MAGNIS- SUSENO


Romo Franz Magnis-Suseno, seorang filsuf dan staf pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, genap berusia 75 tahun pada 26 Mei 2011. Romo Magnis telah 50 tahun di Indonesia. ”Kompas” mewawancarainya untuk mendapatkan pemikirannya mengenai berbagai persoalan bangsa. 

Apakah Romo berolahraga atau melakukan olah batin?

Tentu, dari sudut rohani, yang terus mempertahankan saya adalah bahwa saya merasa dilibatkan dan terlibat dalam nasib bangsa ini. Nasib bangsa ini ada pasang-surut, tetapi tidak pernah membosankan. Selalu ada sesuatu yang baru dan menantang. Saya juga terlibat dengan Gereja Katolik. Saya menganggap sangat penting gereja saya menempatkan diri secara benar dalam masyarakat Indonesia yang plural dengan struktur tertentu, yaitu bahwa kalau umat saya bisa melakukan itu (menempatkan diri secara benar dalam masyarakat), dia bisa menyumbangkan sesuatu bagi perdamaian, kesejahteraan, dan suasana baik dalam masyarakat. 

Apa pandangan Romo terhadap kondisi bangsa saat ini?

Saya belum pesimistis. Soalnya, saya sudah 50 tahun lebih di Indonesia, mengalami beberapa guncangan paling serius dalam sejarah Indonesia. Jadi, bayangkan tahun 1965-1966, lalu macam-macam peristiwa, sampai 1998, dan perkembangan demokrasi. Kesan saya, sebetulnya bangsa Indonesia memiliki lebih banyak substansi dan stamina daripada yang sering dikatakan orang. Jadi, tidak betul bahwa nasionalisme sudah menguap. Itu kadang-kadang kelihatan. Saya melihat bahwa Indonesia biasanya keluar dari krisis sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Memang tidak ada kemajuan lurus, tetapi situasi tidak menjadi lebih jelek. Itu masih pada umumnya.

Saya juga punya latar belakang perbandingan dengan negara lain. Jangan mengharapkan bangsa seperti Indonesia yang secara mendadak dengan irama yang dipaksakan dari neokolonialisme dan imperialisme keluar dari tradisinya, dipaksa menjadi bangsa modern—modernitas untuk sebagian berarti lahan eksploitasi luar negeri—bahwa itu lalu berjalan mulus. Katakanlah, ada proklamasi kemerdekaan, lalu kami makin lama makin cepat menjadi demokrasi yang mantap, ya tidak.

Mengapa sejak reformasi korupsi dan radikalisme agama terus berkembang?

Itu yang menjadi tantangan yang paling besar. Kita sudah memiliki kemajuan dalam struktur demokrasi meskipun belum mantap, terutama hak asasi manusia betul-betul berakar dalam konstitusi. Namun, yang tidak berhasil adalah justru reformasi KKN dan itu serius. Kalau kelas politik kita dipersepsi oleh masyarakat sebagai orang-orang yang hanya penuh pamrih memanfaatkan keberuntungan pribadi untuk menjadi kaya. Apabila ada kesan seperti sekarang setiap bulan tidak ada satu proyek pun orang tidak mengotori tangannya. Mengapa orang menolak gedung baru DPR karena orang sudah mengandaikan—dan itu pasti—bahwa anggota DPR sudah memperhitungkan mendapat potongan sekitar 15 persen dari gedung itu. Kalau itu berjalan terus, demokrasi kita akan gagal, dan itu akan sangat serius. Jadi, saya menganggap korupsi itu tantangan terbesar.

Anda bertanya, apa dasar korupsi. Itu pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Menurut saya, itu kompleks. Yang pertama, waktu reformasi, reformasi itu hanya setengah-setengah. Penurunan pengaruh Pak Harto dan pengaruh langsung politis geng Pak Harto diakhiri dan diadakan demokrasi. Tapi, kepentingan-kepentingan ekonomis lain, termasuk keluarga Pak Harto dan sebagainya, tidak tersentuh sehingga setelah ada otonomi daerah yang dilakukan secara sangat sembrono malah korupsi meluas dan sekarang situasi malah lebih buruk. Itu satu unsur.

Seluruh masyarakat sepertinya merasa bahwa yang penting bukan bekerja dengan rajin mencari kompetensi dengan tanggung jawab. Tetapi, yang perlu adalah mencari bos yang sudah di atas dan kita dengan kolusi bisa ikut di situ. Itu tentu saja sangat fatal.

Kepemimpinan lemahKita juga menderita kepemimpinan yang lemah. Sebetulnya, sudah sejak sesudah Pak Habibie. Jadi, sejak sesudah Pak Habibie, kita tidak punya kepemimpinan yang memberi kesan bahwa mereka kuat. Termasuk Gus Dur. Gus Dur punya banyak jasa, tetapi justru dalam hal korupsi tidak banyak dasarnya. Saya tidak mengatakan mereka bersalah. Kita punya lembaga pemberantasan korupsi yang lebih baik daripada yang pernah ada dalam sejarah Indonesia. KPK masih baik juga dan banyak orang tertangkap, terutama sejak SBY berkuasa. Itu juga harus dilihat. Tetapi, tetap korupsi berjalan. Yang jelas, tanpa kepemimpinan yang bertekad betul mengambil tindakan, didukung public opinion, kita tidak akan berhasil dan itu bisa meruntuhkan.

Soal radikalisme agama?

Mengenai pertanyaan ekstremisme, itu juga tentu ada kaitan. Kebanyakan warga bangsa menurut saya tetap tidak ekstrem dan mungkin malah tidak akan pernah menjadi ekstrem. Tapi, kalau mereka mengalami bahwa lebih 10 tahun demokrasi tidak menjamin masa depan yang lebih baik dan kenegaraan lebih terhormat, apakah kita heran kalau mereka ikut penawar-penawar alternatif yang mengatakan, mengapa tidak ikut kami. Kami sudah punya blue print bagaimana bisa diatasi. Tentu saja radikalisasi memanfaatkan keterbukaan demokratis. Radikalisme di Indonesia selalu ada. Dulu, ada Darul Islam. Sebuah gerakan di Jawa Barat yang kuat betul.Tentu ada macam-macam perkembangan internasional yang juga memainkan peranan. Kita melihat menguatnya ekstremisme religius tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak tempat lain. Latar belakang masalah itu sering kompleks. Misalnya saja, saya mendengar bahwa Islam orang-orang Turki di Jerman lebih fundamentalis daripada Islam di Turki sendiri. Ini tentu masalah kultural barangkali. Di Indonesia juga kompleks.

Negara Pancasila berarti, dalam pandangan saya, negara boleh saja ada warna Islami. Menurut saya, Indonesia akan menjadi lebih Islami, tetapi tidak dalam arti mengancam kebebasan beragama. Salah satu masalah adalah bahwa negara membiarkan kekerasan atas nama agama berjalan. Itu serius karena itu memengaruhi masyarakat. Masyarakat sendiri bingung. Andai kata negara sedikit meniru Malaysia dengan tegas mengatakan zero tolerance, saya kira kebanyakan kekerasan tidak akan jadi. Kita juga harus memerhatikan imbauan dari pimpinan NU maupun Muhammadiyah agar negara tidak membiarkan kekerasan berjalan. Kasus Ahmadiyah memang ada perbedaan pendapat. Tetapi, baik NU dan Muhammadiyah sudah jelas mengatakan, kami tidak ingin ada kekerasan terhadap Ahmadiyah.

Dari sisi masyarakat, toleransi sudah berkembang baik?

Kesan saya toleransi sekarang terancam tidak berkembang justru karena ada pembiaran sehingga tendensi intoleransi bertambah. Saya punya kesan intoleransi bertambah. Misalnya, dulu, kalau pembangunan gereja digagalkan biasanya argumennya kristenisasi. Tapi, sejak beberapa tahun, tidak lagi. Argumennya, kami tidak mau orang Kristen beribadah di dekat kami. Ini kan tanda penambahan intoleransi. Itu intoleransi murni.

Mengapa ada pembiaran dari pemerintah?

Tanya sama pemerintah. Saya tidak mengerti. Saya bisa membayangkan bahwa pemerintah melakukan tindakan tegas. Aparat kepolisian diberi perintah tegas bahwa segala konfrontasi fisik atas nama agama tidak diizinkan terjadi. 

Bagaimana Romo melihat liberalisasi di bidang ekonomi?

Saya tidak mau secara rinci mengomentari kebijakan perdagangan internasional karena saya bukan ahli. Saya berpendapat, perdagangan yang lancar menguntungkan daripada tidak. Tapi, saya sebagai awam heran. Saya mendengar pemerintah mengatakan bahwa hubungan dagang sesama ASEAN, Asia Timur semakin lancar, tanpa menjadi acuan sama sekali terhadap dampak kepada orang kecil. Acuannya adalah menaikkan kesejahateraan bagi 50 persen rakyat Indonesia yang belum sejahtera. Jadi, yang penting adalah pertama membantu pekerjaan masyarakat memiliki nilai lebih, seperti di sektor pertanian. Mesti ada kebijakan bahwa petani padi, petani buah, dan sebagainya bisa lebih menghasilkan lebih banyak.

Kedua, sangat sederhana, membangun ekonomi yang menghasilkan tempat kerja. Misalnya, Freeport. Saya adalah orang yang tidak menentang asing. Tapi, saya tidak pernah mendengar pembelaan pemerintah terhadap kritik yang mengatakan bahwa kita menjual diri terlalu murah. Itu perlu ditanggapi. Perlu dikatakan bahwa kami memberikan kepada perusahaan asing karena menguntungkan Indonesia. Itu satu-satunya argumen. Kalau tidak, harus diubah.

Sejauh mana konsumtivisme memengaruhi masyarakat, khususnya kalangan elite?

Menurut saya, mereka terpengaruh. Kita melihat orang dituduh korupsi. Ada empat mobil mewah di tempat kerja. Mengapa empat? Apa gunanya? Tidak pernah bisa dipakai. Ini berarti nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya mengenai kehidupan mutu—yang juga bisa mewah—sudah menguap dan dikendalikan oleh promosi yang tentu menguntungkan produk-produk yang bukan ciptaan kita sendiri.

Saya juga tidak mengerti banyak buah luar negeri. Padahal, kita punya buah yang enak. Saya juga tidak mengerti mengapa jeruk kita sendiri kalah dengan jeruk luar negeri. Mengapa tidak ditingkatkan kualitasnya. Jeruk luar bisa enak karena pengembangan teknologi. Mengapa kita tidak buat jeruk kelas prima. Mengapa jeruk Malang atau Brastagi tidak dibuat lebih baik dan harus mengimpor? Saya tidak mengerti. Itu kegagalan pemerintah.

Apakah nilai moral dan spiritual semakin hilang sehingga konsumtivisme dan hedonisme merebak?

Mungkin, godaan terlalu besar. Orang tidak sadar. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Ekonomi modern menciptakan kebutuhan yang sebetulnya kita tidak dibutuhkan.

Apakah kalangan elite memiliki contoh?

Secara pribadi, saya tidak mau menilai dan tidak mau mengatakan ini semua preman. Siapa saya menilai mereka? Tapi, gambaran yang diperoleh terus-menerus, terutama sejak tiga tahun, hanya negatif, hanya rakus, dan serakah. Kalau itu menjadi pemimpin kita, bagaimana masyarakat bisa diharapkan.

Parpol lemah

Apakah partai politik dan politisi masih menyuarakan kepentingan rakyat?

Menurut saya, parpol-parpol kita masih sangat lemah. Kelemahan pertama bahwa masing-masing partai tidak punya cita-cita atau ideologi partai. Partai hanya melihat kepentingan partai, bukan rakyat. Tapi, partai pun hanya menjadi wahana bagi individu sehingga ada kutu loncat. Kita belum punya partai dengan sosok yang jelas. PDI-P ada semacam perasaan dekat dengan orang kecil, tetapi sudah hilang. Yang lain, sama saja.

Saya berpendapat, tidak ada demokrasi tanpa partai karena memberi sosok dan arah, tapi kita masih sangat lemah. Misalnya, Demokrat. Memperjuangkan apa? Kita tidak tahu. Kita tahunya Demokrat, SBY. Itu boleh saja, tapi lama-lama harus punya sosok mereka. Golkar sama saja. Golkar, mereka dari dulu itu, tapi bagaimana ideologi mereka.

Saya berpendapat, beberapa tindakan struktural perlu. Pertama, saya mendukung kenaikan ambang masuk parlemen. Itu cara paling sederhana untuk menyingkirkan partai kecil. Tidak usah memerhatikan keluhan mereka. Mereka tidak kita perlukan. Kalau bisa partai kecil bergabung dengan partai besar dan ditampung di dalamnya. Alangkah baiknya kita punya 5-6 partai bisa muncul.

Kedua, negara harus membiayai partai. Bagaimana mau memberantas korupsi kalau mau menjadi politisi harus membayar luar biasa dan terfokus pada uang dan dia harus dapat uang untuk membayar kembali. Atau memberi keuntungan kepada sponsor. Jadi, sistem bahwa negara tidak membiayai partai itu mengalahkan dirinya sendiri. Negara harus membiayai. Itu mungkin tidak populer, tapi perlu.

Masih ada harapan?

Kita harus membarui diri kita. Kalau ada tokoh penyelamat tahun 2014, alhamdulillah, tetapi kita harus bersama SBY sampai 2014. Tidak ada alasan pemakzulan sama sekali, kecuali kalau beliau melanggar UUD atau kriminal berat. Saya harapkan tidak. Kita harus meyakinkan SBY dan memperkuat mereka di sekitar dia. Saya tidak melihat alternatif lain.

Apakah ada tokoh nasional yang bisa diharapkan?

Saya tidak ingin masuk ke situ. Saya tidak melihat itu sekarang. Sekarang, kita harus bersama SBY meskipun dia memiliki beberapa kelemahan.

Lalu, apakah kritik diperlukan, seperti yang dilakukan tokoh lintas agama?

Kalangan kami keberatan dengan istilah kebohongan, di mana saya tidak hadir. Menurut saya, tidak begitu tepat memakai kata moral itu. Yang boleh kami lakukan adalah mengkritik. Seperlunya, mengatakan itu salah, tidak diurus dengan baik. Saya kira kami juga seperlunya menuntut. Ini perlu dilaksanakan atau ini tidak penting. Tapi, jangan katakan bohong. Saya merasa bahwa kata itu tidak menguntungkan.

Apa yang Romo rasakan setelah berusia tiga perempat abad?

Saya tidak pernah memikirkan tua dan muda. Saya sangat puas dengan situasi saya sendiri. Saya anggap umur tahun-tahun di atas 75 tahun sebagai diskon. Di Jerman, ada kebiasaan, kalau konser sudah selesai dan mendapat banyak tepuk tangan, mereka tambah main lagi sebagai diskon. Saya anggap setiap tahun adalah diskon dari Tuhan. Setiap saat Tuhan mau memanggil saya, it’s okay. Seluruh hidup, saya nikmati kesehatan dan kekuatan fisik yang bagus. Saya sangat berte- rima kasih dapat menikmatinya. Kalau tidak, ya tidak apa-apa.

Sebagai rohaniwan, mengapa Romo tetap bertahan dalam Serikat Jesus (SJ) dan Imamat?

Saya kira itu mudah saya jawab. Saya sepenuhnya hidup dari cita-cita Serikat Jesus. Jadi, saya seorang Yesuit sampai di tulang sumsum. Gagasan untuk meninggalkan ordo saya tidak pernah muncul. Saya merasa ordo SJ-lah ordo yang bagus dengan segala macam kelemahan, baik kolektif maupun pribadi. Saya bersyukur hidup saya penuh makna. Saya tidak pernah memikirkan untuk memilih cara hidup lain.
(Kompas, 5 Juni 2011)

Indonesia Perlu “Restorasi Meiji”


Indonesia perlu melakukan gerakan restorasi di segala bidang untuk mencapai kebangkitan nasionalisme, kata mantan Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Dawam Rahardjo.

“Hal itu perlu dilakukan karena Indonesia mengalami gejala deindustrialisasi yang ditandai dengan pengangguran massal, krisis kepemimpinan, dan instabilitas politik akibat konflik antarpartai politik,” katanya di Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta, pada diskusi “Kebangkitan Ekonomi Nasional”, Jumat. Gerakan restorasi yang dilakukan dapat menyerupai Restorasi Meiji yang pernah dilakukan Jepang.

Kegiatan pembangunan di Indonesia harus dikembalikan ke tangan anak bangsa dengan industrialisasi dan modernisasi berbasis teknologi yang dihasilkan usaha bangsa sendiri.

“Restorasi yang dilakukan harus menuju pada pola pembangunan yang berkepribadian dan mandiri. Selain itu, juga menghidupkan kembali program pengembangan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh pengembangan ekonomi kreatif,” katanya.

Ia mengatakan, restorasi politik juga perlu dilakukan untuk mencapai kestabilan politik, negara yang kuat, dan kepemimpinan yang efektif dalam demokratisasi.

“Banyaknya kasus korupsi yang melanda anggota DPR itu terjadi akibat belum adanya mekanisme undang-undang pembiayaan partai,” katanya.

Hal itu, sambungnya, menyebabkan banyak anggota DPR menjadi calo proyek untuk membiayai partai.  Hampir 70 persen anggota DPR adalah pengusaha dan artis.”Banyak dari mereka menjadi calo proyek untuk membiayai partai. Partai politik itu seharusnya mengembangkan diri sebagai partai kader, bukan partai massa, sehingga diisi orang-orang ahli,” katanya.(Antaranews.com)

Perkembangan Global dan Indonesia


Ketidakpastian melanda perkembangan global. Perkembangan ekonomi Amerika Serikat masih lemah, yang bila dikaitkan dengan kemacetan penyusunan anggaran belanja dan kebijakan fiskal, tidak terlalu memberikan harapan baik.

Uni Eropa masih kesulitan menyelesaikan berbagai masalah tentang euro dan utang anggotanya. Perbedaan usul-usul Jerman tentang jaminan untuk pinjaman yang akan datang dengan anggota Uni Eropa lain juga belum dapat diselesaikan.

Jepang menghadapi perpecahan dalam tubuh kedua partai besarnya dan kenyataan pemerintahan yang lemah sehingga tidak mudah mengubah kebijakan defisit negara dan pinjaman yang sangat membengkak.

Di negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah, revolusi terjadi karena rakyat mendambakan perubahan radikal di bidang politik, ekonomi, serta diakhirinya kediktatoran yang tidak pernah peka pada tuntutan rakyat atas hak dan kebutuhan mereka. Meskipun tidak semua negara di kawasan itu setuju dengan demokrasi Barat, kalau rakyat ditindas sistem otokrasi yang penuh KKN selama 30-an tahun, ditambah dengan 30 persen angkatan di bawah 35 tahun yang tidak bekerja, sudah pasti akan terjadi ledakan-ledakan sosial.

Negara-negara di kedua wilayah itu berbeda satu dengan yang lain karena sejarah dan sistem nilainya. Maka, jawaban mereka atas tantangan itu juga berbeda-beda. Yang pasti, sistem otokrasi tidak lagi bisa bertahan pada era globalisasi karena kaum muda yang menguasai teknologi informasi dapat mengetahui kemajuan dan kebebasan di bagian lain dunia.

Perkembangan pascarevolusi di kawasan itu masih akan maju-mundur dan tersendat, seperti kontrarevolusi di Libya kini. Landasan ekonomi kedua wilayah juga berbeda, misalnya ada yang mempunyai sumber minyak, ada yang harus berjuang untuk menyejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, diperkirakan konsolidasi di sana akan berlangsung hingga dua dekade. Ini seperti Indonesia yang menurunkan Soeharto tahun 1998, tetapi pada 2011 belum juga berkembang maksimal, baik di bidang ekonomi maupun politik.

Asia Timur lebih mujur dari Timur Tengah karena mengalami perubahan terlebih dahulu dan kini mempunyai lembaga-lembaga yang lebih mantap. Namun, seyogianya Asia Timur tidak menganggap enteng revolusi di Timur Tengah karena masih dapat terimbas. Di Asia Timur pun masih bisa terjadi perubahan fundamental karena permasalahan yang dihadapi sama: penganggur berpendidikan, korupsi yang merajalela, perbedaan pendapatan yang mencolok, serta sistem politik yang tidak fleksibel dan terbuka.

Pembangunan ekonomi merupakan legitimasi utama rezim di Asia Timur. Bila krisis ekonomi dunia terjadi lagi, banyak dampak yang bisa terjadi, seperti protes massal untuk mendobrak pemerintahan, baik dengan jalan damai maupun konflik dan revolusi. Tanpa kecuali, hal serupa dapat terjadi di Indonesia.

Kondisi Indonesia

Ada dua gambaran tentang Indonesia. Pertama, akhir 2010 Indonesia tampak berkembang cepat, seperti China dan India, dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen karena kebijakan makroekonomi yang positif, seperti inflasi, fiskal, dan moneter stabil, rezim investasi terbuka, dan situasi politik juga stabil. Namun, berbagai hambatan lama masih ada dan tidak ditangani tuntas, seperti korupsi, lembaga pelaksana hukum (polisi, jaksa, pengadilan) yang tidak berfungsi, infrastruktur yang terbelakang, dan pemerintahan yang lemah.

Gambaran kedua muncul pada awal 2011. Korupsi makin meruyak karena munculnya perkara Gayus Tambunan dan anggota DPR yang terlibat perkara cek pelawat dalam kasus pengangkatan wakil gubernur senior bank sentral. Infrastruktur tetap buruk dan inflasi mulai meningkat dengan kenaikan harga minyak dan makanan. Kestabilan politik mulai rapuh dengan adanya perusakan gereja di berbagai wilayah, penganiayaan dan pembunuhan jemaah Ahmadiyah, serta insiden-insiden lain yang menghantam kelompok minoritas. Hal itu menimbulkan kesan bahwa Indonesia yang plural dan demokratis ternyata tidak benar.

Negara Bhinneka Tunggal Ika seperti yang dicita-citakan para pendiri Republik Indonesia mulai terancam. Apalagi, pemerintah, terutama Presiden SBY, tampak tidak berdaya atau tidak memedulikan masalah-masalah inkonstitusional yang merusak kesatuan bangsa dan kriminal itu.

Posisi SBY makin lemah karena perpecahan dalam koalisi. Anggota kabinetnya, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, secara terbuka menentang perintah dan tidak pernah ditertibkan. Gambaran kedua tentang Indonesia ini mulai dimengerti, tidak hanya oleh media asing, tetapi juga pihak pemerintah dan sektor swasta asing.

Wibawa Presiden SBY menurun cepat. Karena itu, dia harus bekerja lebih keras dan terbuka untuk memperbaikinya, tidak hanya dengan pidato-pidato yang tidak menyelesaikan masalah. Di kalangan kelas menengah Indonesia, dia sudah kehilangan banyak dukungan, terutama setelah pernyataan para pemimpin agama bahwa dia melakukan kebohongan terhadap publik. Pernyataan ini didukung sejumlah rektor universitas. Para pemimpin spiritual dan pendidikan ini bertindak murni, tidak didasari kepentingan politik apa pun dan tidak pula untuk kepentingan diri atau kelompoknya.

Dampak revolusi di Afrika Utara dan Timur Tengah telah dirasakan di banyak tempat sehingga tidak mustahil berdampak di Indonesia juga.Jusuf  Wanandi Wakil Ketua Dewan Penyantun Yayasan CSIS
(Kompas, 16 Feb 2011)

Surat Terbuka untuk Para Penerima Bakrie Award


Surat terbuka untuk para penerima Bakrie Award*)

Bapak dan Ibu penerima Bakrie Award,

Bapak dan Ibu tentu mengikuti berita-berita Lumpur Lapindo yang, hingga kini, aktif menyemburkan lumpur panas 100.000 meter kubik tiap harinya. Melumpuhkan 19 Desa dari tiga kecamatan; Porong, Jabon, dan Tanggul Angin. Menyebabkan 14.000 KK kehilangan kehidupan normal mereka, menenggelamkan 33 sekolah dan 6 pondok pesantren menelantarkan murid-santrinya. Menyebabkan 15 orang meninggal, karena ledakan pipa gas yang disebabkan penurunan tanah setelah semburan dan 5 orang meninggal akibat gas beracun. Lumpur ini juga telah menyebabkan penyakit saluran pernafasan meningkat pesat di desa-desa tersebut.

Untuk semua kehilangan itu PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) hanya memberikan ganti-rugi dengan membeli tanah, rumah, dan sawah para korban. Itupun yang menurut peraturan presiden selesai dalam dua tahun setelah bencana, hingga kini, baru 60 persen korban yang telah menerima ganti rugi ini.

Tak ada ganti rugi soal kesehatan, pendidikan, sosial, dan pencemaran lingkungan.

Saya yakin juga kalau Bapak dan Ibu tahu kalau Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono tak bisa berbuat banyak untuk menekan Abu Rizal Bakrie supaya segera menyelesaikan tanggungjawabnya. Bahkan dalam revisi Perpres terbarunya SBY justru membagi tanggungjawab Lapindo dengan membebankan pembayaran ganti rugi tiga desa di luar peta pada kas negara dan kas negara juga membayari semua tanggung jawab sosial selain tanah-sawah- rumah.

Di ranah hukum; gugatan perdata yang diajukan YLBHI maupun banding yang diajukan Walhi, kalah di pengadilan dan tuntutan pidananya pun dihentikan. Di ranah politik; Kami yakin Bapak dan Ibu juga tahu, karir politik Bakrie kian mencorong dengan memenangi bursa pencalonan ketua umum Partai Golkar dan bahkan menggusur Sri Mulyani dan Bakrie juga menjadi ketua harian partai koalisi dan semua orang tahu posisi itu sama dengan posisi wakil presiden bayangan. Bahkan lebih.

Perusahaan-perusaha an Bakrie diduga banyak melakukan penggelapan Pajak. Akhir 2009, Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan penelusuran dugaan pidana pajak dari tiga perusahaan tambang Bakrie PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resaurces Tbk., PT Arutmin Indonesia. Ketiga perusahaan ini, diduga tak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara benar. Total tunggakan pajak tiga perusahaan ini hingga Rp 2,1 triliun, dengan rincian: KPC Rp 1,5 triliun, PT Bumi Rp 376 miliar, PT Arutmin Rp 300 miliar.

Bapak dan Ibu juga pasti tahu, orang-orang dekat Bakrie seperti Andi Alfian Mallarangeng, kini melenggang menuju kursi Partai Demokrat 1 (meskipun akhirnya kalah) dan Yuniwati Teryana, vice president External Relation Lapindo Brantas, Inc, Gesang Budiarso, Anggota Dewan Komisaris MLJ, dan Bambang Prasetyo Widodo, direktur operasional MLJ, mengincar posisi bupati Sidoarjo.

Kami juga yakin Bapak dan Ibu tahu, bagaimana pemerintah Jawa Timur juga patah arang dan menyerah menangani kasus Lapindo dan yang lebih parah, pansus DPRD Sidoarjo bahkan tak punya inventaris data aset pemerintah kabupaten yang tenggelam dalam lumpur. Dan setelah empat tahun bencana lumpur ini, baru kemarin (20/6/2010), pansus mendesak pemerintah kabupaten untuk menginventarisir aset-aset tersebut dan meminta ganti rugi pada Lapindo.

Bisa dibayangkan betapa mengerikan, akibatnya, kalau Jawa Timur dipimpin oleh orang-orang Bakrie.

Kami juga yakin, Bapak dan Ibu tahu, kalau Bakrie juga memodali banyak media (online, cetak, TV) dan media-media ini tidak membicarakan keburukan Bakrie dan serempak mendorongkan opini bahwa Lumpur Lapindo disebabkan oleh gempa Jogjakarta 26 Mei 2006. Opini ini dibantah dengan lantang oleh para geolog internasional dalam pertemuan ilmiah para geolog di Capetown, Afrika Selatan. Dari 42 geolog yang hadir, hanya 3 orang, yang menyatakan hubungan lumpur dengan gempa. Tentu Bapak dan Ibu juga tahu, dua dari tiga orang orang itu punya hubungan khusus dengan Lapindo. Semua ini adalah kejahatan dan ketidakadilan yang sistemik.

Tak hanya itu, media-media ini juga memberitakan pernyataan-pernyata an Bakrie bahwa persoalan-persoalan lumpur Lapindo telah kelar, para korban sudah mendapatkan ganti rugi dan sudah mendapatkan rumah, dan keluarga Bakrie sudah mengeluarkan Rp. 6,2 triliun untuk menangani kasus ini. Mereka mengutip pernyataan-pernyata an ini bulat-bulat tanpa melihat bahwa masih banyak korban yang mengungsi, rumah-rumah yang diberikan masih bermasalah sertifikatnya, rel-rel kereta api belum diganti, sungai dan laut Porong yang tercemar dan rusak, tambak-tambak, sekolah-sekolah, pondok-pondok pesantren yang semua rusak dan belum diganti.

Sebagai intelektual yang punya tanggungjawab sosial, pertanyaan kami, kenapa Bapak dan Ibu tak menyuarakan kejahatan dan ketidakadilan yang sistemik ini? Saya lantas mencari alasan kenapa Bapak dan Ibu melakukan hal itu dan ketemu dengan Bakrie Award, penghargaan tahunan yang diberikan keluarga Bakrie pada intelektual- intelektual Indonesia, dan Bapak dan Ibu telah menerima hadiah yang kian tahun kian bertambah jumlah penerima dan nominal handiahnya.

Kami curiga dengan hadiah dari Bakrie ini Bapak dan Ibu jadi sungkan untuk mengkritik keburukan Bakrie dan membiarkan Bakrie dan kroninya menguasai negeri ini dengan tidak adil. Kecurigaan ini didasarkan pada pidato-pidato para penerima saat penerimaan penghargaan ini yang isinya memuji-muji pemberi hadiah.

Kami masih berharap pada Bapak dan Ibu untuk bisa kritis terhadap Bakrie dan membela para korban Lapindo. Caranya dengan mengembalikan hadiah Bakrie Award dan menuntut keluarga Bakrie untuk menyelesaikan tanggungjawabnya pada korban.

Penolakan tegas Romo Franz Magnis-Suseno terhadap Bakrie award dan pengembalian Bakrie award oleh Goenawan Mohamad terhadap Bakrie Award dilakukan karena mereka berdua meyakini kalau ada ketidakadilan dalam kasus Lapindo. Goenawan, dalam siaran persnya di Kedai Tempo Utan Kayu kemarin, melihat pemberian award ini terkesan menutupi yang jelek. “Pengembalian ini untuk mengingatkan jangan coba-coba menutupi yang borok dengan kebaikan,” tutur Goenawan.

Para ahli geologi meyakini semburan lumpur Lapindo akan tetap aktif menyembur hingga 30 tahun ke depan dan akankah Bapak dan Ibu diam selama 30 tahun dan menunggu jumlah korban semakin banyak hingga Anda sadar ketidakadilan ini?

Jawabanya saya mohon tanyakan pada hati nurani Anda.

* Para penerima Bakrie Award:
2003: Sapardi Djoko Damono (kesusastraan) dan Ignas Kleden (sosial-budaya) . BA 2004: Goenawan Mohamad (kesusastraan) dan Nurcholish Madjid (sosial-budaya) BA 2005: Budi Darma (kesusastraan) , Sri Oemijati (kedokteran) . BA 2006: Arief Budiman (pemikiran sosial), dan Iskandar Wahidiyat (kedokteran) . BA 2007: Putu Wijaya (sastra), Sang¬kot Marzuki (kedokteran) , Jorga Ibrahim (sains), dan Balai Besar Pene¬litian Tanaman Padi (BB Padi) Sukamandi, Subang (teknologi). 2008: Taufik Abdullah, Sutardji Calzoum Bachri, Mulyanto (kedokteran) , Laksamana Tri Handoko (ahli fisika), Pusat Penelitian Kelapa Sawit. 2009: Sajogyo (pemikiran sosial), Ag Soemantri (dokter), Pantur Silaban (sains), Warsito P. Taruno (Teknologi), Danarto (Kesusastraan) .

Para Penyeru:
1. Siti Maemunah, Jariangan Advokasi Tambang (Jatam)
2. Andree Wijaya (Jatam)
3. Usman Hamid, Komite untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)
4. Chalid Muhammad, Institut Hijau Indonesia
5. Riza Damanik, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
6. Berry Nadian Furqon, Walhi Nasional
7. Taufik Basari, LBH Masyarakat
8. Doel Haris, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
9. Catur, Walhi Jawa Timur
10. Rini Nasution, Yayasan Satudunia
11. Musjtaba Hamdi, Posko Korban Lapindo-Porong, Sidoarjo
12. Firdaus Cahyadi, Yayasan Satudunia
13. Sinung , KontraS
14. Ndaru, Imparsial
15. Larasati, LBH Masyarakat
16. Luluk, Jatam
17. Beggy, Jatam
18. Pius Ginting, Walhi Nasional
19. Halim, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
20. Dewi, Solidaritas Perempuan
21. Dyah Paramita, ICEL
22. Selamet Daryoni, Institut Indonesia Hijau
23. Rinda, Yayasan Satudunia
24. Hendro Sangkoyo
25. Torry Kuswardono
26. Arief Wicaksono
27. Andreas Harsono, Yayasan Pantau
28. Imam Shofwan, Yayasan Pantau

KWI dan Pemuka Agama Dukung Pansus Century


KWI dan Pemuka Agama Dukung Pansus Century

 (Jakarta 24/2/2010) Para pemuka agama Islam, Katolik dan Hindu memberi dukungan atas kinerja panitia khusus (pansus) DPR RI untuk mengusut kasus korupsi dalam pemberian dana talangan Bank Century, yang diduga melibatkan sejumlah pejabat pemerintah.

   Dukungan itu disampaikan saat bertemu dengan 5 wakil inisiator angket Century atau Tim 9, di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, 23 Februari.

   Wakil anggota pansus itu meminta dukungan dari pemimpin agama, apakah mereka boleh menyebut nama-nama orang termasuk pejabat pemerintah yang terlibat dalam kasus Bank Century, karena menurut mereka para pemuka agama sangat representatif.

   “Sejak awal KWI telah memberikan dukungan moral kepada pansus,” kata Pastor Yohanes Rasul Edy Purwanto, sekretaris eksekutif Komisi Kerawam KWI, dalam pertemuan itu.

   Dia berharap perjuangan pansus yang sudah sekian puluh hari, pada akhirnya membuahkan hasil yang menggembirakan bagi seluruh rakyat.

   “Berdasarkan pengamatan kami para pastor dalam tiga hari terakhir ini mulai ada skeptisisme terhadap kinerja pansus terkait dengan semakin kuatnya lobi-lobi yang ada di belakang,” katanya.

   Dia menegaskan, yang dipertaruhkan saat ini bukan saja integritas fraksi tapi juga integritas anggota  pansus.

   Menurutnya, “kalau itu baik, silahkan dibuka kepada  masyarakat. Kalau aturan tidak mengharuskan untuk dibeberkan, selesaikan dengan cara-cara politik yang ada.”

   Pada prinsipnya, kalau masalahnya sudah jelas dan pelakunya masih tetap ditutup-tutupi tentu akan mengecewakan masyarakat, lanjutnya.

   Dukungan juga disampaikan Din Syamsuddin, ketua PP Muhammadiyah.

   “Sikap Muhammadiyah tidak berubah karena kasus bank ini adalah kejahatan sehingga harus dituntaskan hingga proses pengadilan. Jika ini tidak diproses maka kasus seperti itu bisa terulang kembali.”

   Dia berharap agar DPR terus menunjukan fungsi yang sebenarnya dan menunjukan wibawa moral. “Jangan pernah mau dibeli [disuap],” tambahnya.

   Hal senada juga diutarakan Amidan, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Kami para pemuka agama mendukung perjuangan kalian karena ini demi bangsa dan negara kita.”

   Maruarar Sirait, anggota pansus dari PDI-P, mengharapkan dukungan doa dari para pemuka agama dalam kaitan dengan kasus yang sedang mereka tangani.

   “Nasihatlah dan vonislah bila kami tidak konsisten,” katanya.(UCAN)

www.ucanews.com

Menanti Kebenaran dalam Kasus Bank Century


Publik menantikan, kebenaran apakah yang akan dihasilkan dari proses penyelidikan kasus Bank Century. Menyaksikan proses rapat Bamus dan Paripurna DPR RI, publik banyak ragu atas keputusan akhir paripurna anggota dewan. Syukurlah, akhirnya ada keputusan paripurna anggota dewan. Mayoritas mengatakan ada bail out dana Bank Century bermasalah (325 ><212)

Lalu, nanti kebenaran apakah yang akan dihasilkan sebagai kelanjutan dari keputusan politis anggota dewan?

Dalam pembicaraan filsafat ada beberapa teori tentang kebenaran, antara lain teori korespondensi  (kebenaran berkorespondensi atau sesuai dengan kenyataan), teori koherensi (kebenaran adalah sistem ide yang koheren), teori pragmatis (kebenaran adalah pemecahan yang memuaskan atau praktis atas situasi problematis), teori semantik (pernyataan-pernyataan tentang kebenaran berada dalam suatu metabahasa dan mengena pada pernyataan-pernyataan dalam bahasa dasar), teori performatif (pernyataan kebenaran merupakan persetujuan yang diberikan terhadap pernyataan tertentu).

Lalu apa kriteria kebenaran itu? Mengutip Lorens Bagus (2002) Kriteria kebenaran adalah tanda-tanda yang memungkinkan kita mengetahui kebenaran. Ada indikasi kecurigaan atau kesesuaian-kesesuaian pandangan umum atas suatu kasus atau hal. Koherensi dan kepraktisan merupakan contoh kriteria macam ini.

Aristoteles, mengutip Lorens Bagus, menyediakan ungkapan definitif tentang teori korespondensi: “Menyatakan ada yang tidak ada, atau tidak ada yang ada adalah salah, sedangkan menyatakan ada yang ada dan tidak ada yang tidak ada adalah tidak benar”.

Kembali ke kasus Bank Century, Presiden sudah mengaku akan bertanggung jawab, meskipun masih ada kata meski (“saya tidak memberi instruksi”). Sampai dimana batas tanggung jawab SBY? Apakah akan mengorbankan Boediono dan Sri Mulyani?

Lalu, apakah akhir Kasus Bank Century akan menghasilkan kebenaran yang sesuai dengan deal-deal politik atau akan menghasilkan kebenaran korespondensi dengan kriteria sesuai fakta dan kenyataan? Publik tinggal menunggu, kebenaran apakah yang dihasilkan panitia Pansus Bank Century jika ditindaklanjuti ke jalur hukum.

Rahasia Sukses Orang Tionghoa: 3C


Buku yang mengupas tentang rahasia keberhasilan orang-orang Tionghoa asal Hokian banyak dikupas.

Konon orang-orang Tionghoa asal suku Hokian memiliki falsafah yang disebut 3C untuk kesuksesan mereka.

3C tersebut adalah :

1.Cengli.
Kalau ingin sukses, cara kita bekerja mesti cengli alias adil.. Dengan kata lain kita harus jujur, tidak curang dan bisa dipercaya. Ini membuat banyak orang suka bekerja sama dengan kita. Semakin dipercaya, maka pintu pun semakin terbuka lebar bagi kesuksesan kita.

2. Cincai.
Artinya orang yang mudah memberi, tidak terlalu banyak perhitungan dan bukan tipe orang yang sulit. Uniknya, orang-orang yang mudah memberi seperti ini juga mudah mendapat. Dari sudut pandang Firman Tuhan , maka itulah yang disebut hukum tabur tuai. Sebaliknya jika termasuk orang yang sulit, pelit, terlalu banyak perhitungan baik dengan Tuhan maupun sesama, maka berkat juga susah turun untuk orang-orang seperti ini.

3. Coan.
Artinya orang kerja adalah wajar kalau mengharapkan keuntungan. Namun, fokus utamanya bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang berikan. Kita harus sering mengajukan pertanyaan dalam diri kita, apakah yang kita lakukan sudah sebanding dengan apa yang kita dapatkan? Apakah kwalitas dan kontribusi kita sebanding dengan hasil yang kita terima?

Ketiga uraian di atas adalah 3C yang harus dilakukan , maka orang Hokian punya pantangan juga dalam bekerja atau berbisnis yang disebut dengan 3C.

C yang pertama adalah Ciok (hutang). Hutang kalau bayar tidak apa, tapi jadi repot kalau menjadi C yang kedua yaitu Ciak ( dimakan saja). Lebih tidak tanggung jawab lagi kalau kemudian orang tersebut melakukan C yang ketiga yaitu Cao (lari).

Semoga rahasia sukses ala suku Hokian ini, meskipun bernada humor, tapi bisa menjadi inspirasi bagi Anda!

Kalau orangnya melarikan diri bawa uang banyak… namanya CIAK LAT
Dari Mailing list BC