MUI Tegal: Haram Siswa Muslim Sekolah di Sekolah Non-Muslim


Menjelang musim penerimaan siswa baru sekoah-sekolah dasar dan menengah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tegal mengeluarkan fatwa tegas.

Dalam hal ini, MUI Kota Tegal telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan orang tua atau keluarga Muslim mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah yang dikelola yayasan non-Muslim.
“Dalam Musda MUI Kota Tegal yang berlangsung akhir April 2013 tersebut, kita memang mengeluarkan fatwa seperti itu,” jelas Ketua MUI Kota Tegal Harun Abdi Manaf, Selasa (11/6).
Harun menyebutkan, keluarnya fatwa tersebut bukannya tanpa alasan. Tapi dilandasi keprihatinan atas perkembangan dunia pendidikan di Kota Tegal dan upaya menyelamatkan anak-anak dari keluarga Muslim.

Dia menyebutkan, keluarnya fatwa tersebut dilatarbelakangai beberapa kejadian yang menimpa duni! a pendidikan di Kota Tegal. Antara lain, adanya penolakan dari sekolah non-Muslim untuk menerima guru Muslim mengajar di sekolah itu.
Peristiwa penolakan guru Muslim dilakukan sekolah milik yayasan non-Muslim cukup ternama, pada awal 2013. Kasus tersebut, menurut Harun, sebenarnya sudah dilaporkan MUI ke Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, bahkan juga dilaporkan ke Kementerian Agama Pusat.

Untuk itu, pihak Kantor Kementerian Agama Kota Tegal sudah memberikan beberapa kali teguran ke sekolah bersangkutan. “Namun teguran-teguran tersebut, tetap diabaikan pihak sekolah,” katanya.

Bukan hanya persoalan itu yang memaksa MUI akhirnya mengambil sikap tegas. Dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Kota Tegal di mana Harun juga duduk sebagai Wakil Ketua Komisi I, pihak sekolah non- Muslim tersebut juga tidak mau memberikan pelajaran agama sesuai dengan keyakinan agama siswanya.
“Seluruh siswa di sekolah non-Muslim itu, hanya mendapat pelajaran agama yang menjadi dasar keya! kinan sekolah tersebut. Bahkan semua pelajar non-Muslim yang sekolah d i sekolah tersebut, diwajibkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan agama yang diselenggarakan sekolah tersebut,” katanya menjelaskan.

Bahkan ketika Komisi I dan Kantor Kementerian Agama mendesak agar sekolah tersebut menyediakan pendidikan agama sesuai keyakinan masing-masing siswa yang di sekolah non-Muslim, pihak sekolah tetap menolak melakukannya.

Alasannya, ada surat dari Yayasan yang menyatakan seluruh siswa di sekolah non-Muslim tersebut hanya akan diberikan pelajaran agama yang menjadi dasar pendirian sekolah.

Dengan demikian, semua keluarga Muslim yang menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut, dianggap sudah memahami ketentuan ini.

Harun menyebutkan, MUI Kota Tegal sudah mengingatkan ketentuan tersebut menyalahi ketentuan yang sudah digariskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah.

Dalam salah satu ketentuannya, penyelenggara sekolah wajib menyediakan atau memberikan pendidikan agama sesuai dengan keya! kinan agama masing-masing siswa. Ketentuan ini, juga sudah diterapkan sekolah-sekolah muslim di Kota Tegal, seperti sekolah-sekolah milik yayasan pendidikan Muhammadiyah.

Di sekolah itu, siswa yang non-Muslim diberikan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. “Meski pun sudah diingatkan mengenai ketentuan itu, pihak sekolah non-Muslim ternyata tetap mengabaikan,” tuturnya.
Berdasarkan kondisi itulah, MUI Kota Tegal akhirnya mengeluarkan fatwa yang melarang anak-anak dari keluarga Muslim untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah milik yayasan non-Muslim. “Dengan demikian, keluarnya fatwa MUI bukan karena kita tidak bisa bersikap toleran. Tapi memang ada latar belakangnya,” kata Harun menjelaskan.

Di Kota Tegal, ada beberapa sekolah yang dikelola yayasan pendidikan non-Muslim. Bahkan ada salah satu yayasan non-Muslim yang mengelola sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA. 

(Sumber: REPUBLIKA.CO.ID)

Kemenag RI Minta Ditutup Enam Sekolah Katolik


Kemenag RI Minta Ditutup Enam Sekolah Katolik

SURYA Online, BLITAR – Tak hanya Kemenag Kota Blitar yang minta keenam sekolah Katolik di Kota Blitar ditutup karena tak mau memberikan pelajaran agama lain selain Katolik, namun Kemenag RI juga demikian.

Hal itu diungkapkan Tim Kemenag RI yang diturunkan ke Kota Blitar, Jumat (1/2/2013) siang, untuk mencari fakta dan data soal permasalahan yang terjadi sebenarnya.Tim terdiri dari Prof Dr Imam Thalha, Nuruddin, Son Haji. Mereka berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI. Selain datang ke Kantor Kemenag Kota Blitar, juga berkunjung ke Kantor Yayasan Gabriel, sekolah SMK Katolik dan mampir ke Polres Blitar Kota. Imam Thalha, pimpinan tim mengatakan, kedatangannya bertujuan untuk mencari fakta dan data soal pelaksanaan pendidikan agama di Kota Blitar dan tanggapan serta sikap-sikap dari pihak yang terlibat masalah tersebut. “Jadi tujuan kedatangan kami ke sini untuk menekankan pada pihak yayasan agar mau menerapkan lima pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut siswanya masing-masing. Itu sudah diatur pada UU,” ungkap Imam.Namun bagaimana kalau pihak yayasan masih ngotot atau tidak mau memberikan pelajaran agama selain Katolik, menurut Imam, itu tergantung keberanian wali kota, berani nggak menerapkan aturan. Yang jelas, dari Kemenag pusat hanya bisa merekomendasikan atau mengusulkan penutupan sekolah itu pada Menteri Agama atau Kemendiknas. “Memang faktanya seperti itu, bahwa sekolah itu nggak memberikan pelajaran agama lain selain Katolik. Itu akan kami buat sebagai bahan rekomendasi,” ungkapnya.Ditanya soal kedatangannya ke Polres, Imam mengaku, hanya berkoordinasi terkait tingkat kerawanan atau gejolaknya sejauh mana terhadap permasalahan ini. Rupanya pihak Polres jauh-jauh hari sudah mengantisipasinya. “Sejak mencuat masalah ini, situasi tetap aman-aman dan masih bisa dikendalikan. Namun, kalau dibiarkan berlarut-larut, tak menutup kemungkinan bakal ada gejolak,” kata AKPB Indarto, Kapolres Blitar Kota. Indarto juga minta agar segera dituntaskan masalah ini dan jangan dibiarkan berlarut-larut, tanpa ada keputusan. Sebab secara tak langsung, itu sudah mengganggu psikologis anak didik.Menanggapi kedatangan tiga pejabat Kementrian Agama RI, Sumardiono, Kepala Kantor Yayasan Gabriel mengaku, dirinya tak sempat bertemu. Mereka hanya ditemui stafnya dan belum tahu apa maksud berkunjung ke yayasan dan sekolahnya. Yang jelas, tegas dia, pihak yayasan tetap berpendirian pada keputusan semula atau tujuan didirikannya sekolah itu. “Yakni, hanya mengajarkan pendidikan agama Katolik,” ungkapnya.Ditanya soal kabar kalau banyak siswanya yang sudah mengajukan pindah ke sekolah lain akibat kabar munculnya ancaman penutupan itu, Sumardiono mengaku tak bisa mencegahnya. Itu hak para siswa sendiri. “Silakan saja, kalau kurang nyaman ya nggak apa-apa kalau mau pindah,” katanya.Seperti diketahui, akibat keenam sekolah Katolik itu dianggap mokong karena tak mau memberi pelajaran agama lain selain Katolik, Kemenag Kota Blitar mengeluarkan surat rekomendasi penutupan. Setelah diberikan ke Wali Kota, Samanhudi, Senin (28/1/2013) siang, sekitar pukul 13.00 WIB, surat rekom yang terdiri tiga lembar itu giliran diserahkan ke Sumardiono, Kepala Kantor Yayasan Gabriel.Alasan Kemenag mengeluarkan rekomendasi No Kd.13.31/04/PP.02.3/80/2013, tentang Perintah Penutupan Keenam Sekolah Katolik karena tak mau memberikan pelajaran agama lain selain Katolik.Keenam sekolah itu di antaranya, SMP dan SMK Katolik di Jl Diponegoro, Kelurahan/Kecamatan Sanan Wetan, SD Katolik dan SMP Katolik Jl Yos Sudarso, Kelurahan/Kecamatan Sukorejo, TK Santa Maria dan SD Santa Maria, di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan. Tindakan sekolah dinilai telah melanggar UU No 20 Tahun 2003, PP No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidakan Keagamaan dan PMA (Peraturan Menteri Agama) No 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendikan Agama pada Sekolah.

(Sumber: Suryaonline, 1 FEB 2013)

Mencari Bentuk Pendidikan Agama


Pendidikan agama, baik metodologi maupun substansi, menjadi persoalan di Jerman ketika jumlah penduduk beragama Islam yang semula datang sebagai ”pekerja tamu” pada tahun 1960-an semakin meningkat.

”Saat ini jumlahnya sekitar 4,3 juta dari 81,47 juta populasi di Jerman, sebagian besar merupakan generasi kedua dan ketiga,” ujar Nimet Seker, research fellow Teologi Islam dan Kajian Islam di Universitas Münster, Jerman.

”Apalagi pendidikan di Jerman, karena masalah historis, banyak dipengaruhi oleh pedagogi Kristen,” kata Dr Mark Bodenstein, pakar kajian Islam di Universitas Frankfurt/Main. ”Pertanyaannya, bagaimana mengadopsi konsep yang sangat bisa jadi tidak cocok dengan pendidikan Islam.

”Memang di situ persoalannya. Menurut Seker, banyak guru agama di masjid dianggap tak memiliki pengetahuan memadai, baik dalam soal agama maupun pedagogi. Akibatnya, banyak orang mendorong pengajaran agama Islam mengikuti cara pengajaran agama Katolik dan Protestan di sekolah negeri.

Diskusi dalam kelompok kerja pendidikan agama dan rencana pengajaran agama Islam di sekolah negeri di Jerman itu merupakan bagian dari dialog lintas agama bilateral II, Indonesia- Jerman di Berlin, Selasa (11/10) malam WIB.

”Pendidikan agama yang modern harus mampu membangun hubungan antara agama dan kehidupan nyata, menghubungkan nilai-nilai universal Islam dengan pengalaman hidup sehari-hari, sehingga agama menjadi semakin bermakna, membuat orang semakin kaya, semakin matang, dan semakin peka,” ujarnya.

Saat ini, sekitar 900.000 murid beragama Islam di sekolah negeri dan dibutuhkan sedikitnya 2.500 guru. Namun, hanya tiga universitas yang memiliki fasilitas pelatihan. Tidak adanya pengakuan negara terhadap komunitas agama Islam menyulitkan upaya mengembangkan metode dan isi pengajaran agama Islam di sekolah.

Salah satu solusi yang ditawarkan Kepala Bidang Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Dr Ferimeldi Muslim Kudi adalah kerja sama di bidang pendidikan agama dengan universitas di Indonesia.

Filsafat

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof Dr Musa Asy’arie dalam sesi pleno menyatakan kesiapan UIN menerima mahasiswa yang ingin belajar teologi dan kajian Islam.

Ia menekankan pentingnya pemahaman filsafat untuk menghubungkan antara teologi dan realitas sosial, serta menjembatani teks dengan konteks.”Radikalisme lahir karena penolakan terhadap filsafat,” katanya. ”Demoralisasi politik yang menjatuhkan peradaban juga terjadi karena ketakutan pada filsafat.

”Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Dr Bahrul Hayat menjelaskan pentingnya proses pendidikan agama yang berdampak pada hubungan positif dengan keyakinan atau agama lain.

”Generasi saat ini dihadapkan pada miskonsepsi mengenai pengajaran agama, yang berkelindan dengan masalah politik, ekonomi, dan ketidakadilan sosial,” ujarnya.

Namun, ia yakin pendidikan berperan penting dalam upaya mempromosikan penghormatan, toleransi, dan pengertian di antara orang yang berbeda budaya dan keyakinan. (Kompas) ​