PESAN NATAL PGI-KWI 2009: “TUHAN ITU BAIK KEPADA SEMUA ORANG…”


Pesan Natal PGI-KWI 2009

“Tuhan Itu Baik Kepada Semua Orang …”(bdk. Mzm. 145:9a)

Saudara-saudari yang terkasih,
segenap umat Kristiani Indonesia di mana pun berada,
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus.

1.   Dalam suasana kebahagiaan Natal sekarang ini, kembali Tuhan menyapa dan mengingatkan kita umat-Nya untuk merayakan Natal ini dalam semangat kedamaian, kebersamaan dan kesahajaan. Dengan mengucap syukur sambil melantunkan kidung Natal dan doa, kita merenungkan, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita! Ia yang telah lahir bagi kita manusia, adalah juga Dia yang telah menebus dosa kita dan mendamaikan kita dengan Allah, Bapa kita. Dengan demikian, Ia menyanggupkan kita untuk hidup bersama, satu sama lain dalam damai Natal itu. “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya”[1]. Kabar Gembira Natal itulah yang harus kita hayati dan wujud-nyatakan di dalam kehidupan kita bersama.

Tema Natal kita tahun ini adalah: “Tuhan itu baik kepada semua orang.” Tema ini hendak mengingatkan kita, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan citra-Nya[2]. Allah adalah Allah bangsa-bangsa[3]. Ia tidak hanya mengasihi Israel saja, tetapi juga Edom, Mesir, bahkansemua bangsa-bangsa.  “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia”.[4]  Allah mengasihi dunia dan manusia yang hidup di sana dan manusia diperintahkan-Nya untuk mengolah dan menaklukkannya.[5] 

Sebagaimana kelahiran Yesus Kristus adalah bagi semua orang, maka umat Kristiani pun hidup bersama dan bagi semua orang. “Semua orang” adalah siapa saja yang hidup dan bertetangga dengan kita, tanpa membeda-bedakan, sebagaimana Allah, Bapa di surga, juga menyinarkan matahari-Nya dan menurunkan hujan-Nya kepada semua orang tanpa membeda-bedakan.[6]  Di dalam interaksi kita dengan sesama, pemahaman ini meliputi semua bidang kehidupan. Yesus Kristus memerintahkan, agar kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri.[7] Itulah hakikat inkarnasi Ilahi di dalam diri Yesus Kristus yang adalah Manusia bagi orang lain. Kelahiran Yesus Kristus mendasari relasi kita dengan orang lain. Maka kita menjalin relasi dengan sesama, tanpa memandang suku, ras, agama dan golongan.

2.   Dalam semangat inilah kita merayakan Natal sambil merefleksikan segala peristiwa yang telah kita lalui di tahun 2009 seperti misalnya Krisis Ekonomi Global, Pemilihan Umum, Aksi Terorisme sampai dengan Bencana Alam yang melanda beberapa wilayah Tanahair kita. Segala peristiwa tersebut mengingatkan kita untuk senantiasa menyadari kebesaran Tuhan dan membuat kita rendah hati di hadapan-Nya. Tuhan itu baik, karena Ia memampukan kita melewati semua peristiwa tersebut bersama sesama kita manusia. Maka Natal ini juga hendaknya memberikan kita hikmah dalam merencanakan hari esok yang lebih baik, bagi manusia dan bagi bumi tempat tinggalnya. Manusia yang diciptakan sebagai puncak dan mahkota karya penciptaan Allah, tidak bisa dilepaskan dari dunianya. Sungguh, “Tuhan itu baik bagi semua orang dan penuh rakhmat terhadap segala yang dijadikan-Nya”.[8]

Oleh karena itu, kala merayakan peringatan kelahiran Yesus Kristus, Tuhan kita, kami mengajak seluruh umat Kristiani setanah-air untuk bersama-sama umat beragama lain menyatakan kebaikan Tuhan itu dalam semangat kebersamaan yang tulus-ikhlas untuk membangun negeri tercinta kita. Sebagai bagian integral bangsa, umat Kristiani di Indonesia adalah warganegara yang secara aktif turut mengambil bagian dalam upaya-upaya menyejahterakan bangsa, karena kesengsaraan bangsa adalah kesengsaraan kita dan kesejahteraan bangsa adalah kesejahteraan kita juga. Dengan pemahaman solidaritas seperti itu, umat Kristiani juga diharapkan turut melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang baru Negara ini, demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata, termasuk juga demi terwujudnya upaya memulihkan keutuhan alam ciptaan yang menjadi lingkungan hidup kita. Merayakan Natal sebagai ungkapan penerimaan kedatangan Yesus Juruselamat, haruslah juga menjadi awal perubahan sikap dan tindakan untuk sesuatu yang lebih baik. Kedatangan Yesus bagi semua orang melalui karya-Nya, dahulu telah dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis dengan memaklumkan perubahan sikap dan tekad ini[9], baik melalui pewartaannya maupun melalui peri-hidupnya sendiri. Hal itu membuat mereka yang dijumpainya dan mendengar pewartaannya bertanya: “Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?”[10]

3.   Karena itu, melalui pesan Natal ini, kami mengajak seluruh umat Kristiani:

  a.. untuk senantiasa menyadari kebaikan Tuhan, dan dengan demikian menyadari juga panggilan dan perutusannya untuk berbuat baik kepada sesamanya[11]. Kita dipanggil bukan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, sehingga kita dikalahkan oleh kejahatan, melainkan untuk mengalahkannya dengan kebaikan[12], supaya dengan melihat perbuatan baik kita di dunia ini, orang memuliakan Bapa yang di surga[13].
·         untuk melibatkan diri secara proaktif dalam berbagai upaya, terutama yang direncanakan oleh Pemerintah dalam program-program pembangunan manusia seutuhnya. Kita juga dipanggil untuk terlibat aktif bersama dengan gerakan-gerakan atau apsirasi-aspirasi lain, yang mempunyai keprihatinan tulus, untuk mewujudkan masyarakat majemuk yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keikhlasan dan solidaritas memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

  a.. untuk ikut terlibat aktif dalam menyukseskan program-program bersama antara Pemerintah dan masyarakat demi keharmonisan hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga antara manusia dengan alam lingkungan hidupnya. Dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan dan keutuhan ciptaan, umat Kristiani hendaknya tidak hanya menjadi pelaku-serta saja, tetapi juga menjadi pemrakarsa.
Akhirnya, Saudara-saudari seiman yang terkasih, marilah kita berdoa juga bagi Pemerintah kita yang baru, yang dengan demokratis telah ikut kita tentukan para pengembannya, bersama dengan seluruh jajarannya dari pusat sampai ke daerah-daerah, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Itulah yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah pesan kami. Selamat Natal 2009 dan Selamat Menyongsong Tahun Baru 2010. Tuhan memberkati. 

Jakarta, November 2009     

                                        Atas nama

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA          KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA
   DI INDONESIA (PGI)                                             (KWI)

Pdt. Dr. A.A. Yewangoe                        Mgr. M.D.Situmorang OFMCap.
    Ketua Umum                                                    Ketua

Pdt. Dr. R. Daulay                                Mgr. A. Sutrisnaatmaka MSF.
Sekretaris Umum                                        Sekretaris Jenderal

——————————————————————————-

[1]  Luk. 2:14.
[2]  Bdk. Kej.1:26.
[3]  Bdk. Mzm. 47:9-10.
[4]  Yoh 3:16-17.
[5]  Bdk Kej. 1:38.
[6]  Bdk. Mat 5:45.
[7]  Bdk. Mat. 22:39.
[8]  Mzm. 145:9.
[9]  Bdk. Mrk. 1:4; Luk. 3:3.
[10]  Bdk. Luk. 3:10.
[11]  Luk. 6:33; Gal. 6:9.
[12]  Bdk. Rom 12:21.
[13]  Bdk Mat. 5:16; 1Ptr. 2:12

Sumber: Mirifica.net

HATI-HATI DENGAN DAKWAH/KOTHBAH BERISI WARTA KEBENCIAN/ PROVOKASI


REPUBLIKA ONLINE
Sabtu, 22 Agustus 2009 pukul 01:01:00

Polisi Awasi Dakwah  

Selama bulan suci Ramadhan, polisi akan meningkatkan pengawasan keamanan di seluruh Tanah Air. Alasannya, karena terorisme masih menjadi momok paling menakutkan. Pengawasan itu termasuk memberikan perhatian terhadap kegiatan dakwah.

Selama Ramadhan ini akan banyak kegiatan dakwah yang dihadiri umat Islam dari segala penjuru. ”Seandainya dakwah berkait dengan provokasi, dengan melanggar hukum, pasti akan ditindak,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Nanan Sukarna, di Jakarta, Jumat (21/8).

Untuk itu, kata Nanan, polisi akan mengikuti dan menempel lebih terbuka kegiatan dakwah secara terus-menerus. Operasi seperti ini bertujuan mengantisipasi perekrutan teroris pada Ramadhan.

Polisi mengakui selain Noordin Top, masih ada empat tersangka yang diduga tersangkut bom Hotel JW Marriott dan Ritz-Charlton, pada 17 Juli lalu. Namun, mengaitkan terorisme dengan ajaran Islam adalah tindakan naif. Naif, karena Islam adalah agama yang penuh kedamaian. Untuk itu, perang melawan terorisme jangan sekali-kali dikaitkan dengan ajaran Islam.

Polisi juga tidak perlu berlebihan mengawasi dakwah Islam yang marak dilakukan pada Ramadhan. Sebab, dakwah justru dilakukan secara terbuka, semuanya bisa mendengarkan. Tidak ada yang disembunyikan.

Dalam kondisi seperti ini, polisi seharusnya mendorong ulama atau tokoh agama untuk memberikan dakwah yang menyejukkan. Misalnya, kembali menggelorakan dan mengingatkan bahwa bom bunuh diri yang dilakukan para teroris, bukan merupakan tindakan jihad.

Kita pun tahu Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah organisasi massa Islam, tegas menyatakan bom bunuh diri adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Kegiatan dakwah justru seharusnya menjadi ujung tombak yang harus ditopang aparat keamanan. Sebab, umat Islam dianjurkan untuk mendahulukan dakwah sebelum berjihad. Petugas polisi pun mesti memahami makna dakwah Islam. Bukan justru menangkap 17 anggota Jamaah Tabligh di Jawa Tengah, awal pekan ini.

Ke-17 orang warga negara Filipina itu sedang melakukan khuruj (perjalanan dakwah dari masjid ke masjid).

Jamaah ini mengedepankan dakwah dalam kegiatannya. Mereka tidak mengenal tindakan radikalisme seperti pengeboman atau bom bunuh diri. Kita juga menyayangkan penangkapan terhadap sepasang suami istri di Serang, Banten, pekan ini.

Kita tidak ingin penampilan seseorang yang berjenggot, mengenakan gamis atau berjubah, bersorban, serta celana menggantung, diartikan sealiran dengan teroris. Suatu kesimpulan yang keliru.

Tidak boleh ada stigmatisasi seperti itu. Termasuk kepada perempuan yang mengenakan jilbab panjang dan cadar. Penangkapan pelaku teror harus didasarkan atas data akurat dan sesuai prosedur. Begitu juga dengan pengawasan terhadap dakwah.

Kita mendukung pemberantasan terorisme, tapi perlu cara-cara yang baik dan bijaksana. Jangan sampai melanggar hak rakyat dan hak beragama seseorang. Sesungguhnya polisi bisa bekerja sama dengan melibatkan ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pemberantasan terorisme. Justru melalui dakwah-dakwah yang menyejukkan bisa memberikan pemahaman yang benar.

Umat Islam tentu masih trauma dengan tindakan represif aparat TNI dan Polri era Orde Baru. Saat itu pada dekade 1970-1980-an kegiatan dakwah harus mendapatkan izin dari aparat keamanan. Kita tidak ingin polisi mengulangi kesalahan yang sama.

(-)

Siaran Pers Bersama : Tunda Pilpres & Wapres(Yayasan LBH Indonesia, KIPP, PBHI, dkk)


SIARAN PERS


Rabu, 22 April 2009


Siaran Pers Bersama Yayasan LBH Indonesia, KIPP, PBHI dan LBH Apik Mengenai Pengajuan dan Substansi Gugatan Warga Negara terhadap KPU dan Presiden RI
tentang
Hingga hari ini, YLBHI, KIPP, PBHI dan LBH Apik sebagai kuasa hukum warga negara dan aktivis pemantau Pemilu, tidak menerima respon secara tertulis dari KPU dan Pemerintah menjawab tuntutan diadakannya Pemilu Susulan bagi warga negara yang tidak dapat menikmati hak untuk memilih (right to vote) dalam Pemilu legislatif pada 9 April 2009. Besok (Kamis, 23/4) merupakan batas akhir pemberitahuan (notifikasi) untuk KPU dan Pemerintah memenuhi salah satu hak asasi manusia yang fundamental ini.

Siaran Pers Bersama

Yayasan LBH Indonesia, KIPP, PBHI dan LBH Apik

Mengenai Pengajuan dan Substansi Gugatan Warga Negara

terhadap KPU dan Presiden RI

“Tunda Pemilu Presiden dan Wapres

Sebelum KPU dan Pemerintah Memenuhi Hak Jutaan Warga Negara dalam Pemilu Legislatif”

Hingga hari ini, YLBHI, KIPP, PBHI dan LBH Apik sebagai kuasa hukum warga negara dan aktivis pemantau Pemilu, tidak menerima respon secara tertulis dari KPU dan Pemerintah menjawab tuntutan diadakannya Pemilu Susulan bagi warga negara yang tidak dapat menikmati hak untuk memilih (right to vote) dalam Pemilu legislatif pada 9 April 2009. Besok (Kamis, 23/4) merupakan batas akhir pemberitahuan (notifikasi) untuk KPU dan Pemerintah memenuhi salah satu hak asasi manusia yang fundamental ini.

Karena permintaan Pemilu Susulan yang diajukan tidak direspon, sesuai dengan notifikasi terbuka yang telah disampaikan pada 14 April 2009, dan surat pemberitahuan yang diserahkan langsung ke kantor KPU dan kantor Sekretariat Negara pada 16 April 2009, maka kami akan mengajukan gugatan warga negara terhadap KPU dan Presiden Republik Indonesia atas perbuatan melawan hukum menghilangkan hak untuk memilih warga negara dalam Pemilu Legislatif. Pemilu susulan sendiri diatur dalam Pasal 229 UU 10/2008, yaitu: “Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan”.

Rencananya, besok kami akan mendaftar gugatan warga negara tersebut ke PN Jakarta Pusat pada pukul 11.00 WIB. Gugatan ini diajukan untuk meminta Pengadilan (lembaga yudikatif) untuk memerintahkan KPU dan Presiden menyelenggarakan Pemilu Susulan guna mereparasi dan merehabilitasi warga negara yang tidak bisa menikmati hak untuk memilih dalam Pemilu legislatif 9 April lalu, karena berbagai sebab, antara lain tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Faktanya, jika ada kemauan, KPU dan Pemerintah dapat memfasilitasi dan menyelenggarakan Pemilu Susulan dan Pemilu Lanjutan setelah Pemilu secara serentak 9 April 2009, seperti yang dilakukan di 1.067 Flores Timur dan Lembata, NTT karena pada 9 April bertepatan dengan perayaan Kamis Putih di wilayah ini. Tidak kurang 200.000 warga ikut serta menikmati haknya untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD di wilayah ini pada 14 April lalu. Pemilu Susulan juga dilakukan di 150 TPS di provinsi Papua akibat cuaca buruk pada 10 April 2009.

Di Kabupaten Donggala, dilakukan Pemilu Lanjutan di 4 TPS akibat surat suara tertukar pada 13 April. Contoh lain adalah penyelenggaraan Pemilu Lanjutan di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat pada 11 April lalu, akibat tertukarnya surat suara DPR RI dengan daerah pemilihan lain. Akibat kesalahan pada surat suara juga digelar Pemilu Lanjutan di 13 TPS di Lampung pada 12 April 2009.

Adapun substansi dan materi gugatan sebagai berikut:

Pertama, gugatan diajukan oleh korban hak atas memilih dan para aktivis hak asasi manusia (Para Penggugat) terhadap KPU c.q. Ketua KPU c.q. Abdul Hafiz Anshari (Tergugat I) dan Negara c.q. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (Tergugat II). Bentuk gugatan yang diajukan adalah gugatan perbuatan hukum menghilangkan hak setiap warga negara untuk memilih (right to vote) dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2009.

Kedua, kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat. Para penggugat memiliki hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 (Pasal 29D (1), yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan juga memuat jaminan hak atas memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be elected) dalam Pemilu (vide Pasal 28D (3), Pasal 43 UU 39/1999, Pasal 25/2005).

Selanjutnya dalam UU 39/1999 dinyatakan setiap warga negara, termasuk Para Penggugat mempunyai hak untuk melakukan segala upaya hukum untuk memperjuangkan dan membela hak asasi (vide Pasal 7, Pasal 17, Pasal 100).

Sebaliknya, Para Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilu dan Kepala Pemerintahan diwajibkan oleh UUD dan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak atas memilih dalam Pemilu legislatif. Hanya Para Tergugat yang mempunyai otoritas menyelenggarakan Pemilu Susulan dan utamanya mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dan memenuhi hak asasi setiap warga negara (vide Pasal 28I (4) UUD 1945, Pasal 8, 71 – 71 UU 39/1999).

Faktanya, KPU dan Pemerintah sampai hari ini tidak menyelenggarakan Pemilu Susulan guna memenuhi (mereparasi dan merehabilitasi) hak untuk memilih jutaan warga negara, termasuk hak para Penggugat.

Ketiga, tentang gugatan warga negara (citizen law suit). Untuk mengajukan gugatan perdata, pihak penggugat dapat melakukan melalui mekanisme legal standing, gugatan perwakilan (class action) atau gugatan warga negara (citizen law suit). Sebelumnya, putusan pengadilan yang telah menerima bentukan gugatan citizen law suit antara lain: (1) Putusan Gugatan citizen law suit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara nomor: 28/Pdt.G/2003/ PN.JKT.PST yang diputus tanggal 08 Desember 2003 oleh Andi Samsan Nganro, SH., selaku Ketua Majelis Hakim, H. Iskandar Tjake, SH., dan Ny. Andriani Nurdin, SH., masing-masing sebagai anggota majelis hakim, telah mengakui adanya Gugatan citizen law suit, dan; (2) Putusan Gugatan citizen law di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara nomor: 228/Pdt.G/2006/ PN.JKT.PST yang diputus tanggal 15 November 2006 oleh Hakim Ketua Majelis Ny. Andriani Nurdin, SH, MH, hakim anggota masing-masing: Heru Pramono, SH, MH dan Makasau, SH, MH, dalam perkara Ujian Nasional.

Selain itu pengajuan gugatan warga negara ini, juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 4(2), 5(2), 16(1) dan 28 (1) UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Keempat, sifat melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, sebagai berikut:

(1) adanya perbuatan melawan hukum). Dengan tidak menyelenggarakan Pemilu susulan, jelas Para Penggugat menutup mata atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Para Penggugat juga jelas tidak mengindahkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan para penggugat memenuhi hak setiap warga negara untuk memilih dalam Pemilu, sebagaimana disebut diatas;

(2) adanya kerugian yang ditimbulkan. Sampai hari ini jutaan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih, tidak dapat menikmati haknya sebagai warga negara, yaitu ikut serta dalam Pemilu untuk memilih para anggota DPR, DPD, dan DPRD;

(3) adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) . Kerugian dan pelanggaran hak tersebut, merupakan akibat dari tidak dilaksanakannya Pemilu susulan yang menjadi kewajiban, tanggungjawab, serta kewenangan KPU dan Pemerintah;

(4) Kerugian dan pelanggaran hak tersebut tidak akan terjadi jika KPU dan Pemerintah menyelenggarakan Pemilu Susulan. Tidak diselenggarakannya Pemilu susulan dan membiarkan terjadinya pelanggaran hak untuk memilih (right to vote) yang dialami jutaan warga negara merupakan kesalahan yang dilakukan KPU dan Pemerintah.

Kelima, tuntutan (petitum). Para Penggugat, memohon kepada (majelis hakim) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili, dan berkenan memutus, antara lain:

1. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pemilu Susulan;

2. Memerintahkan Tergugat menunda Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelum dilakukan reparasi dan rehabilitasi hak Para Penggugat dan warga negara lainnya, dengan cara menyelenggarakan Pemilu Susulan bagi semua warga negara yang mempunyai hak dan ingin ikut serta dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD

3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad).

Demikian penjelasan ini, kami sampaikan.

Jakarta, 22 April 2009

Yayasan LBH Indonesia, KIPP, PBHI, dkk

Kontak:
A. Patra M Zen (Yayasan LBH Indonesia) 0816 482 53 77

Mochtar Sindang (KIPP) 0812 921 9500

Syamsuddin Radjab (PBHI) 0811 4100 996

Estu R. Fanani (LBH Apik) 0818 177 136

SIARAN PERS KASUM ttg PUTUSAN BEBAS MUCHDI: Intervensi Sistematis dalam Pengadilan Muchdi


SIARAN PERS KASUM

PUTUSAN BEBAS MUCHDI :

Intervensi Sistematis dalam Pengadilan Muchdi

Komite Solidaritas Aksi untuk Munir mempertanyakan kredibilitas putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi Purwopranjono
sebagai terdakwa pembunuh Munir. Putusan ini telah melukai rasa keadilan dan
tidak sesuai dengan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan HAM.

Kami menengarai putusan ini sarat intervensi politik. Kami mengkawatirkan
jaksa penuntut umum dan majelis hakim bekerja di bawah tekanan berbagai
pihak yang berkuasa sehingga independensi dan objektivitas pengadilan dengan mudah digadaikan. Ironis, karena berdasarkan hasil pemantauan persidangan yang kami lakukan, telah terurai benang merah keterlibatan Muchdi PR selaku penggerak/penganjur atas terbunuhnya Munir. Majelis hakim telah dengan sengaja bersikap parsial dengan memilih fakta-fakta yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Beberapa catatan kami terhadap proses persidangan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, sejak awal jaksa penuntut umum telah membuat dakwaan dan tuntutan yang lemah. JPU memasukkan motif pembunuhan dalam dakwaan dan secara politik mencederai penuntutan dengan hanya menuntut Muchdi selama 15 tahun.

Kedua, fakta-fakta di persidangan membuktikan adanya operasi intelejen
illegal yang juga melibatkan beberapa anggota BIN. Sebagai bagian dari
operasi intelejen, tentunya berbagai tindakan kejahatan dibuat secara
tertutup sehingga bukti-bukti petunjuk yang ada seharusnya dapat menjadi
pertimbangan majelis hakim untuk membuka kebenaran.

Ketiga, pembunuhan Munir merupakan kasus konspirasi. Namun metode
pembuktian yang dilakukan oleh Majelis hakim tidak dengan cermat meneliti
keterlibatan berbagai pihak tersebut untuk menarik jelas rangkaian
konspirasi pembunuhan ini. Seharusnya pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan putusan didasarkan pada fakta adanya konspirasi ini. Hakim hanya menilai fakta-fakta yang terungkap di pengadilan secara konvensional dan menutup mata terhadap jalinan rangkaian fakta yang menunjukkan adanya konspirasi tersebut. Akibatnya seluruh peristiwa seakan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan.

Keempat, dari pertimbangan putusan terbukti adanya keterlibatan BIN yang
melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat menjadi titik tolak untuk mencari lebih lanjut akar penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan pembunuhan terencana kepada Munir. Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan pelanggaran hukum. Sehingga harus ada sanksi tegas bagi pelakunya.

Kelima, majelis hakim membiarkan berlangsungnya suasana persidangan yang intimidatif. Penarikan kesaksian dari beberapa anggota BIN dengan alasan yang sama dan seragam semestinya menjadi pertimbangan hakim untuk menggali lebih lanjut penyebab penarikan kesaksian tersebut. Ditengarai intervensi dan ancaman kepada para saksi membuat para saksi menarik kesaksiannya.

Kami meminta Jaksa Agung untuk memastikan kasasi dijalankan dengan kembali menggali fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa lainnya, Pollycarpus dan Indra Setiawan.

Secara khusus kami meminta Presiden untuk memberikan perhatian penuh atas perkembangan kasus ini. Pemerintah SBY harus memanfaatkan waktu di akhir pemerintahannya untuk menepati janjinya ini.

Masyarakat telah cukup dewasa untuk memahami carut marutnya dunia peradilan Indonesia. Dunia internasional juga mengawal proses ini sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam melindungi HAM. The test of our history akan menjadi sejarah gelap jika bangsa ini terus dikungkung oleh kuasa yang tak terjamah hukum. Putusan PN Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi bukanlah akhir dari perjalanan pengungkapan kebenaran atas kasus pembunuhan Munir.

Jakarta, 1 Januari 2009

Komite Solidaritas Aksi Untuk Munir (KASUM)

============ =======

Andi K. Yuwono
Executive Secretary (Acting)
Praxis Association
Jl. Salemba Tengah No. 39-BB
Jakarta 10440 – INDONESIA
Tel. ++62 21 3156907, 3156908, 3911927
Fax. ++62 21 3900810, 3156909
Mobile: 0811182301

Kenapa Penerima Suap BI dari PKS Luput dari Perhatian Media?


From: abu matta <abumatta@xxx. com>
Date: 2008/8/5
Subject: [mediacare] Kenapa Penerima Suap BI dari PKS Luput dari
Perhatian Media?
To: mediacare@yahoogrou ps.com

Kasus aliran dana BI ke DPR menjadi berita hangat di media sepakan ini.
Bahkan beberapa media menulis daftar anggota DPR periode 1999-2004 yang
menerima duit lengkap dengan jumlahnya. Daftar itu memanjang dan
berurutan dari satu fraksi satu ke fraksi yang lain. Paskah Suzetta
dari Golkar misalnya ditulis menerima Rp 1 miliar. Lalu MS Kaban dari
PBB menerima Rp 300
juta.

Yang jadi pertanyaan, kenapa media tidak kritis kalau anggota DPR dari
PKS juga ada yang menarima. Dia adalah TB Soenmandjaja. Saat itu dia
bergabung dalam Fraksi Reformasi karena Partai Keadilan (sekarang PKS)
tidak cukup kuota menjadi fraksi sendiri. Semua perhatian media fokus
ke partai besar. Pada saat bersama PKS mengambil keuntungan dengan
teriak-teriak sebagai partai bersih.

Pada saat daftar ini muncul dari persidangan Hamka Yandhu, petinggi PKS
sempat kelimpungan dan bikin rapat mendadak di Mampang Prapatan. Tapi,
tidak ada media yang menulis esok harinya. Keresahan petinggi PKS
beralasan sekali. Bukan cuma berdampak pada citra partai, tapi TB
Soenmandjaja sekarang sedang menjadi calon Bupati Bogor yang diusung
PKS.

Kasus Bogor sangat menarik. Untuk pemilihan bupati, PKS mencalonkan
penerima suap BI. Sedangkan untuk pemilihan Wali Kota Bogor, PKS
mengajukan Ahmad Ru’yat sebagai calon
wakil wali kota. Padahal Ahmad
Ru’yat tersangkut kasus korupsi Wakil Wali Kota Bogor Ahmad Sahid yang
sekarang jadi tahanan rumah.

Apakah kasus korupsi PKS yang luput dari media ini merupakan hasil
operasi intelejen PKS yang dijalankan Soeripto? Semua tahu Soeripto
adalah anggota DPR dari PKS. Dia bekas petinggi BAKIN. Mari renungkan
bersama. Jangan sampai kita tertipu oleh pencintraan dan slogan-slogan
bersih yang dikampanyekan PKS.

salam,

abu matta

Abu Bakar Ba’asyir :Mati Pemerintah Dzolim Jika Menghukum Amrozi Cs


Terkait rencana eksekusi terpidana bom bali
http://www.youtube. com/watch? v=DWN3IwXFlIg
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——
Abu Bakar Ba’asyir :
Mati Pemerintah Dzolim Jika Menghukum Amrozi Cs
Wednesday, 30 July 2008

Ketua Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Baasyir menilai pemerintah Indonesia sangat dzolim jika jadi mengeksekusi mati para pelaku bom bali I. Hal ini dikarenakan pemerintah memberikan hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Amrozi Cs. Pemerintah dianggap hanya melihat kasus tersebut secara kasat mata. Padahal menurutnya, pada kasus Bom Bali I semestinya dilihat siapa sebenarnya yang memiliki bom yang meledak pada waktu itu.

“Semua ahli bom baik dalam maupun luar negeri menyatakan bom yang meledak dan sampai membunuh banyak orang itu sebenarnya bukan bom biasa tapi mikronuklir,” katanya dalam sebuah video yang dipublikasikan lewat internet di situs youtube.com. Video tersebut tercatat dirilis Sabtu (26/7) oleh seseorang yang menggunakan username rofiq1924.

Abu Bakar Baasyir meragukan bahwa Amrozi Cs dapat membuat bom yang memiliki daya ledak sebesar itu. Seraya mengutip pernyataan ahli bom dari Australia yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang percaya bahwa Amrozi bisa membuat bom seperti itu bukan orang bodoh, tetapi idiot.

Ustadz yang pernah ditahan di dalam penjara karena kasus imigrasi ini mengaku pernah berdebat dengan pihak kepolisian. “Kalau polisi percaya Amrozi bisa membuat bom seistimewa seperti itu mestinya bukan ditahan tetapi menjadi penasehat militer, dijadikan dosen di sekolah militer mengajari untuk membuat bom tersebut,” ujarnya.

Abu Bakar Baasyir sepakat jika Amrozi Cs dihukum karena kesalahannya melakukan pengeboman yang mengakibatkan kerusakan dan luka-luka. Namun, ia tetap tidak percaya jika bom milik Amrozi bisa membunuh orang. Abu Bakar Baasyir mencurigai bom yang meledak itu milik CIA.

Pimpinan Pondok Pesantren Ngruki Solo ini khawatir jika pemerintah Indonesia yang tidak takut Allah tapi takut pada George W. Bush ini nekad mengeksekusi mati Amrozi Cs akan mengakibatkan bala’ (bencana besar) yang ditimpakan oleh Allah SWT.

Menurutnya, Amrozi Cs bukanlah teroris namun justru kontra teroris. Mereka merupakan mujahid yang membela Islam dan kaum musliminin dari teror AS dan kawan-kawannya, hanya saja langkah mereka melakukan pengeboman itu keliru.

“Kalau tetap nekad mengeksekusi, jangan orang Islam yang ditunjuk jadi regu tembak eksekusi,” ujarnya menasehati Kapolri. Ia mengkhawatirkan jika orang Islam yang melakukan eksekusi akan mengakibatkannya murtad karena membunuh seorang pejuang Islam. “Tapi saya anjurkan mundur saja, jangan nekad mengeksekusi. Saya khawatir ada bala’ dari Allah kalau tetap nekad. Saya sudah memperingatkan!” pungkasnya.

[ihsan/www.suara-islam. com]

Kronologis Penyerangan Massa Terhadap STT SETIA


Mahasiswa luka parah akibat penyerangan senjata tajam, kampus dibakar

JAKARTA – Satu tragedi kembali terjadi menimpa umat Kristiani di negeri ini. Pada Jumat (25/7) malam lalu telah terjadi penyerangan oleh sekelompok warga terhadap Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar (SETIA) yang berlokasi di Kampung Pulo kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makassar, Jakarta Timur.

Berikut adalah kronologis peristiwa penyerangan babak pertama terhadap STT SETIA Jumat malam (25/7) sebagaimana diungkapkan Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th kepada pers, Sabtu (27/7) lalu:

10.30PM (malam)
Seorang mahasiswa dan seorang anak staff dosen SETIA dicegat di jalan, dan mahasiswa ini yang berasal dari Alor dianiaya dan dipukuli. Sang ayah yang mendengar anaknya dipukuli saat mau menolong anaknya yang telah dibawa ke RW terdekat juga ikut dipukuli.

11.30PM
Asrama putra yang berada di RT.02 di kepung massa dan dilempari batu juga pagar asrama, kaca jendela di rusak serta atap asrama di timpuki oleh masssa yang menyebabkan beberapa kerugian bagi asrama putra. Situasi agak menurun tetapi massa yang sama yang telah melakukan penyerangan ke asrama putra pada Pukul 24.00PM menuju ke asrama putri yang terletak di Rt. 05 dan juga melakukan pelemparan juga disana menyebabkan kerusakan

Pukul 02.30AM (pagi) (26/7)
Kembali terjadi penyerangan kedua pada dini hari dan kali ini penyerangan dilakukan dengan intensitas tinggi dibandingkan dengan penyerangan pada pukul 12.00 PM sebelumnya dimana kerusakan yang diakibatkan oleh penyerangan ini jauh lebih parah. Kemudian terjadi penyiraman bensin di atas atap lantai 3 di asrama putri yang terletak di RT.05. Api sempat tersulut tersulut di jalan depan asrama putri tetapi tidak lama karena api tersebut mengenai salah seorang yang menuang bensin yang kemudian api dimatikan.

Pukul 4.30AM
Suasana mulai tenang. Tetapi sebelumnya antara pukul 02.00-03.00AM juga terjadi penyerangan massa di kampus utama di RT 01 dimana suasana tidak terkendali yang mengakibatkan mahasiswa sempat merespon penyerangan oleh sekelompok warga dan kemudian terjadi saling melempar batu.

Pukul 5.30AM
Suasana menjadi tenang dan terkontrol hingga Sabtu siang harinya.

Pdt. Matheus Mangentang, M.Th. selaku Ketua Umum Badan Pengurus GKSI dalam pertemuan dengan para wartawan Sabtu (26/7) lalu juga mengklarifikasi mengenai adanya pernyataan beberap pihak bahwa penyulut situasi adalah karena ada mahasiswa yang dianggap mencuri, tetapi ini tidak benar karena tidak ada barang bukti bahwa dia mencuri dan posisinya ada di tengah jalan.

Dari pihak SETIA juga telah meminta kepada aparat keamanan untuk memberikan bantuan perlindungan sampai situasi kondusif dan telah mengirimkan surat meminta perlindungan dari pihak aparat keamanan. Pada peristiwa penyerangan babak pertama ini memakan 2 orang korban luka akibat pemukulan.

Kerugian yang dialamai pada peristiwa penyerangan tersebut diperkirakan menurut Matheus sebesar 75-80 juta karena semua kaca, pagar dan jendela sudah hancur.

Lebih lanjut dikatakan bahwa mahasiswa yang berada di asrama putri pada saat kejadian ada sekitar 250 orang dimana pada saat itu mereka sedang tidur dan kemudian terbangun karena mendengar teriakan massa yang merangsek masuk ke dalam asrama.

Aksi tersebut diprovokasi oknum tertentu yang hingga saat ini masih belum dapat dipastikan identitasnya. Beberapa saksi mata juga mengatakan bahwa sebelum aksi penyerangan terjadi terdengar seruan dengan menggunakan pengeras suara dari sebuah Mesjid Baiturohim yang terletak tidak jauh dari asrama tersebut berusaha menggerakkan massa warga.

Pagi harinya saat situasi mulai tenang para mahasiswi diungsikan ke areal kampus untuk sementara waktu sampai suasana aman. Sedangkan sebagian mahasiswa masih tetap berada di asrama karena hanya terjadi kerusakan di bagian atap dan genting saja di 2 asrama putra yang letaknya tidak berjauhan.

Matheus juga mengatakan bahwa peristiwa penyerangan terhadap SETIA bukan hanya hanya sekali itu saja tetapi telah terjadi beberapa kali sepanjang 4 tahun belakangan ini. Matheus juga menambahkan bahsa selama 21 tahun SETIA berdiri di lokasi tersebut hubungan dengan warga sekitar tidak mengalami masalah dan baru sekitar 4 tahun belakangan ini saja terjadi penyerangan yang diprovokatori oleh segelintir oknum yang tidak suka dengan keberadaan SETIA.

Penyerangan kali ini adalah yang keempat kalinya sepanjang 4 tahun belakangan ini dan ini merupakan yang terburuk.

Usaha untuk mediasi dengan warga juga telah ditempuh pihak SETIA berkali-kali dengan difasilitasi oleh Walikota Jakarta Timur, kelurahan, kecamatan dimana pihak Walikota meminta untuk SETIA pindah dan mencari lokasi lain namun sampai saat ini belum ada jawaban pasti dari walikota guna membantu upaya pencarian lokasi yang tepat. Walikota juga meminta kepada masyarakat untuk dapat menahan diri agar kelompok-kelompok tertentu tidak dapat mengambil kesempatan.

Pihak SETIA sendiri mengharapkan agar aparat dapat secara cepat mencari siapa oknum yang telah melakukan penterangan tersebut dan meprovokatori.

Pihak SETIA meminta aparat untuk mengamankan mengingat 28-30 Juli mendatang akan berlangsung ujian negara di kampus tersebut.

Dari keterangan beberapa saksi juga membenarkan adanya seruan kepada warga untuk melakukan penyerangan. Sehingga bukan hanya warga setempat tetapi juga warga sekitar kampung tersebut ikut dalam aksi penyerangan dimana mereka juga membawa bambu yang nampaknya telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa aksi penyerangan tersebut bukanlah suatu bentuk spontanitas belaka tetapi diduga telah dipersiapkan. (Maria F/Kristiani Pos)