Menag: Kebebasan Beragama Juga Diatur oleh Negara


Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, Indonesia tak mengenal kebebasan beragama yang absolut. Pemerintah tetap harus mengatur kehidupan beragama. Menurut Suryadharma, mereka yang berpegang pada kebebasan absolut tidak menghendaki keberadaan negara.

“Kalau saya mengambil paham kebebasan yang teratur. Kalau absolut, mereka menghendaki kebebasan tanpa aturan. Itu berarti paham yang tidak menghendaki adanya negara karena salah satu fungsi negara yaitu mengatur,” kata Suryadharma saat jumpa pers di kantor Kementerian Agama, Selasa (9/7/2013).

Jumpa pers digelar untuk menjawab berbagai hal mengenai kehidupan umat beragama di Indonesia, terutama soal konflik yang berlarut-larut, seperti masalah Ahmadiyah, pembangunan Gereja GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, serta masalah lain.

Suryadharma menambahkan, negara wajib melindungi agama sesuai prinsip-prinsipnya. Hanya saja, menurutnya, ada prinsip-prinsip di dalam setiap agama yang tidak boleh dilanggar oleh kelompok lainnya. Terkait soal Ahmadiyah, Ketua Umum PPP ini masih berpendapat bahwa kelompok ini tidak bisa mengaku bagian dari Islam karena memiliki kitab suci yang berbeda.

“Kalau keluar dari prinsip lalu dibela hak asasinya, pertanyaannya, mereka yang berada di prinsip itu, yang mayoritas, terganggu dengan paham di luar prinsip agama itu, apakah hak asasi mereka diabaikan? Jadi tolong supaya kita bisa memaknai makna kebebasan,” tandasnya.

(Kompas.com – 9 Juli 2013)

Dijadikan Gereja, Tujuh Rumah Disegel


BANDUNG, KOMPAS.com — Satpol PP Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, menyegel tujuh rumah di Kompleks Bumi Rancaekek Kencana yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah tanpa izin. Selama ini tujuh rumah tersebut digunakan sebagai tempat ibadah jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP.

Aksi penyegelan tersebut dilakukan setelah massa merazia ketujuh rumah tersebut, Minggu (12/12/2010) pagi sekitar pukul 09.00. Massa dari Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), dan GARIS (Gerakan Reformasi Islam) itu keberatan dengan pemanfaatan rumah tinggal menjadi tempat ibadah dan meminta jemaat HKBP beribadah di tempat ibadah yang seharusnya yang sudah mendapatkan izin.

Sebanyak 200-300 orang pendemo sempat menggelar orasi di depan rumah. Polisi mengerahkan dua kompi anggotanya untuk mengamankan aksi tersebut. Aparat keamanan berhasil mencegah aksi anarki dan kemungkinan massa berhadap-hadapan langsung dengan jemaaat gereja. Akibat aksi razia tersebut, jemaat Gereja HKBP terpaksa menghentikan ibadahnya dan bubar.

Kepala Polres Bandung Ajun Komisaris Besar Hendro Pandowo membantah adanya penyerbuan ke sejumlah gereja. Ia mengatakan, hal tersebut merupakan aksi demonstrasi yang telah dilaporkan sebelumnya oleh kelompok massa yang keberatan karena mensinyalir ada rumah yang dijadikan tempat ibadah. Satpol PP kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan menyegel tujuh rumah.

Dalam aksi ini, polisi tidak menangkap satu orang pun pengunjuk rasa ataupun penghuni rumah. Meski disegel, penghuni rumah tetap diperbolehkan tinggal di sana, tetapi dilarang menjadikan tempat tinggalnya sebagai tempat ibadah lagi. Sampai pukul 13.00, situasi di lokasi telah sepi meski masih tampak beberapa orang dari massa belum bubar. ​

Penulis: KOMPAS Rini Kustiasih ​Editor: Tri Wahono

FPI Merazia Gereja HKBP di Rancaekek


BANDUNG, KOMPAS.com — Massa Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI) melakukan aksi razia terhadap sejumlah rumah yang dijadikan tempat ibadah kristiani di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/12/2010). Mereka datang bersama aparat Satpol PP Kecamatan Rancaekek.

Sekitar pukul 09.00, sebanyak 200-300 orang dari kelompok massa tersebut mendatangi rumah-rumah yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah tanpa izin. Mereka berdemonstrasi mendesak pemerintah segera menyegel tempat tersebut dan memintah umat kristiani beribadah di tempat ibadah yang seharusnya bukan di rumah warga.

Lokasi yang dirazia sebanyak tujuh rumah, antara lain, rumah yang digunakan sebagai Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Betania Rancaekek di Kompleks Bumi Rancaekek Kencana. Pihak Satpol PP Kecamatan Rancaekek kemudian menyegel rumah tersebut.

Massa sempat melakukan orasi di depan tempat ibadah tersebut. Puluhan jemaat yang akan melakukan ibadah terpaksa menghentikan aktivitasnya. Massa sempat berhadap-hadapan dengan jemaat, tetapi tidak sampai menimbulkan bentrokan dan aksi anarki.

Tindakan razia seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, razia terhadap tempat ibadah HKBP juga dilakukan massa dari kelompok yang sama di Bekasi dan di tempat-tempat lainnya terhadap tempat ibadah yang tidak berizin. Meski demikian, tindakan razia dan penyegelan ini mendapat penentangan dari sejumlah pihak karena dalam praktiknya pendirian tempat ibadah sering kali sulit mendapatkan izin sehingga warga terpaksa menggunakan rumah tinggal. ​

Penulis: KOMPAS Rini Kustiasih ​Editor: Tri Wahono

Warga Keberatan Iringan Jemaat HKBP


Warga Keberatan Iringan Jemaat HKBP

Warga berharap jemaat HKBP datang langsung ke tempat ibadah yang diizinkan pemerintah.

(14/9/2010) Kongres Umat Islam Bekasi, siap membantu kepolisian untuk menyelesaikan persoalan antara warga dengan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah, Kota Bekasi.

“Ormas Islam Bekasi siap bantu polisi mencari pelakunya,” ujar Sekretaris Kongres Umat Islam Bekasi, Shalih Mangara, Selasa 14 September 2010.

Menurutnya, konflik mulai terjadi setelah ada penyegelan Gereja Hurian Kristen Batak Protestan (HKBP) oleh Pemerintah Kota Bekasi, pada 21 Juni 2010 lalu.

Sejak itu, Jemaat memindahkan kegiatan keagamaan di kawasan Kampung Ciketing Asem, Mustika Jaya, Bekasi. Sebelum melakukan ibadah, jemaat HKBP biasanya berkumpul di rumah salah seorang jemaat di Jalan Puyuh Raya 14, Perumahan Pondok Timur, Bekasi.

“Jemaat HKBP juga harus tetap tenang dan instropeksi atas kejadian ini,” ujar Shalih, Selasa 14 September 2010.

Karena menurut sejumlah warga, perjalanan jemaat dari rumah di Jalan Puyuh menuju Kampung Ciketing, yang dilakukan dengan berjalan kaki sejauh 3 kilometer melewati rumah warga dianggap mengganggu. Aksi jalan kaki itu sebagai protes atas penyegelan gereja yang berlangsung setiap akan beribadah.

Sejak lama warga berharap jemaat HKBP datang langsung ke tempat ibadah yang diizinkan pemerintah, tanpa harus melakukan aksi jalan kaki.

Sementara itu, pasca penyerangan yang berujung dengan penusukan, kondisi di rumah yang selalu dijadikan tempat berkumpul jemaat HKBP di Jalan Puyuh Raya, terlihat sepi.

Selain tidak terlihat ada penghuninya, pasca kejadian itu, pintu di rumah itu dalam keadaan terkunci dan digembok mulai dari pagar hingga pintu masuk.

Sebelumnya, Kepala Humas Polda Meto Jaya, Komisaris Besar Boy Rafli Amar yakin pihaknya akan segera menangkap pelaku penusukan tersebut.

Dari hasil pemeriksaan 10 saksi, penyidik telah mengantongi identitas pelakunya. Tapi apakah pelaku merupakan anggota ormas, Boy Rafli enggan menjawab. (vivanews)


HKBP Menyikapi Peristiwa Kekerasan terhadap HKBP di Bekasi


PRESS RELEASE EPHORUS HKBP (Pdt. DR. Bonar Napitupulu) MENYIKAPI PERISTIWA DI HKBP PONDOK TIMUR INDAH BEKASI.

Sumber: http://www.hkbp.or.id/index.php?news_id=1311

1.HKBP sangat menjiwai dan menekankan konsep kebangsaan Indonesia. HKBP menghayati, setelah Sumpah Pemuda seluruh insan bangsa Indonesia harus menyadari bahwa dirinya adalah insan bangsa Indonesia yang hidup bersama dan berdampingan dengan seluruh saudaranya yang hidup di seantero Nusantara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, tindakan kekerasan terhadap jemaat HKBP Pondok Timur Indah adalah pengkhianatan terhadap konsep, jiwa, roh kebangsaan. Sebagai insan bangsa Indonesia mereka punya hak yang sama dengan semua saudaranya di setiap jengkal Nusantara ini, termasuk hak beribadah.

2. Jemaat HKBP Pondok Timur Indah telah beribadah di daerah itu selama 20 tahun. Mereka sudah memperoleh izin sementara tempat beribadah, dan izin itu masih berlaku.

3.Namun, kalaupun SEKIRANYA Jemaat HKBP itu belum memenuhi seluruh aturan perundang-undangan, tidak ada hak kelompok masyarakat mana pun melarang mereka apalagi melakukan kekerasan terhadap mereka, karena perlakuan seperti itu adalah hukum rimba, main hakim sendiri merupakan perlakuan yang tidak bisa terjadi di Negara Hukum seperti Indonesia karena ada aparat yang ditugaskan untuk itu.

4.Kalaupun terjadi masalah seperti itu, ada kelompok tertentu yang melakukan hukum rimba, mereka harus ditindak dan ditangkap. Saya tidak bisa mengerti justru Jemaat HKBP yang mengalami kekerasan itu di evakuasi, bukan dilindungi. Kelompok yang melakukan kekerasan itu yang seharusnya diusir. Kejadian-kejadian seperti itu menunjukkan bahwa pemerintah sekarang ini tidak mampu menegakkan hukum, apalagi melindungi masyarakatnya.

5. Kami sangat mengerti kalau Bapak Presiden mau berbicara tentang masalah Ariel dan Luna, tetapi mengapa beliau berdiam diri dan tidak mengatakan apa-apa padahal tindakan kekerasan seperti itu telah terjadi kepada sebagian masyarakatnya.

6.Kami mengharapkan agar pemerintah mampu menjaga jiwa kebangsaan itu, mampu mengayomi dan menjaga semua masyarakat Indonesia. Karena masyarakat adil makmur dan sejahtera tidak akan mungkin tercapai bila pemerintah tidak mampu menegakkan hukum, keadilan dan kenyamanan. Kalau ada orang atau kelompok yang melakukan hukum rimba dan main hakim sendiri, haruslah ditangkap dan ditindak tegas.

7.Kami menghimbau semua anak bangsa, insan bangsa Indonesia tetap bersatu agar jangan terjadi dimanapun di Nusantara ini tindakan-tindakan seperti itu, terutama tindakan yang tidak bertanggungjawab yang merobek-robek jiwa kebangsaan kita. Kami yakin sepenuhnya, kelompok yang melakukan hukum rimba dan main hakim sendiri serta melakukan tindakan kekerasan kepada sesama bangsa Indonesia, hanyalah segelintir, tetapi selalu menyusahkan. Kita harus bersatu agar kelompok-kelompok seperti itu jangan ada di bumi Nusantara kita tercinta ini.

8.Kami himbau kepada semua Jemaat HKBP agar tetap berjuang dalam IMAN dan DAMAI, jangan balas dendam atau melakukan tindakan kekerasan apapun. Semua jemaat HKBP harus bersatu, karena apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di beberapa daerah di Indonesia ini, khususnya di Bekasi, lebih khusus lagi di HKBP Pondok Timur Indah adalah menimpa kita semua.