Pemerintah Kecam Ancaman Makar


Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah mengecam keras niat dan ajakan sejumlah ormas yang secara terbuka menyerukan perbuatan makar dalam menyikapi pembubaran ormas yang diinstruksikan Presiden.

“Sungguh disayangkan bahwa beberapa pihak telah memaknai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pembubaran ormas secara tidak utuh, bahkan ada yang memunculkan reaksi berlebih,” demikian siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Padahal pernyataan Presiden Yudhoyono yang disampaikan saat menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional di Kupang tersebut secara jelas menyebutkan ormas yang dimaksud adalah ormas melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan atau perbuatan lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tindakan tegas yang diinstruksikan Presiden untuk membubarkan ormas yang melakukan tindakan anarkis akan dilakukan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1986.

Langkah ini dimaksudkan agar keamanan negara dan ketertiban masyarakat dapat tetap dijaga dan dijamin secara bermartabat, tegas pemerintah dalam siaran persnya itu.

“Segenap bangsa Indonesia khususunya para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan segenap warga masyarakat diharapkan tidak terpengaruh dan dapat tetap memelihara kerukunan dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai dengan tataran kewenangan dan kapasitas masing-masing,” demikian pemerintah.(*)

M-NLM/A025

Sumber: antaranews.com

Utang Indonesia pada Umat Islam


Jumat, 28 Agustus 2009 pukul 01:12:00

Utang Indonesia pada Umat Islam  

Oleh Herry Nurdi
Penulis, Wartawan Islam

Perkembangan penyelesaian masalah terorisme di Indonesia, menuju arah yang sangat tidak kondusif bagi kaum Muslimin di negeri ini. Berbagai pernyataan dan statement yang dilontarkan oleh beberapa pihak, baik secara resmi atau selentingan, telah melahirkan dampak yang sangat serius bagi gerakan dakwah di negeri ini. Tentu saja perkembangan ini harus dikawal dalam koridor yang benar agar tak menimbulkan keresahan baru yang bernama kecurigaan komunal.

Bayangkan saja, jika seorang psikolog menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan rohis (Rohani Islam) yang ada di sekolah menengah umum adalah bahan baku dari tindak kekerasan. Ditambah lagi, dengan seorang yang mengaku pengamat, berkata dengan senyum di bibir bahwa pendanaan kegiatan terorisme juga berasal dari mobilisasi zakat, infak, dan sedekah. Semua ditayangkan di televisi dalam siaran  live yang tentu saja tanpa filter rasa keadilan bagi umat Islam.

Pada tahap yang lebih awal, pesantren telah menuai kecurigaan. Begitu juga, dengan kegiatan dakwah. Dan, hari ini kita saksikan, betapa aktivis dakwah berada dalam suasana terintimidasi. Jenggot, celana cingkrang, baju koko, cadar, dan dahi yang hitam menjadi atribut pelengkap yang mengantarkan kecurigaan. Dengan segala hormat pada semua pihak yang terlibat, Pemerintah Indonesia tidak boleh menjadi pemerintah yang kelak akan dicatat sebagai pemerintah yang menindas umat Islam.

Masih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan, sekadar mengingatkan sejarah yang mungkin terlupa. Negeri ini memiliki utang yang tak terbayar pada perjuangan yang telah diberikan umat Islam. Hanya untuk mengambil beberapa contoh, Pangeran Diponegoro, memakai simbol-simbol dalam memimpin Perang Jawa melawan penjajah Belanda. Dengan serban, baju putih panjang, dan yang paling penting, dengan ajaran Islam Pangeran Diponegoro memimpin perang yang dalam sejarah Belanda disebut-sebut sebagai perang, yang hampir menenggelamkan negeri penjajah itu dengan kebangkrutan.

Baca saja nama panjang dan gelar Pangeran Diponegoro. Sultan Abdulhamid Erucakra Sayidin Panatagama Khalifat Rasulullah Sayidin Panatagama. Dengan sadar, Pangeran Diponegoro mencantumkan nama Sultan Abdulhamid, yang saat itu menjadi Khalifah Turki Utsmani sebagai jaringan perjuangannya. Bahkan, pemilihan nama Sultan pada periode Sultan Hamengkubuwono I adalah simbol perlawanan secara halus pada kekuatan VOC, penjajah Belanda. (Soemarsaid Moertono, 1985; P Swantoro, 2002).

Tapi, hari ini, simbol yang mampu menggalang kekuatan perjuangan kemerdekaan itu dicurigai. Pencantuman hubungan internasional, dengan Mesir, Turki, Arab Saudi, disebut dengan transnasional yang juga diucapkan dengan nada penuh kecurigaan. Dulu, simbol-simbol itu berperan sangat besar memerdekakan negeri ini.

Begitu pula, dengan slogan dan pekik perjuangan, Islam dan kaum Muslimin menorehkan sejarah yang tak bisa dihapus dan harus diingat lagi ketika jihad disudutkan seperti saat sekarang. Bung Tomo, menggerakkan Arek-arek Suroboyo melawan agresi militer ulang yang dilakukan penjajah Belanda, dengan pembukaan kalimat  Bismillahirrahmanir rahim dan ditutup dengan  Allahu Akbar yang disandingkan dengan kata Merdeka.

Saoedara-saoedara ra’jat Soerabaja,
 Siaplah keadaan genting
. Tetapi saja peringatkan sekali lagi, djangan moelai menembak,
 Baroe kalaoe kita ditembak, maka kita akan ganti menjerang mereka itu.
 Kita toendjoekkan bahwa kita adalah benar-benar orang jang ingin merdeka.
 Dan oentoek kita, saoedara-saoedara lebih baik kita hantjur leboer daripada tidak merdeka.
 Sembojan kita tetap: Merdeka atau Mati.
 Dan kita jakin, saoedara-saoedara,
pada akhirnja pastilah kemenangan akan djatuh ke tangan kita
sebab Allah selaloe berada di pihak jang benar
 pertjajalah saoedara-saoedara,
 Toehan akan melindungi kita sekalian
 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka!

Maka sekali lagi, negara ini boleh menjadi negara yang anti terhadap pekikan  Allahu Akbar dan seruan-seruan dakwah yang mengajak menuju kebaikan dan kebenaran.

Ketika Republik Indonesia masih sangat belia, negara ini pernah menjadi Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar. Indonesia terpecah-pecah menjadi 17 negara bagian. Penjajah Belanda tidak akan ridha dan ringan hati melepaskan Indonesia sebagai negeri yang merdeka dan berdaulat. Andai saja Mohammad Natsir, tidak tampil dengan pidatonya yang kini dikenal dengan Mosi Integral Natsir, tentu seluruh pemimpin bangsa hari ini tidak akan bisa menyebut dengan bangga kalimat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebab, berdirinya RIS meminta konsekuensi besar. Terjadi rasionalisasi atas kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Perwira-perwira penjajah Belanda menjadi penasihat TNI. Pejuang dan tentara rakyat dirumahkan. Sebagai gantinya, Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL) diintegrasikan ke dalam tubuh TNI. Bagaimana mungkin negara ini akan kuat, jika di dalam tulang punggung yang menjaga kemerdekaannya, berdiri jenderal-jenderal penasihat dan unsur-unsur dari kalangan penjajah?

Dalam sidang RIS tahun 1950, Mohammad Natsir, seorang pemimpin dakwah di negeri ini, seorang dai, seorang ustaz, seorang ulama, tampil menyelamatkan Indonesia. Maka, dengan segala hormat, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia tidak boleh menjadi alat negara yang berperilaku sewenang-wenang pada umat Islam Indonesia.

Apalagi, ditambah sebuah fakta sejarah tentang seorang pejuang bernama Jenderal Soedirman. Seorang guru madrasah Muhammadiyah, yang memimpin gerilya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Soedirman adalah seorang guru agama. Mengisi ceramah dan mengajar mengaji keliling di wilayah-wilayah Cilacap dan Banyumas. Jabatannya di Muhammadiyah adalah wakil ketua Pemuda Muhammadiyah Karisidenan Banyumas.

Wilayah yang sama saat ini dicurigai polisi sebagai sebagai kawasan persembunyian buronan yang dicari. Maka sekali lagi, dengan segala hormat, polisi, aparat keamanan, bahkan masyarakat tidak boleh menaruh curiga pada ustaz, guru mengaji, apalagi ulama yang telah membuktikan diri menjaga negeri Allah bernama Indonesia yang semoga dilimpahi berkah.

Pasti tidak terlambat mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Kaum Muslimin tidak pernah menganggap perjuangan sebagai piutang yang harus dibayar. Tapi, umat Islam sangat yakin, negara ini adalah negara yang besar yang tak akan melupakan sumbangsih perjuangan umat Islam.  Wallahu a’lam .

(-)

15 Langkah Besar Akan Diwujudkan Presiden SBY-Boediono


SBY PAPARKAN 15 LANGKAH BESAR

Jakarta (SI) – Calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menegaskan kembali visi misi pemerintahannya lima tahun ke depan jika terpilih.

Pada orasi politiknya di hadapan ribuan pendukungnya di Gelora Bung Karno, Jakarta, kemarin, SBY menjabarkan 15 langkah besar pemerintahan yang akan datang bila dirinya mendapatkan  mandat dari rakyat Indonesia untuk kembali menjadi presiden.

Lima visi dan misi pemerintahan SBY-Boediono pada 2009-2014 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, penegakan HAM, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta pembangunan yang adil dan merata.

Adapun 15 langkah besar yang akan dilakukannya antara lain pengentasan masyarakat dari kemiskinan  hingga berkurang 8-10%, pengurangan pengangguran 5-6%, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. “Semua itu adalah faktor yang penting, diperlukan pemerintahan yang bersih, yang tanggap dan siap untuk membantu rakyatnya. Rakyat memerlukan pemimpin yang tepat”, tandas SBY pada kampanye akbar terakhir tersebut.

SBY juga menambahkan bahwa dirinya adalah pemimpin yang mampu mengayomi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama, suku, dan etnik.

Menurut SBY, tokoh bangsa yang akan memimpin Indonesia lima tahun ke depan adalah pemimpin yang dapat mempertahankan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai harga mati.

“Suku seperti Aceh, Minang, Bugis, Papua, semua disayangi. Selain itu pemimpin juga harus sanggup memimpin pemerintahan yang bersih dan bukan pemimpin yang memperkaya diri sendiri,” ujar SBY.

Menurut SBY, pemimpin yang pantas untuk Indonesia adalah pemimpin yang telah memberikan bukti, bukan janji, serta telah memberikan hasil nyata selama lima tahun terakhir.

“Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang bukan menebarkan angin surga dan menyebarkan fitnah ke sana-kemari. Pemimpin harus yang mempunyai kerja nyata dan bukan yang tidak tahu situasi dunia,” tandasnya.

Pasangan capres-cawapres SBY-Boediono kemarin melakukan kampanye pilpres putaran terakhir setelah sebelumnya berkampanye ke berbagai daerah di Tanah Air.

Di akhir pidatonya yang hanya berdurasi 10 menit, SBY meminta para pendukungnya untuk waspada. Menjelang dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 8 Juli, menurut SBY, banyak kampanye hitam yang diarahkan kepada pasangan SBY-Boediono.

“Saya mengajak saudara semua untuk sabar dan tabah serta berdoa agar yang melakukan kampanye hitam mendapatkan hidayah dari Allah SWT,” katanya.

Ribuan simpatisan SBY-Boediono yang datang dari berbagai daerah dan berasal dari 23 partai pendukung mulai berkumpul di Gelora Bung Karno sejak pukul 10.00 pagi. Massa yang tergabung dalam majelis zikir Nurussalam datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat serta Jabodetabek memadati stadion sejak pukul 12.00 WIB.

Mengakhiri orasi politiknya, pasangan SBY-Boediono didampingi Ibu Ani Yudhoyono dan Ibu Herawati Boediono berjalan menuruni panggung utama dan bersalaman  dengan para pendukungnya.

Sebelum melakukan kampanye akbar di Gelora Bung Karno, SBY bersilaturahmi dengan 3.000 purnawirawan TNI/Polri di Tenis Indoor Senayan. Acara ini bertemakan “silaturahmi dan doa bersama purnawirawan TNI/Polri dan veteran beserta keluarga, dalam rangka menyukseskan Pilpres 2009”.

Beberapa pensiunan jenderal turut hadir dalam acara  ini, yaitu mantan Wakil KSAD Letjen Purn Cornel Simbolon, mantan Panglima TNI Jenderal Purn Endriartono Sutarto, mantan Panglima TNI Marsekal Purn Djoko Suyanto, dan mantan KSAD R Hartono. (rarasati syarief) 

 

 

Sumber: SEPUTAR INDONESIA, Minggu, 5 Juli 2009

Wartawati Sinar Harapan Ditendang Tim Sukses SBY-Boediono


Pers
Boikot Kampanye Boediono

Wartawati “SH” Dianiaya Tim SBY-Boediono

Jayapura- Wartawati Harian Sinar Harapandi Jayapura, Odeodata Hermina Julia Vanduk, ditendang dari belakang
hingga terjungkal dan pingsan, oleh oknum Tim Sukses Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, Jumat (26/6) pagi, di Jayapura. Peristiwa itu terjadi saat Odeodata hendak meliput kampanye politik calon wakil presiden (cawapres) Boediono.
Menurut penuturan Ode–demikian dia biasa dipanggil–dalam pembicaraan telepon dengan redaksi, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 09.30 WIT, saat para wartawan hendak menuju Papua Trade Center (PTC) di Jayapura, yang akan dikunjungi Boediono.

Pada saat itu, Ode dimintai tolong untuk mengkoordinasi rombongan wartawan dari Jayapura untuk meliput kegiatan ini, karena kendaraan telah disiapkan. Setelah mobil disiapkan, Ode sempat bertegur sapa dengan wartawan dari TVRI, Denny, dan mengajaknya ke PTC karena di mobil yang disediakan masih banyak tempat kosong.
Tetapi seseorang dengan mengenakan seragam Partai Demokrat bernama Rudolf mencegah dengan berkata, “Denny ikut saya,” sambil terus berkata-kata tidak jelas. Oleh Ode oknum tersebut diminta menghentikan ocehannya.
Lalu terjadi ketegangan antara Ode dengan Rudolf yang berbuntut pada ditendangnya wartawati SH itu pada bagian
bokong. Menurut Ode, setelah menendang, Rudolf juga berusaha memukulnya, namun berhasil dihalangi para wartawan lainnya. Akibat tendangan tersebut, Ode sempat tak sadarkan diri dan dibawa ke RSU Dok II, Jayapura. Setelah sadarkan diri dan divisum, Ode kemudian pergi ke Polresta untuk mengadukan penganiayaan yang dialaminya itu.
Namun, hingga berita ini diturunkan, pelaku hingga saat ini masih dalam pengejaran polisi, sedangkan Boediono sendiri dijadwalkan akan ke Pasar Tradisional Yotefa dan PTC.  Terkait insiden ini, kelompok wartawan di Jayapura yang tergabung dalam Solidaritas Wartawan Anti-Teror (SWAT) mendesak Kepolisian Daerah Papua agar segera membekuk kader Partai Demokrat yang menganiaya wartawan ini.
“Kami mendesak agar Polisi menindak tegas pelaku penganiayaan. Ini masuk dalam ranah pidana,” kata Wakil Ketua SWAT yang juga Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Papua, Andre.
Menurut Andre, pihaknya akan mengirim surat protes keras kepada Ketua Tim Sukses Nasional SBY- Boediono atas sikap yang sudah di luar batas kepatutan, sampai menendang wartawati. ”Kami akan melayangkan surat
protes keras terhadap Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono,” tambah Andre.
Hal senada dikemukakan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua Cunding Levi yang meminta Polisi segera menangkap pelaku penganiayaan wartawan dan menjeratnya dengan pasal berlapis. “Oknum tersebut harus dikenakan Pasal 8 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers, karena telah menghalangi kerja wartawan,
serta Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, ” kata Cunding.

Minta Maaf Salah satu anggota Tim Kampanye SBY-Boediono, Rizal Mallarangeng, seperti dilaporkan Antara,
telah meminta maaf kepada wartawan di Jayapura atas ulah oknum kader Partai Demokrat itu.
“Jika benar oknum itu adalah kader Partai Demokrat, yang bersangkutan akan  kami pecat dari keanggotaan, ” kata Rizal kepada para wartawan yang sedang berada di Mapolresta Jayapura untuk melaporkan kasus ini.
Ode juga sudah menyusul para wartawan ke Polresta Jayapura dan memberikan
keterangan kepada polisi.
Rizal mengungkapkan, insiden tersebut sangat memalukan dan telah menodai rencana safari Boediono di Jayapura. “Padahal Boediono datang ke Jayapura untuk melihat langsung dan berdialog dengan masyarakat di
sini,” ujarnya.
Atas kejadian ini, sejumlah wartawan di Jayapura menyerukan boikot terhadap kampanye Boediono ini sebagai bentuk dukungan moral dan protes atas penganiayaan terhadap wartawan ini. (rafael sebayang/ant)

Sumber: Sinar Harapan

Menguji Kejujuran SBY soal kontrak dengan PKS


SBY, Jawablah Sejujurnya!

OLEH: TJIPTA LESMANA

 

http://www.sinarhar apan.co.id/ cetak/detail- cetak/article/ sby-jawablah- sejujurnya/

 

 

 

Dua hari sebelum pasangan SBY-Boediono mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Bandung, utusan khusus Yudhoyono, Hatta Rajasa (Menteri Sekretaris Negara) bertemu dengan pimpinan empat partai politik yang sebelumnya menyatakan siap berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mengusung SBY. Pertemuan berlangsung di Wisma Negara pada 12 Mei malam.
Mereka yang hadir adalah Suryadarma Ali (Ketua Umum PPP), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), Zulkifli Hassan (Sekretaris Jenderal PAN), dan Hadi Utomo (Ketua Umum Partai Demokrat). Tifatul Sembiring, Ketua Umum PKS tidak hadir, meskipun sudah dilayangkan undangan resmi. Muncul spekulasi bahwa PKS kecewa, bahkan dongkol setelah nama Boediono secara resmi disebut sebagai calon wakil presiden SBY. Bahkan, segera saja beredar kabar bahwa PKS bersiap hengkang dari koalisi dengan Demokrat. Ketidakhadiran Tifatul dalam pertemuan di Wisma Negara itu dimaknai sebagai protes keras PKS kepada SBY.   
Tanggal 13 Mei saya tampil bersama fungsionaris tiga partai politik – salah satunya dari  PKS – pada acara talk show sebuah stasiun televisi di Jakarta. Saya bertanya kepada fungsionaris penting PKS itu: PKS kecewa dengan pilihan Boediono? Ia menjawab tegas: “Bukan soal kecewa atau tidak, tapi kami merasa dibohongi…” Maksudnya? “Bukankah lima kriteria cawapres yang diajukan oleh SBY sebelumnya menyebutkan, antara lain, bahwa cawapres harus bisa memperkuat koalisi? Itu berarti harus dari orang partai, bukan nonpartai.” Lalu, ia juga berbicara tentang historis bangsa kita, bahwa dari semula presiden dan wakil presiden merupakan kombinasi Jawa-Non-Jawa, nasionalis-Islam, sipil-militer, dan lain-lain.
SBY tatkala itu, tentu, cemas sekali terhadap ancaman PKS untuk menarik diri dari koalisi lima partai. Ia menyadari betul bahwa untuk pemerintahan yang kuat, dibutuhkan dukungan riil dari PKS, mengingat jumlah kursi PKS yang signifikan di DPR RI. Sekitar 10 jam sebelum deklarasi di Bandung, spekulasi masih santer bahwa petinggi PKS kemungkinan besar tidak akan hadir. SBY kemudian memerintahkan Hatta untuk mengatur sebuah “pertemuan khusus” dengan PKS saat-saat terakhir sebelum upacara deklarasi dimulai.  
Pertemuan di hotel itu memang jadi digelar. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat  itu bicara empat mata dengan Ketua Dewan Syuro PKS. Agendanya jelas: untuk membujuk PKS supaya jangan exit dari koalisi. Dan SBY berhasil. Kedua tokoh ini bahkan berpelukan mesra sebagai simbol keakraban dan everything is OK. Malam itu juga, Tifatul Sembiring membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen “kontrak politik”; begitu juga dengan pimpinan PAN, PKB, PPP serta sejumlah partai kecil lainnya. Memang PAN tidak diwakili oleh Ketua Umum Soetrisno Bachir yang juga disebut-sebut “ngambek”.

Kontrak Politik
Isi kontrak politik hampir dipastikan tidak lebih basa-basi. Bagaimana implementasinya nanti, hampir dipastikan, sangat ditentukan oleh situasi politis riil saat itu. Yang jelas, beberapa hari setelah deklarasi SBY-Boediono, di masyarakat beredar pesan SMS yang mengatakan bahwa SBY sudah teken “kontrak politik” dengan PKS.  Sumbernya: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Yogyakarta Ahmad Sumiyanto.
Kontrak politik tersebut berisi 10 butir, antara lain (a) PKS mendapat lima kursi menteri, yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menkominfo, Menteri Pertanian dan Menteri BUMN, (b) 40.000 PPL Departemen Pertanian kader PKS tidak boleh diberhentikan atau diganti, (c) UU Syariah dan Penyiaran Agama harus segera diundangkan, juga UU Halal dan Haram, UU Kesehatan, (d) Dalam UU Kesehatan ditegaskan bahwa petugas kesehatan muslim tidak boleh melayani pasien non-muslim, (e) Peraturan-peraturan daerah bernuansa Syariah Islam yang kini sudah ada tidak boleh dicabut.
Pernyataan pimpinan PKS Yogyakarta itu dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta. Dengan demikian, beritanya tidak bisa digolongkan gosip atau rumor, sebab sumbernya jelas, dan media yang mempublikasikannya pun jelas, bahkan media terhormat.
Tentu saja, berita ini amat meresahkan masyarakat, khususnya kaum minoritas dan non-muslim. Petinggi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, memang pernah mengeluarkan bantahan dengan mengatakan bahwa SBY belum pernah berbicara tentang kabinet dengan mitra koalisinya. Wong, pemilihan presiden saja belum dilangsungkan, masak sudah ngomong tentang kabinet, lengkap dengan pembagian portofolionya! Begitu kira-kira kata Anas, salah satu Ketua Partai Demokrat.      
Meski dibantah, pesan lewat SMS terus beredar luas, bahkan tampaknya semakin luas. Itu berarti counter statement dari Anas Urbaningrum tidaklah efektif, dalam arti tidak mampu meredam kekhawatiran dan kecemasan masyarakat. Dan setiap hari banyak sekali pertanyaan serupa yang diajukan kepada saya, baik secara langsung maupun lewat SMS. Tentu, saya tidak bisa menjawab, sebab saya tidak tahu apa sesungguhnya isi “pembicaraan gentleman” antara SBY dan petinggi PKS di Bandung, hanya beberapa menit sebelum deklarasi SBY-Boediono diumumkan.

Jawablah Sejujurnya
Nah, demi nama baik dan integritas SBY sebagai calon presiden RI 2009-2014, saya mendesak agar SBY secepatnya memberikan klarifikasi sejujurnya. Benarkah berita itu,  atau tidak lebih pepesan kosong? Kalau memang pepesan kosong, SBY harus pegang betul ucapannya pascapemilihan presiden, dengan asumsi SBY terpilih kembali.
Jika SBY hanya bersikap tutup mulut, lawan-lawannya niscaya akan menyerangnya habis-habisan dalam kampanye pemilu ini.
Pemilihan umum merupakan peristiwa amat penting dalam sistem demokrasi. Lewat pemilu, rakyat memilih pemimpin secara langsung menurut hati nurani dan judgment-nya yang tepat. Untuk itu, rakyat harus mendapatkan informasi selengkapnya dan sejujurnya tentu semua calon pemimpin/presiden yang ada. Jangan sampai rakyat memilih “kucing dalam karung”. Hal ini hendaknya dicamkan betul oleh Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Janji-janji yang diteriakkan dalam setiap kampanye harus betul-betul riil, bukan gombal. Riil dalam arti bisa diimplementasikan, dan pasti diimplementasikan segera setelah dipilih oleh rakyat.
Jika rakyat mendapatkan pemimpin yang dipilih itu, kemudian, plintat-plintut atau mengeluarkan kebijakan yang sungguh di luar perkiraan,  rakyat pasti akan kecewa, bahkan marah. Implikasinya, stabilitas politik hampir dipastikan akan gonjang-ganjing. Jika kontrak politik yang disebut-sebut di atas memang ada, tentu itu merupakan hak prerogatif SBY. Yang rakyat minta, bicaralah yang jujur, jangan ada dusta di antara kita.

Penulis adalah pengamat politik, guru besar komunikasi politik di Universitas Pelita Harapan.

Iklan Mega-Prabowo Yang Diboikot Televisi


Iklan Mega-Prabowo yang Diboikot Televisi

Kamis, 18 Juni 2009 | 15:41 WIB

  

 

TEMPO Interaktif, Jakarta: Salah satu iklan Mega-Prabowo yang diboikot sejumlah stasiun televisi, berjudul “Harga”, dimunculkan di situs video You Tube. Iklan ini menyatakan lima tahun terakhir ini harga barang semakin mahal sehingga harus ada perubahan dan memilih pemimpin baru.

 

Iklan ini dibuka dengan cerita kehidupan yang makin berat selama lima tahun ini, dilanjutkan dengan narasi yang menyatakan pemerintah menganggap kondisi membaik.

Pernyataan pemerintah ini, menurut iklan, membuat Indonesia harus berubah dan memilih pasangan Mega-Prabowo. Iklan ditutup dengan puji-pujian bagi pasangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan-Gerindra ini.

Iklan ini dibuat dan disunting dengan bagus. Adegan awal, yang menceritakan beratnya hidup rakyat Indonesia, dibuat dengan warna hitam putih yang muram. Di adegan berikutnya, ada adegan yang bukan hitam putih, tapi warnanya juga tetap pudar sehingga kesannya tetap muram.

Begitu adegan pindah ke bagian penutup, saat Megawati dan Prabowo dipuji, iklan menjadi berwarna cerah dan segar, tidak lagi hitam putih.

 
Narasi: Tingginya harga sangat menyengsarakan kita semua.

Gambar: Iklan dibuka dengan adegan lembaran uang di dompet yang jumlahnya berkurang. Gambar hitam putih yang muram.

Narasi: Setiap pagi para pekerja tak mampu membeli bahan bakar minyak dan transportasi.
 
Narasi: Uang mereka terus menipis. Setiap malam kekurangan pangan.

 
Narasi: Sementara pemerintah kita berkata, bahwa ekonomi kita kuat.

Gambar: Istana Negara dimunculkan saat narasi menyebut pemerintah sekarang.
 
Narasi: Bahan bakar dan pangan jauh lebih kuat.
 
Narasi: Kenyataannya setelah lima tahun hanya janji kosong belaka. Harga sembako hampir 50 persen lebih tinggi dari 2004.
 
Narasi: Dan ini berarti uang Anda hanya bisa membeli sedikit saja.
 
Narasi: Kita tak bisa makan janji. Saatnya perubahan: Mega Prabowo.

Gambar: Iklan yang tadinya muram, dengan warna hitam putih, menjadi riang dan cerah karena menjadi berwarna. Adegan ini menandai bagian puja-puji terhadap Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.
Anda bisa melihat iklan “Harga” ini di situs You Tube.

NURKHOIRI
Sumber: Tempo Interaktif.com

LAPORAN TAHUNAN AMNESTY INTERNASIONAL 2009: HAM DI INDONESIA


Beberapa waktu lalu tepatnya (28/5) Amnesty International 2009 mengeluarkan Laporan Tahunan berkenaan dengan situasi di Indonesia. Berikut adalah hasil Laporan yang dikeluarkan Amnesty Internasional 2009:

 

Indonesia yang saat ini memiliki total jumlah penduduk 234,3 juta di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa hal yang berhasil diamati selama masa kepemimpinannya antara lain: bahwa hukuman mati tetap berlaku, angka kematian anak

dibawah 5 tahun (l/p) 36/26 per 1,000, tingkat literasi (melek huruf) dewasa 90.4 persen

 

Situasi di Papua dan Maluku terus memburuk, termasuk serangan terus menerus terhadap kebebasan berekspresi. Jumlah tahanan hati nurani meningkat tajam ke angka 117 orang. Serangan terhadap kelompok agama minoritas and para pemimpinnya meningkat di seluruh kepulauan. Penyiksaan, penggunaan kekuatan yang berlebihan dan pembunuhan diluar hukum yang dilakukan oleh polisi dan aparat keamanan terus berlanjut. Tidak ada perkembangan dalam upaya membawa para pelaku ke hadapan pengadilan atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua dan Timor-Leste. Indonesia memulai kembali pelaksanaan hukuman mati pada bulan Juni, menghukum mati 10 orang. Angka kematian ibu tetap yang tertinggi tercatat di Asia Tenggara.

 

Kebebasan berekspresi

 

Pemerintah terus menerus membatasi kebebasan berekspresi secara ketat. Jumlah orang yang ditangkap dan ditahan karena mengekspresikan pendapat mereka secara damai meningkat setidaknya menjadi 32 orang. Tambahan 85 orang yang dipenjarakan di tahun sebelumnya tetap berada di penjara. Tetap menjadi pelanggaran kriminal untuk mengibarkan bendera “Bintang Kejora” di Papua, bendera “Benang Raja” di Maluku dan bendera “Bintang Sabit” di NAD.

 

Papua

 

Konflik kecil antara aparat keamanana dan pemberontak pro-kemerdekaan di Papua terus berlanjut. Para pemimpin masyarakat lokal diintimidasi dan diancam oleh militer dan polisi. Ada berbagai laporan penyiksaan dan perlakuan buruk, penggunaan kekuatan yang berlebihan dan hukuman mati diluar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan.Pada bulan Agustus, dalam demonstrasi perayaan Hari Pribumi Sedunia, polisi mengeluarkan tembakan ke arah kerumunan orang setelah beberapa orang mengibarkan bendera “Bintang Kejora” yang terlarang. Satu demonstran damai, Opinus Tabuni, tewas dalam peristiwa tersebut. Filep Karma tetap dipenjara dengan hukuman15 tahun penjara dan Yusak Pakage 10 tahun penjara. Kedua pria tersebut dinyatakan bersalah karena mengibarkan bendera “Bintang Kejora” pada tahun 2005.

 

Maluku

 

Duapuluh satu orang yang menarikan tarian perang tradisional di depan Presiden yang berpuncak dengan pembentangan bendera “Benang raja” yang terlarang dijatuhkan hukuman yang berkisar antara tujuh sampai 20 tahun penjara di beberapa sidang pengadilan pada tahun 2008.

 

Kebebasan beragama

 

Kelompok keagamaan minoritas Ahmadiyah terus menerus menghadapi diskriminasi, intimidasi dan kekerasan. Pada pertemuan antar-agama di bulan Juni, para demonstran Ahmadiyah diserang oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI). Polisi yang mengawasi pertemuan tersebut tidak menghalangi/ mencegah. Sebagai reaksi peristiwa tersebut, pemerintah Indonesia mengumumkan dekrit kementarian bersama yang “membekukan” kegiatan Ahmadiyah, secara efektif mencabut perlindungan bagi para pemeluknya. Pada bulan Oktober, Munarman, komandan Pasukan Pembela Islam, and Rizieq Shihab, pemimpin Front Pembela Islam dihukum penjara selama 18 bulan karena menghasut sehingga terjadi kekerasan pada pertemuan tersebut. Penyerangan terhadap para pemimpin agama Kristen dan penutupan gereja-gereja di Papua terus berlanjut. Pada bulan Agustus, tiga penyerang tidak dikenal memukuli hingga pingsan Bapak Benny Susetyo seorang pendeta Katolik dan pembela hak asasi manusia di Jakarta Selatan.

 

Polisi dan aparat keamanan

 

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi dan anggota militer termasuk penggunaan kekuatan secara berlebihan pada saat penangkapan yang terkadang mengakibatkan kematian, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya terhadap tahanan, kegagalan untuk melindungi para pengunjuk rasa ketika melakukan unjuk rasa damai dan korupsi yang mendarah-daging.

 

Pada bulan April, Komite Anti Penyiksaan PBB memeriksa laporan periodik kedua Indonesia . Sementara memuji perkembangan perundang-undangan tertentu, Komite tersebut mengungkapkan keprihatinan yang mendalam mengenai sejumlah laporan yang dapat dipercaya atas terjadinya “penggunaan penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tersangka dalam tahanan polisi secara rutin dan menyebar luas”, sama halnya dengan penyiksaan selama operasi militer.

 

Impunitas

 

Pada bulan Januari, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Pollycarpus Priyanto, seorang mantan pilot, karena meracuni aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib pada penerbangan maskapai Garuda dari Indonesia ke Belanda pada tahun 2004. Pada bulan Februari, Indra Setiawan, mantan pemimpin Garuda, dijatuhkan hukuman satu tahun penjara karena memalsukan dokumen yang memungkinkan Pollycarpus Priyanto berada dalam penerbangan yang sama dengan Munir Said Thalib. Pada bulan Desember, Muchdi Purwoprandjono, mantan wakil kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), dibebaskan dari tuduhan merencanakan pembunuhan Munir Said Thalib karena kurangnya bukti yang memberatkan. Ada kekhawatiran bahwa persidangan terganggu setelah tiga saksi dari pihak penuntut, semua mantan anggota BIN, menarik kesaksian mereka pada bulan September.

 

Pada bulan Juli, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), yang dibentuk untuk mendokumentasikan berbagai kejahatan yang terjadi di Timor-Leste pada tahun 1999 dan untuk mempromosikan rekonsiliasi, menyampaikan temuan-temuannya kepada pemerintah Timor Leste dan pemerintah Indonesia. Komisi menempatkan tanggung jawab kelembagaan atas pelanggaran hak asasi manusia berat kepada kelompok milisi pro-otonomi, militer Indonesia , pemerintah sipil dan polisi. Pemerintah Indonesia menerima laporan tersebut dan mengungkapkan penyesalannya atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1999, namun tidak ada permintaan maaf secara formal.

 

Mandat KKP mencegah Komisi melanjutkan hingga menjadi tuntutan hukum, dan komisi tidak menyebutkan nama para pelaku pelanggaran. Kekhawatiran terhadap impunitas membuat PBB memboikot penyelidikan KKP dan sebaliknya melanjutkan upaya tuntutan melalui Unit Kejahatan Berat dan para penuntut/jaksa Timor-Leste, terutama untuk menyelidiki kekerasan pada tahun 1999.

 

Pada bulan April, berdasarkan pengajuan banding , Mahkamah Agung Indonesia membalik keputusan bersalah dan hukuman 10 tahun penjara mantan pemimpin milisi Eurico Guterres untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor -Leste. Dia adalah satu-satunya terdakwa dari enam orang yang dinyatakan bersalah, yang hukumannya telah dilaksanakan dan menjalani kehidupan di penjara.

 

Hukuman mati

 

Setelah tidak adanya pelaksanaan hukuman mati selama 14 bulan pemerintah memulai kembali hukum mati pada bulan Juni. Sepuluh orang menjalani hukuman mati pada tahun 2008, dibandingkan dengan 11 orang dalam 10 tahun terakhir. Setidaknya 10 orang dijatuhi hukuman mati, dan setidaknya 116 orang tetap berada dalam pidana mati.

 

Pada tanggal 8 Desember, Amrozi bin H. Nurhasyim, saudara kandungnya Ali Ghufron dan Imam Samudera dihukum mati. Ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman atas keterlibatannya dalam peristiwa bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, dimana menyebabkan 202 orang tewas

 

Pada bulan Desember , Indonesia menolak resolusi Majelis Umum PBB untuk penangguhan (moratarium) pelaksanaan hukuman mati di seluruh dunia.

 

Hak kesehatan

 

Indonesia memiliki catatan kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara, dengan perkiraan 19.000 kematian setiap tahun. Angka kematian ibu di daerah terpencil dan diantara masyarakat pribumi/ jauh melebihi jumlah penduduk di daerah-daerah pusat dan daerah yang lebih berkembang.

 

Amnesty International merupakan suatu gerakan masyarakat sedunia yang mengampanyekan tentang pengakuan hak asasi internasional di seluruh dunia bagi semua orang.

Sumber: http://www.christian post.co.id/ministries/organization/20090602/4839/Laporan-Tahunan-Amnesty-International-2009-HAM-di-Indonesia-/index.html