DEMOKRASI (pengertian dalam filsafat)


ASAL KATA

Inggeris: democracy; dari Yunani demos (rakyat) dan kratein (memerintah).

BEBERAPA PENGERTIAN

  1. Demokrasi (“pemerintahan oleh rakyat”) semula dalam pemikiran Yunani berarti  bentuk politik dimana rakyat sendiri  memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik. Ini mereka usulkan  untuk menentang  pemerintahan oleh satu orang (monarki) atau oleh kelompok yang memiliki hak-hak istimewa (aristokrasi)  dan bentuk-bentuk yang jelek dari kedua jenis pemerintahan ini (tirani dan oligarki)
  2. Pemerintahan oleh rakyak dapat dilakukan secara langsung atau melalui wakil-wakil rakyat. Secara langsung terdapat  dalam demokrasi murni, melalui wakil-wakil rakyat dalam demokrasi perwakilan. Bersama-sama dengan monarki dan oligarki, demokrasi tercatat sebagai salah satu bentuk pokok pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah,  arti demokrasi mengalami perubahan yang mendalam.
  3. Dasar pemikiran modern tentang demokrasi ialah ide politis-filosofis tentang kedaulatan rakyat. Ini berarti, semua kekuasaan politik dikembalikan pada rakyat itu sendiri sebagai subyek asali otoritas ini. Yang ditambahkan di sini ialah persyaratan agar semua warga negara mampu menggunakan rasionya dan mempunyai suara hati. Dan hendaknya mereka sendiri, sebagai manusia yang bebas dan pada dasarnya sama, berperan  serta dalam mengambil keputusan tentang masalah-masalah politik yang menjadi perhatian mereka. Bagaimanapun, rakyat secara keseluruhan dapat menjalankan kekuasaan tertinggi negara secara bersama hanya pada satu tingkat yang sangat terbatas (demokrasi langsung atau demokrasi murni). Karena itu proses-proses hukum harus dituangkan dalam undang-undang dasar. Proses-proses semacam itu memungkin rakyat mengambil bagian secara tidak langsung dalam pembentukan kebijakan politik dengan pemilihan secara bebas dan rahasia wakil-wakil rakyat yang menduduki jabatan dalam jangka waktu tertentu. Wakil-wakil  ini dipilih menurut prinsip yang ditentukan oleh suara mayoritas tertentu dan mereka diberikan hak dan kewajiban yang digariskan secara jelas (demokrasi perwakilan atau representatif).
  4. Pluralitas partai-partai politik seyogiyanya memberikan rakyat  yang menujunjung tinggi  alternatif-alternatif politik kesempatan untuk berbicara secara  terbuka dan tampilnya orang-orang yang cukup bermutu. Demokrasi dalam arti ini tidak terikat pada bentuk republik  (di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil-wakilnya).
  5. Suatu demokrasi yang hidup mengandaikan kematangan politik, penilaian yang baik dan kesiapan pada pihak warga negara untuk mengebawahkan kepentingan-kepentingan pribadinya kepada tuntutan-tuntutan kesejahteraan umum. Tatkala prasyarat-prasyarat ini dipenuhi, rakyat hendaknya diberi peluanguntuk berperan serta dalam pemerintahan sewaktu mereka memintanya. Keputusan-keputusan demokratis yang dicapai secara adil haruslah diakui sebagai mengikat seluruh warga negara, karena dalam sebuah demokrasi, otoritas legitim, yang diberikan Allah kepada rakyat, dijalankan dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, peraturan-peraturan resmi tentang pengambilan keputusan demokratis itu sendiri tidak menyediakan jaminan mutlak melawan ketidakadilan. Bentuk-bentuk partisipasi  demokratis penuh tanggung jawab lambat laun mulai giat di luar arena politik (misalnya, proses-proses demokratis dalam perusahaan-perusahaan, di sekolah-sekolah dan universitas-universitasm, dan sebagainya).

PANDANGAN BEBERAPA FILSUF

Demokrasi oleh para filsuf dievaluasi secara berbeda-beda:

  1. Plato memandang demokrasi dekat dengan tirani, dan cenderung menuju tirani. Ia juga berpendapat bahwa demokrasi merupakan yang terburuk dari semua pemerintahan yang berdasarkan hukum dan yang terbaik dari semua pemerintahan yang tidak mengenal hukum.
  2. Aristoteles melihat demokrasi sebagai bentuk kemunduran politeia, dan yang paling dapat ditolerir dari ketiga bentuk pemerintahan yang merosot; dua yang lain adalah tirani dan oligarki.
  3. Sesudah Renaissance berkembanglah ide kedaulatan, teori kontrak sosial, dan doktrin hak-hak alamiah. Perkembangan ini mendukung berkembangnya demokrasi. Namun demikian, banyak pendukung , termasuk Locke sendiri, tetap menganut monarki terbatas.
  4. Spinoza menganggap demokrasi lebih baik daripada monarki. Soalnya kemerdekaan bagi warga negara mesti ada jaminannya. Demokrasi lebih klop dengan kemerdekaan seperti itu.
  5. Montesquieu, perintis ajaran tentang pemisahan kekuasaan, lebih suka monarki konstitusional. Sebenarnya ia berkeyakinan bahwa bentuk pemerintahan ideal adalah demokrasi klasik yang dibangun di atas kebajikan kewarganegaraan. Ia berkeyakinan pula bahwa yang ideal itu tak akan tercapai.
  6. Rousseau mendukung kebebasan dan kedaulatan manusia. Pada hematnya, bentuk pemerintahan mesti didasarkan pada aneka macam  pengkajian historis. Bersamaan dengan itu, analisis dan penegasannya pada kebebasan  menunjang pemikiran demokratis.
  7. Amerika mencoba mengambil ide-ide dari sebagian besar pandangan-pandangan yang terurai di atas, sambil membangun sebuah “demokrasi perwakilan” yang kekuasaannya berasal dari rakyat. Pemerintahan secara perwakilan tidak saja sesuai dengan ukuran negara. Itu juga menyediakan obat pemberantas penindasan oleh mayoritas.
  8. John Stuart Mill menganjurkan pemerintahan perwakilan dan kemerdekaan bagi warga negara sebesar-besar dan seluas-luasnya. Ia membenci dominasi mayoritas.
  9. John Dewey percaya demokrasi sebagai suatu metode pengorganisasian masyarakat yang selaras dengan metode penelitian.

Sumber: Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia: Jakarta 2002)

Politik (dalam filsafat)


Inggris: politics; dari Yunani politikos (menyangkut warga negara). Polites (seorang warga negara), polis (kota, negara). Politeia (kewargaan).

Beberapa Pengertian

  1. Apa yang berhubungan dengan pemerintahan.
  2. Perkara mengelola, mengarahkan, dan menyelenggarakan kebijaksanaan umum dan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan yang menyangkut partai-partai yang berperan dalam kehidupan negara.
  3. Bidang studi yang berkaitan dengan masalah-masalah sipil-sosial dan mengembangkan pendekatan-pendekatan terhadap pemecahan masalah-masalah tersebut.
  4. Aktivitas yang berkaitan dengan relasi-relasi  antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok sosial lainnya, yang berhubungan dengan perkara penggunaan kekuasaan negara.

Menurut Aristoteles

Aristoteles menulis suatu risalah yang berjudul  Politeia, yang judulnya sudah diterjemahkan sebagai Politik (politics). Politik bagi Aristoteles merupakan cabang pengetahuan praktis. Politik merupakan bagian dari etika yang berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompok. Manusia adalah makhluk-makhluk polis (negara-kota). Kecenderungan  alamiah dari manusia ialah membentuk  kelompok, bertindak dalam kelompok, dan bertindak sebagai kelompok. Maksud (tujuan, sasaran) politik sama dengan tujuan etika dan sama dengan tujuan kehidupan manusia pada umumnya: untuk mencapai eudaimonia, kesejahteraan yang sangat penting bagi setiap orang.

(sumber: Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia: Jakarta 2002) 

 

Karakter (filsafat)


Dalam bahasa Inggeris: character; Yunani: charakter, dari charasein yang berarti membuat tajam, membuat dalam.

Beberapa pengertian:
1. Nama dari jumlah seluruh ciri pribadi yang meliputi hal-hal seperti perilaku, kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, kemampuan, kecenderungan, potensi, nilai-nilai, dan pola-pola pemikiran.

2. Suatu struktur atau segi yang relatif mapan dari suatu kepribadian, yang menyebabkan ciri-ciri tersbut.

3. Suatu kerangka kepribadian yang relatif mapan yang memungkinkan ciri-ciri semacam ini mewujudkan dirinya.

4. Dengan adanya karakter (watak, sifat), kita dapat memperkirakan perilaku indivdu dalam pelbagai keadaan, dan karenanya juga dapat mengendalikannya. Dari situ, individu membentuk sifat-sifat kepribadiannya yang berguna bagi masyarakat. Karakter menemukan ungkapannya dalam sikap individu terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya, dan terhadap hal-hal.

5. Karakter terungkap sangat jelas melalui kegiatan sosial dan kegiatan kerja, melalui suatu pola tindakan-tindakan manusia. Watak (karakter) berpautan dengan seluruh perilaku individu. Pada dasarnya karakter bersifat sosio-psikologis dan dipengaruhi pandangan terhadap dunia yang dimiliki seseorang, pengetahuan dan pengalamannya. Ia juga dipengaruhi prinsip-prinsip moral yang diterima, oleh bimbingan orang lain dan interaksi aktif dengan mereka.

(Sumber: Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia: Jakarta, 2002)

Kebohongan


Kebohongan (seri: kamus filsafat)

Bahasa Inggrisnya, lie

Kebohongan ialah suatu afirmasi yang tidak benar, yang dilakukan secara sadar. Dan lazimnya afirmasi tersebut mengakibatkan sesama tertipu.  Pada prinsipnya semua bentuk kebohongan tidak dibiarkan, sebab merintangi kejujuran  dan kesetiaan kepada komunitas.

Hipokrisi (kemunafikan) atau pura-pura menjadi sesuatu  yang bukan dengan sendirinya sama dengan suatu kebohongan.

Reservasi  mental secara ketat (reservatio stricte mentalis). Ini berarti bahwa  suatu pernyataan yang keliru secara harafiah dibatasi pada suatu arti yang benar. Tetapi arti yang benar ini tidak diungkapkan dengan bentuk kelihatan apa pun.

Ekuivokasi bukan suatu kebohongan. Sebab ia mengandung baik arti yang benar maupun keliru selaras dengan penggunaan verbal umum.

Demikian pula halnya dengan reservasi mental secara luas (reservatio late mentalis). Di sini arti yang benar tidakterbukti (nyata) berdasarkan penggunaan bahasa. Tetapi arti yang benar itu dapat ditangkap berdasarkan situasi tertentu. Dalam kedua bentuk tersebut kebenaran diungkapkan meskipun kebenaran itu kabur. Akibat langsung ialah bahwa si pendengar tetap berada dalam kegelapan. Kedua bentuk ucapan dapat digunakan, bukan kapan saja seseorang merasa menyukainya (karena ini akan mempunyai konsekuensi kebohongan). Tetapi kedua bentuk ucapan ini dioakai untuk melindungi rahasia yang sah. Ini dianggap benar khususnya bilamana akan ada bahaya dengan menyingkapkan rahasia-rahasia. Dalam hal ini seseorang  berusaha tetap diam atau menghindari pertanyaan seluruhnya. Karena itu, kebohongan bukan merupakan suatu cara alami yang dapat digunakan untuk melindungi rahasia-rahasia yang penting. Maka pembedaan yang diajukan oleh Grotius dan lain-lain antara suatu kebohongan (penipuan yang tidak dibenarkan) dan falsiloquium (penipuan yang dibenarkan) tidak dapat dipertahankan dan bertentangan dengan kebajikan kejujuran (truthfulness).

Sumber: Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia: Jakarta 2002)