Agama Sumber Damai


Agama-agama bukanlah sumber kekerasan, melainkan justru mengajarkan cinta kasih kepada sesama. Dengan pemahaman demikian, dari agama semestinya dapat dibangun masyarakat yang damai dan menghargai semua kelompok yang berbeda-beda.

Harapan itu dikemukakan Karen Armstrong, penulis buku Twelve Steps to a Compassionate Life, asal Inggris dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (13/6). Hadir Presiden Direktur Mizan Group Haidar Bagir. Karen mengunjungi Jakarta untuk beberapa ceramah sekaligus mendorong deklarasi Charter of Compassion atau Piagam Welas Asih di Indonesia.

Karen mengaku telah mempelajari banyak agama, seperti Islam, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dia juga menulis buku tentang sejarah Tuhan, perang atas nama Tuhan, agama, dan Nabi Muhammad. Semua itu mendorongnya menemukan kaidah emas yang penting untuk membangun kehidupan penuh cinta kasih.

Salah satu kaidah itu adalah pentingnya menyelisik ke dalam hati untuk menemukan apa yang membuat kita tersakiti dan menolak menimbulkan rasa sakit itu kepada orang lain. Semua orang pernah menderita dan kita perlu memahami penderitaan itu.

”Kita perlu mendorong penerapan kaidah emas penuh cinta kasih itu di dunia nyata. Itu diperlukan untuk membangun komunitas global di mana semua kelompok dengan ideologinya dapat hidup saling menghormati,” katanya.

12 langkah

Karen menjabarkan 12 langkah membangun kehidupan penuh welas asih. Hal itu mencakup belajar tentang cinta kasih, melihat diri sendiri, belas kasih kepada orang lain, empati, perhatian, tindakan, pengakuan sedikitnya yang kita ketahui, berbicara yang baik, peduli, pengetahuan, pengakuan, dan mencintai musuh. Prinsip itu diharapkan bisa dilaksanakan di berbagai komunitas dan profesi, seperti bisnis, kedokteran, masyarakat kota, pendidikan, atau keagamaan.

Karen menolak pandangan agama merupakan sumber kekerasan. Agama justru memberikan makna hidup dan memperkenalkan seni dan keindahan bagi umat manusia. Jika dipahami secara benar, agama bisa mendorong kehidupan yang harmonis.

Haidar Bagir menjelaskan, dalam peringatan ulang tahun ke-30, Mizan meluncurkan Gerakan Islam Cinta. Dengan didukung tokoh-tokoh Muslim, gerakan ini berusaha mengampanyekan wajah Islam yang berorientasi cinta kasih. Hal itu sekaligus memperkuat konsolidasi kalangan Islam moderat yang menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama.

Selama ini, orientasi cinta kasih dalam Islam tenggelam akibat berbagai masalah sosial-politik. ”Ini langkah penting untuk mengajak semua manusia kembali pada cinta kasih. Kehadiran agama semestinya mendorong perdamaian, jangan jadi sumber kekerasan dan penindasan,” katanya.

(Kompas cetak, 14 Juni 2013)

Kurikulum 2013: Pelajaran Agama Ditambah Jadi Empat Jam


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, Kurikulum 2013 dikonsep untuk memperkukuh kompetensi siswa dalam tiga hal, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dari sisi konsep, setiap mata pelajaran dalam Kurikulum 2013 harus mempunyai kompetensi dari tiga hal itu.

Saat melakukan melakukan sosialisasi Kurikulum 2013 di hadapan pengurus NU, Pengurus Ma’arif, Kepala Sekolah, dan perwakilan siswa/santri NU se-Yogyakarta di Yogyakarta, Rabu (15/5), Mendikbud M. Nuh yang didampingi Menteri Agama (Menag) Surya Dharma Ali mengatakan, tantangan bangsa Indonesia ke depan semakin berat, dan kompleksitas juga bertambah.  Karena itulah, dunia pendidikan juga harus dipersiapkan dalam menghadapi tantangan ke depan.

Menurut Mendikbud, generasi bangsa harus memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang berdasarkan intellectual curiousity, atau rasa kepenasaranan intelektual sehingga diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang makin kompleks.

 “Kurikulum 2013 mengandalkan pentingnya sikap sebagai pengetahuan dan keterampilan, termasuk mengembangkan kemampuan berpikir,” tegas M. Nuh dalam acara yang digelar seusai apel akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama (NU) ke-90 itu

Menurut Mendikbud, konsep Kurikulum 2013 dibuat setelah melakukan evaluasi ulang ruang lingkup materi, di antaranya meniadakan materi yang tidak esensial atau tidak relevan lagi dengan siswa, serta menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. Sehingga evaluasi ulang dalam kedalaman materi disesuaikan dengan tuntutan perbandingan internasional.  Salah satunya adalah dengan mengutamakan proses pembelajaran yang mendukung kreativitas.

Terkait dengan mata pelajaran Agama, Mendikbud M. Nuh menjelaskan, bahwa dalam Kurikulum 2013 Agama akan ditambah menjadi empat jam pelajaran, dari sebelumnya dua jam pelajaran. Di dalam mata pelajaran agama tersebut akan dimasukkan pula pelajaran budi pekerti.

“Pelajaran agama Islam ada budi pekerti, pelajaran agama Kristen ada budi pekerti, pelajaran agama Budha ada budi pekerti, pelajaran agama Hindu ada budi pekerti. Semuanya kita angkat dari nilai-nilai keagamaan kita,” jelas Menteri Nuh.

Dalam paparannya, Menteri Nuh menjelaskan hasil penelitian yang diambil dari Dyers, I.H. Et al (2011), Innovators DNA, Harvard Business Review. Dijelaskannya, 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan, sedangkan 1/3 sisanya berasal dari warisan genetik. Sementara kebalikannya berlaku untuk kemampuan intelejensia, yaitu 1/3 pendidikan, dan 2/3 sisanya dari warisan genetik.

Atas dasar itu, lanjut M. Nuh, dalam Kurikulum 2013, siswa akan didorong untuk memiliki kemampuan kreativitas yang diperoleh melalui observing (mengamati), questioning (menanya), associating (menalar), experimenting (mencoba) dan networking (membentuk jejaring).

(Sumber: http://setkab.go.id/berita-8661-kurikulum-2013-pelajaran-agama-ditambah-jadi-empat-jam.html?)

Minta Disempurnakan, KWI Tolak RUU KUB


KONFERENSI Wali Gereja Indonesia (KWI), menyatakan penolakanya atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang tengah dibahas oleh DPR RI saat ini. Menurut Sekretaris Eksekutif Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI, Romo Benny Susetyo, penolakan itu didasari oleh penilaian, draf RUU KUB belum sejalan dengan dengan makna kerukunan umat beragama itu sendiri.

“KWI minta draf ditarik dan perlu disempurnakan. Karena naskah akademis draf mengatakan latar belakang persoalan agama adalah kekerasan. Seharusnya kekerasan itu diselesaikan dengan hukum bukan dengan UU Kerukunan. Jadi judulnya UU Kerukunan itu sudah salah karena naskah akamedisnya sangat kontradiktif,” ujar Romo Benny usai mengikuti Workshop Menyikapi Kehendak Masyarakat Tentang RUU KUB yang digelar oleh Kementerian Agama dan dihadiri sejumlah tokoh agama dan akademisi di Jakarta, Rabu (21/12) malam.

Benny juga menilai, naskah draf RUU KUB ini hanya menjiplak dari sejumlah peraturan beragama yang telah ada sebelumnya, seperti Surat Keputusan Bersama Dua Menteri dan Peraturan Bersama Menteri. “Jadi penyusun draf RUU ini tidak paham. Sejumlah poin juga belum sesuai seperti mengenai pemakaman dan pendidikan agama. Pendidikan agama sebelumnya sudah ada di UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sehingga kami minta ditarik,” katanya.

Ia melanjutkan, pihaknya juga menemukan, yaitu menyangkut, diskriminasi dan kerancuan yang akan menimbulkan persoalan mayoritas-minoritas. Untuk itu, KWI sendiri ungkap Benny, telah mempunyai rumusan terkait RUU KUB tersebut.

Pasalnya tegas Benny lagi, nama RUU KUB juga tidak tepat. Hal utama yang seharusnya diatur dalam RUU KUB, menyangkut kewajiban negara menjamin setiap warga negara untuk mengekspresikan kebebasan beragamanya. “Kami sudah punya rumusan sendiri. Karena RUU saat ini menyalahi empat pilar itu sendiri yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI,” katanya.
(www.jurnas.com)

Sesat Pikir RUU Kerukunan Umat Beragama


Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama sedang digodok di Komisi VIII DPR. Roh perumusan RUU ini berakar pada kegalauan pemerintah atas konflik silang sengkarut antar-agama yang mengancam keutuhan bangsa.

Namun, banyak pihak sangsi akan muatan substantif RUU itu. Ada tendensi negara mengintervensi wilayah privat yang mengungkung umat beragama dalam sekat aturan teknis yang kaku dan monolitik. Satu pasal yang menimbulkan polemik menyangkut penyiaran agama.

Dalam Pasal 1 RUU KUB, ”penyiaran agama” adalah segala bentuk kegiatan yang menurut sifat dan tujuannya menyebarluaskan ajaran suatu agama, baik melalui media cetak, elektronik, maupun komunikasi lisan. Selanjutnya, Pasal 17 Ayat 2 menyebutkan bahwa penyiaran agama ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang belum memeluk suatu agama.

Pasal itu menimbulkan sejumlah masalah karena, pertama, penyiaran agama dalam perspektif teologi Islam, Kristen, ataupun Buddha merupakan kesaksian hidup yang harus dijalankan dan pesan profetik yang diamanatkan secara ilahiah. Melarangnya berarti menganjurkan pembangkangan terhadap agama. Pasal 28 E Ayat (1) dan (2) UUD 1945 tegas memberi ruang kebebasan bagi tiap orang memeluk dan menjalankan agama serta berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Inkonstitusional jika negara dengan otoritas politiknya berusaha membelenggu kebebasan menjalankan perintah agama.

Kedua, sesudah kolonialisme Belanda, semua warga Indonesia memeluk dan meyakini agama kendati agama yang dianut tak seluruhnya diakui sebagai agama negara. Lalu siapa yang dimaksud seseorang atau kelompok yang dibolehkan obyek penyiaran agama? Mereka yang menganut agama di luar agama negara?

Fobia berlebihan

Pemerintah pasti lebih paham bahwa manusia dalam menjalankan imannya tak bisa diseragamkan. Iman adalah hasil pencarian, tak sekadar melalui ketajaman logika yang bisa dijawab dengan rumus atau dijabarkan dalam kaidah hukum.

Adalah fobia berlebihan apabila penyiaran agama diklaim sebagai penyulut segala persoalan hubungan antar-agama sehingga penerapannya perlu dibatasi. Munculnya gesekan teologis dalam penyiaran agama memang bermula dari pola difusi kultural demi memperoleh sebanyak-banyaknya pengikut. Kebudayaan besar ”melegitimasi” praktik intoleransi dan pemaksaan terhadap kebudayaan kecil dengan melampaui batas demarkasi teologi agama masing-masing.

Fakta itu harus disikapi secara kultural dengan meletakkan penyiaran agama dalam visi humanis dan berwawasan paralelisme kultural sehingga keberadaan keyakinan dan kebudayaan kecil dijunjung tinggi: ekuivalen dengan visi agama besar.

Pada RUU KUB ada indikasi bahwa masalah kekerasan dalam agama disebabkan oleh penyiaran agama, peringatan hari besar keagamaan, bantuan asing, pendirian tempat ibadah, penguburan jenazah, dan perkawinan. Padahal, banyak dimensi lain yang jadi faktor utama pemicu konflik antar-agama. Maka, mengevaluasi praktik keagamaan yang bermuara pada penggunaan kekerasan selayaknya dilakukan secara komprehensif sehingga tak menghasilkan simpulan parsial.

Kekerasan berbau agama sesungguhnya muncul sebagai klimaks kecemburuan terhadap peran negara yang mandul. Negara gagal mengelola modernisasi dan globalisasi sehingga kesempatan hidup bagi kelompok kecil dan lemah sangat minim. Derita Ahmadiyah, misalnya, menjadi cermin kegagalan negara mengayomi semua warganya.

Alih-alih menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, pemerintah daerah justru ramai-ramai menyikapi dengan menerbitkan surat keputusan gubernur yang intinya melarang aktivitas keagamaan Jemaah Ahmadiyah. Belum lagi masalah hak-hak sipil penghayat kepercayaan yang hingga kini tak kunjung diperhatikan. Politik diskriminasi itu kian menegaskan: negara mengingkari kewajiban menghormati, melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi warga negara yang diamanatkan Pasal 71 dan 72 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Intervensi negara

Proses perumusan RUU KUB mengingatkan kita pada Orde Baru. Intervensi negara yang berkedok sebagai fasilitator dalam menjembatani dialog antarumat beragama sarat tendensi politik. Negara dengan otoritasnya berambisi menciptakan suatu komunitas yang digunakan untuk menunjang keamanan dan kelanggengan kekuasaan. Potret kelam ini memungkinkan agama terus-menerus berada di bawah bayang-bayang kekuasaan.

Jadi, perumusan RUU KUB perlu dikaji ulang lantaran dampaknya sangat kompleks. Pertama, akan terjadi penyempitan peluang agama dalam mengembangkan landasan etik karena dibatasi oleh tembok aturan yang sangat teknis. Kedua, umat beragama kian jauh dari semangat kesatuan karena terfragmentasi oleh batasan peraturan negara.

Ketiga, ruang gerak komponen masyarakat sipil untuk terlibat aktif membangun interaksi antarumat beragama jadi terbatas sehingga mereka kehilangan kapasitas yang, dalam jangka panjang, akan melemahkan tingkat keberdayaannya. Keempat, pemuka agama di mata masyarakat terkesan tak mampu menjalankan tugas keumatan sehingga perlu otoritas pemerintah membangun suatu hubungan harmonis antarumat beragama.

Ke depan, peran tokoh agama perlu dikembalikan pada khitahnya. Pengaturan interaksi antarumat beragama biarlah oleh tokoh agama dengan menekankan pertalian kultural daripada regu- lasi formal. Negara lebih baik me- niadakan korupsi, kemiskinan, ketakadilan hukum dan ekonomi, serta pelanggaran HAM.
Achmad Fauzi Aktivis Multikulturalisme; Alumnus UII, Yogyakarta (Kompas 20 Nov 2011)

Tidak Boleh Saling Melukai


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, keharmonisan hidup ber- agama yang tercapai selama ini tidak terjadi begitu saja, tetapi berkat kerja keras. Presiden menegaskan pentingnya menahan diri untuk tidak saling melukai satu sama lain.”

Saat menerima panitia hari raya Nyepi, Presiden menyampaikan, dalam masyarakat majemuk yang meliputi beragam agama, tentu keharmonisan yang kita capai tidak diperoleh begitu saja, tetapi berkat upaya kita, tekad kita,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, Rabu (16/3) di Kantor Presiden, dalam jumpa pers setelah mendampingi Presiden menerima Panitia Dharma Santi Nasional Hari Raya Nyepi Tahun Baru 1933. Ketua Panitia Erlangga Mantik, Sekretaris Umum Panitia Wayan Koster, dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik ikut dalam pertemuan itu.

Erlangga mengatakan, dalam pertemuan, Presiden mengungkapkan kesediaannya untuk hadir dalam perayaan Dharma Santi pada 21 Maret 2011 di Jakarta. Dharma Santi merupakan acara penutup dari rangkaian perayaan hari raya Nyepi. Tahun ini, hari raya Nyepi jatuh pada 5 Maret. ”Bapak Presiden juga mendorong agar umat Hindu tetap memberi teladan hidup beragama dalam kemajemukan,” tutur Erlangga.

Secara terpisah, terkait razia jemaah Ahmadiyah yang dilakukan aparat Kodam Siliwangi, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, posisi TNI netral dan memperlakukan sama setiap anggota masyarakat di depan hukum. Tugas sosialisasi surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri adalah tugas aparat pemerintah daerah, TNI hanya mendampingi.

”Untuk sosialisasi SKB tiga menteri, TNI ikut mengawasi saja. Yang bekerja sosialisasi aparat pemerintah daerah. Kami mendampingi agar tidak ada tindakan anarkis dari kelompok-kelompok tertentu,” katanya. ”Tidak ada operasi sajadah,” kata Agus Suhartono tegas.

Kehadiran TNI, sesuai pernyataan Pangdam Siliwangi Mayjen Moeldoko, bukan untuk mengintimidasi. ”Kehadiran TNI agar tidak terjadi tindak kekerasan,” kata Agus Suhartono.

Dalam seminar ”Islam Indonesia dan Islam Timur Tengah”, sehari sebelumnya, pengajar FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ali Munhanif, mengatakan, sikap lemah pemerintah terhadap kekerasan telah menciptakan inkubator bagi gerakan ekstrem antisistem demokrasi. ”Mereka menanti momen- tum untuk mengambil alih kekuasaan dan mengubah negara. Jaringan ekstrem ini mengembangkan semangat eksklusif dan mengembangkan tribalisme yang mengedepankan identitas kelompok,” kata Ali.

Dia menjelaskan, negara demokrasi semestinya mengayomi seluruh warga negara. Kondisi pemerintahan yang lemah dan tidak berani bersikap tegas terhadap tindakan kekerasan telah dimanfaatkan kelompok yang ingin melakukan penyeragaman terhadap seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Direktur Program Pascasarjana UIN Jakarta Azyumardi Azra, yang turut berbicara, mengingatkan, kekayaan Islam di Nusantara mampu mencampurkan budaya dalam ritual. Produk budaya India yang berasal dari periode pra-Islam seperti wayang, ujar Azyumardi, dapat dimanfaatkan sebagai media penyiaran agama Islam dengan efektif. Sejarah membuktikan, masyarakat Islam Indonesia pada umumnya toleran dan memelihara kebudayaan mereka. (Kompas, 17 Februari 2011)

Ini Pekan Kerukunan Antar-umat Beragama Sedunia


Minggu, 6 Februari 2011

Sejumlah tokoh agama, tokoh nasional, dan ratusan umat berbagai agama seluruh Indonesia merayakan Pekan Kerukunan Antar-Umat Beragama Sedunia (The World Interfaith Harmony Week) di Jakarta.

“Acara ini merupakan agenda resmi PBB yang bertujuan untuk mengkampanyekan pentingnya kesadaran kehidupan antaragama yang harmonis,” kata Ketua Presidium Inter-Religious Council (IRC) Indonesia Din Syamsuddin dalam sambutannya di Istora Senayan Jakarta, Minggu.

Din menambahkan, acara itu juga menjadi wahana mempertemukan tokoh lintas agama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan kebangsaan. Mulai 2011, PBB mengimbau seluruh umat beragama di dunia untuk setiap tahun rutin merayakan pekan pertama Februari sebagai Pekan Kerukunan Antar-Umat Beragama di Dunia.

Di Indonesia acara tersebut digelar di Istora Senayan Jakarta dan dihadiri tokoh agama, tokoh nasional, ratusan umat bergama, dan artis-artis nasional.

Hadir juga Ketua MPR RI, Taufik Kiemas, Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua DPD RI Irman Gusman, serta Sekjen Religions for Peace New York, William F. Vendley.

“Semoga acara ini bisa memberikan pesan kepada seluruh umat di Indonesia, mari sebagai bangsa yang majemuk, kita tetap menjalin persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang besar,” kata Din Syamsudin.

Perayaan itu merupakan inisiatif Raja Jordan Abdullah II dan Pangeran Ghazi bin Muhammad yang diajukan pada September 2010 dalam The Annual Meeting of the UN General Assembly.

Sekjen Religions for Peace New York, William F. Vendley, berharap seluruh pihak di Indonesia bekerjasama dalam menciptakan perdamaian.

“Hari ini, Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia bagaimana hidup bersama dalam harmoni,” kata Vendley.

(Antaranews.com)

SBY Harusnya Tegaskan Kerukunan Beragama


KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Elemen masyarakat dari lintas agama menggelar aksi unjuk rasa di Silang Monas, Jakarta, Minggu (15/8/2010). Mereka menuntut hak kebebasan beribadah di Indonesia.
Senin, 16 Agustus 2010 | 13:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Selain tak menyinggung soal energi, pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di depan Sidang Bersama DPR/DPD RI, Senin (16/8/2010) disesalkan karena tak memuat dukungan tegas terhadap perwujudan kerukunan antar umat beragama. Pidato hanya memuat pernyataan normatif.

“Masalah kerukunan beragama, meski hanya ringkas tapi tidak ada endorsement. Padahal ini harus betul-betul dilakukan (Presiden),” kata Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung usai sidang bubar.

Menurut politisi PDI-P ini, tak cukup pernyataan-pernyataan normatif yang dikeluarkan. Pemerintah harus memiliki dukungan yang tegas terhadap perwujudan kerukunan antar umat beragama. Sayangnya, ini belum diwujudkan. “Sejauh ini bagus, tapi ada persoalan di lapangan pasti akan mengalami hambatan selama tidak ada ketegasan dari pemerintah, Kapolri dan seluruh aparat,” tandasnya.

Sebelumnya, dalam bagian Pilar Keadilan, SBY mengatakan dirinya menggarisbawahi perlunya menjaga dan memperkuat persaudaraan, kerukunan dan toleransi sebagai bangsa. SBY mencatat masih dijumpainya kasus-kasus yang tidak mencerminkan kerukunan, toleransi dan sikap saling menghormati di antara komponen masyarakat yang berbeda identitas, baik agama, etnis, suku dan kedaerahan.

“Keadaan demikian tidak boleh kita biarkan. Kita ingin setiap warga negara dapat menjalani kehidupannya secara tenteram dan damai, sesuai dengan hak yang dimilikinya. Inilah sesungguhnya falsafah ‘hidup rukun dan damai dalam kemajemukan’. Ini sesungguhnya makna utuh dari Bhineka Tunggal Ika yang kita anut dan jalankan,” kata SBY.
Caroline Damanik

Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2010/08/16/13221194/SBY.Harusnya.Tegaskan.Kerukunan.Beragama-4