Minta Disempurnakan, KWI Tolak RUU KUB


KONFERENSI Wali Gereja Indonesia (KWI), menyatakan penolakanya atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang tengah dibahas oleh DPR RI saat ini. Menurut Sekretaris Eksekutif Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI, Romo Benny Susetyo, penolakan itu didasari oleh penilaian, draf RUU KUB belum sejalan dengan dengan makna kerukunan umat beragama itu sendiri.

“KWI minta draf ditarik dan perlu disempurnakan. Karena naskah akademis draf mengatakan latar belakang persoalan agama adalah kekerasan. Seharusnya kekerasan itu diselesaikan dengan hukum bukan dengan UU Kerukunan. Jadi judulnya UU Kerukunan itu sudah salah karena naskah akamedisnya sangat kontradiktif,” ujar Romo Benny usai mengikuti Workshop Menyikapi Kehendak Masyarakat Tentang RUU KUB yang digelar oleh Kementerian Agama dan dihadiri sejumlah tokoh agama dan akademisi di Jakarta, Rabu (21/12) malam.

Benny juga menilai, naskah draf RUU KUB ini hanya menjiplak dari sejumlah peraturan beragama yang telah ada sebelumnya, seperti Surat Keputusan Bersama Dua Menteri dan Peraturan Bersama Menteri. “Jadi penyusun draf RUU ini tidak paham. Sejumlah poin juga belum sesuai seperti mengenai pemakaman dan pendidikan agama. Pendidikan agama sebelumnya sudah ada di UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sehingga kami minta ditarik,” katanya.

Ia melanjutkan, pihaknya juga menemukan, yaitu menyangkut, diskriminasi dan kerancuan yang akan menimbulkan persoalan mayoritas-minoritas. Untuk itu, KWI sendiri ungkap Benny, telah mempunyai rumusan terkait RUU KUB tersebut.

Pasalnya tegas Benny lagi, nama RUU KUB juga tidak tepat. Hal utama yang seharusnya diatur dalam RUU KUB, menyangkut kewajiban negara menjamin setiap warga negara untuk mengekspresikan kebebasan beragamanya. “Kami sudah punya rumusan sendiri. Karena RUU saat ini menyalahi empat pilar itu sendiri yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI,” katanya.
(www.jurnas.com)

Lumpuhnya Kepemimpinan


OLEH SOEGENG SARJADI

Matikan radio dan televisi. Berhentilah membaca koran. Apakah Indonesia menjadi tampak indah dan damai dengan rakyat yang tersenyum simpul karena bahagia?

Jawabnya ternyata tidak. Ketika semua alat komunikasi dimatikan dan kita mencoba menjauh dari persoalan, ibu-ibu penjual sayur, sopir taksi, dan pedagang kaki lima—sekadar menyebut beberapa contoh—menyuarakan jeritan hati bahwa beban hidup saat ini semakin berat.

Harga beras semakin mahal, premium langka di banyak tempat, dan tawuran serta kekerasan terjadi di mana-mana. Biaya pendidikan dan kesehatan pun tidak murah, sementara para politikus dan penegak hukum berlomba mengorupsi uang negara. Dengan sejumlah indikator tersebut, Indonesia sebenarnya sedang memasuki sebuah krisis baru, yaitu krisis kepemimpinan. Krisis tersebut menyeret ketidakpastian hidup rakyat dan hanya mungkin terjadi apabila kepemimpinan nasional tidak efektif.

Saya menduga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kebanyakan penguasa saat ini alam bawah sadarnya dikerangkeng oleh mimpi masa kecil yang salah penerapan. Seperti harapan para orangtua, mereka menginginkan anaknya ”menjadi orang” (menjadi pejabat). Sayang sekali, tafsir ”menjadi orang” tersebut sebatas menikmati kekuasaan dan bukan bekerja keras untuk rakyat. Pendeknya, kebanyakan elite kita cita-citanya lebih kecil dari dirinya sendiri.

Fenomena ”tiji tibeh”

Bandingkan secara ekstrem karakter Presiden Yudhoyono dan para politisi sekarang dengan para bapak bangsa. Ternyata tidak bisa dibandingkan. Para pendiri republik mempunyai cita-cita yang dipegang teguh, hidup sederhana, dan siap mati demi mempersiapkan jembatan emas kemerdekaan Indonesia. Dalam lingkaran energi seperti itu, ideologi Pancasila benar-benar memancar dalam semangat kesejatiannya dari sila Ketuhanan yang Maha Esa sampai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sebaliknya, para politikus masa kini tak lebih dari orang-orang tanggung. Mereka menjadi politikus bukan karena gejolak hati ingin menegakkan peri kehidupan dan kemerdekaan bangsa serta pencapaian kebahagiaan bersama, melainkan ingin menumpuk kekayaan dan merengkuh kekuasaan. Indikasinya bisa dilihat dari banjir pesan layanan singkat (SMS) yang dikirim Nazaruddin mengenai aliran dana politik untuk para figur utama Partai Demokrat.

Jika apa yang dikemukakan Nazaruddin itu benar, Republik ini tinggal menunggu ambruknya. Para politikus muda, yang semula diharapkan membawa Indonesia menjadi berdaulat, berdikari, dan berbudaya, ternyata menjadi anak muda tanggung yang hanya ingin segera cepat kaya. Sementara para seniornya sekadar menikmati kekuasaan dan menebar citra serta pidato tanpa makna. Ironinya, Yudhoyono lebih sibuk mengurusi SMS dan persoalan partai daripada masalah besar bangsa.

Karakter kepemimpinan yang dikendalikan oleh keadaan seperti itu membuat bangsa ini kehilangan arah. Indikasinya, Pancasila pun menderita karena dijadikan pelesetan untuk menggambarkan realitas kekinian kita.

Alhasil, kelima silanya pun berubah jadi Keuangan yang Mahakuasa; Korupsi yang Adil dan Merata; Persatuan Mafia Hukum Indonesia; Kekuasaan yang Dipimpin oleh Persekongkolan dan Kepura-puraan; serta Kenyamanan Sosial bagi Seluruh Keluarga Pejabat dan Wakil Rakyat.

Apakah pelesetan itu salah? Hati Anda pasti menjawab tidak. Apakah itu menyimpang dari realitas kehidupan kebangsaan kita saat ini? Nurani Anda pasti juga menjawab tidak.

Itulah alasan mengapa saya mengatakan, bagi Yudhoyono dan Partai Demokrat, sekarang adalah the beginning of the end of an era. Dengan semua skandal yang informasinya digelontorkan oleh Nazaruddin, ibarat serangan virus Guillain-Barre syndrome yang ganas, tidak tertutup kemungkinan Yudhoyono dan Partai Demokrat secara perlahan akan lumpuh. Kalau masih mau selamat, amputasi perlu segera dilakukan.

Akan tetapi, sekali lagi, Yudhoyono tidak tepat mengambil sikap. Konferensi pers yang dilakukan pada Senin (11/7) malam tidak membawa efek apa pun di hadapan publik. Bahkan muncul guyonan, ternyata Yudhoyono adalah juru bicaranya Anas Urbaningrum. Semua itu terjadi karena Yudhoyono tidak tampil biasa saja. Ia tidak memberi tempat kepada yang muda untuk maju ke depan dan belajar bertanggung jawab. Padahal, masalah partai itu sebenarnya bisa diselesaikan sambil minum kopi pagi, ketika masih memakai piyama karena baru bangun tidur, seperti yang dahulu dilakukan Bung Karno.

Sementara itu, serangan Nazaruddin sudah sampai puncaknya. Semangatnya sudah ”tiji tibeh” (mati siji mati kabeh, mati satu mati semua). Tidak tertutup kemungkinan bukan saja nama-nama seperti Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, dan Edhie Baskoro Yudhoyono yang ditembak, tetapi juga nama-nama lain yang lebih besar. Sekali lagi, menurut hipotesis saya, ini adalah the beginning of the end of an era bagi Yudhoyono dan Partai Demokrat.

”Lame duck”

Semua kegaduhan dan ketidakpastian itu terjadi karena—sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan—Yudhoyono seperti orang yang tidak berdaya. Ia menjadi lame duck. Padahal, harapan 60 persen pemilih dititipkan di atas pundaknya. Di dalam keluarga orang-orang yang menaruh harapan itu, ada bayi, anak kecil, dan manula. Kebanyakan dari mereka tentu saja hidup dalam kemiskinan dan kekurangan.

Jika mereka terus disia-siakan dan bangsa ini tidak segera dipandu untuk menjadi optimistis, sebagai mantan aktivis Angkatan 66, saya khawatir gerakan penggulingan oleh aktivis dan mahasiswa mungkin saja terjadi. Biarlah sejarah yang menjawabnya.

Soegeng Sarjadi Pendiri Soegeng Sarjadi Syndicate ​
(Kompas, 14 Juli 2011)

Pemerintah Tidak Korek! (?)


Oleh Boni Hargens

Pemerintah tidak korek dalam hal ini,” kata Ulil Abshar Abdalla dalam sebuah forum di Berlin, Jerman, ketika berbicara soal kekerasan sipil di Indonesia, akhir Mei 2011.

Segala bentuk kekerasan horizontal bersimbol agama, bagi Ulil, berurat akar pada rendahnya toleransi dan kadar melek pluralisme masyarakat. Namun, diakui juga ketidaktegasan pemerintah terhadap pelaku merupakan sikap yang tidak korek.

Tanpa sengaja memakai logika simplistis, memang sulit dibantah bahwa liabilitas pemerintah dituntut pada bagian pertama ketika kita membicarakan kompleksitas masalah bangsa dan negara. Kita bisa berdebat kusir soal siapa mesti bertanggung jawab atas dihukum matinya Ruyati di Arab Saudi, mengapa kotak pandora korupsi sukar dibongkar, dan mengapa rendah kualitas hidup masyarakat. Selain itu, soal mengapa ada praktik jual-beli soal ujian anak sekolah, mengapa ada minoritas terjepit, mengapa terjadi politisasi media melalui monopoli frekuensi siaran, dan mengapa orang miskin paling rentan terhadap eskalasi statistik buta huruf, gizi buruk, bahkan angka kematian.

Logika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyuruh kita melempar batu pertama kepada mereka yang ada di jabatan terkait. Lihat saja, setelah Ruyati dipancung, Presiden minta lembaga terkait memerhatikan nasib pekerja migran. Apakah tanggung jawab politik bisa dipecah-pecah sebegitu rumitnya sehingga, pada titik paling konkret, rakyat tak tahu lagi kepada siapa harus mengadu karena rumitnya birokrasi tanggung jawab itu?

Bukankah tanggung jawab publik butuh disederhanakan sehingga mereka yang di puncak jabatan harus memikul tanggung jawab terbesar? Masalah sering berulang terjadi karena struktur politik sibuk membuang energi bersilat lidah di balik logika diferensiasi peran dan tanggung jawab itu.

Betul bahwa diferensiasi peran itu penting, tetapi itu tak berarti tanggung jawab bisa digeser dan dipenggal secara parsial sehingga pemimpin dibenarkan melempar handuk kepada anak buahnya.Kita perlu belajar dari Jerman. Birokrasi Weberian bekerja seperti mesin otomatis sehingga administrasi negara efektif tanpa interferensi kepentingan politik individu ataupun partai. Kelalaian individu pada jabatan tertinggi tak bisa dibebankan begitu saja pada struktur di bawahnya, tetapi langsung dituntut akuntabilitas dari yang bersangkutan.

Sistem benar-benar otonom dan kuat, terpisah dari segala bentuk personifikasi politik. Ketika Angela Dorothea Merkel sebagai Bundeskanzlerin bertindak salah, bukan menterinya yang dipersalahkan. Ia diserang politisi sosialis (SPD) karena pernyataan sukacita atas kematian Osama bin Laden. Merkel dianggap krisis humanitas. ”Ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten” (Saya senang bahwa Bin Laden berhasil dibunuh). Ia sadar kesalahan tanpa drama yang kental polesan citra.

Tanggung jawab pemimpinMenteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle, ketika kemarin kalah di pemilu negara bagian, mundur sebagai pemimpin partai (FDP) tanpa pretensi menyalahkan tim sukses atau kader partai.

Tanggung jawab politik memang hierarkis. Namun, prinsip moral jabatan memaksa pejabat di posisi teratas memikul tanggung jawab terbesar. Prinsip yang sama melarang pejabat memiliki mental kambing hitam dan watak Pilatisme (cuci tangan).

Satu warga mati, entah dibunuh karena ajaran atau ideologi yang dianut, entah oleh majikan di luar negeri, tidak peduli berapa jumlah korban, adalah kematian sebuah eksistensi negara. Maka, negara harus bertanggung jawab penuh dalam dua konteks. Pertama, mengapa ia tak mampu melindungi hak hidup warganya. Kedua, bagaimana mencegah kelalaian ini tidak terulang di masa mendatang.

Silakan Presiden menyalahkan Menteri Luar Negeri-nya atau menteri menyalahkan duta besar. Namun yang jelas, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden harus berdiri di bagian terdepan. Bahwa, sebagai representasi pemerintah, ia mengaku bersalah atas kematian warga seperti Ruyati dan siap melakukan perubahan kebijakan dalam memproteksi warga di luar negeri.

Saling menyalahkan lalu berakhir dengan retorika palsu yang memuakkan berdampak pada hilangnya legitimasi pemerintah dan alasan bagi masyarakat untuk tidak memberontak. Politik bukan urusan elektoral semata, di mana partai dibentuk untuk mengejar peluang presiden atau mengisi kursi parlemen. Politik harus dikembalikan kepada rakyat sebagai titik berangkat dari segala definisi dan misinya.

Silakan korupsi demi korupsi ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Silakan Presiden berulang-ulang berpidato soal antikorupsi. Skala kejahatan politik tak akan berkurang karena the root of all evils terletak pada mental politik. Mental yang tak berbasis nilai, tetapi berbasis popularitas.

Padahal, perubahan harus bermula dari pikiran! Selama ini, yang mengkritik—termasuk media massa—dianggap kumpulan orang kalah. Maka, mengutip Ulil dan supaya ada koreksi, sekali-kali perlu berpikir: pemerintah dalam hal ini tidak korek!

Boni Hargens Pengajar Ilmu Politik UI, Sedang Belajar di Jerman ​
(Kompas, 13 Juli 2011)

Mahasiswa Risaukan Situasi Bangsa


Kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyatakan kerisauan atas situasi bangsa yang morat-marit dan kacau-balau dengan rusaknya tatanan bernegara dan berpolitik. Elite politik telah mengabaikan tuntutan dan masalah riil rakyat. Mereka justru memilih pragmatisme dan uang.Situasi Indonesia yang demikian dinilai kalangan mahasiswa sangat berbahaya dan mempertaruhkan nasib negara.

Maman Abdurrokhman, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, dan Aditya Prana, mantan Ketua BEM Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, secara terpisah di Jakarta, Rabu (6/7), menyatakan, kepemimpinan nasional yang lemah telah mendorong bangsa Indonesia kian terjebak dalam tumpukan berbagai masalah tanpa penyelesaian jelas.

”Untuk mengubah keadaan jadi lebih baik, kita perlu melanjutkan semangat Reformasi 1998 yang belum tuntas untuk memunculkan figur-figur pemimpin alternatif,” kata Maman.

”Elite politik hanya memikirkan kepentingan sendiri dan kelompok. Aspirasi rakyat justru terabaikan,” ujar Aditya.

Maman menggambarkan masyarakat telah jenuh dengan berbagai masalah yang berdatangan, tetapi tanpa penyelesaian tuntas. ”Rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah,” kata Maman.

Menurut Aditya, negara ini bergerak tanpa arah, tanpa pemimpin, dan tanpa dorongan maju di hampir semua sektor kehidupan. Akibatnya, rakyat menjadi korban karena tak ada kebijakan yang benar-benar memihak dan mendorong kemakmuran. ”Presiden Yudhoyono punya konsep bagus dalam pidato, tetapi tak sungguh-sungguh dilaksanakan,” kata Aditya.

Aditya dan Maman mengusulkan, Presiden selaku pelaksana mandat rakyat harus berani mengganti menteri-menterinya yang buruk. ”Presiden sendiri harus lebih banyak bekerja ketimbang berpidato,” kata Aditya.

Oligarki

Dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Luthfi Hamzah Husin, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM, melihat oligarki dan peran sentral figur partai telah merusak budaya politik di Indonesia. ”Parpol dikuasai segelintir orang yang berkuasa dan bermodal. Ideologinya jangan diharap. Mengaku berideologi Pancasila, tetapi kelakuannya anti-Pancasila. Mengaku berideologi Islam, tetapi kelakuannya anti-Islam,” ucap Luthfi.

Dampaknya adalah lemahnya penegakan hukum dan perekonomian nasional yang menghamba kepada kepentingan ekonomi internasional.

Akumulasi berbagai persoalan genting bangsa yang buntu itu telah membuat frustrasi sosial masyarakat serta memunculkan gerakan radikal sebagai jawaban ketidakpuasan akan situasi negara yang secara politis hancur, tak berdaya dalam penegakan hukum, dan lemah secara ekonomi. Karena itu, tanpa pemerintahan dan kepemimpinan nasional yang kuat serta reformasi politik, negara ini akan berujung pada jurang kegagalan.

Potret buruk

Indra Permana, Presiden BEM Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, dan Syailendra Persada, Menteri Sosial Politik BEM Undip, melihat banyaknya persoalan gawat tetapi tidak diselesaikan secara tuntas merupakan potret pemerintahan yang buruk.

Selain tidak peka dan tanggap dengan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat, kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono dinilai lebih banyak mengurus kelanggengan kekuasaan partai ketimbang urusan pemerintahan dan rakyat. ”Masyarakat mencatat, lebih banyak polemik daripada prestasi,” kata Indra.

Dalam penegakan hukum, BEM Undip menilai terjadi politisasi hukum dan penegakan hukum berlangsung secara tebang pilih. ”Ibarat pisau yang hanya tajam ke bawah saja, tetapi yang ke atas tidak. Yang diseret ke pengadilan hanya orang-orang kecil,” ujar Indra.

Koordinator Forum Silaturahmi Lembaga Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin (Unhas) Muhammad Furqan Amansyah dan Menteri Luar Negeri BEM Fakultas Pertanian Unhas David Syamjaya menyatakan, Indonesia saat ini membutuhkan gerakan sosial menyeluruh dari tingkat masyarakat untuk memperbaiki keadaan sebab kondisinya tragis dengan silang sengkarut masalah di berbagai bidang kehidupan.

Mahasiswa sebagai salah satu elemen perubahan, menurut Furqan, bisa bergerak dengan menyemai wacana-wacana kesetaraan, keadilan, dan sikap antikorupsi mulai dari tingkat kampus. ”Negara ini tragis. Semua lini kehidupan bermasalah. Sistem dan orang yang kita harapkan bekerja untuk rakyat ternyata mendahulukan kepentingan diri,” ujar Furqan.(Kompas, 7 Juli 2011) ​

Indonesia Perlu “Restorasi Meiji”


Indonesia perlu melakukan gerakan restorasi di segala bidang untuk mencapai kebangkitan nasionalisme, kata mantan Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Dawam Rahardjo.

“Hal itu perlu dilakukan karena Indonesia mengalami gejala deindustrialisasi yang ditandai dengan pengangguran massal, krisis kepemimpinan, dan instabilitas politik akibat konflik antarpartai politik,” katanya di Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta, pada diskusi “Kebangkitan Ekonomi Nasional”, Jumat. Gerakan restorasi yang dilakukan dapat menyerupai Restorasi Meiji yang pernah dilakukan Jepang.

Kegiatan pembangunan di Indonesia harus dikembalikan ke tangan anak bangsa dengan industrialisasi dan modernisasi berbasis teknologi yang dihasilkan usaha bangsa sendiri.

“Restorasi yang dilakukan harus menuju pada pola pembangunan yang berkepribadian dan mandiri. Selain itu, juga menghidupkan kembali program pengembangan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh pengembangan ekonomi kreatif,” katanya.

Ia mengatakan, restorasi politik juga perlu dilakukan untuk mencapai kestabilan politik, negara yang kuat, dan kepemimpinan yang efektif dalam demokratisasi.

“Banyaknya kasus korupsi yang melanda anggota DPR itu terjadi akibat belum adanya mekanisme undang-undang pembiayaan partai,” katanya.

Hal itu, sambungnya, menyebabkan banyak anggota DPR menjadi calo proyek untuk membiayai partai.  Hampir 70 persen anggota DPR adalah pengusaha dan artis.”Banyak dari mereka menjadi calo proyek untuk membiayai partai. Partai politik itu seharusnya mengembangkan diri sebagai partai kader, bukan partai massa, sehingga diisi orang-orang ahli,” katanya.(Antaranews.com)

Dipo Alam: Korban Terakhir “Impeachment” Cukup Gus Dur


Sabtu, 19 Februari 2011

Sekretaris Kabinet Dipo Alam sesuai dengan deskripsi tugasnya menangani berbagai produk hukum seperti Keputusan Presiden (Keppres) serta mengatur persidangan dan manajemen kabinet seharusnya menempati posisi yang diam.

Namun, akhir-akhir ini Dipo Alam sering bersuara di media massa yang diakuinya sebagai kegenitan yang terpaksa.

“Saya juga terus terang tidak senang, kan saya jadi genit nih sekarang keluar-keluar di media sementara itu anda tahu saya diam dan tidak genitlah,” kata Dipo dalam wawancara khusus dengan ANTARA di rumah dinasnya di Jakarta, Sabtu.

Dipo mengaku kegenitannya itu karena hati nuraninya terusik oleh berbagai kritik dilancarkan oleh para tokoh lintas agama yang di matanya bukanlah murni gerakan moral.

Apalagi ketika kritikan itu mulai mengarah pada tudingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kebohongan publik dan melanggar konstitusi.

Dipo yang mengalami hidup dalam pemerintahan enam presiden, mulai dari Seokarno hingga Presiden Yudhoyono itu tergugah untuk bersuara.

Sebagai konstituen setia yang memberikan suara kepada Presiden Yudhoyono sejak Pemilu 2004, Dipo Alam berpendapat tidak ada gejala pemerintahan Yudhoyono melakukan kesalahan sehingga pantas untuk dimakzulkan.

Menurut dia, pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem presidensiil sehingga seharusnya tidak ada cara-cara penjatuhan seperti yang berlaku dalam sistem parlementer.

“Saya melihat Gus Dur di-impeach itu sedih, biar bagaimana dia adalah Presiden ketika itu terlepas dari kekurangan-kekurangannya. Dan saya berharap bahwa impeachment kepada Presiden kita itu, Gus Dur, adalah korban yang terakhir, jangan berulang kembali,” tuturnya.

Berikut petikan wawancara dengan Dipo Alam:

Selama ini saya diam, saya tahu tupoksi (tugas pokok dan fungsi-red) saya sebagai Seskab, saya mengurus keppres, inpres, perpres, orang pensiun, masalah persidangan, masalah-masalah hukum, dan saya memfasilitasi untuk manajemen kabinet dari Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu saya dapat tambahan juga untuk mengkoordinasikan staf khusus presiden. Ketika saya dilantik sebagai seskab ada satu hal yang saya ingat dari pidato, ucapan presiden bahwa tugas saya dalam manajemen kabinet tidak di dalam hasilnya saja berupa legislasi tetapi juga prosesnya. Itu memang saya terjemahkan sendiri dalam manajemen kabinet ini. Jadi ini tidak terbatas “scope”nya hanya terbatas pada kertas-kertas keppres, inpres, masalah-masalah legislasi itu kemudian juga persidangan, kemudian arahan-arahan presiden dalam persidangan itu saya bawakan juga untuk kabinet kepada menteri-menteri. Tadinya saya menjalankan itu satu tahun, saya tidak pernah bicara, hampir jarang sekali karena saya tahu posisi saya sebagai seskab. Tapi ketika kelompok lintas agama itu sudah menjadi wacana publik di luar dan diberikan kesempatan oleh presiden untuk berdialog di Istana, tetapi sayangnya yang ditampilkan oleh terutama Pak Din Syamsuddin sebagai pimpinannya yang meminta adanya dialog itu, saya jadi terkejut. Saya lihat dari ungkapan-ungkapannya dia bukan kritik yang “genuine” sebagai gerakan moral tapi dia sudah memperlihatkan suatu kebencian dalam ungkapan-ungkapannya dalam arti kalau bisa memperkecil SBY sebagai seorang presiden. Jadi saya pikir ini sudah waktunya karena kalau saya minta kepada staf khusus presiden dan saya juga minta kepada menteri-menteri, mereka sibuk dengan bidangnya masing-masing. Saya pikir saya ambil inisiatif.

Masyarakat sekarang ingin tahu ada apa di balik Pak Dipo yang tiba-tiba muncul dan bergerak?

Biar publik mengetahui bahwa apa yang disebut gerakan moral mereka itu tidak murni. Mungkin awalnya murni, kemudian mereka sudah mulai memperbesar, dimanfaatkan oleh mereka yang jagoannya dalam Pilpres tertentu kalah. SBY dalam satu putaran menang 61 persen, mereka berharap kalau jagoannya menang kan terangkut juga. Itu wajar saja. Oleh karena itu saya ingin pisahkan antara gerakan moral yang murni dengan gerakan politik. Timbullah ide itu supaya secara singkat, memakai bahasa terang, bahasa rakyat, bahasa politik, orang itu tahu. Saya tahu dari organisasi-organisasi agama lainnya tidak setuju dengan gerakan-gerakan mereka. Itu saya ingin memisahkan juga, ini perlu diketahui oleh rakyat, kenapa saya perlu turun tangan karena orang perlu tahu.

Masyarakat kan lihat Pak Dipo turun gunung, apakah selama ini memang sistem di istana menteri-menteri kurang membela Presiden?

Mestinya kan ada sistemnya, ada juru bicara? Saya turun bukan karena keluhan presiden. Jadi sebenarnya kritik saya juga ke dalam. Nomor satu, ini kan kabinet koalisi, nomor dua ditambah lagi dengan para profesional. Ketika keluar masalah kritik-kritik itu, mereka belum sigap menanggapi. Belakangan ini saya melihat ketika Ibu Armida (Meneg Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas-red), Kepala BPS, dan beberapa menteri itu berbicara. Memang sebelumnya mungkin mereka menggunakan bahasa-bahasa birokrat dengan angka tapi mungkin penjelasannya tidak bisa dipahami oleh masyarakat sementara kelompok lintas agama ini menggunakan bahasa yang merakyat supaya cepat diserap dan memang karena saya melihat itulah tadi. Saya sebenarnya secara tidak langsung juga mengajak para menteri untuk memberikan respon pada kritik-kritik semacam itu, jadi bukan untuk mengkultuskan individu SBY, bukan. Ini memang merupakan jobnya mereka. Oleh karena itu saya juga minta humas-humas mereka, eselon satu mereka menerjemahkan dengan bahasa terang. Selama ini saya lihat mungkin karena adanya staf khusus presiden dan juru bicara presiden sehingga semua kritik, semua masalah, itu seolah-olah harus presiden yang menjawab.
Lalu member of the cabinet di mana tugasnya untuk menjelaskan kepada masyarakat?

Bagaimana tanggapan presiden terhadap gerakan Pak Dipo?

Beliau tidak mengatakan boleh atau tidak. Memang saya tidak meminta ijin karena kalau saya meminta ijin berarti kan saya mendapat perintah dari Presiden. Tentunya yang saya inginkan tadi saya ingin lepas dari rambu-rambu yang bisa membatasi saya dalam manuver saya. Jadi saya tidak minta ijin tapi saya melaporkan setelah saya lakukan. Beliau tidak memberikan tanggapan apa-apa, tidak ada larangan, juga tidak mengatakan harus begini-begini. Beliau hanya “appreciate” bahwa responnya beliau tahu, paham, hanya appreciate.

Jadi menunjukkan bahwa dalam orisinalitasnya ini adalah inisiatif saya tanpa minta ijin Presiden. Saya melaporkan, beliau juga memahami bahwa saya sebagai anggota kabinetnya mengcounter wacana-wacana politk. Itu memang hak saya juga.

Apa pekerjaan staf-staf khusus kalau begitu?

Ada. Staf-staf khusus itu ada juru bicara yang menjelaskan ke masyarakat apa yang presiden lakukan. Juga ada staf-staf lain yang memberi penjelasan dan mereka menggunakan bahasa-bahasa bidang mereka, kapasitas mereka, baik yang politis maupun informasi publik. Memang kita bagi tugas dan kalau saya menggunakan bahasa terang karena mereka juga tahu siapa saya. Saya kan bukan tiba-tiba jadi seskab begitu saja.

Pak dipo berubah waktu jaman aktivis kritis terhadap kekuasaan sekarang Pak Dipo terlihat pembela kekuasaan, pembela SBY?

Dulu saya kan melawan otoritarian. Sejak saya masuk SMP sampai SMA sebelum pecah Gestapo saya selalu ikut pidato Bung karno. Tetapi ketika Bung Karno tidak mau membubarkan PKI dan adanya korban pahlawan revolusi, saya mengatakan tidak, saya melawan. Saya ikut demonstrasi pada show of force 12 Maret. Tokohnya waktu itu yang hebat kan Sarwo Edhie. Saya demo di Pejambon, di Thamrin, dan sebagainya. Soeharto adalah kita yang naikkan bersama-sama ketika show of force 12 maret itu. Kabinet pembangunan I, II, ok, III sudah mulai kelihatan otoritariannya dia. Ketika pemilu 1977 saya masih ingat bersama almarhum Nurcholish Madjid dan juga penyanyi Trio Bimbo kampanye untuk PPP (Partai Persatuan Pembangunan-red). Tujuannya bukan untuk PPPnya tapi untuk menggemboskan Golkar. Saya calonkan Ali Sadikin sebagai presiden, itulah kenapa saya akhirnya ditahan karena saat itu mencalonkan presiden saja bisa ditangkap. Tapi kan mulainya awal-awal tonggak demokrasi saya mulai ikut. Saya mulai kritik Pak Harto ketika dia masih sehat, bukan ketika dia hampir mati.

Ketika jaman Habibie saya juga anggota MPR, kita mengawal, kita membuat TAP MPR anti korupsi, anti KKN, saya ikut bahkan butir di TAP MPR ada yang diambil dari ide saya. Tidak hanya Pak Harto yang dikritik tapi juga kroni-kroninya, itu sumbangan saya yang saya ingat di komisi C ketika reformasi itu. Terus termasuk sampai ke Gus Dur saya diangkat sebagai, tidak pakai keppres , “Udah Dipo sekarang kamu bantu saya sebagai staf ahli presiden.” Saat itu siapa yang tidak senang kepada Gus Dur. Maksud saya, bukan sebagai presidennya, dia menang dengan adanya pemilihan terbuka tapi sayangnya karena memang dia fisiknya terbatas dan kedua karena memang dia mengabaikan, ini yang saya belajar, dia mengabaikan wacana-wacana ataupun persepsi politik yang dikembangkan oleh pihak oposisinya dia. Tapi walau bagaimana dia adalah seorang presiden. Jadi pengalaman saya sebagai eselon satu ini sudah lima presiden dengan saya mulai diangkat oleh Pak Harto sebelum dia jatuh kemudian sampai akhinya ke Pak Yudhoyono sebagai Deputi Menko perekonomian. Jadi sudah lima presiden dan enam menko, dari Pak Ginandjar (Ginandjar Kartasasmita-red) sampai Pak Ical (Aburizal Bakrie-red) terakhir. Sekarang kalau disebut saya di dalam, kan berbeda jauh, SBY itu tidak sama dengan Soeharto, dia tidak mungkin jadi presiden seumur hidup. Kemudian kekuasaan-kekuasaan presiden itu wewenang-wewenangnya sudah dicopot oleh reformasi sehingga dengan demikian wewenang “power” itu ada di media karena kebebasan pers, ada di gubernur, bupati, karena desentralisasi yang telah kita lakukan.

Bapak banyak menyerang lintas agama, jangan-jangan ini masalah personal?

Tidak. Saya kan juga bisa disebut simpatisan Muhammadiyah. Masjid saya muhammadiyah di Jakarta Timur. Kalau saya sedekah, kurban, saya juga ikut perbaiki di sana, itu kan warga Muhammdiyah punya.

Apa sih yang ingin dicapai oleh Bapak dengan turun gunung ini?

Saya pasti suatu saat harus stop. Saya juga terus terang tidak senang, kan saya jadi genit nih sekarang keluar-keluar di media sementara itu anda tahu saya diam dan tidak genitlah. Tetapi saya harus stop suatu saat. Tapi kalau memang gerakan-gerakan ini terus arahnya saya lihat tidak stop, saya akan melayani terus. Stop itu bukan mereka berhenti mengkritik. Tapi sekarang saya mendengar ini bukan untuk pemakzulan, bukan untuk impeachment, kritik-kritik seperti itu oke. Tapi kalau sudah mulai gerakan massa dan membawa-bawa agama ini yang bahaya, bisa terjadi konflik agama horizontal. Jadi sebaiknya mereka itu tertulis dan minta baik-baiklah, tapi kalau kita ketemu tokoh-tokoh agama yang lainnya kan tidak apa-apa. Mengapa harus eksklusif begitu, mengapa pengutaraannya harus dengan ucapan ungkapan yang nampak seperti kebencian? Itu yang saya secara moral atau hati nurani tidak terima. Tapi kalau mereka sudah berubah, mereka tidak katakan lagi bahwa pemerintah atau SBY khususnya `deviate constitution” atau ingkar pada konstitusi dan melakukan kebohongan publik, ya sejauh mereka kritik silahkan saja. Justru kita senang saja untuk saya itu masukan kepada menteri saya. Karena bisa saja pengertian mereka salah karena tidak mengerti atau memang sengaja mau dibaurkan. Contoh, kebohongan publik dalam masalah angka kemiskinan digunakan metodologi dicampur dengan raskin, ini kan sudah dijelaskan oleh Ibu Armida bahwa ini lain.

Artinya menteri-menteri tidak berhasil menjalankan fungsi public relation karena gerakan kritik itu luas ditanggapi oleh masyarakat padahal Presiden berulangkali meminta menteri-menteri sigap menanggapi isu-isu terkini?

Mungkin sebagian itu ada benarnya. Oleh karena itu kalau umpanya saya sebut stop kepada gagak hitam, kepada kelompok ini, tapi kalau memang ada beberapa menteri masih juga belum melakukan itu, itu kewajiban saya sebagai manajemen kabinet, saya mengingatkan. Kalau mereka tidak juga, itu berarti kritik dari dalam saya keluarkan.Jangan hanya mau diam-diam saja menjadi menteri, menjadi menterinya mau, tapi ketika presiden diserang yang menyangkut dengan kebijakan dan otoritas mereka, itu mereka diam saja tidak mau memperbaiki.
Jadi bisa dinilai ada pembiaran dari anggota kabinet untuk tanggapi isu-isu penting?

Mungkin tanpa disengaja atau tanpa sadar. Saya tidak akan menggunakan kata pembiaran, tapi sensitivitas mereka tatkala isu itu dipolitisasi tidak cepat tanggap. Kalau itu ditanggapi oleh staf khusus presiden dan itu biasanya oleh beberapa televisi senang menjadi konsumsi bisnisnya mereka supaya di prime time itu iklan mereka tambah banyak. Kan itu jadinya presiden, padahal kebiasaan ini harusnya tidak begitu, menterinya harus langsung.

Sebagai contoh ketika buku SBY, kan saya juga cepat turun dan akhirnya mendiknas relatif cepat turun untuk menjelaskan bahwa ini tidak ada hubungannya dan tidak ada keinginan atau peran dari SBY.

Ada pesan khusus kepada tokoh lintas agama terkait sekarang ini kekerasan antar umat beragama?
Ada baiknya mereka diimbau, “uruslah umatmu jangan hanya politik praktis?”

Sebenarnya tidak apa-apa mereka kritis, tapi sekarang sadarkah mereka bahwa mereka sebagai tokoh agama juga dimanfaatkan untuk gerakan-gerakan politis, itulah yang saya katakan istilah tunggang menunggangi. Kalau sekarang tokoh agama “concern” dengan politik ya mereka juga manusia politik. Ya wajar saja. Cuma yang saya harapkan mereka harus sadar bahwa bisa saja mereka ditunggangi oleh kepentingan lain menjadi gerakan massa, gerakan politik, yang bisa menjadi konflik horizontal yang bisa rugikan rakyat kita.

Ibaratnya tim kesebelasan kabinet sepakbola, bapak ini kan posisinya di bek, sekarang bapak kan jadi striker, apa bapak tidak takut dituduh offside?

Tidak apa-apa. Kan kalau jadi bek maju ke depan `ngegolin` kan tidak salah juga. Kecuali kalau andaikata saya `ngegolin` bawa masuk pakai tangan ke jaring itu salah. Sejauh di dalam rambu-rambu kenapa tidak? Tapi kan tergantung kenapa saya sebagai bek dan kenapa saya harus menjadi striker. Kan striker kita seharusnya staf khusus presiden. Memang ada satu hal persepsi yang menurut hemat saya kalau staf khusus yang ngomong, itu, “ah ini suara presiden.” Padahal harus dibedakan antara jubir dan staf khusus. Jubir itu membawa apa yang diucapkan oleh presiden, baik yang terucap, tersirat, dia kemukakan. Dia bisa melihat apa yang tersirat dan itu dia ucapkan. Sedangkan staf khusus presiden sebagai aparat membantu presiden dan dia adalah eselon satu dia membantu presiden dengan segala kekhususannya. Dia bisa manuver. Andaikata ada orang kesal dengan Andi Arief dulu ketika kasus Misbakhun. Apa urusannya dengan bencana alam? Tapi karena dia punya datanya dan dia bisa manuver sehingga akhirnya kan bisa terlihat Misbakhun yang hebat dalam Bank Century ternyata dia yang membobol Bank Century sehingga masuk pengadilan. Kalau saya sebagai koordinator, saya bilang, “Andi go ahead with my blessing, jalan.” Jadi memang orang akan melihat dari staf khusus, ini presiden, ini presiden, akhirnya serangan ke istana terus.
(Antaranews.com)

JK: Pernyataan FPI Itu Tergolong Makar


Rabu, 16 Februari 2011,

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pernyataan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang mengancam akan menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masuk kategori perbuatan makar. Kalla mengatakan Rizieq seharusnya menahan diri.

“Kalau sudah pernyataannya seperti itu, disebut makar itu, bahwa ingin menggulingkan seperti itu. Nggak bisa itu. Mengritik sih boleh, tapi ketika menyatakan ingin menggulingkan kepala negara, itu tidak boleh,” kata Jusuf Kalla usai melantik pengurus PMI Nusa Tenggara Barat, di Mataram, Rabu, 16 Februari 2011.

Kalla menghimbau, selaku tokoh agama Rizieq seharusnya memberikan dakwah dan pengertian yang baik kepada umat untuk tidak melakukan kekerasan. “Tugas pemimpin agama itu harus memberikan dakwah yang baik. Di sisi lain, hukum juga harus dijalankan dengan tegas,” ujarnya.

Rizieq melontarkan pernyataan keras terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berceramah di acara Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW, Senin malam, 14 Februari 2011. Dia menyatakan akan menggulingkan SBY, jika pemerintah membubarkan ormas Islam.

Sebelumnya, pada peringatan Hari Pers Nasional, Presiden SBY mengeluarkan instruksi kepada aparat penegak hukum untuk tidak segan-segan membubarkan organisasi kemasyarakatan yang kerap melakukan aksi kekerasan dan terbukti melanggar hukum. (Vivanews.com)