Presiden Santun atau Kurang Berani?


Praktisi Hukum Senior, Adnan Buyung Nasution mempertanyakan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang belum bertindak menanggapi pernyataan Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI) Bidang Nahi Mungkar, Munarman, yang dianggap makar karena mengancam akan menggulingkan presiden.

Menurut Buyung, hal ini kemungkinan karena sikap SBY yang terlalu santun atau mungkin dibalik itu, SBY kurang berani.

“Saya melihat perkara dalam ancaman FPI yang menurut saya sudah berani menantang seperti itu kok Presiden belum juga bertindak? Saya khawatir apakah ini karena kesantunan Beliau (Presiden SBY). Orangnya ‘kan santun, sopan dan ingin masyarakatnya juga bersikap santun. Tapi di balik kesantunan itu mungkin ada kurang keberanian dari Beliau,” usai mengikuti diskusi Hukum dan Keadilan di Indonesia, Selasa (22/02/2011).

Menurut Buyung, seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Jaksa Agung dan Polri untuk menangkap orang-orang yang makar terhadap pemerintah. Fakta makar menurutnya sudah cukup jelas dengan ancaman akan menggulingkan Presiden. Selain itu, lanjut Buyung, tindakan itu terlihat bukan tanpa rencana dari FPI sehingga hal itu harus ditelusuri betul oleh pihak Kepolisian.

“Kalau Beliau (Presiden) berani, harusnya, menurut saya harus sudah panggil Jaksa Agung dan Polri tangkap orang-orang itu. Periksa. Faktanya jelas karena mau menggulingkan pemerintah. Ancaman itu kan makar. Mereka melakukan itu dan kumpul saat itu kan tidak tiba-tiba. Ada rencana tentunya, ada rapat, di mana rapat itu, apa yang dibicarakan, siapa saja yang ikt rapat, siapa yang memutuskan untuk membuat slogan atau ancaman seperti itu. Jangan dianggap angin lalu saja harus diperiksa,” tegas Buyung.

Buyung menambahkan, jika tidak ada ketegasan atas sikap makar FPI ini, akan berakibat buruk karena semua orang bisa saja melakukan hal yang sama.
(Kompas.com, 22 Feb 2011)

Mengancam Pemerintah = Menentang Konstitusi


Selasa, 22 Februari 2011

Cendekiawan muslim Azyumardi Azra menilai pihak yang mengancam pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah adalah bertentangan dengan konstitusi. “Pemerintah tidak bisa diancam oleh kelompok manapun, dan jika ada yang mencoba mengancam maka hal tersebut merupakan makar berbahaya yang harus diatasi,” kata Azyumardi di Padang, Selasa, menanggapi  ormas yang mengancam merevolusi pemerintah jika tidak membubarkan Ahmadiyah pada 1 Maret 2011.

Menurutnya, pemerintah harus menegakan otoritas yang dimilikinya untuk terciptanya kehidupan yang tertib di masyarakat.

“Jika ada pihak yang mencoba mengancam pemerintah harus ditindak tegas karena hal itu adalah makar,” tegasnya. Ia menambahkan, pemerintah juga harus tegas membubarkan ormas anarkis dan meresahkan.

“Pembubaran tersebut dapat dilakukan setelah diproses oleh pengadilan dan merupakan keputusan yang memiliki kekuatan hukum,” katanya.

Dia memperkirakan ormas berprilaku anarkis jumlahnya hanya 10 persen dari seluruh ormas Islam.

“Dalam menegakan kebaikan seharusnya dilakukan dengam cara-cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan hukum,” kata Azyumardi.

Dia meminta pemerintah untuk tidak memberi peluang sedikit pun kepada masyarakat yang tak memiliki kewenangan menjalankan hukum.(*)
(Antaranews.com)

Jangan Pasif Hadapi Ancaman Penggulingan


Sabtu, 19 Februari 2011

Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Palar Batubara mengingatkan aparat keamanan untuk tidak pasif menghadapi pihak yang mengeluarkan ancaman menggulingkan Presiden RI. “NKRI adalah negara hukum dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Demokrasi bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi tetap dalam koridor hukum,” tegasnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat malam.

Palar merujuk pernyataannya kepada fitnah orang-orang dekat Presiden RI oleh aktivis Bendera atau ancaman menggulingkan Presiden RI oleh FPI. “Sekedar memfitnah saja sudah masuk ranah hukum, buktinya para aktivis Bendera itu sedang diadili, apa lagi dengan yang terang-terangan mengancam menggulingkan presiden,” katanya. Dia menilai ancaman terhadap presiden adalah urusan keamanan negara yang sangat sensitif.  “Jadi mestinya tidak harus menunggu, apalagi pasif,” katanya. Dua melanjutkan, “Apalagi permintaan Presiden (di forum Hari Pers Nasional) bahwa seharusnya aparat hukum yang ada di negara ini sudah harus melakukan tindakan bagi siapapun yang berupaya apalagi terang-terangan menyatakan akan menggulingkan Presiden.”

Dia mengatakan, dalam hal sangat sensitif seperti ini, semestinya tak bisa ada kompromi lagi dan tak bisa didiamkan. “Harus diusut maksud dan tujuannya. Ini adalah tugas aparat keamanan, karena bersepakat saja sudah masuk kategori makar. Makanya harus ditindak, jangan dirangkul. Nanti jadi preseden bagi lainnya,” kata Palar. M036/S023
(Antaranews.com)

Jangan Pasif Hadapi Ancaman Penggulingan


Sabtu, 19 Februari 2011

Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Palar Batubara mengingatkan aparat keamanan untuk tidak pasif menghadapi pihak yang mengeluarkan ancaman menggulingkan Presiden RI. “NKRI adalah negara hukum dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Demokrasi bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi tetap dalam koridor hukum,” tegasnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat malam.

Palar merujuk pernyataannya kepada fitnah orang-orang dekat Presiden RI oleh aktivis Bendera atau ancaman menggulingkan Presiden RI oleh FPI. “Sekedar memfitnah saja sudah masuk ranah hukum, buktinya para aktivis Bendera itu sedang diadili, apa lagi dengan yang terang-terangan mengancam menggulingkan presiden,” katanya. Dia menilai ancaman terhadap presiden adalah urusan keamanan negara yang sangat sensitif.  “Jadi mestinya tidak harus menunggu, apalagi pasif,” katanya. Dua melanjutkan, “Apalagi permintaan Presiden (di forum Hari Pers Nasional) bahwa seharusnya aparat hukum yang ada di negara ini sudah harus melakukan tindakan bagi siapapun yang berupaya apalagi terang-terangan menyatakan akan menggulingkan Presiden.”

Dia mengatakan, dalam hal sangat sensitif seperti ini, semestinya tak bisa ada kompromi lagi dan tak bisa didiamkan. “Harus diusut maksud dan tujuannya. Ini adalah tugas aparat keamanan, karena bersepakat saja sudah masuk kategori makar. Makanya harus ditindak, jangan dirangkul. Nanti jadi preseden bagi lainnya,” kata Palar. M036/S023
(Antaranews.com)

Rizieq: Jika Dibubarkan, Akan Muncul FPI Baru


Pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq mengaku tak ambil pusing jika organisasi yang dipimpinnya dibubarkan oleh pemerintah.Ia juga minta warga FPI tak khawatir. “Jika  presiden keluarkan Keppres pembubaran FPI pada jam 08.00,  maka jam 08.05, saya dirikan organisasi baru bernama Front Pejuang Islam,” tegas Habib Riziq di Masjid Al-Markaz Al-Islam, Jumat, 18 Januari 2001, malam.

Jika Front Pejuang Islam juga dibubarkan, kata dia, maka dengan segera ia akan mendirikan Front Persaudaraan Islam. Kalau tetap dibubarkan, maka nama-nama baru segera dimunculkan, seperti Front Persatuan Islam, Front Pecinta Islam. “Jadi nggak usah pusing. Singkatannya sama dan pengurusnya itu-itu juga,” kata Rizieq.”

Organisasi itu kendaraan untuk mengantarkan kita ke tujuan. Jika mobil rusak atau terbalik, maka ganti mobil. Mengapa kita pusing saudara. Saya nggak pusing,” kata Rizieq.Sebaliknya, Rizieq minta pemerintah berhati-hati dengan wacana pembubaran ormas.  Jika dibubarkan, ia akan minta seluruh anggota FPI menjadi anggota masyarakat biasa. Jika ada kemungkaran, Rizieq mengizinkan anggotanya itu untuk turun sebagai dan atas nama masyarakat.

Dengan kondisi itu, Rizieq menjamin polisi  akan lebih sulit lagi mencari siapa penanggung jawabnya. Beda jika ada payung organisasi, polisi bisa langsung menangkap ketuanya. “Makanya polisi enak kalau ada organisasi.

“Rizieq mengambil contoh peristiwa Tanjung Priok, rusuh di muka makam Mbah Priok. Saat itu, kata dia, masyarakat bentrok dengan Polisi dan Satpol PP. Ada 82 kendaraan polisi dibakar, 3 Satpol PP meninggal, polisi lari tunggang langgang menyelamatkan diri.”Tapi nggak ada satupun yang ditangkap karena atas nama masyarakat. Jadi sekali lagi, tidak usah takut dengan pembubaran itu,” kata dia.

Dipublikasikan : Sabtu, 19 Februari 2011, 00:01 WIB©VIVAnews.com

Mengancam Presiden Adalah Makar


Kamis, 17 Februari 2011

Mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto mengemukakan ancaman menggulingkan pemerintah adalah bentuk makar.

“Itu jelas makar,” katanya di Jakarta, Kamis, di sela peluncuran buku “Keliling Indonesia dari era Bung Karno sampai SBY”.

Endriartono menegaskan segala bentuk ancaman terhadap presiden adalah makar. Dia menjelaskan, presiden adalah simbol negara sehingga jika ada yang mengancam presiden, hal itu sama dengan mengancam negara.

“Sebuah ormas yang mengancam presiden tidak perlu ditoleransi lagi,” ujarnya. “Jika memang terbukti anarkis, bubarkan saja.

“Menurut Endriartono, pemimpin harus tegas dan tidak boleh takut mengambil keputusan agar tidak menimbulkan kebimbangan.
(Antaranews.com)

JK: Pernyataan FPI Itu Tergolong Makar


Rabu, 16 Februari 2011,

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pernyataan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang mengancam akan menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masuk kategori perbuatan makar. Kalla mengatakan Rizieq seharusnya menahan diri.

“Kalau sudah pernyataannya seperti itu, disebut makar itu, bahwa ingin menggulingkan seperti itu. Nggak bisa itu. Mengritik sih boleh, tapi ketika menyatakan ingin menggulingkan kepala negara, itu tidak boleh,” kata Jusuf Kalla usai melantik pengurus PMI Nusa Tenggara Barat, di Mataram, Rabu, 16 Februari 2011.

Kalla menghimbau, selaku tokoh agama Rizieq seharusnya memberikan dakwah dan pengertian yang baik kepada umat untuk tidak melakukan kekerasan. “Tugas pemimpin agama itu harus memberikan dakwah yang baik. Di sisi lain, hukum juga harus dijalankan dengan tegas,” ujarnya.

Rizieq melontarkan pernyataan keras terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berceramah di acara Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW, Senin malam, 14 Februari 2011. Dia menyatakan akan menggulingkan SBY, jika pemerintah membubarkan ormas Islam.

Sebelumnya, pada peringatan Hari Pers Nasional, Presiden SBY mengeluarkan instruksi kepada aparat penegak hukum untuk tidak segan-segan membubarkan organisasi kemasyarakatan yang kerap melakukan aksi kekerasan dan terbukti melanggar hukum. (Vivanews.com)