rakyat Indonesia.

Namun, dari serangkaian kasus yang terus terjadi, muncul kesan pembiaran. Penanganan aparatur pemerintah cenderung reaksioner. Dari hari ke hari kasus radikalisme terus terjadi dan tidak jelas apa capaian penanganan pemerintah. Ini memunculkan dugaan ketidakseriusan pemerintah menangani radikalisme agama.

Kesannya justru radikalisme agama menjadi komoditas politik sebagai pengalih isu. Peristiwa di Banten dan Temanggung, misalnya, secara drastis meredam gencarnya pemberitaan mengkritik kinerja pemerintah. Hingga hari ini tidak jelas apa hasil pengusutan dan penegakan hukum terhadap kedua peristiwa itu. Pengabaian terjadi hampir di semua kasus yang bermotif radikalisme agama.

Sebagai kesatuan paham dan gerakan, radikalisme agama tak mungkin dihadapi dengan tindakan dan kebijakan yang parsial. Dibutuhkan perencanaan kebijakan dan implementasi yang komprehensif dan terpadu. Problem radikalisme agama merentang dari hulu ke hilir.

Legal-formal dan budaya

Saya memandang penanganan radikalisme agama idealnya menempuh langkah legal-formal dan kebudayaan. Pendekatan legal-formal mengasumsikan tanggung jawab negara melalui koridor konstitusi dan prosedur hukum. Pemerintah bertanggung jawab melindungi hak hidup warga negara dan menjaga keutuhan NKRI sebagai harga mati. Empat pilar, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, mesti ditegakkan.

Membiarkan radikalisme agama sama artinya sengaja membiarkan pelanggaran demi pelanggaran kemanusiaan terus terjadi. Pembiaran adalah pelanggaran hak secara pasif. Bukan tidak mungkin masyarakat justru bertanya, apakah radikalisme agama sengaja dipelihara? Apakah radikalisme agama bagian dari desain besar untuk meraih dan mengamankan kepentingan politik tertentu?

Dalam hal ini Kementerian Agama yang berkewajiban menjadi ”penghulu” semua agama justru sering berat sebelah dan merugikan kaum minoritas. Kita tak melihat ada kebijakan preventif dari Kementerian Agama. Sebagian besar kebijakan bersifat reaksioner dan sekaligus menyuburkan potensi kekerasan.

Peran intelijen dan kepolisian juga patut dipertanyakan karena seolah-olah selalu kecolongan dan kebobolan. Kita tak habis pikir mengapa kasus demi kasus terjadi dan heboh di media massa.

Dari sekian catatan buruk yang ada, kepala pemerintahan harus melangkah taktis, strategis, fundamental, dan tegas. Ini mutlak karena bersandar pada hak warga negara dan keutuhan NKRI yang diamanatkan oleh konstitusi. Presiden tentu tidak ingin dianggap tak serius menangani deradikalisasi agama. Karena itu, upaya deradikalisasi agama tak boleh sebatas simbol tanpa kerja nyata.

Persilangan budaya

Bagaimana dengan langkah kebudayaan? Pertama-tama mesti dimengerti bahwa fakta sejarah keagamaan Nusantara berada pada suatu kontinum persilangan budaya. Wajah keagamaan di Indonesia menemui kematangannya justru karena telah bersalin rupa dalam paras Nusantara. Islam, sebagai misal, Islam Nusantara adalah wujud kematangan dan kedewasaan Islam universal. Secara empiris, ia terbukti bisa bertahan dalam sekian banyak kebudayaan non-Arab. Ia bahkan ikut menciptakan ruang-ruang kebudayaan yang sampai hari ini ikut dihuni oleh mereka yang non-Muslim sekalipun.

Memang sejak zaman Imam Bonjol sekalipun radikalisme agama sudah menjadi bagian dari kontestasi kebudayaan. Ia ada untuk mengacak-acak tradisi yang sudah mapan dengan isu puritanisme, pemurnian akidah, dan semacamnya. Radikalisme Islam macam ini mudah dikenali karena memilih jalur dakwah dengan perspektif kekerasan dan menghindari tegur sapa yang hangat.

Pandangan radikal melihat Islam Nusantara sebagai Islam yang menyeleweng dari garis doktrinernya—sesuatu yang juga menghinggapi pandangan peneliti Barat, seperti Clifford Geertz.

Saya menentang pandangan tersebut. Kematangan Islam Nusantara memungkinkannya menyumbang begitu banyak khazanah budaya justru karena dilandasi keyakinan keagamaan yang utuh. Saya menyebutnya sebagai semangat keragaman (roh al-ta’addudiyyah), semangat keagamaan (roh al-tadayyun), semangat nasionalisme (roh al-wathaniyyah), dan semangat kemanusiaan (roh al-insaniyyah).

Inilah yang dalam sejarah panjang Nahdlatul Ulama menjadi garis kesadaran sejarah yang bisa dengan jelas dilihat dalam kiprah NU mengawal sejarah panjang NKRI. Garis perjuangan NU ini terus tersambung hingga hari ini.

Maka, andai pemerintah tidak kunjung serius menangani radikalisme agama, Nahdlatul Ulama akan tetap bergeming. Dengan segala sumber dayanya, NU berkomitmen berjihad membela keutuhan republik ini dan kehidupan masyarakat. Hanya saja NU menyadari bahwa upaya deradikalisasi agama tak mungkin dikerjakan sendiri.

Radikalisme agama adalah problem bersama yang membutuhkan keseriusan bersama dalam menanganinya. Pamrih NU tidak bersandar pada kepentingan politik yang parsial dan membela rezim tertentu. Pamrih NU lebih terletak pada politik kebangsaan dan kerakyatan ketimbang sekadar politik kekuasaan.

Said Aqil Siroj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ​
(Kompas, 19 April 2011)

PKS Ambisi Besar Tenaga Kurang


PKS Ambisi Besar Tenaga Kurang

LAPORAN KORESPONDEN ABOEPRIJADI SANTOSO

14-11-2008

 

PKS, Partai Keadilan Sejahtera, seperti orang bingung. Di tengah dua partai besar, dia tak mau terikat Golkar, tapi tak cocok dengan PDI-P. Dia naik daun sejak reformasi, tapi kini menganggap Soeharto “guru bangsa” dan “pahlawan”. Tokoh-tokoh partai Islam ini tak segan segan berempati dengan Amrozi, dan dengan kelompok militan seperti FPI. Mereka beraspirasi membersihkan Islam di Indonesia dari nilai-nilai abangan. Di tengah mayoritas Islam yang moderat, PKS mengejar target 20 % dalam pemilu 2009 agar dapat memegang kendali negara pada 2014. Namun, kalangan internal PKS pun meragukan prospek itu.

 

Mashadi-PKS-200jpg.jpg
 Mashadi, salah satu pendiri PKS
      (foto: Aboeprijadi Santoso)

 

Baru beberapa bulan lalu, PKS yang merupakan partai dakwah, mengaku menjadi partai terbuka. Sekarang, partai yang ikut mendukung pemerintah ini, menjauhi Golkar, menolak mendukung SBY-JK untuk pilpres 2009, dan membuka diri bagi PDI-P. Bahkan partai yang populer semasa reformasi, pekan ini tampil dengan iklan yang memasang Soeharto sebagai “pahlawan” dan “guru bangsa”. Ada apa dengan PKS?

Undang-Undang Pilpres memang hanya menguntungkan partai-partai besar yang dapat meraih 20 % kursi DPR atau 25% suara elektorat seperti Partai Golkar dan PDI-P, dan memaksa partai-partai menengah seperti PKS, untuk berkoalisi dengan mereka. Sejak SBY-JK mengisyaratkan maju bersama kembali, maka peluang PKS meraih kursi RI-2 hanyalah dengan PDI-P. Koalisi partai-partai menengah dan kecil, diduga bakal sulit untuk mengusung jagonya sebagai capres atau cawapres sekali pun melalui Poros Tengah yang kembali diajukan oleh Amien Rais.

Walhasil, terutama bagi PKS yang berada di peringkat empat atau lima, tak ada jalan lain kecuali memacu dukungan dari mana saja. Partai yang tidak memiliki cikal bakal sendiri ini, sekarang mengusung tokoh-tokoh historis dan panutan, seperti KH Hasyim Anshari dari Nahdlatul Ulama dan KH Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah serta, seperti Golkar, juga mempahlawankan Soeharto.

Kelemahan strategis
Namun, di balik semua itu, PKS, partai yang terpuji berdisiplin dalam pemilu 2004, kini merosot. Untuk menjaga kesatuan internal, PKS bahkan mengajukan delapan nama pimpinannya menjadi kandidat capres. Citranya yang bersih godaan korupsi mulai pudar. PKS diduga juga tak akan mampu meraih target 20%. Demikian menurut salah satu pendiri PKS, Mashadi: 

“Kami belum sukses, karena kami tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan negara, terutama menyangkut hal-hal yang strategis politik dan ekonomi. Inilah kunci persoalan yang ada sekarang ini. Jumlah kader kami juga sangat terbatas. Sekarang seluruh Indonesia kurang dari 200 ribu.” 

Bagi partai yang berambisi memimpin negara, semua ini merupakan kelemahan strategis. 

Mashadi: “Dalam munas memang PKS menargetkan 20 persen, pemilu 2009 nanti. Saya agak ragu ya. Jadi sangat tidak realistis kalau misalnya tahun 2014 atau 2015 sudah akan terjadi perubahan sangat drastis, saya kira tidak. Tapi kami memulai dari suatu yang fundamental. “

Ambisi besar
Betapa pun, PKS, partai yang citranya Islam garis keras ini, tetap merupakan satu-satunya partai kader dewasa ini. Dan satu-satunya partai yang tidak sulit mengajukan caleg tanpa harus mengimpor artis, aktivis dan wartawan. Mereka menggemblèng anggota-anggotanya jadi kader masuk masyarakat lewat pendidikan, masjid-masjid dan kegiatan sosial serta berupaya menguasai birokrasi negara.

Soalnya, ambisinya pun besar, yakni memperbarui Islam Indonesia. PKS bertolak dari temuan antropolog Amerika Clifford Geertz di tahun 1950an bahwa Islam di Indonesia masih terlampau dipengaruhi nilai-nilai abangan. 

Mashadi: “Dan itu terbukti Masyumi dan NU itu tidak mencapai suara mayoritas ketika pemilu 1955. Dan sesudah masa Soeharto juga begitu. Memang tidak ada partai yang secara sungguh-sungguh dan serius memperjuangkan prinsip-prinsip dan membuat platform yang jelas berdasar pada nilai-nilai Islam dan PKS sendiri adanya isyu keterbukaan bagian dari elemen dalam partai yang mereka memang tidak sabar untuk mengejar kekuasaan itu sendiri. Jadi harus terbuka, harus koalisi dengan apa saja, tidak lagi akan sekat ideologis dan lain sebagainya.” 

Prinsip
Menurut Mashadi yang dari kelompok dakwah, PKS tidak bercita-cita melaksanakan hukum Syariah, melainkan suatu masyarakat sipil yang beretika dan bermoral Islam.

Mashadi: “Masyarakat yang egaliter berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.”

Aboeprijadi Santoso [AS]: “Masyumi lebih jelas, dengan syariah Islam sebagai dasar negara, kan? Negara Islam.”

Mashadi: “Kami tidak langsung pada keinginan untuk mendirikan negara Islam, tetapi kami ingin lebih bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan pokok bangsa Indonesia ini.

AS: “Tidak langsung itu apa maksudnya, Pak?”

Mashadi: “Ya kami lebih menekankan bagaimana Islam sebagai sebuah etik itu menjadi prinsip hidup semua orang yang terlibat di dalam pengelolaan negara harus tahu mana yang dilarang dan mana yang tidak oleh agama.” Demikian Mashadi, salah satu pendiri PKS.

 

Sumber: Milis Pantau

NU Perkuat Gerakan Islam Moderat di Australia


15/09/08 17:11

NU Perkuat Gerakan Islam Moderat di Australia

Brisbane (ANTARA News) – Nahdlatul Ulama (NU) memperkuat gerakan pemasyarakatan Islam yang rahmatan lil-alamin dengan mendukung regionalisasi kegiatan-kegiatan Konferensi Internasional Ilmuwan Islam (ICIS) di Australia dan kawasan Pasifik Selatan.

“Kita sudah menjajaki kerja sama penyelenggaraan sebuah konferensi dengan AFIC (Federasi Dewan Islam Australia) supaya kita bisa masuk ke dalam lingkungan masyarakat di Australia dan Pasifik guna menyebarkan misi Islam yang rahmatan lil alamien,” kata Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Australia-Selandia Baru, HS Eko Zuhri Ernada kepada ANTARA News, Senin.

Ia mengatakan, NU yang terlibat aktif dalam ICIS berkomitmen kuat mendukung pemasyarakatan nilai-nilai Islam moderat, termasuk melalui regionalisasi program ICIS untuk Australia dan kawasan Pasifik.

Langkah regionalisasi kegiatan ICIS ini menjadi bagian dari program kunjungan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB-NU) Prof Dr H Said Agil Siradj, MA, ke Canberra, Brisbane, Adelaide, dan Melbourne mulai 21 September, katanya.

Bagi PCI NU Australia-Selandia Baru, regionalisasi kegiatan ICIS ini akan dapat membantu upaya organisasi yang mendukung gerakan Islam yang rahmatan lil alamin mengimbangi kelompok dakwah yang radikal, katanya.

“Kita juga mendorong teman-teman Muhammadiyah (di Australia) untuk mendirikan organisasi guna memperkuat gerakan dakwah Islam yang moderat,” katanya.

Di seluruh Australia, terdapat lebih dari 340 ribu orang Islam. Mereka berasal dari beragam bangsa. (*)

 

COPYRIGHT © 2008

 Sumber: http://www.antara.co.id/arc/2008/9/15/nu-perkuat-gerakan-islam-moderat-di-australia/