DEMOKRASI (pengertian dalam filsafat)


ASAL KATA

Inggeris: democracy; dari Yunani demos (rakyat) dan kratein (memerintah).

BEBERAPA PENGERTIAN

  1. Demokrasi (“pemerintahan oleh rakyat”) semula dalam pemikiran Yunani berarti  bentuk politik dimana rakyat sendiri  memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik. Ini mereka usulkan  untuk menentang  pemerintahan oleh satu orang (monarki) atau oleh kelompok yang memiliki hak-hak istimewa (aristokrasi)  dan bentuk-bentuk yang jelek dari kedua jenis pemerintahan ini (tirani dan oligarki)
  2. Pemerintahan oleh rakyak dapat dilakukan secara langsung atau melalui wakil-wakil rakyat. Secara langsung terdapat  dalam demokrasi murni, melalui wakil-wakil rakyat dalam demokrasi perwakilan. Bersama-sama dengan monarki dan oligarki, demokrasi tercatat sebagai salah satu bentuk pokok pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah,  arti demokrasi mengalami perubahan yang mendalam.
  3. Dasar pemikiran modern tentang demokrasi ialah ide politis-filosofis tentang kedaulatan rakyat. Ini berarti, semua kekuasaan politik dikembalikan pada rakyat itu sendiri sebagai subyek asali otoritas ini. Yang ditambahkan di sini ialah persyaratan agar semua warga negara mampu menggunakan rasionya dan mempunyai suara hati. Dan hendaknya mereka sendiri, sebagai manusia yang bebas dan pada dasarnya sama, berperan  serta dalam mengambil keputusan tentang masalah-masalah politik yang menjadi perhatian mereka. Bagaimanapun, rakyat secara keseluruhan dapat menjalankan kekuasaan tertinggi negara secara bersama hanya pada satu tingkat yang sangat terbatas (demokrasi langsung atau demokrasi murni). Karena itu proses-proses hukum harus dituangkan dalam undang-undang dasar. Proses-proses semacam itu memungkin rakyat mengambil bagian secara tidak langsung dalam pembentukan kebijakan politik dengan pemilihan secara bebas dan rahasia wakil-wakil rakyat yang menduduki jabatan dalam jangka waktu tertentu. Wakil-wakil  ini dipilih menurut prinsip yang ditentukan oleh suara mayoritas tertentu dan mereka diberikan hak dan kewajiban yang digariskan secara jelas (demokrasi perwakilan atau representatif).
  4. Pluralitas partai-partai politik seyogiyanya memberikan rakyat  yang menujunjung tinggi  alternatif-alternatif politik kesempatan untuk berbicara secara  terbuka dan tampilnya orang-orang yang cukup bermutu. Demokrasi dalam arti ini tidak terikat pada bentuk republik  (di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil-wakilnya).
  5. Suatu demokrasi yang hidup mengandaikan kematangan politik, penilaian yang baik dan kesiapan pada pihak warga negara untuk mengebawahkan kepentingan-kepentingan pribadinya kepada tuntutan-tuntutan kesejahteraan umum. Tatkala prasyarat-prasyarat ini dipenuhi, rakyat hendaknya diberi peluanguntuk berperan serta dalam pemerintahan sewaktu mereka memintanya. Keputusan-keputusan demokratis yang dicapai secara adil haruslah diakui sebagai mengikat seluruh warga negara, karena dalam sebuah demokrasi, otoritas legitim, yang diberikan Allah kepada rakyat, dijalankan dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, peraturan-peraturan resmi tentang pengambilan keputusan demokratis itu sendiri tidak menyediakan jaminan mutlak melawan ketidakadilan. Bentuk-bentuk partisipasi  demokratis penuh tanggung jawab lambat laun mulai giat di luar arena politik (misalnya, proses-proses demokratis dalam perusahaan-perusahaan, di sekolah-sekolah dan universitas-universitasm, dan sebagainya).

PANDANGAN BEBERAPA FILSUF

Demokrasi oleh para filsuf dievaluasi secara berbeda-beda:

  1. Plato memandang demokrasi dekat dengan tirani, dan cenderung menuju tirani. Ia juga berpendapat bahwa demokrasi merupakan yang terburuk dari semua pemerintahan yang berdasarkan hukum dan yang terbaik dari semua pemerintahan yang tidak mengenal hukum.
  2. Aristoteles melihat demokrasi sebagai bentuk kemunduran politeia, dan yang paling dapat ditolerir dari ketiga bentuk pemerintahan yang merosot; dua yang lain adalah tirani dan oligarki.
  3. Sesudah Renaissance berkembanglah ide kedaulatan, teori kontrak sosial, dan doktrin hak-hak alamiah. Perkembangan ini mendukung berkembangnya demokrasi. Namun demikian, banyak pendukung , termasuk Locke sendiri, tetap menganut monarki terbatas.
  4. Spinoza menganggap demokrasi lebih baik daripada monarki. Soalnya kemerdekaan bagi warga negara mesti ada jaminannya. Demokrasi lebih klop dengan kemerdekaan seperti itu.
  5. Montesquieu, perintis ajaran tentang pemisahan kekuasaan, lebih suka monarki konstitusional. Sebenarnya ia berkeyakinan bahwa bentuk pemerintahan ideal adalah demokrasi klasik yang dibangun di atas kebajikan kewarganegaraan. Ia berkeyakinan pula bahwa yang ideal itu tak akan tercapai.
  6. Rousseau mendukung kebebasan dan kedaulatan manusia. Pada hematnya, bentuk pemerintahan mesti didasarkan pada aneka macam  pengkajian historis. Bersamaan dengan itu, analisis dan penegasannya pada kebebasan  menunjang pemikiran demokratis.
  7. Amerika mencoba mengambil ide-ide dari sebagian besar pandangan-pandangan yang terurai di atas, sambil membangun sebuah “demokrasi perwakilan” yang kekuasaannya berasal dari rakyat. Pemerintahan secara perwakilan tidak saja sesuai dengan ukuran negara. Itu juga menyediakan obat pemberantas penindasan oleh mayoritas.
  8. John Stuart Mill menganjurkan pemerintahan perwakilan dan kemerdekaan bagi warga negara sebesar-besar dan seluas-luasnya. Ia membenci dominasi mayoritas.
  9. John Dewey percaya demokrasi sebagai suatu metode pengorganisasian masyarakat yang selaras dengan metode penelitian.

Sumber: Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia: Jakarta 2002)

Politik (dalam filsafat)


Inggris: politics; dari Yunani politikos (menyangkut warga negara). Polites (seorang warga negara), polis (kota, negara). Politeia (kewargaan).

Beberapa Pengertian

  1. Apa yang berhubungan dengan pemerintahan.
  2. Perkara mengelola, mengarahkan, dan menyelenggarakan kebijaksanaan umum dan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan yang menyangkut partai-partai yang berperan dalam kehidupan negara.
  3. Bidang studi yang berkaitan dengan masalah-masalah sipil-sosial dan mengembangkan pendekatan-pendekatan terhadap pemecahan masalah-masalah tersebut.
  4. Aktivitas yang berkaitan dengan relasi-relasi  antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok sosial lainnya, yang berhubungan dengan perkara penggunaan kekuasaan negara.

Menurut Aristoteles

Aristoteles menulis suatu risalah yang berjudul  Politeia, yang judulnya sudah diterjemahkan sebagai Politik (politics). Politik bagi Aristoteles merupakan cabang pengetahuan praktis. Politik merupakan bagian dari etika yang berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompok. Manusia adalah makhluk-makhluk polis (negara-kota). Kecenderungan  alamiah dari manusia ialah membentuk  kelompok, bertindak dalam kelompok, dan bertindak sebagai kelompok. Maksud (tujuan, sasaran) politik sama dengan tujuan etika dan sama dengan tujuan kehidupan manusia pada umumnya: untuk mencapai eudaimonia, kesejahteraan yang sangat penting bagi setiap orang.

(sumber: Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia: Jakarta 2002) 

 

HIDUP bukanlah sebuah DVD PLAYER


Seorang pria membawa pulang truk baru kebanggaannya,
Lalu ia meninggalkan truk tsb sejenak untuk melakukan kegiatan lain.

Anak lelakinya yg berumur 3 tahun sangat gembira melihat ada truk baru,
ia memukul-mukulkan palu ke truk baru tsb, akibatnya truk baru penyok dan catnya tergores.

Pria tersebut berlari menghampiri anaknya dan memukulnya, memukul tangan anaknya dgn palu sebagai hukuman.

Setelah sang ayah tenang kembali, dia segera membawa anaknya ke RS.

Walau dokter telah mencoba segala usaha untuk menyelamatkan jari-jari anak yg hancur, tapi ia tetap gagal.

Akhirnya dokter memutuskan untuk melakukan amputasi semua jari pada kedua tangan anak kecil tsb.

Ketika anak kecil itu sadar dari operasi amputasi dan jarinya telah tidak ada dan dibungkus perban, dengan polos ia berkata, “Papa, aku minta maaf tentang trukmu.”

Kemudian, ia bertanya,
“tetapi kapan jari- jariku akan tumbuh kembali?”

Ayahnya pulang ke rumah dan melakukan bunuh diri.

Pesan Moral:
Berpikirlah dahulu sebelum kau kehilangan kesabaran kepada seseorang yg kau cintai.

Truk dapat diperbaiki, tapi tulang yg hancur dan hati yg disakiti seringkali tidak dpt diperbaiki.

Terlalu sering anda gagal untuk membedakan antara orang dan perbuatannya, Anda seringkali lupa bahwa mengampuni lebih besar daripada membalas dendam.

Orang dapat berbuat salah,
tapi tindakan yg anda ambil dalam kemarahan akan menghantui anda selamanya.

Tahan, tunda dan pikirkan sebelum mengambil tindakan. Belajarlah Mengampuni, Melupakan dan Mengasihi satu dgn lainnya.

“HIDUP bukanlah sebuah DVD PLAYER, yg dapat di backward & Forward. HIDUP hanya ada tombol PLAY & STOP saja, jangan sampai anda melakukan kesalahan yg dapat membayangi kehidupan anda kelak!!”
(NN)

Karakter (filsafat)


Dalam bahasa Inggeris: character; Yunani: charakter, dari charasein yang berarti membuat tajam, membuat dalam.

Beberapa pengertian:
1. Nama dari jumlah seluruh ciri pribadi yang meliputi hal-hal seperti perilaku, kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, kemampuan, kecenderungan, potensi, nilai-nilai, dan pola-pola pemikiran.

2. Suatu struktur atau segi yang relatif mapan dari suatu kepribadian, yang menyebabkan ciri-ciri tersbut.

3. Suatu kerangka kepribadian yang relatif mapan yang memungkinkan ciri-ciri semacam ini mewujudkan dirinya.

4. Dengan adanya karakter (watak, sifat), kita dapat memperkirakan perilaku indivdu dalam pelbagai keadaan, dan karenanya juga dapat mengendalikannya. Dari situ, individu membentuk sifat-sifat kepribadiannya yang berguna bagi masyarakat. Karakter menemukan ungkapannya dalam sikap individu terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya, dan terhadap hal-hal.

5. Karakter terungkap sangat jelas melalui kegiatan sosial dan kegiatan kerja, melalui suatu pola tindakan-tindakan manusia. Watak (karakter) berpautan dengan seluruh perilaku individu. Pada dasarnya karakter bersifat sosio-psikologis dan dipengaruhi pandangan terhadap dunia yang dimiliki seseorang, pengetahuan dan pengalamannya. Ia juga dipengaruhi prinsip-prinsip moral yang diterima, oleh bimbingan orang lain dan interaksi aktif dengan mereka.

(Sumber: Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia: Jakarta, 2002)

Kebohongan


Kebohongan (seri: kamus filsafat)

Bahasa Inggrisnya, lie

Kebohongan ialah suatu afirmasi yang tidak benar, yang dilakukan secara sadar. Dan lazimnya afirmasi tersebut mengakibatkan sesama tertipu.  Pada prinsipnya semua bentuk kebohongan tidak dibiarkan, sebab merintangi kejujuran  dan kesetiaan kepada komunitas.

Hipokrisi (kemunafikan) atau pura-pura menjadi sesuatu  yang bukan dengan sendirinya sama dengan suatu kebohongan.

Reservasi  mental secara ketat (reservatio stricte mentalis). Ini berarti bahwa  suatu pernyataan yang keliru secara harafiah dibatasi pada suatu arti yang benar. Tetapi arti yang benar ini tidak diungkapkan dengan bentuk kelihatan apa pun.

Ekuivokasi bukan suatu kebohongan. Sebab ia mengandung baik arti yang benar maupun keliru selaras dengan penggunaan verbal umum.

Demikian pula halnya dengan reservasi mental secara luas (reservatio late mentalis). Di sini arti yang benar tidakterbukti (nyata) berdasarkan penggunaan bahasa. Tetapi arti yang benar itu dapat ditangkap berdasarkan situasi tertentu. Dalam kedua bentuk tersebut kebenaran diungkapkan meskipun kebenaran itu kabur. Akibat langsung ialah bahwa si pendengar tetap berada dalam kegelapan. Kedua bentuk ucapan dapat digunakan, bukan kapan saja seseorang merasa menyukainya (karena ini akan mempunyai konsekuensi kebohongan). Tetapi kedua bentuk ucapan ini dioakai untuk melindungi rahasia yang sah. Ini dianggap benar khususnya bilamana akan ada bahaya dengan menyingkapkan rahasia-rahasia. Dalam hal ini seseorang  berusaha tetap diam atau menghindari pertanyaan seluruhnya. Karena itu, kebohongan bukan merupakan suatu cara alami yang dapat digunakan untuk melindungi rahasia-rahasia yang penting. Maka pembedaan yang diajukan oleh Grotius dan lain-lain antara suatu kebohongan (penipuan yang tidak dibenarkan) dan falsiloquium (penipuan yang dibenarkan) tidak dapat dipertahankan dan bertentangan dengan kebajikan kejujuran (truthfulness).

Sumber: Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia: Jakarta 2002) 

 

Republik Tanpa Nakhoda


Donny Gahral Adian

Politik di Republik ini seperti bekerja di dua ruang yang berbeda. Yang pertama adalah ruang politik kelembagaan. Di ruang ini, politik steril dari segenap isu akar rumput yang kumuh. Fokus utama politik ruang pertama ini adalah urusan pertumbuhan ekonomi, peringkat laik investasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan indeks persepsi korupsi.

Sementara itu, ruang kedua politik bekerja di lapangan tanpa pendingin ruangan. Politik di ruang kedua bekerja di jalan tol yang disumbat, lahan yang dirampas, dan bantaran kali yang digusur.

Politik di ruang kedua tidak terstruktur dan hadir lebih sebagai peristiwa yang mengejutkan, tetapi bermakna. Persoalannya, mengapa politik ruang pertama yang gilang-gemilang tidak dapat meredam ledakan sosial di ruang kedua?

Negara yang terkepung

Semua teori negara mengatakan betapa negara adalah transformasi khaos menjadi kosmos. Negara hadir mengubah ketidaktertiban sosial menjadi ketertiban politik. Transformasi itu sejatinya adalah sebuah tindak kekerasan. Negara adalah imperatif ketertiban yang dipaksakan kepada demos yang tak terorganisasi. Ini memiliki dua dampak yang sama dahsyatnya.

Pertama, negara memerlukan legitimasi abadi agar kekerasan purba yang dilakukannya dapat tetap terlindungi secara etis. Kedua, negara sejatinya ibarat perawan yang berada di sarang penyamun. Ia senantiasa dibayang-bayangi demos yang terus mengancam eksistensinya. Imperatif ketertiban dari negara sewaktu-waktu dapat dibantah oleh demos sehingga ketertiban politik pun kembali koyak.

Legitimasi direbut negara dengan menjalankan politik ruang pertama. Penyelenggara negara bekerja 24 jam untuk menggenjot kesejahteraan umum dengan segenap indikatornya. Ketika pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata, angka kemiskinan menurun, dan korupsi diminimalkan, legitimasi akan dipanen secara berkala. Maka, logika penyelenggara negara selalu berpijak pada politik kelembagaan. Wakil menteri diperbanyak. Lembaga ad hoc ditambah. Staf khusus dibentuk. Sentra pengaduan dibangun. Semua itu dilakukan guna menuntaskan proyek besar pembangunan kesejahteraan yang notabene berfungsi sebagai katalisator ledakan sosial.

Persoalannya, berbagai peristiwa belakangan ini, mulai dari kasus Mesuji hingga pembakaran kantor bupati di Bima, menunjukkan sesuatu yang berbeda. Politik ruang pertama hanya mendapat tepuk tangan setiap laporan tahunan di parlemen. Politik di ruang kedua sama sekali tak mendapat manfaat dari segenap kemajuan yang digelorakan politik ruang pertama. Buktinya, demos tetap menjadi korban ketakadilan. Demos tak dapat beribadah secara leluasa. Demos tak dapat menikmati panen dari tanahnya sendiri. Demos dihukum karena mencuri sandal. Dan, demos pun diupah di bawah standar hidup layak.

Jangan heran apabila demos bertiwikrama ke wujud semulanya. Demos kembali mengganas seperti masa hipotetis ketika negara belum hadir. Legitimasi yang dipupuk di ruang berpendingin gagal meredam akar rumput yang bergolak panas. Demos tak peduli dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang digenjot oleh konsumsi kelas menengah tak berarti apa-apa bagi demos yang tak sanggup membeli beras.

Frustrasi sosial tanpa katalisasi pun meluas. Demos kembali teringat pada kekerasan purba yang dilakukan negara. Alhasil, penyelenggara negara akhirnya terkepung dan legitimasi merosot tajam. Siasat yang tersisa adalah citra. Itu sebabnya politik dewasa ini disesaki oleh lembaga pemoles citra. Biro-biro iklan kebanjiran proyek setiap akhir tahun anggaran. Delusi politik ruang pertama adalah demos akan terhasut dan melunak oleh citra, kesan, dan advertorial.

Lalu bagaimana?

Setiap penyelenggara negara harus paham bahwa dirinya ibarat seekor tuna di lautan hiu. Dirinya secara permanen selalu berada di bawah ancaman demos. Apalagi ketika ketakadilan merajalela. Kita harus paham satu hal. Wibawa tak dapat dibeli. Kebijakan tak dapat diserahkan kepada konsultan untuk dipikirkan dan dibedaki. Demos semakin dewasa dan cerdas. Mere- ka dapat membedakan mana loyang mana emas.

Demos mengganas ketika republik seperti berjalan tanpa nakhoda. Dia mengganas ketika pemerintah daerah tak mau melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Dia mengganas ketika kepala negara menyelesaikan masalah dengan instruksi dan lembaga ad hoc. Republik ini gemuk instruksi tetapi kurus implementasi. Lembaga lahir dan mati silih berganti. Alih-alih mengatasi kemiskinan struktural, kita lebih suka membuat struktur baru yang inefisien.

Demos marah besar ketika upah mini- mum Kabupaten Bekasi yang sudah dipu- tuskan gubernur kemudian digugat asosi- asi pengusaha. Di mana wibawa pemerin- tah di depan para cukong? Hakim pun, sayangnya, memenangkan gugatan pengusaha. Di sini Republik kembali berjalan tanpa nakhoda. Pemerintah pusat hanya bisa bingung dan belingsatan ketika Jalan Tol Cikampek ditutup demos hampir 20 jam.

Penyelenggara negara terlalu anonim untuk dijadikan tertuduh. Setiap kapal pu- nya nakhoda. Setiap negara punya kepala negara. Kepala negara dituntut mengendalikan Republik saat badai. Dia juga ditun- tut dapat mengantisipasi badai. Badai sosial, ekonomi, dan politik yang melanda Republik sayangnya direspons sang nakhoda dengan diktum pertumbuhan ekonomi belaka. Tak ada keputusan yang me- nentukan di saat darurat. Artinya, nakho- da memiliki jabatan, tetapi tuna-kedaulatan.

Ibarat kapal, negara harus berlayar dengan panduan yang benar. Konstitusi adalah panduan bagi siapa pun nakhoda Republik ini. Konstitusi menggariskan bahwa kekayaan alam harus berdampak sosial yang adil dan merata. Perekonomian tak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar bebas yang abai terhadap kesenjangan sosial. Sang nakhoda, sayangnya, mengendalikan Republik dengan panduan sendiri. Tak heran, petani pun korban ketika lahannya dicaplok pengusaha perkebunan yang dilindungi penguasa. Nakhoda sepertinya lebih berpihak pada badai ketimbang panduan yang diwariskan pembuat kapal.

Saya ingin memakai bahasa terang. Kita memerlukan nakhoda baru. Nakhoda yang dapat bekerja di dua ruang politik sekaligus. Dia yang cakap menjaga stabilitas makroekonomi, juga lihai menyelesaikan persoalan akar rumput. Nakhoda baru nanti harus sadar dirinya adalah ikan tuna di lautan hiu. Demos adalah hiu yang tak dapat dihasut dengan citra. Demos tak silau dengan pertumbuhan ekonomi dan peringkat laik investasi. Demos hanya kembali tenang apabila kesepakatan upah minimum dilaksanakan, tanah yang dicaplok dikembalikan, ganti rugi dibayarkan, dan rumah ibadah dapat didirikan.

Kita harus selalu ingat. Politik bukan reproduksi kesan, melainkan produksi sebuah kekinian baru. Nakhoda Republik ini tak dinilai berdasarkan jumlah iklan yang menampilkan wajahnya. Dia dinilai berdasarkan kemampuan menciptakan kebaruan dari ketiadaan. Kita tiba-tiba rindu sosok seperti Gus Dur yang mampu menciptakan kekinian baru bagi pluralisme. Kita rindu politisi yang mampu menciptakan monumen kemanusiaan yang tak lekang dimakan kala. Kita tak sabar dinakhodai politisi sejati yang memainkan politik dua ruang secara murni dan konsisten. Kita rindu nakhoda baru.

Donny Gahral Adian Dosen Filsafat Politik UI​
(Kompas, 31 Januari 2012)

Pemimpin dan Solidaritas Bangsa


Oleh F Budi Hardiman

Globalisasi mengubah banyak hal secara mendasar. Di dalam konstelasi baru ini ’bangsa’ mulai kehilangan khasiatnya sebagai perekat kebinekaan. Rezim-rezim reformasi berhenti bercerita tentang bangsa. Penguatan identitas etnis di daerah-daerah mengancam integrasi sosial. Agama pun dipakai sebagai kode pemerasan dan bisnis teror. Politik suap bersanding dengan apa yang disebut demokrasi mewabah di berbagai sektor. Inovasi-inovasi kultural dan wilayah perbatasan diklaim negara tetangga. Para peneliti kita pun diincar pihak asing. Semua ini terjadi nyaris tanpa sentimen kebangsaan untuk menangkalnya segera.

Jika organisme politis menjadi begitu kompleks, para pemimpin di sana menjadi peragu dan lamban bertindak terhadap ancaman-ancaman ketahanan nasional. Hilang martabatnya, orang kita pun rentan menjadi korban trafficking atau diperdagangkan sebagai pembantu di luar negeri. Semua ini membuat kita bertanya-tanya, benarkah kita suatu bangsa?

Dampak krisis kebangsaan.

Ada tiga gejala penting yang dapat kita tunjuk di sini sebagai dampak krisis solidaritas, yakni masyarakat risiko, radikalisme agama, dan politik uang. Ketiganya berkelindan sebagai implikasi praktis pudarnya ’bangsa’ sebagai metafora solidaritas. Perasaan khas yang ditimbulkannya sudah dirasakan di mana-mana, yaitu ketidakberdayaan dan ketelantaran.

Pertama, karena lemahnya kontrol publik atas birokrasi dan pasar, demokratisasi yang seharusnya merehabilitasi solidaritas kebangsaan justru jadi arena produksi dan distribusi risiko. Ketika pengalaman bersama sebagai bangsa gagal direproduksi, ketidakpastian komunikasi di masyarakat jadi makin besar sehingga setiap orang menjadi risiko bagi sesamanya. Masyarakat kita berubah menjadi apa yang oleh Ulrich Beck disebut ’masyarakat risiko’.

Dengan multiplikasi dan distribusi risiko, politik kehilangan daya mobilisasinya untuk menggalang solidaritas sosial karena individu condong mengamankan diri. Di tengah-tengah meningkatnya ketidakpercayaan kepada para pemimpin yang korup, negara yang seharusnya mengamankan malah menjadi faktor risiko bagi individu.

Kedua, memudarnya khasiat ’bangsa’ sebagai metafora solidaritas mengancam ketahanan nasional kita. Hal itu membuat kebutuhan akan heroisme dan pengorbanan kehilangan sarangnya. Kebutuhan itu menjadi liar dan eksesif. Terlibatnya warga negara kita dalam teror, bom bunuh diri, pembantaian kelompok berkeyakinan lain, dan pembakaran gereja-gereja menunjukkan bagaimana ekses dan destruksi telah dieksistensialisasikan secara religius untuk memenuhi kebutuhan akan heroisme dan pengorbanan. Penyesalan dan ratapan semakin besar ketika kita menyadari bahwa para pelaku itu juga ’anak-anak bangsa’ yang sama dengan para korbannya.

Ketiga, ekspansi pasar kapitalis dalam globalisasi membuat uang menjadi kode sentral interaksi sosial. Dengan kode baru ini loyalitas kebangsaan menjadi relatif. Uang mempersekutukan kepentingan dan kurang meminati karakter dan identitas. Pudarnya ’bangsa’ diiringi pudarnya perbuatan-perbuatan besar akibat politik tak lagi sanggup menggerakkan antusiasme solidaritas.

Sekarang ini pasar menyerbu masuk ke parlemen, pengadilan, dan pemerintahan. Uang sebagai kode baru yang menggantikan solidaritas dipakai untuk mobilisasi suara di tiga arena tersebut. Panggung-panggung demokrasi, seperti pemilu, pun dipenuhi figur penjudi politis yang mencari untung dari cashflow kampanye. Ketika uang menjadi kategori baru dalam politik, kemiskinan tidak lagi dituturkan sebagai masalah solidaritas.

Imajinasi solidaritas baru

Kita telah ditakdirkan untuk beragam, maka keragaman harus menjadi kekuatan kita. Masyarakat risiko, radikalisme agama, dan politik uang tak boleh mencabik-cabik tubuh politis. Kita boleh optimistis dengan penegasan Denys Lombart setelah sejarawan Perancis ini menyelami arkeologi mentalitas negeri kita. Menurut dia, negeri kita yang berada di titik persilangan berbagai kebudayaan dan beragam dunia berpeluang menjadi peradaban agung. Kita sudah punya prestasi-prestasi menuju peradaban agung itu.

Prestasi pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah kesepakatan dasar yang telah mampu menjadi rumah bersama bagi kebinekaan kita. Prestasi lainnya adalah pemerintahan demokratis. Tahun 1998, orang mengira Indonesia akan mengalami balkanisasi dan dihapus dari peta. Namun, meski didera sejumlah kerusuhan, konflik etnis, dan ketegangan agama, secara makro Indonesia tidak mengalami pemburukan.

Pemerintahan demokratis telah memberikan solusi kreatif untuk memoderasi perbedaan sehingga Indonesia menjadi contoh demokrasi dan toleransi bagi negara-negara Islam. Dengan segala cacatnya, pemilu nasional dan sejumlah pemilu lokal berlangsung relatif damai. Kita harus berani mengimajinasikan Indonesia demokratis akan menjadi kekuatan ekonomis, kultural, dan geopolitis yang besar di Asia dalam satu dasawarsa mendatang.

Adapun yang kita butuhkan sekarang adalah kepemimpinan demokratis yang memiliki kredibilitas publik. Masyarakat kita telah menjadi sebuah masyarakat risiko karena para pemimpin saat ini telah terjebak dalam ’persekongkolan modal dan kuasa’. Hukum justru meningkatkan produksi dan distribusi risiko ke dalam populasi kita. Kita butuh kepemimpinan yang membuat hukum untuk melindungi anak-anak bangsa yang paling dirugikan oleh globalisasi pasar. Sebab, kebijakan pasar bebas hanya akan menjatuhkan banyak korban jika tidak diimbangi proteksi atas hak-hak ekonomi dan sosial warga.

Suatu kebijakan yang meningkatkan pendapatan pekerja kita di dalam negeri, misalnya, akan mencegah orang kita bekerja sebagai buruh migran di luar negeri. Sebutan-sebutan seperti ’pahlawan devisa’ bagi TKI dan ’pahlawan tanpa tanda jasa’ bagi guru hanyalah pemanis untuk kondisi ketenagakerjaan yang belum cukup memartabatkan anak bangsa sendiri.

Tantangan kebangsaan kita dewasa ini bukan perang ataupun penjajahan, melainkan pasar global yang memperlakukan anak bangsa kita sebagai komoditas atau benda-benda ekonomis. Kata ’solidaritas’ di sini dimengerti sebagai upaya-upaya para pemimpin untuk mengubah perilaku organisasi mereka sehingga mendapat kredibilitas publik.

Frase teks proklamasi ”kami bangsa Indonesia” harus menjadi riil dalam birokrasi yang transparan, nondiskriminasi, dan penuh sikap pelayanan. Birokrasi yang pro-publik itu juga pada gilirannya akan mengamankan anak-anak bangsa dari ketelantaran, kesewenang-wenangan kelompok, dan dari risiko-risiko komodifikasi dalam pasar global.Tantangan kebangsaan terkait dengan kemampuan pemimpin kita untuk menghubungkan sistem politik dengan solidaritas kewarganegaraan. Kita telah memiliki praktik spontan solidaritas kewarganegaraan itu dalam berbagai tragedi nasional di mana negara seolah absen. Di antara mereka adalah kelompok-kelompok lintas agama untuk melawan intoleransi, inisiatif-inisiatif warga berbeda suku-agama untuk menolong korban bencana, kelompok-kelompok media yang terus berjuang melampaui etnosentrisme. Solidaritas warga seperti itu adalah daya konstruktif yang lebih kuat daripada daya destruktif radikalisme agama.

Kepemimpinan berkarakter

Untuk mengubah daya destruktif menjadi konstruktif, kita membutuhkan para pemimpin yang amanah. Sebuah kepemimpinan yang lembek telah menggiring kita kepada ancaman desintegrasi ketika daerah-daerah dibiarkan membuat aturan-aturan mereka sendiri yang diambil dari agama tertentu. Sikap kepemimpinan lembek seperti itulah preseden dari radikalisme dan perpecahan. Anak bangsa kita tidak akan mengisi bom rakitan di dalam ranselnya dan membiarkan diri terkoyak oleh ledakannya jika komunitasnya tidak lebih dahulu terkoyak.

Akhirnya, kita juga membutuhkan kepemimpinan yang berkarakter untuk menghentikan politik uang dalam pemerintahan demokratis kita. Masalah sebenarnya tidak terletak pada uang itu sendiri, tetapi pada sikap atasnya. Perpajakan, misalnya, dapat menjadi berkah jika dikelola dengan baik.

Selama ini kutuk kita alami karena pajak dikorupsi. Utopia perpajakan adalah solidaritas sosial yang dirasakan jika hasil pajak memartabatkan segmen yang paling lemah dalam komunitas politis. Hasil pajak itu akan kembali kepada pembayar dalam bentuk pelayanan-pelayanan publik, termasuk membiayai pengawasan terhadap pemerintahan. Jangan bicara nasionalisme pembayar pajak sebelum ada bukti atas nasionalisme pengelolaan pajak dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak asasi warga negara. Solidaritas baru itu pada akhirnya direproduksi lewat keadilan.

*F Budi Hardiman Pengajar di STF Driyarkara dan Universitas Pelita Harapan
(Kompas 27 Okt 2011)