KPK: RUU KUHP Disahkan, KPK Terancam Bubar


Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menolak sejumlah poin dalam rancangan undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dianggap dapat melemahkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu poin yang dianggap dapat melemahkan pemberantasan korupsi adalah dimasukkannya delik tindak pidana korupsi dalam KUHP.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, sifat kejahatan korupsi yang luar biasa akan hilang jika dimasukkan dalam RUU KUHP. Abraham menilai delik korupsi dan kejahatan luar biasa lainnya, seperti narkotika, dan terorisme sedianya diatur dalam undang-undang khusus, bukan dimasukkan dalam KUHP.

“Kalau sifat kejahatan luar biasa hilang, maka konsekuensinya, lembaga-lembaga yang punya kompetensi seperti KPK, PPATK, dan BNN tidak relevan lagi atau bisa dikatakan lembaga bubar bila kejahatan luar biasa itu dipaksakan masuk ke buku II,” kata Abraham dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Hadir pula dalam jumpa pers tersebut Wakil Ketua KPK Zulkarnain dan Juru Bicara KPK Johan Budi. Senada dengan Abraham, Zulkarnain menyatakan, hal itu merupakan suatu kemunduran. Pasalnya, sebelum ini delik korupsi sengaja dikeluarkan dari KUHP karena dianggap sebagai tindak pidana luar biasa.

“Dulu bagian tindak pidana korupsi dari KUHP dikeluarkan menjadi tindak pidana khusus, jadi tipikor seperti suap-menyuap dan lain-lain, hukuman diperberat, cakupan diperluas, pembuktian diperkuat, ada pembuktian terbalik dan terbatas. Kalau dikembalikan ke KUHP berarti mundur dari sisi perundangan,” tutur Zulkarnain.

Apalagi, lanjutnya, saat ini tindak pidana korupsi di Indonesia berkembang masif. Hal itu, katanya, bisa dilihat dari perkara-perkara yang ditangani KPK dengan modus yang semakin canggih dan nekat.

“Lalu, apa mungkin ditangani secara biasa? Lantas ukuran lain adalah IPK (indeks persepsi korupsi) kita komponen yang dipakai cukup canggih, masih 32 dari 100, masih di bawah rata-rata dunia yang 43, kemudian juga yang KPK lakukan tiap tahun survei integritas nasional dan daerah masih banyak yang di bawah kewajaran, di bawah 6,” ucap Zulkarnain.

Selain soal delik korupsi, KPK mengkritisi aturan dalam RUU KUHP yang menyebutkan bahwa suap atau gratifikasi tidak masuk dalam delik korupsi melainkan kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.

“Oleh karena itu kalau penyelenggara negara terima suap, tidak bisa disidik KPK. Kalau kejahatan suap-menyuap dimasukkan dalam delik tindak pidana jabatan, tidak masuk lagi delik-delik korupsi,” ucap Abraham.

KPK juga menemukan sejumlah poin yang berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Poin pertama, berkaitan dengan peniadaan tahap penyelidikan sehingga kewenangan KPK melakukan penyadapan dalam tahap penyelidikan kemungkinan akan ikut hilang.

Poin berikutnya, lanjut Abraham, wacana aturan mengenai penyadapan yang harus mendapatkan izin dari hakim pendahuluan, serta aturan yang menyebutkan putusan bebas murni tidak bisa digugat melalui upaya hukum selanjutnya.

Zulkarnain juga mengatakan, banyak aturan dalam RUU KUHAP yang sulit diimplementasikan, termasuk aturan mengenai batas maksimal penahanan yang hanya lima hari sebelum berkas perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan.

“Enak sekali lima hari, kalau libur tiga hari, tinggal dua hari, buat surat penangkapannya habis ke pengadilan, itu tidak aplikatif. Kalau ditanya di ujung Indonesia, sanggup tidak penyidik bisa melakukan tugas yang diberikan? Kalau tidak sanggup akan mengakibatkan tindak pidana dibiarkan terjadi. Jangan enak di atas kerja kalau diimplementasikan mustahil. Makanya bikin undang-undang harus ada pengkajian, harus dilihat kelemahan KUHAP yang lalu,” kata Zulkarnain.

Atas dasar itulah, KPK mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pimpinan DPR, dan ketua panitia kerja pembahasan RUU KUHP/KUHAP di DPR. Surat tersebut berisi permintaan agar pembahasan dua RUU ini di DPR dihentikan.

Penulis: Icha Rastika
Editor: Hindra Liauw

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/02/19/1930551/KPK.RUU.KUHP.Disahkan.KPK.Terancam.Bubar

Pernyataan Pers: Bencana Tsunami Keadilan


Pernyataan Pers
BENCANA TSUNAMI KEADILAN

Komite Darurat Keadilan, yang terdiri dari sejumlah organisasi non pemerintah dan pegiat anti korupsi se-Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia harus menyelesaikan persoalan besar korupsi. Hal ini ditunjukkan secara jelas oleh substansi rekaman penyadapan komunikasi telepon KPK yang diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi kemarin, 3 Nopember 2009.
 
Bagi kami, kasus Bibit – Chandra hanya masalah yang timbul di permukaan dari setumpukan gunung es Mafia Peradilan. Melalui rekaman itu, publik bisa menyaksikan sendiri bagaimana Anggodo, saudara dari Anggoro tersangka kasus korupsi bisa mengatur perkara. Melalui rekaman itu, publik juga mengetahui bobroknya institusi Kejaksaan Agung dan Kepolisian sehingga para petingginya malah mendukung Anggodo untuk mengkriminalkan Pimpinan KPK.

Jika dalam kasus kriminalisasi KPK polisi dan jaksa begitu percaya diri melakukan rekayasa bersama Anggodo, bagaimana dengan kasus-kasus lain yang selama ini tidak mendapatkan perhatian publik.
 
Begitu dahsyatnya korupsi di tubuh penegak hukum membuat kami yakin bahwa korupsi merupakan penyebab mengapa dalam banyak kasus penyelewengan, korupsi, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan dan berbagai kasus lainnya, hukum tidak berjalan. Dampak terbesar dari korupsi di kalangan penegak hukum adalah hilangnya
keadilan bagi rakyat. Bila penegak hukum bisa diatur-atur oleh cukong dan jika polisi dan jaksa bisa dikendalikan oleh koruptor, maka tidak akan ada keadilan untuk rakyat. Keadilan tidak akan terealisasi bila korupsi, terutama mafia peradilan, tidak diberantas tuntas.

Karena besarnya persoalan tersebut, tidak mungkin hanya diselesaikan melalui pembentukan Tim Verifikasi Fakta (TVF) yang baru dibentuk beberapa hari yang lalu. TVF tidak memiliki cukup wewenang, otoritas dan sumber daya untuk membongkar berbagai skandal di Kejaksaan dan Kepolisian. TVF juga tidak memiliki cukup otoritas untuk membongkar berbagai skandal yang menarik perhatian publik dan menjadi awal dari kriminalisasi Bibit – Chandra, yakni skandal Bank Century.

Korupsi oleh para penegak hukum merupakan ancaman terhadap demokrasi. Demokrasi hanya bisa berjalan dengan ditopang oleh kekuasaan peradilan yang independen, kredibel dan berintegritas. Demokrasi hanya bisa berjalan apabila ada supremasi hukum. Tanpa itu semua, demokrasi sesungguhnya berdiri di atas pondasi pasir yang gampang runtuh. Mafia peradilan sesungguhnya adalah ancaman bagi demokrasi.

Rekaman yang diperdengarkan dalam sidang MK kemarin juga menunjukkan kepada kita semua bahwa lembaga peradilan belum bisa diharapkan untuk memberikan keadilan. Keadilan masih tak terjangkau bila hukum kita tercemar oleh praktek korupsi.

Oleh karena itu, sejatinya kasus Bibit – Chandra adalah puncak gunung es dari tiadanya keadilan di Indonesia. Rekaman tersebut seharusnya merupakan petunjuk adanya persoalan besar yang harus diselesaikan oleh Presiden secepatnya. Apabila kasus ini tidak segera dituntaskan, kita kuatir bahwa demokrasi terancam dan keadilan akan semakin jauh dari rakyat.

Oleh karena itu, sebagai respon terhadap rekaman di MK, kami menuntut

1. Presiden harus segera mengambil langkah-langkah strategis dan konkret untuk membersihkan mafia peradilan. Ini bukan saatnya bagi Presiden untuk sibuk menjaga citra karena yang terjadi sesungguhnya adalah hancurnya kredibilitas, kehormatan dan legitimasi lembaga peradilan dan tsunami keadilan.
 
2. Presiden harus segera membersihkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian dari praktek korupsi, kong-kalikong dan berbagai penyelewengan lainnya. Pembersihan tidak cukup hanya dengan mencopot Jaksa Agung dan Kapolri, akan tetapi juga memastikan para pejabat tinggi di kedua lembaga tersebut diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas.
 
3. Presiden dan lembaga negara lainnya harus memberikan dukungan politik kepada KPK untuk melakukan pembersihan kedua lembaga tersebut. Terutama karena sesungguhnya mandat KPK adalah menangani kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum dan melakukan supervisi terhadap jaksa dan polisi dalam penegakan hukum kasus korupsi.

4. Mendorong pembersihan advokat dari korupsi. Rekaman yang diperdengarkan oleh sidang MK adalah bukti peran advokat dalam mafia peradilan, sebuah realitas yang selama ini terabaikan. Oleh karena itu, daripada sibuk berkelahi soal organisasi adalah lebih penting untuk mendorong pembersihan korupsi yang melibatkan advokat.

5. KPK juga harus mengusut skandal kasus Century yang merupakan awal dari   sengketa Cicak vs Buaya. KPK secara sistematis dihambat untuk melakukan penegakan hukum dalam dugaan korupsi yang melibatkan elit politik dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah, maka kasus Century harus dituntaskan oleh KPK.

Jakarta, 4 Nopember 2009
 
Komite Darurat Keadilan:
ICW, KontraS, Walhi, Imparsial, PBHI-Jkt, PKMI, PPRP, Kiara, KRHN, IKOHI, TI Indonesia, PEC,  JSKK, Pimp. Pemuda Al Irsyad, PB HMI MPO, IPC, Neo Indonesia Timur, HRWG, Demos, JAMAN, Koalisi NGO Aceh, Asmara Nababan, Suciwati, Bambang Widodo Umar, Dadang Trisasongko, Romo Sandyawan, Indra J Piliang, LeIP, PSHK, MM. Billah, Yayasan SET, LBH Masyarakat, LBH Jkt, PATTIRO, dll.

Sumber: Milis AIPI