Menag: Kehidupan Umat Beragama di Indonesia Terbaik di Dunia


Menteri Agama Suryadharma Ali berpendapat, kehidupan antarumat beragama di Indonesia terbaik di dunia.

Pemerintah, menurutnya, memberi perhatian yang sama kepada umat semua agama dan kepercayaan. Hal ini disampaikan Suryadharma untuk menanggapi langkah kelompok tertentu yang membawa masalah yang dialami kelompok minoritas ke dunia internasional.

Awalnya, Suryadharma mengutip pandangan mantan Presiden Polandia, Lech Walesa, ketika bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010. Saat itu, lanjutnya, Lech Walesa menyebut negara-negara Barat harus belajar kepada Indonesia tentang kerukunan.

“Indonesia terdiri dari lebih 17.000 pulau, ada 1.200 suku, 720 bahasa daerah, berbagai macam agama, adat istiadat, dan budaya. Dari sisi demografis, Indonesia terpencar dalam bentangan Nusantara. Tapi Indonesia tetap pertahankan kesatuan, tidak terpecah belah seperti Yugoslavia, Uni Soviet,” kata Suryadharma saat jumpa pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Suryadharma lalu menceritakan beberapa peristiwa yang menurutnya monumental. Pertama, acara musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional di Ambon tahun 2012. Penetapan lokasi di Ambon, katanya, atas permintaan Gubernur Maluku, tokoh-tokoh Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, kekuatan politik, hingga para kepala suku.

Umat Kristiani, lanjutnya, turut berpartisipasi, baik sebagai panitia maupun pengisi acara. Tidak hanya itu, rumah para pendeta dan pastor, hingga kantor Keuskupan yang baru diresmikan dihuni para peserta.
Peristiwa lain, tambah Suryadharma, Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional di Sulawesi Tenggara. Sebanyak 85 persen panitia acara merupakan umat Islam. 

“Tidak ada sedikit pun gangguan. Buat saya, itu peristiwa monumental buat kerukunan umat beragama,” ucapnya.

Suryadharma menambahkan, dirinya banyak menerima tamu dari negara lain, baik pejabat, aktivisi, maupun wartawan. Mereka mempertanyakan kehidupan beragama di Indonesia. Kepada mereka, politisi PPP itu menyebut kehidupan antarumat beragama di Indonesia terbaik di dunia.

Menurutnya, setelah mendengar kesimpulan yang disampaikannya, para tamu terperangah. Suryadharma mengatakan, mereka terkejut karena sudah mendapat masukan sepihak bahwa kehidupan umat beragama di Indonesia buruk. Ia memberi contoh lain, yaitu sikap presiden dan wakil presiden yang selalu ikut merayakan hari besar semua agama maupun kepercayaan.

“Saya bertanya kepada tamu, coba tolong tunjukkan ke saya negara mana yang seperti Indonesia? Tidak ada yang bisa dia sebutkan. Ada negara mayoritas Islam, tapi tidak berikan perhatian yang sama seperti Indonesia terhadap agama minoritas. Ada negara yang mayoritas Nasrani juga tidak berikan penghormatan kepada agama minoritas di negara itu. Indonesia adalah negara yang sangat hormati pluralitas, tapi hal-hal seperti ini tidak pernah diungkap,” pungkas Suryadharma.

(Kompas.com – 9 Juli 2013)

Menteri Agama Salahkan Umat Kristen Terkait Penutupan Gereja


Menteri Agama Suryadharma Ali mempersalahkan umat Kristen terkait penutupan beberapa gereja di tanah air, dengan mengatakan bahwa mereka telah mempolitisasi masalah yang sebenarnya bersifat administratif.

Suryadharma menjelaskan umat Kristen di tanah air bukan satu-satunya yang bermasalah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat-tempat ibadah mereka, tetapi mereka mendapat lebih banyak perhatian karena mereka berbicara kepada media.

Menteri itu mengatakan umat Islam di beberapa daerah di tanah air dimana mereka adalah minoritas, seperti di Bali, Sulawesi Utara, dan NTT, telah mengalami tantangan yang sama ketika mencoba mendapatkan IMB masjid.

“Tapi, mereka tidak bicara kepada media. Mereka juga tidak memprotes atau mengadakan doa di depan Istana Presiden. Persyaratan memperoleh IMB hanya persoalan administratif, tidak ada hubungan  dengan isu politik,” kata Suryadharma.

Suryadharma merujuk kepada Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor, Jawa Barat, dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Bekasi, yang telah melakukan kebaktian hari Minggu di depan Istana Presiden sekitar lebih dari setahun tahun terakhir karena pemerintah daerah telah menyegel gereja-gereja mereka terkait IMB.

HKBP Filadelfia telah terlibat dalam sengketa IMB dengan penduduk lokal di desa Jejalen Jaya selama bertahun-tahun karena penduduk setempat menolak untuk mengizinkan gereja dibangun di lingkungan mereka.

Penduduk setempat telah mencegah anggota HKBP melakukan kebaktian hari Minggu di gereja mereka.

Terkait gereja GKI Yasmin, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 127 /PK/TUN/ 2009 pada 9 Desember 2009 telah memenangkan GKI Yasmin, namun  Pemerintah Kota Bogor tidak melaksanakan putusan MA, malah mencabut IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011.

Suryadharma juga menyatakan Peraturan Bersama (Perber) dua menteri tahun 2006, yang mengatur pembangunan tempat ibadah semua agama di negeri ini, termasuk gereja, memiliki persyaratan yang ketat hanya untuk mencegah konflik sosial.

Keputusan itu dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, menyatakan, sebuah tempat ibadah harus memiliki minimal 90 jemaat dan memiliki dukungan setidaknya 60 penduduk setempat yang tinggal di sekitar tempat ibadah.

“Saya sangat kecewa dengan menteri ini. Dia benar-benar tidak memiliki gagasan tentang masalah kami karena kami harus berbenturan akibat Perber tersebut,” kata Pendeta Palti Panjaitan dari HKBP Filadelfia.

Secara terpisah, Bona Sigalingging dari GKI Yasmin mengatakan pernyataan Suryadharma mengindikasikan pemerintah telah secara tidak langsung melegitimasi diskriminasi agama.

“Menteri seharusnya tidak memuji aksi mereka yang telah memilih diam setelah gagal mendapatkan IMB untuk mendirikan rumah ibadah mereka. Dia seharusnya mendesak semua lembaga pemerintah untuk memberikan hak warga mereka untuk beribadah.”

Sumber: Indonesiaucanews.com dan thejakartapost.com

Menag: Semua Masukan Soal Ahmadiyah akan Dikaji


Minggu, 20 Februari 2011

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan bahwa pemerintah tengah mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah Ahmadiyah.

“Pemerintah saat ini mendengarkan berbagai aspirasi yang nantinya akan dikaji untuk mencari solusi yang terbaik,” kata Menag usai berdialog dengan sejumlah tokoh agama di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyebutkan, ada sejumlah aspirasi tentang keberadaan Ahmadiyah, antara lain tetap mempertahankannya, ada yang menginginkan menjadi sekte tersendiri, ada yang ingin membubarkan, dan ada aspirasi untuk membiarkannya.

Menurut dia, semua aspirasi tersebut akan dikaji dan akan diambil jalan terbaik. “Semua aspirasi akan dikaji dan nanti pada waktunya pemerintah akan mengambil keputusan,” katanya.

Namun, katanya, kapan keputusan tersebut akan diambil belum bisa ditentukan. “Saya tidak bisa menjanjikan waktunya, karena hal ini harus dilihat dari berbagai segi. Bukan hanya segi agama saja, tetapi aspek-aspek lain harus dilihat,” katanya.

Sementara itu, dalam dialog dengan sejumlah tokoh agama di Temanggung, Menag menyatakan prihatin dengan kejadian kekerasan di daerah ini karena agama mana pun tidak menginginkan kekerasan.

Ia berharap para tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat menyejukkan keadaan karena masyarakat memerlukan ketenangan, kerukunan dan suasana sejuk.

Indonesia memang majemuk dan keberagaman itu harus dijadikan sebagai kekuatan bukan sebaliknya. Untuk itu dia menyampaikan apresiasi kepada tokoh agama dan pemuka masyarakat yang dengan cepat menyelesaikan kerusuhan di Temanggung.

Ia mengatakan, akibat peristiwa itu semua pihak mengalami kerugian. Untuk itu, diharapkan silaturahmi dapat ditingkatkan sehingga semua pihak dapat saling menghormati.

Menag berharap fungsi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dapat dioptimalkan karena forum itu sangat positif, sekurangnya para tokoh agama dapat duduk bersama dan saling membantu jika ada gesekan dan dicarikan solusinya. Efektif atau tidaknya forum itu, tergantung pada para tokoh agama itu sendiri.

Pada kesempatan tersebut Kementerian Agama memberikan bantuan kepada sejumlah gereja yang menjadi korban kerusuhan, yakni Gereja Santo Pentrus dan Paulus Rp100 juta, Gereja Pantekosta di Indonesia Temanggung Rp125 juta, Graha Shekinah Rp75 juta, Gereja Pantekosta Tegowanuh Rp50 juta, dan Badan Kerja Sama Umat Kristen Rp25 juta.

(ANTARANEWS.COM)

Marak Kekerasan Berbau SARA, SBY Didesak Ganti Menteri Agama


Jakarta – Kekerasan yang mengatasnamakan agama lagi-lagi pecah di Indonesia. Dua insiden terakhir yaitu penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah Cikeusik dan gereja di Temanggung diduga saling terkait dan teroganisir.

Insiden ini tidak lepas dari tanggung jawab Presiden SBY sebagai kepala negera. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Presiden diminta mengganti Menteri Agama Suryadharma Ali yang dianggap gagal menciptakan keharmonisan antar umat beragama.

“Maraknya kekerasan berbasis agama adalah indikator kegagalan menciptakan dan menjaga iklim toleransi yang menjadi tugas pemerintah,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Erna Ratnaningsih dalam rilisnya yang diterima detikcom, Rabu (9/2/2011).

Bagi YLBHI, tindakan main hakim sendiri ini jelas mengebiri hak asasi manusia (HAM). Hukum dianggap telah mati dan tidak berfungsi terhadap para pelaku kekerasan yang berdalih agama.

“Kejadian seperti ini sudah sejak tahun 2001, aksi kekerasa massa seakan memiliki impunitas terhadap hukum ini telah mengebiri HAM, yaitu hak untuk hidup, hak untuk berdiam diri di suatu tempat dengan aman,” ujarnya.

Insiden ini jelas merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan seseorang. Berkaca dari peristiwa itu, tidak hanya Menag yang harus dicopot dari jabatannya, aparat penegak hukum juga tidak bisa lagi menganggap ini persoalan sepele.

“Kami mendesak kepada Polri untuk melakukan pengamanan secara maksimal  terhadap daerah rawan kekerasan berbasis agama seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Kekerasan seperti ini harus segera diusut tuntas. Polri diharapkan tidak tebang pilih menindak pelaku tanpa memandang asalnya.

“Polri juga harus mengusut tuntas peristiwa ini. Tangkap dan proses secara hukum para pelakunya secara dengan transparan dan adil tanpa pandang bulu dan kelompok,” tandasnya.

(lia/van)

Sumber: http://www.detiknews.com/read/2011/02/09/061251/1564314/10/marak-kekerasan-berbau-sara-sby-didesak-ganti-menteri-agama

Menteri Agama Seharusnya Netral


Kebebasan Beragama
Menteri Agama Seharusnya Netral

JAKARTA, (24/01) KOMPAS.com — Setara Institute menyampaikan ketidakpuasan terhadap kinerja dari Menteri Agama Suryadharma Ali terutama dalam menjamin pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia. Suryadharma Ali dianggap memberikan pernyataan-pernyataan yang menyebarkan kebencian atau memprovokasi terhadap Ahmadiyah dan kelompok minoritas lain.

“Menteri Agama yang menjadi pejabat publik harusnya netral, bukan memberikan pernyataan-pernyataan yang justru memprovokasi terjadinya kekerasan antarumat beragama. Bahkan cenderung menyalahkan seperti contoh Ahmadiyah, seharusnya dilindungi dari kekerasan, bukan disalahkan karena keberadaannya,” ujar Ketua Setara Institute Hendardi dalam jumpa pers Setara di Senayan, Senin (24/01/2011).

Menurut Hendardi, Suryadharma Ali telah memaksakan pandangan-pandangan pribadinya ke alam pikir publik. Bahkan ia menyangkal adanya berbagai konflik dan kekerasan yang menimpa warga negara sepanjang 2010 sebagai konflik agama.

“Menteri Agama hanya melihat pelanggaran dari sisi pembangunan tempat ibadah, padahal ada tindakan-tindakan kekerasan juga. Harusnya dia yang berinisiatif dan mencari solusi untuk masalah pelanggaran ini, jangan hanya menyangkal dan membiarkan saja hal ini terjadi,” ujar Hendardi.

Setara menduga hal ini terjadi karena ada keterkaitan dengan keanggotaan Suryadharma Ali dalam partai politik sehingga cenderung melakukan tindakan-tindakan berdasarkan kepentingan-kepentingan politik.

“Kami menduga ini karena dia (Suryadharma Ali) merupakan bagian dari partai politik. Jadi untuk mendapatkan dukungan Pemilu 2014 ya dilakukan cara seperti itu. Menteri Agama harusnya netral, kalau bisa jangan dari partai politik atau organisasi tertentu,” kata Hendardi.
(Kompas.com)

Frans Magniz: Soal Ahmadiyah, Menteri Agama Memalukan


KOMPAS.COM/HINDRA LIU

JAKARTA, KOMPAS.com Rohaniawan Katolik, Romo Frans Magniz Suseno SJ, menilai pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait rencana pembubaran Ahmadiyah setelah Lebaran sebagai suatu hal yang memalukan.

“Bagi saya itu pernyataan tercela dari seorang menteri. Memalukan sekali! Itu melanggar kebebasan beragama yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945,” kata Romo Magnis, Rabu (1/9/2010) di kantor Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta.

Romo Magnis mengatakan, seorang menteri tak seharusnya mengatur-atur keyakinan yang diyakini warga negara. Setiap warga negara berhak memercayai kepercayaan yang mereka yakini. “Pernyataan Menteri Agama itu juga memalukan seluruh kabinet menteri,” tambahnya.

Romo Magnis juga mengatakan, politikus Partai Persatuan Pembangunan itu tak hanya harus menarik ucapannya, tetapi juga menarik diri dari pemerintahan. (Kompas.Com)