Ummat Islam Tuntut Penghentian Pembangunan Gereja Theresa di Cikarang


Ribuan ummat Islam  dari berbagai Organisasi  Islam, lembaga dan gerakan serta pengurus masjid dan musollah,  melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pemda Kabupaten Bekasi, Kamis (29/12).

Ummat Islam menuntut dihentikannya pembangunan gereja Katolik Paroki Bunda Teresa  yang berlokasi di Lippo Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Aksi yang dikordinir Forum Ukhuwah Islamiyah dan Front Pembela Islam (FPI) Bekasi ini menolak dengan keras dan tegas pembangunan gereja Paroki Bunda Theresa.

Menurut Kosim Nurseha, pembangunan gereja itu diduga belum mendapat ijin baik dari FKUB, MUI, Kantor Kementeraian Agama dan Pemeritah Kabupaten Bekasi.

Dikatakan, kalaupun panitia pembangunan gereja itu sudah memproses ijin pembangunan, namun diduga kuat data yang diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan ijin pembangunan geraja sarat manipulasi data.

Kalau merujuk pada SK Kementerian Dalam Negeri dan dan Kementerian Agama nomor. 8 dan 9, syarat untuk  memperoleh ijin  mendirikan rumah ibadah harus mendapat persetujuan lingkungan sebanyak 90 dan sedikitnya didukung 60 orang yang akan menggunakan gereja tersebut. Persyaratan itu harus dibuktikan dengan poto copy KTP dan tandatangan warga yang telah memebri dukungan, papar Kosim.

Kuat dugaan dukungan dari lingkungan itulah yang sangat mungkin akan dipalsukan. Sebab pemalsuan yang sama sering terjadi seperti kasus Ciketing di Kota Bekasi dan kasus gereja Yasmin di Bogor.

Dugaan pemalsuan data itu diperkuat dengan adanya kegiatan pembangunan di lokasi pembangunan gereja tersebut. Tiang-tiang pancang sudah diberdiri sejak 5 September lalu.

“Kami meminta agar gereja itu di Sterilkan pembangunan” kata Kosim Nurseha.

Oleh karena ummat Islam meminta agaar pihak gereja mecabut tiang pancang yang telah ditanam. Dan sampai  kemarin pekerjaan areal parkir gereja  terus berlangsung, ungkap Kosim Nurseha.

Selain menuntut penghentian pembaangunan gereja Katolik Bunda Theresa itu para pengunjuk rasa juga meminta ditertibkannya semua gereja liar yang belakangan ini marak di kab Bekasi.

Aksi unjuk rasa tersebut juga meminta implementasi Perda  No.07 tahun 2007, yang Sudah disahkan beberapa tahun lalu. Tapi kenyatanya tempat maksiat terus tumbuh bagai jamur di musin hujan.

’Jangan sampai Kab. Bekasi menjadi kota maksiat. Itu sebabnya kami meminta pemerintah agar meenertibkan tempat maksiat tersebut, pinta Kosim.

Jika tuntutan ummat Islam tidak terima maka masa akan melakukan aksi yang jumlahnya jauh lebih besar. Aksi itu akan dilakukan dengan jalan kaki menuju Pemerintah Kabupaten Bekasi pada januari 2012 mendatang.

Sebelum Massa ummat Islaam bergerak menuju kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi massa sempat menutup gerbang tol Cikarang Barat yang mengakibatkan terjadi kemacetan lalu lintas hingga ke jalan tol.

Saat ini tengah dilakukan pertemuan di ruang Sekda, dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dadang Mulyadi dengan Pimpinan FPI Bekasi Raya Ustad Murhali Barda, K.H. KOsim Nurseha, dan KH. Ahmad Mustofa, dari Fukhis.(Ardi Mahardika/Inas).
(Daktacom)

Bubarkan Ormas Pelanggar Pancasila!


Dosen Fakultas Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, M Subhi Ibrahim menyatakan, organisasi masyarakat yang melakukan kekerasan atas nama agama dan melanggar Pancasila layak untuk dibubarkan.

Selain Pancasila, tambah Ibrahim, organisasi-organisasi masyarakat harusnya juga menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara.

“Ini memang sebenarnya ormas itu memang ada aturannya sendiri, tapi ketika ormas itu melanggar Undang-undang, melanggar Pancasila, ormas itu layak untuk dibubarkan,” tegas Subhim Ibrahim, saat keterangan pers di Energy Building, Jakarta, Rabu (9/2/2011).

Menurutnya, negara juga harus mempunyai ketegasan untuk mengusut ormas-ormas yang melakukan tindak kekerasan. Ibrahim menilai, pemerintah justru melakukan pembiaran terhadap ormas dengan label agama yang punya potensi tindak kekerasan.

“Negara harus punya ketegasan untuk melihat track record dari ormas-ormas itu. Kita lihat selama ini ada pembiaran terhadap organsiasi yang punya potensi untuk melakukan kekerasan itu,” ungkapnya.

Sementara, menurut Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, perbedaan pandangan agama sudah terjadi sejak zaman dulu dan bukan menjadi hal baru. Namun, jika pandangan itu ditunjukkan dengan kekerasan, negara harus melakukan intervensi dan ketegasan untuk mengusutnya.

“Jika ada orang yang hidup berpandangan ekstrimisme dalam agama silakan, asal tidak melakukan kekerasan pada orang lain. Jika tidak, negara yang harusnya intervensi untuk mencegah kekerasan,” katanya.

Anies menambahkan, “Ketidaktegasan ini juga menular. Di level yang paling bawah, aparat tidak bisa tangani kekerasan seperti ini, malah justru ada pembiaran. Kejadian kekerasan pun menular, dari Banten, lalu Temanggung. Ini karena tersangkanya tidak ditangkap.” ​Penulis: Maria Natalia ​Editor: yuli
(Kompas.com)

Gerakan Lintas Agama Bentuk Perlawanan Terhadap Perusuh


Jumat, 11 Februari 2011

Gerakan tokoh lintas agama bentuk perlawanan secara damai terhadap rusuh massa di Temanggung, Jawa Tengah, pascasidang kasus penistaan agama, Selasa (8/2), kata Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang, Romo Aloysius Budi Purnomo.

“Gerakan lintas agama ini memberikan perlawanan damai terhadap provokator yang berdampak negatif di Temanggung, kesatuan dan kerukunan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya saat dialog sekitar 200 tokoh lintas agama berasal dari Yogyakarta dan sejumlah daerah lainnya di Jateng, di Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Kabupaten Magelang, di Magelang, Jateng, Jumat sore.

Rusuh massa di Temanggung telah mengakibatkan sejumlah gereja dan kompleks sekolah Kristen di daerah itu rusak. Polisi telah menetapkan delapan tersangka dan memeriksa puluhan orang yang diduga terkait dengan kejadian tersebut.Ia mengatakan, rusuh di Temanggung telah merusak citra bangsa. Tindakan pelaku penistaan agama Antonius Richmond Bawengan (50), warga beralamat di Jakarta, yang telah divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Temanggung, katanya, bukan hanya penodaan terhadap agama Islam tetapi juga semua agama.

Pada kesempatan itu Budi menyampaikan keprihatinan Uskup Agung Semarang, Monsinyur Johannes Pujasumarta, atas rusuh massa di Temanggung.

“Beliau menyampaikan keprihatinannya baik kepada teman-teman sesama maupun umat Islam yang tercoreng karena peristiwa itu,” katanya.

Ia menyatakan dukungan terhadap gerakan mewujudkan persaudaraan sejati lintas iman dan agama.

Kekerasan, katanya, dilawan bukan dengan kekerasan tetapi melalui dialog dan seruan persaudaraan sejati serta perdamaian.

“Kami mendukung ajakan deklarasi persaudaraan sejati, persaudaraan sejati menjadi gerakan berkat bagi bangsa ini,” katanya.

Ia menyebut, kekerasan di Temanggung dan daerah lain di Indonesia tidak meruntuhkan pandangan gereja bahwa Islam membawa kedamaian untuk sesama dan semesta.

“Banyak umat Islam yang berkehendak baik dari pada kelompok kecil yang mengatasnamakan Islam yang merusak kehidupan. Islam juga berwatak damai, tidak ada faedahnya kekerasan dilawan dengan kekerasan. Lebih mengedepankan cinta kasih dari pada kebencian, ampuan dari pada balas dendam, perselisihan hanya menghancurkan kerukunan,” katanya.

Tokoh Gerakan Gusdurian yang juga putri sulung mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (almarhum), Alissa Qotrunnada Wahid, mengatakan, kekerasan tidak menyelesaikan masalah.

“Penistaan dan perbedaan keyakinan selalu ada, tetapi penyelesaiannya bukan dengan kekerasan, melainkan melalui dialog,” katanya usai dialog itu.Ia mengemukakan, hingga saat ini masyarakat cenderung masih bicara soal golongan dari pada keindonesaian.

“Padahal harus ada porsi bicara, misalnya menyangkut kelompok, NU (Nahdlatul Ulama), Islam, Jawa, Indonesia. Yang tidak ada adalah bicara porsi sebagai orang Indonesia,” katanya.

Ia mengimbau perlunya bangsa Indonesia merevitalisasi dan menghidupi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dialog lintas agama yang rencananya berlangsung di Pendopo Pengayoman Rumah Dinas Bupati Temanggung, Jumat, dibatalkan karena tidak mendapat izin dari kepolisian. Sekitar 200 tokoh lintas agama berasal dari Yogyakarta dan sejumlah daerah lainnya di Jateng mengalihkan kegiatan itu di aula Pondok Pesantren API Tegalrejo, Kabupaten Magelang.(*)(U.M029/Z002. (Antaranews.com)