Menag: RUU PUB atur pengadaan rumah ibadah


Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) akan mengatur pengadaan rumah ibadah guna menghindari konflik pada masyarakat.

“Pendirian rumah ibadah masih menjadi sumber sengketa di antara umat beragama hingga kini, sehingga masalah ini perlu diatur,” ujar Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan masalah pendirian rumah ibadah yang akan diatur pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) direncanakan untuk meredam perselisihan warga dengan menetapkan langkah pengelolaan yang jelas.

Selama ini aturan tersebut masih berada di bawah peraturan bersama menteri, namun menurut dia, hal ini perlu dievaluasi agar dapat disesuaikan atau disempurnakan dengan kebutuhan masyarakat kini.

Selain itu, rancangan peraturan tersebut juga akan memasukkan prosedur penyiaran agama di masyarakat, katanya menambahkan.

“Bila tidak dibuat kontrak bersama potensi konflik dalam penyiaran agama masih besar, sehingga ini pun juga perlu diatur,” ucapnya.

Ia berencana mempertimbangkan cara-cara yang baik dalam melakukan penyiaran agama, karena kegiatan ini dinilai masih kerap dilakukan dengan kegiatan yang salah.

Kementerian Agama sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama guna meningkatkan pelayanan negara untuk menjamin kebebasan hak beragama masyarakat Indonesia.

Sumber: http://m.antaranews.com/482192

Menag: Kebebasan Beragama Juga Diatur oleh Negara


Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, Indonesia tak mengenal kebebasan beragama yang absolut. Pemerintah tetap harus mengatur kehidupan beragama. Menurut Suryadharma, mereka yang berpegang pada kebebasan absolut tidak menghendaki keberadaan negara.

“Kalau saya mengambil paham kebebasan yang teratur. Kalau absolut, mereka menghendaki kebebasan tanpa aturan. Itu berarti paham yang tidak menghendaki adanya negara karena salah satu fungsi negara yaitu mengatur,” kata Suryadharma saat jumpa pers di kantor Kementerian Agama, Selasa (9/7/2013).

Jumpa pers digelar untuk menjawab berbagai hal mengenai kehidupan umat beragama di Indonesia, terutama soal konflik yang berlarut-larut, seperti masalah Ahmadiyah, pembangunan Gereja GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, serta masalah lain.

Suryadharma menambahkan, negara wajib melindungi agama sesuai prinsip-prinsipnya. Hanya saja, menurutnya, ada prinsip-prinsip di dalam setiap agama yang tidak boleh dilanggar oleh kelompok lainnya. Terkait soal Ahmadiyah, Ketua Umum PPP ini masih berpendapat bahwa kelompok ini tidak bisa mengaku bagian dari Islam karena memiliki kitab suci yang berbeda.

“Kalau keluar dari prinsip lalu dibela hak asasinya, pertanyaannya, mereka yang berada di prinsip itu, yang mayoritas, terganggu dengan paham di luar prinsip agama itu, apakah hak asasi mereka diabaikan? Jadi tolong supaya kita bisa memaknai makna kebebasan,” tandasnya.

(Kompas.com – 9 Juli 2013)

Intoleransi, Ancaman Paling Nyata


FERRY SANTOSO

Salah satu agenda besar reformasi yang digulirkan sejak 1998 adalah membangun demokrasi sehingga Indonesia dapat menjadi negara modern, maju, dan beradab.

Akan tetapi, dalam 15 tahun perjalanan reformasi, aksi kekerasan yang melanggar hak asasi manusia, khususnya warga minoritas, dapat mengancam kehidupan demokrasi ke depan. Nuansa kehidupan yang demokratis dan menjunjung tinggi kebinekaan dan keberagaman sebagai ”takdir” bangsa ini sempat terasa pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Kebijakan Gus Dur terkait demokrasi, kebinekaan, dan toleransi ibarat angin segar. Pasca-pemerintahan Gus Dur, dalam perjalanan reformasi, ancaman terhadap kehidupan demokrasi justru semakin terasa.

Berbagai kelompok vigilante dan kelompok intoleran semakin menunjukkan eksistensi. Berbagai kekerasan dengan berlatar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan terkesan menjadi tidak terkendali. Kelompok-kelompok intoleran atau kelompok vigilante dinilai kerap mengganggu atau melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hak dasar sebagai warga negara, yaitu bebas dari rasa takut dan mendapat perlindungan, semakin dilanggar.

Di sisi lain, peran negara (state), yang seharusnya mampu melindungi segenap warga negara, menjadi sangat lemah, bahkan dinilai tidak hadir dalam menjaga kerukunan hidup beragama dan berkeyakinan.

Sebagai contoh, kasus warga Ahmadiyah di beberapa tempat, kasus warga Syiah di Sampang, kasus pembangunan gereja di beberapa tempat, kasus sengketa lahan, sampai konflik antarkelompok preman.

Sebagai gambaran, dari data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), pada periode Januari-Mei 2013 terjadi 46 kasus dugaan pelanggaran dan kekerasan kehidupan beragama dan berkeyakinan. Artinya, dalam sebulan terjadi sembilan kali kasus pelanggaran dan kekerasan kehidupan beragama dan berkeyakinan atau dalam seminggu terjadi dua kasus.

Sayangnya, elite politik dan pejabat negara saat ini yang lahir dari hasil reformasi ibarat menutup mata terhadap kasus-kasus intoleransi. Perhatian elite politik dan pejabat negara terhadap kasus-kasus intoleran dinilai sangat rendah.

Direktur Program Imparsial Al Araf menilai, kasus-kasus kekerasan oleh kelompok intoleran sudah mengkhawatirkan. Hak-hak dasar kelompok minoritas, seperti hak untuk bebas dari rasa takut, mendapatkan rasa aman, dan bebas beribadah, makin sulit diwujudkan.

Hal itu dapat terjadi antara lain, lanjut Al Araf, karena perhatian pemerintah, termasuk elite politik, terhadap masalah intoleransi sangat rendah. ”Politisi, termasuk pejabat publik, lebih peduli dengan politik transaksional yang mementingkan kelompok politik dan partai politik, bukan mementingkan keadilan bagi semua warga masyarakat,” katanya.

Bahkan, tidak tertutup kemungkinan kasus-kasus pelanggaran dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan yang mengarah pada aksi kekerasan dilatarbelakangi percaturan politik di tingkat lokal atau nasional. ”Elite politik kadang permisif terhadap kelompok intoleran karena tidak mau dianggap berlawanan dengan arus mainstream,” kata Al Araf.

Namun, realitas kadang berbeda. Di tengah kasus-kasus intoleran yang menjadi tren dalam perjalanan 15 tahun reformasi, pemerintah mungkin boleh berbangga. Mengapa?

Lembaga internasional The Appeal of Conscience Foundation merencanakan memberikan penghargaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena dinilai mampu mengembangkan toleransi antarumat beragama di Indonesia.

Akan tetapi, rencana itu dikecam atau ditentang beberapa kalangan. Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar menilai, Presiden Yudhoyono mengabaikan atau menutup fakta intoleransi kehidupan beragama dan berkeyakinan jika tetap menerima penghargaan sebagai pemimpin yang mengembangkan toleransi di antara umat beragama dari lembaga tersebut.

Tak sesuai

Pemberian penghargaan itu dinilai tidak sesuai dengan kondisi atau fakta kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Haris menilai Presiden Yudhoyono sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak menggunakan kekuasaan dan kewenangan untuk menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan serta memberikan rasa aman kelompok minoritas.

Dalam kasus-kasus intoleransi, menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma, negara tidak hadir dalam menjaga rasa aman dan nyaman kelompok minoritas keagamaan untuk beribadah. ”Presiden seharusnya berpihak secara konkret kepada kelompok minoritas,” kata Alvon.

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden akan tetap menerima penghargaan itu. ”Itu bentuk apresiasi dan penghargaan yang didasarkan penilaian organisasi independen,” ujarnya. Presiden pun mengatakan, jangan ada kesan pembiaran.

(Kompas cetak, 15 Mei 2013)

Butuh Pemimpin yang Melindungi


Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia selama tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan melibatkan kian banyak aparat negara. Untuk mengatasinya diperlukan kepemimpinan nasional yang berani menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kebebasan beragama, sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian salah satu kesimpulan ”Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi Tahun 2012” oleh The Wahid Institute, sebagaimana diungkapkan Koordinator Program The Wahid Institute Rumadi, di Jakarta, Jumat (28/12). Laporan dilanjutkan diskusi dengan pembicara anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Imdadun Rakhmat; Koordinator http://www.change.org Usman Hamid; dan peneliti keislaman dari Monash University, Australia, Greg Barton.

Menurut Rumadi, laporan merekam pelanggaran kebebasan beragama di 16 wilayah selama tahun 2012. Data bersumber dari publikasi media, jaringan The Wahid Institute, observasi dan investigasi di lapangan, serta diskusi.

Laporan menunjukkan, selama 2012 terjadi 274 kasus dan 363 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dengan lima orang terbunuh. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2011 dengan 267 peristiwa, 2010 (184 peristiwa), dan 2009 (121 peristiwa). Wilayah yang paling banyak terjadi pelanggaran adalah Jawa Barat.

Dari total 363 tindakan itu, 166 tindakan di antaranya oleh aparat negara, terutama polisi, satpol PP, militer, bupati/wali kota, dan camat. Sebanyak 197 tindakan oleh nonaparat negara, terutama Front Pembela Islam (FPI), kelompok masyarakat, individu, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pelanggaran itu, antara lain, berupa penyerangan, perusakan, pembunuhan, pembiaran, penyesatan, kriminalisasi keyakinan, pelarangan rumah ibadah, pelarangan aktivitas keagamaan, pemaksaan keyakinan, dan intimidasi.

”Semua terjadi terutama akibat kepemimpinan yang lemah. Kepemimpinan kuat akan bisa mengeremnya,” kata Rumadi.

Direktur The Wahid Institute Yenny Zannuba Wahid mengatakan, daftar pelanggaran itu sudah cenderung menjadi tren. Masyarakat semakin alergi dengan kebebasan beragama dan semakin intoleran, sementara negara justru membatasi kebebasan beragama. Jika tidak segera ditangani, akan mengancam persatuan bangsa Indonesia.

”Negara harus menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinan. Lindungi kelompok minoritas, evaluasi peraturan yang membatasi kebebasan beragama, dan hidupkan spirit agama yang mencintai perdamaian,” katanya.

Imdadun Rakhmat menilai, elite politik dan birokrat masih kurang memahami, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan bagian dari HAM yang tak boleh dikurangi oleh siapa pun dan di mana pun. Negara harus netral, menyelesaikan konflik berlatar agama, adil, dan tak boleh memihak mayoritas.

Namun, bagi Greg Barton, secara umum kebebasan beragama di Indonesia masih cukup baik meski ada kasus-kasus pelanggaran bersifat terbatas. UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, sebagian besar masyarakat tetap bebas menjalankan ibadah, dan masih memegang prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dibandingkan negara-negara Timur Tengah, pencapaian Indonesia ini cukup baik. (Kompas cetak, 29 Des 2012)

Malam Takbiran, FPI Rusak Masjid Ahmadiyah di Bandung


Saat takbiran berkumandang, puluhan orang dari Front Pembela Islam (FPI) merusak Masjid An-Nasir di Jalan Sapari, Kecamatan Astanaanyar, pukul 23.00 WIB, Kamis (25/10/2012). Masjid tersebut milik kelompok Ahmadiyah. Satu kaca di lantai satu masjid pecah.

Menurut Riki, jamaah Ahmadiyah yang berada di dalam masjid saat kejadian, massa yang datang sekitar 20 orang. “Kita diintimidasi bahkan tadi ada perusakan oleh massa FPI,” ujarnya.

Beruntung perusakan tidak terlalu parah. Hanya sebuah kaca di lantai satu masjid yang rusak. Masjid itu sendiri dua lantai.

Informasi yang diperoleh detikbandung, massa FPI sudah datang ke masjid tersebut pukul 20.00 WIB. Saat massa datang, sudah ada polisi. Kemudian perwakilan dari FPI dan Ahmadiyah dibawa ke Polsek Astanaanyar. Namun sejumlah massa masih berada di sekitar masjid. Entah bagaimana dan menggunakan apa, massa di lokasi masjid tiba-tiba merusak kaca masjid.

Saat ini, puluhan aparat kepolisian dari Polrestabes Bandung dan Polsek Astanaanyar berjaga di sekitar masjid. Massa FPI sendiri semua sudah berkumpul di Polsek Astanaanyar, begitu pula dari jamaah Ahmadiyah.
(Detik.com)

PPP: Bubarkan Ahmadiyah pertahankan FPI


Sumber: WASPADA ONLINE

JAKARTA – Pro kontra terhadap Ahmadiyah terus bergulir. Partai Persatuan Pembangunan menuntut Jemaah Ahmadiyah dibubarkan tetapi meminta pemerintah mempertahankan organisasi massa Front Pembela Islam (FPI).

“PPP tak setuju apabila FPI dibubarkan. FPI adalah aset bangsa. Pemerintah tidak akan tenang bekerja apabila FPI dibubarkan,” kata Ketua Fraksi PPP yang juga Ketua DPP PPP, Hasrul Azwar, petang ini.

Hasrul menekankan, FPI juga merupakan salah satu elemen masyarakat yang di dalamnya tersimpan aspirasi grassroot. PPP berpendapat, pemerintah sebaiknya berkoordinasi dengan FPI bila ada hal-hal yang dirasa mengganjal. “Jadi pemerintah seharusnya membina, bukan membinasakan FPI,” kata Hasrul.

PPP pun meminta pemerintah merespons dan menindaklanjuti sikap kritis FPI. Di sisi lain, PPP meminta FPI  tidak melakukan tindakan melawan hukum. “Ini adalah sikap tegas PPP. Pemerintah pun harus berani bersikap tegas,” ujar Hasrul.

Sebelumnya, FPI sempat membuat heboh karena jajaran pimpinannya menyuarakan penggulingan Presiden, apabila pemerintah sampai berani menghancurkan ormas Islam, termasuk FPI. Presiden Yudhoyono pun telah menanggapi ancaman FPI. Ia meminta FPI untuk tidak main ancam seperti itu.

Selain meminta pemerintah mempertahankan FPI, PPP juga meminta pemerintah membubarkan Ahmadiyah. “PPP secara resmi meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk membubarkan organisasi Ahmadiyah dan menyatakan aliran Ahmadiyah terlarang,” kata Hasrul. Menurutnya, berdasarkan UU, Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan suatu organisasi dan menyatakan suatu aliran terlarang.
Editor: HARLES SILITONGA
(dat05/viva)

Menag: Tak Salah Gelar Sajadah


Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali, menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan konsep “Gelar Sajadah” dalam rangka pembinaan Jamaah Ahmadiyah.

Bahkan, semangat tersebut dapat diterapkan sebagai gerakan moral untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Allah SWT, katanya saat menghadiri Pertemuan Pimpinan Pondok Pesantren dan Organisasi Massa Islam tingkat Jawa Barat di Jatinagor. Kabupaten Sumedang, Kamis.

“Tak ada yang salah dengan konsep gelar sajadah. Itu positif dan harus digelar di rumah-rumah, instansi, mesjid, mushala dan juga di mana saja dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaaan kepada Allah SWT,” katanya.

Menurut dia, konsep gelar sajadah seharusnya terus dikembangkan oleh masyarakat, karena meningkatkan ibadah yang dikiaskan dengan gelar sajadah akan membuat ketenteraman dan kesejahteraan umat bisa tercipta. Terkait tudingan adanya Operasi Gelar Sajadah yang dialamatkan kepada jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Jawa Barat dalam proses penanganan kasus Jamaah Ahmadiyah, Suryadharma menilai, hal itu sama sekali bukan sebuah operasi militer atau kepolisian, melaikan sebuah konsep moral.

“Saya sudah tanya Polri dan TNI, tidak ada operasi itu. Jadi, itu sebuah tudingan dan fitnah besar. Sebaliknya, kami apresiasi dukungan TNI/Polri dalam penyelesaian Jamaah Ahmadiyah sudah benar dan tepat,” katanya.

Ia menyebutkan, apa yang dilakukan TNI/Polri sudah sesuai dengan porsinya. Kedua institusi itu wajib dan harus mengawal kebijakan pemerintah, dan keduanya tidak bisa dipisahkan dalam penyelesaian masalah-masalah di masyarakat.

“Bila TNI dan Polri tidak menyelesaikan masalah, maka masyarakat sendiri yang bertindak, dan itu kemungkinan besar akan terjadi anarki. Lha TNI/Polri lagi yang akan disalahkan,” katanya.

Suryadharma juga meminta, agar masyarakat untuk lebih meningkatkan dakwah Islamiyah dalam rangka untuk mencegah masuknya ajaran sesat,  yang tidak lepas dari adanya celah di saat tingginya kebutuhan umat terhadap dakwah dan penerangan.

Namun, ia menilai, melalui peningkatan intensitas dan kualitas dakwah, menurut Menag masuknya ajaran sesat itu bisa dicegah secara preventif.

“Saya minta tidak ada pemutarbalikan opini seolah-olah ada operasi Gelar Sajadah, karena itu tidak benar. Namun, saya setuju bila semangat moral gelar sajadah itu digulirkan di masyarakat untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan,” kata Suryadhama, yang Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Terkait Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 12/2011 tentang pelarangan aktivitas Jamaah Ahmadiyah, ia menyatakan, sebagai langkah yang tepat. “Saya apresiasi Jabar yang mengeluarkan Pergub pelarangan aktivitas Jamaah Ahmadiyah. Itu sudah tepat dan ada landasan hukumnya, sesuai dengan SKB tiga menteri. Pergub itu sudah benar,” katanya.

Ia pun mengakui, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang menjaga kerukunan beragama sudah tegas, namun pengawasannya yang masih kurang implementasinya. Pergub Jabar tentang penghentian aktivitas Ahmadiyah di Jabar, menurut dia, merupakan salah satu implementasi pengawasan dari SKB tiga menteri. Pertemuan Pimpinan Pondok Pesantren dan Ormas Islam tingkat Jabar itu juga dihadiri oleh Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Moeldoko, Kapolda Irjen Pol Suparni Parto, perwakilan Kejati dan DPRD Jabar.
(Antaranews.com)