KRONOLOGI DAN KETERLIBATAN PASTOR RANTINUS MANALU PADA KEBUN KARET DI PURBA TUA


KRONOLOGI DAN KETERLIBATAN SAYA PADA

KEBUN KARET MASYARAKAT DI PURBATUA, KEC. BARUS UTARA

Pendahuluan

Saya, P. Rantinus Manalu, Pr, Pastor Keuskupan Sibolga bertempat
tinggal di Jln. Maraden Panggabean No. 68 Sibolga dipanggil ke Kantor
Polda Sumatera Utara, untuk dipriksa sebagai tersangka kasus Tindak
Pidana “Mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan
secara tidak sah dan atau merambah, membakar kawasan hutan di Register
47 Desa Purba Tua dan Desa Hutaginjang Kecamatan Barus Utara Kabupaten
tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, b
dan d Jo pasal 78 ayat (2) dan (3) UU No. 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan Jo Pasal 55 dan 56 KUHPidana”. Saya dipanggil lewat Surat No.
Pol.: S.Pgl/2530/XII/ 2009/Dit Reskrim tertanggal 09 Desember 2009 yang
ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal POLDA SUMUT, selaku
Penyidik, Kombes Pol Drs. Agus Andrianto, SH. Dalam surat itu dikatakan,
saya hendak diambil katerangan selaki Tersangka oleh Kompol Amwizar dan
Tim, pkl. 09.00 WIB, Rabu, 16 Desember 2009.

Membaca surat itu, dimana kepada saya disangkakan melakukan
tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, tidak bisa saya pungkiri,
saya agak heran sertamerta terkejut. Alasannya, pertama, saya merasa
tidak pernah melakukan satupun unsur pelanggaran yang disebutkan dalam
surat. Kedua, saya merasa tidak pernah memiliki segenggam tanah apalagi
sebidang tanah untuk diusahai sehingga saya dianggap sebagai menggunakan
tanah secara tidak sah. Ketiga, saya pada dasarnya sangat mencintai
lingkungan hidup yang sehat dan hutan alam yang rimbun. Bahkan jika saja
diijinkan, ingin rasanya saya menghijaukan bukit-bukit yang gundul
gersang di Tapteng. Kalau seandainya bisa dihitung kembali, mungkin
sudah ribuan pohon yang saya bibitkan sendiri, kemudian kubagikan ke
warga di kampung-kampung untuk mereka tanami dimana saja bisa ditanami.
Saya sendiri, sudah menanam banyak tanaman pohon dari berbagai jenis.

Paling mengejutkan saya lagi adalah penetapan status saya
sebagai tersangka. Dari segi proses hukum saya tidak tahu
pertimbangannya apa. Saya merasa tidak pernah diperiksa secara resmi
dimana dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pernah dua orang dari
POLDA Sumatera Utara, satu bermarga Manurung dan yang lain Butar-butar,
datang ke tempat saya di Guest House St. Kristoforus Jl. FL. Tobing 17
Sibolga, yang dibawa oleh Kasatreskrim Polres Tapteng J.O Pasaribu. Pada
kesempatan itu, kami ada berlima duduk bersama di meja yang disusun
empat segi di ruang tamu. Mereka bertanya tentang keterlibatan saya pada
pekerjaan penanaman karet di Purbatua. Saya tidak menganggap
perbincanangan itu sebagai bagian pemeriksaan. Sebagaimana halnya
dikatakan oleh J.O Pasaribu, ketika mengontak saya untuk bisa ditemui,
hanya sekedar bincang-bincang. Saya tidak menandatangani apapun saat
itu. Yang bermarga Butar-butar, sebelum meninggalkan tempat saya, masih
meminta nomor hp saya dan berkata, “kalau menurut saya, apa yang Pastor
buat, teruskan saja. Karena baik itu untuk masyarakat,” katanya sambil
bergegas menuju mobilnya. Maka saya sangat terkejut bila saya ditetapkan
langsung sebagai tersangka. Dasarnya apa?

Kalau atas keterlibatan saya pada penanaman karet milik warga
masyarakat Desa Purbatua dan Hutaginjang, Kec. Barus Utara itulah yang
menjadi dasar pertimbangan Polisi menetapkan saya sebagai tersangka,
dengan hati jujur saya mau mencariterakan di sini kronologi keterlibatan
saya. Semoga dengan penuturan dengan penuh kejujuran ini, para pembaca
yang budiman dapat melihat dengan benar dan objektif, kemudian menilai
sendiri, apakah sangkaan pelanggaran Tindak Pidana itu tepat dikenakan
pada saya. Saya mohon agar pembaca yang budiman juga berhati jujur
melihat dan menjatuhkan penilaian. Bagi saya kasus ini penuh dengan
rekayasa dan upaya kriminalisasi atas diri saya yang selama ini dengan
giat melakukan penyadaran pada warga masyrakat agar hak-hak tanah mereka
tidak dirampas oleh pihak yang tidak berhak.

Aktivitas Pemberdayaan dan Penyadaran

Dalam rangka menyikapi kasus-kasus penyerobotan tanah di
Tapteng, saya banyak melakukan kegiatan penyadaran akan hak-hak sumber
penghidupan, khususnya masalah tanah, di tengah masyarakat di Tapteng.
Dalam kegiatan itu saya kerap menjelaskan, salah satu cara untuk
mengamankan tanah dari penyerobotan, selain daripada membuat surat
tanah, juga mengusahainya secara aktif. “Tanamanlah sesuatu, yang bisa
jadi bukti bahwa kau pernah menguasai dan mengusahainya, ” anjurku sering
kepada mereka.

Buah dari kegiatan itu, banyak masyarakat yang sudah mengusahai
kembali lahannya yang sudah lama ditinggal, dengan menanaminya dengan
berbagai tanaman keras. Tapi upaya mereka dalam mengusahai kembali
lahannya, juga menghadapi masalah ketidakmampuan permodalan. Kalau
kembali mengusahai lahan dengan cara yang lama, akan tetap kembali
terulang: tanpa hasil alias gagal. Akan kembali menjadi lahan tidur.

Salah satu kelompok warga masyrakat dari Desa Purbatua, yang
diwakili oleh Robinson Tarihoran, datang menemui saya dan membawa
permohonan atas nama 112 KK warga yang sudah memprakarsai Kelompok Tani
yang diberi nama: “Rap Martua”, yang artinya “Sama-sama Bahagia”. Mereka
mengajukan surat permohonan No. 01/KTR/03/09, tertanggal 11 Maret 2009.
Dalam surat permohonan itu disebutkan, a.l memohon bantuan agar tanah
mereka dijadikan kebun karet dan masing-masing Anggota KT-RM memiliki
lahan sendiri. Menurut keterangan Robinson, yang kemudian diferivikasi
kepada masyarakat setempat, tanah itu sudah diusahai oleh orangtua
bahkan kakek mereka sejak puluhan tahun. Dari beberapa surat tanah yang
disertakan dalam surat permohonan itu kelihatan, sudah ada warga yang
mengusahai lahan itu sejak tahun 1941. Ditulis masih dalam ejaan lama:
doeloe. Dalam daftar nama yang terlampir itu, tercantum luas tanah yang
mereka miliki yang seluruhnya 190,5 hektar.

Gambaran Lahan

Kunjungan pertama saya ke lokasi, Sabtu, 8 Maret 2009. Setelah
melihat lokasi, baru saya katakan kepada mereka ada kemungkinan dibantu,
tetapi harus dibuat surat permohonan. Dari pengamatan saya, lokasi
berada di balik bukit yang mengitari desa Purbatua. Dengan jalan kaki
naik turun bukit, dengan kecepatan normal jalan kaki dibutuhkan waktu
1.5 jam mencapai lokasi itu. Lokasi itu sendiri ada pada posisi lembah
dikelilingi bukit. Tidak ubahnya seperti di dalam kuali.

Pada kunjungan pertama, saya langsung keliling lokasi dan
membuat rekaman handycam areal. Kesan saya, tanah itu sebagian adalah
kebun karet rakyat yang sudah berumur 50-an tahun. Sebagian ada pohon
karet sebesar pergelangan kaki, berbaris, tampak sengaja ditanam
dulunya. Tampak kurang subur. Saya tanya sudah berapa tahun umur karet
itu, sudah 9-10 tahun. Tapi gak mau besar-besar, masih tetap sebesar
pergelangan kaki. Kurang terurus. Bagian paling luas, ditumbuhi semak
gersang, ilalang, tetapi ada juga batang-batang pepaya, durian, petai,
kelapa, bahkan ada “rumah” yang masih utuh bagus, layak huni. Tapi
penghuninya tidak lagi di situ. Segerombolan kerbau masih diangon di
lokasi itu. Pondok tempat kami mengadakan pertemuan dengan warga itu
sendiri dilatarbelakangi kandang kerbau.

Kalau diamati dengan cermat, 80 % lahan bukan terdiri dari
hutan, melainkan semak gersang. Menurut keterangan warga, kegersangan
itu diakibatkan oleh beberapa kali kebakaran hutan di masa lampau.
Selain itu kerbau yang diangon di situ selalu memakan rumput kecil,
sehingga tidak sempat besar. Tidak banyak kayu ukuran besar. Kalaupun
ada, paling se-ukuran besar paha, yah satu-satu lebih besar sedikit.
Maka kalau dikatakan ada penebangan kayu, kayu apa yang ditebang?

Diketahui dan Disetujui Uskup

Membaca proposal itu, saya punya hasrat membantu mereka,
dalam bentuk apapun dan sekecil apapun. Namun saya sadari saya tidak
bisa berbuat lebih banyak bila saya sendiri, tanpa dukungan dari lembaga
gereja, dalam hal ini Keuskupan Sibolga atau pihak lain. Sadar akan hal
itu, saya menghadap Bapak Uskup, Mgr. Dr. Ludovicus Simanullang guna
membicarakan surat permohonan masyarakat tersebut. Setelah mendapat
penjelasan, Bpk Uskup sangat antusias, lalu Uskup menyetujui permohonan
itu dengan ketentuan, saya diminta tetap memperhatikan jalannya
pekerjaan itu. Saya menyanggupi harapan Bapak Uskup. Dana yang dipakai
untuk ini adalah dana sosial yang memang diperuntukkan membantu
masyarakat di bidang pertanian. Jadi tidak benar issu yang dihembuskan
oleh oknum-oknum Pejabat Pemkab Tapteng, yang mengatakan bahwa saya
secara pribadi punya lahan dan melakukan kegiatan investasi di bidang
perkebunan karet di Molhum, Desa Purbatua.

Kenapa Pekerjaan Warga Ini Perlu Didukung

Setelah melihat keadaan lokasi yang begitu gersang, saya semakin
termotivasi membantu warga agar mewujudkan segera pertanian karet.
Bahkan saya berpikir untuk menghutankan lereng-lereng bukit yang
mengitari lokasi itu. “Itu jangan dibabat, nanti kita tanami dengan
pohon mahoni,” anjurku kepada warga. Tapi Robinson menjawab, “di situ
sudah karet rakyat itu, Pastor”, katanya. “Tapi di atasnya itu kan
tidak. Itu kita tanami pohon nanti, jangan diganggu itu,” desakku.
Kenapa pertanian karet untuk rakyat di lokasi ini perlu segera didukung,
inilah sebenarnya alasan yang terkandung di benak saya setelah melihat
keadaan lahan itu:

Bagi warga anggota KT-RM khususnya dan petani karet umumnya
jelas proyek ini akan membawa dan meningkatkan kesejahterakan bagi
mereka. Itu sudah pasti.

Issu lingkungan hidup dan penghijauan. Tanah gersang seperti
lahan Molhum ini memang sangat perlu untuk dihijaukan. Dan cara untuk
itu adalah penanaman pohon. Dan membuat kebun karet adalah pilihan
tepat. Beberapa alasan berikut bisa dikemukakan: masyarakat sendiri
terlibat dalam penghijauan itu (menanam dan memelihara), tidak perlu
gembar-gembor menanam “seribu pohon” yang habiskan menghabiskan dana,
sementara hasilnya belum tentu ada. Mereka akan memelihara karetnya
masing-masing sehingga proses penghijauan lebih terjamin dalam jangka
waktu yang relatif bisa dipastikan.

Hak-hak mereka atas tanah itu tidak akan dirampas orang lagi. Di
daerah agraris seperti Tapteng, tanah merupakan jaminan kesejahteraan
hidup. Hak rakyat petani atas tanah harus dilindungi dari penyerobotan
oleh investor yang sering berkoloborasi dan berkonspirasi dengan
penguasa dalam membodoh-bodohi rakyat petani.

Dari uraian di atas sebenarnya bisa disimpulkan ada tiga tujuan
utama yang memotivasi saya membantu warga Purbatua ini, yakni:
Kesejateraan rakyat, penghijauan, terjaminnya hak rakyat atas tanah.
Maka saya tidak habis pikir bila saya disangkakan sebagai perambah dan
pembakar hutan.

Kebun Karet Proyek Sosial Ketiga

Bukan ini pertama kali Keuskupan Sibolga melakukan proyek sosial
di daerah ini. Penanaman karet di Molhum, Desa Purbatua ini merupakan
proyek sosial ketiga di daerah Barus. Proyek pertama adalah proyek
irigasi yang disebut “Bendungan Sitangkurak” , di Desa Pangaribuan, di
sungai “Husor”. Proyek ini dibuat untuk mengaktifkan kembali irigasi
yang sudah lama hancur yang mengakibatkan masyarakat sekitar Barus tidak
bisa mengelola sawahnya karena tidak terairi. Proyek ini dilakukan oleh
P. Leonhard Beichirge, seorang missionaris dari Sued Tirol. Dana untuk
itu juga dari gereja. Sebenarnya pembuatan proyek ini awalnya hendak
dilakukan dalam kerjasama dengan masyarakat sekitar sendiri. Namun
kemudian, Pemkab Tapteng ikut nimbrung, menjanjikan dana sebesar Rp 125
jt. Padahal kemudian diketahui, menurut penuturan P. Leonhard ketika itu
dana ini tidak semua cair. Yang diterima hanya kisaran Rp 87 jt. P.
Leonhard sendiri mengeluarkan dana tidak kurang dari Rp 325 jt. Sayang
dalam laporan media waktu peristiwa peresmian, dipublikasikan, posisi
partsipasi pendanaan justru terbalik: Keuskupan Rp 100 jt dan Pemkab
Tapteng Rp 300 jt. Saat itu Keuskupan Sibolga tidak berminat sedikitpun
mempermasalahkan kejanggalan itu. Yang penting masyarakat telah mengolah
sawahnya kembali, hasil sudah dicicipi warga.

Proyek kedua adalah proyek jembatan tsunami, pelabuhan atau
dermaga perahu nelayan dan alat-alat tangkap ikan di Aek Busuk, Desa
Lobutua, Kec. Andam Dewi. Proyek ini terkait dengan program rekonstruksi
dan rehabilitasi korban tsunami, 26 Des 2004. Sebenarnya tidak ada dana
dianggarkan untuk rehabilitasi di daerah Tapanuli Tengah, tapi saya
selaku Direktur Eksekutif Caritas Keuskupan Sibolga ketika itu berhasil
mengarahkan perhatian dan meyakinkan mitra kerja kami dari Caritas
Austria. Proyek itu sangat berguna bagi masyarakat. Mereka menyetujui
proyek rehabilitasi di Tapteng yang keseluruhannya menelan biaya lebih
kurang Rp 500 jt itu. Proyek ini tidak dilakukan oleh Caritas Keuskupan
Sibolga, tetapi juga – justru itu yang paling berharga – masyarakat,
mulai dari anak-anak hingga orangtua bergotong royong membangun jembatan
ini. Saya bangga sekali dengan anak-anak kecil dan manis yang merasa
begitu membutuhkan jembatan ini ikut berpartisipasi. Setiap kali mereka
lewat dari jembatan itu – pergi dan pulang sekolah – mereka membawakan
satu dua batu di tangan dan meletakkannya di tumpukan batu yang sedang
orangtua mereka kerjakan secara gotong royong.

Alasan kenapa saya berusaha menarik perhatian mitra kami Caritas
Austri untuk membangun jembatan dan membantu para nelayan di sana, tidak
lain karena saya menerima laporan bahwa dua bulan setelah tsunami, tidak
ada siapapun, baik organisasi termasuk Pemkab Tapteng datang memberi
bantuan kepada mereka. Padahal jembatan kayu yang mereka bangun secara
gotong royong sudah ambrol, anak-anak setiap hari harus naik perahu
menyeberangi Aek Busuk bila mereka hendak pergi

Ada permintaan dari Bupati Tapteng Drs Tuani Lbn Tobing, Msc
agar pembangunan jembatan dilakukan dengan kerjasama dalam pendanaan.
Tetapi bupati juga mengusulkan satu jembatan besar sekalian, sampai
kapasitas mencapai tonase truck besar. Karena pertimbangan Caritas telah
menyanggupi dananya dan tentu saja juga karena khawtir kasus pendanaan
proyek “Bendungan Sitangkurak” terulang, saya menolak untuk kerjasama di
bidang pendanaan.

Rancang bangun jembatan yang panjangnya 116 meter lebar 2.10
meter terbuat dari beton bertulang dengan sistim sambung perbagian dan
diperhitungkan tahan gempa hingga 7 pada schala rechter. Juga
dipertimbangkan kelestarian alam dan kebutuhan masyarakat nelayan.
Jembatan bisa diperpendek menjadi hingga hanya 75 m, tetapi sungai akan
sebagian tertimbun dan masyarakat yang bermukim di “pulau delta” itu
tidak mendapat akses masuk secara leluasa. Atas pertimbangan ekosistem
dan lingkungan sungai itulah jembatan dibuat sedemikian panjang. Apakah
masuk akal, saya dituduh tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dan
kelesatarian alam dalam membantu warga Purbatua.

Kesepakatan Dengan Warga

Pada kunjungan pertama di Molhum itu kami juga membicarakan
hal-hal yang terkait dengan kesepakatan agar permohonan bisa
dipertimbangkan untuk dikabulkan. Pada kesempatan itu kami meminta
kepada Robinson Tarihoran agar juga menghadirkan warga yang menjadi
anggota KT-RM. Inilah kunjungan saya yang pertama di lokasi itu. Saya
dengan warga yang jumlahnya sekitar 40 orang itu berbincang-bincang
bersama di salah satu pondok warga di lokasi itu. Pada kesempatan itu
kami berhasil membuat kesepakatan lisan berikut:

Masing-masing warga KT-RM mengolah tanahnya sendiri.

Batas masing-masing dengan lawan batasnya dijelaskan, tidak
boleh ada sengketa batas. Tanahnya tidak akan ditanami karet jika mereka
bersengka batas.

Keuskupan tidak mau menyediakan bibit untuk satu orang dengan
luas tanah lebih 2 hektar.

Bagi mereka yang punya luas lahan lebih dari 3 hektar, diminta
agar bersedia membagikan sebagian lahannya itu kepada warga atau
keluarga/kerabatnya yang tidak punya lahan. Keuskupan tidak hendak
membantu orang kaya tetapi orang yang lebih membutuhkan.

Keuskupan bertanggungjawab menyediakan bibit, hingga siap tanam
dan melakukan pemeliharaan (pemupukan) hingga berproduksi.

Inilah kesepakatan- kesepakatan yang kami buat ketika itu. Jadi
saya atas nama Keuskupan Sibolga tidak pernah berpikir untuk membeli
tanah warga. Ada juga usul masyarakat, agar ada bantuan untuk kebutuhan
rumah tangga, agar asap dapur tetap mengepul. Pertimbangannya, bila
mereka mengolah lahan itu, mereka terpaksa meninggalkan pekerjaan lain
seperti menderes, bisa terbengkalai memenuhi kebutuhan dapur. Memang
pada saat itu perekonomian sangat sulit. Mereka mengusulkan Rp 800 rb
per hektar. Usul ini masih harus dipertimbangkan, namun agar mereka bisa
membeli parang dan alat-alat yang dibutuhkan mengolah lahannya,
Keuskupan menyanggupi memberikan Rp 200 rb per KK dulu agar langsung
bisa bekerja.

Jalannya Pekerjaan Pemberian Bantuan

Sejak dimulai pekerjaan pertanian karet di Molhum ini, saya
hanya dua kali menginjakkan kaki di lokasi. Pertama, sewaktu kami
mengadakan kesepakatan dengan warga, Sabtu (8/3/2009), Kedua, dua minggu
lalu, Sabtu, 5 Desember 2009. Kunjungan kedua ini saya lakukan perlu
karena akhir tahun, saya biasanya memberikan laporan kepada Uskup pada
akhir tahun. Terus terang saya tidak punya waktu untuk sering ke sana.
Namun saya tetap pantau dan saya ikuti perkembangan dengan mencermati
progres pekerjaan berdasarkan informasi dan laporan Robinson Tarihoran
yang sudah diangkat warga menjadi ketua KT-RM dan kemudian saya hunjuk
menjadi koordinator. Saya percaya pada masyrakat, mereka pasti melakukan
yang baik karena mereka bekerja untuk mereka sendiri.

Begitu kesepakatan dibuat, dua minggu kemudian, saya sudah
melakukan pemesanan bibit karet “mata tidur” ke perkebunan di Ser
Belawan. Bibit karet ini masih baru diokulasi, masih belum siap tanam.
Begitu sampai bibit di Purbatua, warga masih mengangkutnya ke lokasi
Molhum dengan memikul secara gotong royong. Mereka membagi-bagi menjadi
pack-pack kecil agar tidak terlalu berat untuk dipikul satu orang. Semua
dilakukan secara gotong royong, tanpa bayar. Peraturan yang disepakati
di antara mereka, siapa tidak pernah ikut membawa bibit ke lokasi,
penanaman di tanahnya akan belakangan. Karena itu pada umumnya mereka
semua terlibat dalam pengangkutan bibit dan bahan-bahan lain yang
dibutuhkan.

Bibit “mata tidur” sebenarnya belum siap tanaman, masih harus
ditanam di polybag dan tentu masih butuh perawatan: menyiram, memupuk,
menyiangi rumput, dlsb. Semua itu dilakukan oleh warga Kelompok Tani.
Namun khusus untuk pekerja 5-10 orang ini, karena mereka biasanya
bermalam di Molhum, mereka mendapat uang makan Rp 30 rb seorang pe hari
kerja. Saya memang mengatakan, biaya pembibitan termasuk pemupukan dlsb,
hingga siap tanam menjadi tanggungjawab keuskupan. Kalau mereka tidak
diberi uang makan, mereka lalu makan apa?

Melihat cara kerja ini, pekerjaan ini sebenarnya kan pekerjaan
rakyat. Sama sekali tidak ada indikasi bahwa saya melakukan investasi di
lokasi tersebut. Peranan saya hanya mengontrol, menyediakan alat-alat
dan perlengkapan yang dibutuhkan. Dananya dari fund sosial Keuskupan
Sibolga. Jalannya proyek kebanyakan warga sendiri yang menjalankan di
bawah koordinasi Robinson Tarihoran dan teman-temannya. Maka kalau
kehadiran saya di situ dituding sebagai investor, rasanya aneh. Apalagi
saya disebut sebagai perambah dan pembakar hutan, kapan itu saya
lakukan. Saya hanya dua kali ke lokasi. Dan siapa saksi yang sudah
diperiksa dan ditahan, yang memberikan kesaksian saya pernah melakukan
pengrusakan hutan. Rasanya sangatlah tidak tepat kalau saya begitu saja
ditetapkan sebagai tersangka perambahan dan pembabatan hutan.

Hingga sekarang, bibit yang sudah diserahkan 100.000 batang
“mata tidur” dan sudah berumur antara 4-8 bulan di media pesamaian.
Sebagian besar siap untuk ditanam. Sekitar 25 hektar dari 200 hektar,
sudah dilobang tanam. Kemudian warga Purbatua geger dengan issu dari
Pemkab. Tapteng, tanah mereka adalah hutan register. Betapa beratnya
hidup menjadi orang kecil dan rakyat biasa daerah Tapteng ini.

Lokasi Molhum, Desa Purbatua di Luar Hutan Register

Apakah lokasi itu memang benar hutan register? Saya pastikan hal
itu tidak benar. Sayapun tidak terlalu bodoh mau melakukan pelanggaran
hukum hanya sekedar mau membantu orang, tanpa ada harapan adanya
keuntungan pribadi saya. Melihat gambaran yang saya jelaskan di atas,
kita bisa menarik kesimpulan berikut: Pertama, lokasi atau daerah itu,
sudah lama di huni oleh penduduk, bahkan puluhan tahun lalu. Bangunan
rumah masih ada di situ. Tanaman mengitari pemukiman penduduk, sangat
jelas tampak. Tapi mungkin faktor keterpencilan dan tuntutan akan
pentingnya pendidikan anak, menyebabkan keluarga itu pindah dari sana ke
pesisir. Kedua, di arah puncak gunung, 8 km dari lokasi itu, masih ada
perkampungan penduduk yang dikenal dengan nama “Huta Gugung”. Daerah ini
dikenal sebagai sumber buah durian yang enak di sekitar Barus. Setiap
hari Jumat dan Sabtu, warga Purbatua dan warga Huta Gugung banyak
melewati lokasi, memikul karet mereka yang hendak dijual ke pekan atau
ke toke karet. Dan yang paling memastikan adalah temuan patok batas
hutan register itu sendiri. Warga sudah lama menemukan dua patok hutan
lindung: satu bertuliskan BHL 308, berlokasi tempat yang dikenal
masyarakat dengan nama Tombak Lalo, berjarak sekitar 10 km dari Molhum.
Yang satu lagi bertuliskan BHL 312, berlokasi di tempat yang dikenal
dengan Aek Gambir, berjarak kurang lebih 8km dari Molhum. Bukti-bukti
ini sangat kuat memastikan bahwa Molhum berada di luar areal hutan
register.

Sebenarnya warga masyarakat sendiri sudah sejak awal
mengingatkan personil dari POLDA Sumatera Utara, maupun dari Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapanuli Tengah, akan adanya penemuan
patok batas hutan register di atas gunung sana, masih jauh. Juga sangat
disayangkan sikap tidak mau mendengar hati warga, setiap kali warga
mengajak Anggota POLDA Sumatera Utara dan juga Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Sumut dan Tapteng, agar bersedia naik gunung ke lokasi dimana
patok berada, namun mereka tidak pernah mengindahkan perkataan dan usul
warga. Sepertinya mereka sudah punya tujuan dan keinginan sendiri yang
harus dicapai, yakni menjerat saya dan Robinson Tarihoran dengan kasus
sekarang.

Komnas HAM: Pekerjaan Lahan Teruskan

Pada kunjungan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) ke
Tapteng, Rabu (25/12) lalu, warga Desa Purbatua dan Hutaginjang mencegat
perjalan Tim di Desa Sihorbo, Kec. Barus Utara. Mereka menyampaikan
pengaduan mereka perihal tanah yang sedang dipersoalkan oleh pihak
Pemkab. Tapteng. Robinson Tarihoran tampil sebagai pembicara warga,
menceriterakan kronologi pengusahaan lahan itu mulai dari kakek dan
orangtua mereka sejak puluhan tahun lalu. Lalu sekarang, demikian
Robinsan, ada larangan dari Pemkab Tapteng, warga tidak bisa mengusahai
lahan itu dengan alasan masuk kawasan hutan register. “sejak dari dulu
kakek/nenek dan orangtua kami sudah mengusahai lahan itu. Tidak pernah
diketahui orang di situ hutan register. Batas Hutan register masih jauh
di atas gunung sana, kenapa sekarang dikatakan itu hutan register?” kata
Robinson mempertanyakan.

Menanggapi pengaduan itu, Johny Nelson Simanjuntak yang
didampingi oleh Husendro mengatakan, bila memang sejak dari dulu kawasan
itu pasti tidak masuk kawasan hutan register kenapa sekarang jadi
bermasalah. “Kalau memang sudah sejak lama dikelola dan sudah pasti
ditemukan patok batas hutan register itu jauh dari lokasi itu, silahkan
lanjutkan kerjakan lahan itu. Kalau ada yang melarang, nanti laporkan
sama saya. Saya ini birbicara atas nama lembaga negara,” kata Johny
menegaskan. Ketika itu hadir banyak intel-intel polisi. Pernyataan itu
didengar juga oleh mereka. Bila tidak salah, ada intel juga yang merekam
pernyataan itu dengan handycam.

Lalu kenapa sekarang ada kasus perambahan dan pembakaran hutan
register? Apakah Kamnas HAM sebagai lembaga negara suaranya tidak
dianggap apa-apa oleh Pemkab Tapteng dan aparat penegak hukum kita?
Mohonlah kiranya agar dalam penanganan kasus-kasus menyangkut rakyat
kecil, aspek-aspek hak-hak azasi itu dikedepankan oleh aparat penegak
hukum kita.

Ada Investor Pilihan Pejabat Pemkab Tapteng Menginginkan Tanah
Molhum

Bulan Juni 2008, dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Tapanuli Tengah pernah turun ke Molhum dan melakukan perintisan
penentuan batas yang hendak dikelola seorang calon investor. Kepala Desa
Purbatua mengetahui hal ini karena rumahnya menjadi titik kumpul ketika
mau pergi ke lahan di Molhum. Pada waktu itu, Robinson Tarihoran diajak
juga ikut melakukan perintisan. Perintisan dilakukan. Nama-nama mereka
yang terlibat ketika itu:

Martin Simanjuntak

Gulmok Tarihoran

Robinson Tarihoran

Damril Limbong

Gohi Simanjuntak

Nama yang disebut terakhir adalah orangnya Bupati Drs. Tuani
Lbn. Tobing ketika mereka melakukan penguasaan tanah warga di Sipaubat
dan Desa Lobutua, Kec. Andam Dewi. Tidak lama setelah pengukuran itu,
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tapteng turun juga ke lokasi dan mulai
mengukur luas lahan. Menurut keterangan Robinson Tarihoran, luas tanah
keseluruhan yang berhasil diukur dan hendak dikelola oleh investor
mencapai 1.300 Ha. Suatu luas yang pantastis. Kalau ini sempat beralih
ke tangan investor dengan model apa yang terjadi selama pemerintahan
Tuani Lbn Tobing ini, bisa dipastikan bahwa warga Purbatua dan Huta
Ginjang akan menderita di masa depan.

Melihat gelagat tidak baik itu, Robinson Tarihoran sering
berkonsultasi kepada saya tentang tanah di Molhum. Ia sendiri punya
sikap, dan tentu mengajak rekan generasi mudanya dan masyarakat, lahan
di Molhum tidak akan pernah jatuh ke tangan investor yang dimasukkan
Pemkab Tapteng. “Sudah banyak kita petik pelajaran yang tidak baik
dengan kehadiran PT. Nauli Sawit,” kata Robinson.

Orang-orangnya Bupati sudah membaca gelagat dari Robinson yang
tidak akan meluluskan rencana mereka. Robinson mulai dibujuk dan
diiming-imingi banyak hal. Gohi Simanjuntak pernah membujuk dia agar
mendorong masyarakat memberikan tanahnya untuk dikelola investor.
Robinson menjawab dengan mengatakan, “kenapa kepada saya, apalah saya.
Raja kampung dan pengetua kan masih ada,”. Juga kepadanya pernah
ditawarkan, kalau lahan di Molhum jadi dikelola, ia akan mendapat bagian
10 hektar dan truk satu unit. Kembali Robinson memberikan jawaban dengan
tidak terlalu serius, “kalau hanya sayanya makan apalah artinya itu”.
Kepada Robinson juga pernah dianjurkan, bila membutuhkan sesuatu, agar
pergi ke rumah calon investor itu yang disebutkan sebagai bermarga
Pasaribu dan beralamat di Jln. Sisinga Mangaraja No. 30 Sibolga. Rupanya
ancaman akan adanya penyerobotan inilah yang semakin mendorong keinginan
Robinson membentuk kelompok tani dan memohon bantuan ke Keuskupan
Sibolga agar masyarakat mampu dengan segera mengolah lahan mereka.

Akibat sikap Robinson Tarihoran yang tidak mau diajak kerjasama
mendukung kehadiran invstor itu, ia dan keluarganya sudah dijadikan
target sasaran oleh “kelompok yang berseberangan” . Benar, pada hari
Minggu, rumah orangtua Robinson, tempat dia tinggal, pada siang hari,
pada saat orang mengikuti kebaktian di gereja, dibakar oleh orang yang
tidak dikenal. Syukur rumah itu tidak sempat habis dilalap api. Kepulan
asap pekat menyadarkan orang yang sedang duduk-duduk di kedai di
belakang rumahnya. Mereka langsung memadamkan api yang sudah sempat
menghanguskan lemari dan sudah mulai menjilat bagian atap rumah. Dari
investigasi kami, cukup kuat keyakinan bahwa pelaku adalah bagian dari
Kelompok yang membakar rumah Edianto Simatupang, seorang aktivis, yang
juga korban penikaman waktu Unjuk Rasa Damai di depan Kantor Gubernur di
Medan.

Rupanya, Bupati merasa harus turun tangan untuk mendorong dan
mempengaruhi masyarakat. Pada acara Pulang Bersama para Perantau yang
berasal dari Desa Sihorbo dan Hutaginjang, Bupati hadir dan memberikan
kata sambutan. Sebenarnya Panitia yang sudah dibentuk dari Jakarta,
tidak terlalu mengharapkan dan tidak mendukung rencana kehadiran Bupati.
Namun, “orang-orangnya” Bupati bersikeras agar Bupati diundang dan
diberi kesempatan memberi kata sambutan. Memang betul, Bupati datang dan
menyampaikan kata sambutan. Dalam kata sambutannya, Bupati mendorong
masyarakat agar memberikan tanahnya dikelola oleh investor yang akan
datang membawa modal besar, mumbuka lapangan kerja, dst..dst…dst.
Ketika itu nyata sekali bagi warga yang hadir pada acara itu, Bupati
Tapteng sangat berminat dengan lahan Molhum untuk diberikan kepada
investor. Tetapi warga tetap memilih, lahan itu hendak dikelola sendiri.

Penutup

Dari pemaparan apa adanya di atas, pembaca yang budiman pasti
sudah mendapat gambaran mengenai aktivitas saya dikaitkan dengan issu
perambahan dan pembakaran hutan register di Molhum. Saya persilahkan
pembaca budiman mencermati dan merefleksikan, dan kemudian menilai
apakah yang disangkakan itu benar dan tepat dikenakan pada saya. Jika
seandainya lahan Molhum itu jadi diberikan kepada investor pilihan
Bupati, maka persoalan menyangkut hutan register pasti tidak ada. Kuat
keyakinan saya bahwa issu perambahan hutan register adalah kasus yang
dibangkitkan tanpa bukti yang kuat. Tapi dengan tujuan yang jelas,
Pertama, untuk masyarakat agar tidak mengusahai lahan ini, karena
kecewa, investor pilihan tidak jadi menguasai dan mengusahai lahan itu.
Kedua, menghentikan saya dalam kegiatan-kegiatan advokasi membela
hak-hak rakyat, khususnya mereka yang tidak berdaya, korban kebohongan,
dengan cara mengirim saya ke penjara.

Jadi kesimpulan saya, kasus ini direkayasa untuk
mengkriminalisasi saya sebagai orang yang getol dan yang tidak mau surut
dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat atas tanah warga transmigrasi
dan para petani di beberapa kecamatan di Tapteng yang diserobot oleh PT.
Nauli Sawit. Setelah pengaduan kami ke Komnas HAM mendapat tanggapan
sirius, situasi panas dan gerah mewarnai jajaran pejabat Pemkab Tapteng,
khususnya mereka yang terlibat dalam praktek penyerobotan tanah.

Tapi sungguh saya sayangkan, kenapa POLDA Sumatera Utara
menanggapi laporan pihak Pemkab. Tapteng ini tanpa melakukan proses
hukum yang wajar dalam menentukan saya sebagai tersangka. Kalau
seandainya kasus ini ditanggapi secara profesional dan proporsional,
saya yakin tidak akan seperti ini. Tampanya kembali perlu diulangi
ajakan Presiden R.I Soesilo Bambang Yudhoyono, agar Polri, KPK dan
Kejaksaan membenahi secara internal institusinya, yang dikemukakan pada
saat menyampaikan sikap atas kasus cicak dan buaya. Apakah POLDA
Sumatera Utara mendengarkan seruan Presiden itu?

Demikian saya buat kronologi kasus dan gambaran keterlibatan
saya di proyek sosial penanaman karet di Desa Purbatua dan Hutaginjang
ini yang saya sampaikan dengan apa adanya, namun dipenuhi rasa
tanggungjawab. Semoga bermanfaat terutama bagi mereka yang kita bela.

Minggu, 13 Desember 2009

P. Rantinus Manalu, Pr

Ketua Komisi Justice ang Peace Keuskupan Sibolga.

Sumber: Milis APIKatoklik

M. FADJROEL RACHMAN: JIWA INDONESIA MUDA YANG MERDEKA


Risalah Dukungan Politik Kebudayaan

M. FADJROEL RACHMAN
JIWA DARI KEHENDAK UNTUK HIDUP MERDEKA, DARI SEBUAH INDONESIA MUDA YANG MERDEKA

Nama M. Fadjroel Rachman menyeruak ke dalam ingatan saya, saat suatu malam yang larut, saya dengan Sutardji Calzoum Bachri masih duduk-duduk di warung Alek Tim – tempat nongkrongnya para seniman itu. Fadjroel mampir bersama Tommy F Awuy, budayawan yang kini membuka warung lukisan di Kemang.

Mereka mampir ke meja kami.

Dari habis nonton, kata Fadjroel sambil senyum.
Jadi inilah orang yang pernah ditangkap itu. Saya masih belum tahu kalau dia sudah membuat buku puisi – sebuah buku puisi yang sangat kuat menyerukan kemanusiaan dari sudut bukan hanya bahasa puisi yang berindah, tapi luput dari kenyataan hidup. Tapi ini sebuah buku puisi dari kehidupan yang keras – sebuah dunia politik Orde Baru yang telah ramai membentuk “piramida kurban manusia”.

Entah mengapa saya langsung terkenang Sukarno – tokoh yang saya kagumi, sebagai pribadi yang memiliki banyak sisi. Sukarno pun suka film, kata saya. Suka lukisan dan bahkan, konon, demikian kawan saya pernah mengatakan, pernah pula membuat cerita-cerita pendek.

Jadi seniman.

Waktu Sukarno dibuang ke Bengkulu, tokoh besar ini pernah pula membuat naskah sandiwara.

Jadi seniman.
Jadi inspiratif.

Jadi begitulah orang keras kepala itu membuat Indonesia Menggugat dan menggerakkan sebuah teks besar ke dalam laku bangsa: Revolusi Inonesia yang telah mengguncangkan dunia.

Jadi sebuah perubahan, atau angan-angan akan perubahan, datang dari sebuah kemampuan imajinatif, yang terberi dari rahim mereka yang berjiwa seni – sebuah rahim yang dimasak oleh kehidupan – dimatangkan oleh kawah kehidupan politik kebangsaan yang keras.

Imajinasi, berpikir imajinatif, seperti yang saya lihat dalam diri tokoh pemberontak abadi semacam Che (Rimbaud itu Che-nya sastra, begitu SMS Fadjroel kepada saya, saat saya ingatkan dia itu “Rimbaud”-nya politik), atau penyair yang menjadi presiden di Eropa Timur itu, atau ya, seperti Sukarno itu sendiri. Mereka yang mampu mewujudkan pemikiran imajinatif – sesuatu yang masih in absentia. Belum hadir. Tapi dalam bayangan imajinasinya, seperti telah tergenggam tangan. Sudah milik kita saat ini dan sekarang ini.

Maka kemerdekaan itu, janganlah ditunda lagi.

Dan imajinasi semacam itulah, saya lihat dalam diri seorang Fajdroel Rachman.

Tetapi imajinasi bisa dipatahkan oleh sebuah kehidupan politik yang keras, dan makin mengeras, saat imajinasi dari anak-anak muda yang dicoba ke dalam aksi-aksi mahasiswa yang radikal, pada zaman Orde Baru itu.
Lalu apakah hasilnya? Anak-anak muda itu ditangkapi dan dijebloskan ke dalam penjara.

Dari tempat saya berdiri, dunia sastra, saya mengamati lalu-lintas tokoh-tokoh di Indonesia. Menilainya dengan sebuah perbandingan, dan bahkan banyak perbandingan. Dari sejarah masa lalu maupun sejarah yang dekat-dekat di seputar kita.

Saya mencari buku puisinya Fadjroel, Catatan Bawah Tanah, yang langsung pula mengingatkan saya dengan Catatan Subersiv Mochtar Lubis, atau kisah-kisah pembangkangan yang kerap lahir di bawah rejim bengis di Uni Soviet itu. Juga di Cina.

Semua catatan-catatan itu mengandung dan memendam sama. Sama-sama merindukan kemanusiaan yang lebih baik, lebih cerah dan lebih bijak menangani apa yang disebut dengan paradoks dunia modern – rentang antara kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi, saat berada di tangan orang-orang politik dalam praktek, dalam hidup nyata, yang telah melahirkan kisah-kisah memilukan dari orang-orang yang kalah, atau dikalahkan.

Kekuasaan boleh mematahkan, atau mengalahkan, gerak dan gerik, atau percoban perlawanan. Tapi kekuasaan tidak bisa mematahkan, atau mengambil jiwa, dari kehendak untuk hidup merdeka.

Jiwa dan kehendak untuk hidup merdeka itu, terbaca dengan sejelas-jelasnya dari Catatan Bawah Tanah Muhammad Fajdoel Rachman. Yang telah dipotret dengan bagusnya oleh aktivis hukum Todung Mulya Lubis yang juga penyair. Barangkali karena sesama penyair, maka potret Mulya Lubis terhadap Fadjroel bagi saya, sama kuatnya dengan puisi yang telah dilahirkan oleh rahim Fadjroel Rahcman itu sendiri.

Dengarlah kata-kata penuh retorik perlawanan dari Mulya Lubis, dalam buku Fadjroel Catatan Bawah Tanah itu.

“Apakah yang dapat ditulis tentang seorang anak muda yang tengah mendekam dalam penjara selain rasa iba? Bayangkan, dalam usianya yang produktif, tak bisa bergerak selain dari satu sel ke sel lain, dari kamar mandi ke wc, dari dapur ke mushola. Tetapi rasa iba akan ditolak oleh anak muda ini karena di dalam penjara ini ia lebih arif dan menemukan darah kepenyairannya dan watak dirinya. Dengan getir ia mengungkapkan dirinya…”

Dan memang Fadjroel di dalam penjara itu bukan menghiba-hibakan dirinya, tapi menemukan bentuk pemberontakan dirinya ke dalam kata-kata. Ke dalam puisi. Yang jiwa kata dan pusinya, adalah jiwa kata dan puisi dari hidup yang dirasakan oleh banyak orang. Mereka yang kalah dan dikalahkan oleh sejarah sebuah orde. Sebuah tata yang membenamkan siapa saja yang hendak berbeda. Yang menyemaikan diri ke dalam apa yang disebut sebagai kemiskinan, sebagai mereka orang-orang kalah di kota besar, di desa-desa, yang oleh konstitusi diwakilkan melalui bahasa “bumi dan alam milik rakyat tercinta, dikuasai oleh negara untuk sebesarnya bagi kemakmuran bersama”.

Tetapi negara telah mengambil semuanya. Meratakan semuanya mereka yang ingin melawannya.

Maka berteriaklah Fadjroel di jalanan dan di dalam penjara, menyuarakan pemberontakannya, dan kita mendengar sebuah suara dari mulut anak muda yang rindu akan kebenaran, dari hidup yang selalu mengelak untuk menjadi benar.

Apa kabar ikan asin, sayur kangkung dan segelas
teh pahit di cangkir berkarat?
Apakah sebenarnya yang mengikat engkau dan
aku?
Kesetiaan, cita-cita atau sekedar lapar dan
kebahagiaan kecil?

Kita melihat seorang Fadjroel sedang memandangi nasib dirinya. Ah, tidak, nasib bangsanya.

Kita melihat seorang Fadjroel sedang memandangi nasib bangsanya.
Dan nasib bangsa itu dipotretnya dalam sebuah sejarah yang merentang jauh. Dalam sebuah puisinya bertajuk Sketsa Penjara XXII, ia menalikan juga perjuangan batinnya ke dalam gerbong sejarah itu – Sukarno, narapidana blok timur atas nomor 01

Pandangilah, namun jangan menitikkan airmata
Di luar jendela-jeruji selmu, di luar jendela-jeruji
selku.
Serdadu-serdadu berbaris dalam
mimpi bayi-bayi dan anak-anak bangsamu
Serdadu-serdadu berbaris mencincang akal
budi bayi-bayi dan anak-anak bangsamu;
Langit, bebatuan, rerumputan dan udara yang
kita hisap mengucurkan darah
menenggelamkan segala impian manusia

Kini orang ramai berupaya, kini orang ramai hendak merayakan perubahan atas negeri sendiri. Orang-orang tak lagi hendak menjadi budak dalam belenggu oleh bangsa sendiri.

Saya teringat suatu malam, saat saya dan Fadjroel hendak menghadang sebuah belenggu atas nama pemikiran tertantu dalam bidang budaya (ah, budaya! bukankah engkau juga akan bergesek-gesekan dengan segala denyut dari debu hidup, hidup yang nyata!), saya merancang sebuah memo dan Fadjroel secepat kilat mengirimkan kabar: brengkets, kirimlah ke seluruh dunia!

Itulah dunia memo. Dunia catatan. Dunia ingatan. Dunia Memo Indonesia. Dari sebentuk kehendak untuk bebas, menyongsong Indonesia Muda yang baru, bebas dari belenggu penjajahan pemikiran dari arah-arah manapun.

Tapi itulah juga pribadi dari M. Fajdroel Rachman, rajawali politik yang mengepakkan sayapnya sendiri, dalam asap gelap perpolitikkan Indonesia, dan politik dunia juga.

Sebuah napas segar telah ditiupkan ke paru-paru anak negeri sendiri. Dari seorang yang tidak kehilangan rasa humor meskipun saat-saat kelam sedang mendera hidupnya, seperti terbaca dalam puisi Sketsa Penjara II ini – doa manis buat Tuhan.

Dari ujung sel kudengar lagu dangdut merintih-
rintih tentang penderitaan hidup, lalu
kudengar desah genit si penyair wanita,
“Salam kompak selalu dan selamat
menempuh hidup baru buat X di jalan Y dari
gadis Z di gubuk derita”.

“Hai siapakah yang berbahagia dan
Siapakah yang menderita?”

Majulah, majulah maju Rajawali Politikku, kepakkan sayapmu dan keluarkan kami dari gubuk derita ini.

Jemputlah Indonesia Muda kita itu.

(Hudan Hidayat)
– Manajer Kampanye M. Fadjroel Rachman untuk Presiden RI 2009

Pemerintah Harus bertanggung jawab atas Hilangnya Jenazah Sri Puji Astuti


SIARAN  PERS
Institute for Migrant Workers (IWORK) dan LBH Buruh    Migrant IWORK

                Pemerintah Harus bertanggung jawab atas Hilangnya  Jenazah Sri Puji Astuti, Buruh Migran Perempuan Korban Traficking di Arab
Saudi

                            Sudah dua bulan berlalu, kematian Buruh  migrant Perempuan Sri Puji Astuti di Arab Saudi masih menjadi misteri.  Seperti pengaduan pihak keluarga Sri Puji Astuti (38th) asal RT 03 RW 04 Linggapura, Tonjong, Brebes, Jawa Tengah dikabarkan meninggal dunia di  Rumah Sakit King Abdul Azis Jeddah tanggal 8 Mei 2008 lalu. Sri Puji  Astuti sebulan sebelumnya pernah memberi kabar kepada pihak keluarga bahwa  ia dalam pelarian dari rumah majikannya karena tak tahan disiksa. Dan  sempat ditangkap oleh Polisi Arab Saudi sebelum diserahkan ke sebuah  penampungan milik orang Indonesia . Almarhumah juga sempat menceritakan  bahwa di penampungan tersebut terdapat ratusan orang yang nasibnya  serupa dengan dia. Sebelum di meninggal almarhumah mengeluhkan sakit di  bagian uluhati akibat tendangan dan pukulan dari majikannya. Dipenampungan  tersebut BMI mayoritas mereka adalah pelarian yang ditampung, dan  selama dipenampungan dikenakan biaya perhari sebagai ganti uang makan dan  tempat tidur. Dalam proses upaya permohonan pemulangan jenazah dan  pemenuhan hak-hak Sri Puji Astuti oleh pihak keluarga, pihak perwakilan RI di  Jeddah ternyata bersikap sangat lamban. Dari Laporan yang dikirimkan  LBH Buruh Migran IWORK pada tanggal 9 Mei 2008 dan beberapa kali kontak  lewat telphone, baru pada tanggal 7 Juli 2008 balasan dikirim dan  menyatakan bahwa Jenazah Sri Puji Astuti tidak ada di RS King Abdul Azis,
dan sampai hari ini tidak diketahui ada dimana dan pihak mana yang secara  sepihak memakamkan jenazah tersebut. Informasi ini sedikit berbeda  dengan informasi yang di dapatkan keluarga, pada sekitar tanggal 17 Juni  2008 keluarga mendapat telephone dari salah seorang teman Almarhumah Sri  Puji Astuti yang menanyakan apakan pihak keluarga masih mengurus  kepulangan Jenazah karena sudah terlalu lama di Rumah Sakit, dan pihak  keluarga menjawab masih dalam proses pengurusan.

                            Kematian Sri Puji Astuti menambah panjang  deretan kasus kematian BMI di luar Negeri. Antara January-Juni 2008 ini  Institute for Migrant Workers (IWORK) mencatat telah 57 BMI meninggal
dunia. Ini menunjukkan bobroknya sistem penempatan dan perlindungan BMI . BMI yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan dan mendapat  penyiksaan terpaksa harus melarikan. Akibat minimnya informasi dan perlindungan  yang diterima oleh BMI , mereka tak tau harus berlindung kemana.
Setelah mereka berhasil keluar dari sarang Harimau,  banyak dari mereka yang  terperangkap ke mulut buaya, di tampung oleh agency untuk dijual  kembali ke majikan baru dengan resiko yang sama atau di tampung oleh  penampungan-penampungan illegal yang terindikasi melakukan tindak pidana
Trafficking, seperti pada kasus Sri Puji Astuti . Lemahnya pemantauan  keberadaan BMI di Luar negeri oleh KBRI di Negara-negara tempat bekerja  menyebabkan lemahnya perlindungan BMI ketika mereka bekerja. Padahal didalam  undang-undang 37 Tahun 1999 pada pasal 18 – 21 dinyatakan tugas dari  Perwakilan RI diluarnegeri yang antara lain melindungi dan membantu  apabila WNI di Luar negeri menghadapi masalah hokum dan yang  membahayakannya bahkan wajib memulangkan atas biaya Negara. Undang-undang 39 tahun  2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri pada pasal  78 juga menyebutkan tugas perwakilan RI di luar negeri untuk melindungi  BMI pada saat mereka bekerja.

                            Untuk itu Institute for Migrant Workers dan  Lembaga Bantuan Hukum Buruh Migran sebagai kuasa Hukum dari Keluarga  Almarhumah Sri Puji Astuti menuntut :

1.. Segera Usut keberadaan Jenazah Sri Puji Astuti,  Kemudian segera Pulangkan
2.. Berikan Hak-haknya sebagai Buruh Migran ; Gaji,  Santunan dan Asuransi

 3.. Pemerintah harus meminta pihak kepolisian Arab  Saudi mengusut Tuntas sebab  kematian Almarhumah Sri Puji Astuti

4.. Berantas penampungan-penampungan illegal sarang  kejahatan Trafficking dan Perbudakan
5.. Pemerintah harus mengevaluasi dan menghentikan  Pengiriman BMI ke Negara-negara pelanggar HAM Migran.
6.. Berikan Perlindungan yang menyeluruh kepada Buruh Migran

                STOP PELANGGARAN HAM BURUH MIGRAN !

                Jakarta , 15 Juli 2008

                Yuni Asriyanti , S.H.I (0817256872)               
Yudho Sukmo Nugroho, S.H (0818189964)

                Direktur IWORK LU Jakarta                             
         Direktur LBH Buruh Migran

Surat Terbuka Buat SBY


Assalamualaikum pak SBY,
Aku masih inget ketika SBY menjabat MENKO POLKAM era presiden Megawati SBY dikritik habis habis oleh Taufiq Kemas (TK) SBY dianggap jendral kok kayak anak TK Semua orang marah termasuk saya dan saya bersama temen-temen membela dan mewujudkan SBY harus jadi Presiden Saya dan temen temen bikin komuinitas penggebos partai Karena SBY jadi Ikon Partai demokrat  saya dan temen temen dalam komunitas menggalang untuk mendukung demokrat.

Al Hasil hjarapan besar saya dfan temen temen buyar pasalnya begitu SBY bikin kabinet terlihat gamang lebih kuat JK-nya  dan yang fatalnya lagi SBY jauh dari keinginan rakyat Pertama SBY diangkat jadi RI 1 selogan jangan banyak bicart tapi kerja ntah kenapa SBY berubah mudah mengkonfrontasi ketika dikritik
SBY gampang panasan dikritik dikti telinganya merah nampak seperti yang selalu disampaikan JUBIR yaiti Andi Malarangeng
SBY lupa siapa yang berjuang tanpa pamrih tuk naikan SBY jadi RI1 adalah temen-temen yaitu rakyat bukan orang orang Demokrat bukan pula mesin politik Golkar atau mesin poltik JK dan mesin poltik Demokrat
tapi bener benar cita cita rakyat yang marah karena SBY dianggap kecil oleh TK dan Mega

Hal ini jangan sampai terjadi  SBY sudah melukai Rakyat SBY telah membungkam rakyat yang klritis
lihat kebijakan mencopot Rizal Ramli yang hanya tidak sepaham dengan pemerintah dan menangkap Sekjen Indonesia Bangkit yang mencoba mencerdaskan rakyat.
Kalau orang di luar negeri bisa ditangkap karena dianggap mengorganisir  tapi kenapa Pembobol uang rakyat yang lari ke Luar negeri BIN yang dikomandani Samsir Siregar tak bisa berkutik terkangkutkah BIN di ranah pencucian uang

Kalau SBY tidak bisa menghadang polisi yang sewenang wenang masuk kampus tanpa pakai ETIKA dan mengahncurkan kampus seperti di UNAS kenapa polisi itu semua tidak di tangkap dan arsiteknya pastinya adalah KAPOLDA Kalau terkait anarkis lalu aktor intelektual dibabat Kapolda harusnya untuk kasus UNAS harus dibabat.

Kalau ini berlanjut saya takut nasib SBY kaya Pak Harto Kabaikan yang sudah dilakukan tak nampak karena kamarahan rakyat rakyat marah karena kemiskinan bukan dibela tapi pencuri uang rakyat yang justru dibela dan dilindungi

Hentika kekerasan yang dilakukan polisi jangan sampai SBY dianggap melanggar HAM Berat oleh dunia internasional  By omision and By Disign.
salam

UG tim Sukses SBY DKI Jakarta

bersama almarhum H.Jayanto

(dari Milis FPK)