Pancasila Pandu Pemimpin Negara


Pertemuan para pemimpin lembaga negara menyepakati bahwa Pancasila memuat berbagai kewajiban yang terutama ditujukan kepada penyelenggara negara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pemandu bagi penyelenggara negara dalam bekerja.

”Pancasila merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia tentang masyarakat yang baik dan diidealkan. Oleh karena itu, Pancasila memuat keharusan-keharusan yang bukan saja dialamatkan kepada masyarakat, tetapi yang lebih utama justru ditujukan kepada penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Selasa (24/5) di Gedung MK, dalam jumpa pers bersama tujuh pemimpin lembaga tinggi negara lainnya.

Jumpa pers digelar setelah para pemimpin delapan lembaga negara bertemu selama tiga jam untuk membahas perkuatan Pancasila sebagai ideologi negara. Selain Mahfud, pemimpin lembaga negara yang hadir ialah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas, Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, dan Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman.Menurut Mahfud, karena Pancasila ditujukan terutama bagi penyelenggara negara, semua aturan dan kebijakan yang dibuat oleh mereka pun harus dilandasi dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. ”Untuk itu, nilai-nilai luhur Pancasila harus direvitalisasi agar selalu menjadi bintang pemandu sekaligus spirit yang mengaliri perilaku dan aktivitas semua elemen bangsa dan negara,” kata Mahfud.

Para pemimpin lembaga negara juga sama-sama melihat bahwa saat ini nilai-nilai Pancasila terpinggirkan dalam kehidupan. Akibatnya, konflik serta kekerasan mudah terjadi yang dipicu perbedaan etnis dan terutama faktor agama.

Para pemimpin lembaga negara lantas sepakat untuk memperkuat posisi Pancasila sebagai dasar negara dengan membuat rencana aksi nasional yang akan dijalankan oleh suatu lembaga. Lembaga ini bertugas melakukan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila secara formal lewat pendidikan Pancasila serta konstitusi.

Seusai jumpa pers, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, kondisi Pancasila yang terpinggirkan merupakan dampak dari proses reformasi. ”Untuk itu, sekarang dicoba merevitalisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan berbangsa,” ujarnya.

Beberapa waktu belakangan ini kegelisahan akan melemahnya posisi Pancasila sebagai ideologi negara muncul. Kabar mengenai gerakan Negara Islam Indonesia yang aktif merekrut pengikut menjadi salah satu pemicunya. Peristiwa kekerasan berlatar belakang agama juga terjadi di sejumlah daerah. Bahkan, dampak peristiwa kekerasan itu tidak hanya merusak bangunan bangunan, tetapi juga menimbulkan korban jiwa.

Setelah bertemu Presiden Yudhoyono pada bulan lalu, Ketua MPR Taufiq Kiemas menyatakan keprihatinannya atas menguatnya radikalisme, terorisme, dan kekerasan horizontal. Ia pun meminta bantuan Presiden Yudhoyono untuk membantu menyebarluaskan empat pilar kehidupan berbangsa, yakni Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika secara sistematis dan terstruktur.
(Kompas, 25 Mei 2011)

Megawati: Pancasila adalah Roh Bangsa


Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan, Pancasila menjadi dasar negara sekaligus filosofi kehidupan berbangsa bukan simbol mati, melainkan adalah ”roh” bangsa untuk membawa Indonesia sejahtera.

Megawati menyatakan hal itu dalam perayaan Natal Nasional di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (29/12) malam.

Menurut Mega, keberagaman Indonesia yang memiliki ratusan suku bangsa, etnis, bahasa, serta agama menjadi rahmat disyukuri. Perbedaan adalah kekayaan, bukan menjadi sumber konflik dalam kemajemukan bangsa ini.

Perayaan Natal di Manado ini dihadiri Ketua DPD PDI-P Sulut Olly Dondokambet, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Sarundajang, Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo, Wakil Sekjen PDI-P Baskara, serta 3.000 simpatisan PDI-P. Natal diramaikan sejumlah paduan suara, yaitu Benedicto, Universitas Negeri Manado, dan Pria Kaum Bapa GMIM, serta refleksi dalam bentuk teater dimainkan Pemuda Gereja GMIM Imanuel Wanea.

Megawati mengatakan, kemajemukan negara ini sudah sejak lama sehingga harus dipertahankan. Menurut Megawati, empat pilar bangsa, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, dan NKRI, yang menjamin kehidupan kemajemukan wajib dipertahankan oleh segenap rakyat Indonesia. Tanpa empat pilar itu negara ini akan hancur dan orang tidak mengenal Indonesia.

Ia mengatakan, kemajemukan adalah penghargaan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa. Megawati kemudian menceritakan pengalaman hidupnya yang mesti hadir pada ritual keluarga dalam agama berbeda. ”Apakah saya harus menyangkal darah yang mengalir dalam tubuh ini hanya karena agama saya anut berbeda dengan leluhur saya?” katanya.

Megawati mengingatkan, Pancasila menjadi dasar negara sekaligus filosofi kehidupan berbangsa bukan simbol mati, melainkan adalah ”roh” bangsa untuk membawa Indonesia sejahtera.

”Pancasila jangan jadi simbol, tetapi harus membumi dan diterapkan dalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali apakah dia pemimpin dan rakyat jelata,” katanya.

Untuk mencapai kemajuan, ujarnya, perlu pengorbanan yang besar dan itu sudah dilakukan pendiri bangsa ini yang harus melewati siksaan di penjara berkali-kali. ”Seperti Yesus yang berjalan terseok-seok menuju Bukit Golgota untuk kehidupan umatnya. Apakah belum cukup pengorbanan ini?” katanya. (ZAL)
(Kompas, 30 Des 2010)

Pancasila Perlu Terus Disebarkan


Nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan Bung Karno dan berbenih di Ende mengajarkan untuk menghormati kebhinekaan agama, suku, dan budaya. Masyarakat Ende di Nusa Tenggara Timur sudah mempraktikkan nilai itu dan perlu terus disebarluaskan.

Wakil Presiden Boediono menyampaikan hal itu pada pencanangan pemugaran situs Bung Karno, Selasa (28/12) di Taman Renungan Bung Karno, Ende. Acara ini digelar tepat 77 tahun setelah ditandatanganinya surat keputusan pengasingan Bung Karno oleh Belanda, 28 Desember 1933.Situs yang akan dipugar secara bertahap adalah rumah pengasingan, Taman Renungan tempat Soekarno biasa duduk di bawah pohon sukun untuk merenung, gedung tempat pementasan tonil Bung Karno, dan makam mertua Bung Karno, Ibu Amsi.

Jangan hanya fisikBoediono mengingatkan, pemugaran situs Bung Karno jangan hanya menjadi pembangunan fisik semata atau kegiatan sesaat, tapi juga perlu diisi dengan berbagai kegiatan yang berkelanjutan. Untuk itu, atas inisiatif Boediono dan sejumlah tokoh, termasuk Bupati Ende Don Bosco M Wangge, dibentuk Yayasan Ende Flores. Yayasan ini diketuai Ignas Kleden.

Selain Wapres, hadir Menteri Pendidikan Nasional M Nuh, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan Ny Herawati Boediono. Hadir juga Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Wakil Gubernur NTT Eston Foenay, dan para bupati dari Flores.

Pada kesempatan itu diumumkan para pemenang lomba menulis tingkat SMA/MA/SMK se-NTT tentang ”Semangat Bung Karno di Ende” yang diselenggarakan harian Kompas dan Pos Kupang. Hadir Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun.

”Peserta lomba mencapai 437 orang. Ini mengisyaratkan bahwa sejarah tentang pengasingan Bung Karno tidak dilupakan oleh generasi muda. Hal ini merupakan rangkaian kegiatan Ekspedisi Jejak Peradaban NTT yang dilakukan Kompas,” kata Pieter P Gero, salah satu juri lomba.

Dana Kemanusiaan Kompas menyerahkan bantuan buku untuk perpustakaan situs Bung Karno dan sejumlah sekolah.

Seusai acara, Wapres bersama rombongan mengunjungi Universitas Flores (Unflor), Rumah Sakit Umum Daerah Ende, dan menghadiri Natal bersama di Unflor bersama masyarakat, tokoh agama, dan pejabat setempat.

Rabu ini, Wapres akan berdialog dengan 600 siswa SMA/ MA/SMK dan para guru se-Kota Ende di SMAK Syuradikara. Wapres juga direncanakan meninjau Desa Raporendu di Kecamatan Nangapanda untuk memantau perkembangan program PNPM Mandiri dan melanjutkan perjalanan ke Pulau Komodo untuk mendukung program ”Vote Komodo”.
(KOR/SEM/PPG/ANS/SUT)
(Kompas.com)