Fundamentalisme Mengancam Kemajemukan


 

Fundamentalisme Mengancam Kemajemukan

Selasa, 11 November 2008 | 15:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Merayakan 40 tahun Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki, Dewan Kesenian Jakarta menggelar pidato kebudayaan di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Senin malam pukul 20.00. Pemimpin Institut Sejarah Sosial Indonesia I Gusti Agung Ayu Ratih membawakan pidato bertajuk “Kita, Sejarah, Kebhinekaan”.

Gung Ayu, sapaan dia, 42 tahun, pada 1994 meraih Master of Arts di studi bidang sejarah dan sastra perbandingan pada Program Studi Asia Tenggara, University of
Wisconsin-Madison. Ia kini aktif meneliti sejarah kebudayaan dan gerakan perempuan.

Pidato Gung Ayu akan menegaskan kembali pluralisme Indonesia, yang lahir dari kesepakatan beragam kekuatan. Maka setiap usaha untuk penyeragaman justru mengingkari alasan eksistensi negara-bangsa. Gung Ayu memaparkan dua kekuatan yang mengancam pluralisme Indonesia: fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar. Kedua kekuatan ini, meski tampak berseberangan, namun saling terkait.

Fundamentalisme pasar, melalui paham neoliberalisme, menimbulkan kecemasan dan ketakpastian. Dalam suasana itu, kaum fasis berjubah agama menawarkan “kepastian”: janji penyelamatan, surga, sedikit
bantuan ekonomi, dan status sosial yang lebih mulia. Fenomena serupa terjadi di AS, yang mendorong naiknya Bush dan gerakan Evangelism.

Di tengah gelombang fundamentalisme pasar dan agama, perempuan terhimpit dan terkorbankan. Pasar bebas menjadikan perempuan sebagai komoditas Tenaga Kerja Wanita, sementara fundamentalis agama menuding perempuan sebagai muasal kebejatan dan kekacauan dewasa ini.

Ketua Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta Marco Kusumawijaya juga akan memberi pengantar. Menurutnya, pluralisme memaknai manusia sebagai mahkluk multidimensi, tak hanya konsumen maupun pemberi suara dalam pemilihan umum. “Kita ingin menghayati kehidupan yang menentang penyeragaman oleh modal, kekuasan, fundamentalisme agama dan apa saja yang tidak berdaya toleransi,” kata Marco.

Pidato Kebudayaan juga dimeriahkan pentas musik Balawan dan kawan-kawan. IBNU

Sumber:http://www.tempointeraktif.com/hg/budaya/2008/11/11/brk,20081111-145266,id.html

Konstitusionalisme Vs Fundamentalisme


Konstitusionalisme Vs Fundamentalisme
 
Kamis, 9 Oktober 2008 | 02:11 WIB
 

Oleh Adnan Buyung Nasution

 

Belakangan ini timbul berbagai ancaman terkait fundamentalisme agama.
Pertama, kemunculan berbagai peraturan daerah syariat yang diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Kedua, desakan untuk mengegolkan RUU tentang Pornografi yang amat antiperempuan (misogynist) dan tidak mampu melindungi anak. Ketiga, tindak kekerasan yang dilakukan kelompok fundamental terhadap pemeluk agama dan kepercayaan minoritas, rakyat kecil marjinal, juga aktivis pejuang kebebasan beragama.
Ancaman itu menjadi kian serius saat berbagai kelompok fundamental mulai mengembuskan isu mayoritas vis a vis minoritas ke ruang publik. Simak tuntutan pembubaran Ahmadiyah yang selalu dikaitkan pandangan mainstream kelompok Islam.
Demikian pula dengan rencana pengesahan RUU Pornografi yang kabarnya sebagai hadiah Ramadhan bagi mayoritas. Celakanya, aspirasi fundamentalistik yang dikesankan mendapat dukungan mayoritas itu membuat cabang-cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) seolah kehilangan pegangan dan tidak berdaya.
Pertanyaannya, jika benar ada dukungan mayoritas terhadap berbagai aspirasi fundamentalistik, apakah hal itu dapat dijadikan argumentasi yang sahih sebagai pembenaran segala tindakan penyelenggara negara? Pertanyaan itu kerap dijawab serampangan atau disederhanakan melalui ungkapan semacam vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan). Jika mayoritas berkehendak, maka jadilah.
Pemahaman demikian tentu mengandung kerancuan karena majority rule hanyalah salah satu aturan main dalam demokrasi dan bukan fondasi dari demokrasi itu sendiri. Mekanisme kehendak mayoritas hingga kini dan mungkin sampai kapan pun merupakan prosedur yang jauh lebih baik dibanding sistem monarki atau kekhalifahan yang mengandaikan adanya pribadi pemimpin arif bijaksana yang diangkat secara turun-temurun atau lewat penunjukan segelintir orang.
 
Meskipun demikian, demokrasi tidak melulu terkait prosedur. Demokrasi harus memiliki substansi, yaitu prinsip-prinsip pokok yang harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, demokrasi harus berdasarkan prinsip konstitusionalisme yang bertujuan membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan, termasuk mencegah adanya tirani dari kelompok mayoritas (tyranny of the majority).
 
Konstitusionalisme
Sejak pendirian Republik, Hatta mengupayakan adanya jaminan bagi perlindungan kebebasan individu sekaligus meletakkan fondasi konstitusionalisme di Indonesia. Ia mewakili pendukung prinsip demokratis yang mengajukan penolakan terhadap faham integralistik Soepomo yang mengabaikan hak-hak minoritas dan mengandung ide-ide penyeragaman yang amat berbahaya. Hatta menginginkan adanya suatu negara pengurus yang tidak kebablasan menjadi negara kekuasaan, negara penindas (Risalah Sidang BPUPKI/PPKI) .
 
Upaya mewujudkan konstitusionalisme di Indonesia lalu dilanjutkan dan sempat mendapatkan momentumnya saat Konstituante berhasil dibentuk lewat Pemilu 1955 yang amat demokratis. Anggota konstituante yang berjumlah 544 orang itu telah bersidang selama sekitar 3,5 tahun. Mereka bahkan telah berhasil merumuskan 24 pokok HAM. Namun, sebagaimana kita ketahui, pencapaian itu dimentahkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.
Pada masa Orde Baru, pekerjaan besar bangsa ini untuk mewujudkan konstitusionalisme terhambat. Rezim otoriter menutup segala saluran dan menggunakan aparatusnya untuk menyelusup dalam rongga-rongga terdalam kehidupan masyarakat bahkan secara aktif memantau kehidupan orang perseorangan. Pada masa itu kebebasan menjadi kosakata yang telah kehilangan makna.
 
Pers dan media layaknya koor yang senada dalam menyuarakan kebijakan pemerintah. Suara sumbang dibungkam lewat mekanisme sensor yang berujung pada pembreidelan. Kehidupan kepolitikan dimandulkan dan sebagai gantinya dihadirkan demokrasi seolah-olah. Lawan-lawan politik dan ideologis penguasa diberi stigma sebagai musuh negara dan diperlakukan layaknya warga negara kelas dua. Batas-batas ditentukan dengan ketat dan upaya untuk melampauinya akan digolongkan sebagai tindakan subversif. Pendeknya, Orde Baru telah melucuti hak-hak individu warga negara.
 
Memasuki era Reformasi terjadi perkembangan yang cukup baik, terutama setelah amandemen UUD 1945. Kekuasaan negara yang sewenang-wenang dan sentralistik telah dilucuti. Kebebasan warga negara dan otonomi daerah telah mendapatkan jaminan di dalam konstitusi.
 
Persoalan timbul belakangan saat kebebasan dikotori oleh ekstremisme dalam berekspresi. Otonomi daerah pun ditunggangi aneka kepentingan sektarian untuk mengegolkan berbagai perda diskriminatif dan melanggar HAM.
 
Ancaman demokrasi kita
Insiden Monas 1 Juni 2008 seharusnya dapat menyadarkan banyak kalangan tentang kondisi demokrasi kita yang masih mengidap penyakit kronis. Virus perusak demokrasi itu dibawa oleh berbagai kelompok fundamental yang mengotori keadaban publik dengan menggunakan cara-cara kekerasan pada sesama warga.
 
Tindakan premanisme seharusnya dapat diatasi sebelumnya jika saja negara tidak ragu-ragu dalam menegakkan hukum dan konstitusi, terutama untuk menindak pelaku dan melindungi kelompok-kelompok minoritas, yang marjinal, lemah, dan terancam. Meski pada akhirnya aparat bertindak dan hingga kini upaya hukum telah berjalan, terjadinya insiden itu harus dipahami sebagai ekses dari lambatnya respons negara.
 
Dengan pemahaman demikian, seharusnya saat ini aparat hukum lebih sigap, apalagi dengan menyimak perkembangan serius yang terjadi belakangan dalam proses persidangan.
 
Berbagai kelompok telah melangkah lebih jauh dengan melecehkan wibawa hukum. Mereka tidak segan-segan melakukan intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan di ruang sidang pengadilan. Di titik kritis ini, tidak ada pilihan lain, penegakan hukum harus mampu menjadi ultimum remedium guna mencegah agar tidak terjadi kondisi ketiadaan norma (normless) dan memastikan tercapainya summum bonum (greatest good).
 
Akhirnya, saya ingin sungguh-sungguh meyakinkan segenap bangsa ini, ancaman fundamentalisme agama itu nyata dan berbahaya karena bertujuan menciptakan negara berdasarkan agama. Sejauh ini berbagai kelompok fundamental itu telah menyorong penyelenggara negara hingga tersudut di tepian jurang inkonstitusionalita s.
Karena itu, kita semua harus senantiasa berpegang teguh pada faham konstitusionalisme agar tidak salah langkah dan mampu menjaga bangsa ini tidak terempas dan pecah berkeping-keping.
 
Adnan Buyung Nasution Pengacara Senior