Menempuh Jalan Tuhan


Oleh Saiful Amin Sholihin Al-Ishaqy

Islam, sebagaimana agama lain, merupakan agama dakwah; agama yang mengajak ke jalan Allah SWT, jalan Tuhan.

Namun, dakwah Islam harus dilakukan dengan bijak, penuh hikmah, dengan pelajaran (al-mau’idlah) dan contoh (al-uswah) baik. Seruan berdakwah itu tak harus dilakukan setiap orang. Cukup sebagian orang saja.

Ajakan menuju jalan Allah merupakan nilai sangat luhur. Suatu ajakan untuk beribadah kepada Allah serta menginternalisasi dan mengaktualisasi nilai-nilai Ilahiah. Setelah shalat, manusia diharap bisa ikhlas, sabar, serta berbuat baik kepada manusia dan makhluk lain, tanpa membedakan identitas.

”Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan, bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih tahu tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih tahu tentang orang-orang yang mendapat petunjuk” (Surat An-Nahl, 16: 125).

Bagi anak-anak di pesantren, ayat ini terkategori muta’addi; kata kerja (fi’il) yang membutuhkan obyek (maf’ul). Namun, dalam ayat itu tak disebutkan siapa yang harus diajak ke jalan Allah. Sebagian ulama ahli tafsir menambahkan ”manusia” sebagai obyek dalam Surat 16: 125 tadi. Seruan ini untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi berlaku bagi para pengikut Nabi.

Begitu pula obyek ayat tersebut. Meski tak disebutkan, ditafsirkan secara umum, yaitu manusia. Lalu, manusia seperti apa yang diajak menuju jalan Allah? Tentu saja manusia yang belum mengenal atau belum menempuh jalan Allah. Bukan manusia yang sudah mengenal, apalagi yang sudah menempuh jalan Allah.

Dengan demikian, ada pertanyaan: apakah ceramah agama yang digelar di forum-forum formal terkategori dakwah dalam Surat 16: 125 tadi atau bukan? Sebab, yang hadir dalam forum itu sudah mengenal jalan Allah. Bahkan, ada yang sudah menempuh jalan Allah. Jika demikian, kenapa harus diajak menempuh jalan Allah lagi?

Dalam hal ini, penulis berpendapat, pengajian-pengajian di masjid, langgar, pengajian akbar, apalagi di TV, bukan termasuk dakwah dalam kategori Surat 16: 125 itu. Pengajian itu terkategori pembelajaran ilmu keagamaan (al-ta’lim), bukan dakwah (al-da’wah).

Dalam Islam, pembelajaran ilmu agama berkedudukan tinggi dan sangat mulia.Ironisnya, banyak penceramah tidak proporsional: semestinya memberi pelajaran dan pengetahuan agama, tetapi materi ceramah malah materi dakwah. Mengajak orang miskin bersabar, tetapi si penceramah kaya raya. Mengajak sederhana, tetapi ia hidup mewah. Ironis lagi, bukan ilmu agama atau dakwah yang disampaikan, tetapi lelucon berbungkus agama.

Efektivitas penyisipan lelucon bisa diperdebatkan. Ada yang setuju, ada yang menolak. Penulis termasuk yang setuju sebagai metode pembelajaran dan ceramah. Namun, lebih banyak lelucon juga naif. Sebab, pendengar lebih teringat lelucon, bukan inti ilmu agama dari si penceramah.

Fanatisme buta

Ada pula ceramah yang tidak disisipi lelucon, tetapi dipenuhi provokasi berbalut dalil agama sehingga para pendengar membenci kelompok lain. Hasilnya bukan pencerahan keagamaan, melainkan sikap fanatisme buta suatu kelompok terhadap kelompok lain. Selalu merasa benar dengan menyalahkan kelompok lain. Padahal, menjadi benar tak harus menyalahkan yang lain.

Dakwah juga bisa berbentuk nonceramah, yaitu dengan tindakan. Organisasi keagamaan semisal NU, Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad juga memiliki agenda dakwah Islam. Mendirikan lembaga perekonomian, pendidikan, rumah sakit, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi melawan koruptor, menolak terorisme, termasuk bagian dari dakwah Islam. Saat ini, hal-hal itu semestinya menjadi prioritas dakwah.

Ajakan ke jalan Allah juga harus dengan cara bijak, penuh hikmah, serta dengan pelajaran dan contoh yang baik. Tak seharusnya mengajak orang menuju jalan Allah, tetapi yang dilakukan cara-cara tidak benar. Semisal menyerang, mengusir, melukai, dan bahkan membunuh mereka yang hendak diajak ke jalan Allah.

Dalam konteks ini, para pegiat ormas yang terkadang kerap memakai cara kekerasan harus mereformulasi pola dakwah. Sebab, dakwah dengan model seperti itu terbukti ditolak masyarakat. Tak hanya masyarakat non-Muslim, umat Islam juga menolak. Semisal yang terjadi di Jombang dan Kediri, Jawa Timur, serta Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Dari perspektif ini pula tuntutan pembubaran FPI harus dilihat. Bagi penulis, tuntutan pembubaran FPI dan ormas sejenis sebangun dengan yang dilakukan FPI dan ormas sejenis tadi. Jika tetap memilih cara-cara anarkistis, semakin kuat pula penolakan itu. Jika santun, menghargai keragaman Indonesia, tentu akan disambut masyarakat. Alhasil, akhiri kekerasan di Indonesia.

Saiful Amin Sholihin Al-Ishaqy Pengasuh GD Mambaul Hikmah, Kota Mojokerto, Jawa Timur​
(Kompas, 28 Feb 2012)

Dialog dalam Bayangan Kekerasan


_______
Armada Riyanto dari Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana, Malang, Indonesia, mengamati, relasi antarnegara hanya bisa dilakukan atas dasar ketulusan dan kejujuran
_________

Persoalan dalam dialog lintas agama yang dilakukan lintas negara selalu dibayangi peristiwa tragis terkait intoleransi agama, etnis, budaya, pemakzulan, dan segala hal yang bersifat kebencian dan permusuhan terus berlangsung di seluruh dunia.

Dialog yang menyerukan kesalingpahaman dan penghormatan pada identitas hampir tidak menyentuh persoalan sehari-hari,” ujar Magdalena Lewicka dari Universitas Nicolas Copernikus di Tarun, Polandia.

Ia menyampaikan hal itu dalam Dialog Antariman dan Antarbudaya Indonesia-Polandia di Krakow, Polandia, beberapa waktu lalu. Para pembicara berasal dari para akademisi dan tokoh agama, khususnya Islam dan Kristen.

Dialog itu diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI, Departemen Agama dengan negara-negara mitra. Bagian dari soft diplomacy sejak 2002 itu dimaksud untuk meluruskan kesalahpahaman Barat mengenai Islam, terutama sejak serangan 11 September 2001 di New York, dan menjelaskan posisi Islam Indonesia.

Menyentak

Gugatan itu menyentak karena dialog senantiasa merupakan upaya untuk menghormati perbedaan dan kemanusiaan yang transenden. Sementara, menurut Magdalena, Barat masih melihat Islam sebagai ancaman. Pun sebaliknya.

Meski demikian, hubungan kelompok minoritas Islam dengan kelompok mayoritas Katolik di Polandia berjalan sangat baik, seperti dipaparkan Adam Was SVD dari Konsil Bersama Islam-Katolik di Polandia. Kondisi seperti itu dibangun dan didukung oleh Paus Yohanes Paulus II (alm).

”Semasa hidupnya, beliau melakukan dialog dengan banyak tokoh Muslim di dunia. Dasar pijakannya adalah ’kalau engkau mencintai Tuhan, engkau harus mencintai sesamamu,” ujar Was.

Hubungan Polandia dengan Islam secara historis terbangun selama ratusan tahun. Meski demikian, menurut Mufti Tomasz Miskiewicz dari Asosiasi Agama Islam Polandia, pembangunan masjid di Warsawa masih terganjal persoalan hukum karena lahan itu diambil alih negara pasca-Perang Dunia II.

Pemerintah Polandia mengakui keberadaan komunitas Etnis Tatar. Presiden Bronislaw Komorowski bahkan mengundang perwakilan kelompok etnis Tatar ke Istana Kepresidenan untuk memperingati ulang tahun ke-85 Asosiasi Agama Islam Polandia.

Komorowski selalu menyerukan toleransi yang besar dan kemampuan mengelola hubungan antara iman, budaya, dan bahasa. Namun, gelombang intoleransi terhadap Islam di Eropa melahirkan kekhawatiran di kalangan kelompok minoritas Islam di Polandia.

Jumlah mereka 40.000- 50.000 orang atau sekitar 1 persen dari jumlah penduduk Polandia, sementara etnis minoritas Tatar beragama Islam jumlahnya 5.000-6.000 orang. Sekitar 97 persen penduduk Polandia beragama Katolik.

Suara minoritas

Contoh paling ekstrem dari kekerasan terhadap kelompok minoritas dikemukakan Paul Bhatti, Presiden Aliansi Semua Minoritas Pakistan (APMA). Ia adalah ”Utusan Khusus” Perdana Menteri Yousaf Rasa Gilani untuk masalah Minoritas Agama yang bertugas mengelola permasalahan terkait dengan minoritas agama di tingkat federal.

Paul Bhatti adalah adik Shabaz Bhatti (alm), Menteri Urusan Minoritas di Pakistan yang dibunuh pada 2 Maret 2011 di Islamabad, menyusul pembunuhan Gubernur Punjab, Salman Tasser oleh pengawalnya, bulan Januari. Kelompok ekstremis mengatasnamakan agama mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan itu Tasser dan Bhatti adalah dua tokoh publik di Pakistan yang gencar menyerukan penolakan hukuman mati terkait kasus-kasus yang dinyatakan sebagai ”penodaan agama”. Keduanya sangat keras menyuarakan amandemen hukum mengenai penodaan agama yang telah menelan banyak korban.

Pihak-pihak yang mengadvokasi hak asasi manusia terkait kasus-kasus penodaan agama di Pakistan menerima berbagai ancaman pembunuhan. Mereka yang berani menyerukan revisi hukum soal penodaan agama dianggap kafir dan halal dibunuh.

”Pakistan hari ini jauh berbeda dengan Pakistan pada 1947,” ujar Paul Bhatti dengan nada getir, ”Dulu, kebebasan beragama dijamin undang-undang, tak ada ketakutan beribadat, tak ada tekanan dan diskriminasi,” ujarnya dengan nada getir.

Gambaran Pakistan hari ini adalah negeri yang penuh kekerasan setelah kasus terorisme lintas batas dan ekstremisme mengatasnamakan agama. Kemiskinan meruyak.

Situasi itu diperparah oleh mereka yang mengingini ketidakstabilan terus berlangsung karena mendapat manfaat dari kondisi itu. Bhatti menyerukan agar komunitas internasional memberikan perhatian pada situasi di Pakistan.

Bukan krisis agama

Menurut Miskiewicz, krisis di dunia Islam saat ini merupakan krisis politik, bukan krisis agama. Krisis itu merambat dengan cepat ke sejumlah negara, dipicu berbagai persoalan riil yang tak bisa diselesaikan oleh negara.

Sekjen International Conference of Islamic Scholars Indonesia (ICIS) KH Hasyim Muzadi menambahkan, bertepatan dengan perang melawan terorisme yang dilancarkan dunia Barat ke Timur Tengah akibat peristiwa 11 September, serbuan pengaruh global, khususnya di bidang ideologi, tak dapat dibendung. Secara bersamaan, berbagai persoalan membelit Indonesia yang masih berada dalam masa transisi demokrasi.

Banyak aliran keras masuk karena mereka berasumsi Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim paling besar. Perlawanan mereka terhadap Barat yang dilakukan di Indonesia mengakibatkan munculnya gerakan terorisme di Indonesia.

”Kekerasan dan terorisme berkarakter agama sama sekali bukan kepribadian umat beragama di Indonesia,” ujarnya, ”Tetapi, sesuatu yang datang belakangan karena faktor politik nasional dan pengaruh global.”

Mahmoud Azab dari Universitas Al-Azhat, Mesir, menambahkan, ”Dialog hanya bisa dilakukan apabila mau saling mendengarkan atas dasar nilai-nilai universal. Para ekstremis tak mengerti dialog karena mereka hanya meyakini kebenaran mereka sendiri.”

Sejarah panjang

Azab mengatakan, Islam adalah agama yang berbelas kasih, sedangkan Kristianitas adalah agama yang penuh cinta. Kerja sama Islam dan Kristen di Mesir memiliki sejarah sangat panjang, dan terlihat jelas dalam perjuangan bersama menentang pendudukan Inggris, juga dalam Revolusi 25 Januari 2011.

Upaya memecah hubungan dilakukan sekelompok ekstremis, tetapi hal itu tak bisa dijadikan acuan tentang intoleransi di Mesir. ”Tidak ada perang agama di Mesir,” ujarnya. Benturan diselesaikan dengan solusi hukum, bukan solusi agama.

Mahmoud Azab mendukung prakarsa ”Rumah Bersama” di mana para tokoh agama-agama Kristen bekerja sama dengan Al-Azhar untuk mempromosikan dialog, mendiskusikan isu di dalam agama masing-masing, dan melawan wacana ekstremis baik di gereja, masjid, maupun melalui siaran televisi.

”Kita tak mau Islam diasosiasikan dengan kekerasan dan perang. Kita berjuang atas nama yang dipinggirkan, termasuk warga Kristen di Palestina dan Irak,” tegasnya.

Menurut Bronislaw Misztal dari Sekretariat Permanen Komunitas Demokrasi, yang terjadi saat ini bukan clash of civilization, tetapi clash of communications.”Ada kelit-kelindan persoalan identitas. Juga budaya. Harus diingat, agama sangat kuat membentuk identitas,” ujarnya.

Armada Riyanto dari Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana, Malang, Indonesia, mengamati, relasi antarnegara hanya bisa dilakukan atas dasar ketulusan dan kejujuran.”Dua hal itu dibangun melalui perjumpaan dan pengalaman,” ujarnya. ”Pertemuan di Krakow masih terbatas pada perjumpaan”.

Begitulah. Seperti dikemukakan Duta Besar RI untuk Polandia Darmansyah Djumala, dialog dengan Polandia adalah yang pertama dalam putaran dialog untuk membangun perdamaian dan keadilan antarbangsa (Kompas 16/10/2011)

Romo Benny Sangkal Pernyataan Dipo Alam


Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo A Benny Susetyo membantah pernyataan Dipo Alam yang mengatakan dirinya telah melakukan tindakan untuk membela Ahmadiyah dalam sisi teologi.

Ia menganggap, persoalan Ahmadiyah tersebut dilihatnya hanya dalam sisi kekerasan yang dialami oleh jemaah Ahmadiyah. ”Saya tidak pernah memberikan pernyataan terhadap persoalan internal Ahmadiyah. Yang menjadi fokus saya hanyalah pembiaran pelaku kekerasan dalam kasus tersebut. Hal itu tidak ada kaitannya dengan masalah iman dan ajaran Ahmadiyah,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor Maarif Institute, Jakarta, Selasa (8/3/2011).

Menurut dia, pernyataan mengenai Ahmadiyah dilakukan berdasarkan sembilan poin yang pernah dibuat oleh tokoh lintas agama, yaitu poin bahwa negara membiarkan terhadap kekerasan. Oleh karena itu, ia menganggap pernyataan Dipo Alam sebagai manipulasi yang dapat memicu konflik beragama.

”Pernyataan Dipo Alam itu amat sangat saya sesali. Sangat ironis memang ketika pejabat publik menciptakan potensi konflik yang dapat membahayakan kehidupan pilar berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dipo Alam menganggap Romo Benny bersama Tokoh Lintas Agama telah memolitisasi kasus Ahmadiyah dan dinilai mencampuri urusan beragama umat Islam. Namun, tokoh lintas agama membantah hal tersebut karena pihaknya menilai permasalahan yang terjadi dari sisi pembiaran pelaku kekerasan kasus Ahmadiyah sesuai dengan sembilan poin yang pernah dibuatnya. (Kompas.com)

Tiada Ruang untuk Kekerasan Atas Nama Agama


Meski cenderung bersikap tidak toleran dalam kehidupan beragama, masyarakat Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi umumnya tidak mendukung kekerasan yang mengatasnamakan agama (48,1 persen). 

“Di wilayah Jabodetabek, segala bentuk kekerasan yang membawa agama agak kurang mendapat tempat. Bahkan, mereka susah terprovokasi untuk kasus-kasus pertikaian bernuansa agama,” kata Wakil Ketua Umum SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos saat berbicara dalam siaran pers riset tentang Radikalisasi Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat, Rabu (22/12/2010) di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam penelitian yang melibatkan 1.200 responden dari wilayah Jabodetabek ini, Front Pembela Islam (FPI) dinilai sebagai organisasi keagamaan yang paling sering bertindak kekerasan (61,9 persen). Selanjutnya ada Hizbut Tahrir Indonesia (3,5 persen), Nahdlatul Ulama (2,6 persen), dan Muhammadiyah (2,2 persen). 

“Keterlibatan HTI, NU, dan Muhammadiyah dalam aksi kekerasan mungkin dikonstruksi para responden dari adanya ketiga organisasi itu dalam organ yang disebut Forum Umat Islam (FUI) yang gabungan ormas-ormas Islam,” ucap Bonar.

Peneliti SETARA Institute, Ismail Hasani, menambahkan, secara implisit, pandangan masyarakat itu bermakna bahwa agama tidak bisa melegitimasi atau melakukan pembenaran terhadap aksi kekerasan. Ismail mengangkat memori pada survei terdahulu terkait pola sosialisasi ajaran agama yang umumnya terjadi di lingkungan keluarga yang cenderung membentuk sikap beragama yang moderat. Ia menduga, kekerasan atas nama agama berasal dari luar diri para pelaku atau di luar metode keluarga.

“Di mata warga Jabodetabek, lingkungan di luar keluarga berpotensi melahirkan radikalisme di kalangan kaum muda. Dengan kata lain, kaum muda jadi sasaran radikalisasi oleh kelompok-kelompok organisasi radikal tertentu,” ucapnya. (Kompas.com)

Empati dan Identitas Sosial


Filosofi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna semangat toleransi dalam keberagaman, pernah dipuji oleh Presiden AS Barrack Obama sebagai salah satu contoh baik yang bisa diberikan bangsa Indonesia untuk dunia.

Dalam Bhinneka Tunggal Ika (unity in diversity), pluralisme diterima sebagai bekal kehidupan berbangsa dan bernegara yang meskipun beragam dalam identitas suku, agama, atau ras, kita semua tetap satu sebagai bangsa. Keberagaman ini yang dianggap sebagai kekayaan yang menyusun budaya bangsa.

Namun, walau semboyan itu terus didengungkan dan dijadikan landasan filosofis bangsa untuk menghargai dan menerima perbedaan dalam keberagaman, faktanya, masalah perbedaan ini masih mengancam persatuan Indonesia.

Konflik atas dasar kesukuan maupun agama kerap terjadi, kekerasan atas alasan perbedaan sering dilakukan. Dalam lingkungan heterogen, toleransi jadi bekal utama dalam menjalin kehidupan bermasyarakat yang damai dan sejahtera. Faktanya, toleransi dalam perbedaan dan keragaman, terutama agama, masih sulit diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kasus penjemputan pengungsi Merapi yang ditampung di sebuah gereja di Jawa Tengah, penurunan patung Buddha di Sumatera Utara, dan penyerangan kelompok agama tertentu oleh kelompok agama lain.

Toleransi saja tak cukup jadi solusi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Identitas kelompok dalam suku dan agama masih jadi dinding tebal bagi lahirnya toleransi dan sikap saling menghormati.

Tak cukup toleransiJeremy Rifkin dalam The Emphatic Civilization mengajukan ide menarik tentang menanamkan rasa empati, tak hanya toleransi, dalam kehidupan sosial masyarakat heterogen. Pada dasarnya, manusia Homo Emphaticus, makhluk berempati, dapat merasakan yang dirasakan orang lain. Dengan merasakan yang dirasakan orang lain kita akan dapat mengukur setiap tindakan yang boleh dan tak boleh kita lakukan pada orang lain karena kita ikut merasakan konsekuensi yang akan kita timbulkan.

Dari rasa inilah toleransi menemukan akarnya. Rifkin mengajukan argumen, manusia punya satu bagian dalam otak yang disebut Mirror Neurons, yang membuatnya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Mirror Neurons ini menyebabkan tangan kita ikut merasa sakit ketika melihat tangan orang lain dipukul, atau ikut merasa takut ketika melihat orang lain melompat dari ketinggian.

Namun, kapasitas kepekaan manusia untuk merasakan empati terhadap manusia lain masih bergantung pada identitas sosial yang dimiliki. Kian luas pemahaman identitas sosial yang disadari seseorang, kian luas pula kapasitas kepekaan empati. Pada zaman primitif, empati yang melahirkan toleransi diukur berdasarkan identitas ikatan darah.

Meluasnya hubungan kekerabatan antarsesama anggota kelompok masyarakat menjadikan manusia berada pada kesadaran tribal yang mulai menumbuhkan identitas sosial berdasarkan persamaan suku. Seiring kemajuan alat transportasi dan munculnya peradaban baca-tulis, ayat-ayat kitab suci mulai menyatukan manusia dalam ikatan agama sebagai identitas sosial baru, detribalisasi. Inovasi teknologi, media dan transportasi, serta kepentingan ekonomi, mengantarkan manusia pada penyatuan empati dalam identitas kebangsaan. Kapasitas empati dan sensibilitas nyatanya dapat terus meluas jika cakupan kesadaran identitas sosial juga diperluas.

Dalam konteks empati dan identitas sosial ini, pemahaman kita sebagai bangsa ber-Bhinneka Tunggal Ika perlu dipertanyakan kembali. Apakah identitas sosial kita masih berbatas suku dan agama semata, atau sudah mencapai kesadaran beridentitas kebangsaan?

Meluaskan empati

Kesadaran identitas sosial dalam meningkatkan kapasitas empati sebenarnya dapat dilakukan dengan lebih menambah kesadaran diri (self-aware autonomy) dan mengurangi tendensi mengklaim apa yang benar dan yang salah. Kesadaran diri berarti lebih mawas terhadap kekurangan diri sendiri dan batasan-batasan yang dimiliki. Hal ini bukan berarti kita melepaskan kebebasan individual yang kita miliki, tetapi lebih pada bahwa kita sadar setiap orang punya keunikan dan kelebihan, yang dapat memenuhi kekurangan yang kita miliki.

Psikolog perkembangan, Robert Kegan, menyatakan, dalam usaha membuat masyarakat saling hidup berdampingan dalam lingkungan dan gaya hidup yang beraneka ragam, kita perlu keterbukaan dan pemahaman akan reaksi yang kita rasakan terhadap perbedaan daripada mengurung diri dari perbedaan. Dengan kata lain, mampu berdamai dengan diri dan orang lain.

Kesadaran diri juga ditunjukkan dengan menerima adanya hak asasi yang dimiliki masing- masing manusia, yang selama abad ke-20 gerakan ini mampu mengurangi kekerasan person to person terhadap perbedaan ras, jender, dan seksualitas. Dengan mengurangi tendensi membuat penilaian dikotomis, benar-salah, hitam-putih, juga dapat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas empati yang kita miliki.

Meskipun klise, pendidikan juga jadi sarana membangun kesadaran akan sensibilitas sosial, membangun empati. Menurut Sir Ken Robinson dalam Changing Education Paradigms, pendidikan (umum) secara normatif dibuat atas adanya dua alasan: pertama, alasan ekonomi, perihal bagaimana mendidik anak-anak kita agar dapat bersaing di masa depan, dan kedua, alasan budaya, perihal bagaimana mendidik anak-anak agar dapat mengenal latar belakang budaya dari mana mereka berasal sebagai pembentukan identitas dalam pembauran globalisasi.

Sayangnya, sistem pendidikan yang terbentuk saat ini masih bermodel industrialisasi; sekolah disusun menyerupai pabrik, dengan adanya bunyi bel tanda masuk dan berakhir pelajaran, pembedaan fasilitas umum, kurikulum yang terspesialisasi dan terdiri atas bermacam-macam pelajaran, serta pendidikan berdasarkan usia dan tingkat kelas. Tujuan utama pendidikan hanya terfokus pada alasan ekonomi, di mana dalam proses pendidikan anak-anak diajarkan berpikir secara konvergen, linier, untuk mengejar target nilai berdasarkan standardisasi tes tertentu.

Pendidikan yang mengajarkan identitas budaya, mengajarkan juga pengalaman-pengalaman estetis terhadap seni dan budaya, di mana rasa (sense) digunakan dan tujuan dari pendidikan yang bukan konvergen, tetapi divergen. Artinya, sasaran pendidikan adalah untuk melatih dan membangun sensibilitas sosial. Belajar memahami bahwa dalam satu pertanyaan tak hanya terdapat satu jawaban yang benar. Dalam pemikiran konvergen, kita terbiasa untuk mencari satu jawaban yang benar di antara pilihan. Sebaliknya, di dalam pemikiran divergen, tidak ada jawaban yang paling dianggap benar.Dengan terbiasa akan adanya perbedaan dan tak mengabsolutkan satu kebenaran, rasa empati kita akan meluas dan tak hanya terbatas pada identitas kelompok pengenalan dan pendidikan empati dapat dijadikan agenda penting membangun kehidupan berbangsa yang berfondasikan keragaman, menuju kehidupan yang lebih harmonis dan damai di masa depan.

Maya Dania Mahasiswi Pascasarjana Filsafat UGM dan Pengajar di CILACS UII ​
(Kompas.com)