SURAT GEMBALA KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA (KWI) MENYAMBUT PEMILU LEGISLATIF 2014


“JADILAH PEMILIH YANG CERDAS DENGAN BERPEGANG PADA HATI NURANI”

Saudara-saudari, segenap umat Katolik Indonesia yang terkasih,
Bangsa kita sedang bersiap diri menyambut Pemilu legislatif untuk memilih DPR, DPD dan DPRD yang akan diselenggarakan tanggal 9 April 2014. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilu menjadi peristiwa penting dan strategis karena merupakan kesempatan memilih calon legislatif dan perwakilan daerah yang akan menjadi wakil rakyat.

Hak dan Panggilan Ikut Serta Pemilu
Warga negara yang telah memenuhi syarat berhak ikut menentukan siapa yang akan mengemban kedaulatan rakyat melalui Pemilu. Mereka yang terpilih akan menempati posisi yang menentukan arah dan kebijakan negeri ini menuju cita-cita bersama, yaitu kesejahteraaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, selain merupakan hak, ikut memilih dalam Pemilu merupakan panggilan sebagai warga negara. Dengan ikut memilih berarti Anda ambil bagian dalam menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Penting disadari bagi para pemilih untuk tidak saja datang dan memberikan suara, melainkan menentukan pilihannya dengan cerdas dan sesuai dengan hati nurani. Dengan demikian, pemilihan dilakukan tidak asal menggunakan hak pilih, apalagi sekedar ikut-ikutan. Siapa pun calon dan partai apa pun pilihan Anda, hendaknya dipilih dengan keyakinan bahwa calon tersebut dan partainya akan mewakili rakyat dengan berjuang bersama seluruh komponen masyarakat mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah calon legislatif macam apa yang mesti dipilih dan partai mana yang mesti menjadi pilihan kita.

Kriteria Calon Legislatif
Tidak mudah bagi Anda untuk menjatuhkan pilihan atas para calon legislatif. Selain karena banyak jumlahnya, mungkin juga tidak cukup Anda kenal karena tidak pernah bertemu muka. Para calon legislatif yang akan Anda pilih, harus dipastikan bahwa mereka itu memang orang baik, menghayati nilai-nilai agama dengan baik dan jujur, peduli terhadap sesama, berpihak kepada rakyat kecil, cinta damai dan anti kekerasan. Calon legislatif yang jelas-jelas berwawasan sempit, mementingkan kelompok, dikenal tidak jujur, korupsi dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan tidak layak dipilih. Hati-hatilah dengan sikap ramah-tamah dan kebaikan yang ditampilkan calon legislatif hanya ketika berkampanye, seperti membantu secara material atau memberi uang. Hendaklah Anda tidak terjebak atau ikut dalam politik uang yang dilakukan para caleg untuk mendapatkan dukungan suara. Perlulah Anda mencari informasi mengenai para calon yang tidak Anda kenal dengan pelbagai cara. Demi terjaga dan tegaknya bangsa ini, perlulah kita memperhitungkan calon legislatif yang mau berjuang untuk mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan antarumat beragama dan peduli pada pelestarian lingkungan hidup. Pilihan kepada calon legislatif perempuan yang berkualitas untuk DPR, DPD dan DPRD merupakan salah satu tindakan nyata mengakui kesamaan martabat dalam kehidupan politik antara laki-laki dan perempuan, serta mendukung peran serta perempuan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.

Kriteria Partai Politik
Kita bersyukur atas empat kesepakatan dasar dalam berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita percaya bahwa hanya dengan mewujudkan keempat kesepakatan tersebut, bangsa ini akan mampu mewujudkan cita-citanya. Oleh karena itu, dalam memilih partai perlu memperhatikan sikap dan perjuangan mereka dalam menjaga keempat kesepakatan tersebut. Hal yang penting untuk menjadi pertimbangan kita adalah partai yang memiliki calon legislatif dengan kemampuan memadai dan wawasan kebangsaan yang benar. Partai yang memperjuangkan kepentingan kelompoknya apalagi tidak berwawasan kebangsaan, hendaknya tidak dipilih.

Pengawasan atas Jalannya Pemilu
Setiap warga negara diharapkan ikut memantau dan mengawasi proses dan jalannya Pemilu. Pengawasan itu bukan hanya pada saat penghitungan suara, melainkan selama proses Pemilu berlangsung demi terlaksananya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Kita perlu mendorong dan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang dengan cermat mengikuti dan mengritisi proses jalannya Pemilu. Hendaknya Anda mengikuti secara cermat proses penghitungan suara bahkan harus terus mengawasi pengumpulan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai ke tingkat kecamatan dan kabupaten agar tidak terjadi rekayasa dan kecurangan.

Pemilu yang Aman dan Damai
Amat penting bagi semua warga masyarakat untuk menjaga Pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, damai dan berkualitas. Jangan sampai terjadi kekerasan dalam bentuk apapun, baik secara terbuka maupun terselubung, karena bila sampai terjadi kekerasan maka damai dan rasa aman tidak akan mudah dipulihkan. Perlu tetap waspada terhadap usaha-usaha memecah belah atau mengadu domba yang dilakukan demi tercapainya suatu target politik. Bila ada sesuatu yang bisa menimbulkan kerawanan, khususnya dalam hal keamanan dan persatuan ini, partisipasi segenap warga masyarakat untuk menangkalnya sangat diharapkan.

Calon Legislatif
Para calon legislatif, kami hargai Anda karena tertarik dan terpanggil terjun dalam dunia politik. Keputusan Anda untuk mempersembahkan diri kepada Ibu Pertiwi melalui jalan itu akan menjadi kesempatan untuk berkontribusi secara berarti bahkan maksimal bagi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Karena itu, tetaplah memegang nilai-nilai luhur kemanusiaan, serta tetap berjuang untuk kepentingan umum dengan integritas moral dan spiritualitas yang dalam. Anda dipanggil dan diutus menjadi garam dan terang!

Saudara-saudari terkasih,
Ikutlah memilih. Dengan demikian Anda ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa. Sebagai umat beriman, marilah kita mengiringi proses pelaksanaan Pemilu dengan doa memohon berkat Tuhan, semoga Pemilu berlangsung dengan damai dan berkualitas serta menghasilkan wakil-wakil rakyat yang benar-benar memperhatikan rakyat dan berjuang untuk keutuhan Indonesia. Dengan demikian cita-cita bersama, yaitu kebaikan dan kesejahteraan bersama semakin mewujud nyata.

Semoga Bunda Maria, Ibu segala bangsa, senantiasa melindungi bangsa dan negara kita dengan doa-doanya.

Jakarta, Januari 2014

KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA

Mgr. Ignatius Suharyo
Ketua

Mgr. Johannes Pujasumarta
Sekretaris Jenderal

PBNU, KWI, usulkan Ormas cantumkan asas Pancasila


Wakil Sekjen PBNU  Hanif Saha Ghafur dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Ormas di gedung DPR, Rabu (18/1), mengusulkan adanya klausul dalam RUU Keormasan agar mencantumkan Pancasila dalam asas organisasi.

“Ini penting untuk menghindari liberalisasi dan radikalisasi Ormas yang ada di Indonesia sekaligus sebagai bukti komitmen dan kesetiaan kepada NKRI,” katanya seperti dilansir nuonline.com.

PBNU juga mengusulkan di dalam pasal 19 sebuah poin baru, yaitu Ormas harus memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam hal ini, Ormas juga berkewajiban untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, dan memiliki komitmen untuk memelihara dan mempertahankan tidak hanya kesatuan NKRI tetapi juga Ideologi bangsa.

Selain itu, RUU Ormas perlu diatur agar kemudahan fasilitas Negara untuk Ormas tidak dimanfaatkan untuk kegiatan pencucian uang, pencucian pajak dan lainnya oleh segelintir oknum untuk menghindari kewajiban sebagai warga negera.

Sementara itu Romo Antonius Benny Susetyo dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), seperti dilansir hukumonline.com, mengatakan RUU Ormas ini sangat terasa sekali paradigma pemerintah yang ingin terlalu intervensi kepada kehidupan ormas.

“RUU Ormas ini harus dibongkar total. RUU ini semangatnya masih ingin intervensi, paradigma ini harus dirombak total,” ujarnya usai menyampaikan pendapatnya di ruang rapat Pansus DPR, Kamis (19/1).

Romo Benny mengatakan seharusnya RUU Ormas ini secara tegas menyatakan ormas yang ada di Indonesia harus mengacu kepada empat pilar yang diakui oleh Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kalau tak mau mengacu kepada ini, ormas itu jangan beraktivitas di Indonesia,” ujarnya.

Sayangnya, lanjut Romo Benny, RUU ini tak secara tegas mengatur hal tersebut. Pasal 2 menyatakan ‘Asas Ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’.

Ketentuan selanjutnya, membolehkan ormas memiliki ciri tertentu. Pasal 3 berbunyi

‘Ormas dapat mencantumkan diri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’.  
(www.cathnewsindonesia.com)

Ajakan Dialog antara KWI,PGI dan Pemerintah atasi Masalah Papua


Dokumen Pormadi

Pembukaan Sidang Tahunan KWI: dari ke kanan, Pendeta Gomar Gultom (Sekretaris Umum PGI), Mgr. J. Pujasumarta (Sekjen KWI), Mgr. MD. Situmorang, OFMCap (Ketua KWI) dan Semara Duran Antonius (Dirjen Bimas Katolik)

Pendekatan hati  dalam menyelesaikan masalah Papua, sebagaimana ditegaskan Presiden RI pada pidatonya beberapa waktu lalu belum sepenuhnya terlaksana. Pendekatan keamanan masih lebih dominan terasa.

Demikian salah satu benang merah sambutan Pendeta Gomar Gultom, mewakili Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) pada Sidang Tahunan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jalan Cut Meutia Jakarta (7/11).

Karena itu, lanjutnya, PGI, KWI  bersama Pemerintah perlu melakukan dialog bersama dalam mencari solusi masalah masyarakat Papua, yang mendesak harus diselesaikan.

Selain masalah Papua, masih ada masalah penting lain untuk didialogkan bersama, yaitu masalah Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama yang diwacakana Pemerintah untuk dibahas di parlemen.

Menurutnya, kerukunan umat beragama tidak perlu diatur dalam bentuk undang-undang, karena masalah kerukunan merupakan pengalaman eksistensial manusia untuk hidup rukun. Yang dibutuhkan sekarang adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan beragama.

Lebih lanjut, Gomar Gultom berharap ada dialog dan kerjasama antara KWI, PGI dan Pemerintah dalam mencari solusi persoalan Papua dan Kerukunan Umat Beragama.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua KWI, Mgr. Martinus D Situmorang OFMCap.  Ia berharap agar PGI dan KWI kerja bersama secara lebih mendalam, intensif dan operasional untuk menanggapi permasalahan aktual bangsa dan mencari solusi sehingga membawa buah dan rahmat berlimpah bagi kesejahteraan bangsa.

KWI Dukung Sepenuhnya Perjuangan Tokoh Lintas Agama


Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mendukung sepenuhnya upaya tokoh lintas agama yang memperjuangkan keadilan bagi rakyat Indonesia.

“KWI mendukung sepenuhnya. Kalau kita tidak bersuara, maka itu bukan KWI,” kata Anggota Presidium KWI, Mgr. P.C. Mandagi ketika dihubungi di Jakarta, Selasa malam.

Pastor Mandagi menyatakan hal itu ketika diminta tanggapan tentang pernyataan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam. Menurut Dipo, pernyataan tokoh agama, khususnya Romo Benny Susetyo dan Mgr Martinus D Situmorang cenderung menyerang pemerintah. Dipo menegaskan, pernyataan dan tindakan kedua tokoh agama itu telah memasuki ranah politik praktis, sehingga dia berniat menanyakan hal itu kepada Uskup Agung Jakarta, Mgr Ignatius Suharyo.

Pastor Mandagi menyayangkan pernyataan Dipo. Menurut dia, sebagai orang terpelajar, seharusnya Dipo mengedepankan komunikasi atau melakukan kajian terlebih dahulu sebelum bersuara keras.

Perjuangan tokoh-tokoh lintas agama, kata Pastor Mandagi, adalah perjuangan moral. Perjuangan itu merupakan upaya para tokoh agama untuk mengingatkan pemerintah bahwa ada sesuatu yang salah.

Dia menegaskan, tokoh lintas agama hendak mengingatkan bahwa seharusnya pemerintah bekerja keras dalam menyejahterakan dan menyatukan rakyat.

“Seharusnya pemerintah bersyukur ada tokoh agama yang mau mengingatkan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI, Romo A. Benny Susetyo juga menanggapi pernyataan Dipo Alam.

Romo Benny menyatakan, perjuangannya dan beberapa pemuka agama adalah perjuangan yang berdasarkan hati nurani.

Menurut dia, kegiatan yang berdasarkan hati nurani berbeda dengan kegiatan politik kekuasaan.

Hati nurani, katanya, selalu membimbing seseorang untuk memperjuangkan yang tertindas dan tidak menempatkan kekuasaan sebagai hal utama. Sedangkan politik selalu berorientasi pada kekuasaan.

“Saya tidak ingin jadi menteri atau jadi apa-apa, saya ini pastor,” katanya.

Menurut dia, gereja katolik memberi batasan tegas bahwa seorang pastor tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik yang berorientasi kekuasaan.

Dia menjelaskan, Imam atau Pastor memiliki tiga tugas utama, yaitu tugas menguduskan dunia, tugas kenabian melalui pewartaan keadilan, dan tugas gembala dengan melindungi sesama terutama yang lemah.

Terkait keinginan Dipo untuk mempertanyakan hal itu kepada Uskup Agung Jakarta, Romo Benny menegaskan hal itu sebagai bentuk intervensi.

Menurut dia, gereja katolik tidak bisa diintervensi oleh kekuatan yang berasal dari kekuatan politik dan kekuasaan duniawi. Tanggung jawab gereja katolik yang diemban oleh seorang pastor adalah menjalankan tiga tugas, yaitu pengudusan, kenabian, dan penggembalaan.(*)(F008/Z002
(Antaranews.com, 8 feb 2011)

Mgr. Martinus D. Situmorang: Presiden Masih Defensif


24 Januari 2011
Mgr Martinus D. Situmorang:
Pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Senin pekan lalu, agaknya tak meredam suara kritis para tokoh lintas agama. Mereka tetap lantang berbicara tentang kemiskinan dan lemahnya penegakan hukum di negeri ini. “Presiden memang menerima kami, tapi masih terasa defensif,” kata Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Martinus Dogma Situmorang.
Kamis pekan lalu, Situmorang menjadi tuan rumah berkumpulnya para tokoh lintas agama di kantor KWI, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menggelar konferensi pers, setelah dua pekan sebelumnya merilis pernyataan yang dikenal sebagai “kebohongan pemerintah” dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Pertemuan di kantor KWI seakan menegaskan pula para tokoh lintas agama itu tetap solid. Mereka hadir lengkap, antara lain Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin; Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Andreas Yewangoe; serta tokoh lain seperti Salahuddin Wahid, Ahmad Syafii Maarif, dan Franz -Magnis-Suseno.
  • Kendati beberapa pihak menuduh pernyataan tokoh lintas agama itu bermuatan politik, Situmorang menegaskan mereka hanya memberikan penilaian terhadap realitas kehidupan di bidang politik dan ekonomi. Pemerintah, menurut dia, seharusnya berperan sebagai pelayan warga bangsa. Negara makin terhormat dan kokoh kalau kepentingan warga negaranya tertampung dan terpenuhi. “Kalau tidak,” kata Situmorang, “pemerintah ingkar terhadap tugas dan jabatannya.”

    Seusai konferensi pers Kamis pekan lalu itu, Situmorang menerima Yandi M. Rofiyandi, Ignasius Yophiandi Kurniawan, Angelus Tito Sianipar, dan fotografer Dwianto Wibowo dari Tempo. Dengan jernih ditopang suara yang berat, uskup wilayah Padang, Sumatera Barat, ini menyampaikan pandangan tentang berbagai persoalan bangsa, termasuk konflik antarumat beragama yang kerap terjadi di Indonesia.

    Apa sesungguhnya yang menjadi dasar suara kritis para tokoh lintas agama terhadap pemerintah?

    Kami memberi pernyataan sesudah berpikir, berbicara, dan merenungkan kehidupan sebagai warga negara, orang beragama, serta pemimpin agama. Kami berbicara dengan tukang becak, tukang ojek, dan sebagainya. Kami mendengar dan menyerap. Ada moralitas yang dipertaruhkan. Moralitas pelayanan, kesungguhan, dan penegasan aspek kemanusiaan, misalnya di bidang ekonomi, terabaikan. Jadi kami bersuara demi kemanusiaan. Kami ingin bangsa ini lebih maju, sejahtera, dengan pemerintah hebat, terpuji, dan setia melaksanakan tugas. Kami bukan mau merebut sesuatu. Ini suara moral.

    Jadi suara kritis ini tak akan bermuara menjadi gerakan protes di jalan?

    Tidak. Sebab, protes akan memperkeruh suasana. Kami hanya ingin pesan itu sampai. Kami sudah menyampaikan ke lembaga lain dan merasa lembaga kenegaraan tak berfungsi memadai. Dalam pertemuan di Istana, Presiden SBY mengatakan bahwa yang kami sampaikan itu menjadi perhatian beliau juga. Beliau memberikan datanya. Presiden memang menerima kami, tapi masih terasa defensif. Seolah tak menyerap dalam dan luasnya persoalan. Kami tak pernah berpikir bertemu dengan Presiden. Kami merasa lembaga kenegaraan tak berfungsi memadai.

    Termasuk lembaga negara lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat?

    Iya. Saya heran dan tak tahu apa prestasi DPR. Dengan rapor seperti itu, mereka gegap-gempita mau membangun gedung baru. Padahal banyak ruangan masih kosong. Itu melukai saya sebagai rakyat.

    Bagaimana meyakinkan pihak lain bahwa pernyataan sikap para tokoh agama akan tetap merupakan sebuah gerakan moral?

    Sebagai gerakan moral, kami tak mengerahkan massa. Tak ada penggalangan massa secara struktural organisatoris. Kalau kami melakukan konferensi pers, itu bukan menggalang massa. (Itu) supaya pemerintah tergugah memikirkan dan mengusahakan perbaikan. Imbauan moral ini bukan karena kami merasa sudah sempurna. Kami hanya merasa ada penyimpangan dalam bidang tertentu.

    Apakah gerakan moral ini bisa berubah menjadi gerakan politik seperti di Filipina?

    Suara moral adalah suara tentang nilai. Moral menyangkut benar, baik, dan indah demi kebaikan serta kemanusiaan. Kami memberi penilaian terhadap realitas kehidupan di bidang politik dan ekonomi. Tapi kami tak masuk ke sana. Tapi bukan mustahil kalau penilaian itu memicu gerakan seperti di Filipina. Kardinal Jaime Sin di Manila menyerukan suara moral, tapi tentang realitas politik, sehingga menggelinding dan menjadi penopang people power yang menggulingkan Ferdinand Marcos. Tapi dia tak dinobatkan menjadi presiden dan tetap di luar pemerintahan.

    Ada kekhawatiran suara kritis tokoh agama ditunggangi politikus yang berseberangan dengan pemerintah?

    Kami sadar soal itu, tapi kami tak khawatir. Kami sadar sehingga kalau ada orang yang nebeng dengan muatan politik, tak bisa masuk. Kami tahu dan yakin betul kalau kelompok ini dijejali, walaupun dengan kualifikasi memukau, tak murni moral, akan habis.

    Ada pula tuduhan bahwa Anda membawa KWI memasuki wilayah politik praktis….

    Saya memang Ketua KWI, tapi saya di sini bukan resmi mewakili KWI. Teman yang lain juga tak resmi mewakili organisasi. Tapi saya beri tahu rekan uskup apa yang terjadi. Sekali lagi, ini bukan politik. Kami bersuara agar kesejahteraan rakyat ditingkatkan dan korupsi diberantas. Semua menyuarakan itu dari lintas agama. Itu suatu berkat untuk kohesi bangsa kita dalam keragaman. Untuk itu, saya sepenuh hati masuk dalam gerakan ini. Saya percaya dengan integritas semuanya. Tapi sekiranya ada penyimpangan, saya akan keluar.

    Di sisi lain, berkumpulnya para tokoh lintas agama memperlihatkan umat beragama yang beragam di Indonesia bisa rukun….

    Saya sebagai warga bangsa melihat, menikmati, dan mengagumi, bahkan menjadi pemberita tentang keberagaman suku, etnis, serta budaya dengan segala ekspresinya di seluruh Nusantara. Saya sering bertemu orang dan mengemukakan keindahan keragaman itu. Dalam sejarah, warga bangsa ini sangat jernih menghargai dan menghayati keragaman melalui lubuk hati, kecerdasan, dan ketajaman suara hati.

    Tapi mengapa masih sering terjadi konflik antarumat beragama?

    Saya melihat beberapa sebab dari pengamatan, bukan studi mendalam. Pertama, salah pengertian karena tak cukup mengenal. Kedua, kesenjangan ekonomi, kebudayaan, dan perlakuan. Ketiga, ada kelompok yang diinstrumentalisasi atau dimanfaatkan sehingga menjadi alat pemangku kepentingan lain. Keempat, kemauan menegaskan jati diri berlebihan. Jadi menegaskan keyakinan secara eksesif tapi mengundang tanya dan reaksi kelompok berbeda. Konflik juga bisa dipicu oleh pengajaran dan penghayatan yang salah tentang agama.

    Apakah konflik antarumat beragama itu menandakan kemunduran kita sebagai bangsa?

    Nah, yang terjadi sekarang ini sangat menyedihkan. Kita semakin berusia sebagai bangsa. Semakin maju sebagai masyarakat dan cukup terlibat dalam kehidupan keluarga bangsa-bangsa. Seharusnya wawasan lebih luas secara manusia dan keagamaan. Saya sedih karena secara sosiologis dulu kehidupan beragama lebih baik. Rasa damai dan aman bisa menyeluruh dan sangat dominan. Sekarang ini tidak.

    Bukan hanya konflik, kerap terjadi pula kekerasan yang mengatasnamakan agama….

    Itu termasuk kondisi yang menyedihkan. Saya tak yakin agama dengan pemukanya mendorong kekerasan. Menurut saya, pasti sejenis sempalan, kelompok, atau sejumlah orang. Tapi, karena vokal, ekspresif, dan eksplosif, sehingga kedengaran serta kelihatan. Sayangnya, dalam keadaan seperti itu, alat negara dan organ pengaman masyarakat tak hadir sehingga menjadi keras dan berkelanjutan. Kalau kelompok tertentu dibiarkan melakukan kekerasan, akan terus berulang, bahkan volumenya membesar. Keadaan itu sebetulnya sama saja menyerahkan kedaulatan bangsa ke tangan sekelompok orang.

    Jadi pemerintah belum menjalankan fungsinya dengan baik?

    Ada kesan begitu. Menurut hemat saya, pemerintah lambat dalam peristiwa kekerasan di Monas beberapa tahun lalu. Persoalan Ahmadiyah bisa jadi rumit, tapi paling tidak pengamanan manusia sebagai warga negara harus diperhatikan. Tidak boleh hanya karena agamanya, seolah-olah harus dihajar dan dipaksa mencari suaka. Itu kan tragedi. Negara seolah membiarkan anaknya minggat dalam kesedihan.

    Dalam kekerasan yang mengatasnamakan agama, aparat pemerintah kerap tak melindungi hak warga sesuai dengan amanat konstitusi….

    Saya tak bisa menjawab satu. Tapi kesadaran kewarganegaraan, keunikan setiap orang, dan keyakinan adanya perbedaan agama serta budaya harus terus-menerus dikembangkan. Agama ini kendati sosial, sangat individual dengan hubungan vertikal. Jadi janganlah agama ini menjadi motif mengagamakan orang. Saya mengharapkan pemerintah jernih berpikir dan berperan sebagai pamong semua warga dan menegakkan hukum.

    Apa yang mestinya dilakukan pemerintah untuk membenahi situasi yang kompleks ini?

    Secara filosofi pemerintah harus melihat dirinya sebagai pelayan warga bangsa. Kalau pemerintah tak berfokus, bahkan menyimpang, ia ingkar terhadap tugas dan jabatannya. Negara makin terhormat dan kokoh kalau kepentingan warga negaranya tertampung dan dipenuhi. Negara makin luhur kalau orang paling kecil dan menderita mendapat perhatian khusus. Bukannya kepentingan yang sudah kuat dan kaya sehingga menjadi oligarki, kroniisme, dan kolusi. Kepemimpinan di level mana pun adalah demi orang lain. Kalau demi dirinya, dia kehilangan legitimasi. Mungkin dia memiliki perangkat legal yuridis, tapi kehilangan legitimasi moral. Karena itulah kita bersuara.

    Apa kekurangan pemerintah dalam bidang penegakan hukum?

    Pemerintah mestinya menjamin penegakan hukum yang adil. Hukum yang baik tak pernah sewenang-wenang, pilih bulu, dan partisan. Kalau sudah begitu, pemimpin tak akan disalahkan sehingga tak perlu sibuk membela diri.

    Apakah pemerintah merupakan kunci untuk mengatasi kekerasan yang mengatasnamakan agama?

    Saya tak merasa pemerintah menjadi kunci. Pemerintah tak akan pernah mampu menjadi pemain utama. Tapi, kalau ia bekerja, misalnya mengatasi kesenjangan ekonomi, akan berperan penting mengurangi konflik tanpa langsung menggarapnya. Pemerintah juga berperan menegakkan hukum. Pemerintah berhak memaksa warganya taat hukum, tapi tak berhak memaksa pindah keyakinan.

    Jadi kunci kerukunan ada di masyarakat sendiri?

    Masyarakat, keluarga, pemuka agama, dan lembaga pendidikan menjadi pemain utama untuk kerukunan dan kehidupan bersama yang indah ini. Pemerintah hanya pengawas dan penyedia fasilitas. Masyarakat menjadi penghayat, pendorong, pemelihara, dan pengembang paling efektif untuk kerukunan hidup beragama. Kalau kami mengajarkan bahwa orang itu makhluk halus yang harus dihindari, anak-anak berusaha menghindar, menakuti, bahkan membunuh. Jadi tanggung jawab pemuka agama sangat besar. Pemuka agama jangan terpukau oleh banyaknya jumlah pengikut. Pantang memanfaatkan umat untuk tujuan lain.

    Bila pemuka agama memberi ajaran yang benar, toleransi bisa bersemi kembali?

    Menurut saya, istilah toleransi kurang tepat. Kata toleransi berarti memikul dan merasa terpaksa. Kalau Anda memikul orang lain, suatu saat bisa mencampakkan. Ada nuansa dalam kata toleransi. Lebih ideal persaudaraan sejati. Pengamanan paling kokoh untuk umat beragama minoritas di tempat tertentu adalah menjadi tetangga yang baik. Itulah benteng yang paling kuat. Bukan polisi, melainkan persaudaraan sejati.

    Bagaimana korban kekerasan agama harus bersikap?

    Mereka harus sepenuh hati dan selalu sabar. Bila kekerasan dibalas dengan kekerasan, meski untuk alasan membela diri, hanya membuat lingkaran kekerasan abadi dan tak pernah terurai. Mereka juga harus jernih berpikir bahwa ini bukan akhir segalanya. Jadi jangan langsung ditunggangi perasaan dendam lalu berontak dan teriak ke mana-mana. Pahami hak dan perjuangkan ke instansi hukum. Show of -force dalam hal apa pun bukan strategi membangun situasi yang baik.

    Anda sering menyebutkan pentingnya peran kelompok muda dan intelektual dalam beberapa khotbah. Apa maksudnya?

    Saya percaya bahwa setiap orang di muka bumi ini dengan kehendak Allah dan misi tertentu. Arti setiap orang adalah berguna bagi orang lain. Kalau hanya mencari kepentingan diri dan orang lain remahnya, dia akan kehilangan martabatnya. Tuhan memberi kekuatan, talenta, bakat, dan kecerdasan melalui proses luar biasa. Karena itulah saya melihat pemuda dan intelektual.


    Mgr Martinus Dogma Situmorang

    Tempat, tanggal lahir: Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 28 Maret 1947

    Pendidikan: Teologi Gregorian Roma, Italia; St Louis Missouri, Amerika Serikat

    Karier:

  • Ketua Presidium KWI, 2006-sekarang
  • Uskup Padang, 1983-sekarang

Sumber: http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/01/24/WAW/mbm.20110124.WAW135703.id.html

SURAT KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA SYUKUR ATAS LIMA PULUH TAHUNHIRARKI GEREJA KATOLIK DI INDONESIA


Promulgasi 50 Tahun Hirarki Gereja Katolik Indonesia  Pada 3 Januari 1961, Paus Yohanes XXIII menganugerahkan Hirarki Episkopal kepada Gereja Katolik di Indonesia. Berkaitan dengan peringatan peristiwa ini, Sidang Tahunan KWI 2010 mengamanatkan agar setiap keuskupan mengawali tahun 2011 dengan perayaan syukur atas 50 tahun Hirarki di Indonesia. Keuskupan Bandung bersama-sama memperingati peristiwa iman dengan Ekaristi Syukur 50 Tahun Hirarki di setiap paroki/kapel pada 1-2 Januari 2011.

Berikut adalah Promulgasi 50 tahun Hirarki Gereja Katolik Indonesia yang diterbitkan oleh KWI.

 SURAT KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA SYUKUR ATAS LIMA PULUH TAHUNHIRARKI GEREJA KATOLIK DI INDONESIA  

 Pada tanggal 3 Januari 2011 Gereja Katolik Indonesia pantas menghaturkan syukur yang berlimpah kepada Tuhan karena 50 tahun yang lalu yakni pada tanggal 3 Januari 1961  Paus Yohanes XXIII melalui Konstitusi ApostolikQUOD CHRISTUS ADORANDUSmenganugerahkan HIRARKI EPISKOPAL kepada Gereja Katolik di Indonesia.   

Penganugerahan ini merupakan pengakuan Takhta Suci bahwa Gereja Katolik di Indonesia sanggup berdiri sendiri sebagai hirarki karena:  

1)   Gereja Katolik di Indonesia memiliki kemampuan menjamin kelangsungan keberadaannya serta pengembangannya secara kuantitatip dan kualitatip; 

2)   Gereja Katolik di Indonesia memiliki kemampuan menjamin komunikasi persaudaraan para murid Yesus antar gereja-gereja setempat baik nasional maupun internasional; 

3)   Gereja Katolik di Indonesia memiliki kemampuan menjamin kelanjutan pelaksanaan karya misi ke dalam dan ke luar; 

4)   Gereja Katolik di Indonesia memiliki kemampuan berkembang menjadi Gereja pribumi dengan tetap berpegang teguh pada hakekat Gereja yang universal; 

5)   Gereja Katolik di Indonesia memiliki kemampuan berkembang menjadi Gereja dewasa yang bertanggung-jawab penuh dalam pengadaan tenaga-tenaga pastoral (klerus dan awam) dan sarana-sarana lain yang mendukung pengembangan dirinya sebagai GEREJA KRISTUS yang sejati.

6)   Gereja Katolik di Indonesia memiliki kemampuan berkembang menjadi Gereja yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan bangsa Indonesia yang plural, sedemikian sehingga Gereja Katolik sebagai kesatuan maupun setiap anggotanya sungguh 100% Katolik dan 100% Indonesia.   

Peristiwa yang bersejarah ini tidak cukup hanya untuk dikenang! Setelah 50 tahun mendapat anugerah pengakuan ini kita pantas merefleksi diri sampai di mana kita memaknai pemberian wewenang ini untuk memacu kemandirian kita sebagai GEREJA INDONESIA dalam segala segi kehidupan menggereja di tanah air tercinta ini.  

Sebagai ungkapan syukur atas 50 tahun Hirarki di Indonesia, Sidang Tahunan KWI 2010 menyetujui, agar setiap Keuskupan merayakan Ekaristi pada awal Januari 2011. Hendaknya peristiwa iman tersebut dijadikan kesempatan melanjutkan penulisan Sejarah Gereja Katolik Indonesia, yang dilengkapi dengan sejarah-sejarah masing-masing Keuskupan.  

Sebagai puncak peringatan 50 tahun Hirarki Gereja Katolik Indonesia akan diselenggarakan pada Sidang Tahunan KWI 2011.  

Semoga Maria, Bunda Gereja, mengantar kita kepada kedewasaan iman dalam Kristus. Berkat Tuhan melimpah kepada seluruh bangsa.   

Jakarta, 8 Desember 2010  

P R E S I D I U M KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA (KWI),                                                Mgr. Martinus Situmorang,OFMCap
Mgr. Johannes Pujasumarta                   

Ketua
Sekretaris 

Sumber : Keuskupan Bandung

Pesan Natal PGI dan KWI 2010


PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA (KWI)
TAHUN 2010

“Terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia”
(bdk. Yoh. 1:9)

 

Saudara-saudari yang terkasih,
segenap umat Kristiani Indonesia di mana pun berada,
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus.

•1.    Pada saat ini kita semua sedang berada di dalam suasana merayakan kedatangan Dia, yang mengatakan: “Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup”1. Dalam merenungkan peristiwa ini, rasul Yohanes dengan tepat mengungkapkan: “Terang yang sesungguhnya itu sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya”2. Suasana yang sama juga meliputi perayaan Natal kita yang terjalin dan dikemas untuk merenungkan harapan itu dengan tema: “Terang yang sesungguhnya sedang datang ke dunia”.

•2.    Saudara-saudari terkasih,

Kita bersyukur boleh hidup dalam suatu negara yang secara konsti-tusional menjamin kebebasan beragama. Namun akhir-akhir ini gejala-gejala kekerasan atas nama agama semakin tampak dan mengancam ke-rukunan hidup beragama dalam masyarakat. Hal ini mencemaskan pihak-pihak yang mengalami perlakuan yang tidak wajar dalam masyarakat kita. Kita semakin merasa risau akan perkembangan “peradaban” yang mengarus-utamakan jumlah penganut agama; “peradaban” yang memenangkan mereka yang bersuara keras berhadapan dengan mereka tidak memiliki kesempatan bersuara; “peradaban” yang memenangkan mereka yang hidup mapan atas mereka yang terpinggirkan. Peradaban yang sedemikian itu pada gilirannya akan menimbulkan perselisihan, kebencian dan balas-dendam: suatu peradaban yang membuahkan budaya kematian dari pada budaya cinta yang menghidupkan.

Keadaan yang juga mencemaskan kita adalah kehadiran para penang-gungjawab publik yang tidak sepenuhnya memperjuangkan kepentingan rakyat kebanyakan. Para penanggungjawab publik memperlihatkan kiner-ja dan moralitas yang cenderung merugikan kesejahteraan bersama. So-rotan media massa terhadap kinerja penanggungjawab publik yang kurang peka terhadap kepentingan masyarakat, khususnya yang terung-kap dengan praktek korupsi dan mafia hukum hampir di segala segi kehidupan berbangsa, sungguh-sungguh memilukan dan sangat mempri-hatinkan, karena itu adalah kejahatan sosial.

Kenyataan ini yang berlawanan dengan keadaan masyarakat yang sema-kin jauh dari sejahtera,  termasuk sulitnya lapangan kerja, semakin mem-perparah kemiskinan di daerah pedesaan dan perkotaan. Keadaan ini diperberat lagi oleh musibah dan bencana yang sering terjadi, baik karena faktor murni alami maupun karena dampak campur-tangan kesalahan manusiawi, terutama dalam penanganan dan penanggulangannya. Sisi-sisi gelap dalam peradaban masyarakat kita dewasa ini membuat kita semakin membutuhkan Terang yang sesungguhnya itu.

Terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus menjelma menjadi ma-nusia, sudah datang ke dalam dunia. Walaupun banyak orang  menolak Terang itu, namun Terang yang sesungguhnya ini membawa pengha-rapan sejati bagi umat manusia. Di tengah kegelapan, Terang itu me-numbuhkan pengharapan bagi mereka yang menjadi korban ketidak-adilan. Bahkan di tengah bencana pun muncul kepedulian yang justru melampaui batas-batas suku, agama, status sosial dan kelompok apa pun. Terang itu membawa Roh yang memerdekakan kita dari pelbagai kege-lapan, sebagaimana dikatakan oleh Penginjil Lukas: “Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang”3.

Natal adalah tindakan nyata Allah untuk mempersatukan kembali di dalam Kristus sebagai Kepala segala sesuatu yang telah diciptakan-Nya4. Semua yang dilihat-Nya baik adanya itu5, yang telah dirusakkan dan diceraiberaikan oleh kejahatan manusia, menemukan dirinya di dalam Terang itu. Oleh karena itu, dengan menyambut dan merayakan Natal sebaik-baiknya, kita menerima kembali, „Ÿ dan demikian juga menya-tukan diri kita dengan „Ÿ  karya penyelamatan Allah yang baik bagi semua orang.

Di dalam merayakan Natal sekarang ini, kita semua kembali diingatkan, bahwa Terang sejati itu sedang datang dan sungguh-sungguh ada di da-lam kehidupan kita. Terang itu, Yesus Kristus, berkarya dan membuka wawasan baru bagi kesejahteraan umat manusia serta keutuhan ciptaan. Inilah semangat yang selayaknya menjiwai kita sendiri serta suasana di mana kita sekarang sedang menjalani pergumulan hidup ini.

•3.    Saudara-saudari terkasih,

Peristiwa Natal membangkitkan harapan dalam hidup dan sekaligus memanggil kita untuk tetap mengupayakan kesejahteraan semua orang. Kita juga dipanggil dan diutus untuk menjadi terang yang membawa pengharapan, dan terus bersama-sama mencari serta menemukan cara-cara yang efektif dan manusiawi untuk memperjuangkan kesejahteraan ber-sama.

•·         Bersama Rasul Paulus, kami mengajak seluruh umat kristiani di tanah air tercinta ini: “Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan”6, karena dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sendirilah yang dikalahkannya.

•·         Selanjutnya kita wajib ikut-serta mewujudkan masyarakat yang sejah-tera, adil dan makmur, bahkan melalui usaha-usaha kecil tetapi konkrit seperti menjalin hubungan baik dengan sesama warga masyarakat demi kesejahteraan bersama. Kita turut menjaga dan memelihara serta melestarikan lingkungan alam ciptaan, antara lain dengan menanam pohon dan mengelola pertanian selaras alam, dengan tidak membuang sampah secara sembarangan; mempergunakan air dan listrik seperlunya, mempergunakan alat-alat rumahtangga yang ramah lingkungan.

•·         Dalam situasi bencana seperti sekarang ini kita melibatkan diri secara proaktif dalam pelbagai gerakan solidaritas dan kepedulian sosial bagi para korban, baik yang diprakarsai gereja, masyarakat maupun pemerintah.

•·         Marilah kita memantapkan penghayatan keberimanan kristiani kita, terutama secara batiniah, sambil menghindarkan praktik-praktik iba-dat keagamaan kita secara lahiriah, semu dan dangkal. Hidup beragama yang sejati bukan hanya praktik-praktik lahiriah yang ditetap-kan oleh lembaga keagamaan, melainkan berpangkal pada hubungan yang erat dan mesra dengan Allah secara pribadi.

Akhirnya, marilah kita menyambut dan merayakan kedatangan-Nya dalam kesederhanaan dan kesahajaan penyembah-penyembah-Nya yang pertama, yakni para gembala di padang Efrata, tanpa jatuh ke dalam perayaan gegap-gempita yang lahiriah saja. Marilah kita percaya kepada Terang itu yang sudah bermukim di antara kita, supaya kita menjadi anak-anak Terang7.[1]Dengan demikian perayaan Natal menjadi kesempatan mulia bagi kita untuk membangkitkan dan menggerakkan peradaban kasih sebagai tanda penerimaan akan Terang itu dalam lingkungan kita masing-masing. Dengan pemikiran serta ungkapan hati itu, kami mengucapkan:

 

SELAMAT NATAL 2010 DAN TAHUN BARU 2011

Jakarta, 12 November 2010

Atas nama

 

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA    KONFERENSI  WALIGEREJA
DI INDONESIA  (PGI),             INDONESIA (KWI),

 

 

Pdt. Dr. A.A. Yewangoe                 Mgr. M.D. Situmorang OFMCap.

Ketua Umum                                   Ketua

 

 

Pdt. Gomar Gultom, M.Th.                      Mgr. J.M. Pujasumarta

Sekretaris Umum                      Sekretaris Jenderal

 


[1] Yoh.8:12; 2Lih.Yoh.1:9-11; 3Luk.4:18-19; 4Lih.Ef.1:10; 5Lih.Kej.1:10;6Rom.12:21;7Lih.Yoh.12:36.