Akil: Pemerintah Harus Ambil Langkah Cepat


Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar meminta pemerintah mengambil langkah cepat mengatasi konflik beragama di beberapa daerah sebelum menjadi masif dan merembet ke daerah lain.

”(Konflik di) Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, itu belum selesai. Dikhawatirkan bisa merembet ke Sumatera dan lainnya,” ungkap Akil dalam pertemuan dengan keluarga besar Wahid Institute, di Gedung MK, Rabu (29/5). Hadir dalam pertemuan itu Yenny Wahid.

Sebagai lembaga negara yang menegakkan konstitusi, kata Akil, salah satu perhatian MK dalam perspektif kenegaraan adalah melindungi warga negara, terutama minoritas. Ia mengakui, salah satu problem bangsa saat ini adalah melindungi kelompok masyarakat yang berbeda keyakinan khususnya minoritas. Akil mencontohkan kasus Ahmadiyah yang terusir dari tempat tinggalnya dan tidak bisa kembali dan tinggal secara damai.

Menurut Akil, problem-problem terkait kebebasan berkeyakinan saat ini agak kurang terselesaikan selain konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam. MK bekerja sama dengan Wahid Institute menyosialisasikan putusan-putusan MK yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan lewat penerbitan buku.

Terkait World Statesman Award dari dari The Appeal of Conscience Foundation, New York, Amerika Serikat, yang diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yenny berharap hal itu jadi cambuk dan pengingat bagi seluruh pemangku kekuasaan negara untuk mengedepankan sikap toleran dan melindungi minoritas.

”Tidak ada hal yang sempurna memang, tetapi kalau sampai menimbulkan gejolak tentu harus disikapi sangat serius. Kita berharap Presiden memanfaatkan momen ini untuk terus meningkatkan kinerjanya untuk melebihi dari retorika. Tapi, juga mengawasi langsung kinerja aparatnya, terutama aparat keamanan di tingkat lokal,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Ali Munhanif berharap, jika penghargaan diterima harus memicu tindakan lebih tegas mencegah konflik agama, khususnya terkait perlindungan atas kelompok-kelompok minoritas.

Direktur Komunikasi www. change.org Arief Aziz mengungkapkan, hingga Rabu siang, 8.100 orang menandatangani petisi penolakan atas rencana pemberian ”World Statesman Award” untuk Presiden SBY. Petisi digalang lewat http://www.change.org/natoSBY. (ANA/IAM)

(Kompas cetak, 30 Mei 2013)

Gereja-gereja di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, diancam Ormas Islam


Gereja-gereja di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, diancam ormas Islam. Hari ini kabarnya  ada aksi besar-besaran, ormas Islam akan melakukan sweeping di gereja-gereja.

Aksi kali ini diprediksi besar dan berbahaya, karena didukung Bupati Pasaman Barat. Sejumlah sekolah negeri dan Madrasah sudah diliburkan terkait rencana aksi tersebut. Umat Paroki Keluarga Kudus Simpang Empat Pasaman Barat mulai resah dan ketakutan.

Menurut Theofilus Bela, seorang aktivis lintas agama bahwa informasi mengenai ancaman terhadap gereja stasi paroki Keluarga Kudus di Pasaman Barat benar. Informasi ini dia peroleh tadi malam. Ia langsung meminta pengamanan gereja kepada pihak Markas Besar Polisi dan aparat keamanan terkait lainnya sehingga mulai tadi pagi gereja sudah dijaga ketat oleh aparat keamanan .

Juga lanjutnya melalui surel kepada Yani Kardono, salah satu anggota milis Mitra Hukum bahwa Theofilus Bela sudah minta bantuan Pak Din Syamsuddin untuk berbicara dengan tokoh-tokoh Islam setempat sehingga akhirnya pada saat demonstrasi tadi siang yang ikut demo hanyalah anak-anak sekolah dan para pelajar saja  (total jumlahnya sekitar 300 anak saja) .

Jadi pihak polisi dan aparat keamanan terkait dapat mengamankan situasi dengan baik sehingga tidak terjadi apa-apa .

Menurut Theofilus Bela, sebaimana ditulis dalam surelnya kepada Yani Kardono, bahwa Bapak Uskup Padang Mgr. Situmorang mengetahui kasus itu. Bapak Uskup amat sedih.

Sumber: Mitra Hukum Mailing List, 20 Nov 2012